Pedoman Pelaksanaan - Direktorat Pengolahan dan ...pphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads...Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017 telah dapat diselesaikan.

Dalam mendukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada tahun 2017, melalui sumber dana APBN mengalokasikan fasilitasi sarana pascapanen antara lain Combine Harvester, Corn Combine Harvester, Corn Sheller, Power Thresher Multiguna, Dryer,RMU Beras Organik, RMU untuk wilayah perbatasan dan beras organik, serta paket sarana sortir (grading)dan pengemasan (packaging), fasilitasi sertifikasi organik, sertifikasi beras non organik berbasis SNI, pengembangan informasi pasar dan stok serta pembinaan terhadap Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan.

Proses pencapaian swasembada dalam meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah sehingga tercipta daya saing yang kuat dan perlindungan bagi petani maupun konsumen. Penurunan susut hasil, kadar air dan peningkatan rendemen hasil produksi, serta pengembangan variasi produk yang sesuai standar menjadi issue penting yang harus dikelola sebagai indikator keberhasilan kinerja.

Dalam konteks ini, pemberian fasilitasi bantuan pemerintah dan pembinaan terkait peningkatan mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan serta akses informasi dan jaringan pemasaran komoditas tanaman pangan menjadi sangat penting dalam mewujudkan daya saing komoditi tanaman pangan yang meliputi fasilitasi sarana pascapanen, fasilitasi sertifikasi jaminan mutu tanaman pangan dan informasi serta akses pasar.

Sasaran yang diharapkan dalam memberikan dukungan fasilitasi sarana pascapanen, standardisasi mutu, pembinaan sarana pengolahan dan informasi pemasaran antara lain dapat mendukung peningkatan produksi, pendapatan petani dan perlindungan terhadap konsumen.

Kiranya Pedoman Pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Hasil Sembiring NIP. 196002101988031001

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan i


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR...............................................................................................i DAFTAR ISI . ..........................................................................................................ii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................iii DAFTAR TABEL......................................................................................................iv

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................1 1.1. Latar Belakang ........................................................................6

1.2. Maksud ........................................................................................6

1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Keberhasilan ...........................................................................6

1.4. Istilah & Pengertian .............................................................7

BAB II. DASAR HUKUM & RUANG LINGKUP ..................................12 2.1. Dasar Hukum ..........................................................................12 2.2. Ruang Lingkup .......................................................................14

BAB III. FASILITASI SARANA PASCAPANEN .....................................15

BAB IV. PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN ........................................................................24

BAB V. PENERAPAN STANDARDISASI & MUTU

HASIL TANAMAN PANGAN ........................................................27

BAB VI. FASILITASI PEMASARAN & INVESTASI HASIL

TANAMAN PANGAN ........................................................................39

BAB VII. MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN .......................53

BAB VIII. PENUTUP .............................................................................................55

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan ii


DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PPHTP dalam

Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Hasil

Tanaman Pangan ....................................................................................2

2. Pola Pengembangan Optimalisasi Pengembangan

Sarana Pascapanen ...............................................................................15

3. Pola Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH)

Tanaman Pangan ....................................................................................23

4. Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan

Pangan ...........................................................................................................26

5. Alur Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian

Organik ..........................................................................................................29

6. Alur Permohonan Proses Sertifikasi Organik .........................32

7. Alur Proses Pembinaan Jaminan Mutu melalui

Sertifikasi dan/atau Registrasi NonOrganik .........................34

8. Alur Permohonan Sertifikasi HACCP ...........................................36

9. Skema Pengembangan Pemasaran dan Investasi................38

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan iii


DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Alokasi anggaran Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Panga ...........................................................................................................................

5

2. Alokasi Sarana Pascapanen Pengadaan Pusat

Tahun 2017 ...........................................................................................................................

16

3. Indikator Kerja Sarana Alsintan Pascapanen

17

4. Alokasi Sarana Alsintan Pascapanen Tugas

Pembantuan Provinsi Tahun 2017 ...........................................................................................................................

20

5. Parameter Uji Mutu Beras, Jagung dan Kedelai ..................................................................................................................................

28

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan iv


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dua agenda penting dalam Nawacita adalah 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta 2) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan kedua agenda tersebut dan dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tanggal 31 Desember 2015, maka peningkatan daya saing produk hasil pertanian perlu diperhatikan dan ditumbuhkembangkan dengan pondasi rasa nasionalisme (keberpihakan) dan komitmen yang tegas (kejelasan strategi). Tanpa kedua hal ini, niscaya bangsa ini hanya sebagai pasar bagi negara lain.

Pembangunan tanaman pangan Indonesia memerlukan rangkaian usaha yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir sehingga mampu menghasilkan produk nasional yang berdaya saing. Dalam hal ini, prioritas pembangunan tanaman panagn diarahkan dalam mendukung pemenuhan pangan nasional. Kekuatan daya saing itu sendiri sangat ditentukan oleh berbagai faktor antara lain peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, efisiensi usaha, peningkatan mutu, peningkatan nilai tambah, harga yang kompetitif, dan kontinuitas yang jelas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) yaitu

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran hasil tanaman pangan. Beberapa tugas dan fungsi yang diterjemahkan seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

1


Gambar 1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PPHTP

Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Tanaman Pangan

Secara eksplisit, pencapaian produksi tidak sekedar dilihat dari aspek jumlah (volume). Dalam hal ini, alokasi anggaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pencapaian keberhasilan diatas tersebut. Setiap tahun, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN dengan harapan sasaran yang ditargetkan dapat tercapai baik pada anggaran tahun yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Proses alokasi anggaran ini tidak terlepas dari alokasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, beberapa pokok-pokok tugas dan fungsi yang perlu dipahami sebagai berikut: a. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

- Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Penggunaan mekanisasi pertanian (sarana alat dan mesin pertanian atau sering disebut alsintan) pascapanen sangat diperlukan sebagai upaya mengamankan produksi (menurunkan susut hasil) dan sekaligus meningkatkan mutu hasil.

- Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan memberikan fasilitasi sarana pascapanen padi, jagung dan kedelai kepada kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/Unit


2


Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)/Lembaga Masyarakat/Pemerintah Daerah untuk membantu atau memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tanaman pangan. Pada akhirnya, penanganan pascapanen tanaman pangan yang tepat tersebut mampu meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus dapat mendorong percepatan tanam.

- Sarana alsintan pascapanen yang telah dialokasikan pada tahun sebelumnya perlu untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan tambahan pendapatan bagi kelompok penerima sarana alsintan.

b. Penanganan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

- Penanganan pengolahan hasil tanaman pangan merupakan rangkaian lanjutan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nilai tambah. Penguatan nilai tambah melalui pengolahan dapat mendorong variasi produk berbasis sumber daya lokal.

- Pengolahan pangan melalui sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dengan melakukan kluster-kluster yang terintegrasi dengan desain produk yang beragam.

- Proses sistem pertanian bioindustri memerlukan ketersediaan sarana yang memadai, dukungan teknologi, serta penguatan pilar sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

- Alokasi unit pengolahan tahun sebelumnya, perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk yang

berkualitas dan kontinuitas terjamin sesuai dengan permintaan pasar. Pengembangan UPH berbasis kelompok, pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan.

- Fasilitasi sarana pengolahan jagung dan kedelai yang sudah diberikan oleh Direktorat PPHTP pada tahun 2016 harus ditindaklanjuti dengan penguatan proses bisnis.

c. Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan - Memasuki era pasar bebas, penerapan standardisasi dan

mutu dari hulu sampai hilir sangat penting dilaksanakan untuk mendorong keterjaminan mutu atas produk yang dihasilkan.


3


- Dalam hal ini, pasar yang terus berkembang saat ini sangat mengedepankan bukti sahih atas mutu tersebut sehingga tidak dapat dihindari. Penampilan (kemasan) yang menarik dan transparansi informasi sangat diperlukan. Hal ini sebagai konsekuensi atas perubahan perilaku konsumen saat ini.

- Penerapan jaminan mutu pangan terlihat sangat pasif oleh kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan), sementara itu disisi lain pelaku usaha lain sangat mengikuti dinamika perilaku pasar. Poktan/gapoktan sebagai produsen hasil tanaman pangan terkesan tidak terlihat dengan atribut yang jelas.

- Pengembangan mutu produk saat ini berkembang dalam dua pilihan yaitu produk organik atau produk non-organik, termasuk untuk pangan. Penerapan mutu pangan organik maupun non-organik harus bertumbuh secara selaras untuk memberikan jaminan kesehatan dan sekaligus keyakinan atas kualitas produk yang diperdagangkan.

- Untuk mendapatkan jaminan mutu tersebut dapat dilakukan melalui proses sertifikasi dan/atau registrasi. Proses sertifikasi dan/atau registrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan - Salah satu keberhasilan pembangunan pertanian sangat

ditentukan oleh kualitas penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pemasaran yaitu ketersediaan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu. Untuk itu diperlukan pelayanan informasi pasar yang profesional, sehingga diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar.

- Rantai tata niaga pemasaran produk tanaman pangan masih panjang. Di satu sisi memberikan tekanan pada konsumen dalam bentuk harga yang tinggi dan berfluktuasi, di sisi lain tekanan pada produsen dalam bentuk proporsi harga yang diterima relatif rendah. Disamping itu, rendahnya kemampuan pelaku usaha pertanian untuk mengakses pasar dan informasi menjadi kendala pemasaran produk hasil tanaman pangan.

- Salah satu upaya peningkatan akses petani terhadap pasar adalah memperkuat ketersediaan informasi pasar melalui pengembangan pelayanan informasi pasar (PIP). Manfaat yang dapat diperoleh dari proses ini adalah meningkatkan daya tawar petani, memberikan masukan penyusunan kebijakan pemasaran (stabilisasi),


4


meningkatkan arus perdagangan antar daerah, dan memberikan masukan perencanaan usaha tani.

- Pemantauan stok gabah/beras di tingkat penggilingan dan rumah tangga petani yang semuanya dilaksanakan secara online sangat diperlukan untuk memantau ketersediaan di lapangan. Hal ini sangat bermanfaat untuk stabilisasi.

- Dalam hal ini, informasi tersebut dapat mendorong proses investasi bagi stakeholders. Untuk menjamin keberlanjutan swasembada yang ditargetkan, proses investasi menjadi sangat penting.

Pada tahun 2017, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.557.432.556.000,- dengan rincian alokasi kewenangansebagai berikut; Pusat sebesar Rp. 677.022.153.000,- (43,47%) dan Daerah (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 880.450.443.000,- (56,53%). Alokasi anggaran diatas dapat dijelaskan menurut unit kerja dibawah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil yaitu: a) Subdit Pascapanen Rp.

1.540.931.048.000,- (98,94%), b) Subdit Pengolahan Rp.

2.835.665.000,- (0,18%), c) Subdit Standardisasi dan Mutu Rp. 5.808.835.000,- (0,37%), d) Subdit Pemasaran dan Investasi Rp. 6.957.108.000,- (0,45%), dan e) Subbag Tata Usaha Direktorat PPHTP Rp. 899.900.000,- (0,06%).

Tabel 1. Alokasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA 2017

No. Alokasi Nilai (Rp. 000) %

A Berdasarkan Kewenangan 1.557.432.556 100,00

1 Pusat 677.022.113 43,47

2 Daerah 880.410.443 56,53

a Dekon 11.565.755 0,74

b Tugas Pembantuan 868.844.688 55,79

B Berdasarkan Unit Kerja Lingkup PPHTP 1.557.432.556

100,00

1 Subdit Pascapanen 1.540.931.048 98,94

2 Subdit Pengolahan 2.835.665 0,18

3 Subdit Standardisasi dan Mutu 5.808.835 0,37

4 Subdit Pemasaran dan Investasi 6.957.108 0,45

5 Subbag TU Direktorat PPHTP 899.900 0,06


5


Untuk mewujudkan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sebagai gambaran proses pelaksanaan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

1.2 Maksud

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagai acuan bagi petugas pusat, petugas daerah, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing produk hasil tanaman pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

1.3.2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

a. Menurunnya susut hasil tanaman pangan untuk

mendukung peningkatan produktivitas hasil produksi

b. Meningkatnya nilai tambah hasil tanaman pangan

c. Meningkatnya mutu hasil produk tanaman pangan

d. Meningkatnya stabilitas harga dan pasokan hasil produksi tanaman pangan

1.3.3. Indikator Keberhasilan

a. Output

Tersalurkannya bantuan sarana pasca panen tanaman

pangan sebanyak 6.224 unit

Terlaksananya pembinaan unit pengolahan hasil (UPH) tanaman pangan di 21 provinsi


6


Terlaksananya proses sertifikasi/registrasi sebanyak 60 unit baik organik maupun non organik

Tersedianya pelayanan informasi pasar sebanyak 200 informasi

b. Outcome

Meningkatnya ketersediaan produk tanaman pangan yang memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun pasar ekspor.

1.4 Istilah dan Pengertian

1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2) UPJA adalah lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.

3) Brigade adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin pertanianprapanen dan pascapanen yang dikelola dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi mengkoordinir kegiatan prapanen dan pascapanen di wilayahnya.

4) e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

5) Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6) Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

7) Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.


7


8) Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

9) Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem;

10) Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang sisa-sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati;

11) Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia;

12) Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar;

13) Kelompok Tani atau poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, ditunjukkan dengan adanya administrasi kelompok.


8


Kelompok yang dimaksud telah dikukuhkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.

14) Gabungan kelompoktani atau Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; ditunjukkan dengan adanya administrasi gabungan kelompok.

15) Bimbingan teknis adalah kegiatan pemberian bimbingan secara sistematis kepada individu maupun kelompok, agar tahu, paham, mau dan mampu mengembangkan, mengimplementasikan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Bimbingan teknis merupakan sarana manajemen sebagai proses berkesinambungan yang mempengaruhi perilaku.

16) Good Agriculture Practices (GAP) adalah serangkaian kegiatan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPT dan menetapkan prinsip traceability (suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya, dari pasar sampai kebun).

17) Good Handling Practices (GHP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen, penanganan pasca panen, standardisasi mutu, lokasi, bangunan, peralatan dan mesin, bahan perlakuan, wadah dan pembungkus, tenaga kerja, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan, pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik, sertifikasi, dan pembinaan dan pengawasan.

18) Good Manufacturing Practices (GMP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan.

19) Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan.

20) Laboratorium Pengujian adalah suatu institusi/ lembaga yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh pangan hasil pertanian sesuai spesifikasi/metode uji. Laboratorium dimaksud adalah laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium yang ditunjuk oleh Ditjen Tanaman Pangan


9


untuk ruang lingkup pengujian keamanan pangan hasil tanaman pangan.

21) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian, dalam hal ini adalah Badan Ketahanan Pangan.

22) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian.

23) Pelaku Usaha Agribisnis dan/atau Agroindustri (PUA) adalah perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan) atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

24) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.

25) Petugas Pengambil Contoh (PPC) adalah petugas/personel yang terampil dan kompeten memenuhi kriteria pedoman BSN 503:2004. Kriteria Petugas pengambil Contoh yang ditugaskan untuk melaksanakan pengambilan contoh sesuai prosedur/ketentuan.

26) Standard Operating Procedure (SOP) adalah prosedur pendokumentasian, pengawasan, pemantauan dan tindakan koreksi terhadap kegiatan spesifik untuk setiap tahap produksi, yang terdapat pada suatu unit usaha.

27) Standard Sanitation Operation Procedure (SSOP) adalah prosedur pendokumentasian pengawasan, pemantauan dan tindakan koreksi terhadap sanitasi yang spesifik untuk setiap lokasi tempat makanan yang diproduksi/unit produksi, yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha.

28) Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.

29) Verifikasi adalah evaluasi metode, sistem, prosedur, pengujian dan penilaian penerapan sistem jaminan mutu yang dilaksanakan oleh institusi terkait.

30) Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa.


10


31) Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

32) Sertifikasi mutu pangan adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

33) Nomor registrasi (pendaftaran) adalah nomor yang diberikan untuk pangan segar yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia.

34) Petugas Pelayanan Informasi Pangan (PIP) adalah Petugas PIP

atau Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP)

tingkat terampil dan ahli baik di provinsi maupun kabupaten yang

mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan,

menganalisa dan mengkaji kebijakan dan mengembangkan

pelayanan di bidang pemasaran hasil pertanian. 35) Stok adalah sejumlah bahan makanan yang

disimpan/dikuasai oleh pemerintah atau swasta seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga dan pasar/pedagang, yang dimaksud sebagai cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.


11


II. DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP

2.1. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Pemberdayaan dan Perlindungan Petani 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 7) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label

dan Iklan Pangan 8) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional Indonesia 9) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat

dan Mesin Budidaya Tanaman 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi 11) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian

14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ PL.130/5/2008 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian

15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perijinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan

16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian

17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar


12


18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/07/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices)

20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman (Good Handling Practices)

21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.130/12/2013 tentang Sistem Pertanian Organik

22) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

23) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Kawasan Pertanian

24) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian

25) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian

26) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi

27) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

28) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional

29) KeputusanMenteriPertanianNomor 1397/RC.110/C/12/2016 tentang Petunjuk Teknis


13


Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2017

30) SNI CAC/RCP-1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis-Prinsip Umum Higiene Pangan

31) SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik 32) SNI 4483:2013 tentang Jagung Bahan Pakan Ternak 33) SNI 6128:2015 tentang Beras 34) SNI 01-3922:1995 tentang Kedelai

2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA 2017 meliputi: a. Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan b. Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan c. Fasilitasi Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan d. Fasilitasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan


14


III. FASILITASI SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN 3.1. Satker Pusat

Kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan di pusat lebih bersifat pada pembinaan dan pengawalan kegiatan secara makro serta perumusan kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi target prioritas nasional dari Kementerian Pertanian. Dalam hal ini, kebijakan fasilitasi sarana alsintan pascapanen mengacu pada optimalisasi pemanfaatan baik yang berada di masyarakat maupun pemerintah.

Gambar 2. Pola Pengembangan Optimalisasi Sarana Pascapanen

Beberapa komponen utama kegiatan di satuan kerja pusat sebagai berikut:

a. Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Pusat

Penggunaan bantuan sarana pascapanen yang diberikan kepada petani merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mengalokasikan APBN


15


Pusat TA 2017 untuk penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan sejumlah 1.910 unit terdiri dari combine harvester kecil 110 unit, combine harvester besar 1.300 unit, corn combine harvester 100 unit, corn sheller 200 unit, dan power thresher multiguna 200 unit dilakukan melalui e-purchasing.

Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan brigade dan/atau permintaan masyarakat yang belum terpenuhi dalam program Tugas Pembantuan Provinsi APBN Tahun 2017. Sasaran penerima bantuan adalah Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Lainnya/ Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017.

Tabel 2. Alokasi Sarana Pascapanen Pengadaan Pusat

Tahun 2017

No. Jenis Sarana Jumlah (Unit)

1 Combine Havester Kecil 110

2 Combine Harvester Besar 1.300

3 Corn Combine Harvester 100

4 Corn Sheller 200

5 Power Thresher Multiguna 200

Total 1.910

b. Optimalisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012-2017

Bantuan sarana pascapanen yang diberikan kepada Poktan/Gapoktan/UPJA semakin banyak, untuk itu perlu dikawal agar pemanfaatan dan pendayagunaan sarana bantuan tersebut lebih optimal sehingga dapat mendukung pencapaian program swasembada pangan nasional.

Optimalisasi pendayagunaan bantuan sarana pascapanen yang diterima Poktan/Gapoktan/UPJA/Lembaga lainnya /Pemerintah Daerah diarahkan pada pengorganisasian operasional sarana pascapanen berdasarkan wilayah kerjanya mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Melalui pengorganisasian tersebut, maka


16


operasional sarana pascapanen dapat dimobilisasi secara bersama untuk panen serempak.

Dalam pengelolaan sarana bantuan tersebut, maka prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

1) Sarana pascapanen milik Poktan/Gapoktan/UPJA

dikelola dalam satu kesatuan manajemen 2) Pemanfaatan sarana pascapanen dikelola secara

optimal baik di wilayah maupun di luar wilayahnya; 3) Operasional pemanfaatan sarana pascapanen diperkuat

dengan Brigade di Dinas Pertanian; 4) Proses pengelolaan sarana pascapanen dilakukan

dengan administrasi yang tertib, tercatat dan transparan; 5) Pengawasan operasional pemanfaatan bantuan sarana

pascapanen dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Untuk menilai kinerja bantuan yang diterima Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga lainnya/ Pemda telah dimanfaatkan secara optimal atau belum optimal perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan sarana bantuan oleh petugas Pusat dan Daerah. Hasil evaluasi pemanfaatan alsintan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merealokasi bantuan alsintan kepada Poktan/Gapoktan yang lebih membutuhkan.

Tabel 3. Indikator Kinerja Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

No. Jenis Sarana Alsintan Minimal

Total Kinerja *) Kerja

1 Combine Harvester Besar 1 ha/hari 80 %x 365 hari x 1 ha = 290 ha/tahun

2 Combine Harvester

0,5 ha/hari 80 %x 365 hari x 0,5 ha =

Kecil/Sedang 146 ha/tahun

3 RMU **) 2 ton/hari 80 %x 365 hari x 0,5 ha =

146 ha/tahun

4 Dryer **) 1 ton/hari 80 %x 365 hari x 1 ton = 292 ton/tahun

5 Power Theser/Power

0,5 ton/hari 80 %x 365 hari x 0,5 ha =

Treser Multiguna 146 ha/tahun

6 Corn Sheller 1 ton/hari 80 %x 365 hari x 1 ton = 292 ton/tahun

7 Corn Combine Harvester 0,8 ha/hari 80 %x 365 hari x 0,8 ha = 234 ha/tahun

Keterangan: *) Apabila kinerja alsintan dibawah kapasitas minimalnya, maka akan

dilakukan relokasi alsintan kepada Poktan/Gapoktan lain dalam satu wilayah kecamatan atau antar kecamatan


17


**) Khusus untuk Dryer dan RMU yang tidak optimal kinerjanya, diambil alih pengelolaannya, sedangkan aset tetap milik poktan yang bersangkutan.

Indikator kinerja untuk menilai bantuan sarana pascapanen dengan memperhatikan minimal kerja dan batas total kinerja seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

c. Dukungan Penerapan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sarana pascapanen yang telah disalurkan kepada Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Lainnya/Pemda diperlukan pendataan sarana pascapanen yang telah disalurkan. Pendataan dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan sarana pascapanen tanaman pangan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Data dan informasi terkini mengenai Poktan dan Gapoktan penerima bantuan sarana sangat diperlukan untuk menunjang database sarana. Database tersebut memuat data poktan/gapoktan penerima sarana pascapanen tanaman pangan. Data tersebut menjadi masukan penting untuk perencanaan penyebaran sarana pascapanen di tahun yang akan datang.

d. Pengelolaan Brigade Alsintan

Dalam rangka mendukung pengembangan mekanisasi pertanian terpadu dengan penerapan teknologi yang tepat, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan bantuan sarana pascapanen kepada pemerintah daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota) yang dikelola melalui Brigade alsintan.

1) Penerima dan Pengelola Bantuan

- Calon Penerima dan Pengelola bantuan sarana

pascapanen tanaman pangan adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota

- Sarana Pascapanen yang diterima oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dikelola dalam bentuk Brigade dan dilengkapi struktur organisasi pengelolaan Brigade

- Untuk kelancaran operasional pelaksanaan brigade baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat didukung dana APBD antara lain: gudang


18


penyimpanan sederhana, perawatan, alat untuk memobilisasi alsin dan biaya operasional alsin

- Pengelolaan Brigade di Dinas Pertanian Provinsi dimaksudkan untuk memobilisasi alsintan antar Kabupaten/Kota guna memenuhi permintaan bantuan kabupaten/kota dalam melakukan percepatan panen

- Pengelolaan Brigade di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi. Pemanfaatan alsintan disamping untuk Kabupaten/Kota sebagai lokasi brigade dimungkinkan dimanfaatkan dilokasi sekitarnya

- Operasional pemanfaatan alsintan dapat dibebankan kepada pengguna jasa (petani/poktan/gapoktan/ UPJA) atau sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku dimasing-masing wilayah. Biaya penggunaan tersebut tidak melebihi biaya sewa alsintan yang berlaku dimasing-masing lokasi

- Biaya yang dibebankan kepada pengguna Brigade antara lain bahan bakar, oli, biaya/upah operator, biaya pengangkutan alsintan, biaya perawatan untuk alsintan yang rusak/hilang setelah pemakaian

- Pengelola Brigade diharapkan dapat melakukan pemeliharaan/ perawatan alsintan secara regular

- Pengelolaan sarana pascapanen oleh Brigade diatur lebih lanjut oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota sesuai peraturan yang berlaku.

2) Mekanisme Pengusulan

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan/proposal tentang kebutuhan Brigade yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

3) Pendistribusian

- Bantuan sarana pascapanen didistribusikan sampai

titik bagi di Kantor Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota.

- Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diketahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.


19


- Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Pernyataan bersedia menerima bantuan sarana pascapanen yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah.

- Surat Pernyataan bersedia menerima hibah segera disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan untuk penyelesaian proses hibah.

3.2. Satuan Kerja Tugas Pembantuan Provinsi

a. Fasilitasi Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Fasilitasi pengadaan sarana pascapanen yang berada pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang dialokasikan pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi. Fasilitasi sarana pascapanen antara lain Combine Harvester, Corn Sheller, Power Thresher Multiguna, Dryer, RMU serta Sarana Grading dan Packaging.

Pemberian fasilitasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan tanam dan panen serempak, sehingga mampu meningkatkan produksi. Dalam rangka optimalisasi diperlukan terobosan-terobosan pengelolaan sarana pascapanen melalui penguatan UPJA dan/atau pengembangan brigade panen.

Tabel 4. Alokasi Sarana Pascapanen Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2017

No. Jenis Sarana Aslintan Jumlah (Unit)

1 Combine Harvester Kecil 500

2 Combine Harvester Sedang 672

3 Combine Harvester Besar 1.402

4 Corn Sheller 1.306

5 Power Thresher Multiguna 405

6 Vertical Dryer (kapasitas 3,5-6

2 ton/proses)

7 RMU Wilayah Perbatasan 20

8. RMU Beras Organik 1

9. Sarana Grading dan Packaging 6

Total 4.314

Jumlah dan jenis bantuan sarana pascapanen tanaman pangan untuk masing-masing provinsi telah dialokasikan pada


20


DIPA Tugas Pembantuan Provinsi pada Dinas Pertanian Provinsi seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

b. Pengembangan Kompetensi Petugas Pengelola Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Untuk mengintroduksi teknologi baru dibidang mekanisasi pertanian maka diperlukan pengembangan kompetensi operator sarana pascapanen tanaman pangan, agar petugas dan petani mampu untuk mengoperasikan sarana pascapanen dengan baik dan aman, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani sehingga dapat mengembangkan diri di sub sektor lain maupun dibidang agroindustri, serta memajukan cara berpikir petani.

Peserta pengembangan kompetensi petugas pengelola sarana pascapanen tanaman pangan adalah operator Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen, dan petugas provinsi/kabupaten/kota yang menangani sarana pascapanen tanaman pangan dengan narasumber produsen atau penyedia barang.

Kegiatan pengembangan kompetensi operator sarana dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan pemberian materi dan praktek di lapangan terkait cara penggunaan dan perawatan alat. Operator yang telah mengikuti pengembangan kompetensi diberikan sertifikat atau tanda keterangan sebagai bukti telah mengikuti pelatihan.

Dukungan peningkatan kompetensi diharapkan dapat menumbuhkembangan penguatan unit pelayanan jasa alsintan semakin lebih baik. Pengembangan kompetensi sangat berkaitan dengan kualitas dan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan daya saing produk pertanian.

c. Pengawalan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

Pengawalan sarana pascapanen diarahkan kepada operasional pendayagunaan sarana bantuan yang telah disalurkan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1) Verifikasi CPCL

Titik kritis pada pelaksanaan bantuan sarana pascapanen adalah ketepatan penerima bantuan, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran


21


2) Pembinaan dan monev pemanfaatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan

Pemanfaatan bantuan sarana pascapanen yang disalurkan agar dapat terpantau dengan baik, untuk itu diperlukan kegiatan pembinaan dan monev sarana pascapanen tanaman pangan yang dilakukan oleh petugas dinas provinsi/kabupaten/kota. Pemanfaatan bantuan sarana pascapanen yang telah disalurkan kepada petani harus dipantau secara rutin sehingga dapat diketahui kinerja pemanfaatan sarana bantuan tersebut. Indikator kinerja untuk menilai bantuan sarana pascapanen sudah dimafaatkan secara optimal atau belum disesuaikan dengan kegiatan Optimalisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012-2017. Penyusunan laporan pengawalan pemanfaatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan terdapat pada Form 1 dan Form 2 sebagaimana terlampir.

3) Pengawalan hibah sarana pascapanen tanaman pangan

Dalam rangka penatausahaan aset dari bantuan pemerintah yang diserahkan kepada Masyarakat (MAK 526) maka diperlukan penghapusan barang milik Negara. Usulan hibah persediaan Akun 526 diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah realisasi dan akan menjadi aset tetap apabila tidak diusulkan hibah dan dilakukan proses transfer keluar dari Aplikasi Persediaan dan transfer masuk pada aplikasi SIMAK BMN.

4) Pengelolaan Bantuan

Prosedur pengelolaan bantuan sebagai berikut: o Seluruh barang yang diterima poktan/gapoktan/ UPJA

dibukukan secara sederhana o Bukti serah terima barang kepada poktan/gapoktan/

UPJA diarsipkan /dibukukan o Kelompok diminta membuat laporan penggunaan atau

pemanfaatan sarana o Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan

baik o Bantuan sarana digunakan untuk usaha produktif

sehingga diperoleh keuntungan yang memadai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

22


IV. PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN

4.1. Satuan Kerja Pusat

Pengolahan hasil tanaman pangan sangat diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha tanaman pangan. Dalam hal ini, komponen utama berkaitan pengolahan pada satuan kerja Pusat meliputi: a. Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Tanaman Pangan

Pembinaan dan pengawalan pengolahan tanaman pangan dilakukan pada unit pengolahan hasil tanaman pangan yang diberikan pada tahun sebelumnya, terutama tahun 2016.

Kluster

Pengembangan UPH 1. Pengembangan

Basis Produk Pangan

Basis Olahan

Produksi Produksi

2. Pengembangan

Produk Lain

berbasis Zero

Waste

3. Pengembangan Basis

Kemitraan Usaha Basis Produksi Produksi dan Pasar

Gambar 3. Pola Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan

b. Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu di Kabupaten Cianjur

Pengembangan pilot project SIPP Ubikayu terus dilakukan untuk

memastikan penerapan prinsip SIPP. Kendala yang ditemukan

dalam penerapan SIPP adalah aspek jaminan pasar dan

konsisten dukungan sarana lainnya untuk mengembangkan

produk-produk sampingan.

c. Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung, dan Kedelai


23


Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan

pencapaian swasembada pangan antara lain: 1) alih fungsi

dan fragmentasi lahan pertanian; 2) rusaknya infrastruktur/

jaringan irigasi; 3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah

tenaga kerja pertanian; 4) masih tingginya susut hasil

(losses); 5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih

sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi

enam tepat (tepat waktu, jumlah, kualitas, jenis, harga, dan

lokasi); 6) lemahnya permodalan petani, serta 7) harga

komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada

saat panen raya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No.

251/Kpts/OT.050/05/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor

1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya

Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai Melalui

Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana

Pendukungnya, Kasubdit Pengolahan telah ditunjuk menjadi

Koordinator Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan

Produksi Padi Jagung Kedelai di Kabupaten Ogan Ilir,

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Kasubdit

Pascapanen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten

Tapin dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan

Selatan.

Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran di pusat yang terdiri

dari perjalanan pengawalan kegiatan upsus dan perjalanan

dalam rangka koordinasi ke instansi terkait terkait upsus,

belanja sewa kendaraan, rapat koordinasi dan belanja

perlengkapan pendukung kegiatan.


24


4.2. Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi

Peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan melalui

kegiatan pembinaan dan pengawalan pengolahan tanaman pangan

melalui dana Dekonsentrasi TA. 2017 dalam bentuk pertemuan

koordinasi antara pelaku usaha penerima bantuan sarana

pengolahan hasil tanaman pangan dengan instansi terkait.

Selain itu, untuk mendukung dana dekonsentrasi dialokasikan di

Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, yang

terdiri dari perjalanan pengawalan, sewa kendaraan, rapat koordinasi

lingkup provinsi dan tingkat kabupaten serta penyusunan laporan

akhir.


25


V. FASILITASI PENERAPAN STANDARISASI DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN

5.1 Satuan Kerja Pusat

Jaminan mutu dan keamanan produk terutama pangan menjadi perhatian penting dalam perdagangan saat ini. Proses produk saat ini terus berkembang melalui proses uji mutu dan pengembangan dokumen sistem mutu (doksistu).

Gambar 4. Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

Penerapan jaminan mutu dan keamanan produk dapat dibedakan menjadi 2 area yaitu organik dan non-organik. Penerapan jaminan mutu organik wajib mengikuti aturan Standar Nasional Indonesia (SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik).

Untuk produk non-organik, penerapan jaminan mutu produk perlu ditingkatkan baik untuk komoditi pangan maupun non-pangan. Pada tahun 2017, alokasi uji mutu produk dialokasikan untuk komoditi padi (beras), jagung pakan, dan kedelai.

Dalam menjamin pelaksanaan penerapan uji mutu produk terlaksana dengan baik, maka prioritas penerima atau lokasi uji diutamakan daerah sentra produksi di wilayah masing-masing/daerah yang menjadi basis produksi. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

26


Penerapan uji mutu produk sangat minim dilakukan oleh pelaku usaha tanaman pangan karena kesadaran pelaku usaha masih relatif rendah. Kondisi ini dapat mempengaruhi harga komoditi dan jaminan kesehatan dari produk itu sendiri.

Pada dasarnya, penerapan jaminan mutu pangan non-organik dapat dilakukan melalui proses sertifikasi dan/atau registrasi. Dalam mendukung proses ini, beberapa komponen utama yang perlu dilakukan adalah: a. Pengembangan standar yang dapat diterapkan. Dewasa ini,

standar mutu produk kurang diperhatikan dan klasifikasi produk tidak memperhatikan perubahan perilaku pasar. Tetapi, revisi atas SNI terus dilakukan secara bertahap terutama padi, jagung, dan kedelai.

b. Penguatan kompetensi sumber daya manusia petugas maupun petani. Penguatan kompetensi sangat diperlukan untuk mendorong pelaku usaha tanaman pangan dapat mengimplementasikan jaminan mutu dan keamanan pangan.

c. Pengawalan penerapan mutu dan keamanan pangan ditumbuhkembangkan melalui proses pra asessment.

d. Pengembangan prosedur uji mutu yang lebih baik sangat diperlukan untuk memberikan data dan informasi proses budidaya.

Secara khusus, kriteria calon penerima dan calon lokasi menjadi sangat penting diperhatikan bagi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi sistem pertanian organik dan beras non organik.

Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian

Fasilitasi Penerapan Sistem

Organik Jaminan Mutu Keamanan Pangan (Beras Non Organik)

Poktan/Gapoktan/pelaku usaha hasil Pelaku usaha penggilingan padi tanaman pangan yang telah melakukan yang sudah menghasilkan produk praktek budidaya organik beras dalam kemasan

Diutamakan penerima kegiatan tugas Diutamakan penerima kegiatan perbantuan 1000 desa organik tugas pembantuan pascapanen atau peralatan pengolahan dari Ditjen Tanaman Pangan

Mengikuti tahapan pembinaan dan Mengikuti tahapan pembinaan dan sertifikasi sistem pertanian organik sertifikasi/ registrasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan

Memiliki komitmen untuk menerapkan Memiliki komitmen untuk sistem pertanian organik secara menerapkan sistem jaminan mutu konsisten Keamanan Pangan secara konsisten

Memiliki komitmen terhadap sertifikasi Memiliki komitmen terhadap organik yang akan dilakukan oleh sertifikasi atau registrasi yang akan institusi terkait (LSO). dilakukan oleh institusi terkait (LS/OKKP).


27


Untuk mengaktualisasikan proses sertifikasi untuk produk non-organik, diperlukan uji mutu dengan memperhatikan aspek fisik, biologi, dan kimia. Proses uji mutu terhadap produk yang dihasilkan dapat menjadi basis sertifikasi lanjutan. Hasil uji mutu terutama beras akan dijadikan sebagai persyaratan dalam mengembangkan sertifikasi beras non- organik.

Tabel 5. Parameter Uji Mutu dan Keamanan Pangan Beras, Jagung dan Kedelai

No Jenis Pengujian Parameter Uji

1 Pengujian A Uji Mutu ( SNI 6128-2015 Beras)

Sampel Mutu - Derajat sosoh - Butir Mengapur

Beras - Kadar Air - Keretakan

- Butir Kepala - Derajat Putih - Butir Patah - Kebeningan - Butir Menir - Berat 1000 Butir - Butir Merah - Densitas - Butir Kuning/Rusak - Ketebalan B Uji Keamanan pangan

- Logam berat (Pb, Cd, As, Sn, Hg)

- Residu Pestisida

- Pemutih

C Uji Gizi

- Karbohidrat - Vitamin b1 - Protein - Mineral

- Lemak - Serat

2 Pengujian A Uji Mutu (SNI 4483-2013 Jagung, Bahan pakan ternak) Sampel Mutu - Kadar air

Jagung Pakan

- Protein Kasar

- Mikotoksin

- Aflatoksin

- Ochratoksin

B Uji Makroskopis

- Biji Rusak

- Biji Pecah

- Biji Berjamur

- Biji Pecah

3 Pengujian A Uji Mutu (SNI 01-3922-1995 kedelai)

Sampel Mutu - Kadar air

Kedelai - Butir Belah

- Butir Rusak

- Butir Warna lain

- Kotoran

- Butir Keriput

B Uji Keamanan pangan

- Logam berat (Pb, Cd, As, Sn, Hg)

- Residu Pestisida

C Uji Gizi

- Karbohidrat - Vitamin b1 - Protein - Mineral - Lemak - Serat


28



a. Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013, seluruh produk organik yang beredar di wilayah Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan (impor) harus mencantumkan logo organik Indonesia.

Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi organik harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam SNI 6729 tahun 2016 tentang Sistem Pertanian Organik dan persyaratan manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat sertifikasi pertanian organik tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai distribusi yang terdokumentasi, diperlukan pendampingan oleh pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun instansi lainnya.

Gambar 5. Alur Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik

Sertifikasi Organik dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk sertifikasi organik berbasis kelompok, poktan/gapoktan organik selain menerapkan budidaya organik juga harus menerapan sistem kendali internal (Internal Control System/ICS) untuk menjamin integritas organik produk yang dihasilkan.

Tahapan pelaksanaan sertifikasi sistem pertanian organik yang perlu dilaksanakan antara lain:

29 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan


1) Identifikasi

Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan identifikasi calon pelaku usaha yang akan dibina dan proses pengusulan dapat dikoordinasikan dengan dinas kabupaten/kota.

2) Apresiasi dan Sosialisasi

Apresiasi dan sosialisasi bertujuan untuk mensosialisasikan standar dan regulasi yang dijadikan acuan dalam penerapan sistem pertanian organik. Apresiasi juga bertujuan untuk membangun komitmen poktan/gapoktan dalam menerapkan sistem pertanian organik dan mengikuti sertifikasi organik berbasis kelompok.

Untuk penerapan sistem pertanian organik materi yang harus disosialisasikan pada poktan/gapoktan organik adalah SNI 6729:2016 dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Pertanian Organik, sertifikasi berbasis kelompok dan strategi membangun bisnis organik. Meskipun sudah melakukan praktek budidaya organik, pada saat apresiasi sebaiknya disosialisasikan tentang manfaat bertani organik dan teknologi pembuatan pupuk organik dan biopestisida organik.

3) Pembentukan Tim Internal Control System (ICS)

Untuk sertifikasi organik berbasis kelompok, poktan/gapoktan harus membentuk Tim Internal Control System (ICS). Tim ICS harus diintegrasikan dalam struktur

organisasi poktan/gapoktan organik yang sudah ada.

4) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu)

Bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan langsung di poktan/gapoktan CP/CL, dipandu oleh Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat. Dokumentasi Sistem Mutu untuk sertifikasi sistem Pertanian organik berbasis kelompok terdiri atas: Panduan Penerapan Sistem Kendali Internal (Internal

Control System/ICS)


30


Prosedur Budidaya Organik

Prosedur Pembuatan Pupuk Organik

Prosedur Pembuatan Pestisida Organik

Prosedur Penanganan Pascapanen

Peta Lahan

Formulir pencatatan (catatan budidaya organik, panen, penyimpanan hasil panen, pengiriman dan penjualan)

5) Sosialisasi Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu)

Sebagai acuan penerapan sistem pertanian organik bagi poktan /gapoktan, dokumen sistem mutu harus disosialisasikan kepada seluruh anggota. Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat harus membantu mensosialisasikan dokumen sistem mutu. Kegiatan sosialisasi dokumen sistem mutu harus didokumentasikan

6) Penerapan Sistem Penerapan Sistem Pertanian

Organik

Untuk sertifikasi berbasis kelompok, pelaku usaha harus menerapkan Internal Control System (ICS) dengan tahapan sebagai berikut:

Pendaftaran Petani. Seluruh petani yang tergabung

dalam program sertifikasi organik berbasis kelompok harus didaftar oleh Tim SKI.

Inspeksi Internal. Pengawas internal dari Tim SKI melakukan inspeksi internal penerapan sistem pertanian organik terhadap seluruh petani anggota kelompok yang sudah didaftar.

Persetujuan & Sanksi. Hasil inspeksi internal diputuskan dalam komisi persetujuan dengan status (organik, konversi tahun 1, konversi tahun 2) dan direkapitulasi dalam form Daftar Petani yang disetujui (Approved Farmer List (AFL).

Masing-masing petani anggota harus mencatat kegiatan budidaya dalam form pencatatan yang sudah disediakan atau mencatat dalam buku.

7) Pra Assessment Pra Assessment dilakukan untuk memastikan persyaratan sertifikasi pertanian organik baik aspek teknis maupun manajemen telah dipenuhi oleh poktan/gapoktan organik.


31


Pra assessment dilakukan oleh Petugas Pusat/Provinsi dengan menggunakan Cek List Pra Assessment.

8) Tindakan Perbaikan Temuan ketidaksesuaian pada saat pra assessment harus diperbaiki sebelum mengajukan permohonan sertifikasi organik ke Lembaga Sertifikasi Organik.

9) Permohonan Sertifikasi Organik

Gambar 6. Alur Proses Permohonan Sertifikasi Organik

10) Pengajuan Registrasi PSAT

Produk yang sudah disertifikasi organik harus didaftarkan registrasi PSAT ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P)/ Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

11) Proses Hibah

Dinas Pertanian Provinsi harus menyerahkan sertifikat organik kepada poktan/gapoktan organik melalui mekanisme hibah.


32


b. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (Komoditi Non Organik)

Jaminan mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian (terutama pangan) dapat diberikan melalui mekanisme sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan/atau registrasi pangan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) maupun Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

Untuk mendukung proses pelaksanaan hal tersebut diatas, beberapa penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk, beberapa fasilitasi yang diperlukan antara lain: pelaksanaan uji mutu (padi, jagung pakan, dan kedelai)

pengajuan proses registrasi bagi pelaku usaha pangan yang telah lulus dari uji mutu

pengajuan sertifikasi bagi pelaku usaha beras.

Dalam melakukan uji mutu padi, jagung pakan dan kedelai, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan uji mutu antara lain aspek fisik, biologi, dan kimia. Proses pengujian dilaksanakan di laboratorium yang memiliki ruang lingkup uji yang dibutuhkan (diakui dan/atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional). Dalam hal ini, untuk kelancaran proses pelaksanaan uji mutu perlu disusun panduan teknis proses pengambilan contoh, panduan teknis proses sertifikasi produk, baik organik maupun non-organik serta panduan teknis registrasi.


33


Gambar 7. Alur Proses Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu

melalui Sertifikasi dan/atau Registrasi Non-Organik

Tahapan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sertifikasi dan/atau registrasi produk non-organik sebagai berikut:

1) Identifikasi

Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan identifikasi calon pelaku usaha yang akan dibina dan proses pengusulan dapat dikoordinasikan dengan dinas kabupaten/kota.

2) Apresiasi dan Sosialisasi

Apresiasi bertujuan untuk mensosialisasikan standar dan atau regulasi yang dijadikan sebagai acuan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Untuk fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan materi yang harus disosialisasikan adalah prinsip-prinsip mutu dan keamanan pangan, Permentan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, Good Manufacturing Practices (GMP). Khusus untuk penerapan sistem jaminan mutu dengan target sertifikasi HACCP, selain materi tersebut juga harus


34


disosialisasikan SNI CAC/RCP-1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis-Prinsip Umum Higiene Pangan.

3) Pembentukan Tim Keamanan Pangan

Untuk penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan harus dibentuk Tim Keamanan Pangan terdiri dari anggota poktan/gapoktan yang memahami sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Pada tahap awal Tim Keamanan Pangan bertugas untuk menyusun dokumen sistem mutu, mensosialisasikan penerapan sistem jaminan mutu kepada anggota.

4) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem

Mutu (Doksistu)

Bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan langsung di poktan/gapoktan CP/CL, dipandu oleh Penyuluh/ Petugas dari Kabupaten/Kota/ Provinsi/Pusat.

Dokumen Sistem Mutu untuk Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan terdiri atas: Panduan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Pangan. Khusus untuk fasilitasi penerapan Sistem HACCP harus disusun disusun Rencana Penerapan HACCP (HACCP Plan)

Standar Operasional Prosedur Sanitasi (SOP Sanitasi) Standard Sanitation Operation Procedure (SSOP)

Standar Operasional Procedure (SOP) Penggilingan Padi

Formulir pencatatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan

5) Sosialisasi Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu)

Sebagai acuan penerapan sistem jaminan mutu bagi poktan /gapoktan, Dokumen sistem mutu harus disosialisasikan kepada seluruh anggota. Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat harus membantu mensosialisasikan dokumen sistem mutu. Kegiatan sosialisasi dokumen sistem mutu harus didokumentasikan


35


6) Penerapan Sistem Jaminan Mutu

Dokumen sistem mutu yang telah disusun harus diterapkan oleh poktan/gapoktan dan diterapkan dalam operasionalisasi kegiatan secara konsisten. Penerapan tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan pencatatan.

Peran penyuluh/pendamping dan tim keamanan pangan sangat diperlukan;

Validasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan melalui pengujian keamanan pangan untuk minimal uji residu pestisida, residu logam berat terhadap sampel produk yang dihasilkan poktan/gapoktan. Pengujian harus dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi. Namun demikian untuk meningkatkan daya saing produk hasil pertanian dapat dilakukan uji nutrisi.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem mutu.

7) Permohonan Sertifikasi HACCP

Gambar 8. Alur Permohonan Sertifikasi HACCP


36


Seluruh tahapan proses penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, dilakukan pada lokasi CP/CL dan harus diikuti oleh anggota/pengurus yang berasal dari poktan/gapoktan, penyuluh, dan petugas dinas kabupaten/kota/provinsi.


37


VI. FASILITASI PEMASARAN DAN INVESTASI HASIL TANAMAN PANGAN

6.1. Satuan Kerja Pusat

Komponen utama pengembangan pemasaran dan investasi pada satuan kerja pusat yaitu a. pengembangan kebijakan pemasaran dan investasi. b. sosialisasi atau bimbingan pemasaran dan investasi c. koordinasi pemasaran dan investasi. Salah satu agenda

koordinasi pemasaran dan investasi adalah ikut terlibat dan Fasilitasi Pasar Lelang Penas 2017.

Gambar 9. Skema Pengembangan Pemasaran dan Investasi


38



a. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Tanaman

Pangan (Provinsi & Kabupaten)

Penyelenggaraan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar

(PIP) terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yaitu: metode, sumberdaya

manusia (SDM) dan sumber dana. Metode PIP terdiri dari

pengumpulan, pengolahan, pengiriman, penganalisaan serta

penyebarluasan data/informasi pasar.

SDM PIP adalah Petugas PIP atau Pejabat Fungsional Analis

Pasar Hasil Pertanian (APHP) tingkat terampil dan ahli baik di

provinsi maupun kabupaten yang mempunyai tugas pokok

menyiapkan, melaksanakan, menganalisa dan mengkaji

kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang

pemasaran hasil pertanian. Sumber dana adalah biaya yang

diperlukan untuk melakukan kegiatan PIP yang dialokasikan

pada dana Dekonsentrasi.

Berikut diuraikan secara rinci metoda pelaksanaan PIP yaitu:

1) Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data harga, data

pasokan dan permintaan (supply-demand), data biaya

usaha tani, data biaya pemasaran serta data supplier

komoditas tanaman pangan. Data harga terdiri dari data

harga tingkat produsen, grosir dan eceran. Data pasokan (supply) terdiri dari data produksi per bulan

dan data tonase produk yang dijual di setiap lokasi pasar

pengumpulan data harga. Data permintaan (demand)

terdiri dari data permintaan pasar dan permintaan

industri/perusahaan pengolahan/eksportir.

Data biaya usaha tani terdiri atas data atau biaya-biaya

yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan usaha

tanitermasuk data penerimaan dan keuntungan.


39


Data biaya pemasaran terdiri atas data/biaya-biaya yang

dikeluarkan dalam proses pemasaran mulai dari tingkat

produsen sampai dengan konsumen.

Data supplier terdiri dari data pemasok komoditas tanaman

pangan, termasuk jenis komoditi beserta jumlah yang

ditawarkan.

2) Jenis Data Data Harga Produsen:

Pencatatan harga tingkat produsen dilakukan di

daerah sentra produksi pada masing-masing

kabupaten yaitu di tempat-tempat perdagangan

(seperti pasar pengumpul desa/kecamatan),

rumah/gudang pedagang pengumpul, pinggir jalan,

atau tempat lain yang biasa dipergunakan sebagai

lokasi transaksi jual-beli.

Kabupaten sentra produksi terpilih adalah

beberapa kabupaten yang produksinya terbesar

berdasarkan data produksi yang tersedia pada

Dinas lingkup Pertanian. Dari kabupaten sentra

terpilih kemudian ditentukan 2-3 kecamatan sentra.

Harga tingkat produsen atau harga jual petani adalah

harga penjualan petani kepada pedagang pengumpul,

pedagang antar daerah atau kepada pabrik

pengolahan hasil pertanian. Atau sebaliknya adalah

pembelian pedagang pengumpul/pedagang antar

daerah/perusahaan pengolahan kepada petani.

Data Harga Grosir/ Borongan

Data harga grosir dikumpulkan dari pasar grosir di

ibukota propinsi. Lokasi pasar merupakan tempat

transaksi/jual-beli produk pertanian secara

grosir/borongan (bukan eceran), lebih diutamakan

di pasar induk.

Harga tingkat grosir yaitu harga penjualan

pedagang grosir kepada pedagang pengecer atau


40


harga pembelian oleh pedagang pengecer kepada

pedagang grosir.

Data Harga Eceran

Harga eceran dikumpulkan dari pasar pengecer di

seluruh ibukota propinsi diseluruh Indonesia.

Lokasi pasar merupakan tempat transaksi/jual-beli

produk pertanian secara eceran.

Harga eceran yaitu harga penjualan pedagang

pengecer kepada konsumen atau harga pembelian

oleh konsumen kepada pedagang pengecer.

Data Pasokan dan Permintaan (Supply–Demand)

Data supply yang diperlukan dalam sistem PIP ini

adalah data produksi per propinsi serta

tonase/volume produk yang diperdagangkan di

pasar/lokasi pengumpulan harga grosir untuk

komoditas unggulan yang telah ditentukan sebagai

data informasi harga. Data demand adalah data

permintaan perusahaan pengolahan/eksportir/ hotel

/restoran dan lain-lain.

Data Analisa Usahatani (Biaya Usahatani)

Data Analisa Usahatani (Biaya Usahatani) sangat

diperlukan untuk mengetahui tingkat keuntungan

petani. Data ini dikumpulkan setahun setiap akhir

musim panen untuk komoditi unggulan (padi, jagung

dan kedelai). Data yang dikumpulkan meliputi:

a. Penerimaan (R = Revenue), merupakan

penjualan hasil produksi, dimana nilai penerimaan

diperoleh dari perhitungan harga per satuan hasil

dikalikan dengan volume hasil produksi. b. Pengeluaran (C= Cost), merupakan penjumlah

semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama

proses produksi. c. Keuntungan (B= Benefit), merupakan hasil yang

diperoleh dari pengurangan nilai penerimaan

dengan pengeluaran. Di dalam perhitungan

keuntungan dicantumkan juga perhitungan:


41


R-C rasio, merupakan perhitungan dari

perbandingan antara penerimaan (R)

dengan pengeluaran (C).

B-C rasio, merupakan perhitungan

dari perbandingan antara keuntungan

(B) dengan pengeluaran (C)

Keuntungan perbulan, merupakan

asumsi dari keuntungan yang

diterima per bulan selama satu kali

periode proses produksi.

Keuntungan per satuan hasil,

merupakan asumsi dari keuntungan

yang diterima persatuan hasil produksi.

Data Analisa Biaya Pemasaran

Data Analisa Biaya Pemasaran adalah data biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh setiap tingkat

pedagang pada masing-masing tahap dalam rantai

pemasaran. Data ini sangat diperlukan untuk

mengetahui margin pemasaran dari setiap tingkat

pedagang dan pangsa pasar yang diterima oleh

petani dari harga yang dibayarkan konsumen akhir.

Data yang dikumpulkan meliputi data penjualan

petani/pembelian oleh pedagang tingkat I (tahap I

dalam rantai pemasaran) sampai dengan harga

pembelian oleh konsumen. Secara rinci, contoh tabel

perhitungan analisa biaya pemasaran tercantum.

Data Supplier

Data supplier yang dimaksud adalah data pemasok

komoditas tanaman pangan. Data tersebut meliputi:

a. Nama supplier b. Nama perusahaan c. Data perusahaan meliputi provinsi,

kabupaten/kota, alamat, nomor telpon, nomor

faximili, alamat e-mail dan nama contact

person)

d. Jenis usaha (produsen/perdagangan

domestik/eksportir/importir/usaha lainnya)


42


e. Skala Usaha (kecil/menengah/besar) f. Jenis Komoditi (tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan) g. Jenis Produk (segar dan atau olahan) h. Jumlah penawaran/supply (ton)

3) Jenis Harga Komoditas Jenis harga komoditas tanaman pangan yang tercakup

dalam pelaksanaan PIP ini yaitu harga Gabah Kering

Panen (GKP) berjenis beras medium, Gabah Kering Giling

(GKG) berjenis beras medium, beras medium, beras

premium, beras ketan putih, beras ketan hitam, jagung

pipilan kering, kedelai lokal biji kering, kacang tanah lokal

polong basah, kacang hijau biji kering, ubi kayu basah, ubi

jalar basah, dan gaplek gelondongan.

4) Responden Seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jenis data

yang dikumpulkan, maka responden yang dijadikan

sebagai sumber informasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Responden untuk harga produsen adalah:

1) Petani (harga penjualan kepada pedagang

pengumpul atau perusahaan pengolahan

hasil) 2) Pedagang pengumpul (harga pembelian dari

petani) 3) Penggilingan padi (harga beli gabah dari

petani) 4) Perusahaan pengolahan hasil (harga beli dari

petani)

b. Responden untuk harga grosir adalah:

1) pedagang grosir (harga penjualan kepada

pengecer) 2) pedagang pengecer (harga pembelian dari

pedagang grosir) 3) penggilingan padi (harga jual beras kepada

pedagang pengecer atau pedagang antar

daerah)


43


c. Responden untuk harga eceran adalah: 1) pedagang pengecer (harga penjualan kepada

konsumen) 2) konsumen (harga pembelian dari pedagang

pengecer)

Jumlah responden yang diambil untuk setiap

komoditi adalah 5 orang. Metode penentuan

harganya adalah metoda rata-rata tanpa nilai

ekstrim yaitu dengan menghilangkan nilai ekstrim

tinggi dan rendah.

Sebagai contoh:

Responden A Rp. 2 100,-

Responden B Rp. 1700,

Responden C Rp. 2150,-

Responden D Rp. 2200,-

Responden E Rp. 2500,

Harga yang terjadi adalah :

(2100+2150+2200) : 3 = 2150

d. Responden untuk data produksi dan data

tonase adalah:

Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian

propinsi/kabupaten dan data tonase diperoleh

dari Dinas Pasar pada lokasi pengumpulan data

harga grosir.

e. Responden untuk data biaya usaha tani

adalah: 1) petani/poktan/gapoktan sebagai produsen

komoditas tanaman pangan 2) pedagang sarana produksi (harga sarana

produksi).

f. Responden untuk data biaya biaya

pemasaran adalah: 1) petani/produsen komoditas TPH 2) pedagang pengumpul, pedagang grosir


44


dan pedagang pengecer (semua pedagang

yang terlibat dalam satu mata rantai

pemasaran) .

g. Responden untuk data supplier adalah: Data supplier diperoleh dari perusahaan

pemasok yang bergerak di sub sektor tanaman

pangan, gapoktan, dinas lingkup tanaman

pangan daerah (provinsi/kabupaten), instansi

terkait maupun sumber lain yang dapat

dipertanggungjawabkan kevalidan datanya.

5) Waktu dan Frekuensi

Waktu pencatatan data harga adalah pada saat transaksi

jual beli paling ramai, dengan frekuensi pengumpulan data

setiap hari kerja (Senin sampai Jumat).

Data produksi dikumpulkan dan dikirim setiap bulan,

sedangkan data tonase/volume perdagangan di

pasar/lokasi pengumpulan data, dikumpulkan dan dikirim

setiap minggu.

Data Analisa Usahatani dan Data Biaya Pemasaran

dikumpulkanpada setiap akhir musim tanam (Musim

Hujan/MH, Musim Kering I/MK I, Musim Kering II/MK II).

Untuk data supplier dikumpulkan setiap bulan.

6) Pengiriman Data & Penyebarluasan Informasi

Seluruh darat yang diinput dikirimkan secara online melalui

http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargakab/login enteri.asp

untuk harga tingkat kabupaten dan

http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/loginenteri.asp

untuk tingkat provinsi.

Penyebaran informasi di tingkat provinsi, data/informasi

harga grosir, harga produsen dan eceran komoditas

unggulan daerah bisa disebarluaskan secara kontiniu

melalui berbagai media daerah yaitu: a. Radio (RRI, Radio Pemda dan atau Radio Swasta) b. Surat Kabar, Tabloid, atau majalah


45


c. Papa n Harga d. W e b s i t e

Di tingkat pusat, data harga grosir dan produsen yang diterima dari Dinas Provinsi dan Kabupaten disebarluaskan secara kontinyu melalui:

a. http://www.deptan.go.id

b. http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/

c. http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargakab/

7) Pelaporan

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa seluruh petugas

PIP harus melaporkan data harga secara harian dan data

produksi/tonase secara bulanan ke Pusat (Subdit

Pemasaran dan Investasi, Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman

Pangan).

Petugas PIP juga harus mengirimkan Buletin Pemasaran

atau Laporan Tahunan kepada Pusat PIP secara periodik

(bulanan atau tahunan). 1) Jumlah/volume yang dibutuhkan (tonase) 2) Daerah asal produk.

b. Pemantauan Stok Tanaman Pangan

Cadangan pangan khususnya produk tanaman pangan

(padi/beras, jagung & kedelai) merupakan komponen yang

sangat penting dalam penyediaan pangan, karena dapat

difungsikan sebagai stabilisator pasokan pangan pada saat

produksi atau pasokan tidak mencukupi. Informasi mengenai

stok produk tanaman pangan ini sangat penting untuk

mengetahui situasi ketahanan pangan, baik di tingkat rumah

tangga maupun wilayah (kabupaten, provinsi, nasional).

Informasi stok beras pemerintah relatif lebih mudah diperoleh

karena dilakukan oleh instansi pemerintah (pada saat ini

BULOG), sedangkan informasi mengenai stok gabah/beras di

masyarakat lebih sulit diperoleh dan tidak tersedia secara rutin. Di sisi lain data stok ini sangat dibutuhkan dalam


46

http://www.deptan.go.id/

http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/

http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargakab/


penentuan kebijakan sektor pertanian karena menyangkut

ketersediaan pangan di suatu wilayah.

Mengingat informasi tersebut sangat diperlukan oleh para

pengambil kebijakan dalam mempertimbangkan apakah harus

melakukan impor atau tidak, harus mendatangkan beras dari

wilayah lain atau tidak, dan cadangan beras mencukupi atau

tidak, maka diperlukan pemantauan stok gabah/beras. Untuk

mengetahui stok gabah/beras di suatu wilayah perlu dilakukan

survei. Namun demikian, survei membutuhkan biaya, waktu

dan tenaga yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan

pendugaan stok gabah/beras di suatu wilayah melalui

pemantauan stok. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk

mendapatkan data stok gabah/beras di rumah tangga petani

dan penggilingan dan menduga stok gabah/beras di wilayah

sampel.

1) Metodologi Secara umum pemegang stok gabah/beras dibagi

menjadi dua yaitu: (1) Pemerintah dan (2) Masyarakat.

Besaran stok di pemerintah relatif lebih mudah diketahui,

sedangkan besaran stok di masyarakat tidak mudah

untuk diketahui setiap saat. Untuk mengetahui dengan

lebih obyektif dilakukan pemantauan melalui Sistem

Aplikasi Pemantauan Stok.

Total stok di suatu wilayah

Secara matematis, ketersediaan beras secara

nasional adalah produksi dalam negeri ditambah

ekspor netto (impor dikurangi ekspor) ditambah

stok periode sebelumnya. Jika lingkupnya wilayah

maka ketersediaan beras adalah produksi wilayah

tersebut ditambah distribusi masuk dikurangi keluar

dan ditambah stok periode sebelumnya. Beras

yang tersedia ini digunakan untuk kebutuhan dalam

negeri yang terdiri dari konsumsi penduduk, bibit,

industri pengolahan dan sebagainya. Sedangkan

sisanya merupakan stok yang berada di

pemerintah dan masyarakat (BPS, 2002).


47


Rumah tangga petani (produsen)

Rumah tangga petani (produsen) adalah rumah

tangga dimana salah satu atau lebih anggota

rumah tangganya mengusahakan tanaman padi

dan melakukan panen, sehingga mempunyai

kontribusi terhadap produksi padi (BPS, 2004).

Stok gabah/beras di rumah tangga

Stok gabah/beras di rumah tangga adalah

banyaknya gabah/beras yang disimpan di rumah

tangga baik untuk keperluan cadangan maupun

untuk konsumsi sehari-hari (BPS dan BBKP, 2004).

Penggilingan

Penggilingan adalah perusahaan yang melakukan

proses pengolahan padi mulai dari gabah menjadi

beras. Penggilingan dimaksud adalah penggilingan

yang selain melayani jasa pengolahan gabah

menjadi beras juga melakukan pembelian atau

penjualan gabah/beras dengan pihak lain, tidak

termasuk penggilingan yang hanya melayani jasa

pengolahan gabah menjadi beras saja.

Stok gabah/beras di penggilingan

Stok gabah/beras di penggilingan adalah

banyaknya gabah/beras yang disimpan di

penggilingan dan dimiliki/dikuasai oleh perusahaan

penggilingan. Tidak termasuk cadangan (stok) milik

pihak lain yang menyimpan atau menitipkan

gabah/berasnya di penggilingan tersebut.

2) Parameter Yang Dipantau

a. Harga dan Volume Stok

1) Harga Jual GKG /Beras (Rp/kg) petani ke

pengumpul atau ke penggilingan 2) Harga Pembelian GKG /beras (Rp./kg)

Penggilingan dari Pengumpul atau Petani Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

48


3) Stok Gabah (kg) dan Beras (kg) di Rumah

Tangga Petani Gabah (kg) dan Beras (kg). 4) Stok Gabah (kg) dan Beras (kg) di Penggilingan

Empat data yang tersebut diatas merupakan data

input (n) yang dikirimkan melalui SMS, sedangkan

data pendukungnya berupa jumlah rumah tangga

petani padi (N) dan jumlah penggilingan (N). Dimana

jumlah rumah tangga petani padi dapat diperoleh dari

Sensus Pertanian tahun 2013, selanjutnya jumlah

penggilingan bersumber dari Dinas Pertanian

Kabupaten/Provinsi.

b. Jumlah Sampel Rumah Tangga Kelompok

Tani dan Penggilingan Jumlah sampel rumah tangga petani (Ketua

Kelompok Tani) dan penggilingan padi ditetapkan

sekitar 20 sampel, terdiri dari 15 sampel rumah

tangga petani (Ketua Kelompok Tani) dan 5 sampel

penggilingan padi.

c. Jumlah Sampel Rumah Tangga ( RT) Petani

Untuk Rumah Tangga (RT) Petani, responden yang

diambil sampel adalah Ketua Kelompok Tani, dimana

kriteria sampel rumah tangga petani dikelompokan

berdasarkan kepemilikan lahan, terdiri dari RT petani

yang memiliki ≤ 0,5 ha; 0,5 – 1 ha; dan > 0,5 ha,

masing-masing 5 sampel, sehingga berjumlah 15

sampel rumah tangan petani dalam satu kabupaten.

Diharapkan sampel dalam kabupaten berasal dari

kecamatan yang berbeda.

d. Jumlah Sampel Penggilingan Padi Untuk Penggilingan Padi, responden yang diambil

sampel adalah pengelola penggilingan padi, dimana

kriteria sampel penggilingan padi dikelompokkan

berdasarkan kapasitas giling yang terdiri dari

Penggilingan Kecil (kapasitas giling 500 kg/jam),

Penggilingan Sedang (kapasitas giling 500 kg/jam –

1.500 kg/jam); dan Penggilingan Besar (kapasitas


49


giling > 1.500 kg/jam), masing-masing 2 sampel,

sedangkan untuk penggilingan besar hanya 1 sampel.

Diharapkan sampel dalam kabupaten berasal dari

kecamatan yang berbeda.

e. Pengumpulan dan Pengiriman Data Stok Pengumpulan dan pengiriman data dilakukan pada

tiap bulan melalui aplikasi secara online melalui http://aplikasi.pertanian.go.id/StokTP/.

Petugas pemantauan stok gabah/beras akan mendapatkan honor dan operasional pengumpulan dan pengiriman data.

Data yang terkumpul ditingkat pusat akan diolah untuk dianalisis sehingga terlihat perkembangan stok gabah/beras di tingkat penggilingan dan rumah tangga petani.

Pendataan terhadap stok di tingkat penggilingan padi dan rumah tangga petani dilakukan secara langsung oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dengan menggunakan kuisioner yang telah disusun.

f. Formulasi Pendugaan Stok Gabah dan Beras ∑ stok gabah petani = Ŝ stok gabah petani = ∑ Xi1/n1.N1 ∑ stok beras petani = Ŝ stok beras petani = ∑ Xii1/n1.N1 ∑ stok gabah penggilingan = Ŝ stok gabah penggilingan = ∑ Xi2/n2.N2 ∑ stok beras penggilingan = Ŝ stok gabah petani = ∑ Xi2/n2.N2

∑ Stok setara beras = (GKP X 0,6174) + Beras

Xi1 = Jumlah stok gabah petani sampel

Xii1 = Jumlah stok beras petani sampel

n1 = Jumlah petani sampel N1 = Jumlah rumah tangga petani kabupaten/propinsi/nasional, sumber data

dari sensus pertanian (BPS) tahun 2013.

Xi2 = Jumlah stok gabah penggilingan sampel

Xii2 = Jumlah stok beras penggilingan sampel

n2 = Jumlah penggilingan sampel N2 = Jumlah penggilingan kabupaten/propinsi/nasional, sumber data dari Dinas

Pertanian.

3) Metode Analisis Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif

yang akan memetakan atau menggambarkan lokasi

penyebaran, keadaan stok gabah/beras dan kinerja serta

pemasaran gabah/beras pada penggilingan terpilih.


50


Data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner

akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan

prosentase dan disajikan dalam bentuk tabulasi dan

grafik.

c. Pengawalan Pengembangan Potensi Ekspor Komoditas

Tanaman Pangan

Kegiatan pengawalan pengembangan potensi ekspor

komoditas tanaman pangan merupakan kegiatan yang

dilakukan di tingkat Provinsi yang dilaksanakan dalam bentuk

pertemuan dengan tahapan sebagai berikut:

Mengidentifikasi lokasi dan komoditas tanaman yang memiliki potensi untuk ekspor

Koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten terkait potensi dan peluang ekspor dan investasi

Menentukan komoditas tanaman pangan, konsep kerjasama dan pelaku usaha untuk pengembangan ekspor dan peluang investasi.

Melakukan sosialisasi terkait komoditas yang berpotensi ekspor dan peluang-peluang investasi.

Penyusunan pelaksanaan kegiatan

d. Koordinasi Pelaku Usaha Pengumpul Jagung dan Usaha

Pakan

Kegiatan koordinasi pelaku usaha pengumpul jagung dan

usaha pakan merupakan kegiatan yang dilakukan di tingkat

Provinsi yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan

tahapan sebagai berikut:

Koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten serta pelaku usaha dan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan harga, rantai pasok dan pabrikan pakan

Melaksanakan rapat dengan pelaku usaha pengumpul jagung

Melaksanakan kunjungan lapang terkait pengumpulan data

Penyusunan laporan pelaksanaan


51


VII. MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN

7.1. Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman

pangan dilaksanakan melalui berbagai cara antara lain monitoring

dan evaluasi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Untuk

itu, diperlukan pengawalan terhadap Kelompok tani/Gapoktan/

UPJA/Masyarakat penerima bantuan pemerintah secara intensif

dan berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota secara regular untuk mengetahui

perkembangan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil

tanaman pangan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang

muncul di lapangan.

7.2. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penerima

bantuan pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas

Pertanian Provinsi hingga Pusat (Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan,

Kementerian Pertanian) dengan alamat:

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan – Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Jalan Ragunan Nomor. 15 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520 Telp : (021) 7806090 Fax : (021)

78832318 Email : [email protected]


52


Beberapa jenis laporan yang penting untuk diperhatikan oleh dinas pertanian provinsi sebagai berikut: 1. Laporan Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan 2. Laporan Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen

Secara Tradisional dan Mekanisasi 3. Laporan Perkembangan Pemanfaatan Unit Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan 4. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian

Organik 5. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan Uji Mutu Padi,

Jagung, dan Kedelai 6. Laporan Pelaksanaan Penerapan Jaminan Mutu Pangan Non

Organik (Registrasi) 7. Form Pelaporan Kegiatan Pemasaran dan Investasi Tahun

2017 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

53


VIII. PENUTUP

Keberhasilan kinerja kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan TA. 2017 sangat ditentukan oleh kesiapan dari

instansi pelaksana, proses penyiapan dokumen administrasi, serta

koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah

dengan melibatkan stakeholder terkait.

Dalam mempertajam pelaksanaan kegiatan masing-masing, akan

disusun panduan atau pedoman teknis atau standar operatioan

procedure (SOP).

Agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang diharapkan maka pedoman pelaksanaan

kegiatan ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam

pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman

Pangan TA. 2017 baik di tingkat pusat, daerah, maupun instansi

terkait lainnya.


54


LAMPIRAN


55


Lampiran 1. Alokasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017

NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME JENIS BANTUAN JUMLAH (UNIT) INPUT KEGIATAN

KET (Rp. 000)

1 Program Peningkatan Pengolahan dan

Produksi, Produktivitas dan Pemasaran Hasil

Mutu Hasil Tanaman Pangan Tanaman Pangan

1 Fasilitas sarana Penurunan susut hasil dan Combine Harvester Kecil 110 13.750.000 Pengadaan Pusat

pascapanen tanaman peningkatan mutu

pangan (6.224 Unit)

Combine Harvester Kecil 500 57.941.750 15 Prov/130 Kab

Combine Harvester Sedang 672 98.638.000 24 Prov/124 Kab

Combine Harvester Besar 1.300 585.000.000 Pengadaan Pusat

Combine Harvester Besar 1.402 573.107.500 22 Prov/196 Kab

Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kap 6 2 1.540.000 1 Prov/2 Kab

Ton/Proses

RMU Beras Organik 1 1.800.000 1 Prov/1 Kab

RMU + Packing Daerah Perbatasan 20 12.000.000 11 Prov/15 Kab

Sarana Penanganan dan Pengemasan 6 1.800.000 6 Prov

Beras Bermutu (Grading dan Packing)

Corn Combine Harvester 100 33.000.000 Pengadaan Pusat

Corn Sheller 200 5.600.000 Pengadaan Pusat

Corn Sheller 1.306 32.919.000 23 Prov/175 Kab

Power Thresher Multiguna 200 5.600.000 Pengadaan Pusat

Power Thresher Multiguna 405 9.134.200 13 Prov/73 Kab

2 Fasilitas penerapan Meningkatnya kualitas produk Sertifikasi Organik 30 900.000 17 Prov

standardisasi dan tanaman pangan yang memiliki

mutu hasil tanaman jaminan mutu dan keamanan

pangan (60 pangan sesuai dengan standar

Sertifikasi/Register) yang telah ditetapkan

Penerapan SNI beras (non organik) 6 180.000 6 Prov

Uji Mutu Beras, Jagung & Kedelai Beras : 80 736.500 Beras : 28 Prov;

Sampel; Jagung Jagung : 8 Prov;

: 100 Sampel; Kedelai : 4 Prov

Kedelai : 14

Sampel

3 Pengembangan Meningkanya akses pemasaran Pengembangan PIP 200 3.492.300 20 Prov / 200 Kab

Pemasaran dan produk tanaman pangan yang

Investasi Tanaman berdaya saing

Pangan (200 Informasi

Pasar)

Pemantauan Stok 60 1.051.000 15 Provinsi / 60 Kab

4 Peningkatan meningkanya nilai tambah Pembinaan & Pengawalan UPH 21 752.645 21 Provinsi

Pengolahan Hasil produk tanaman pangan

Tanaman Pangan


56


Lampiran 2. Daftar Lembaga Sertifikasi Organik (Akreditasi)

No. Nama Lembaga

Alamat Ruang Lingkup Sertifikasi Organik

Lembaga Sertifikasi Graha Sucofindo Lt. 6 Jl. Raya Pasar Produk Segar (Tanaman dan Produk

1 Organik Sucofindo Minggu Tanaman: pangan, hortikultura, palawija dan

LSO-001-IDN

Kav. 34 Jakarta 12780 perkebunan; Ternak dan produk Ternak: susu,

telur, daging dan madu)

Telp. (021) 7986875

Lembaga Sertifikasi Jl. Raya Bogor Organik MAL Produk Segar:pangan, hortikultura, palawija

2 LSO-002-IDN No. 19 Km. 33.5 Cimanggis Depok dan perkebunan; Ternak dan Produk Hasil

Ternak: daging, susu, telur dan madu;Pakan

Ternak

Lembaga Sertifikasi Jl. Tentara Pelajar No. 1 Bogor Telp.

3 Organik INOFICE (0251) 8382641 Produk Segar Tanaman; Produk Segar Ternak

LSO-003-IDN

Lembaga Sertifikasi Jl. Raden Saleh No. 4 A Padang Telp. 4 Organik Sumatera Barat (0751) 26017 Produk Segar: pangan, hortikultura

LSO-004-IDN Lembaga Sertifikasi

5 Organik LeSOS PO BOX 03 Trawas Mojokerto 61375

Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman

LSO-005-IDN Telp. (0321) 618754

Lembaga Sertifikasi Komplek Budi Agung Jln. Kamper Blok BIOCert Indonesia M. No.1 Sukadamai-Bogor

6 LSO-006-IDN Tlp/Fax. (0251)

8316294Email: [email protected] r.id

Tanaman dan produk tanaman, pangan, palawija, hortikultura, rem pah-rem pah,

pemasar dan restoran, peternakan, perikanan dan produk khusus seperti jamur.

Lembaga Sertifikasi Organik PERSADA Jl. Nogorojo No 20 Komplek polri, Gowok,

Depok, Sleman Yogyakarta 7 LSO-007-IDN

Telp. (0274)488420

Tanaman dan produk tanaman:(pangan,palawija, hortikultura dan

perkebunan); Produk ternak dan hasil

peternakan: (telur, daging, susu,susu kambing

dan madu); Produk-produk olahan tanaman dan ternak.

Lembaga Sertifikasi Organik Sustainable Jln. Letjen Suprapto XVIII No. 7A

Development Services Kebonsari, Jember 68122 Jawa Timur (SDS)

Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman 8 LSO-008-IDN Tlp. 0331-332864 Fax. 0331-487735

Email: adm in@sdsindon esia.com


57


Lampiran 3. Lembaga Sertifikasi Produk Ruang Lingkup SNI Beras (Akreditasi)

No. Nama Lembaga Sertifikasi Alamat

Produk

1. PT. TUV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia. Jl. LSPr-012-IDN Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tower F part of 7th floor, suite 704. jakarta Selatan 12520, Indonesia

Telp. (021) 78837338

2. ILPro – IPB Kampus IPB Baranangsiang, Jl. LSPro-030-IDN Pajajaran – Bogor, Jawa Barat Telp. (0251) 8385165

3. PT. Agri Mandiri Lestari JI. Taman Margasatwa NO.3 LSPro-042-IDN Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan Kab. Kepulauan Seribu Jakarta Telp. (021) 7800006


58

http://sisni.bsn.go.id/index.php?/lembsert/inspeksi/detail/7454


Lampiran 4. Lembaga Sertifikasi HACCP Ruang Lingkup Tanaman Pangan

No.

Nama Lembaga Sertifikasi

Alamat

HACCP

1. PT. Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, LSSHACCP-001-IDN Cimanggis Depok 16953 Telp. 021 : 874 0202 ; Fax : 021 877 40745 – 6 (Reny Rustianingsih)

2. PT. Embrio Biotekindo Jl. Pajajaran Indah V No. 1

LSSHACCP-002-IDN Baranang siang, Bogor 16143, Telp. (0251) 377973 (Heni Dwi Wahyuni)

3. PT. SGS International Certification Cilandak Commercial Estate #108 C, Jl. Services Indonesia Raya Cilandak KKO Jakarta LSSHACCP-003-IDN Selatan 12560 Telp. (021) 781 8111 (Magdalena Trisnawati)

4. Agro-Based Industry Certification Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor Services (ABICS) Telp. (0251) 8324068 (Prof. Tun Tedja

LSSHACCP-006-IDN Irawati)

5. PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya Lt. 10, Jl. HR Rasuna Said

LSSHACCP-008-IDN Blok X-5 Kav 1 - 2, Jakarta 12950 Jakarta

Selatan 12950 Telp. (021) 57944579 (Ir.

Yunus Aprianto)

6. PT SUCOFINDO (PERSERO) SBU Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar SERTIFIKASI ECO FRAMEWORK Minggu Kav 34 Telp. (021) 7983666 (Ir. (SUCOFINDO - ICS) Triyan aidil Fitri).

LSSHACCP-008-IDN


59


Lampiran 5. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik Dinas Pertanian Provinsi ……. Tahun 2017

Tahapan Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik Luas

No. Provinsi Target

Realisasi

Keterangan

Sosialisasi Doksistu Penerapan ICS Proses

Sertifikasi (ha)

Sertifikasi

Keterangan ICS : Internal Control Systems Doksistu : Dokumen Dokumen Sistem Mutu


60


Lampiran 6. Laporan Hasil Pengujian Mutu Tanaman Pangan Tahun 2017

Titik PARAMETER UJI MUTU

Wilayah titik

Pengumpul/

(SESUAI SNI)

Lab. Hasil

No. Provinsi Pengambilan Lokasi Hasil Uji Ket

Contoh

sampel Petani/Kelompok Tani Beras

Jagung

Kedelai

Uji Mutu Analisa


61


Lampiran 7. Laporan Pembinaan Proses Sertifikasi/Registrasi Non Organik

Tahapan Pembinaan dan Registrasi PSAT

No Provinsi Target

Realisasi Keterangan

Apresiasi/ Penyusunan Penerapan Uji Keamanan Pengajuan Registrasi Sosialisasi Doksitu JMKP Pangan Registrasi PSAT PSAT

Keterangan JMKP : Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Doksistu : Dokumen Sistem Mutu PSAT : Pangan Segar Asal Tumbuhan


62


Lampiran 8. Daftar OKKP-D Di Indonesia

No. Provinsi Instansi Yang ditunjuk

1 Aceh BKPD Provinsi NAD Jl. T. Nyak Arif No. 24 Banda Aceh

2 Sumatera Utara BKPD Provinsi Sumatera Utara Jln Jenderal Besar Dr Abd Haris Nasution No 24 telp (061)78653666

3 Sumatera Barat BKPD Propinsi Sumatera Barat Jl. Raden Saleh Tlp. (0751) 7051526/54505/08126714221 No.4 Padang

4 Riau BKPD Provinsi Riau Jl. Kuantan Raya No 27 Tlp. (0761) 20820 Pekanbaru

5 Kep. Riau Dinas Pertyanian, Kehutanan dan Peternakan Jl. DI. Panjaitan Km 9 Komplek Ruko Bintan Center Blok E No. 7-10 Tlp (0771) 7447111 Fax. (0771) 7447222

6 Jambi BKPD Propinsi Jambi Jl. Samarinda Kotabaru Jambi Tlp. (0741) 42470,42795/085266255859

7 Sumatera Selatan BKPD Provinsi Sumatera Selatan Jln Kol H Berlian KM 6 No 82 Telp (0711) 4104488

8 Bengkulu Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu- Padang Harapan. Bengkulu Telp.(0736) 21017

9 Lampung BKPD Provinsi Lampung Jln Drs Warsito No 78 telp. (0721) 482023 Bandar lampung

10 Banten BKPD Provinsi Banten Jln Jenderal Sudirman Ruko Glodok F.1-5 Kota Serang Baru-Serang-Banten

11 DKI Jakarta Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta Jl. Gunung Sahari Jakarta

12 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat Jln Suropati No 71 Bandung.Telp (022) 2503884

13 Jawa Tengah BKPD Provinsi Jawa Tengah Jln Gatot Subroto, Tarubudaya Ungaran Semarang Telp. (024) 6921159

14 DIY Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Yogyakarta Jln Sagan III No 4 Yogyakarta

15 Jawa Timur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Surabaya Jln Jend. A Yani No 152 Wonocolo Surabaya

16 Bali Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Jln WR Supratman No 71 Denpasar telp. (0361) 228617

17 NTB BKP Provinsi NTB Jln Majapahit No 29 Mataram NTB telp (0370) 636005

18 NTT BBKP Provinsi NTT Jl. Polisi Militer -Kupang 19 Kalimantan Tengah Dinas Pertanian, Kehewanan, Kelautan dan Perikanan OKKPD Provinsi Kalimantan Tengah

Jln Willem AS No 5 Palangkaraya Telp.(0536) 3227855

20 Kalimantan Timur Dinas pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Jln. Basuki Rahmat No 6 Samarinda Telp. (0541)732079

21 Kalimantan Selatan Dinas Pertanian Jl. Panglima No. 5 Tlp. (0511) 4772057 Fax. (0511) 4772473 Banjarbaru

22 Kalimantan Barat Dinas Pertanian Provinsi Unit Ketahanan Pangan 23 Sulawesi Selatan BKP Provinsi Sulawesi selatan

Jln Dr Sam Ratulangi No 47 Makassar

24 Sulawesi Barat Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat*) Jln Jenderal Sudirman No 34 Mamuju telp.(0426) 22420

25 Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Balai Kota No. 6 Kendari Tlp. (0401) 326639

26 Sulawesi Tengah BKP Provinsi Sulawesi Tengah

27 Sulawesi Utara Dinas Pertanian dan Peternakan Kompl Pertanian Kalasey Kotak Pos 11558 Manado

28 Maluku Utara OKKPD Provinsi Maluku Utara Jln KOA Falang Raha Kel Kalumata Kota Ternate Selatan. Hp.08124470060

29 Gorontalo Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan. Jl. Andalas Komp. UPP III- IKIP Gorontalo

30 Papua Dinas Pertanian Provinsi Papua Jln Raya Kota Raja Jayapura

31 Maluku Dinas Pertanian Jl. WR. Supratman Tanah Tinggi

32 Papua Barat Dinas Pertanian Jl. Sausesa No. 40 Manokwari

33 Bangka -Belitung Badan Ketahanan Pangan Kep. Bangka Belitung Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kepulauan Babel


63


Lampiran 9. Laporan Perkembangan Pengadaan Sarana Pascapanen Tahun 2017

Kontrak Realisasi Penyaluran

SP2D

Jenis Sarana Volume

No. Nilai (Rp) BASTB

Proses Hibah

Pascapanen (unit)

Rp % Unit % Unit

% Rp % thd pagu

% Thd Kontrak

Keterangan BASTB : Berita Acara Serah Terima Barang SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana


64


Lampiran 10. Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

INVENTARISASI DAN EVALUASI PEMANFAATAN ALSINTAN

Provinsi : Kabupaten/Kota : Jenis Alsintan :……….. (Combine Harvester Besar, Combine Harvester Kecil/Sedang, RMU, Dryer, Power Threser

Multiguna/Power Threser, Corn Sheller, Corn Combine Harvester)

Gapoktan/ Kelompok

Jumlah Pemanfaatan Alsintan *)

NoKecamatan Desa Ketua

UPJA Tani Alsintan Ha

Optimal/ Tidak

Optimal

Keterangan : *) Pemanfaatan alsintan : Penilaian “OPTIMAL” kinerja alsintan dengan perhitungan sebagai

berikut : J1. Kapasitas kerja alsintan:

a. Combine Harvester Besar 1 ha/hari b. Combine Harvester Kecil/Sedang 0,5 ha/hari c. RMU 2 ton/hari d. Dryer 1 ton/hari e. Power Thresher Multiguna/Power Thresher 0,5 ton/hari f. Corn Sheller 1 ton/hari g. Corn Combine Harvester 0,8 ha/hari

2. Hari Kerja Alsintan = 80% x 365 hari 3. Rumus perhitungan kinerja alsintan = jumlah alsintan x kapasitas kerja x (80% x 365 hari)

Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota

(…………………………..)

NIP….


65


Lampiran 11. Contoh Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen Secara Tradisional dan Mekanisasi

PROVINSI : KABUPATEN :

KECAMATAN : DESA :

POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/…… : JENIS BANTUAN SARANA :

PERBANDINGAN PENGGUNAAN SARANA TRADISIONAL DAN BANTUAN SARANA DALAM …….. (*)

BIAYA OPERASIONAL (Rp) WAKTU (HARI) TENAGA MANUSIA (ORANG)

KEBUTUHAN TRADISIONAL BANTUAN

TRADISIONAL BANTUAN

TRADISIONAL BANTUAN

SARANA SARANA SARANA

UPAH KERJA

BAHAN BAKAR

LAIN-LAIN

JUMLAH

Keterangan : (*) Diisi sesuai penggunaan sarana dalam 1 ha atau 1 ton atau 1 kali proses, disesuaikan jenis sarana yang digunakan Jumlah hari panen dalam 1 musim panen : …….. hari


66


Lampiran 12. Laporan Perkembangan Pemanfaatan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Lokasi Nama Kelompok Jenis Produk

Jenis Sarana Jumlah Produksi Jumlah Produksi Prosentase

Tujuan No. Yang sebelum sesudah mendapat Peningkatan

(Kab/Kec/Desa) Tani UPH Pemasaran

Dihasilkan mendapat bantuan bantuan Volume Produksi


67


Lampiran 13. Laporan Kegiatan Pemasaran Dan Investasi Tahun 2017

a Aspek Pemasaran

1 Informasi Harga

No Komoditas Harga Biaya Usaha Tani Data Supply Demand Biaya Pemasaran

2 Pemantauan Stok

No Komoditas Stok Rumah Tangga Petani Stok Penggilingan

*Ket: Untuk TA 2017 khusus komoditas beras

b Aspek Investasi 1 Temu Usaha

No Komoditas Jumlah Pelaku Usaha

2 Peluang Ekspor

No Komoditas Luas Areal Negara Tujuan


68

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan


Jalan Raya Ragunan No. 15 Pasar Minggu Jakarta Selatan

Telepon (021) 7806090 Faksimili (021) 78832318

Email : [email protected]

Pedoman Pelaksanaan - Direktorat Pengolahan dan ...pphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads...Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Documents