PEDOMAN PELAKSANMN PENGUJIAN DAN · PDF file4. Pel-aturan Presiden Nonlor 9 Tahun 2005 Tentnng Kedud~ikan, Tugas, Fiingsi, Susunnn

PEDOMAN PELAKSANMN PENGUJIAN DAN SERTlFlKASl KOMPETENSI

KEAHLIAN PADA UJlAN NASIONAL SMK TAHUN PELAJARAN 2006-2007

DIREKTORAT PEPIBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT JENDERAL MANAJEYIEN PENDID:[KAN DASAR DAN MEIVENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA 2006

KATA PENGANTAR

Konsep pengujian dan sertifikasi kompctensi kenhlian pada uljinn nasional SMK, incrupakan rumusan kebijakan ban1 dalain pelnksanaan ujian nasional pada sekolah menengah kejuruan. Keb~jakan haru ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelaraskan karakteristik sekolah menengah kejuruan dalam proses penyelenggaraan dari penerimaan siswa barn, proses kegiatan belajar mengajar mnpa i evaluasi pcndidikan serta lljian nasional. Pembaharuan yang dilakukan dalanl kcra~igka i i ~ i adalalr. di~nasuhkannya nilai korrlporlen prorlllktd (selanjutnya sesuai dengan Pcmlcndiknas No. 45 tahun 3006 disebut kompetensi keahlian) dalam nilai akhir ujian nasional.

Dengan dimasukannya nilai komponen produksi dalam menentukan nilai akhir ujian pasa sekolah menengah kejuruan, menipakan wujud dari apresiasi kekhususan yang dimiliki jenis dan jcnjang sekolah tersebut. Sebagai sesuatu ha1 yang barn, dimasikannya nilai produktif dalam ujian nasional tentu akan meninlbulkan banyak tanggapan baik yang setuju atau menolak. Disanlping itu akan timhul berbagai pennasalahan mulai dari perencaaan sainpai dengan pelaksanaannya.

Untuk itulah konsep ini dipersiapkan berdasar pada kondisi penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi kompetensi yang selama ini berlangsung di SMK dan hasil kesepakatan rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi keahlian dalam rangka ujian ansional SMK yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2006 bertempat di Hotel Sahid Jaya jakarta.

Kami merasa bahwa konsep ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah saran, kritik dan koreksi kami harapkan dari semua pihak yang terkait sehingga akan diperoleh pedoman pelaksaan yang aplikabel dan komunikatif. Semoga buku laporan ini bermanfaat, bagi yang membuhlhkannya.

Jakarta, 20 Desembcr 2006

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejun~an Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

Departenien Pendidikan Nasional

DAFTAR IS1

KATA PENGANTAR ................................................................................... 1

BAB I PENDAEIULUAN ......................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1 R. LANDASAN I-IUKUM ......................................................................... 1 C. TUJUAN ......................................................................... 2

BAB 11. KERANGKA KONSEP SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA DENGAN "PROJECT WORK"

A. KONSEP DASAR PENGUJIAN DENGAN MODEL "PROJECT WORK ... 3 B. SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAI-ILIAN SISWA SMK DALAM KERANGKA

SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KADIN 1NDONESIA 1. Kerangka Konsep ................................................................ 4 2. Unsur pihak yang terlibat dan terkait dengan

........................................ pelaksanaan sertifikasi siswa SMK 4

BAB. 111. SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA SMK PADA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006-2007 ......................... 8

LAMPIRAN :

1. Prosedur dan Mekanisme Sertifikasi Kompetensi Keahlian di tingkat Panitia majelis Sekolah. 2. Pedoman Verifikasi Perangkat "Project Work". 3. Pedoman Konversi Sertifikat Kompetensi ke dalam nilai Ujian Nasional kompetensi Keahlian. 4. Spesifikasi dan Format Sertifikasi. 5 . Contoh Surat Keputusan Pembentukan Panitia Kerja Penguijian dan Sertifikasi Kompetensi

Tingkat Propinsi. 6. Contoh Surat Keputusan Pembentukan Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi

Tingkat Majelis Sekolah.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

IJjian nasional bagi sekolah menengall kejuruan (SMK), merupakan bagian dari proses 1~cnyclcnggn1-nnn pendidiknn untuk mengukur ketercnllainn tujunn institusionnl pendidiknn. Pclaksaan u~jian nasional tersebut men~pakan penjabaran dari amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Ujian nasional itu scndiri bukan merupakan tujuan akhir dari pendidikan, akan tetapi merupakan tujuan antara dari tuljuan akhir yaihl dihasilkan tamatan yang kompeten dan kompetetif.

Seiring dengan perkernbangan kebijakan dan pelaksanaan ujian nasional khususnya bagi siswa SMK, dari awal pemberlakuan ujian nasional hingga tahu pelajaran 2005/2006, telah banyak dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur untuk pelaksanannya. Perubahan kebijakan yailg signifikan pada ujian nasional tahun 2006/2007 untuk SMK, adalah diperhitungkaannya nilai komponen produktif untuk menentukan nilai rata-rata kelulusan. Nilai komponen produktif tersebut diperoleh, melalui uji kompetensi yang diselenggarakan secara khusus untuk keperluan tersebut. Kebijakan tentang pengujian tersebut tertuang dalam Permendiknas No. 45 tahun 2006 dan POS tentang ujian nasional tahun 2006-2007.

Dari perspektif penyelenggaraan SMK, uji dan sertifikasi kompetensi memiliki dua sisi kepentingan yaitu sebagai pengukuran ketercapaian kompetensi tamatan dan sekaligus sebagai pemenuhan atas amanat Pasal 61 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Mengingat pola uji dan sertifikasi kompetensi di SMK bervareasi, maka dalam kerangka pelaksaaan ujian nasional perlu dirumuskan suatu pola yang dapat melayani kebutuhan SMK yang memiliki 1 1 2 program keahlian dengan jumlah siswa yang dilayani sekitar 850.000 siswa serta dengan lokasi yang tersebar di 33 provinsi dengan 443 kabupatenlkota.

Untuk maksud itulah telah dilakukan pembahasan masalah pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi siswa SMK pada ujian nasional tahun pelajaran 2006-2007, dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan menengah kejuruan pada tanggal 13 Desember 2006 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Pemangku kepentingan yang hadir pada pertemuan tersebut meliputi unsur dari Kadin Indonesia/MPKN. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) MPKN, asosiasi peofesi, BNSP, BSNP, LSP yang terlisensi dan calon LSP. I-Iasil akhir dari pertemuan tersebut menyepakati bahwa:

Mendukung penetapan bahwa kompetensi keahlian siswa digunakan sebagai nilai yang diperhitungkan untuk menetapkan kelulusan siswa SMK, disamping 3(tiga) nilai materi u~jian lainnya yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Pelaksanan uji kompetensi menggunakan model "project work" yang pengorganisasian secara nasional dilaksanakan dalam kerangka payung kerjasama antara Depdiknas dengar1 Kadin Indonesia dalam kerangka MPKN.

B. LANDASAN HUKUM

Peratulran perundang-undangan yang rnenjadi dasar pedoman pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kompetensi keahlian SMK:

I . I!U No. 20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4301)

2. I'craturan t'emerintah Nonior 19 Tahun 2005 tentang Slandar Nasional I'endidika~l(Lenlbaran Negara 'Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nonlor 4496)

3. PP No. 23tahun 2004 tengtang Pembentukan BNSP 4. Pel-aturan Presiden Nonlor 9 Tahun 2005 Tentnng Kedud~ikan, Tugas, Fiingsi, Susunnn

Organisasi dan Tata Kementriai~ Negara Repuhlik Indonesia sebagimana telah cliubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005

5. Kcpmcndiknas No. 45 Tnhun 2006 tentnrlg Ujiai1 Nnsionnl Tahun Pclnjnra~i 200613007 6. Prosedur Operasi Standar (POS) lljian Nasional SMP,MTs,SMPLB,SMA,MA,SMALB

dan SMK Tahun Pelajaran 200612007 7. Kesepakatan antara Dit Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dengan

pemangku kepentingan yang terkait pada tanggal 13 Desember 2006.

C TUJUAN

Pedoman pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Keahlian pada Ujian Nasional SMK Tahun Pelajaran 2006-2007, dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan ijian komponen produktif siswa SMK. Pedoman ini juga sebagai komplementari dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Perangkat Ujian Nasional Komponen Produktif Dengan Pendekatan "project Work", yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dalam menyusun dan mengembangkan Perangkat Uji komponen produktif Ujian Nasional SMK melalui pendekatan Project ~ ' o l - k sebagai alat kendali mutu pelaksanaan ujian Nasional, dengan memperhatikan keragaman potensi wilayah.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan para pihak pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing dalam pelaksanaan ujian nasional secara sistemik dan sene rji serta berdaya gina.

BAB 11 KERANGKA KONSEP SERTTFTKAST KOIPIPETENSI KEAHLIAN SISWA

DENGAN "PROJECT WORK"

A. KONSEP DASAR PENGUJIAN DENGAN MODEL "PROJECT WORK"

Pro j~~c t %cork adalah metoda pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat atau menyelesaikan suatu produk (barang atau jasa), melalui proses produksil pekerjaan yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya, cara tersebut dikenal sebagai pendekatan pembelajaran herbasis produksi (production hcrsed t r i l in i t l~ Metode pembelajaran ini pada umumnya dilaksanakan oleh siswa SMK, pada semester akhir (keenam bagi SMK 3 tahun dan semester ke delapan bagi SMK 4 tahun). Program pembelajaran tersebut dilaksai~akan sebagai pilihan bagi SMK dalam melaksanakan ujian komponen produktif Ujian Nasional SMK melalui pendekatan Prc!ject Work sebagai alat kendali mutu pelaksanaan ujian Nasional, dengan memperhatikan keragaman potensi wilayah.

Perangkat "project work" sebagai perangkat i~jian komponen produktif Ujian Nasional SMK, terdiri atas: Kisi-kisi (KS), soal i ~ j i kompetensi (SUK), Pedoman penilaian (PP), dan Pedoman pelaksanaan uji kompetensi (PPUK). h i - k i s i "project work" ditetapkan secara nasional berdasar pada standar kompetensi tamatan SMK, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum SMK. Penimusan dan pengembangan kisi-kisi tersebut dilakukan bersama dengan melibatkan unsur dari asosiasi profesilindustri dan penvakilan dari SMK yang terkait.

Kisi-kisi "project work" yang ditetapkan secara nasional, akan menjadi bahan mjukan bagi SMK untuk mcngembangkannya menjadi program pelnbelajaran dan soal uji kompetensi komponen produksif sebagai bagian dari IJjian Nasional SMK. Pengembangan kisi-kisi tersebut kedalam program pembelajaran dan uji kompetensi, dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik potensi wilayah dan sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dengan tetap menjaga standar unjuk kerja yang berlaku untuk produk atau jasa yang berlaku didunia kerja atau dunia industri.

Skenla pengembangan dan pelaksanaan "project work" daiam konteks PBT dan Ujian Komponen Produktif, diilustrasikan pada bagan berikut:

Ga~nbar No. 1 Bagan Alir Kegiatan "project work"

B. SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN SISWA SMK DALAM SKEMA INDUSTRI MITRA IINSTITUSI PASANGAN DALAM KERANGKA MPKN

1 . Kerangka Konsep

Konccp scrtitikasi kompetensi dimahsud adalah merupakan perpaduan antara model pengujian komponen produkstif iljian nasional SMK dengan "project work" dan peran dunia usahatindustri daldm w'adati MPKNIKadln lntlonesia sebagai pen.jamin mutu dan pengontrol kualitas (quality control Sr. insurance) secara sistemik. Pola penyelenggaraan "project work" sebagai model pembelnjaran berbasis produksi yang telah dikenal oleh SMK tetap berlangsung sebagaimana semestlnya, sedangkan peran MPKN beserta seluruh jajarannya akan memfungsikan diri sebagai "quality control 22 insurance" sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Untuk memberikan galnbaran alur pikir konsep tersebut, gambar no. 2 memberikan ilustrasi keterkaitan dan filngsi dari p~liak-pihak yang terkait dala~n pelaksanaan i~j i kompetensi.

bepdiknas/BSNP Kadin Indonesia/MPKN I I I I

Perumusan strategi dan I < I Memberikan masukan dan pengembangan perangkat dukungan melalui I

1 "project work.. 1 infrastruktur yang dimiliki

Pengembangan kisi-kisi Melakukan verif ikasi dan

"project work" "Endorsement"

Pengembangan standar Melakukan verifikasi dan uji kompetensi "Endorsement"

Pelaksanaan proyek Melakukan survelen secara

kompetensi dan konversi nilai

Gambar No. 2 Skema kontrol dan jaminan mutu sistem sertifikasi

2. Unsur lp ihak yang ter l ibat d a n terkai t dengan pelaksanaan sertifikasi siswa SMK

Hakekat sertifikasi kompetensi di Sekolah Menengah Kejuruan, adalah proses pengukuran pencapaian kompetensi oleh peserta didiklpeiji yang dilaksanakan oleh pihak eksternal dan penerbitan sertifikat bagi yang dinyatakan lulus. Pelaksanaan sertifikasi tersebut, mengacu kepada standar kompetensi dan menggunakan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itulah pola penyelenggaraan sertifikasi kompetensi keahlian siswa SMK pada Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006-2007 dilakukan bersama antara Dit Pelnbinaan SMK, Ditjen Mandikdasmen Depdiknas dengan Kadin IndonesiaIMPKN dengan mengikutsertakan Kelompok Bidang Keahlian (KBK), unsur asosiasi industritprofesi, dan pihak Iainnya yang terkait.

Pihak-pihak yang yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian siswa SMK pada lijian Nasional tahun 2006-2007, terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok internal pendidikan dan kclompok eksternal.

a . Kelomnok internal uendidikan:

1 NO. 1 0 Peran

Ditjen Manajemen Dikdasmen Menetapkan arah dan strategi kebijakan peningkatan mutu, relevansi dan pencitraan SMK. Depdiknas ~ 1

Badan Standar Nasional i Menetapkan kebijakan tentang standar Pendidikan (BSNP) ijian nasional SMK

1 1 Bersama dengan Kadin Indonesia merevitalisasi / 5

Dit Pernbinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas

Merumuskan strategi implementasi pelaksanaan i~jian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK.

-..-

MPKN a n MPKP dalam pelaksanaan ujian kompetensi keahliai pada ujian nasional SMK.

I Mereilcailakan dan rnenplsulkan anggaran biaya 1 untuk pelaksaan program.

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan KabupatenlKota

Memni~~skan progam implementasi pelaksanaan iljian kompctcnsi kcalllian pada ujian nasional ShZK, di tingkat provinsi.

Bersama dengan Kadinda Provinsi memfuiigsikan MPKP dalam pelaksanaan ujian kompeteilsi keahlian pada ujian nasional SMK di ditingkat provinsi.

Mengalokasian dana pembiayaan di APBD.

Pengadaan blangko sertifikat kompetensi.

Bersama dengan Kadinda KabupatenIKota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan ujian koinpetensi keahlian pada ujian nasional SMK, di tingkat kabuoatenlkota

Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksandan ujian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK dl tingkat sekolah.

Bersama dengan institusi pasangan mel,aksanakan iljian kompetensi keahlian pada u~jian nasional S hIK.

b. K e l o m ~ o k eksternal:

No.

1 .

Insti t~~si

Kadin Indonesia Mendukung dan menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan iijian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK, dalam skema sertifikasi kompetensi KADIN Indonesia.

Mengg~nakan jejaring Kadinda Provinsi/kab~ipaten/Kota dalam pelaksanaan u~jian konipetensi keahlian pada ujian nasional SMK.

Majclis Pcndidikan Kcjuruan Nasional (MPK1V)

Meiiibentuk Panitia Kerja Tiiigkat l'usat pelaksanaan ujian kompetensi keahlian pada iqlan nasional SMK,

Memmuskan program pelaksanaan ujian konipetensi keahlian pada ujian nasional SMK,

Kelompok Bidang Keahlian Melakukan verifikasi perangkat "project work" dalain kapasitas sebagai anggota Panitia Kerja.

I- 1 Merencaiinkan dan melaksanakan iiioiiev ~ ~ j i a n 1 6

-- -

Industri dan perusahaan tertelltu

Kadinda Provinsi

Kadinda KabupatenIKota

Industrilperusahaan di tingkat daerah.

kompetens~ keahl~an pacla Llllan nas~onal SMK,

Membcriknn masukan dalani penlniusan Permgkat "project Work"

Bersaiiia dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan menimuskan prograin pelaksmaan ~ljian kompetensi keal~lian pada ~ ~ j i a n nasional SMK, di tingkat provinsi

Meinbentuk Panitia Kerja Tingkat Provinsi pelaksanaan ~ijian kompetensi keahlian pada ~ijiail nasional SMK,

Menggunakan jejaring Kadinda kabupatenlkota dalain pelaksanaan ujian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK,

Bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan kabupatenIKota mengkoordinasi SMK dan Industri dalarn pelaksanaan ujian kompetensi keahlian pada ujian nasional SMK.

Menetapkan Panitia Kerja tingkat majelis sekolah

Menerbitkan sertifikasi kompetensi, berdasarkan rekomendasi panitia kerja tingkat majelis sekolah.

Dalam kapasitas sebagai anggota panitia ke rja tingkat majelis sekolah:

Melakukan verifikasi kelayakan sekolah melaksanakan uji kompetensi.

Melakukan penilaian atas pelaksanaan "project work".

BAB I l l SEKTIFIKASI KOMYETENSI KEAHLlAN SlSWA SMK PADA U J l AN

NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2006-2007

Bcrdasar pada pertimbangan dan mengingat permasalahan yang ~nungkin timbul dengan pelaksanaan pengirjinn dan sertifikasi keahlian di SIVlK sebagai bagian dari ujian nasional tahun pelajaran 2006- 3007, maka ditctapkan pola pelaksanaan dengan mengoptimalkan skema "prqject work" dengan memanfnnlkan jejaring MPKNIMPKP sebagai organisasi pelaksana kegiatan tersebut. Untirk maksi~d tcrsebut organimsi MPKNIMPKP akan direvitalisasi dan diaktifkannya kembali Kelompok Bidang Keahlian (KDK) agar mampil mengorganisasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK. Dalam rangka pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kompetensi siswa SMK dalam rangka i~jian nasional tersebut, dilakukan pengorganisasian dan sistem dan prosedur untuk pelaksanaannya.

1 Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kornpetensi Tingkat Pusat

Panitia Kerja Pengi!iian dan Sertifikasi Kornpetensi di tingkat pusat dibentuk oleh Ketua MPKN, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Uraian 7'ilgas Pantia Kerja Tingkat Pusat

-

Ketua Panitia Kerja

i

Sekretaris

4 p z q

? ? - ? ?

Rersarna dengan Dit Pernbinaan SMK Ditjen Man Dikdasmen dan BSNP merumushan prograni kerja secara nasional dan rencana anggaran.

Ketua don anggota Kelompok Kerja

Sektor/Bid. Keahlian

Rler~rrn~~skan strategi pelaksanaan sertifikasi kompetensi secara nasional

blerunlirskan pedoman verifikasi Perangkat "project work" yang akan digunakan Kclompok Bidang Keahlian (KBK). Mengkoordinasikan kegiatan verifikasi Perangkat "project work", yang akan dipakai sebagai mcr.rter oj'n.r.,es.rment tool, dalam pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia.

Mendistribusikan perangkat adminstrasi dan prosedur uji kepada wilayah provinsi. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Mcnghimpun data base sertifikasi kompetensi.

Mcrnbuat Iaporan pelaksanaan sertitlkasi kompetensi.

Ketua don anggota Kelompok Kerja

Sektor/Bid. Keahlian -

Ketua don anggota Kelompok Kerja

Sektor/Bid.Keahlian

:etua don anggota Kelompok Kerja ktor/Bid.Keahlian

2 I'ani tia Kcrja Pengu jiail dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Yrovinsi

Panitia Ker-ja Pengi!jian dan Sertifikasi Kompetensi di tingkat provinsi dibentuk oleh Keti~a MPKI). dengan struklur organisasi sebagai berikut:

Ketua Panitia Kerja I

Sekretaris Panja k - m 1 Kelompok Kerja I I Kelompok Kerja ) Bidang Pengujian I I Bidang

Administrasi dan data base

Uraian 'Tugas Panitia Kerja Tingkat Provinsi

Keti~a Panitia Kerja bersama anggota dan Sekretariat:

Men-jabarkan program kerja panitia kerja di tingkat pusat, ke dalam program yang operasional di provinsi. Merumuskan strategi pelaksanaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Menghimpun data base sertifikasi kompetensi. Manqampaikan hasil konversi nilai kepada tim pengolah hasil ujian nasional (qang berada di tingkat provinsi).

Membuat laporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kepada panitia tingkat pusat.

Kelompok Kerja Bidang Pengu-jian:

Menyinkronkan perangkat "pro-ject work" untuk menghasilkan instrumen uji kompetensi sesuai dengan karasteristik dan kemampuan daerah dengan mengikutsertakan asosiasi profesi dan industri ditingkat provinsi.

Mengkoordinasikan kegiatan sertifikasi kompetensi dengan Kadinda kabupatedkota.

Melakukan penggandaan dokuinen instrumen uji dan perangkat lain yang diperlukan. Mendistribusikan instrumen uji, perangkat adminstrasi dan prosedur uji kepada sekolah melalui majelis sekolah.

Kelompok Kerja Bidang Administrasi dan data Base Menghimpun dan menyiapkan data base peserta sertifikasi kompetensi keahlian siswa SMK. Menghimpun dan mengolah data hasil uji kompetensi dari panitia tingkat majelis sekolah. Menyiapkan data nilai hasil konversi sertifikasi kompetensi kedalam nilai komponen produktif ujian nasional SMK

Agar setiap unsur yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dapat mengetahui peran dan tanggungjawab masing-masing, maka diperlukan kejelasan alur proses kegiatan tcrsebut. Untuk itulah telah ditetapkan diagrnni alir proses sertifikasi kompetensi siswa SMK,

9

bchagai bagian dari ujian 11asional taliull pelajara~l 2006-2007. Secara ulnunl diagralli alir proses tersebut terbagi atas t i p bagian. pait11 periumilsan kebi.jakan dan strategi i~nple~ncntasi, penjabasan kebijakan dan strategi serta diagram alir proses pelaksanaan. Ketign diagram alir proses ter-gambar da l a~n bagan berikut:

Diagram alir perurnusan kebijakan, strategi dan pelaksanaan:

I j ( Data dan informasi yang

1 No. 1 KelrintnnIPrnses

Pengumpulan dan dan I j I dibutuhkan untuk perumusan

Hasil

informasi untuk kebijakan d a r ~ jumlah siswa, perumusan pedoman sebaran, program keahlian dan

pelaksanaan ser t i f ~kasi perkiraan biaya dllnya kom~etensi

I Perumusan program ker ja dan strategi

pelaksanaan se r t i f ikasi kompetensi

I

: :

/

Program Kerja dan strategi pelaksanaan sert i f ikasi kompetensi Pedoman pelaksanaan sert i f i kasi kompetensi di w~layah Prosedur dan mekanisme distribusi dona subsidi

Prosedur do

Penyiapan organisasi dan ta ta kerja

pelaksana sert i f ikasi kompetensiditingkat

Dusat

"project work"

I

K~si-kisi "project work" yang ferverifikasioleh KBK MPKN, sebagai master kisi-kisi yang

t-, berlaku secara nasional

j :

=;ls :

j

j Dit Pembinaan SMK : Ditjen Mandikdasmen j Depdiknas

Terbentuknya Panitia ker ja sert i f ikasi kompetensi ditingkat pusat dengan revitalisasi MPKN

dan KBK

j Kadin Indonesia. BSNP, j i Dit Pernb. SMK, Asosiasi j ProfesiIIndustri, i Depnakertrans

'. I

: Panitia Kerja Sertifikasi : j kompetensi ditingkat j j nasional / Dit Pemb. SMK Ditjen I : Mandikdasmen

j Panitia Kerja Sertifikasi j kompetensi ditingkat : nasional j Tim perumus "project j work"

I

kerja t ~ngka t prov~nsi

5 .

j

j kompetensi ditingkat I nasional j Dit Pemb. SMK Ditjen j Mandikdasmen

I Panitia Keria Serritikasi :

Sosialisasi Program J j :

Ser t i f i kasi kepada Kad~nda se Indones~a

Tersos~alisasinya program. Terbentuknya calon panitia tingkat provinsi

j dan instansi te rka i t , Rencangan program ker ja panitia

I Terdistribus~kannya perangkat

kerja sertif ikkasi kompetensi

kepada panitia daerah tingkat

provinsi

D is t r~bus i perangkat

ke r ja sert i f ikkasi

kompetensi kepada

panitia daerah t ingkat

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan sert i f ikasi kornpetensi siswa SMK

sebagai bagian dari ,

ujian nasional tahun j pelajaran 2006-2007 i

-

Terkumpulnya data dan ~ n f o r m a s ~

tentang pelaksanaan ser t i f i kasi kornpetensi siswa SMK sebagai bagian dari ujian nasional tahun

pelajaran 2006-2007

informasi se r ta 1 laporan dari daerah j 1 :

Terkumpulnya data don informasi tentang pelaksanaan

sertif ikasi kompetensi serta laporan dari panitia kerja

tingkat provinsi

Penyusunan laporan

pertanggunganjawab panitia ke r ja t ingkatr

nasional 1 Tersusunnya laporan

pertanggunganjawab panitia

ker ja tingkat nasional yang

o b j e k t ~ f don akuntabel untuk

disampaikan kepada Kadin

Pusat dan Depdiknas '.

i I'anitia Kcrja Sel-tilikasi : : kompetensi ditingkat I j nasional i Dit Pemb. SMK Ditjen I Mandikdasmen

I Panitia Kerja Sertitikasi ~ ! kompetensi ditingkat 1 i nasional i Dit Pemb. SMK Ditjen j j Mandikdasmen

\ Panitia Kerja Sertifikasi j : kompetensi ditingkat I i nasional j Dit Pemb. SMK Ditjen : Mandikdasmen

: Panitia Kerja Sertilikasi I j kompetensi ditingkat j i nasional

Diagram alir pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian di tingkat provinsi

( No. ( Kegiatan/Proses Hasil 1 Penanggungjawab 1 i 1 . I

Sosialisa program Terbentuknya panitia ker ja tingkat ser t i f ikasi kompetensi provinsi dan program ker ja

I dan pembentukan ,

i 1 ) p a n ~ t ~ a k e r j a t ingkat / i 1

! Kadinda Provinsi : Dinas Pendidikan j Provinsi I Dinas Ketenagakerjaan j : Provinsi j Asosiasi profesilindustri

: 2. : I

7 I : Panitia Kerja tingkat I provinsi dan perwakilan I j dari asosiasi ! profesilindustri

\

1

f 1 1

Disepakat~nya kisi-kisi "project

work" sesuai dengan karasteristik don kemampuan

wi layah

I I ?

:

: j j :

Pembahasan kisi-kisi "project work" dengan

asosiasi profesi/ industri d i t ~ n g k a t

~ r o v i n s i

Sert i f lkasi

Kompetensl kepada

Kadinda

Kabuoaten/Kota

: Panitia Kerja tingkat j j provinsi dan Dinas j Pendidikan Provinsi

: Tersosialisasinya program don

terbentuknya embrio panitla

I ker ja tingkat kabupaten/kota

j Panitia Kerja tingkat I provinsi d m Dinas : Pendidikan Provinsi

Dis t r~bus i perangkat don pranata sert l f ikasi

kompetensi kepada ,

Kadinda k a b u ~ a t e d k o t a

Terdistribusinya perangkat don pranata ser t i f ikasi kompetensi

kepada Kadinda kabupaten/kota

j Panitia Kerja tingkat I provinsi d m Dinas ) Pendidikan Provinsi

$I Mengh~mpun data nllal

has11 konversl darl

ser t l f lkat kompetensl

kedalam nllal

komponen p roduk t~ f

untuk perhltungan nllal

ujlan naslonal

Terhimpunnya nilai komponen

produksi siswa SMK hasil

Terhimpunnya data dan

informasi tentang pelaksanaan

ser t i f ikasi kompetensi di

t ingkat kabupaten/ kota

., .

: Panitia Kerja tingkat I provinsi dan Dinas i Pendidikan Provinsi

i Panitia Kerja tingkat ! : provinsi dan Dinas j j Pendidikan Provinsi

j

: 7

!

j

produktif siswa SMK

kepada Tlm Pengolah N ~ l a l n Ujian Naslonal

tlngkat Provlnsi

Melakukanmonitoring

dan evaluasi pelaksanaan ser t i f ~kas i

di t ingkat

Terkirimnya nilai komponen

produktif sebagai bagian nilai

ujian naslonal kepada Tim pengolah Nilai Ujian Nasional

(tingkat provlnsl)

( Tersusunnya laporan 1 j Panitia Kerja tingkat / : provinsi dan Dinas j Pendidikan Provinsi

i 1 Penyusunan laporan pertanggunganjawab panitia

ker ja tingkat naslonal yang perlodlk don laporan

objekt i f dan akuntabel untuk 1 akhlr panltla ker ja dlsampaikan kepada Panitia

tlnakat orov~nsi Kerja Tingkat Pusat

: Panitia Kerja tingkat I j provinsi dan Dinas I j Pendidikan Provinsi

: 9. ) Penglriman laporan Terkirlmnya laporan has1 l I pertanggunganjawab ker ja panltla kerja tingkat I panitia ker ja tlngkat provlnsl kepada panltla t lngkat

provinsl pusat yang objekt l f don

I : akuntabel I : 12

Diagram alir pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian d i tingkat ma-jelis sekolah

No. j KcgintaniProses : Hasil

Terbentuknya Panitia pelaksana Sertif ikasi Kompetensi tingkat

majelis sekolah atas usulan dari sekolah masing-masing

j Persiapan pelaksanaan

I s e r t ~ f i k a s i kompetensi Jadual keglatan ser t i f i kasi.

( dengan "project work" Mater i u j i kompetensi

bahan dan alat

j j 1 1 1 asesor kompetensi I

I I 1 j I Terselesaikannya s e r t i f ikat I

1

Penerb~tan Ser t l f l ka t kompetensl bag1

kompetens~ 1 4 s~swa./peserta ;ang kompeten

j 3 . j Bukti-bukti yang terkumpul

j Penanggungjawab

\

: Kadinda KabupatenIKota, j : berkoordinasi dengan Dinas j : Pendidikan dan Dinas j : Kctcnagakcrjaan

Pehksanoan u j i 1 [T

I

: Panitia Pelaksana tingkat

--+

j majelis sekoIah

Konversi s e r t i f ikat kedalam nilai ujian

kompetens~ keahlian siswa

: Panitia Pelaksana tingkat j : majelis sekolah

kompetensi

: Panitia Tingkat majelis j i sekolah

untuk membuat penilaian -+

---,

j Kadinda kabupatenlkota I : selaku koordinator j pelaksana

Nilai kompetensi keahlian bag1

siswa/peserta sebaga~ bahan penentuan nllai akhir ujian

nas~onal

! Panitia Tingkat majelis j : sekolah

'. /

Dokumen loporon Peloksonoon

Penyusunon loporon

pelaksanoon sertifrkasi

kompetensl

Ser t i f ikosi kompetensi i l J Penyampatan laporan

nllai kompetensi keahl~an siswa sebagai

bagian dari ujion naslonal ke Tim

Pengolah Ni lai Uj ian

Nasional Provinsi

Terkirimnya n~ la i kompetensi keahlian siswa untuk

menentukan nilai okhir ujian nasional

~ e n ~ a m ~ o i t n loporan

pelaksanaan ser t i f i kos~

kompetensi keohlian

tingkat majelis kepada

Panitia Kerja tingkat

provinsi

/-

Terkirimnya laporon

pelaksanaan ser t i f ikosl

kompetensi t ingkot

kabupaten/kota kepada

panitia ker ja tlngkat

I provinsi

I Panitia Tingkat majelis ~ j sekolah

! Panitia Tingkat rnajelis : sekolah, diketahui oleh : j Kadinas Pendidikan j kabupatenlkota

j Panitia Tingkat majelis j i sekolah diketahui oleh j : Dinas Pendidikan j kabupatenlkota

1 ampiran I. I'rosedur dan ~ n e h a n i m e ccrtifikasi kompelcnsi keahlian di tingknt panilin lnajells se ko lah

. --

i No. i KcgiatanfProscs i Hasil

j I . 'Tersedianyanya: 'l;

:

i

j Pnnitin P c l n k ~ n n n \ : t ingkat majel is j j sekolali

j

... 7 ........................... , .......................................... : 2. /' ; I I

Jadual kegiatan ser t i f ikasi. Mater i u j ~ kompetensi/proyek tugas akhir bahan don alat asesor kompetensi data base calon

j Panitia Pelaksana j Penjelasan proyek ; ' Daftar proyek tugas : t ingkat majel is

L ...................................... L. . ...,..........................., 1 3 . i

, j Peserta ~ ~ j i

sekolah akhir kepada calon peserta

akhir yang d ~ p i l ~ h oleh peserta

: j

Penyusunan proposal proyek tugas akhir

oleh peserta u j i kompetensi

1 ' Tersusunnya proposal kompetensi

Terkumpulkannya

: d idampingi gu ru j pembin ib ing

j

++

,+ :

proyek tugas akhir oleh peserta u j i

komptens~

bukt i dari pelaksanaan proyek tugas akhir

,

A j

tugas akhir '. 1 : .......................................-................ ...............................................

1 Panitia Pelaksana ' : tingkat ~ n a j e l i s Hasil penilalan proyek j sekolall (dapat

tugas a k h ~ r peserta u j i : : d i l ak~ lhan secara ............................... kompetensl yang .'

kompeten 15

bukt l-bukt i d a r ~ pelaksanaan proyek

I sekolali (di lakukan j j atas data yg tersedia j j dan survelen)

, ........................... : menyeluruh atail j j sampling)

I / Dtselesatkannya I j I

Penylapan rekomendasl 1 : penerbltan s e r t i f ~ k a t

kompetensl

rekomendasi penerbttan ser t i f t kat

kompetensl bagt

peserta yang dtnyatakan kompeten

j Panitia Pelaksana j j tingkat majelis j sekolah

Melakukan konvers~ I 1 1 s e r t ~ f lkat kompetensl I kedalam nllai ujian

nncinnnl

/' Diselesai kannya nllai

konversi ujlan nasional komponen produktif untuk disampaikan

kepada Panitia Kr ja Tingkat Provinsi

j Panitia Pelaksana : tingkat majelis j sekolah

: Penyusunan laporan

I pelaksanaan u j l kompetensl

D~selesaikannya laporan pelaksanaan

u j l kompetensi sebagai pertanggunganjawab

kepada Kadinda

j Panitia Pelaksana ! j tingkat majelis j sekolah

I Kabupaten/Kota

r - ~ . ,...... ......... ...............c....................................,...........................

Selesai L ...... I...............................'.....................................i......................... ..>

l p i 2. Pedoman verilikasi perangkat "Project Work"

Verilikasi pcrangknt "project work" dilnkukan oleh Kelonipok Bidang Kenhlian (KBK) atau tin1 j,ang ditun-juk oleh Panitia Kerja Pengnjian dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Pusat sesual dengan bidang keahlian atnu sektor yang relevan. Verifikasi perangkat "project work" dilakukan dengan menggunakan matrik analisis kesesuaian kompetensi, yang dipergunakan pada "Petunjuk Teknis Penyusunan Pernngkat Ujian Nasional Koniponen Produktif Dengan Pendekatan "Project Workx. I lnsil analisis kesesuninn kompetensi tersebut, dibnndingknn dengnn standar kompctcnsi (kolnpetcnsi tertentu) yang berlaku di industrilsektor. Hasil perbandingan dari keduanya akan tnenentukan tingkat kesesunian kisi-kisi "project work" dengan koinpetensi (standar kompetensi) yang berlaku di dunia ~~sahdindustr i atau sektor yang relevan.

Proses alir verifikasi perangkat "project work" oleh KBK dilakukan, sebagaimana diilustrasikan dcngan bagan berikut:

PROFII, KOhfPF I FNSl PETA ANALISIS TAMAT I\N S M K (KBM& KOMPETENSI PROYEK

KIIRIKIILUM TUGAS AKHlR

KEBUTUHAN KOMPETENSI

D I LAPANGAN KERJA (Du-Dl, KJ I , KJN, SKN

Tabel 2. Penetapan Bukti Belajar (Evidence OJLeorning) I I

Rerdasar pada hasil analisis dengan membandingkan antara substansi yang tercakup dalam Tabel 2 Penetapan Bukti Belajar (Evidence of Learning) dengan substansi yang terkandung dalam unit-unit kompetensiv dari standar kompetensi kerja nasional atau standar industri, akan diperoleh tingkat kesesuaian dari keduanya. Hasil analisis kesesuaian antara kompetensi pada kisi-kisi "project work7' dengan ko~npetensi dari standar kompetensi kerja nasional atau standar industri, dituangkan dalam tabel 3 ~ ~ n t u k menetapkan hasil verifikasi.

IIIIIIIII I - - - + - - . -

rn -

onduan Penilo~on - P-

-

P * Analisis Kesesuaian

Kompetensilstandar Kompetensi Kisi-Kisi kompetensi nasiondindustri dengnn standar kompetensi

Kriteria Kinerja

3

Aspek (PIKIS)

4 ppp

No

Kode U n ~ t : Judul Unit

-

- -

Bukti Belajar .-

5

Kon~petensil Sub Kornpetensi ~- -

EI.Kornpetens~ KU K

-

-

-

I

-

- 2

l io~npdcn" dari SKKNI

Sknr Tirigkat Relevansi Kon~petensi

Total (T) I I I I I I

1

Total Keseluruhan ( E T ) Rerata (7 T) 1 n I

ciar-i k~si-kisi "project work ~ U K I 2

a. Kolorn 2 diisi dengan judul kompetensi yang dihasilkan dari hasil analisis kisi-kisi kompetensi yang tercakup dalam "project work"

b. UK (unit kompetms~) I s.d UK n diisi dengan konipetensi-kompetensi yang diarnbil dari SKKNI atau standar kornpetensi industri sesuai dengan bidang keahlian atau sektornya.

3

c. Menenhlka~ skor tingkat relevansi setiap kornpetensi terhadap setiap jenis pekerjaan terkait dengan skoring sebagai berikut:

- Skor 4 = jika kolnpetensi tersebut sangat relevan; - Skor 3 = jika konlpetensi tersebut relevan; - Skor 2 = jika kornpetensi tersebut kurang relevan; - Skor I = jika konlpetensi tersebut tidak relevan.

Apablla Rerata = total / n > dari 2,7 rnaka dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia usahalindustn.

UK2 1

UK3 5

U K . . . . .

l J K . . . . .

U K n n

Lampiran 3 Pedoman k o n ~ ~ e r s i sertiiikat kompetensi ke dalam nilai i~jiaii nnsional kompetensi kealilian

Prosedur penilaian uji konlpetcnsi yang dipergunnkan dalam PPlJK dengan pcndckatan "project nork", niemberikan peluang untuk bahan konversi sertifikat kompetensi mer~jadi nilai dalam bentuk angka. Penilaian project work pada dasarnya adalah penilaian kompetensi yang nieliputi penilaian aspek perrgetnhuan, ketrmmpilan, sikrip, kesesuaian produkljasa, dan kesesuaian ~vaktu pelaksanaan ynng terintegrnsi pndn konipnnen: penyusunan proposal, pclnksnnaan proses produksi, laporan, kegiatan, dan kulminasi (presentasil pengujiadpenyajiaddisplay).

Peserta uji dinyatakan kompeten apabila memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan pada kriteria kinerja dari setiap unit kompetensi. Penetapan pencapaian nilai peserta uji didasarkan pada nilai terendah sub kompetensi pada suatu unit kompetensi yang diujikan..

Batas minimal kompeten diberi nilai 7,OO. Gradasi nilai adalah sebagai berikut:

7,OO (buik) = rnencapai kotnpetensi sesuai kualitas standar ~lzinirnal jlang ditetapkatl KUK ciengan bnntuan pembitnbing;

8,OO (arnat haik) = tnencapai konzpelensi sesuai kualltas standar rnitlimal j~ang diletc~pkan KUK secar-a nzandiri, dun

9 ,OO (istinze\r~a) = nlerlcapai kornpetensi melebihi kualitas standar nzinirnal y ~ ~ n g dite~upkan KUK secara mandiri.

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan format penilaian yang terdiri dari; Npr = penilaian proposal; Nuk = penilaian unjuk kerja; Npj = penilaian produkJjasa; Nkk = penilaian kegiatan kulminasi (presentasil pengujian/penyajian/display); Naf = penilaian afektif; Nlp = penilaian laporan. NK = Nilai Kompetensi

Nilai Kompetensi (NK) merupakan nilai akhir yang diperoleh setelah membagi rata keseluruhan nilai yang diperoleh oleh peserta uji kompetensi.

D A F T A R REKAPITI!L,\SI NIL,\I

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahllan

N a ~ n a Pescrta Judul Proyek h'pr Proses dan Produk Nlp N K

1 (IV,) N u k Nat (N*) (N,) I

~- ~~ . ~

I .

2.

3 .

Dstn ya

2 ~~~

I pp

I

3 ~. --

4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 ~~

Nuk + N l ~ j + Nkk + Naf N? = . --

4

Nuk + Npj + Naf Jika kornponen NICK tidnk dilakuka~ddiperlukan, maka Nz =

3

Dengan demikian tidak ada kesulitan dalam nlengkonversi nilai sertifikat kedalam nilai komponen produktif ujian nasional dalanl beiltuk angka.

1,nnipi ran 4. Spesilikasi dan format sertitikat.

Spesifikasi Blangko Sertifikat Kompetensi

Sc11is Kertas : Kertas Khusus (art paper) Ukilran kerta : 2 1 cm x 29,7 clll

Rera l kcrtns : 130 pa1nIm2 dengan batas toleransi lebih kum~rg 6 pandin2 Tebal kertas : 150 n~icronleter dengan batas toleransi 7 micrometer Opasitas cetak : 90% Brightness : 80'% kurang lebih 20i0 Bahan : Pulp kayu kimia 100% Warna kertas : Broken white

C'etnh 2 muka : I . Halaman muka Terdiri dari 9 lintasan cetak:

6 lintasan (warna) meliputi bingkailornament warna khusus, logo tut wuri handayani, Depnakertrans, logo KADIN Indonesia dan teks 1 lintasan (wama berpendar background) nomor seri dan logo garuda 1 lintasan cetak copy (copy band)

2. Halamati belakang 1 lintasan bingkai garis satu warna

Redaksi Sertifikat : Lihat lampiran/contoh Pengaman : 1 . Incivible ink logo perusahaan

2. Invicible ink logo Ganida Pancasila dan background nomor seri

I ampiran 5 . ('ontoli Surat Keputi~san Pen~bentuknn I'anitia Kcr.ja I'engu.jian dan Scrtifikasi Kompetensi Tingkat Provinsi.

Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Provinsi, dibentuk dan ditctapkan oleh Ketua MPKP bertlasar pada mandat yang diberikan oleh Ketua Umum MPKN. Panitia Kerja tersebut beranggotakan unsur-unsur dari asosiasi industri, profesi, industri, pengurus Kadinda Provinsi, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan pihak lain yang terkait. Dalam rangka penetapkan komposisi kcnnggotnnn pnnitin, fominsi kepnnitinnn dihnhas dan disetujui bersnma dengan Dinas Pendidikan dnn Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Untuk memudahkan dalam penyiapan panitia kerja, dapat rnenggunakan contoh surat keputusan pembentukan panitia ke rja berikut ini.

SURAT KEPCTTUSAN

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENGUJIAN DAN SERTIFIK4SI KOMPETENSI SISWA SMK PADA TAHUN PELAJAKAN 200612007

MENIMBANG : a. Bahwa salah satu program kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah menyiapkan siswa SMK untuk dapat bekerja atau mandiri di dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

b. bahwa Ujian Nasional bagi sekolah menengah kejunian (SMK), merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan untuk mengukur ketercapaian tujuan institusional pendidikan melalui sertifikasi kompetensi siswa SMK oleh institusi pasangan atau industri pasangan atau asosiasi profesi.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Kerja di tingkat propinsi.

MENGINGAT : a. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Ketua Umurn KADIN Indonesia nonlor 0267aKJl1994 dan Nomor 84lKUlXl1994 tanggal 17 Oktober 1994 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), Majelis Pendidikan Kejun~an Propinsi (MPKP) dan Majelis Sekolah (MS)

b. Permendiknas Nornor 45 Tahun 2006 dan Prosedur Operasi Standar (POS) tentang lljian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK 'Tahun Pelajaran 200612007 khususnya tentang soal uji pelajaran kompetensi kejun~an dirancang dalam bentuk "Project Work".

c. Surat Keputusan Ketua Umum Kadin Indonesia selaku Ketua Umum Majelis Pendidikan Kejunian Propinsi (MPKP) tentang pembentukan Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi keahlian Siswa SMK di tingkat propinsi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Ijertama : Membentuk Panitia Kerja Peng~ijian dan Sertifikasi Kompetensi Keahlian pada IJjian Nasional Siswa SMK tahun pelajaran Tahun 200612007 yang

bcranggotakan unsur-unsur dari asosiasi intlustri, profcsi, induslri, pcngurus Kadinda kabupatenIKota, dinas pendidikan, clinas ketenagakerjaan dan pihak lain yang tei.kait seperti terlampir.

Kedua : Memberikan tugas dan wewenang kepada Panitia Kerja ~ ~ n t u k menyusun program sertifikasi dan melaksanakan uji kompetensi pada siswa SMK sesuai dengan program keahliannya.

Ketiga : Melaporkan hasil sertifikasi dan iiji kornpetensi tersebut kepada Direktorat Pernbinaan Sekolah Menengah Kejunian selarnbat-lambatnya 7 (ti~juh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

Keempat : Semua biaya sebagai akibat dari kcputusan ini dibebankan pada .................................. sesuai dengan ketenhian yang berlaku.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata tttrdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagainiana mestinya.

Keenanl : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selasainya tugas di atas.

Ditetapkan Pada tanggal

Ternbusan : 1 . Bapak Mendiknas; 2. Dirjen Mandikdasmen; 3. Direktur PSMK.

( ) Ketua MI'KP

1,nrnpiran 6. Contoll Surat Keputusan Pembcntukan 1':uiitia Kerja Pcngujian dan Scrtifikasi Kon~pctensi 'I'ingkat Majelis Sekolah.

Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Tingkat Majelis Sekolah, dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Kadinda KabupatedKota berdasar pada mandat yang diberikan oleh Ketua MPKP. Panitia Kerja terscbut beranggotakan unsur-unsur dari asosiasi industri, profesi, industri, pengurus Kadinda KabupatedKota, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan pihak lain yang terkait. Dalam rangka pcnctapkan konlposisi kcanggotaan panitia, forn~asi licpanitiaan dibahas dan disctujui bcrsan~a dengan Dinas Pcndidikan dan Dinas Ketenagakerjaan KabupatenIKota. Untuk memudahkan dalam penyiapan panitia kerja, dapat menggunakan contoh surat keputusan pembentukan panitia kerja berikut ini.

SURAT KEPUTUSAN

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK PADA TAHUN PELAJARAN 200612007

MENIMBANG : a. Bahwa salah satu program kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah menyiapkan siswa SMK untuk dapat bekerja atau mandiri di dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

b. bahwa Ujian Nasional bagi sekolah menengah kejuruan (SMK), merupakan bagian dari proses penyeIenggaraan pendidikan untuk mengukur ketercapaian tujuan institusional pendidikan melalui sertifikasi kompetensi siswa SMK oleh institusi pasangan atau industri pasangan atau asosiasi profesi.

c. Bahwa sehubungan dengan butir a clan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Panitia Kerja di tingkat kabupateilkota.

MENGINGAT: a. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Ketua Umum KADIN Indonesia nomor 0267alUl1994 dan Nomor 84lKUlXJ1994 tanggal 17 Oktober 1994 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN), Majelis Pendidikan Kejuruan Propinsi (MPKP) dan Majelis Sekolah (MS)

b. Permendiknas Nomor 45 Tahun 2006 dan Prosedur Operasi Standar (POS) tentang Ujian Nasional SMP, MTs, SNIPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK 'Tahun Pelajaran 200612007 khususnya tentang soal uji pelajaran kompetensi kejun~an dirancang dalam bentuk "Project Work".

c. Surat Keputusan Ketua Umum Kadin Indonesia selaku Ketua Umum Majelis Pendidikan kejunian Nasional (MPKN) tentang pembentukan Panitia Kerja Peng~ijian dan Sertifikasi Kompetensi keahlian Siswa SMK di tingkat propinsi.

MEMU'TUSKAN

I'ertama : Membentuk Panitia Kerja Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi Keahlian pada [Jjian Nasional Siswa SMK tahun pelajaran Tahun 200612007 yang beranggotakan unsur-unsur dari asosiasi industri, profesi, industri, kadinda liabupatc~dkota, dinas pcndidikan, dinas l ict~nagakc~jaan dan piliak lain yang terkait seperti terlampir.

Kedua : Memberikan tugas dan wewenang kepada Panitia Kerja untuk menyusun program sertifikasi dan melaksanakan uji kompetensi pada siswa SMK sesuai dengan program keahliannya.

Ketiga : Melaporkan hasil sertifikasi dan uji kompetensi tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ke rja setelah pelaksanaan kegiatan.

Keempat : Semua biaya sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada .................................. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selasainya tugas di atas.

Ditetapkan Pada tanggal

Ternbusan : 4. Bapak Mendiknas; 5 . Dirjen Mandikdasmen; 6. Direkhir PSMK; 7. Ketua MPKP.

( 1 Ketua Kadinda Kablkota