RESUME I. TAMBAHAN Apakah transaksi saham di Bursa Efek termasuk kategori judi? Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, judi didefinsikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Para ahli fikih mengkategorikan judi sebagai permainan yang sifatnya zero sum game. Misalnya, ada 4 (empat) orang bermain kartu dengan taruhan Rp 1.000. Maka dalam satu kali permainan maka akan ada satu orang pemenang dengan mendapatkan uang sebanyak Rp 3.000 dan ada tiga orang yang kalah, masing-masing kalah Rp 1.000 atau total Rp 3.000. Sato orang pemenang akan mendapat positif Rp 3.000 dan tiga orang yang kalah akan membayar/negative Rp 3.000. Positif Rp 3.000 kalau dijumlahkan dengan negative Rp 3.000 maka kan menghasilkan nilai nol (0). Pemain yang kalah jika ingin modalnya balik atau uang yang diperoleh melebihi modalnya maka dia harus bertaruh lagi (menyetor uang lagi). Itulah konsepsi dasar dari perjudian. Berbeda dengan judi, transaksi saham di bursa efek tidaklah bersifat zero sum game. Hal ini dapat
Pengertian dan penjelasan tentang pasar modal syariah yang ada di Indonesia
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RESUME
I. TAMBAHAN
Apakah transaksi saham di Bursa Efek termasuk kategori judi?
Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, judi didefinsikan sebagai
permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Para ahli
fikih mengkategorikan judi sebagai permainan yang sifatnya zero sum game.
Misalnya, ada 4 (empat) orang bermain kartu dengan taruhan Rp 1.000. Maka
dalam satu kali permainan maka akan ada satu orang pemenang dengan
mendapatkan uang sebanyak Rp 3.000 dan ada tiga orang yang kalah, masing-
masing kalah Rp 1.000 atau total Rp 3.000. Sato orang pemenang akan mendapat
positif Rp 3.000 dan tiga orang yang kalah akan membayar/negative Rp 3.000.
Positif Rp 3.000 kalau dijumlahkan dengan negative Rp 3.000 maka kan
menghasilkan nilai nol (0). Pemain yang kalah jika ingin modalnya balik atau
uang yang diperoleh melebihi modalnya maka dia harus bertaruh lagi (menyetor
uang lagi). Itulah konsepsi dasar dari perjudian.
Berbeda dengan judi, transaksi saham di bursa efek tidaklah bersifat zero
sum game. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa transaksi saham di
bursa efek adalah transaksi jual-beli. Oleh karena itu, untung atau rugi seseorang
tidak mengakibatkan untung atau rugi pihak lain (bukan merupakan zero sum
game). Misalnya seorang investor A membeli saham PT Telkom Tbk pada harga
Rp7.000. Selanjutnya, setelah beberapa saat saham tersebut dimilikinya, investor
A berniat untuk menjualnya. Terdapat dua kemungkinan potensi harga jual atas
saham PT Telkom Tbk. tersebut, yaitu bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari
harga belinya.
Pada kemungkinan pertama harga jualnya lebih tinggi dari harga belinya,
misalnya harga di pasar senilai Rp7.500, maka investor A akan memperoleh
keuntungan (capital gain) sebesar Rp500. Pada transaksi ini, keuntungan yang
diperoleh investor A dari penjualan saham tersebut bukan akibat dari kerugian
lawan transaksinya (pembeli). Pada kemungkinan kedua harga jualnya lebih
rendah dari harga belinya, misalnya diharga Rp6.500, maka investor A akan
menderita kerugian (capital loss) sebesar Rp500. Pada transaksi ini, kerugian yang
diderita investor A dari penjualan saham tersebut bukan akibat dari keuntungan
lawan transaksinya (pembeli).
Berdasarkan deskripsi kedua transaksi tersebut di atas, terlihat jelas bahwa
tidak ada transaksi yang bersifat zero sum game diantara kedua belah pihak
penjual dan pembeli pada transaksi jual-beli saham tersebut.
Apa perbedaan Sukuk, Obligasi Konvensional dan Saham?
Deskripsi Sukuk Obligasi Saham
Prinsip Dasar
Bukan merupakan
surat utang,
melainkan
kepemilikan
bersama atas suatu
aset/proyek
Surat pernyataan
utang dari issuer
Kepemilikan
saham dalam
perusahaan
Klaim
Klaim kepemilikan
didasarkan pada
aset/proyek yang
spesifik
Emiten
menyatakan
sebagai pihak
peminjam
Menyatakan
kepemilikan
terhadap
perusahaan
Penggunaan
Dana
Harus digunakan
untuk kegiatan usaha
yang tidak
bertentangan dengan
prinsip syariah
Dapat digunakan
untuk apa saja
Dapat digunakan
untuk apa saja
Jenis
Penghasilan
Imbalan, bagi hasil,
margin, capital gain
bunga/kupon,
capital gain
Dividen/capital
gain
Underlying
AssetPerlu Tidak perlu Tidak perlu
Apa perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional?
Deskripsi Reksa Dana Syariah Reksa Dana konvensional
PengelolaanDikelola sesuai prinsip
syariah
Dikelola tanpa
memperhatikan prinsip
syariah
InvestasiInvestasi hanya pada Efek
Syariah yang diperbolehkan
Investasi pada seluruh Efek
yang diperbolehkan
Mekanisme
Pembersihan
Harta
Terdapat mekanisme
pembersihan harta Non-
Halal (Cleansing)
Tidak menggunakan konsep
pembersihan harta
Tenaga
Pengelola
Profesional
Wajib dikelola oleh
profesional yang mengerti
kegiatan yang dilarang
berdasarkan prinsip syariah
- memiliki Dewan
Pengawas Syariah (DPS)
Tidak perlu profesional yang
mengerti kegiatan yang
dilarang berdasarkan prinsip
syariah dan tidak perlu
memiliki Dewan Pengawas
Syariah (DPS)
Apa yang dimaksud dengan Daftar Efek Syariah dan apa perbedaanya
dengan Jakarta Islamic Index (JII)?
Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh Bapepam dan
LK atau Pihak lain yang disetujui Bapepam dan LK. DES tersebut berisi antara
lain surat negara, sukuk korporasi, saham syariah, unit penyertaan reksa dana
syariah. Saham yang masuk DES terdiri dari saham yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia, saham Perusahaan Publik dan saham yang sudah tidak tercatat lagi di
Bursa Efek Indonesia yang memenuhi criteria saham syariah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bapepam dan LK no.II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan DES.
Sedangkan Jakarta Islamic Index merupakan indeks yang berisi 30 saham syariah
yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Saham-saham yang masuk JII dipilih dari
saham saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang masuk DES yang
ditetapkan Bapepam dan LK serta dipilih berdasarkan urutan terbesar dari rata-
rata nilai kapitalisasi dan nilai perdagangan dalam setahun.
II. TAMBAHAN
Bagi investor yang ingin berinvestasi saham dengan prisip syariah, BEI telah
memperkenalkan Jakarta Islamic Index yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli
2000. JII mengacu pada 30 saham yang sektor usahanya memenuhi prinsip
Syariah Islam. Fatwa-fatwa DSN MUI tahun 2004 tersebut mengatur prinsip-
prinsip syariah di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa suatu
sekuritas/efek di pasar modal dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah
apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-
MUI.
Ke -30 saham anggota JII tersebut dinilai memenuhi syarat yang ditetapkan
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Intinya saham-saham yang masuk ke
dalam JII-30 harus memenuhi unsur yang sama dengan indeks lainnya kecuali
unsur haram dalam pandangan MUI. Unsur haram yang disyaratkan DSN MUI
pada umumnya terkait dengan kegiatan bisnis, yaitu tidak melakukan kegiatan
bisnis yang terkait: Alkohol, Perjudian, Produksi dengan bahan baku babi,
Pornografi, Jasa Keuangan dan Asuransi konvensional. Untuk memilih saham-
saham yang layak menjadi anggota JII, dilakukan seleksi khusus.
Pertama, BEJ memilih kumpulan saham yang memiliki usaha utama yang
tidak bertentangan dengan syariah islam. Saham ini harus sudah tercatat di
BEJ lebih dari 3 bulan, kecuali jika saham itu masuk dalam kelompok 10
saham dengan kapitalisasi pasar terbesar.
Kedua, BEJ memilih saham yang memiliki rasio kewajiban terhadap
aktiva tidak melebihi 90%, berdasarkan laporan tahunan atau semesteran
terakhir.
Ketiga, mereka memilih 60 saham dari saham-saham itu yang memiliki
rata-rata kapitalisasi pasar terbesar dalam setahun terakhir.
Keempat, akan diseleksi lagi 30 saham dari saham-saham tadi yang
memiliki nilai likuiditas perdagangan reguler rata-rata paling tinggi dalam
setahun terakhir.
Jadi, bisa disimpulkan, saham-saham yang masuk kriteria JII adalah saham-
saham halal, yang operasionalnya tidak mengandung unsur ribawi dan struktur
permodalan perusahaan bukan mayoritas dari hutang. Selain halal, saham-saham
yang masuk dalam JII juga merupakan saham-saham yang paling besar
kapitalisasi pasarnya, dan paling likuid. Maka saham-saham JII ini pada umumnya
mempunyai struktur modal yang sehat dan tidak terbebani bunga hutang
berlebihan, dengan kata lain debt-to equity rasionya masih proporsional. Rasio
DER yang lebih wajar berpotensi meningkatkan keuntungan emiten dan terhindar
dari beban keuangan jangka panjang.
Seperti indeks saham lainnya, indeks JII bersifat dinamis dalam arti secara
periodik di update agar senantiasa responsif dengan pergerakan pasar dan sesuai
dengan syariah. Jika ada yang perlu diganti, setiap enam bulan - pada bulan
Januari dan Juli - BEJ akan melakukan penggantian dan mengumumkan daftar
anggota JII yang baru. Investor bisa menggunakan JII sebagai tolok ukur untuk
mengukur kinerja portofolio investasi di saham-saham syariah. Contohnya adalah
reksadana syariah. Selain itu, JII memudahkan investor yang memang hanya mau
berinvestasi di saham-saham halal. Investor ini tinggal memilih saja satu atau
beberapa saham yang jadi anggota JII itu.
III. TAMBAHAN
Umumnya di bursa saham dunia mengenal lebih dari satu indeks. Contohnya
di AS, ada S&P500, Dow Jones, Nasdaq. Sedangkan di BEI, ada Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) atau Jakarta Composite Index (JCI), Indeks LQ45,
Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Sektoral, serta Indeks Individual. Selain indeks
utama tersebut, indeks lainnya adalah Kompas-100 dan Bisnis-27.
IHSG pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983. Tapi, hari dasar
perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Kalau IHSG
merepresentasikan rata-rata dari seluruh saham di BEI, LQ45 hanya menghitung
indeks untuk 45 saham unggulan yang cukup aktif. Jakarta Islamic Index (JII)
memuat 30 saham pilihan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dewan
Syariah Nasional (DSN) MUI. Indeks sektoral sesuai namanya memuat saham
yang memiliki kesamaan bidang bisnis. Sedangkan Indeks Individual, tentu saja
satu saham saja.Kompas-100 adalah indeks dari 100 saham yang diterbitkan para
analis harian Kompas. Sedangkan Bisnis-27 adalah indeks yang dirilis harian
Bisnis Indonesia.
IV. TAMBAHAN
Instrumen / efek syariah
Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga
(efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap
setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi,
sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi atau setiap derivatif dari
efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Sifat
efek yang diperdagangkan di pasar modal biasanya berjangka waktu panjang.
Instrumen yang paling umum diperjualbelikan melalui buesa efek antara lain
saham, obligasi, rights, obligasi konversi.
Sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek
syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun
cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran
Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa. Secara
umum ketentuan penerbitan efek syariah haruslah sesuai dengan prinsip syariah di
pasar modal. Prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip
hukum islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI
yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang
telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bapepam dan LK.
Sampai saat ini, efek-efek syariah menurut fatwa DSN MUI No. 40/DSN-
MUI/X/3003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah
di bidang pasar modal mencakup, saham syariah, obligasi syariah, reksadana
syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA) syariah, dan surat
berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Belakangan,
instrumen keuangan syariah bertambah dalam fatwa DSN-MUI No. 65/DSN-
MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
dan fatwa DSN-MUI No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentan Waran Syariah pada
tanggal 6 maret 2008.
1. Saham Syariah
Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal
pada suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian si pemilik saham merupakan
perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula
kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham
dikenal dengan nama dviden. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan
laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa dividen yang dibagi dan
laba ditahan.
Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti
kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha
maupun cara pengelolaanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Dalam prinsip syariah , penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-
perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang
perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti minuman
berakohol. Penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada suatu
perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah dapat
dilakukan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah
umumnya dilakukan pada saham perusahaan privat, sedangkan akad mudharabah
umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik.
Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal syariah tidak diwujudkan
dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan
indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di Bursa
Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan 30 saham
yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional
(DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama
dengan PT Danareksa Investman Management.
Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur
(bencmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham berbasis syariah.
Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah.
Penerbitan efek syariah berbentuk saham oleh emiten atau perusahaan publik
yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya
dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Emiten yang
melakukan penerbitan efek syariah berupa saham, wajib mengikuti ketentuan
umum pengajuan pernyataan pendaftaran atau pedoman mengenai bentuk dan isi
pernyataan pendaftaran perusahaan publik serta ketentuan tentang penawaran
umum yang terkait lainnya yang diatur oleh Bapepam LK dan mengungkapkan
informasi tambahan dalam prospektus bahwa kegiatan usaha serta cara
pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar
modal.
Secara umum perusahaan yang akan menerbitkan efek syariah harus
memenuhi hal-hal berikut :
Dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara
pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar
modal.
Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad,
dan cara pengelolaan emiten atau perusahaan publik dimaksud tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
Emiten atau perusahaan publik memiliki anggota direksi dan anggota
komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangandengan prinsip-
prinsip syariah di pasar modal.
2. Obligasi Syariah (Sukuk)
Obligasi atau bonds secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari
emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga
atau janji lainya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal
jatuh tempo.
Sedangkan obligasi syariah sesuai dengan fatwa Dewan syariah Nasional No.
32 / DSN – MUI / IX / 2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang
berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi
syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang
obligasi syariah berupa nagi hasil / margin/ fee, serta membayar kembali dana
obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, pemegang obligasi syariah
akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam
bentuk bagi hasil / margin/ fee.
Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan
pokok, antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai
pengganti bunga, adanya suatu tansaksi pedukung (underlying transaction) berupa
sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau
perjanjian anatara para pohak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini
aman dan terbatas dari riba, gharar, dan maysir.
Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang
bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahan atau tidak
terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset
proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.
Ditinjau dari segi jenis akadnya, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah
mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, istishna. Disamping itu, ada
juga obligasi syariah mudharabah konversi. Sedangkan ditinjau dari institusi
yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah terbagi dua, yaitu
obligasi korporasi (perusahaan) dan obligasi negara (SBSN).
Bebagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah
mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organisation for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun
2008 tentang SBSN antara lain :
Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau
akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual
atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan
harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
aset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi Ijarah Muntahiya bittamlik (sale
and lease back) dan Ijarah Headlease and sublease.
Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian
atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain
menyediakan tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan
dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang
timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian
atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan
modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada,
atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul
ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing
pihak.
Sukuk Istisna, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad
istisna diantara para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu
proyek/barang. Adapun harga, waktu pembayaran, dan spesifikasi barang/proyek
ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.
Disamping itu, ada juga obligasi syariah mudharabah konversi. Sedangkan
ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah
terbagi dua, yaitu obligasi korporasi (perusahaan) dan obligasi negara (SBSN).
2.1. Sukuk Korporasi
Sukuk korporasi merupakan jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh
suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Dalam penerbitan sukuk
korporasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu :
Obligor, adalah emiten yang betanggung jawab atas pembayaran imbalan
dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan samapai dengan sukuk jatuh tempo.
Wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor.
Investor, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin,
dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.
2.2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Surat berharga syariah negara atau sering juga disebut sukuk negara, adalah
surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti
atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing.
SBSN memiliki karakteristik :
Sebagai bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat;
pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang
digunakan.
Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir
Penerbitannya melalui wali amanat berupa special purpose vehicle (SPV)
Memerlukan underlying asset. Aset yang menjadi objek perjanjian harus
memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud. Fungsi
underlyin asset adalah untuk menghindari riba, sebagai prasyarat untuk dapat
diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder, dan akan menentukan jenis struktur
sukuk.
Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah.
Sukuk negara diterbitkan dengan tujuan :
Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
Mendorong pengembangan pasar modal syariah.
Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah.
Diversifikasi basis investor.
Mengembangkan alternatif instrumen investasi.
Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara.
Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjangkau oelh sistem
keuangan konvensional.
3. Reksa Dana Syariah
Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan
prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik
harta (shohibul mal) dengan manager investasi, begitu pula pengelolaan dana
investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shohibul mal,
maupun antara manajer investasi sebagai wakil shohibul mal dengan pengguna
investasi.
Disamping investasi secara mandiri atau secara langsung, investor juga dapat
meminta pihak lain yang dipercaya dan dipandang lebih memiliki kemampuan
untuk mengelola investasi. Sehingga timbul kebutuhan akan manajer investasi
yang memahami investasi secara syariah dan kebutuhan akan reksa dana syariah.
Manajer investasi, dengan akad wakalah akan menjadi wakil dari investor untuk
kepentingan dan atas nama investor. Sedangkan reksa dana syariah akan
bertindak dalam akad mudharabah sebagai mudharib yang mengelola dana milik
bersama dari pemilik dana. Sebagai bukti penyertaan pemilik dana akan
mendapat unit penyertaan dari reksa dana syariah.
Tetapi reksa dana syariah sebenarnya tidak bertindak sebagai mudharib murni
karena reksa dana syariah akan menempatkan kembali dana ke dalam kegiatan
emiten melalui pembelian efek syariah. Dalam hal ini, reksa dana syariah
berperan sebagai mudharib dan emiten berperan sebagai mudharib. Oleh karena
itu hubungan ini disebut sebagai ikatan mudharabah bertingkat.
Dalam kedua situasi tersebut manajer investasi akan memberikan jasa secara
langsung atau tidak langsung kepada investor yang ingin melakukan investasi
mengikuti prinsisp syariah. Oleh karena itu disamping memahami investasi
mengikuti prinsip syariah, manajer investasi juga harus mampu melakukan
kegiatan pengelolaan yang sesuai syariah.
4. Efek Beragun Aset Syariah
Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi
kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan
yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari,
jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang
dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset
keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Hak Memesan Efek Terlebuh Dahulu (Rights Issue)
Fatwa DSN-MUI No : 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal
syariah tidak hanya berhenti pada istrumen efek yang bernama saham saja, tetapi
juga pada produk derivatifnya. Produk terunan saham (derivatif) yang dinilai
sesuai dengan kriteria DSN adalah produk rights (HMETD). Produk yang bersifat
hak dan melekat dengan produk induknya itu menjadi produk investasi yang
sudah memenuhi criteria DSN.
Mekanisme HMETD ini dipandang lebih menguntungkan dibandingkan harus
meminjam ke bank karena dana yang diperoleh lebih murah, tak ada biaya
tambahan, provisi, dan maslah administrasi bank lainnya, karena dana dipasok
oleh pemegang sahamnya sendiri.
Mekanisme rights bersifat opsional dimana rights merupakan hak untuk
membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Rights ini
diberikan kepada pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan
tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat second offering.
6. Warran Syariah
Fatwa DSN-MUI Nomer : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang warran syariah
pada tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal
tidak hanya berhenti pada instrument efek yang bernama saham saja, tetapi juga
pada produk derivatifnya. Produk turunan saham (derivatif) yang dinilai sesuai
dengan criteria DSN adalah juga warran. Berdasarkan fatwa pengalihan saham
dengan imbalan, seorang pemegang saham dibolehkan untuk mengalihkan
kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan.
Mekanisme warran bersifat opsional dimana warran merupakan hak untuk
membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan dengan waktu yang telah
ditetapkan pula. Misalkan warran saham ABU jatuh tempo pada Agustus 2011
dengan exercise price Rp 5.000, artinya jika investor memilki wararan saham
ABU, maka dia berhak untuk membeli satu saham ABU itu pada bulan Agustus
2011 pada harga Rp 5.000. Warran sebelum jatuh tempo bisa diperdagangkan.
Dan hasil penjualannya warran tersebut merupakan keuntungan bagi investor yang
memilikinya.
RESUME PART II
Pasar Modal Syariah
PENDAHULUAN
Salah satu ciri negara berkembang adalah tingkat tabungan masyarakat
yang masih rendah, sehingga dana untuk investasi menjadi tidak mencukupi.
Untuk menngatasi kelangkaan dana tersebut, banyak negara berkembang yang
terlibat dengan pinjaman luar negeri. Yang perlu diperhatikan dalam era
pembangunan seperti ini adalah mengusahakan efektifitas pengarahan dana
masyarakat ke sektor – sektor yang produktif. Dalam hal ini lembaga keuangan
perbankan maupun non-perbankan perlu dituntut bekerja lebih keras untuk
meningkatkan penarikan dana masyarakat.
Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk
mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar
modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka
panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor – sektor produktif. Apabila
pengerahan dana masyarakat melalui lembaga - lembaga keuangan maupun pasar
modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang
bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi. Dalam usaha
peningkatan modal perusahaan dengan menarik dana dari luar perusahaan akan
selalu memperhatikan masalah jumlah dana dan jangka waktu untuk
memperolehnya. Di samping itu, jenis dana yang akan ditarik juga tidak kalah
pentingnya untuk dipertimbangkan. Apakah yang ditarik itu pinjaman atau modal
sendiri, akan tergantung pada posisi keuangan perusahaan yang telah ada. Dengan
demikian, bank tidak akan selalu dapat memenuhi kredit bagi perusahaan yang
bersangkutan karena keterbatasan leverage. Umumnya, perbankan
mengalokasikan kreditnya sebagai modal kerja (jangka pendek) karena mereka