BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera harus ditopang dengan penyediaan layanan pendidikan bermutu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan pendidikan kepada masyarakat, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 menempatkan peningkatan SDM melalui pembangunan pendidikan sebagai prioritas. Dengan harapan mampu mempercepat penyelesaian permasalahan pendidikan di semua tingkatan yang terkonsentrasi pada akses jangkauan layanan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan serta manajemen pendidikan. Realisasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tanggung jawab menjamin layanan pendidikan kepada masyarakat adalah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD Jawa Tengah tahun 2009. Dari keseluruhan anggaran pendidikan, 70,72% dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan bidang pendidikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan 1) mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan yang menjadi Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 1
Pedoman bantuan keuangan bidang pendidikan propinsi kepada kab/kota tahun 2009
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin
sejahtera harus ditopang dengan penyediaan layanan pendidikan
bermutu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena
itu, dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan pendidikan
kepada masyarakat, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 menempatkan
peningkatan SDM melalui pembangunan pendidikan sebagai
prioritas. Dengan harapan mampu mempercepat penyelesaian
permasalahan pendidikan di semua tingkatan yang terkonsentrasi
pada akses jangkauan layanan pendidikan, mutu dan relevansi
pendidikan serta manajemen pendidikan.
Realisasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam melaksanakan tanggung jawab menjamin layanan pendidikan
kepada masyarakat adalah mengalokasikan anggaran pendidikan
sebesar 20% dari total APBD Jawa Tengah tahun 2009. Dari
keseluruhan anggaran pendidikan, 70,72% dialokasikan dalam
bentuk bantuan keuangan bidang pendidikan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota yang bertujuan 1) mendorong akselerasi program
strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan
yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, 2)
meminimalisir kesenjangan pembangunan pendidikan antar
Kabupaten/Kota, dan 3) meningkatkan keharmonisan
hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 1
Bantuan keuangan bidang pendidikan kepada
Kabupaten/Kota pada dasarnya terarah pada peningkatan dan
penguatan terhadap komponen satuan pendidikan, yaitu komponen
kelembagaan, sarana prasana, kurikulum, pendidik dan tenaga
kependidikan serta peserta didik. Masing-masing komponen
memiliki karakteristik, spesifikasi, target dan indikator outputs yang
berbeda. Karenanya, membutuhkan pedoman operasional sebagai
rujukan pengelolaan dan/atau pelaksanaan bantuan keuangan
bidang pendidikan agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan
tepat mutu sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu
pendidikan di Jawa Tengah sebagai landasan pembangunan sumber
daya manusia yang bermoral, kompetitif dan cinta tanah air.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia
Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 2
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 3
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4330);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1)
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 12);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 4
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/22/2009 tentang
Pemberian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2009.
19. Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 2008 nomor
978.3/18489 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009.
C. Maksud dan Tujuan
Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan kepada
Kabupaten/Kota tahun 2009 dimaksudkan sebagai stimulan untuk
untuk menunjang program-program strategis pembangunan Bidang
Pendidikan Provinsi dan Nasional dengan tujuan yaitu :
1. Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan
prasarana dasar bagi masyarakat.
2. Mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan di
Kabupaten/Kota.
3. Mempererat hubungan kinerja antara Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pencapaian
sasaran pembangunan daerah, khususnya pembangunan
pendidikan.
D. Sasaran
Sasaran Program Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2009 adalah :
1. Penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan.
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 5
2. Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan.
3. Peningkatan kualitas pengembangan kurikulum pendidikan.
4. Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan formal dan non formal.
5. Peningkatan potensisiswaan.
BAB II
BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) DAN PENDIDIKAN DASAR
A. Bantuan Program PAUD
1. Peningkatan Prasarana Pendidikan TK/RA
a. Bantuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Roudlotul
Athfal (TK/RA) berwujud Bantuan dana untuk peningkatan
prasarana pendidikan TK/RA guna mendukung peningkatan
pengelolaan TK/RA dengan fokus rehabilitasi dan pengadaan
alat peraga.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 6
Skala Prioritas Penetapan TK/RA penerima bantuan prasarana
Pendidikan TK/RA adalah :
1) TK/RA Swasta yang memiliki ijin operasional dari instansi
terkait dan diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagai
penerima bantuan keuangan.
2) TK/RA di daerah terpencil dan miskin.
3) Bangunan TK/RA berdiri di atas lahan sendiri atau
pinjam/sewa sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun
terhitung sejak ditetapkan sebagai TK/RA penerima
bantuan keuangan.
c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan
Indek biaya Prasarana TK/RA sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) per TK/RA, dengan ruang lingkup pilihan
pembiayaan :
1) Biaya Rehabilitasi Bangunan Gedung TK/RA/BA.
2) Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Pagar TK/RA/BA
3) Biaya Pengadaan Alat Peraga/Permainan
4) Biaya Pengadaan Mebelair TK/RA/BA
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan
tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Pelaksana Teknis tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan
satuan pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Hasil Fisik rehabilitasi dan/atau pengadaan alat pendidikan
sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan untuk
Kegiatan Belajar Mengajar.
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 7
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK/RA
a. Bantuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Roudlotul
Athfal (TK/RA) berwujud Bantuan dana untuk pembangunan
ruang kelas baru guna meningkatkan akses layanan
pendidikan anak usia dini.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Skala Prioritas Penetapan TK/RA penerima bantuan
Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/RA adalah :
1) TK/RA Swasta yang memiliki ijin operasional dari instansi
terkait dan diusulkan oleh Bupati/Walikota sebagai
penerima bantuan keuangan.
2) TK/RA di daerah terpencil dan miskin.
3) Bangunan TK/RA berdiri di atas lahan sendiri atau
pinjam/sewa sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun
terhitung sejak ditetapkan sebagai TK/RA penerima
bantuan keuangan.
c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan
Indek biaya bantuan Keuangan Pembangunan Ruang Kelas
Baru TK/RA sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta
rupiah) per TK/RA, dengan ruang lingkup penggunaan
bantuan :
1) Pembangunan ruang kelas dengan ukuran 7m x 8m =
56M2
2) Pengadaan mebelair ruang kelas :
- Meja/Kursi Guru : 1 set
- Meja/Kursi Siswa : 25 set
- almari Kelas : 1 buah
d. Indikator Keberhasilan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 8
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan
tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pembangunan ruang dan pengadaan mebelair
terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat
digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar.
B. Bantuan SD/MI
1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD/MI
a. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD/MI adalah
bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka
merehabilitasi ruang kelas dengan kondisi rusak > 40% dan
< 70% menjadi ruang kelas sesuai standar.
b. Kriteria Penerima Bantuan :
1) Kondisi fisik Ruang kelas SD/MI mengalami kerusakan
berkisar antara 40% s.d 70%.
2) Sekolah (SD/MI) berada di lokasi daerah terpencil dan
miskin.
2) Sekolah yang memiliki potensi untuk berkembang dan
tidak dalam program regrouping.
3) Bangunan sekolah berdiri di atas lahan sendiri atau
pinjam/sewa sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun
terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima
Bantuan keuangan.
c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan
Index biaya rehabilitasi per ruang kelas rusak sedang SD/MI
sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ruang lingkup penggunaan
rehabilitasi ruang kelas dengan ukuran 7 m x 8 m.
d. Indikator Keberhasilan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 9
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan
tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik rehabilitasi ruang kelas sesuai spesifikasi yang
ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/MI
a. Bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SD/MI adalah
bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka
memenuhi kebutuhan ruang perpustakaan SD/MI sebagai
sumber belajar.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Sekolah penerima bantuan keuangan adalah Sekolah yang
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Sekolah memiliki lahan (tanah) dengan luasan yang cukup
untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan
sekolah.
2) Sekolah yang memiliki potensi untuk berkembang dan
tidak dalam program regrouping.
3) Bangunan sekolah berdiri di atas lahan sendiri atau
pinjam/sewa sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun,
terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima
bantuan keuangan.
4) Sekolah ditetapkan sebagai sekolah percontohan dalam
pengelolaan perpustakaan sekolah.
c. Ruang lingkup penggunaan dana Bantuan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 10
Index biaya Pembangunan ruang perpustakaan SD/MI sebesar
Rp. 90.000.000,- dengan ruang lingkup penggunaan sebagai
berikut :
1) Pembangunan Gedung Perpustakaan
Luas Ruang 7 m x 9 m= 63m²
(Ruang Baca, Ruang Arsip, dan Ruang SirKulasi)
2) Pengadaan - Mebelair:
- Meja Conter/Sirkulasi : 1 buah
- Meja Belajar/Studi Carrel : 2 buah
- Meja Baca : 2 buah
- Rak Buku : 4 buah
- Rak Majalah : 1 buah
- Rak Surat Khabar : 1 buah
- Kursi Kerja : 1 buah
- Kursi Belajar : 2 buah
- Kursi Baca : 4 buah
- Papan Display/Pengumuman : 1 buah
3) pengadaan Peralatan TV Edukasi
- Pesawat Televisi 21” : 1 buah
- DVD Player : 1 buah
- Antena Parabola + Resiever : 1 set
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan
tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik rehabilitasi ruang kelas sesuai spesifikasi yang
ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 11
a. Bantuan pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI adalah
bantuan keuangan yang dialokasikan kepada sekolah guna
pengadaan buku pelajaran bahasa jawa SD/MI.
b. Kriteria Penerima Bantuan
1) Diprioritaskan kepada Sekolah yang berlokasi di daerah
terpencil dan miskin.
2) Sekolah tidak dalam program regrouping dan memiliki
potensi untuk berkembang.
3) Pada tahun anggaran tahun 2009 tidak sedang/akan
menerima bantuan sejenis
c. Ruang Lingkup Penggunaan Dana Bantuan
Index biaya Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SD/MI
Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 4.000.000,- dengan ruang
lingkup penggunaan dana bantuan pembelian buku pelajaran
dan bacaan bahasa jawa bagi siswa SD/MI.
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pengadaan buku muatan lokal bahasa jawa
sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
423.5/5/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku
Pelajaran Bahasa Jawa Yang Memenuhi Standar Kelayakan
Dalam Proses Belajar Mengajar Tingkat SD/MI dan SMP/MTS
di Provinsi Jawa Tengah.
3) Buku mulok bahasa jawa dapat digunakan untuk Kegiatan
Belajar Mengajar bahasa Jawa SD/MI.
4. Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran SD/MI
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 12
a. Bantuan pembuatan alat peraga pembelajaran SD/MI adalah
bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai
pembuatan pengadaan alat peraga pembelajaran SD/MI.
b. Kriteria Penerima Bantuan
1) SD/MI berstatus Sekolah Standard Nasional (SSN) yang
telah ditetapkan oleh Depdiknas.
2) Sekolah yang memiliki potensi untuk berkembang dan
tidak dalam program regrouping.
3) Pada tahun anggaran tahun 2009 tidak sedang/akan
menerima bantuan sejenis
c. Ruang lingkup penggunaan Dana Bantuan
Index bantuan Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran SD/MI
sebesar Rp. 20.000.000,- dengan ruang lingkup penggunaan
1) membiayai pembuatan alat peraga pada 5 (lima) mata
pelajaran
2) masing-masing mata pelajaran minimal 4 (empat) jenis alat
peraga
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pembuatan alat peraga pembelajaran sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dan dapat digunakan
untuk Kegiatan Belajar Mengajar SD/MI berbasis PAKEM.
5. Pengembangan Kantin Kejujuran SD/MI
a. Bantuan Pengembangan Kantin kejujuran SD/MI adalah
bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai
penyelenggaraan kantin kejujuran SD/MI.
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 13
b. Kriteria Penerima Bantuan
1) SD/MI berstatus Sekolah Standard Nasional (SSN) yang
telah ditetapkan oleh Depdiknas.
2) Sekolah belum melaksanakan/menyelenggarakan kantin
kejujuran
3) Memiliki ruang khusus yang dapat dipergunakan sebagai
lokasi penyelenggaraan kantin kejujuran.
c. Ruang lingkup penggunaan Dana Bantuan
Indeks bantuan keuangan pengembangan kantin kejujuran
sebesar Rp. 7.500.000,- per sekolah, dengan ruang lingkup
penggunaan bantuan untuk modal pengembangan kantin
kejujuran pada SD/MI.
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik penyelenggaraan kantin kejujuran pada SD/MI
penerima bantuan berjalan dengan baik, dan berpotensi
mendorong penumbuhan kejujuran pada siswa SD/MI.
C. SD/MI RSBI
1. Fasilitasi Rintisan SDBI
a. Bantuan fasilitasi rintisan SDBI adalah bantuan keuangan
yang dialokasikan untuk membiayai pemenuhan sarana
prasarana SD SSN menjadi RSBI.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 14
Kriteria sekolah penerima Bantuan adalah Sekolah berstatus
SD RSBI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
indeks bantuan keuangan fasilitasi rintisan SDBI sebesar
Rp. 50.000.000,- persekolah dengan ruang lingkup
penggunaan bantuan untuk membiayai :
1) pengadaan sarana administrasi sekolah
2) Rehabilitasi sanitasi sekolah
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pengadaan sarana administrasi sekolah dan
rehabilitasi sanitasi sekolah sesuai ketentuan yang
Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk
Kegiatan Belajar Mengajar SD/MI berbasis PAKEM.
2. Multimedia SD RSBI
a. Bantuan multimedia SD RSBI adalah bantuan keuangan yang
dialokasikan untuk membiayai pengadaan seperangkat dan
sumber daya teknologi (multimedia) yang dapat digunakan
untuk berkomunikasi, penciptaan, penyebaran, penyimpanan
dan pengelolaan informasi untuk kegiatan fasilitas
pembelajaran di sekolah.
b. Kriteria Penerima Bantuan
1) Sekolah berstatus SD RSBI yang ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan Nasional.
2) Sekolah telah memiliki ruang untuk digunakan
sebagai ruang multi media pembelajaran
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 15
3) Sekolah belum memiliki perangkat multimedia yang
memadai sesuai kebutuhan jumlah rombongan belajar.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
index bantuan keuangan senilai Rp. 100.000.000,-
persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan
multimedia, meliputi :
1) Perangkat Komputer (Personal Computer) Multi Media
Branded;
2) Printer;
3) Scanner/Pemindai;
4) Kamera Digital;
5) Instalasi Local Area Network (LAN) dan akses internet;
6) LCD Projector;
7) CD/DVD Player;
8) Film Pembelajaran Multimedia (dalam bentuk CD/DVD);
9) Ensiklopedia Elektronik.
10) pengadaan perangkar lunak (software) multi media
pembelajaran
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pengadaan multimedia sesuai spesifikasi yang
ditentukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat
digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
3. Buku Perpustakaan SD RSBI
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 16
a. Bantuan buku perpustakaan SD RSBI adalah bantuan
keuangan bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka
memenuhi kebutuhan buku pelajaran dan bacaan pada
perpustakaan SD RSBI sebagai sumber belajar.
b. Kriteria Penerima Bantuan
1) Sekolah berstatus SD RSBI yang ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan Nasional.
2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang respresentatif
sebagai sumber belajar siswa dan guru.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
Indeks bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- persekolah dengan
ruang lingkup penggunaan bantuan adalah
pengadaan/pembelian buku-buku referensi dalam rangka
penguatan mata pelajaran SD, diantaranya :
1) buku sains dan teknologi,
2) buku ilmu pengetahuan ekonomi, sejarah, sosial-budaya
dan agama.
3) buku ensiklopedi, kamus bahasa, peta,
4) buku bacaan umum dan fiksi ilmiah.
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian buku perpustakaan sesuai
dengan kriteria buku bacaan yang baik dan dapat
digunakan sebagai pelengkap penyelenggaraan belajar
mengajar.
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 17
4. Pembuatan Alat Peraga PAKEM SD BI
a. Bantuan pembuatan alat peraga PAKEM SD BI adalah bantuan
keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pembuatan
alat peraga pembelajaran yang mendukung implementasi
pendekatan PAKEM pada SD BI.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Kriteria penerima bantuan keuangan pembuatan alat peraga
PAKEM SD BI adalah Sekolah Dasar yang telah berstatus SD
BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
Indeks bantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000,-
persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan dana
bantuan :
1) membiayai pembuatan alat peraga pada 5 (lima) mata
pelajaran
2) masing-masing mata pelajaran minimal 4 (empat) jenis alat
peraga
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pembuatan alat peraga sesuai dengan mata
pelajaran dan dapat digunakan sebagai pelengkap
penyelenggaraan pembelajaran berbasis PAKEM.
5. Alat Laboratorium SD-BI
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 18
a. Bantuan keuangan alat laboratorium SD-BI adalah bantuan
keuangan yang dialokasikan kepada SD BI untuk membiayai
pengadaan alat laboratorium pada SD-BI.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Kriteria penerima bantuan alat laboratorium SD BI adalah
Sekolah Dasar yang telah berstatus SD BI yang ditetapkan
oleh Menteri Pendidikan Nasional.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
Indeks bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- persekolah,
dengan ruang lingkup penggunaan bantuan adalah untuk
pengadaan/pembelian
1) Alat Laboratorium IPA
2) Alat Laboratorium Matematika
3) Alat Laboratorium Bahasa
4) Alat Laboratorium Keterampilan
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian alat laboratorium sesuai
ketentuan teknis yang dan dapat digunakan sebagai
penunjang penyelenggaraan pembelajaran SD-BI.
6. Pengadaan Buku Pelajaran SD-BI
a. Bantuan keuangan pengadaan buku pelajaran SD-BI adalah
bantuan keuangan yang dialokasikan untuk
pengadaan/pembelian buku-buku mata pelajaran SD dalam
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 19
rangka memenuni rasio ideal jumlah buku dengan jumlah
siswa.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Kriteria penerima bantuan keuangan pengadaan buku pelajaran SD-BI adalah Sekolah Dasar yang telah berstatus SD BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
Indeks bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk pengadaan/pembelian buku teks pelajaran SD SBI.
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian buku pelajaran SD sesuai
dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah
Kabupaten/Kota sertadapat digunakan sebagai penunjang
penyelenggaraan pembelajaran SD-BI.
7. Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Pendidik SD-BI
a. Bantuan peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi
pendidik SD-BI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan
untuk membiayai peningkatan kemampuan berbahasa inggris
dalam melaksanakan tugas mengajar.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Kriteria penerima bantuan kemampuan bahasa inggris bagi
pendidik SD-BI adalah Sekolah Dasar yang telah berstatus
SD BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 20
Indeks bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- persekolah, dengan
ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk membiayai
Kursus Bahasa Inggris para guru pada kompetensi minimal
intermediate.
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi
pendidik SD-BI adalah sertifikat kursus bahasa Inggris para
guru pada strata intermediate.
8. Pengembangan SD-BI
a. Bantuan pengembangan SD-BI adalah bantuan keuangan
yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian ISO
manajemen 9001-2008 dan pengembangan ICT di sekolah
serta sister school SD BI.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Kriteria penerima bantuan keuangan pengadaan buku
pelajaran SD-BI adalah Sekolah Dasar yang telah berstatus
SD BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
Indeks bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- persekolah,
dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk
membiayai :
1) penerapan ISO manajemen 9001-2008
2) pengembangan ICT
3) kemitraan (sister school) dalam maupun luar negeri
d. Indikator Keberhasilan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 21
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik
a) SD BI memperoleh ISO manajemen 9001-2008
b) SD BI menerapkan ICT
c) SD BI memperoleh mitra dari dalam dan luar negeri.
D. SMP/MTS
1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/MTs
a. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/MTs
adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka
merehabilitasi ruang kelas SMP/MTs Negeri dengan kondisi
rusak > 40% dan < 75% menjadi ruang kelas sesuai standar.
b. Kriteria Sekolah Penerima Bantuan
1) Merupakan sekolah yang berpotensi untuk berkembang
dengan indikator jumlah siswa yang semakin meningkat
atau stabil (minimal 3 rombel dengan siswa per-rombel
minimal 30 siswa).
2) Sekolah berdiri di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan
dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat
kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang;
3) Ruang yang akan direhabilitasi adalah ruang kelas yang
masih dimanfaatkan atau ruang lain yang akan
dimanfaatkan untuk ruang kelas, dengan kondisi fisik
ruang kelas/ruang lain sebagaimana dimaksud mengalami
kerusakan berkisar antara 40 % - 75 %.
4) Sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan
pembangunan rehabilitasi ruang kelas sesuai dengan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 22
usulan yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
setempat.
c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan
Index biaya rehabilitasi per ruang kelas rusak sedang
SMP/MTs adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan ruang
lingkup penggunaan rehabilitasi ruang kelas dengan ukuran 7
m x 8 m.
d. Indikator Keberhasilan
1) Bantuan keuangan tersalur kepada SMP/MTs sesuai
dengan kriteria sebagaimana ditetapkan pemerintah
Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah
secara tepat waktu;
2) Hasil fisik pembangunan rehabilitasi ruang kelas sesuai
dengan qualifikasi yang ditetapkan Pemerintah
Kabupaten/Kota setempat, sehingga dapat dioperasikan
dan dimanfaatkan sesuai fungsinya.
2. Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/MTs
a. Bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/MTs adalah
bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka
memenuhi kebutuhan ruang perpustakaan SMP/MTs sebagai
sumber belajar.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Sekolah penerima bantuan keuangan adalah Sekolah yang
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Sekolah berdiri di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan
dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 23
kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang;
2) Sekolah memiliki lahan kosong yang mencukupi di lokasi
sekolah untuk pembangunan ruang perpustakaan dengan
mempertimbangkan jarak antar bangunan atau terdapat
lantai tingkat yang diatasnya siap dibangun ruang
perpustakaan dengan ukuran 9 m x 15 m (ukuran ruang
perpustakaan 7 m x 15 m dan ukuran selasar 2 m x 15 m).
3) Sekolah belum memiliki ruang perpustakaan atau memiliki
ruang perpustakaan yang tidak memadai atau darurat dan
tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot
sekolah sesuai standar.
4) Sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan
pembangunan sesuai dengan usulan yang diajukan kepada
pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan
Index biaya pembangunan ruang perpustakaan SMP/MTs
adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan dengan ruang
lingkup penggunaan dana sebagai berikut :
1) Pembangunan Gedung Perpustakaan
Luas Ruang 7 m x 15 m= 105 m², meliputi : Ruang Baca,
Ruang Arsip dan Ruang SirKulasi.
2) Pengadaan - Mebelair:
- Meja Kerja/Sirkulasi : 1 buah
- Kursi Kerja : 1 buah
- Rak Buku : 4 buah
- Rak Majalah : 1 buah
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 24
- Rak Surat Kabar : 1 buah
- Kursi Baca : 15 buah
- Meja Baca : 15 buah
- Papan Display/Pengumuman : 1 buah
- Lemari Katalog : 1 buah
- Lemari : 1 buah
3) pengadaan Peralatan TV Edukasi
- Pesawat Televisi 21” : 1 buah
- DVD Player : 1 buah
- Antena Parabola + Resiever : 1 set
d. Indikator Keberhasilan
1) Bantuan keuangan tersalur kepada SMP/MTs sesuai
dengan kriteria sebagaimana ditetapkan pemerintah
Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah
secara tepat waktu;
2) Hasil fisik pembangunan ruang perpustakaan sesuai
dengan qualifikasi yang ditetapkan Pemerintah
Kabupaten/Kota setempat, sehingga dapat dioperasikan
dan dimanfaatkan sesuai fungsinya.
3. Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs
a. Bantuan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs adalah bantuan
keuangan yang dialokasikan dalam rangka memenuhi
kebutuhan peralatan laboratorium IPA SMP/MTs, sehingga
sekolah mampu memenuhi standar pelayanan minimal
pembelajaran IPA sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 25
Sekolah penerima bantuan keuangan untuk pengadaan alat
laboratorium IPA SMP/MTs adalah Sekolah yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
1) Sekolah sudah memiliki ruang laboratorium IPA atau
sedang membangun ruang laboratorium IPA, yang dapat
menampung minimal satu rombongan belajar dan memiliki
rasio luas ruang laboratorium minimal 2,4m2/peserta didik;
2) Ruang laboratorium IPA yang ada atau sedang dibangun
dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan
secara memadai untuk membaca buku dan mengamati
obyek percobaan;
3) Ruang laboratorium IPA yang ada atau sedang dibangun
dilengkapi dengan ketersediaan air bersih, daya listrik
secara memadai serta sarana/prasarana lainnya;
4) Sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan
mekanisme pengadaan peralatan laboratorium IPA sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk
kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
5) Sekolah telah memiliki petugas khusus laboratorium atau
sanggup menempatkan petugas dimaksud, untuk
mengelola laboratorium IPA secara memadai.
c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan
Index biaya pengadaan peralatan laboratorium IPA SMP/MTs
adalah sebesar Rp. 75.000.000,- dengan lingkup penggunaan
dana sebagai berikut :
1) Peralatan Fisika, yang terdiri atas : Kit Mekanika, Kit
Optika, Kit Listrik dan Magnet, Kit Panas dan Hidrostatika,
serta alat umum penunjang;
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 26
2) Peralatan Biologi, yang terdiri atas : Alat, Bahan,
Mikroskop, Model Anatomi dan Peraga Charta.
d. Indikator Keberhasilan
1) Bantuan keuangan tersalur kepada SMP/MTs sesuai
dengan kriteria sebagaimana ditetapkan pemerintah
Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah
secara tepat waktu;
2) Hasil pengadaan peralatan laboratorium IPA sesuai dengan
spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota
setempat, sehingga dapat dioperasikan dan dimanfaatkan
sesuai fungsinya.
4. Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/MTs
a. Bantuan Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SMP/MTs
adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka
memenuhi kebutuhan buku teks mata pelajaran muatan lokal
Bahasa Jawa SMP/MTs, sehingga sekolah mampu memenuhi
standar pelayanan minimal pembelajaran Muatan Lokal
Bahasa Jawa sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.
b. Kriteria Penerima Bantuan
Sekolah penerima bantuan keuangan untuk pengadaan buku
muatan lokal Bahasa Jawa SMP/MTs adalah Sekolah yang
memenuhi kriteria :
1) Sekolah memiliki rasio buku pelajaran muatan lokal Bahasa
Jawa kurang dari 1 untuk tiap peserta didik;
2) Sekolah sanggup melaksanakan pengadaan buku pelajaran
Muatan Lokal Bahasa Jawa sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2007 Tahun 2007
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 27
tentang Penetapan Buku Pelajaran Bahasa Jawa Yang
Memenuhi Standar Kelayakan Dalam Proses Belajar
Mengajar Tingkat SD/MI dan SMP/MTS di Provinsi Jawa
Tengah;
3) Sekolah sanggup melaksanakan pengadaan buku pelajaran
muatan lokal Bahasa Jawa dengan mempertimbangkan
mutu cetakan yang baik dan kesesuaiannya dengan
standar nasional pendidikan.
c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan
Index biaya pengadaan buku pelajaran Muatan Lokal Bahasa
Jawa SMP/MTs adalah sebesar Rp. 7.500.000,-, dengan lingkup
penggunaan dana bantuan untuk pembelian buku pelajaran
Muatan Lokal Bahasa Jawa dan buku bacaan bahasa jawa bagi
siswa SMP/MTs.
d. Indikator Keberhasilan
1) Bantuan keuangan tersalur kepada SMP/MTs sesuai
dengan kriteria sebagaimana ditetapkan pemerintah
Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah
secara tepat waktu;
2) Kualitas buku pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa sesuai
dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
423.5/5/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku
Pelajaran Bahasa Jawa Yang Memenuhi Standar Kelayakan
Dalam Proses Belajar Mengajar Tingkat SD/MI dan SMP/MTS
di Provinsi Jawa Tengah.
3) Buku pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa dapat digunakan
untuk penyelenggaraan pembelajaran Bahasa Jawa
SMP/MTs sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.
5. Bantuan Imersi SMP
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 28
a. Bantuan Imersi SMP adalah bantuan keuangan yang
dialokasikan untuk sekolah-sekolah yang telah ditetapkan
sebagai penyelenggara kelas imersi (kelas dengan 2 (dua)
bahasa pengantar, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia).
b. Kriteria Penerima Bantuan
Sekolah penerima bantuan keuangan untuk penyelenggaraan
program kelas imersi SMP adalah Sekolah yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
1) Sekolah yang telah ditetapkan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Program Imersi;
2) Sekolah Standar Nasional yang dibina untuk dipersiapkan
menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional;
3) Sekolah yang sanggup untuk menyelenggarakan program
kelas Imersi pada 7 (tujuh) mata pelajaran, yaitu : IPA-
Biologi, IPA-Fisika, Matematika, IPS-Sejarah, IPS-Geografi,
IPS Ekonomi dan Kertangkes.
c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan
Index biaya bantuan Imersi SMP adalah sebesar Rp.
50.000.000,-, dengan lingkup penggunaan dana bantuan
untuk :
1) Penyelenggaraan In House Training Bahasa Inggris bagi
guru-guru mata pelajaran program Imersi;
2) Pengadaan Buku-buku referensi untuk mata pelajaran
Imersi dalam bahasa inggris;
3) Pengadaan alat-alat pembelajaran lainnya guna
mendukung penyelenggaraan kelas Imersi
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 29
d. Indikator Keberhasilan
1) Bantuan keuangan tersalur kepada SMP penyelenggara
Program Imersi sebagaimana ditetapkan pemerintah
Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah
secara tepat waktu;
2) Buku-buku referensi dan alat-alat pembelajaran hasil
pengadaan bantuan Imersi SMP memiliki kualitas baik,
sehingga mampu mendukung terselenggaranya
pembelajaran kelas Imersi sesuai standar nasional
pendidikan;
3) Bantuan kelas Imersi SMP mampu mendukung potensi
sekolah untuk dikembangkan sebagai RSBI-SMP.
6. Bantuan REDIP (Regional Education Development and
Improvement Program) Pengembangan
a. Bantuan REDIP Pengembangan adalah bantuan keuangan
yang dialokasikan untuk mengembangkan konsep Pendidikan
Berbasis Masyarakat model REDIP (JICA) oleh Tim
Pengembangan Kecamatan (TPK) dari Kecamatan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Kabupaten
Tegal, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten
Sragen (Kabupaten pengembangan REDIP).
b. Kriteria Penerima Bantuan
Kecamatan penerima bantuan keuangan untuk
penyelenggaraan program REDIP Pengembangan yang
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Masing-masing dari 5 (lima) Kabupaten tersebut di atas,
sebagai penyelenggara Program Bantuan REDIP
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 30
Pengembangan menetapkan 4 (empat) kecamatan yang
memiliki kesanggupan menyelenggarakan kegiatan REDIP
Pengembangan;
2. Setiap unsur Pemangku Kepentingan (Stake holder)
Pendidikan di wilayah Kecamatan terpilih memiliki
komitmen untuk menyelenggarakan kegiatan REDIP
Pengembangan;
c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan
Index biaya bantuan REDIP Pengembangan adalah sebesar
Rp. 30.000.000,-, dengan lingkup penggunaan dana bantuan
untuk :
1) Penyelenggaraan kegiatan kesiswaan pada jenjang
SMP/MTs yang melibatkan semua peserta didik di wilayah
Kecamatan setempat;
2) Penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) SMP/MTs di tingkat Kecamatan;
3) Penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Kerja Kepala
Sekolah (MKKS) SMP/MTs di tingkat Kecamatan;
4) Kegiatan-kegiatan lain yang berorientasi pada penuntasan
dan pemantapan Wajar Dikdas 9 Tahun di tingkat
Kecamatan.
d. Indikator Keberhasilan
1) Bantuan keuangan tersalur kepada Kecamatan
penyelenggara Program REDIP Pengembangan
sebagaimana ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota dan
dana bantuan diterima oleh Tim Pengembangan
Kecamatan secara tepat waktu;
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 31
2) Bantuan REDIP Pengembangan mampu mendukung
peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kecamatan.
7. Bantuan Pengembangan REDIP (Regional Education
Development and Improvement Program) untuk SMP/MTs
a. Bantuan Pengembangan REDIP untuk SMP/MTs adalah
bantuan keuangan yang dialokasikan untuk mengembangkan
konsep Manajemen Berbasis Sekolah model REDIP (JICA).
b. Kriteria Penerima Bantuan
Penerima bantuan keuangan untuk melaksanakan program
pengembangan REDIP model JICA di Sekolah yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
1) SMP/MTs yang memiliki kesanggupan menyelenggarakan
kegiatan Manajemen Berbasis Sekolah model REDIP;
2) SMP/MTs yang ditetapkan berdasarkan qualifikasi oleh
pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
3) SMP/MTs yang memiliki kesanggupan untuk mengelola
bantuan sebagaimana dimaksud secara transparan dan
akuntabel kepada masyarakat setempat.
c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan
Index biaya bantuan REDIP Pengembangan adalah sebesar
Rp. 15.000.000,-, dengan lingkup penggunaan dana bantuan
untuk :
1) Penyelenggaraan kegiatan kesiswaan SMP/MTs di tingkat
sekolah;
2) Penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) SMP/MTs di tingkat Sekolah;
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 32
3) Kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas lainnya yang
berorientasi pada implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah.
d. Indikator Keberhasilan
1) Bantuan keuangan tersalur kepada SMP/MTs
penyelenggara Program Pengembangan REDIP model
JICA sebagaimana ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota
dan dana bantuan diterima oleh Komite Sekolah secara
tepat waktu;
2) Bantuan REDIP Pengembangan mampu mendukung
peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
E. SMP RSBI
1. Multimedia SMP RSBI
a. Bantuan Multimedia SMP-RSBI adalah bantuan keuangan yang
dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sekumpulan
perangkat dan sumber daya teknologi (multimedia) yang
dapat digunakan untuk berkomunikasi, penciptaan,
penyebaran, penyimpanan dan pengelolaan informasi untuk
kegiatan fasilitas pembelajaran di sekolah.
b. Kriteria Penerima Bantuan
1) Sekolah berstatus SMP RSBI yang ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan Nasional.
2) Sekolah memiliki ruang untuk digunakan sebagai ruang
multi media pembelajaran.
3) Sekolah belum memiliki perangkat multimedia standar
yang memadai sesuai dengan jumlah rombongan belajar.
c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan
Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009 33
index bantuan keuangan senilai Rp. 100.000.000,-
persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk
membiaya pengadaan alat multimedia, meliputi :
1) Perangkat Komputer (Personal Computer) Multi Media
Branded;
2) Printer;
3) Scanner/Pemindai;
4) Kamera Digital;
5) Instalasi Local Area Network (LAN) dan akses internet;
6) LCD Projector;
7) CD/DVD Player;
8) Film Pembelajaran Multimedia (dalam bentuk CD/DVD);
9) Ensiklopedia Elektronik.
10) pengadaan perangkat lunak (software) multi media
pembelajaran
d. Indikator Keberhasilan
1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima
bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
2) Hasil Fisik pengadaan multimedia sesuai spesifikasi yang
ditentukan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat
digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
2. Buku Perpustakaan SMP RSBI
a. Bantuan buku perpustakaan SMP RSBI adalah bantuan
keuangan bantuan keuangan yang dialokasikan adalah