Pedoman pelaporan kehutanan

7/25/2019 Pedoman pelaporan kehutanan

1/42

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN

Nomor : 02/IX-SET/2012

TENTANG

PEDOMAN PELAPORANLINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, mengamanatkan setiap Satuan Kerja / Unit Kerja

wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiatan yang berupa Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan

Laporan Tahunan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan

setiap Satuan Kerja/Unit Kerja menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk

pertanggungjawaban Satuan Kerja/Unit Kerja dalam

pelaksanaan kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a dan b, perlu menetapkan Pedoman Pelaporan lingkup Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kehutanan, dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia


2/42

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4412);

2.Undang.....


3/42

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5018);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010

tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan

Tahun 2010 - 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 720);

8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan PengembanganSumber Daya Manusia Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2011

tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Tahun 2010

2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN


TENTANG PEDOMAN PELAPORAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN

Pasal 1

Pedoman pelaporan kegiatan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kehutanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kehutanan ini.

Pasal.....


4/42

- 3 -

Pasal 2

Pedoman pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi acuandalam melaksanakan pelaporan kegiatan lingkup Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan yang dilaksanakan oleh Satuan

Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang

Penyuluhan Kehutanan di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 19 Juni 2012

KEPALA BADAN,

TTd.

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.

NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kehutanan

2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

3. Pejabat Eselon II dan III lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SumberDaya Manusia Kehutanan.

C:Asus/PerKabadan-PedomanPelaporan-

02052012.doc


5/42

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN

Nomor : 02/IX-SET/2012

Tanggal : 19 Juni 2012Tentang : PEDOMAN PELAPORAN LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan mandat yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, maka setiap Satuan Kerja/unit kerja diwajibkan menyusun dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berupa Laporan Bulanan,

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai

bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan

kegiatan.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

belum berjalan dengan rutin dan periodik sesuai harapan, karena 50 SatuanKerja yang berada dibawah tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan

SDM Kehutanan yaitu 4 Pusat, 8 UPT Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan

(BDK) dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan serta 33 Satuan Kerja

Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan masih belum teratur

dan seragam dalam menyampaikan laporan kemajuan kegiatan.

Sebagai.....


6/42

- 2 -

Sebagai organisasi yang baru terbentuk tanggal 22 Agustus 2010, Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan cq. unit kerja Eselon II

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan mempunyai

tugas pokok dan fungsi menyusun laporan monitoring dan evaluasi Satuan Kerja

Pusat dan Daerah serta menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan dan

LAKIP lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai

dengan kebijakan Kementerian Kehutanan.

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut di atas dan untuk

kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan pelaporan baik laporan Satuan

Kerja Pusat, UPT Badan P2SDM Kehutanan maupun Satuan Kerja Pengelola Dana

Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan diperlukan Pedoman Pelaporan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengolahan data dan penyusunan

laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap Satuan Kerja.

Tujuan Pedoman Pelaporan ini adalah tersusunnya laporan Satuan Kerja agar

dapat disajikan secara tepat waktu dan akurat, sehingga pengambil kebijakan

dapat:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi Satuan

Kerja.

2. Mengukur pencapaian realisasi kemajuan kegiatan Satuan Kerja secara

periodik.

3. Mengevaluasi akuntabilitas kinerja.

4. Menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang

akan datang.

5. Menilai keberhasilan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Kehutanan.

6. Menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. RUANG LINGKUP


7/42

Ruang lingkup pedoman ini meliputi seluruh pelaporan dari kegiatan lingkup

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan baik unit kerja di Pusat

maupun UPT di Daerah serta pelaksanaan dekonsentrasi penyuluhan kehutanan

yang ada di daerah baik Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan

dan LAKIP.

D.Dasar.....


8/42

- 3 -

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan oleh Pedoman Pelaporan adalah, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 577/Kpts-II/1993 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Lingkup Departemen Kehutanan.

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

E. PENGERTIAN

1. Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan kemajuan kegiatan fisik dan

keuangan yang wajib disampaikan setiap bulan.

2. Laporan Triwulan adalah laporan perkembangan kemajuan kegiatan fisik dan

keuangan serta permasalahan/kendala dan langkah tindak lanjut wajib

disampaikan setiap 3 (tiga) bulanan.

3. Laporan Tahunan adalah laporan perkembangan kemajuan kegiatan selama

satu tahun yang berisi kondisi organisasi, rencana kegiatan, pelaksanaan

keuangan dan fisik, analisis permasalahan dan upaya pemecahan serta

kesimpulan dan saran/rekomendasi yang wajib disampaikan pada akhir tahun

anggaran.


9/42

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi

dalam

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

BAB.....


10/42

- 4 -

BAB II

SISTEM PELAPORAN

Untuk kelancaran penyusunan laporan setiap Kepala Satuan Kerja / Unit Kerja

Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang

Penyuluhan Kehutanan lingkup Badan P2SDM Kehutanan menunjuk petugas

penyusun Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP.

Untuk keseragaman penampilan laporan menggunakan huruf Tahoma, ukuran

12, spasi 1,5 serta dijilid dengan cover depan dan belakang semua laporan

berwarna biru laut. Laporan dikirim dengan surat pengantar sebagaimana Anak

Lampiran 1. Adapun jenis dan mekanisme laporan yang disusun adalah sebagai

berikut:

1. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan disusun oleh masing-masing unit kerja sebagai gambaran

kemajuan kegiatan selama 1 (satu) bulan. Isi Laporan Bulanan berupa

realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan dalam 1 (satu) bulan.

Mekanisme dan prosedur penyampaian laporan adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan unit kerja/ Satuan Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan

Pengelola Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan lingkup

Badan P2SDM Kehutanan menyampaikan Laporan Bulanan selambat-

lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan kegiatan berakhir dan telah

diterima oleh Kepala Badan P2SDM Kehutanan.

b. Laporan dikirim ke alamat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan

SDM Kehutanan dan ke alamat e-mail Sekretariat Badan P2SDM

Kehutanan :s e tbp2 s d m k@d eph u t.go . id dengan tembusan ke e-mail :

m o n evp e n y u lu h a np e n y u lu h a n @ y a h oo . c om

c. Format Laporan Bulanan disajikan pada Anak Lampiran 2a dan Anak

Lampiran 2b.

d. Cover depan Laporan Bulanan sebagaimana Anak Lampiran 3a untuk

Satuan Kerja Lingkup Badan P2SDM Kehutanan dan Anak Lampiran 3b

untuk Satuan Kerja Pengelola Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan.

2. Laporan Triwulan
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


11/42

Laporan Triwulan disusun oleh masing-masing unit kerja setiap 3 (tiga) bulan

sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulanan. Mekanisme

dan prosedur penyampaian Laporan Triwulan adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan....


12/42

- 5



Badan P2SDMK menyampaikan Laporan Triwulan selambat-lambatnya 5

(lima) hari kerja setelah triwulan kegiatan berakhir dan telah diterima oleh

Kepala Badan P2SDM Kehutanan.

b. Laporan Triwulan dikirim ke alamat Kepala Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Kehutanan dan ke alamat e-mail Sekretariat Badan

P2SDM Kehutanan : se tbp2 s d m k @ d eph u t.go . id dengan tembusan

ke e-mail :m o n evp e n y u lu h a np e n y u lu ha n@y a h oo . c o m.

c. Laporan Triwulan disusun dengan Aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 dengan menggunakan Form A sebagaimana Anak Lampiran 4.

d. Cover depan Laporan Triwulan sebagaimana Anak Lampiran 5a. untuk


untuk Satuan Kerja Pengelola Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan

menyesuaikan.

e. Kepala Badan P2SDM Kehutanan menyampaikan Laporan Triwulan kepada

Menteri Kehutanan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

menggunakan Form B sebagaimana Anak Lampiran 6.

3. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan disusun oleh masing-masing unit kerja sebagai gambaran

kegiatan selama 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja. Mekanisme dan

prosedur penyampaian laporan adalah sebagai berikut:



Badan P2SDMK menyampaikan Laporan Tahunan selambat-lambatnya 25

(dua puluh lima) hari setelah tahun anggaran berakhir dan telah diterima

oleh Kepala Badan P2SDM Kehutanan.


13/42

b. Laporan dikirim ke alamat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan

SDM Kehutanan dan ke alamat e-mail Badan P2SDM Kehutanan

se tbp2 s d m k@d eph u t.go . id dengan tembusan ke e-mail :

m o nevpe nyuluh anpe n yu luh an@ yahoo . co

m

c.Kerangka.....


14/42

- 6 -

c. Kerangka (Outline) Laporan Tahunan disajikan sebagaimana pada Anak

Lampiran 7a untuk Satuan Kerja Lingkup Badan P2SDM Kehutanan dan

Anak Lampiran 7b untuk Satuan Kerja Pengelola Dekonsentrasi

Penyuluhan Kehutanan menyesuaikan.

d. Cover depan Laporan Tahunan sebagaimana Anak Lampiran 8a untuk


untuk Satuan Kerja Pengelola Dekonsentrasi Penyuluhan Kehutanan

menyesuaikan.

e. Kepala Badan P2SDM Kehutanan menyampaikan Laporan Tahunan kepada

Menteri Kehutanan Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dengan

outline sebagaimana Anak Lampiran 7a.

4. LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja kepada publik tentang capaian

kinerja selama 1 tahun.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan LAKIP adalah :

1) Hal-hal yang dilaporkan dalam LAKIP harus proporsional dengan lingkup

kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat alasan

kegagalan maupun keberhasilan.

2) Prinsip prioritas yang dilaporkan adalah hal-hal yang terkait dengan

Indikator Kinerja Output/Outcome dan hal yang relevan dalam

pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi.

3) Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya

penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan

pencapaian kinerja.

4) Substansi LAKIP selengkapnya mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).


15/42

Mekanisme ..


16/42

- 7 -

Mekanisme dan prosedur penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1)Setiap Kepala Unit kerja/Satuan Kerja selain Satuan Kerja Pengelola Dana

Dekonsentrasi wajib membuat LAKIP dan disampaikan kepada Kepala

Badan P2SDM Kehutanan dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal

Kementerian Kehutanan.

2)Setiap Unit kerja/Satuan Kerja selain Satuan Kerja Pengelola Dana

Dekonsentrasi harus menyampaikan LAKIP kepada Kepala Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan selambat-lambatnya 25

hari setelah tahun anggaran berakhir.

3)Kepala Satuan Kerja Pusat/UPT/Eselon I Badan P2SDM Kehutanan

menandatangani pernyataan penetapan kinerja sebagaimana Anak

Lampiran 9 dan disajikan dalam Lampiran LAKIP.

4)Kepala Satuan Kerja Pusat/UPT/Eselon I Badan P2SDM Kehutanan

mengisi Formulir Penetapan Kinerja sebagaimana Anak Lampiran 10,

Rencana Kerja Tahunan sebagaimana Anak Lampiran 11, Pengukuran

Kinerja sebagaimana Anak Lampiran 12 dan Renstra sebagaimana Anak

Lampiran 13.

5) Kerangka (Outline) LAKIP disajikan sebagaimana pada Anak Lampiran 14.

6)Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan menyampaikan

LAKIP kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan cq. Biro

Perencanaan Kementerian Kehutanan dengan tembusan Inspektur

Jenderal Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya 40 (empat puluh)

hari setelah tahun anggaran berakhir.

7) Cover depan LAKIP sebagaimana Anak Lampiran 15.

Secara keseluruhan alur mekanisme pelaporan kegiatan lingkup Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan disajikan pada Anak

Lampiran 6.

BAB.....


17/42

- 8 -

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pelaporan dibuat dalam rangka untuk mendapatkan keseragaman dalam

memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan

pengembangan SDM Kehutanan.

Pedoman ini disusun agar menjadi acuan dalam melaksanakan pelaporan kegiatan

lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta Pengelola

Dana Dekonsentrasi Bidang Penyuluhan Kehutanan di Provinsi, dalam menyusun

Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan dan LAKIP. Diharapkan dengan adanya

pedoman ini laporan setiap Satuan Kerja dapat tepat waktu dan lebih akurat sebagai

bahan evaluasi kegiatan.

KEPALA BADAN,

Ttd

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.

NIP. 19560929 198202 1 001


18/42


19/42

Lampiran 1. Contoh Surat Pengantar Laporan

KOP SURATINSTANSI

Tanggal Bulan Tahun

Yth.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Di

Jaarta

S !"#TP$%& #% T#"

%'M'"(

Jumlah !raian

Keterangan

...... $)emplar Laporan Pela)anaan Kegiatan ...........

Demiian ami )ampaian* mohon peri)a.

Kepala Sater+Kua)a Pengguna #nggaran

.........................................

.. %,P.


20/42

Lampiran -a. Blano Laporan Bulanan Keuangan

REALISASI PENYERAPAN ANGGARANSATUAN KERJA ( ..................................BULAN / TAHUN ( ...................................1. PELAKSANAAN KEUANGAN

Kode MAKURAIAN

KEGIATAN

Target 1 Tahu Target !/d Bu"a ## Rea"#!a!# !/d Bu"a ##

Aggara BBT$%& KEUANGAN % TTB KEUANGAN % TTB

1 ' ( ) * + , - 1

Keterangan .............*................ -1-

BBT /0 ( BobotTTB /0 ( Tertimbang Kepala Sater+ Kua)a Pengguna

.......... ........ ....... ....... ........ ....... ....... .

%,P. .............................................


21/42

La0#ra '2. B"a3o Laora Bu"aa 4#!#3

REALISASI PENYERAPAN ANGGARANSATUAN KERJA ( ...............................BULAN / TAHUN ( ...............................1. PELAKSANAAN 4ISIK

Kode MAK URAIANKEGIATAN

Satua

Target 1 Tahu Target !/d Bu"a ## Rea"#!a!# !/d Bu"a ##

5OLUME BBT$%&

5OLUME % TTB 5OLUME % TTB

1 ' ( ) * + , - 1 11

Keterangan(BBT /0 (Bobot

.............*................

-1-

TTB /0 ( Tertimbang Kepala Sater+ Kua)a Pengguna#nggaran*

............................................%,P. .......................................


22/42

Lampiran 2a. Contoh Co3er Laporan Bulanan untu Sater Pu)at dan !PT Badan P-SDM Kehutanan

K$M$%T$",#%K$4!T#%#%

BA6AN PENYULUHAN 6ANPENGEMBANGAN

SUMBER6AYA MANUSIAKEHUTANAN77777..777 $Na0a U#t Ker8a/

Sat3er&7777777

LAPORAN BULANAN PELAKSANAANKEGIATAN SATKER 7.

PENYULUHAN 6AN PENGEMBANGAN S6M KEHUTANAN$6IPA. '& BULAN 7. TAHUN ' 7

......../Loa)i* Bulan dan Tahun Pelaporan55..


23/42

Lampiran 2b. Contoh Co3er Laporan Bulanan untu Sater Pengelola Dana Deon)entra)i

PEMERINTAH 6AERAH PRO5INSI.........................

.............. %#M# S#TK$".............

LAPORAN BULANAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN SATKER 7.

PENYULUHAN 6AN PENGEMBANGAN S6M KEHUTANAN$6IPA. '&

BULAN 7. TAHUN '..

/L'&'P$MP"'6

......../Loa)i* Bulan dan Tahun Pelaporan55..


24/42

Lampiran 7a. Contoh Co3er Laporan Tri8ulan untu Sater Pu)at dan !PT Badan P-SDM Kehutanan

KEMENTERIANKEHUTANAN

BA6AN PENYULUHAN 6AN

PENGEMBANGAN SUMBER6AYAMANUSIA KEHUTANAN

77777..777 $Na0a U#t Ker8a/Sat3er&7777777

LAPORAN TRI9ULAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN SATKER 7.

PENYULUHAN 6AN PENGEMBANGAN S6M KEHUTANAN$6IPA. '&

TRI9ULAN.... TAHUN'....

......../Loa)i * Bulan dan Tahun Pelaporan55..


25/42

Lampiran 7b. Contoh Co3er Laporan Tri8ulan untu Sater Pengelola Dana Deon)entra)i

PEMERINTAH 6AERAH PRO5INSI.........................

.............. NAMASATKER .............

LAPORAN TRI9ULAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN SATKER 7..

PENYULUHAN 6AN PENGEMBANGAN S6M KEHUTANAN

$6IPA. '& TRI9ULAN..... TAHUN '..

/L'&'P$MP"'6

......../Loa)i * Bulan dan Tahun Pelaporan55..


26/42

Lampiran 9. Contoh :ormat Laporan Tri8ulan Sater+ !PT /:ormulir #

LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN TRI9ULAN ::

TA ' ::

I. 6ATA UMUM

Formulir A

1. %omor Kode dan %ama !nit 'rgani)a)i ( Dii)i )e)uai ode dan nama !nit 'rgani)a)i

-. %omor Kode dan %ama :ung)i ( Dii)i )e)uai ode dan nama ;ung)i

2. %omor Kode dan %ama Sub :ung)i ( Dii)i )e)uai ode dan nama )ub ;ung)i

9. %omor Kode dan %ama Program ( Dii)i )e)uai ode dan nama program

7. 'uta Kegiatan ( Dii)i )e)uai ,KK yang dila)anaan

A. Janga atu Pela)anaan Kegiatan+Tahun e ( mi)alnya 1+1 /1 tahun dan tahun pertama atau

-+1 /- tahun )earang tahun e1

1. Penangung>a8ab Kegiatan ( %ama 'rang11. Jabatan Penanggug>a8ab Kegiatan ( #lamat

1-. Tempat Keduduan Penanggug>a8ab Keg. ( #lamat

12. %omor Surat Penge)ahan D,P# ( Se)uai SP D,P#

II. 6ATA KEUANGAN 6ANIN6IKATOR

Formulir A

No0orKode da

Na0a

Aggara Id#3atorKe"uara

Satua $U#t&

No. Loa PHLN Ru#ah Tota"

/1 /- /2 /9 /7 /= /?


27/42

Tota"

III. TARGET 6AN REALIASI PELAKSANAAN PER KELUARAN

Na0aKe"uara$Outut

&

S/6 Tr#;u"a La"u $%& Tr#;u"a I# $%& S/6 Tr#;u"a I# $%& Lo3a!#

Keuaga 4#!#3 Keuaga 4#!#3 Keuaga 4#!#3

S R S R S R S R S R S R

/1 /- /2 /9 /7 /= /? /@ /A /1 /11 /1- /12 /19

Total Kegiatan

SE Sa)aran F "E "eali)a)i !ntu Sa)aran dan "eali)a)i :i)i dihitung dengan menggunaan nilai tertimbang


28/42

Formulir A

I5. KEN6ALA 6AN LANGKAH TIN6AK LANJUT YANG 6IPERLUKAN

Na0a

Ke"uara

$Out ut

Su2 Keg#ata Keda"a T#da3"a8utYag

6#er"u3a

P#ha3


29/42

Lampiran =. Contoh :ormat Laporan Tri8ulan Badan P-SDM Kehutanan e Menteri Kehutanan

:'"M!L," BPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2006Tanggal 29 Nopember 2006DIII !"#$ P#N%N&&'N&(%)%* PR!&R%+

LAPORAN KONSOLI6ASI KEGIATAN PERPROGRAM TRI9ULAN .... TA '....

!nit 'rgani)a)i(%omor Surat Penge)ahan D,P#( %omor Kode dan %ama Program( 'ut


30/42

KEN6ALA 6AN LANGKAH TIN6AK LANJUT YANG6IPERLUKAN

Formulir B

NoKode dan Nama

KegiatanKenda&a

#indak Lanjut angdiper&ukan

i'ak ang di 'arapkan dapat"emantu ene&esaian "asa&a'

, 2 3 -

1diisi 1diisi 1diisi 1diisi

5555555555555*555..

Pimpinan $)elon ,

/5555555555555..


31/42

Lampiran ?a. Keranga /outline Laporan Tahunan Sater Pu)at* !PTdan Badan

P-SDM Kehutanan

K#T# P$%%T#" /ditandatangani Kepala Sater Pu)at+!PT+ KepalaBadan D#:T#" ,S,

D#:T#" T#B$L

D#:T#"

MB#"+:'T'

D#:T#" L#MP,"#%

,. P$%D#4!L!#%

#. Latar BelaangB. Ma)ud dan Tu>uanC. "uang Lingup

,,. K'%D,S,#. !mum

B. Sumber Daya Manu)iaC. Strutur 'rgani)a)i

D. Da)ar 4uum

,,,. "$%C#%# K$&,#T#% T#4!%#%555. /Sater#. 6i)i dan Mi)iB. Tu>uan dan Sa)aranC. Strategi /Cara Menuan danSa)aran D. "en


32/42

Lampiran ?b. Keranga /outline Laporan Tahunan Sater PengelolaDeon)entra)i

Penyuluhan Kehutanan

K#T# P$%%T#" /ditandatangani Kepala

Sater D#:T#" ,S,D#:T#" T#B$LD#:T#" MB#"+:'T' D#:T#"L#MP,"#%

,. P$%D#4!L!#%

#. Latar BelaangB. Ma)ud dan Tu>uan

C. "uang Lingup

,,. K'%D,S,#.

!mumB. Sumber Daya Manu)iaC. Strutur 'rgani)a)iD. Da)ar 4uum

,,,. "$%C#%# K$"J# T#4!%#%555. /Sater

#. Tu>uan dan Sa)aranB. Strategi /Cara Menuan danSa)aran C. Sumber dan "en


33/42

D'K!M$%T#S, K$&,#T#%+:'T' /Dalam Laporan dan CD


34/42

Lampiran @a. Contoh Co3er Laporan Tahunan Sater Pu)at dan !PTBadan P-SDM Kehutanan


B#D#% P$%Y!L!4#% D#%P$%&$MB#%%

S!MB$" D#Y# M#%!S,#K$4!T#%#%

LAPORANTAHUNAN

7777..777 $Na0a U#t Ker8a/Sat3er&7777777

7.$TAHUN&7.

$4OTO:4OTOKEGIATAN&

........ /Loa)i* Bulan dan Tahun Laporan 55..


35/42

Lampiran @b. Contoh Co3er Laporan Tahunan Sater PengelolaDeon)entra)i

Penyuluhan Kehutanan

$LOGOPEMPRO5&

PEMERINTAH PRO5INSI..........

%#M#S#TK$" .............

LAPORANTAHUNAN

7777..777 $Na0a U#t Ker8a/Sat3er&7777777

7. $TAHUN&7.

$4OTO:4OTOKEGIATAN&

........ /Loa)i* Bulan dan Tahun Laporan 55..


36/42

Lampiran A. Pernyataan Penetapan Kiner>a Sater Pu)at* !PT dan $)elon, Badan

P-SDMKehutanan

*** Logo Lemaga ***

+N+#AAN KIN+RA #A!UN ,,.

Dalam rangka meu4udkan mana4emen pemerintahan 5ang eekti7 transparan7dan akuntabel serta berorientasi pada hasil7 kami 5ang bertanda tangan di baahini8

Nama 8 ...............................................(abatan 8 ...............................................

elan4utn5a disebut pihak pertama

Nama 8 ...............................................(abatan 8 ...............................................

elaku atasan langsung pihak pertama

elan4utn5a disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun .. ini ber4an4i akan meu4udkan target kiner4atahunan sesuai lampiran per4an4ian ini dalam rangka mencapai target kiner4a 4angkamenengah seperti 5ang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.:eberhasilan dan kegagalan pencapaian target kiner4a tersebut men4adi tanggung4aab pihak pertama .

Pihak kedua akan memberikan super;isi 5ang diperlukan serta akanmelakukan e;aluasi akuntabilitas kiner4a terhadap capaian kiner4a dari per4an4ian inidan mengambil tindakan 5ang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dansanksi.

Piha Kedua*/#ta)anLang)ung

..........7 .............

PihaPertama*/KepalaSater


37/42

Lampiran 1. :ormulir Penetapan Kiner>a Sater Pu)at+ !PT+ $)elon ,Badan P-SDM Kehutanan

!nit 'rgani)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan

( /a Tahun #nggaran( /b

Sa)aran Strategi) ,ndiator Kiner>a Target

/1 /- /2

Jumlah #nggaran (

Program .......................( "p. ................................./u Pengi)ian (

1. 4eader /a dii)i dengan %ama !nit 'rgani)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon ,

Badan P-SDM KehutananF-. 4eader /b dii)i dengan Tahun #nggaran yang aan diper>an>ian2. Kolom /1 dii)i dengan )a)aran )trategi) Sater Pu)at+!PT+$)elon ,

Badan P-SDM Kehutanan )a)aran program )e)uai dengan doumenperena >anga menengah. Sa)aran )trategi) SaterPu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan )a)aran program adalahouta )a)aran )trategi) dariorgani)a)i Sater

Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan )e)uai dengan doumenperena >anga menengah ataupun berda)aran penetapan,K!. ,K! pada tingat ini adalah indiator iner>a outan>ian aan diaF=. :ooter /umlah+nilai pagu anggaran yang

diren


38/42

Lampiran 11. :ormulir "ena Tahunan Sater Pu)at+!PT+$)elon ,Badan

P-SDM Kehutanan

!nit 'rgani)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan

( /1 Tahun #nggaran

( /-

Sa)aran Strategi) ,ndiator Kiner>a Target

/1 /- /2

Petun>u Pengi)ian(

1. 4eader /1 dii)i nama unit organi)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan

P-SDM KehutananF-. 4eader /- dii)i dengan tahun anggaranF

2. Kolom /1 dii)i dengan )a)aran )trategi) Sater Pu)at+!PT+$)elon ,Badan

P-SDM Kehutanan )e)uai dengan doumen rena ata) )a)aran )trategi) dariunit

organi)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan dalam

olom/1F

7. Kolom /2 dii)i dengan anga target dari ma)ingma)ingindiator iner>a )a)aran )trategi).


39/42

Lampiran 1-. :ormulir Penguuran Kiner>a Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan

P-SDM Kehutanan

!nit 'rgani)a)i Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan( /a Tahun #nggaran

( /b

Sa)aran

Strategi)

,ndiator

Kiner>a

Target "eali)a)i 0

/1 /- /2 /9 /7

Jumlah #nggaran Program Tahun ......................... ( "p................................ /u Pengi)ian (1. 4eader /a dii)i dengan ode dan nama unit organi)a)i Sater

Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM KehutananF-. 4eader /b dii)i dengan tahun anggaranF2. Kolom /1 dii)i dengan )a)aran )trategi) unit organi)a)i

Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan )e)uaidengan doumen Penetapan Kiner>aF

9. Kolom /- dii)i dengan indiator iner>a )a)aran )trategi) dari unitorgani)a)i

Sater Pu)at+!PT+$)elon , Badan P-SDM Kehutanan )e)uai dengandoumen

Penetapan Kiner>aF7. Kolom /2 dii)i dengan anga target yang aan dia )e)uai dengan doumen Penetapan Kiner>aF=. Kolom /9 dii)i dengan "eali)a)i dari ma)ingma)ing ,ndiator Kiner>aF?. Kolom /7 dii)i dengan anga per)enta)e pena( /reali)a)i+target H 10F

@. :ooter /umlah+nilai pagu anggaran program yangdiren


40/42

Lampiran 12. :ormulir "en)tra

%o. M,S,T!J!#%

SASAR C#"#

!raia

n

,ndiato

r

Target per tahun

Kebi>a

an

Progra

m-1 -11 -1- -12 -19

1 - 2 9 7 = ? @ A 1 11 1-


41/42

Lampiran 19. Keranga /outline L#K,P

K#T# P$%%T#" /Ditandatangani oleh Kepala

Sater D#:T#" ,S,

D#:T#" T#B$L

D#:T#" MB#"

D#:T#" L#MP,"#%

$I$C!T,6$

S!MM#"Y B#B ,

P$%D#4!L!#%

< Dalam bab ini diuraian mengenai gambaran umum organi)a)iyang

melaporan dan )eila) pengantar

lainnya. B#B ,, P$"$%C#%##% D#%

P$"J#%J,#% K,%$"J#

< Dalam bab ini diihti)aran beberapa hal penting dalam

perenan>ian iner>a /doumen penetapan

iner>a.

Bab ,,, #K!%T#B,L,T#S K,%$"J# 5..

< Dalam bab ini diuraian penian dari

ha)il penguuran iner>a.

Bab ,6 P$%!T!P

L#MP,"#%

L#MP,"#%(

1. "en)tra

-. "en>a /"ena Tahunan

2. Pernyataan Penetapan Kiner>a

9. Penetapan Kiner>a

7. Penguuran Kiner>a=. Dan lainlain


42/42

Lampiran 17. Contoh Co3er L#K,P


B#D#% P$%Y!L!4#% D#%P$%&$MB#%%

S!MB$" D#Y# M#%!S,#K$4!T#%#%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH $LAKIP&

55555..555 /%ama !nit Ker>a+Sater5555555

$4OTO:4OTOKEGIATAN&

Pedoman pelaporan kehutanan

Documents