PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T) TAHUN 2020 DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T) TAHUN 2020
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN
PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Unit
Gedung Baru (UGB) Daerah 3T Tahun 2020.
Pedoman pelaksanaan ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum
pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan
penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan,
tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban
bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.
Pedoman pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, sehingga pelaksanaan program dapat
tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan prosedur dan ketentuan
yang ada. Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program dapat
melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari
penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari
berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman pelaksanaan ini.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,
Dr. Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………….... . ii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 1
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………… 2
B. Dasar Hukum …………………………………………………………………………. 3
C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan …………………………………………………….. 3
D. Prinsip Bantuan ……………………………………………………………………….. 3
E. Pemberi Bantuan …………………………………………………………………….. 3
BAB II BANTUAN UNIT GEDUNG BARU (UGB) DAERAH 3T……………………………….. 4
A. Pengertian ……………………………………………………………………………… 4
B. Tujuan Bantuan ……………………………………………………………………… 4
C. Penerima Bantuan …………………………………………………………………… 4
D. Bentuk dan Rincian Bantuan ……………………………………………………. 5
BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN …………………………………. 7
A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan ……………………………………………… 7
B. Tatakelola Pencairan dan Penyaluran ………………………………………….. 10
C. Jangka waktu Pelaksanaan Bantuan …………………………………………. 12
D. Perubahan Pelaksanaan …………………………………………………... 12
E. Laporan Pertanggungjawaban …………………………………………………… 12
F. Ketentuan Perpajakan ……………………………………………………………. 13
G. Tata cara Pengembalian Dana Bantuan ………………………………………… 14
H. Sanksi …………………………………………………………………………………. 15
I. Dokumen Pengusulan Bantuan ……………………………………………………… 15
BAB IV PENGENDALIAN MUTU
A. Sosialisasi …………………………………………………………………………. 16
B. Indikator Keberhasilan ……………………………………………………………. 16
C. Monitoring dan Evaluasi …………………………………………………………… 16
D. Pengawasan ………………………………………………………………………….. 16
BAB V PENUTUP ………………………………………………………….... 17
Lampiran-Lampiran
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada
poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif
melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Senada dengan komitmen
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan bahwa pada tahun
2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-
sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh
pendidikan dasar. Komitmen pemerintah berangkat dari kesadaran akan
keberlanjutan suatu bangsa yang ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan
generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia
dini.Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas akan
sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.
Sebagai salah satu langkah startegis dalam mewujudkan perluasan akses dan
peningkatan kualitas PAUD pada tahun 2020, Pemerintah dalam hal ini Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan melaksanakan program Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru
Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Tahun 2020.
Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di
seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Selanjutnya untuk mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik (good) dan
bersih (clean), terbuka (transparant), dan bertanggungjawab (accountable) telah
diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini di
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Tahun 2020.
2
B. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2020-2024
2. Permendikbud No 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah
Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018
tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 32 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1167);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan;
9. Permendikbud No 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik
Bidang Pendidikan.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/Hk/2020 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
3
C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan
Sebagai acuan dalam proses penyeleksian, penetapan, penerimaan, dan
pertanggungjawaban bantuan di Direktorat PAUD.
D. Prinsip Bantuan
Bantuan UGB PAUD Daerah3T dilaksanakan dengan prinsip:
1. Terbuka (transparan), dapat diakses oleh semua pihak;
2. Objektif, dilakukan sesuai ketentuan dan syarat yang ditetapkan;
3. Akuntabel, penerima bantuan bertanggungjawab atas pekerjaan, dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan;
4. Tepat sasaran;
5. Efisien dan efektif
E. Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat
Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
4
BAB II
BANTUAN UNIT GEDUNG BARU (UGB) PAUD DAERAH 3T
A. Pengertian
Bantuan UGB PAUD di Daerah 3T merupakan bantuan pemerintah untuk
pembangunan gedung satuan PAUD beserta mebel dan sarana pembelajaran di
daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2020-2024 dan Permendikbud No 23 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.
B. Tujuan Pelaksanaan Bantuan
1. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana khususnya
gedung satuan PAUD berkualitas beserta mebel dan sarana
pembelajaran/alat permainan edukatif (APE) di daerah 3T;
2. Mendukung ketersediaan akses layanan PAUD berkualitas di Daerah 3T; dan
3. Meningkatkan layanan PAUD berkualitas.
C. Penerima Bantuan
Bantuan diberikan kepada pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan
hukum yang membutuhkan Unit Gedung Baru untuk mendukung ketersediaan
akses layanan PAUD di Daerah 3T dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Persyaratan Administrasi:
a. Memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat
b. Memiliki lahan atas nama pengusul bantuan yang peruntukannya untuk
penyelenggaraan PAUD;
c. Surat bukti kepemilikan lahan
d. Surat keterangan dari lingkungan adat atau masyarakat setempat bahwa
tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak akan menggugat jika
digunakan untuk UGB PAUD Daerah 3T
e. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
f. Mendapatkan Surat Dukungan Masyarakat untuk membangun UGB PAUD
3T di lokasi lahan;
2. Persyaratan Teknis:
a. Lokasi berada di daerah 3T atau daerah khusus berdasarkan kondisi
geografis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5
b. Diprioritaskan untuk desa yang belum ada satuan PAUD;
c. Berada dalam pemukiman memiliki potensi calon peserta didik yang
berkelanjutan (lampiran daftar anak usia 0-4 tahun);
d. Memiliki lahan datar, tidak memiliki beda tinggi/kemiringan yang curam,
kondisi kosong, dan siap bangun dengan luas minimal 300 m2;
e. Lokasi tidak berdekatan dengan peternakan/kandang ternak, tempat
pembuangan sampah, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), tepi
jurang/sungai besar, dan rel kereta api.
f. Informasi lahan pengusul bantuan UGB PAUD Daerah 3T berupa denah
lokasi yang terdapat batas-batas dan ukuran tanah, foto atau koordinat
(geo-tagging)
g. Melampirkan RAB dan rencana gambar
D. Bentuk dan Rincian Bantuan
1. Bentuk Bantuan
Bantuan UGB PAUD Daerah 3T dilaksanakan secara swakelola dan
diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah alokasi sebesar Rp
12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang diberikan kepada paling
sedikit 30 (tiga puluh) satuan calon penyelenggara program PAUD.
2. Rincian Penggunaan Bantuan
Bantuan UGB PAUD Daerah 3T diperuntukkan untuk membiayai
a. Pekerjaan pembangunan unit gedung baru, dengan rincian penggunaan
sebagai berikut:
No Penggunaan Dana Bantuan Presentase
1 Biaya Operasional
Perencanaan
Pengawasan
Pengelolaan
Maksimal
3%
2%
1%
2 Biaya Konstruksi/Pembangunan fisik Minimal 94%
1) Besar biaya pekerjaan unit gedung baru yang diberikan kepada
masing-masing penerima ditetapkan oleh Pemberi Bantuan
berdasarkan perhitungan RAB yang sudah disepakati dengan
mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi dan/atau harga
survey.
2) Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima berdasarkan
perhitungan RAB yang sudah disepakati dengan luas bangunan
6
minimal 127 m2.
3) Biaya operasional perencanaan digunakan untuk honorarium Tenaga
Perencana Pembangunan dan hal yang berhubungan dengan
perencanaan (contoh: penyusunan RAB, transport survey harga
setempat, biaya konsultasi tenaga perencana, dan biaya daring).
4) Biaya operasional pengawasan digunakan untuk honorarium Tenaga
Pengawas Pembangunan dan hal yang berhubungan dengan
pengawasan (contoh: transport rapat, konsumsi).
5) Biaya administrasi dan pelaporan atau pengelolaan bantuan termasuk
penggandaan dokumen yang diperlukan, rapat, transportasi survei barang
dan ATK, biaya konsultasi, pembuatan dan pengiriman laporan bantuan
hingga ke Direktorat PAUD;
6) Secara pembiayaan jenis bantuan UGB PAUD Daerah 3T yang disalurkan
adalah untuk alokasi konstruksi bangunan tidak bertingkat.
b. Penyediaan sarana pembelajaran/APE dan Mebel
1) Besar bantuan untuk pemenuhan APE dan Mebel untuk masing-
masing penerima bantuan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima
juta rupiah). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
No Penggunaan Dana Bantuan Persentase
1. Pembelian APE Minimal 75%
2. Pembelian Mebel Maksimal 25%
2) Biaya untuk penyediaan APE dan mebel digunakan untuk menunjang
pembelajaran dan melengkapi fasilitas bangunan PAUD Daerah 3T
3) Jenis APE dapat mengacu kepada Lampiran II Permendikbud No 11
Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang
Pendidikan.
4) Jenis APE disesuaikan dengan kebutuhan satuan PAUD .
7
BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan
1. Pengajuan usulan bantuan
a. Calon penerima bantuan menyusun usulan bantuan dengan lampiran
kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sesuai yang tercantum
dalam Pedoman ini.
b. Satuan PAUD dapat mengajukan usulan bantuan ke Direktorat Pendidikan
Anak Usia Dini dengan alamat:
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemdikbud
Gedung E Lantai 7,
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270
2. Mekanisme Seleksi
a. Direktorat PAUD mencatat dan merekap dokumen pengajuan usulan
bantuan UGB PAUD Daerah 3T.
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan Tim Penilai Usulan untuk
melakukan penilaian usulan bantuan dengan kelengkapan persyaratan
administrasi dan teknis.
c. Tim Penilai Usulan melaksanakan penilaian dan verifikasi
d. Tim Penilai Usulan menyampaikan hasil penilaian kepada PPK untuk
ditetapkan sebagai Penerima Bantuan.
3. Penetapan Penerima Bantuan
a. PPK Direktorat PAUD mengusulkan Surat Keputusan Penerima Bantuan
untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat PAUD.
b. Surat Keputusan Penerima Bantuan UGB PAUD Daerah 3T memuat:
1) identitas penerima bantuan
2) nominal uang
3) nomor rekening penerima bantuan.
c. SK (Surat Keputusan) penerima bantuan UGB PAUD Daerah 3T
disampaikan kepada penerima bantuan
4. Tugas dan Tanggung Jawab
a. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini:
1) Menetapkan kebijakan program bantuan
2) Menetapkan pedoman pelaksanaan bantuan
8
3) Melaksanakan sosialisasi dan informasi bantuan
4) Melaksanakan seleksi usulan Bantuan
5) Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur PAUD tentang Pembentukan
Tim Penilai Usulan Bantuan.
6) Melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan sebagai bagian dari
tahap penilaian usulan bantuan
7) Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan UGB PAUD Daerah 3T
8) Melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan
9) Melaksanakan proses pencairan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), menyalurkan dana bantuan ke rekening Penerima Bantuan
melalui bank penyalur
10) Menyampaikan foto kopi SK Penetapan Penerima Bantuan UGB PAUD
Daerah 3T kepada penerima bantuan
11) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Bantuan UGB PAUD
Daerah 3T kepada penerima bantuan.
12) Mengarsipkan dokumen penyaluran Bantuan UGB PAUD Daerah 3T;
13) Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam
rangka melaksanakan pembinaan program bantuan UGB PAUD Daerah
3T; dan
14) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan penerima
Bantuan UGB PAUD Daerah 3T
b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:
1) Menginformasikan kepada satuan pendidikan penyelenggara program
PAUD mengenai bantuan UGB PAUD Daerah 3T
2) Membantu Direktorat PAUD dalam melaksanakan verifikasi,
pengawasan, dan pembinaan program
3) Melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen usulan
bantuan UGB PAUD di Daerah 3T.
4) Memberikan surat rekomendasi atas usulan bantuan UGB PAUD di
Daerah 3T.
c. Penerima Bantuan UGB PAUD Daerah 3T :
1) Menunjuk perencana bangunan dan pengawas bangunan sesuai
kriteria yang ditetapkan dan Tim Pembangunan.
9
2) Membuat dan mengajukan usulan/permohonan bantuansesuai dengan
ketentuan yang dipersyaratkan dalam persyaratan Administrasi dan
Persyaratan Teknis.
3) mengarsipkan fotokopi usulan bantuan serta lampirannya.
4) menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan
dana bantuan
5) melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama (termasuk
gambar, jadwal, dan RAB) yang disepakati dengan Pemberi Bantuan.
6) Menyampaikan laporan awal
7) Mendokumentasikan:
a) Pelaksanaan pekerjaan dari awal pembangunan.
b) Semua Kuitansi dan Nota bukti penggunaan dana untuk
pembangunan dan pembelian APE mebel.
c) Membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam Buku
Kas Umum.
8) Melaporkan perkembangan pekerjaan minimal 50% untuk mengajukan
pencairan dana tahap II.
9) Menyampaikan laporan akhir setelah pelaksanaan pembangunan
selesai.
10) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada
PPK yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten.
d. Tim Pembangunan UGB 3T:
Tim Pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T paling sedikit terdiri atas
Telp dan Email Kantor :.........................................
Perencana/Pengawas*
ttd
………………................
Nama Terang
Keterangan: * = pilih salah satu
27
Lampiran 6: Contoh Surat Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
SURAT REKOMENDASI
Nomor : ……/……….…./…../2020
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen*………setelah
dilakukan visitasi/verifikasiterhadap Instansi/lembagayang mengusulkan
permohonan Bantuan Pembangunan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020, yang
ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan
rekomendasi kepada :
Nama Desa/Lembaga Masyarakat :.....................................
Nama Kepala/Ketua :.....................................
Alamat :.....................................
Untuk mengajukan Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD
Daerah 3T Tahun 2020.
Demikiansurat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
...………, ............… 2020
Dinas Pendidikan Kab............
Ttd/cap
Nama terang
NIP.
*) Pilih salah satu
28
Lampiran 7: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
KOP Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat…… *
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Ketua Tim : ......................................... Nama Desa/Lembaga Masyarakat* :......................................... Alamat Lokasi UGB 3T Jalan : ......................................... Desa : ......................................... Kecamatan : ......................................... Kabupaten : ......................................... Propinsi : ......................................... Kode Pos : ......................................... Telepon/HP Aktif :......................................... Email :......................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh atas: 1. penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan pembangunan UGB PAUD Daerah 3T; 2. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan teknis bantuan sesuai
dengan peraturan perundangan; 3. penyelesaian pekerjaan pembangunan dan pembelanjaan APE PAUD serta
meubelair; 4. penyerahan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Direktorat PAUD
Kemdikbud Apabila di kemudian hari, dokumen dan penggunaan dana dimaksud tidak sah dan atau mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.
berdasarkan Surat Keputusan Nomor ................................ dan Perjanjian Kerja
Sama Nomor ...... ... ....... .. ..... .. , telah menerima dana awal Bantuan Unit Gedung
Baru PAUD Daerah 3T Tahun 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp ...........
(................ rupiah).
1. Sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . , kemajuan penyelesaian pekerjaan
sebesar 50 %.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah
dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut
penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Demikian Laporan Kemajuan penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .
.........................., ……………2020
Ketua Tim
Stempel & ttd
………………….…………
(nama jelas)
Keterangan: * = ditulis nama Pemerintah Daerah/Lembaga Masyarakat
Materai
6.000,-
43
Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II
<KOP SURAT>
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA 30% Nomor : Lamp. : Perihal: Permohonan Pencairan 30% Dana Bantuan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020 Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PAUD Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbud Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini: Nama Ketua Tim : Jenis Bantuan : Nama Pemerintah Desa/ Lembaga Masyarakat*: Alamat UGB : Kami sampaikan bahwa telah menerima 70% Dana Bantuan UGB PAUD Percontohan Tahun 2020 dan telah menyelesaikan sebesar 50% pekerjaan bantuan (laporan mingguan pengawas dan dokumentasi terlampir). Untuk itu kami mohon agar dapat menyetujui pencairan sisa dana sebesar 30% guna penyelesaian pekerjaan bantuan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
a. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan b. Progress pekerjaan yang dibuat oleh pengawas minimal 0 sd 50% c. Foto Dokumentasi perkembangan pekerjaan minimal 0 sd 50%
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
...........,.................................2020
Ketua Tim stempel& ttd
………………................ Nama Terang
Keterangan: * = ditulis nama Pemerintah Desa/ Lembaga Masyarakat
44
Contoh Sampul Laporan Akhir
LAPORAN AKHIR/PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN UGB PAUD DI DAERAH 3T
TAHUN 2020
Ditujukan kepada:
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan
Menengah
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Diajukan oleh:
Nama Pengusul :............................
Alamat :............................
Desa :............................
Kecamatan :...........................
Kabupaten :............................
Propinsi :...........................
Telp./Hp :...........................
45
Contoh Surat Penyerahan Laporan Akhir
<KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH/BADAN HUKUM>
SURAT PENYERAHAN LAPORAN AKHIR
No : .........,..................................2020
Lamp : -
Perihal : Penyerahan Laporan Akhir
Yth, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dengan hormat,
Bahwa Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat *, telah menyelesaikan 100%
pekerjaan Bantuan UGB PAUD 3T pada tanggal ..................... Dana yang kami
terima sebesar Rp ..................,- (..............) telah dicairkan dalam 2 (dua) tahap): dana
70% masuk ke rekening penerima bantuan pada bulan ..................... dan dana 30%
masuk ke rekening penerima bantuan pada bulan .................... Dalam laporan akhir,
kami lampirkan sbb:
1. Buku kas umum
2. Laporan pengawasan pekerjaan dari 0% sd 100%
3. Dokumentasi pekerjaan 0% sd 100%
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Demikian dokumen laporan akhir ini kami serahkan, sebagai bentuk
pertanggungjawaban pekerjaan bantuan UGB PAUD 3T yang bersumber dari dana
APBN Kemdikbud.
Ketua Tim
stempel& ttd
………………................
Nama Terang
46
Contoh SPTJB
<KOP SURAT PEMERINTAH DESA/ LEMBAGA MASYARAKAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama Ketua Tim : ………………………… 2. Nama Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat : ………………………… 3. Alamat Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat :……………………………… 4. Nama Bantuan : UGB PAUD Daerah 3T berdasarkan Surat Keputusan Nomor .............dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...... ... .... .., telah menerima Bantuan UGB PAUD Daerah 3T dengan nilai nominal sebesar Rp………….,- (……………………….. rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut: 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
a. Jumlah total dana yang telah diterima........................ ( ..... ... ) b. Jumlah total dana yang dipergunakan.................... . ( ........ ) c. Jumlah total sisa dana........................ ( ........... )
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan UGB PAUD Daerah 3T berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan sebesar Rp ......... ( ........ )
telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk ·kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp... ................... ( ....... ) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan UGB PAUD Daerah 3T tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020 ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.
.........................., ……………2020 ketua Tim…..……
Stempel & ttd ………………….…………
(nama jelas)
Materai
6.000,-
47
Contoh BASTP
<KOP SURAT PEMERINTAH DESA/LEMBAGA MASYARAKAT> BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pada hari ini . . . .. . . tanggal . . . .. . . .bulan . . .. . .. tahun . . . . . . . .. . . . . . . yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan
dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa. . . . . . .
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor . . . .. . . . . . . .. . . . .dan Perjanjian Kerja Sama nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : . . .. . . . . . . . . . . . ( . . . . . . .) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . ) c. Jumlah total sisa dana : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............ . . ( . . . . . . . )
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan . . . . .. . . . ... . . . sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . .. . . .) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan nilai....................... .
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ................. sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA ................................ PPK Satker ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP .. . . . .. . . . . . . . . . . . *) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.
48
Contoh Papan Nama Kegiatan
PAPAN NAMA KEGIATAN
NAMA KEGIATAN : BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD
DAERAH 3T TAHUN 2020
LOKASI KEGIATAN : ......……………………………………………………….
PELAKSANA : TIM PEMBANGUNAN UGB PAUD 3T
NILAI KEGIATAN : Rp. ………………………………………….
SUMBER DANA PEMERINTAH : APBN TAHUN ANGGARAN 2020
NILAI DANA SWADAYA
MASYARAKAT : Rp. ………………………..…………………
JANGKA WAKTU KEGIATAN : ………………………..…S/D……………………..
49
PROTOTIPE UGB PAUD DAERAH 3T DAN VOLUME
Gambar pada lampiran berikut ini adalah prototype. PAUD dapat mengadopsi
prototype tersebut apa adanya ataupun mengembangkan prototype yang ada tapi
tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan
dengan tetap sesuai dengan standar pembakuan bangunan dan perabot PAUD