Page 1
Kasus Dugaan Praktik Aborsi Ilegal oleh Tenaga Medis
Gian Oktavianto
102010216
Kelompok A7
E-mail: [email protected]
Pendahuluan
Aborsi merupakan salah satu topik yang selalu hangat diperbincangkan di
berbagai kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat, di berbagai negara di seluruh
dunia. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai
sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan dlam
penanggulangan masalah aborsi.
Banyak factor yang menjadi penyebab dilakukannya aborsi, seperti factor
ekonomi, penyakit keturunan, psikologis, usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, baik hukum maupun teknologi, para
dokter kini harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien, dimana pasien
berhak menentukan sendiri tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap
dirinya, maupun menolaknya. Namun di sisi lain, seorang dokter sudah bersumpah
untuk akan selalu menghormati setiap kehidupan insani mulai dari saat pembuahan
sampai saat meninggal. Sehingga masalah aborsi ini masih menjadi polemic tersendiri
bagi tenaga medis yang melakukan (dokter) maupun pasien.
Aspek Hukum
Dalam bidang kedokteran dikenal dua jenis abortus, yaitu abortus spontan dan
abortus provokatus (terapeutik atau kriminalis). Yang termasuk dalam lingkup
pengguguran kandungan menurut hukum adalah abortus provokatus kriminalis.
Abortus terapeutik sendiri digolongkan menjadi dua berdasarkan kepentingan medis
ibu yang mengandung, dan kepentingan medis janin. Namun kedua macam indikasi ini
belum diterangkan batasan dan derajat resiko ibu dan anak yang digolongkan dalam
cakupan indikasi. Kemudian muncul indikasi etis atau sosial, yaitu pada kehamilan
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 1
Page 2
akibat pemerkosaan dan tindakan sejenisnya. Tetapi penggunaan indikasi etis atau
sosial ini sama sekali tak dibenarkan.1
Secara rinci KUHP mengancam pelaku tindakan aborsi sebagai berikut:1
Wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain
melakukannya (KUHP pasal 346, hukuman maksimal 4 tahun).
Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa seizinnya (KUHP pasal
347, hukuman maksimal 12 tahun; dan bila wanita tersebut meninggal, hukuman
maksimum 15 tahun).
Seseorang yang menggugurkan kandungan wanita dengan seizin wanita tersebut
(KUHP pasal 348, hukuman maksimum5 tahun 6 bulan; dan bila wanita tersebut
meninggal maksimum 7 tahun).
Dokter, bidan, atau juru obat yang melakukan kejahatan diatas (KUHP pasal 349,
hukuman ditambah sepertiganya dan dicabut hak pekerjaannya.
Barangsiapa mempertunjukkan alat/cara menggugurkan kandungan kepada
anak dibawah usai 17 tahun/ dibawah umur (KUHP pasal 283, hukuman
maksimum 9 bulan).
Barangsiapa menganjurkan/ merawat/ memberi obat kepada seorang wanita
dengan jarapan agar kandungannya gugur (KUHP pasal 299, hukuman
maksimum 4 tahun).
Barangsiapa menunjukkan secara terbuka alat/cara menggugurkan kandungan
(KUHP pasal 535, hukuman maksimum 3 bulan).
Pasal 229 KUHP
Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya
supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena
pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.1
Pasal 346 KUHP
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau
menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.1
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 2
Page 3
Pasal 347 KUHP1
1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348 KUHP1
1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
wanita dengan persetujuanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun enam bulan.
2) Jika perbuatan ini mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
HR 1 November 1887
Pengguguran dalam kandungan hanya dapat dipidana apabila pada waktu
perbuatan itu dilakukan, kandungannya hidup. Undang-undang tidak mengenal suatu
dugaan menurut hukum, darimana dapat disimpulkan bahwa ada kehidupan atau
kepekaan hidup.1
HR 12 April 1898
Untuk pengguguran yang dapat dihukum vide pasal-pasal 346-348 KUHP
disyaratkan bahwa kandungan ketika perbuatan dilakukan masih hidup dan adalah
tidak perlu bahwa kandungan itu mati karena pengguguran.
Keadaan bahwa anak itu lahir hidup, tidak menghalangi bahwa kejahatan telah selesai
dilakukan. Undang-undang tidak membedakan antara tingkat kehidupan kandungan
yang jauh atau kecil, akan tetapi mengancam dengan hukuman pengguguran yang tidak
tepat.1
HR 20 Desember 1943
Dari bukti-bukti yang dipakai oleh Hakim dalam keputusannya harus dapat
disimpulkan bahwa wanita itu mengandung kandungan yang hidup dan bahwa
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 3
Page 4
terdakwa mempunyai niat dengan sengaja hendak menyebabkan pengguguran dan
kematian.1
Pasal 349 KUHP
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang
tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu
kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan
dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk
menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.1
UU HAM, pasal 53 ayat (1)
Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup
& meningkatkan taraf kehidupannya.1
UU Kesehatan pasal 752
1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang
mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat
dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi
korban perkosaan.
3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah
melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan
konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan
berwenang.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
UU Kesehatan Pasal 76
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:2
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 4
Page 5
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid
terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang
memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh
menteri.
UU Kesehatan Pasal 77
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak
aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.2
Pada penjelasan UU Kesehatan pasal 77 dinyatakan sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak
bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa
persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang
berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi
medis.2
Sayangnya didalam UU Kesehatan ini belum disinggung soal masalah kehamilan
akibat hubungan seks komersial yang menimpa pekerja seks komersial. Dalam
peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain
mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian & kewenangan bentuk persetujuan, sarana
kesehatan yang ditunjuk.2
Aspek Medikolegal
Prosedur medikolegal yaitu tata cara prosedur penatalaksanaan dan berbagai
aspek yang berkaitan dengan pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum. Secara
garis besar prosedur medikolegal mengacu kepada peraturan perundangan yang
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 5
Page 6
berlaku di Indonesia dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter
dan etika kedokteran. 1,2
Lingkup prosedur medikolegal antara lain:1
1. Pengadaan Visum et Repertum
2. Pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka
3. Pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan
pemberian keterangan ahli di dalam persidangan
4. Kaitan Visum et Repertum dengan rahasia kedokteran
5. Penerbitan surat keterangan kematian dan surat keterangan medik
6. Fitness/kompetensi pasien untuk menghadapi pemeriksaan penyidik
Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam pasal 133
KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang
pengadilan (pasal 184 KUHAP).1
a. Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli
Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) yang berwenang mengajukan permintaan
keterangan ahli adalah penyidik. Penyidik pembantu juga mempunyai wewenang
tersebut sesuai dengan pasal 11 KUHAP.
b. Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli
Menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) yang berwenang melakukan pemeriksaan
forensik yang menyangkut tubuh manuasia dan membuat keterangan ahli adalah
dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik), dokter dan ahli lainnya. Sedangkan
dalam penjelasan KUHAP tentang pasal tersebut dikatakan bahwa yang dibuat
oleh dokter ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli sedangkan yang
dibuat oleh selain ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.
Secara garis besar, semua dokter yang telah mempunyai surat penugasan atau
surat izin dokter dapat membuat keterangan ahli. Namun untuk tertib
administrasinya, maka sebaiknya permintaan keterangan ahli ini hanya diajukan
kepada dokter yang bekerja pada suatu instansi kesehatan (puskesmas hingga
rumah sakit) atau instansi khusus untuk itu, terutama yang milik pemerintah.
c. Prosedur permintaan keterangan ahli
Permintaan keterangan ahli oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis dan hal
ini secara tegas telah diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (2), terutama untuk
korban mati. Jenasah harus diperlakukan dengan baik, diberi label identitas dan
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 6
Page 7
penyidik wajib memberitahukan dan menjelaskan kepada keluarga korban
mengenai pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Mereka yang menghalangi
pemeriksaan jenasah untuk kepentingan peradilan diancam hukuman sesuai
dengan pasal 222 KUHP.
d. Penggunaan keterangan ahli
Penggunaan keterangan ahli atau dalam hal ini visum et repertum adlaah hanya
untuk keperluan peradilan. Dengan demikian berkas keterangan ahli ini hanya
boleh diserahkan kepada penyidik (instansi) yang memintanya. Keluarga korban
atau pengacaranya dan pembela tersangka pelaku pidana tidak dapat meminta
keterangan ahli langsung kepada dokter pemeriksa, melainkan harus melalui
aparat peradilan (penyidik, jaksa atau hakim). Berkas keterangan hali ini tidak
dapat digunakan untuk penyelesaian klaim asuransi. Bila dioerlukan keterangan,
pihak asuransi dapat meminta kepada dokter keterangan yang khusus untuk hal
tersebut, dengan memperhatikan ketentuan tentang wajib simpan rahasia
jabatan.
Kewajiban Dokter Membantu Peradilan1
Pasal 133 KUHAP
1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik
luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan
tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli
kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan
luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah
sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap
mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan
diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan
mayat.
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 7
Page 8
Pasal 134 KUHAP
1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat
tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu
kepada keluarga korban.
2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya
tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau
pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.
Pasal 135 KUHAP
Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian
mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat
(2) dan Pasal 134 ayat (1) undang- undang ini.
Pasal 179 KUHAP
1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau
dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang
memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan
sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan
sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Bentuk Bantuan Dokter Bagi Peradilan Dan Manfaatnya1
Pasal 183 KUHAP
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.
Pasal 184 KUHAP
1) Alat bukti yang sah adalah:
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 8
Page 9
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.
2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Pasal 185 KUHAP
1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang
pengadilan.
2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri-sendiri tentang suatu kejadian atau
suatu keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila
keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa,
sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan
merupakan keterangan saksi.
6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan
sungguh-sungguh memperhatikan:
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan
yang tertentu.
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain,
tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan ke-
terangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat
bukti sah yang lain.
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 9
Page 10
Pasal 186 KUHAP
Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
Pasal 187 KUHAP
Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum
yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri,
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang
menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal
atau sesuatu keadaan.
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
resmi dari padanya.
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian yang lain.
Pasal 65 KUHAP
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi
dan atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan
yang menguntungkan bagi dirinya.
Pasal 66 KUHAP
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
Pasal 180 KUHAP
1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di
sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat
pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 10
Page 11
2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum
terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim
memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian
ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)
4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh
instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang
mempunyai wewenang untuk itu.
Sangsi Bagi Pelanggar Kewajiban Dokter1
Pasal 216 KUHP
1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang
dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi
sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi
kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang
siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tin-
dakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2) Disamakan dengan pajabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ke-
tentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi
tugas menjalankan jabatan umum.
3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pi-
dananya dapat ditambah sepertiga.
Pasal 222 KUHP
Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan
pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 11
Page 12
Pasal 224 KUHP
Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli
atau juru bahasa, dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban yang menurut
undang-undang ia harus melakukannya:
Dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9
bulan.
Dalam perkara lain. dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan.
Pasal 522 KUHP
Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru
bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling
banyak sembilan ratus rupiah.1,2
Anamnesis
Pada anamnesis, yang perlu dokter perhatikan adalah apakah ibu yang diduga
melakukan aborsi pernah hamil atau melahirkan. Selain itu, pertanyaan lain yang
penting ditanyakan adalah kapan hari pertama mens terakhi, berapa lama siklus
menstruasinya, kapan menarche, status pernikahan, jumlah anak dan usianya, serta hal-
hal lainnya yang umumnya ditanyakan pada saat anamnesis yang berhubungan dengan
kasus dan mengarah ke diagnosis.3
Pemeriksaan Medis
Pemeriksaan fisik dan ginekologi
Keadaan umum tampak lemah atau menurun, tekanan darah menurun atau
normal, denyut nadi normal atau cepat dan kecil, suhu badan normal atau meningkat.
Perdarahan pervaginam, mungkin disertai keluarnya hasil konsepsi. Rasa mules atau
keram perut di simfisi sering disertai nyeri pinggang akibat kontraksi uterus.3
Pembesaran payudara akibat hamil yang terjadi pada ibu hamil adalah payudara
tegang, areola menjadi lebih menonjol dan daerah sektar puting hiperpigmentasi.
Hipertrofi alveoli payudara menyebabkan payudara bertambah besar dan noduler, vena
halusnya pun semakin terlihat dibawah kulit.3
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 12
Page 13
Perubahan kulit berupa strech-mark akan muncul di payudara, perut, paha, dan
pantat. Tanda ini berwarna merah muda pada waktu hamil namun mengecil keperakan
setelah melahirkan.3
Pada pemeriksaan ginekologis periksa ada atau tidak tanda akut abdomen. Jika
memungkinkan, cari sumber pendarahan, apakah dinding vagina, jaringan serviks, atau
darah mengalir dari ostium.3
a. Inspeksi vulva : perdarahan pervaginam ada atu tidak jaringan hasil konsepsi, tercium
bau busuk dari vulva.
b. Inspekulo : perdarahan dari cavum uteri, ostium uteri terbuka atau sudah tertutup, ada
atau tidak jaringan keluat dari ostium, ada atau tidak cairan atau jarigan berbau busuk
dari ostium.
c. Colok vagina : porsio masik terbuka atau tertutup, teraba atau tidak jaringan dalam
cavum uteri, besar uterus sesuai atau tidak, nyeri porsio, atau nyeri pada daerah lain.
Pada kasus abortus yang sudah lama terjadi atau abortus yang dilakukan oleh
orang tak ahli sering infeksi dengan tanda demam, nadi cepat, perdarahan, berbau,
uterus membesar dan lembek, nyeri tekan, leukositosis. Pada pemeriksaan abortus yang
baru terjadi didapati serviks terbuka, kadang dapat teraba sisa-sisa jaringan dalam
kanalis servikalis atau kavum uteri, serta uterus berukuran kecil dari seharusnya.3
Pada pemeriksaan ibu yang diduga aborsi, usaha dokter adalah mendapatkan
tanda-tanda sisa kehamilan dan menentukan cara pengguguran yang dilakukan serta
sudah berapa lama melahirkan. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan spesialis
kandungan. Pemeriksaan tes kehamilan masih bisa dilakukan beberapa hari sesudah
bayi dikeluarkan dari kandungan, dijumpai adanya colostrum pada peremasan
payudara, nyeri tekan daerah perut, kongesti labia mayor, labia minor dan serviks.
Tanda ini tak mudah diketahui pada kehamialn muda. Bila segera sesudah aborsi,
mungkin dapat ditemukan sisa plasenta dengan pemastian pemeriksaan histopatologi,
luka, peradangan, bahan-bahan tidak lazim dalam vagina, sisa bahan abortivum. Kini
dapat dilakukan pemeriksaan DNA.3
Cara pembuktian kasus abortus:
Menentukan apakah wanita tersebut hamil
Mencari tanda-tanda cara abortus provokatus yang dilakuykan dengan mencari tanda
kekerasa lokal, mencari tanda infeksi akibat alat tak steril, atau menganalisa cairan
yang ditemukan pada vagina
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 13
Page 14
Pemeriksaan laboratorium
Pemeriksaan untuk mengetahui hamil atau tidak dapat dilakukan dengan
pemeriksaan darah lengkap, trombosit, fibrinogen, test urine, pemeriksaan
pregnanediol, kadar prolaktin dalam serum, dan pemeriksaan USG.3
Pada hasil curettage juga dapat dilakukan pemeriksaan, yang sangat penting
adalah pemeriksaan darah untuk menentukan spesies dan golongan darah manusia.
Tentukan apakah darah itu darah manusia atau hewan. Bila manusia, pastikan bahwa itu
bukan darah mensturasi.3
Pemeriksaan yang dapat dilakukan:3
1. Pemeriksaan mikroskopik
Untuk melihat sel darah merah.
Untuk menetukan golongan spesies
Membedakan apakah darah wanita atau bukan dengan adanya barr body atau
drum stik.
2. Pemeriksaan kimiawi
Pemeriksaan penyaringan darah dan penentuan darah serta penentuan
spesies.
Pemeriksaan penyaringan darah. Dapat digunakan reaksi benzidin dan
fenoflatin, dan jika positif akan berwarna merah muda dan memastikan darah
manusia.
Pemeriksaan hubungan antara hasil curratage dan tersangka dapat dilakukan
dengan:4
1. Penentuan golongan darah
Dapat dilakukan dengan penetesan antiserum darah dan dilihat apakah terjadi
aglutinasi atau tidak.
2. Pemeriksaan test DNA
Merupakan tes yang sangat akurat (99,9%). Bahan sampel DNA dapat dipilih dari
jaringan apa saja yang memiliki inti, kecuali sel darah merah.
Pemeriksaan forensik
Pada korban hidup perlu diperhatikan adanya tanda-tanda kehamilan misalnya
perubahan payudara, pigmentasi, hormonal, mikroskopik, dan sebagainya. Perlu
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 14
Page 15
dibuktikan adanya usaha penghentian kehamilan, misalnya tanda kekerasan pada
genitalia interna/ eksterna, daerah perut bagian bawah.4
Pemeriksaan toksikologi dilakukan untuk mengetahui adanya obat/ zat yang dapat
mengakibatkan abortus. Perlu pula dilakukan pemeriksaan terhadap hasil usaha
penghentian kehamilan dengan kematian janin dalam rahim dan pemeriksaan
mikroskopik terhadap sisa-sisa jaringan.4
Temuan otopsi pada korban yang meninggal tergantung pada cara melakukan
abortus serta interval waktu antara tindakan abotus dan kematian.4
Abortus yang dilakukan oleh ahli yang terampil mungkin tidak meninggalkan
bekas, dan bila telah berlangsung satu hari atau lebih, maka komplikasi yang timbul atau
penyakit yang menyertainya mungkin mengaburkan tanda-tanda abortus kriminal.
Lagipula ada kemungkinan abortus dilakukan oleh wanita itu sendiri.4
Pada pemeriksaan jenasah, teare (1964) menganjurkan pembukaan abdomen sebagai
langkah pertama dalam autopsi bila ada kecurigaan akan abortus kriminalis sebagai
penyebab kematian korban.4
Pemeriksaan luar dilakukan seperti biasanya sedangkan pemedahan jenasah, bila
didapatkan cairan dalam rongga perut, atau kecurigaan lain, lakukan pemeriksaan
toksikologi. Uterus diperiksa apakah ada pembesaran, krepitasi, luka atau perforasi.
Lakuikan pula tes emboli udara pada bvena kava inferior dan jantung.4
Periksa alat-alat genitaliua interna apakah pucat, mengalami kengesti atau memar.
Uterus diiris mendatar dengan jarak anat irisan 1cm untuk mendeteksi perdarahan yang
berasal dari bawah.4
Ambil darah dari jantung (segera setelah tes emboli) untuk pemeriksaan
toksikologi. Ambil urin untuk tes kehamilan dan toksikologi dan pemeriksaan organ lain
seperti pemeriksaan autopsi biasnaya.4
Pada pemeriksaan mikroskopik meliputi adanya sel trofoblas yang merupakan
tanda kehamilan, kerusakan jaringan yang merupakan jejas/ tanda usaha penghentian
kehamilan. Ditemukan sel radang PMN menunjukkan tanda intravitalis.4
Tentukan pula umur janin/ usia kehamilan, karena sekalipun undang-undang
tidak mempermasalahkan usia kehamilan, namun penentuan usia kehamilan kadang
kala diperlukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan perkara secara keseluruhan.4
Kesimpulan
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 15
Page 16
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap darah dan jaringan yang diduga
hasil pengguguran kandungan, didapatkan hasil positif merupakan darah dan jaringan
janin, yang setelah dilakukan pemeriksaan DNA dengan hasil yang cocok dengan salah
satu dari ketiga tersangka (ibu yang menggugurkan janinnya). Selanjutnya harus bisa
dibuktikan apakah dokter yang membantu tindakan aborsi tersebut melakukannya
sesuai dengan hukum yang ada atau sesuai indikasi, atau bahkan merupakan tindakan
yang ilegal.
Rumah Sakit Universitas Kristen Krida Wacana
Jl.Arjuna Utara No.6 Jakarta 11510
PRO JUSTITIA Jakarta, 21 Desember 2013
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 16
Page 17
VISUM ET REPERTUM
NO: KF 24/VR/VIII/2013
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dokter Gian Oktavianto, dokter bagian forensik
rumah sakit UKRIDA, atas permintaan dari kepolisian Resort Jakarta Barat dalam
suratnya VeR/1/2012/LL/Res, tertanggal 18 Desember 2013, maka dengan ini
menerangkan bahwa, pada tanggal duapuluh satu desember tahun duaribu tigabelas,
pukul tiga sore Waktu Indonesia Barat, bertempat di RS UKRIDA, telah dilakukan
pemeriksaan atas darah dan jaringan yang diduga hasil pengguguran kandungan
dengan nomor registrasi 97011990.
Hasil pemeriksaan
Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil positif darah dan jaringan manusia
(janin), bukan darah menstruasi, golongan darah O, dan hasil pemeriksaan DNA cocok
dengan salah satu dari ketiga tersangka……………………………………………………………………......
Kesimpulan
Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa darah dan jaringan tersebut merupakan darah
dan jaringan janin yang diduga hasil pengguguran kandungan………………………………………
Demikian Visum et Repertum ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat
sumpah jabatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…………………….
Dokter Pemeriksa,
dr. Gian Oktavianto
Daftar Pustaka
1. Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Peraturan perundang-undangan bidang kedokteran. Jakarta: Bagian Kedokteran
Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994.
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 17
Page 18
2. Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja TD. Kode etik kedokteran Indonesia. Dalam:
Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja TD. Bioetik dan hukum kedokteran. Jakarta: Pustaka
Dwipar, 2007. H 49-51.
3. Azhari. Masalah abortus dan kesehatan reproduksi perempuan. Palembang:
Bagian Obstetri & Ginekologi FK UNSRI/RSMH. Diunduh dari:
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:uUzwQd5A2gwJ:digilib.unsri.ac.id/download/MASALAH
%2520ABORTUS%2520DAN
%2520KESEHATAN.pdf+tanda+abortus&hl=en&gl=id, 19 Januari 2011.
4. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, Mun’im TWA, Sidhi, Hertian S, et al.
Pengguguran kandungan. Dalam: Ilmu kedokteran forensik. Jakarta: Bagian
Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997. H 159-
64.
Fakultas Kedoktern Universitas Kristen Krida Wacana – Desember 2013 18