Pedoman Pengendalian Gratifikasi€¦ · Berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian yang ada maka semua pegawai LPMP Nusa Tenggara Barat yang karena jabatannya dan berlawanan dengan

Pedoman

Pengendalian Gratifikasi

LPMP NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2020

0102

0304

05

0607

08

UU No.28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara BebasKKN

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara

Permenpan RB No. 10 Tahun2019 tentang PedomanPembangunan ZI -WBK

SK Kepala LPMP NTB No. 477/C7.47/KP/2020 tentangTim Pengendalian Gratifikasi

UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang StrategiNasional Pencegahan Korupsi

Permendikbud No. 29 Tahun2019 tentang PengendalianGratifikasi di LingkunganKemendikbud

09 Permendikbud No. 29 Tahun2019 tentang PengendalianGratifikasi di LingkunganKemendikbud

10SK Kepala LPMP NTB No. 477/C7.47/KP/2020 tentangTim Pengendalian Gratifikasi

Dasar

Hukum

321Meningkatkan

Pemahaman dan

Kepatuhan Pegawai

Terhadap ketentuan

Gratifikasi

Membentuk

Lingkungan Lembaga

Yang Sadar dan

Paham

Menangani/Mengend

alikan Gratifikasi

Menciptakan

Lingkungan Lembaga

dgn Tata Kelola

Birokrasi yg Efektif,

Efisien, dan

Akuntabel Serta

Terbebas dari KKN

Maksud

&

Tujuan

Tanggung

Jawab

&

Komitmen

Pimpinan

Reward & Punishment

Implementasi

Kewenangan TPG

Anggaran, SDM

Semua Pihak dan Bersama-sama

2

Prinsip AkuntabilitasBentuk kewajiban dari

ASN/Penyelenggara Negara untuk

melaporkan gratifikasi

3

Prinsip Kepastian HukumProses pelaporan gratifikasi dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

4

Prinsip KemanfaatanSegala bentuk hasil gratifikasi akan

dimanfaatkan untuk kepentingan

negara, Lembaga atau masyarakat

6

Prinsip IndepedensiMenolak dan atau melaporkan segala

bentuk gratifikasi kepada TPG

7

Perlindungan Pelapor GratifikasiPelapor akan mendapat perlindungan

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

5

Prinsip Kepentingan UmumMendahulukan kepentingan masyarakat

sebagai penerima manfaat daripada

kepentingan Lembaga atau pribadi

1

Prinsip TransparansiMekanisme pelaporan gratifikasi

kepada TPG yang dibuat secara

terbuka kepada publik

PrinsipPengendalian

Gratifikasi

Berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian yang ada maka semua pegawai LPMP Nusa

Tenggara Barat yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan

atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima atau meminta atau

memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya,

baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

Lembaga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

STOP GRATIFIKASI

Kategori Gratifikasi

B

Tidak Wajibdilaporkan kepada

TPG

TIDAK WAJIB LAPOR

C

Wajib dilaporkanKepada TPG

TERKAIT KEDINASAN

2

Gratifikasi denganalasan tertentu

DITERIMA

A

Wajib dilaporkankepada TPG

WAJIB LAPOR

Semua bentukgratifikasi wajib ditolak

1

DITOLAK

Penolakan Gratifikasi

• Semua pegawai LPMP Nusa Tenggara Barat yang karena jabatannya dan berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak)

DILARANG menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap

pihak yang memiliki hubungan bisnis, yang berupa/dalam bentuk uang, barang,

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang

memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima baik di

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan

sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi Wajib Dilaporkan

• Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapunyang diperoleh pegawai LPMP Nusa Tenggara Barat dari pihak-pihak yangdiduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebutmerupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengankata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal itu disebut jugagratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya.

Uang terimakasih dari rekanan

Hadiah karena jabatannya

Hadiah karena kenaikan pangkat

Fasilitas yang tidak sesuai tusi

Uang/barang melebihi Rp 1 Jt pada acara agama/adat

Uang/barang melebihiRp1 Jt pada saat

musibah/bencana

Komitmen Fee

Uang/barang melebihi Rp300 rb pada acara pisah sambut, ultah, pensiun,

dan promosi jabatan

Kategori Gratifikasi

Wajib Dilaporkan

Gratifikasi Tidak Wajib Dilaporkan

• Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum;

tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang

sebagai wujud ekspresi keramahtamahan/ penghormatan dalam hubungan

sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam

ranah adat-istiadat, kebiasaan dan Norma yang ada dalam masyarakat dalam

batasan nilai yang wajar.

Uang/barang karena hubungankeluarga

Hidangan berlaku umum

Prestasi akademis/non akademis dengan biaya sendiri

Uang/barang paling banyak Rp1 Jt pada saat

musibah/bencana

Seminar Kit/ATK

Uang/barang paling banyak Rp300 rb pada acara pisah sambut, ultah,

pensiun, dan promosi jabatan

Kategori Gratifikasi

Tidak Wajib

Dilaporkan

Keuntungan/bunga dari investasidana yang berlaku umum

Kompensasi atas profesi diluarkedinasan

Uang/barang paling banyak Rp 1 Jtpada acara agama/adat

Manfaat Koperasi bagi seluruhanggota

Gratifikasi Terkait Kedinasan

• Dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh pegawaiLPMP Nusa Tenggara Barat, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick, dan fasilitas pelatihan lainnya merupakanpraktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etikayang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubunganantar perusahaan/lembaga/ instansi.

• Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh pegawai LPMP Nusa TenggaraBarat tersebut ditujukan atau diperuntukkan kepada LPMP Nusa TenggaraBarat, bukan kepada personal yang mewakili LPMP Nusa Tenggara Barat.

Fasilitas dari rekanan pada tugas resmi lembaga

Menerima plakat, vandel, goody bag, dll yang keikutsertaannyapada tugas resmi

Hadiah dari kompetisiyang diadakan

Lembaga/eksternalKategori Gratifikasi

Terkait Kedinasan

Honor/insentif dariLembaga lain

berdasarkan tugas resmi

GRATTIFIKASI

DITOLAK

DITERIMA

WAJIB DILAPORKAN (Paling Lambat 7 hari kerja sejak diterima)

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TIDAK WAJIB DILAPORKAN

TERKAIT KEDINASAN (Paling Lambat7 hari kerja sejak diterima)

1. MenerimaLaporan Masuk

2. MencatatLaporan Masuk

3. MenganlisaLaporan Masuk

4. Menindaklanjuti

MEKANISME/PERLAKUAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Sarana Pelaporan

+62……………..

https://tinyurl.com/gratifikasiLPMPNTB

Tim Pengendalian Gratifikasi-LPMP NTB

SANKSI & PENGHARGAAN

Sanksi dan penghargaan yang diberikan terhadap

pelanggaran maupun kepatuhan dan ketaatan terhadap

ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan

diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

internal di LPMP Nusa Tenggara Barat serta ketentuan

yang berlaku secara umum.

Perlindungan Pelapor Gratifikasi

1. Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan

dari LPMP Nusa Tenggara Barat berupa:

a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang

tidak objektif dan merugikan Pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan peringkat

jabatan, penurunan penilaian, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;

b. Pemindahtugasan/mutasi internal bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik

terhadap pelapor;

c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga.

2. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 (satu) di atas diberikan dalam hal:

a. Adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari

pihak internal maupun eksternal;

b. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala melalui TPG.

321Pedoman ini

merupakan ketentuan

dalam menghadapi

dilema etika dalam

pelaksanaan

pekerjaan, sehingga

citra diri dan lembaga

dapat terjaga

Dimungkinkan

adanya

perubahan/penamba

han/pengurangan,

dengan melakukan

review berkala oleh

TPG

Mulai berlaku sejak

dterbitkan sampai

dengan ada

perubahan lebih

lanjut

Ketentuan

Tambahan

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DAPAT DIUNDUH PADA :

https://tinyurl.com/Pedoman-Gratikasi-LPMP-NTB

TERIMA KASIHTIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG)

LPMP NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2020