PEDOMAN PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN BANTUAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI DAN KELOMPOK USAHA BAGI USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI DAN KELOMPOK USAHA DI JAWA BARAT TAHUN 201 DI JAWA BARAT TAHUN 2011 PEMERINTAH PRO PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT INSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jl. Soekarno Hatta705 Telp. (022) 7302775-7320913 Fax.(022) 7331978 Bandung Kode Pos : 40286
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEDOMAN PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAANBANTUAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI DAN KELOMPOK USAHABAGI USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI DAN KELOMPOK USAHA
DI JAWA BARAT TAHUN 201DI JAWA BARAT TAHUN 20111
PEMERINTAH PROPEMERINTAH PROVVINSI JAWA BARATINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAHDINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAHJl. Soekarno Hatta 705 Telp. (022) 7302775-7320913 Fax.(022) 7331978
Bandung Kode Pos : 40286
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013
TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT
YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA
5Meningkatkan Efektifitas
Pemerintahan Daerah
1Mewujudkan
Sumberdaya Manusia
Jawa Barat yang
5 MISI
PEMBANGUNAN
JAWA BARATPemerintahan Daerah
dan Kualitas Demokrasi
2Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi
Regional Berbasis
Potensi Lokal
Jawa Barat yang
Produktif dan Berdaya
Saing
3Meningkatkan
Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur
Wilayah
4
Meningkatkan Daya
Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan
untuk Pembangunan
yang Berkelanjutan
JAWA BARAT
2008 - 2013
MAKSUD DAN TUJUAN :MAKSUD DAN TUJUAN :
• Terfasilitasinya kebutuhan dan
kepentingan Koperasi/ Kelompok
bagi pengembangan usaha.
MAKSUD
TUJUAN
SASARAN
• Koperasi Wanita
• Kelompok Perempuan
Pengusaha Mikro
• Koperasi Penerima KUR
Linkage.
• Mendorong, memperkuat
dan meningkatkan
produktivitas Koperasi/Kelompok Usaha;
• Meningkatkan kesempatan
kerja dan penyerapan tenaga kerja;
• Mendorong penyerapan dan
perluasan pelaksanaan KUR melalui Linkage Koperasi.
SUMBER DANA, ALOKASI SUMBER DANA, ALOKASI && JENIS BANTUAN SOSIALJENIS BANTUAN SOSIAL
SUMBER DAN ALOKASI DANA :SUMBER DAN ALOKASI DANA :
II
1. Sumber : APBD Prov.Jabar Th 2011 (dalam jenis belanja bantuan sosial.
2. Jumlah dana bantuan sosial yang tersedia : Rp. 10.000.000.000,- yang diperuntukkan
bagi Koperasi Wanita, Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro, Koperasi Penerima KUR
Linkage.
JENIS BANTUAN SOSIAL :JENIS BANTUAN SOSIAL :
1. Bantuan Pengembangan Usaha bagi Koperasi Wanita (Rp. 625.000.000,-) :
• Besarnya bantuan untuk masin-masing koperasi sebesar Rp. 25.000.000,-
2. Bantuan Pengembangan Usaha bagi Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro sebesar
(Rp. 4.875.000.000,-) :
• Besarnya bantuan untuk masin-masing kelompok sebesar Rp. 15.000.000,-
1. Bantuan Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage
(Rp. 4.500.000.000,-) terdiri dari:
• Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp. 20.000.000,- s.d. kurang dari Rp.
50.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,-;
• Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.50.000.000,00 s.d. kurang dari Rp.
100.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-;
• Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.100.000.000,00 s.d. kurang dari Rp.
200.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-;200.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-;
• Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.200.000.000,00 s.d. kurang dari Rp.
500.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 30.000.000,-;
• Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.500.000.000,00 s.d. kurang dari Rp.
1.000.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 40.000.000,-;
• Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.1.000.000.000,00 s.d. Rp.
2.000.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,-;
NO KABUPATEN/KOTAJuml
Kec.
KOPERASI
WANITA
KELOMPOK
PEREMPUAN
PENGUSAHA MIKRO
KOPERASI
PENERIMA KUR
LINKAGE
A B C D E F G H I J K L
1 Kota Banjar 4 3 2 1 16 13 8 12 9 6
2 Kab. Ciamis 36 3 2 1 108 74 57 78 55 51
3 Kota Tasikmalaya 10 3 2 1 32 25 20 30 27 24
4 Kab. Tasikmalaya 39 5 4 3 117 80 63 87 64 59
Usulan Koperasi/Kelompok Sasaran Per Kabupaten/Kota yang Akan Dilakukan Seleksi
Administrasi dan Verifikasi Lapangan
Keterangan:
A = Nomor Urut
B = Nama Kabupaten/Kota
C = Jumlah Kecamatan
D = Usulan Koperasi Wanita
E = Hasil Seleksi Administrasi
Koperasi Wanita
F = Hasil Verifikasi Koperasi Wanita
G = Usulan Kelompok Perempuan
Pengusaha Mikro
H = Hasil Seleksi Administrasi 5 Kab. Garut 42 3 2 1 126 86 69 96 72 67
6 Kab. Sumedang 26 6 5 4 78 54 37 48 45 41
7 Kab. Bandung 31 3 2 1 93 64 47 73 50 46
8 Kota Bandung 30 6 5 4 92 62 60 70 47 43
9 Kab. Bandung Barat 15 3 2 2 45 32 15 45 42 38
10 Kota Cimahi 3 3 2 1 13 11 6 9 6 3
11 Kab. Cirebon 40 5 4 3 120 82 65 90 67 62
12 Kota Cirebon 5 6 5 4 19 15 10 15 12 9
13 Kab. Indramayu 31 3 2 1 93 64 47 73 50 46
H = Hasil Seleksi Administrasi
Kelompok Perempuan
Pengusaha Mikro
I = Hasil Verifikasi Kelompok
Perempuan Pengusaha Mikro
J = Usulan Koperasi Penerima KUR
Linkage
K = Hasil Seleksi Administrasi
Koperasi Penerima KUR Linkage
L = Hasil Verifikasi Koperasi
Penerima KUR Linkage
NO KABUPATEN/KOTAJuml
Kec.
KOPERASI
WANITA
KELOMPOK
PEREMPUAN
PENGUSAHA MIKRO
KOPERASI
PENERIMA KUR
LINKAGE
A B C D E F G H I J K L
14 Kab. Kuningan 32 5 4 3 96 66 49 76 53 49
15 Kab. Majalengka 26 3 2 1 78 54 37 58 35 31
16 Kab. Purwakarta 17 3 2 1 51 36 24 51 28 25
17 Kab. Subang 30 6 6 5 90 62 45 70 47 43
18 Kab. Karawang 30 3 2 1 90 62 45 70 47 43
Usulan Koperasi/Kelompok Sasaran Per Kabupaten/Kota yang Akan Dilakukan Seleksi
Administrasi dan Verifikasi Lapangan
Keterangan:
A = Nomor Urut
B = Nama Kabupaten/Kota
C = Jumlah Kecamatan
D = Usulan Koperasi Wanita
E = Hasil Seleksi Administrasi
Koperasi Wanita
F = Hasil Verifikasi Koperasi Wanita
G = Usulan Kelompok Perempuan
Pengusaha Mikro
H = Hasil Seleksi Administrasi 18 Kab. Karawang 30 3 2 1 90 62 45 70 47 43
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIALPERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
1.Koperasi Wanita :
a. Koperasi primer Kabupaten/Kota dan Provinsi;
b. Koperasi calon penerima bantuan sosial hanya mengajukan satu jenis bantuan sosial
dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Koperasi dan
UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir;
c. Telah melaksanakan RAT minimal tahun buku 2009 atau 2010;
d. Memiliki kantor (milik sendiri, sewa/kontrak atau pinjaman) dan sarana kerja serta
III
d. Memiliki kantor (milik sendiri, sewa/kontrak atau pinjaman) dan sarana kerja serta
alamat yang jelas;
e. Mengajukan surat permohonan secara tertulis (contoh Surat Permohonan Format
Lampiran 1) ditujukan kepada Kepala OPD Provinsi melalui Kepala OPD Kabupaten/Kota,
dengan melampirkan :
1) Profil Koperasi (Format Lampiran 2);
2) Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi;
3) Foto copy KTP pengurus dan pengawas koperasi;
4) Foto copy NPWP atas nama koperasi;
5) Foto copy
6) Profil KoBuku RAT Tahun Buku 2009 atau 2010;
6) Rencana penggunaan dana, dilengkapi dengan daftar anggota koperasi wanita calon
penerima bantuan sosial, minimal 20 (dua puluh) orang (Format Lampiran 4);
7) Surat pernyataan bahwa bantuan sosial hanya akan disalurkan kepada anggota
koperasi yang memiliki usaha produktif (Format Lampiran 5);
8) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian
Koperasi dan UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan bertanggung jawab atas
penggunaan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya (Format Lampiran 6);
9) Surat pernyataan kesediaan melaporkan perkembangan usaha Koperasi penerima 9) Surat pernyataan kesediaan melaporkan perkembangan usaha Koperasi penerima
bantuan kepada Kepala OPD Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Kepala
OPD Provinsi (Format Lampiran 7);
f. Usulan disampaikan kepada OPD Provinsi melalui OPD Kabupaten/Kota sesuai
domisili/kedudukan kantor koperasi tersebut (baik untuk Koperasi primer provinsi
maupun koperasi primer Kabupaten/Kota);
g. Koperasi memiliki rekening di Bank BJB, ditandatangani atas nama Ketua dan Bendahara
(dipenuhi setelah ditetapkan).
2. Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro :
a. Memiliki nama kelompok, tempat, dan alamat yang jelas;
b. Kelompok calon penerima bantuan sosial hanya mengajukan satu jenis bantuan sosial
dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Koperasi dan
UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir;
c. Kelompok sudah berdiri minimal 2 (dua) tahun;
d. Mengajukan surat permohonan secara tertulis (contoh Surat Permohonan Format
Lampiran 1) ditujukan kepada Kepala OPD Provinsi melalui Kepala OPD
Kabupaten/Kota, dengan melampirkan :Kabupaten/Kota, dengan melampirkan :
1) Profil Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro (Format Lampiran 3);
2) Daftar susunan pengurus kelompok;
3) Foto copy KTP pengurus kelompok;
4) Rencana penggunaan dana, dilengkapi daftar nama anggota kelompok perempuan
pengusaha mikro calon penerima bantuan sosial, minimal 20 (dua puluh) orang
(Format Lampiran 4);
5) Surat pernyataan bahwa bantuan sosial hanya akan diberikan kepada perempuan
pengusaha mikro anggota kelompok yang memiliki usaha produktif (Format
Lampiran 5);
6) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari
Kementerian Koperasi dan UKM RI, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat
melalui OPD Provinsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan bertanggung
jawab atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya (Format
Lampiran 6);
7) Surat pernyataan kesediaan melaporkan perkembangan usaha Kelompok dan
anggota penerima bantuan kepada Kepala OPD Kabupaten/Kota yang ditembuskan
kepada Kepala OPD Provinsi (Format Lampiran 7);
8) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tentang keberadaan Kelompok 8) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tentang keberadaan Kelompok
Perempuan Pengusaha Mikro (Format Lampiran 8).
e. Usulan disampaikan kepada OPD Provinsi melalui OPD Kabupaten/Kota sesuai
domisili/kedudukan kelompok tersebut;
f. Kelompok memiliki rekening di Bank BJB, ditandatangani atas nama Ketua dan
Bendahara (dipenuhi setelah ditetapkan).
2. Koperasi Penerima KUR Linkage :
a. Telah memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Linkage pada tahun 2010 dan 2011, dan
pada tahun 2011 masih memiliki sisa pinjaman (outstanding) ke Bank Pelaksana;
b. Koperasi calon penerima bantuan sosial hanya mengajukan satu jenis bantuan sosial
dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Koperasi dan
UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir;
c. Membuat surat permohonan tertulis (contoh Surat Permohonan Format Lampiran 1)
ditujukan kepada Kepala OPD Provinsi melalui Kepala OPD Kabupaten/Kota, dengan
melampirkan :
1) Foto copy Akad Kredit yang dilegalisasi oleh Bank Pelaksana;
2) Profil usaha koperasi calon penerima bantuan (Format Lampiran 2);
3) Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi;
4) Foto copy KTP pengurus dan pengawas koperasi;
5) Foto copy NPWP atas nama koperasi;
6) Foto copy Buku RAT Tahun Buku 2009 atau 2010;
7) Surat Keterangan dari Bank Pelaksana tentang jumlah outstanding kredit dan
beban bunga yang harus dibayar pada tahun 2011, untuk Koperasi calon penerima
bantuan (Format lampiran 9);
8) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian
Koperasi dan UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD
Provinsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan bertanggung jawab atas
penggunaan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya (Format Lampiran 6);
9) Surat pernyataan kesediaan melaporkan perkembangan usaha Koperasi penerima
bantuan sosial kepada OPD Kabupaten/Kota, dan ditembuskan kepada OPD
Provinsi (Format Lampiran 7);
d. Koperasi memilki rekening di Bank BJB, ditandatangani atas nama Ketua dan
Bendahara (dipenuhi setelah ditetapkan).Bendahara (dipenuhi setelah ditetapkan).
TATA CARA SELEKSI, PENETAPAN, REALISASI TATA CARA SELEKSI, PENETAPAN, REALISASI
DAN PEMANFAATAN BANTUAN SOSIALDAN PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL