PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN KARAS KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2014 NASKAH PUBLIKASI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Oleh : WINDA DIANA NIM : 100565201292 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PNPM
MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN KARAS
KECAMATAN GALANG KOTA BATAM
TAHUN 2014
NASKAH PUBLIKASI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji
Oleh :
WINDA DIANA
NIM : 100565201292
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
ABSTRAK
PNPM Mandiri adalah program penanggulangan kemiskinan terutama
yang berbasis pemberdayaan. Dengan demikian PNPM Mandiri adalah
program penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan
masyarakat, progran ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia
miskin yang berada diwilayah pendesaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat
dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karas Kecamatan
Galang Kota Batam Tahun 2014. Peneliti menggunakan jenis penelitian
diskriftif kualitatif penelitian ini menggunakan latar alamiah, dengan maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
metode yang ada. Informan dalam penelitian ini berjumlah 27 orang terdiri dari
1 Lurah, 1 orang ketua badan keswadayaan masyarakat (BKM), dan 25
masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat didalam
program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karas Tahun 2014 belum
berhasil karena masih banyak pembangunan yang tidak memuaskan masih
banyak pihak-pihak yang mengambil keuntungan, masih banyak pelaksanaan
dibuat asal-asalan dan anggaran PNPM Mandiri Perkotaan yang jumlahnya
terbatas sehingga belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan di
Kelurahan Karas.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan saran untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM Mandiri Perkotaan
di perlukan peran stakeholder yang terkait terutama mengajak masyarakat
untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan. Hal ini akan membuat
masyarakat lebih paham akan tujuan dan sasaran dari program PNPM Mandiri
Perkotaan.
Kata Kunci :Partisipasi, Masyarakat, PNPM
ABSTRACT
PNPM Mandiri is poverty reduction programs mainly based
empowerment . Thus PNPM Mandiri is poverty reduction programs primarily
based community empowerment , this program as centralize the activities for
the Indonesian people in rural poor who are in the territory.
The purpose of this study was to determine the people's participation in
PNPM Urban program in Sub Karas Galang sub district of Batam Year 2014.
Researchers use qualitative research type diskriftif this study using the natural
background , with the intention of interpreting phenomena and done by
involving the existing methods . Informants in this study amounted to 27 people
consisting of 1 Lurah, 1 head of community self-supporting body ( BKM ) , and
25 people who participated in the activities of PNPM Urban.
The results showed that community participation in nature PNPM
Mandiri Urban Village Karas 2014 have not been successful because there are
still a lot of development that did not satisfy many parties who take advantage ,
there are still a lot of execution made carelessly and budget PNPM Urban a
limited number so not optimal in tackling poverty in Sub Karas.
Based on the research that I did any suggestions to improve poor
people's participation in PNPM Urban in need role relevant stakeholders
particularly invites the public to attend the meetings are held. This will make
people more aware of the goals and objectives of the program PNPM Urban .
Keywords : Participation , Community , PNPM
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI
ABSTRAK………………………………………………………………. i
ABSTRACK .............................................................................................. ii
Partisipasi Masyarakat Dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan
Di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 6
C. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian ................................................. 6
D. Konsep Opersional ........................................................................ 6
E. Metodologi Penelitian ................................................................... 8
1. Jenis Penelitian .......................................................................... 8
2. Lokasi Penelitian ....................................................................... 8
3. Jenis Dan Sumber Data ............................................................. 9
4. Informan Penelitian .................................................................. 11
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data ......................................... 12
6. Teknik Analisa Data .................................................................. 13
F. Landasan Teori .............................................................................. 13
G.Gambaran Umum Dan Tata Cara Pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan Dikelurahan Karas ........................................................ 22
H. Hasil Penelitian Dan Pembahasan ................................................ 24
I. Penutup ........................................................................................... 37
DAFTAR PUSTAKA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM PNPM MANDIRI PERKOTAAN
DIKELURAHAN KARAS KECAMATAN
GALANG KOTA BATAM TAHUN 2014
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Didalam Otonomi daerah tidak hanya
semata berbicara tentang pengurangan sentralisasi
di tangan pemerintah pusat, perbaikan pelayanan
publik maupun penciptaan efesiensi, dan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Semangat otonomi daerah juga
mendorong tumbuhnya demokrasi lokal dan
pemberdayaan masyarakat. Banyak pihak yakin
bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan roh
dalam otonomi daerah.
PNPM mandiri adalah Program
Penanggulangan kemiskinan terutama yang
berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan
demikian PNPM Mandiri adalah program
penanggulangan kemiskinan terutama yang
berbasis pemberdayaan masyarakat, program ini
memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia
miskin yang berada diwilayah pendesaan.
Sedangkan PNPM Mandiri Perkotaan adalah
program nasional dengan cakupan wilayah kerja
yang sangat luas diseluruh wilayah Indonesia.
Kelurahan Karas terdiri dari 6 rukun warga
(RW) dan 14 rukun tetangga (RT) dengan jumlah
kepala keluarga (KK) sebanyak 754 KK dan 421
KK diantaranya adalah warga dalam kategori
miskin. Kemiskinan merupakan faktor utama yang
ada di Kelurahan Karas,Total jumlah jiwa
penduduk Kelurahan Karas berjumlah 2000 lebih
jiwa. Kelurahan karas merupakan salah satu
Kelurahan yang melaksanakan program PNPM
Mandiri Perkotaan pada tahun 2008 sampai
dengan penelitian ini dilakukan. Dana sharing
APBD selalu disediakan setiap tahunnya untuk
kegiatan PNPM. Pada tahun 2014, alokasi dana
PNPM sebesarRp. 400.000.000,-.
Disini dapat dilihat bahwa banyaknya
masyarakat miskin yang berada di Kelurahan
Karass ehingga banyak masyarakat tidak
berpartisipasi dalam program PNPM-MP ini,
karena masyarakat hanya sibuk bekerja untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi saja, tanpa
memikirkan pembangunan yang ada di
wilayahnya. Tidak hanya itu, banyak faktor lain
yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Karas
tidak berpartisipasi salah satunya adalah banyak
masyarakat berpikir bahwa di Kelurahan Karas ini
program PNPM-MP sendiri sudah dilaksanakan
oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan
pribadi, tenaga yang sudah dibayar, sangat terlihat
jelas bahwa pengetahuan masyarakat terhadap
PNPM-MP itu sendiri masih belum optimal.
Proses pelaksanaan program PNPM
mandiri perkotaan yang semula bernama P2KP
melibatkan berbagai pihak, antara lain fasilitator,
aparat pemda dan masyarakat, pada tahap awal
pelaksanaan dilakukan upaya memasyarakatkan
program ke masyarakat, dilakukan penyebaran
informasi melalui media seperti poster dan folder
serta informasi langsung yang dapat diberikan
oleh fasilitator kelurahan. Dengan upaya ini
diharapkan masyarakat kelurahan yang
bersangkutan dapat mengetahui dan memahami
berbagai persyaratan menjadi peserta.
Tujuan dari penyebarluasaan informasi
ditahap awal program adalah agar masyarakat
mendapatkan informasi yang jelas, benar dan tepat
mengenai tujuan dan sasaran program sehingga
dapat memahami dan mampu melaksanakan
program dengan penuh tanggung jawab serta
untuk menanamkan pengertian dan kesadaran
kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik
dalam perencanaan, pelaksanaan maupun
pemeliharaan kegiatan.
Setelah itu mencampaikan materi
gambaran umum program, proses pembentukan
kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan jenis
kegiatan yang akan dilakukan oleh KSM beserta
kemudahan dan kesulitan yang dihadapi oleh
setiap jenis kegiatan. Untuk menyampaikan
informasi kepada masyarakat langkah pertama
yang dilakukan oleh koordinator wilayah dan
fasilitator kelurahan adalah melakukan sosialisasi
program pada tingkat kecamatan. Sosialisasi ini
diikuti oleh wakil dari setiap kelurahan yang
terdiri dari tokoh masyarakat dan aparat
kelurahan.
Setelah pertemuan ditingkat kecamatan
dilakukan tindak lanjut dengan pertemuan wakil-
wakil setiap RW dimasing-masing kelurahan,
aparat kelurahan mengundang para tokoh
masyarakat, pengurus RT/RW, kader masyarakat,
kader PKK untuk mendapatkan informasi lebih
mengenai P2KP di kelurahan Karas dikenal
dengan rembuk warga tahunan.
Partisipasi masyarakat Kelurahan Karas
dalam pembangunan masih rendah, dikarenakan
masyarakat hanya sibuk mencari kebutuhan
ekonominya sehingga mereka tidak mau ikut
berpartisipasi dalam program-program yang ada di
tempat tinggal mereka, serta kurangnya kesadaran
dari RT/RW setempat maupun kemampuan untuk
berpartisipasi dari masyarakat itu sendiri,
disamping itu lemahnya pelaku-pelaku PNPM
Mandiri Perkotaan mengungah serta
mengairahkan tumbuhnya partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri di Kelurahan Karas ini disebabkan oleh
banyak hal baik itu di internal maupun eksternal,
didalam internal yang mempengaruhi partisipasi
masyarakat adalah umur, status warga
dikelurahan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan
dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal yang
mempengaruhi pemerintah daerah, pengurus
kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan
fasilator.
Selain permasalahan umum diatas,
beberapa fenomena mengenai partisipasi
masyarakat dalam program PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang
Kota Batam tahun 2014, penulis temui meliputi:
1. Masyarakat yang terlibat dalam program PNPM
Mandiri Perkotaan ini kebanyakan hanya laki-
laki sedangkan pihak perempuannya tidak ada.
Sedangkan diaturan PNPM Mandiri Perkotaan
keterlibatan perempuan juga dibutuhkan
sebanyak 30%.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak terlibat
terhadap segala kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan seperti dalam pelaksaannya
masyarakat yang ikut serta dalam membangun
kegiatan PNPM-MP beberapa orang saja dan
itu pun yang melaksanakannya masyarakat-
masyarakat yang dipilih dari KSM saja tidak
hanya itu, masih banyak masyarakat tidak
memberikan lahan untuk dihibahkan dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam
pemanfaatan dan pemeliharaan program yang
sudah terlaksana, pada kenyataanya sisa dana
10% dari program yang sudah terlaksana
tersebut tidak dipergunakan untuk pemanfaatan
dan pemeliharaan pembangunan yang dipegang
oleh KSM. Masih banyak pembangunan yang
belum mencapai targetnya sudah rusak dan
tidak terpelihara.
Dari kesimpulan diatas dapat peneliti
simpulkan, bahwa partisipasi masyarakat dalam
program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Karas Kecamatan Galang Kota Batam masih
lemah ini dapat dilihat banyaknya masyarakat
yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan,
pemeliharaan dan perawatan infrastrukur yang
seharusnya menjadi tanggung jawab bersama
terabaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai,
banyaknya masyarakat yang mengangap masa
bodoh dalam kegiatan pembangunan tersebut.
Jika dalam program PNPM Mandiri
Perkotaan lebih menekankan pada keterlibatan
atau partisipasi masyarakat terutama masyarakat
miskin, baik itu didalam perencanaan,
pelaksanaan dan pemeliharaan tentunya
permasalahan yang diatas tidak perlu terjadi. Oleh
karena itu peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian di Kelurahan Karas.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti
tertarik melakukan penelitian dengan judul:
“Partisipasi Masyarakat Dalam Program
PNPM Mandiri Perkotaan Di Kelurahan
Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun
2014”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian pada latar
belakang tersebut diatas maka dapat
dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai
berikut, bagaimana partisipasi masyarakat
dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota
Batam tahun 2014 ?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui partisipasi masyarakat
dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota
Batam Tahun 2014
2. Kegunaan Penelitian
a. Dari Aspek Akademis, penelitian ini
dapat mengkaji secara lebih mendalam
tentang partisipasi masyarakat dalam
program PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Karas Kecamatan Galang
Kota Batam tahun 2014.
b. Dari Aspek Praktis, hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna sebagai
informasi bagi masyarakat tentang
pentingnya partisipasi masyarakat dalam
program PNPM Mandiri Perkotaan, dan
sebagai bahan masukan bagi penelitian
lain dalam melakukan penelitian yang
sama.
D. Konsep Operasional
Guna mempermudah dalam memahami
masalah penelitian ini perlu diberi acuan yang
bertujuan untuk menentukan kesatuan arah yang
berkaitan dengan konsep yang digunakan,
dipandang perlu mengoprasionalkan konsep dasar
yang digunakan untuk menghindari terjadinya
salah penafsiran. Partisipasi masyarakat yang
dimaksudkan penelitian ini adalah partisipasi
masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah keikutsertaan masyarakat terhadap program
PNPM Mandiri Perkotaan secara aktif yang
berarti pembangunan, yaitu dari, oleh dan untuk
masyarakat, yakni masyarakat berpartisipasi
dalam tahapan pembangunan secara emansipatif.
Berdasarakan konsep diatas yang menjadi aspek
dasar yang digunakan untuk mengukur
permasalahan penelitian ini ialah menggunakan
teori Josef Riwu Kaho (2010 : 120) bahwa
partisipasi masyarakat dapat dilihat dari :
1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan,
setiap proses keputusan, terutama dalam
kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati
tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi
masyarakat pada tahap ini sangat mendasar
sekali karena keputusan yang diambil
menyangkut nasib mereka secara keseluruhan.
Dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota
Batam, ini dapat dilihat dari indikator :
a. Masyarakat mengikuti rapat PNPM Mandiri
Perkotaan
b. Masyarakat menyampaikan aspirasi melalui
usulan berupa kegiatan
c. Masyarakat merencanakan program
Pembangunan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, yakni partisipasi
kelanjutan dari tahap pertama diatas. Partisipasi
dalam pembangunan ini dapat dilakukan
melalui keikutsertaan masyarakat dalam
memberikan kontribusi guna menunjang
pelaksanaan pembangunan yang berwujud
tenaga, uang, barang material, ataupun
informasi yang berguna bagi pelaksanaan
pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam
tahap pelaksanaan ini dapat dilihat dari
indikator :
a. Masyarakat ikut bekerja langsung dalam
kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
b. Masyarakat memberikan swadaya berupa
tenaga, pikiran, ataupun materi dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi
menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi
yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat
sosialnya dan manfaat pribadi. Partisipasi
masyarakat dalam memanfaatkan hasil
pembangunan di Kelurahan Karas Kecamatan
Galang Kota Batam ini, dapat dilihat dari
indikator :
a. Masyarakat memanfaatkan pembangunan
yang telah dilaksanakan PNPM Mandiri
Perkotaan
b. Masyarakat merawat pembangunan yang
telah dilaksanakan oleh PNPM Mandiri
Perkotaan
4. Partisipasi dalam evaluasi, setiap
penyelenggaraan apa pun dalam kehidupan
bersama, hanya dapat berhasil apabila dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk
mengetahui itu, sudah sepantasnya masyarakat
diberi kesempatan menilai hasil yang telah
dicapai. Dalam partisipasi tahap ini dapat
dilihat dari indikator :
a. Masyarakat menilai pembangunan yang telah
dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian dikriptif
kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan
latar alamiah, dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan
jalan melibatkan metode yang ada ( Prof. Dr.
Lexy. Moleong, 2001: 5).
Maryaeni (2005:3) menjelaskan bahwa
pendekatan kualitatif sebagai medan penemuan
pemahaman merupakan kegiatan yang tersusun
atas sejumlah wawasan, disiplin, maupun
wawasan filosofis sejalan dengan kompleksi
pokok permasalahan yang digarap. Dari
paparan diatas, maka dapat peneliti pahami
bahwa penelitian yang mengkaji masalah sosial
budaya cenderung menggunakan metode
penelitian kualitaif sebab permasalahan yang
bersifat alamiyah sebab data-data kualitatif
bersifat deskriftif.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Kelurahan
Karas Kecamatan Galang Kota Batam.
Penelitian ini dilakukan di tempat ini karena
menurut penulis merupakan tempat yang
tingkat partisipasi masyarakatnya masih perlu
diperhatikan. Alasan penulis memilih lokasi
penelitian di Kelurahan Karas Kecamatan
Galang Kota Batam karena merupakan salah
satu wilayah yang melakukan program PNPM
Mandiri Perkotaan sejak Tahun 2008 sampai
sekarang. Untuk itu partisipasi masyarakat
dalam program PNPM ini sangat diperlukan
guna menunjang keberhasilan program
pembangunan.
3. Jenis Data
Sumber data yang menjadi bahan dalam
penelitian ini adalah :
a) Sumber Data Primer
Merupakan sumber data yang
diperoleh secara langsung dari sumber
asli. Dalam halnya penelitian ini sumber
data primer adalah Lurah, Ketua BKM
dan masyarakat Kelurahan Karas yang
menjadi informan. Data ini berupa opini
subjek (orang) secara individual atau
kelompok, hasil observasi terhadap objek
(kejadian atau kegiatan).
Lofland dalam Moleong (2011:157)
menyatakan bahwa “sumber data utama
dalam penelitian kualitatif adalah kata-
kata atau tindakan, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain. Kata-kata atau tindakan orang-orang
yang diamati atau diwawancarai
merupakan sumber data utama. Sumber
data utama dicatat melalui catatan utama
atau melalui rekaman atau foto”.
Pencatatan sumber data utama
melalui wawancara atau pengamatan
merupakan hasil gabungan dari kegiatan
melihat, mendengar dan bertanya. Pada
penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini
dilakukan secara sadar, terarah dan
senantiasa bertujuan memperoleh suatu
informasi yang diperlukan.
b) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari sumber kedua atau sumber
sekunder dari data yang kita butuhkan
yang digunakan untuk menjelaskan data
primer. Sumber data sekunder diharapkan
dapat berperan membantu mengungkap
data yang diharapkan. Data sekunder ini
dapat diperoleh dari catatan ataupun
tulisan-tulisan yang berkaitan dengan
objek atau permasalahan yang diteliti
seperti buku-buku literature, jurnal, dan
arsip-arsip yang ada diperpustakaan-
perpustakaan maupun dikearsipan
Kelurahan Karas.
4. Informan Penelitian
Narasumber dalam hal ini yaitu orang
yang bisa memberikan informasi lisan tentang
sesuatu yang ingin kita ketahui. Seorang
informan bisa saja menyembunyikan informasi
penting yang dimiliki, oleh karena penelitian
harus pandai-pandai mengali data dengan cara
membangun kepercayaan, keakraban dan kerja
sama dengan subjek yang diteliti disamping
tetap kritis dan analitis peneliti harus mengenal
lebih dalam informasinya, dan memilih
informan yang benar-benar bisa diharapkan
memberikan informasi yang akurat.
Informan menempati kedudukan yang
sangat penting didalam penelitian kualitatif.
Sesuai dengan namanya, informan adalah
sumber informasi bagi peneliti. Seseorang yang
membuat laporan tanpa informan sama saja
dengan membuat tulisan fiksi seperti cerpen
atau novel, atau maksimal kalau pun membuat
laporan faktual, sebenarnya hanya sedang
membuat tentang dirinya sendiri.
Pada penelitian kualitatif, subjek
penelitian disebut dengan istilah informan,
yaitu orang memberi informasi tentang data
yang diinginkan peneliti berkaitan dengan
penelitian yang dilaksanakan. Dalam
menentukan informan sebagai subjek
penelitian, peneliti menggunakan teknik
proposive sampling atau dengan kata lain
berdasarkan pada kriteria populasi penelitian
(Sembiring, 2012:12). Tehnik proposive
sampling yaitu cara penentuan informan secara
sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan
tertentu.
Berdasarkan teori diatas maka informan
dalam penelitian ini terdiri dari informan utama
atau kunci dan informan triangulan. Dalam hal
ini yang menjadi informan utama adalah Lurah,
koordinator BKM, dan yang menjadi informan
triangulan adalah masyarakat Kelurahan Karas
yang berpartisipasi dalam program PNPM
Mandiri Perkotaan. Informan tersebut dipilih
penulis, karena semua informan tersebut
memiliki kriteria yang sama yaitu berdomisili
cukup lama atau 5 tahun keatas tinggal di
Kelurahan Karas, Usia diatas 20 Tahun keatas
dan bersedia diwawancarai.
1. Lurah
2. Ketua BKM (Badan Keswadayaan
Masyarakat)
3. Masyarakat yang Ikut Berpartisipasi
Dalam Kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Teknik dan alat pengumpulan data dalam
penelitian ini ialah menggunakan:
a. Wawancara (interview) digunakan untuk
pengumpulan data dan informasi melalui
wawancara langsung dengan responden.
Sedangkan menurut kamus besar bahasa
Indonesia wawancara adalah suatu cara
mengumpulkan data dengan cara
mengajukan pertanyaan langsung kepada
seorang informan atau autoritas atau
seorang ahli yang berwenang dalam suatu
masalah.
b. Observasi menurut Nawawi dan martini
(1991), observasi adalah pengamatan dan
pencatatan secara sistematik terhadap
unsur-unsur yang tampak dalam suatu
gejala atau gejala-gejala dalam objek
penelitian.
c. Studi Dokumen, pengumpulan data
dengan meminta data-data tertulis kepada
pihak perusahaan yang menjadi objek
penelitian, sebagai bahan untuk
melengkapi penyusunan skripsi
d. Studi Pustaka, merupakan pengumpulan
data dengan melakukan bedah pustaka
untuk mengambil data teoritis yang
digunakan untuk membangun landasan
teori yang kuat mendukung analisis yang
dipakai. Teknik ini dilakukan dengan
mempelajari literature-literatur, catatan-
catatan kuliah dan dokumen yang ada dan
relevan dengan masalah yang diteliti.
6. Teknik Analisa Data
Dalam penulisan ini peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif
diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau
proses penjaringan data atau informasi yang
bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah
dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan
tertentu pada objeknya. Metode deskriftif
adalah yang digambarkan dengan kata-kata
kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut
kategori untuk memperoleh kesimpulan
(Arikunto, 2002:213).
Alasan peneliti menggunakan pendekatan
ini peneliti langsung turun kelapangan karena
dapat melihat dan mengamati sesuai dengan
kenyataannya. Dengan demikian peneliti
langsung mengamati bagaimana partisipasi
masyarakat dalam program PNPM Mandiri di
Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota
Batam tahun 2014.
F. Landasan Teori
a. Partisipasi Masyarakat
Kajian ilmu pemerintahan memusatkan
perhatiannya kepada gerak masyarakat yang
berkaitan dengan pemerintahan, sejalan dengan
pendapat Djopari dkk (2008:2-12)
menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan
mempelajari segala macam usaha pemerintah
dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran
dan kebahagiaan masyarakat.
Partisipasi masyarakat menurut Isbani
(www.academia.edu), adalah keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengindentifikasian
masalah dan potensi yang ada dimasyarakat,
pemilihan dan pengambilan keputusan tentang
alternatif solusi untuk menangani masalah,
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan
keterlebitan masyarakat dalam proses
mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Menurut Uphoff, dkk, dalam Zulkarnain
Nasution (2009:16), pengertian partisipasi
merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan
keterlibatan beberapa orang dengan jumlah
signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup
mereka. Kemudian Uphoff dkk, ada 3 (tiga)
dimensi partisipasi, antara lain:
1. Jenis partisipasi apa yang dipertimbangkan
Untuk jenis partisipasi ada 4 (empat)
yaitu partisipasi dalam pengambilan
keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan,
partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan
partisipasi dalam penilaian.
2. Siapa yang berpartisipasi didalamnya
Dalam hal ini ada 4 (empat) tipe umum
partisipan, yang karekteristiknya
membutuhkan perhatian khusus, yang
sasarannya dapat dibedakan menjadi
penduduk lokal (termasuk dalam kategori
besar dan heterogen), pemimpin
lokal/daerah, termasuk para pemimpin
informal, para ketua perkumpulan, aparat
pemerintah dan orang di luar (warga luar).
3. Bagaimana partisipasi itu terjadi
Sedangkan partisipasi menurut Ach
Wazir Ws (https://plus. google.com),
partisipasi ialah keterlibatan seseorang
secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam
situasi tertentu. Dengan pegertian itu,
seseorang bisa berpartisipasi bila ia
menemukan dirinya dengan atau dalam
kelompok, melalui berbagai proses berbagi
dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi,
perasaan, kestiaan, kepatuhan dan tanggung
jawab bersama.
Menurut Madrie dalam Ariyani
(2007:58) partisipasi dapat dibedakan
menjadi beberapa jenis, yaitu :
1. Partisipasi dalam menerima hasil-hasil
pembangunan :
a. Mau menerima, bersikap menyetujui
hasil-hasil pembangunan yang ada
b. Mau memelihara, menghargai
pembangunan yang ada
c. Mau memanfaatkan dan mengisi
kesempatan pada hasil pembangunan
2. Partisipasi dalam memikul beban
pembangunan :
a. Ikut menyumbang tenaga
b. Ikut menyumbang uang, bahan, serta
pasilitas lainnya
c. Ikut menyumbang pemikiran, gagasan
dan keterampilan
d. Ikut menyumbang waktu, tanah dan
lain sebagainya.
Partisipasi masyarakat menjadi hal yang
sangat penting dalam mencapai keberhasilan
dan keberlanjutan program pembangunan.
Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang
ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu
kegiatan secara sadar. Jnabrabota
Bhattacharyya dalam Ndraha, (1990)
mengartikan partisipasi sebagai pengambilan
bagian dalam kegiatan bersama kegagalan
dalam mencapai hasil dari program
pembangunan tidak mencapai sasaran karena
kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini
terjadi karena beberapa sebab antara lain : (
Karatasamita, 1997)
1. Pembangunan hanya menguntungkan
segolongan kecil masyarakat dan tidak
menguntungkan rakyat banyak
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan
menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat
kurang memahami maksud itu
3. Pembangunan dimaksudkan untuk
menguntungkan rakyat dan rakyat
memahaminya, tetapi cara pelaksanaanya
tidak sesuai dengan pemahaman mereka
4. Pembangunan dipahami akan
menguntungkan rakyat tetapi sejak semula
rakyat tidak diikutsertakan.
Keikutsertaan masyarakat adalah sangat
penting didalam keseluruhan proses
pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam
program pemberdayaan selayaknya mencakup
keseluruhan proses mulai dari awal sampai
tahap akhir.
Menurut Rasyid (1997:48), menyatakan
bahwa pada dasarnya fungsi organisasi
pemerintahan itu dibagi dalam 3 hal, yaitu:
1. Fungsi Pemberdayaan yang akan
mendorong kemandirian masyarakat
2. Fungsi Pembangunan yang ditunjukan
untuk menciptakan kemakmuran dalam
masyarakat.
3. Fungsi Pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat akan berpartisipasi dalam
pembangunan bila mereka mengetahui tentang
manfaat dan tujuan pembangunan. Sejalan
dengan pendapat Kusnaedi (1998:48)
menyebutkan ada 6 (enam) cara untuk
membangkitkan partisipasi melalui upaya-
upaya sebagai berikut:
1. Menggunakan prinsip pertukaran dasar,
yaitu melalui pendekatan timbal balik
manfaat yang diterima langsung oleh
masyarakat.
2. Memberikan bimbingan dan kepercayaan
kepada masyarakat melalui lembaga
kemasyarakatan dengan memperhatikan
kondisi sosial sehingga motivasi
masyarakat semakin kuat untuk
berpartisipasi.
3. Kegiatan pembangunan harus bersifat dan
berfungsi sebagai stimulan yang mampu
meningkatkan partisipasi dan swadaya
masyarakat untuk melibatkan diri dalam
proses pembangunan.
4. Rancangan pembangunan harus
sederhana dan mudah dipahami oleh
masyarakat untuk melibatkan diri.
5. Menyelaraskan program-program
pembangunan dengan aspirasi yang
berkembang di masyarakat.
6. Melibatkan masyarakat dalam membuat
suatu rencana dan keputusan.
Menurut Josef Riwu kaho (2010:120),
keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah
tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif
anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah,
baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai
individu, merupakan bagian integral yang
sangat penting bagi pemerintahan daerah,
karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi
daerah ditunjukan guna mewujudkan
masyarakat yang sejahtera di Daerah yang
bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak
saja ditangan Kepala Daerah, DPRD, dan
aparat pelaksananya, tapi juga ditangan
masyarakat daerah tersebut.
Prinsip yang menjadi landasan
penyelenggaraan pemerintahan Indonesia
seperti yang secara jelas tercermin dalam pasal
1 ayat (2) UUD 45. Dan karena daerah
merupakan bagian integral yang tak
terpisahkan dari sistem politik nasional, maka
dengan sendirinya penyelenggaraan pemerintah
daerah harus juga dilandasi oleh prinsip diatas.
Ataupun dengan perkataan lain, partisipasi
masyarakat merupakan bagian inherent dalam
setiap penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam
rangka pembangunan bangsa yang meliputi
segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat
memainkan peranan penting, bahkan Bintoro
Tjokroamidjojo menegaskan “pembangunan
yang meliputi segala segi kehidupan, politik,
ekonomi dan sosial budaya itu baru akan
berhasil apabila merupakan kegiatan yang
melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di
dalam suatu negara”.
Salah satu wujud rasa tanggung jawab
dimaksudkan adalah adanya sikap mendukung
dari anggota masyarakat Daerah terhadap
penyelenggaraan otonomi daerah yang
ditunjukan dengan adanya keterlibatan
(partisipasi) aktif masyarakat daerah.
Masyarakat sendiri dapat berpartisipasi
pada beberapa tahap, terutama dalam
pembangunan, yakni: pada tahap inisiasi,
legitimasi, dan eksekusi. Atau dengan kata lain,
pada tahap decision making, implementation,
benefit, dan tahap evaluation. Atau seperti yang
dirumuskan Bintoro Tjokroamidjojo dalam
Josef Riwu Kaho (2010:125), ”pertama
keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat
tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses
penentuan arah, strategi dan kebijaksaan
sedangkan yang kedua, adalah keterlibatan
dalam memikul hasil dan manfaat
pembangunan secara berkeadilan”.
Dari pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat
dapat terjadi pada empat jenjang:
1. Partisipasi dalam proses pembuatan
keputusan
Setiap proses penyelenggaraan,
terutama dalam kehidupan bersama
masyarakat, pasti melewati tahap penentuan
kebijaksanaan. Dalam rumusan lain adalah
menyangkut pembuatan keputusan politik.
Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat
mendasar sekali, terutama karena “putusan
politik” yang diambil menyangkut nasib
mereka secara keseluruhan. Dalam hal ini
Moebyarto menegaskan, “dalam keadaan
yang paling ideal keikutsertaan masyarakat
untuk membuat “ putusan politik” yang
menyangkut nasib mereka, adalah ukuran
tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar
kemampuan untuk menentukan nasib
sendiri, semakin besar partisipasi
masyarakat dalam pembangunan”.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Partisipasi ini merupakan tindak lanjut
dari tahap pertama di atas. Dalam hal ini
Uphooff menegaskan bahwa partisipasi
dalam pembangunan ini dapat dilakukan
melalui keikutsertaan masyarakat dalam
memberikan kontribusi guna menunjang
pelaksanaan pembangunan yang berwujud
tenaga, uang, barang material, ataupun
informasi yang berguna bagi pelaksanaan
pembangunan.
Hal penting yang perlu diperhatikan
disini, kesediaan untuk membantu
berhasilnya setiap program sesuai
kemampuan yang dimiliki setiap orang
tanpa berarti mengorbankan kepentingan
diri sendiri sudah terkategorikan ke dalam
pengertian partisipasi.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
Setiap usaha bersama manusia-
pembangunan, misalnya bagaimanapun
ditunjuk untuk kepentingan dan
kesejahteraan bersama anggota
masyarakatnya. Oleh sebab itu, anggota
masyarakat berhak untuk berpartisipasi
dalam menikmati setiap usaha bersama yang
ada. Demikian pula dengan halnya dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
rakyat/masyarakat daerah harus pula dapat
menikmati hasilnya secara adil.
Adil dalam pengertian disini adalah
setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai
dengan pengorbanannya dan menurut
norma-norma yang umum diterima.
Sedangkan norma-norma yang dapat
dijadikan ukuran dapat berupa norma
hukum (peraturan perundang-undangan),
ataupun berupa nilai-nilai etika dan moral
keagamaan.
Menurut Uphoff dkk, partisipasi
dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga
segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya
(material benefit ), manfaat sosialnya (social
bebefit) dan manfaat pribadi (personal
benefit).
4. Partisipasi dalam evaluasi
Sudah umum disepakati bahwa setiap
penyelenggaraan apa pun dalam kehidupan
bersama, hanya dapat dinilai berhasil
apabila dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat. Untuk mengetahui hal ini,
sudah sepantasnya masyarakat diberi
kesempatan menilai hasil yang telah dicapai.
Demikian pula dalam penyelengaraan
pemerintahan daerah, masyarakat dapat
dijadikan sebagai ”hakim” yang adil dan
jujur dalam menilai hasil yang ada.
Sikap ikut memelihara dan
melestarikan hasil yang telah dicapai, dapat
dilihat sebagai indikasi adanya dukungan
positif anggota masyarakat terhadap apa
yang dihasilkan. Karenanya, mudah
diperkirakan hal tersebut sesuai dengan
kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya sikap apatismedan tak adanya
perasaan ikut memiliki, merupakan indikasi
bahwa apa yang diselenggarakan belum
sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dan
ini tentunya beguna sekali dalam
penyusunan kegiatan berikutnya.
Sekalipun partisipasi masyarakat
dalam menyelenggarakan pemerintah
Daerah merupakan unsur esensial yang
melekat dalam penyelenggaraan itu sendiri,
tapi tidak berati setiap orang dapat
berpartisipasi dengan intensitas dan
kapasitas yang sama dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimaksud.
Dari keseluruhan pembahasan
mengenai partisipasi masyarakat Daerah
dapat difungsikan sebagai substitusi energi
bagi daerah-daerah yang selama ini
mengandalkan pusat sebagai sumber
energinya.
Kedua, adanya partisipasi masyarakat
merupakan perwujudan dari keterikataan
dan komitmen kita sebagai bangsa terhadap
nilai-nilai demokrasi dan etika politik yang
menempatkan rakyat sebagai sumber
kekuasaan dan kedaulatan. Ketiga, secara
rasional keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang merupakan
bagian integral dari sistem pembangunan
nasional ditentukan oleh ada tidaknya
partisipasi warganya. Terakhir, partisipasi
masyarakat merupakan salah satu tolak ukur
mendasar yang paling logis dalam menilai
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah
daerah.
Berdasarkan kutipan diatas bermakna
bahwa partisipasi masyarakat perlu
digerakan dalam pelaksanaan pembangunan
agar berjalan dengan baik. Masyarakat harus
berperan aktif untuk mencapai tujuan
pembangunan, sehingga hasil yang akan
diperoleh memiliki manfaat yang besar bagi
program PNPM MP di Kelurahan Karas
Kecamatan Galang kota Batam
G. Gambaran Umum Dan Tata Cara
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Di
Kelurahan Karas
a. Gambaran Kelurahan Karas
Kelurahan Karas merupakan salah satu
kelurahan yang terletak di Kecamatan Galang
Kota Batam. Ada pun batas-batas Wilayahnya
adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan
Desa Pangkil Kecamatan Teluk
Bintan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan
Desa Galang Baru Kecamatan
Galang
3. Sebelah Timur berbatasan dengan
Desa Dendun Kecamatan Mantang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan
Desa Sembulang Kecamatan Galang
Luas wilayah Kelurahan Karas
50,449Km2 dan dihuni sekitar 2586
jiwa penduduk.
Secara geografis Kelurahan Karas
merupakan daerah yang berbukit-bukit dan
sebagian besar wilayah terletak dipinggiran
pantai sebagaimana daerah Kecamatan Galang
Kelurahan Karas berdasarkan klasifikasi
klimatologi merupakan daerah beriklim trofis,
Kelurahan Karas memiliki suhu terendah 25
derajat celcius dan suhu tertinggi mencapai 23
derajat celcius, kelembapan udara rata-rata
kelurahan ini mencapai 31,8 % sampai 87 %.
Kelurahan karas terdiri dari kampung-kampung
yaitu; Kampung Darat Pulau, Kampung
Langkang, Kampung Air Mas, Kampung
Padang, Kampung Padang Penaga, Kampung
Ketapang, Kampung Batu putih, Kampung
Ranga, Kampung Mubut, Kampung Caros
Visi dan Misi Kelurahan Karas sebagai berikut:
1. Visi Kelurahan Karas :
Mewujudkan pelayanan yang tertib,
berkualitas dan menyenangkan.
2. Misi Kelurahan Karas :
Memberikan pelayanan pada
masyarakat
Memberikan motivasi kepada
masyarakat terhadap
pentingnya administrasi
kependudukan galang tertib,
terbilang, dan cemerlang.
b. Pelaksanaan Pembangunan PNPM
Tugas Lurah adalah melakukan
koordinasi bidang pembangunan meliputi:
perencanaan, pengawasan, dan pengendaliaan,
aplikasi perencana telah dilakukan melalui
kegiatan musrenbang tingkat Kelurahan
melalui PNPM Mandiri Perkotaan.
Permasalahan yang muncul adalah bahwa
usulan yang telah dilakukan melalui
pembahasan musrenbang tingkat Kelurahan,
tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota Batam
tidak semua dapat terakomodir.
H. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
a. Analisa Partisipasi Masyarakat Dalam
Program PNPM Mandiri Perkotaan Di
Kelurahan Karas Kecamatan Galang
Kota Batam Tahun 2014
Partisipasi masyarakat dalam program
PNPM mandiri perkotaan di Kelurahan Karas
Kecamatan Galang dilaksanakan melalui
proses pembangunan partisipatif, kesadaraan
kritis, dan kemandirian masyarakat terutama
masyarakat miskin, yang ditumbuh
kembangkan sehingga mereka (masyarakat)
bukan lagi obyek tetapi subyek upaya
penanggulangan kemiskinan yang ada di
kelurahan karas.
Masalah partisipasi masyarakat dalam
program PNPM-MP di Kelurahan Karas ini
perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat mau
berpartisipasi secara penuh agar program
tersebut bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
Menurut Josef Riwu Kaho (2010:120),
partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat
jenjang yaitu:
1. Partisipasi Dalam Proses Pembuatan
Keputusan
a. Masyarakat hadir setiap diadakannya
rapat PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Karas Tahun 2014
Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan
tidak akan berjalan bila tidak adanya peran
serta dari masyarakat, sebab masyarakat
tidak mau menghadiri rapat jika tidak ada
orang yang menggerakan. Kebijakan
pemerintah melalui PNPM Mandiri
Perkotaan bertujuan untuk memberdayakan
masyarakat dalam pembangunan di
Kelurahan Karas tempat tinggal mereka.
Rapat ini diselenggarakan satu tahun
sekali yang disebut dengan rapat warga
tahunan (RWT) yang membicarakan tentang
program-program apa saja yang dibutuhkan
atau apa saja yang akan diusulkan di
masing-masing tempat tinggal yang ada di
Kelurahan Karas seperti program yang akan
di bangun, dan di dalam rapat ini dihadiri
oleh Lurah, Fasilitator Kelurahan (faskel),
tokoh masyarakat dan perwakilan dari RW
dan RT.
Dari penjelasan diatas dengan
diadakan rapat masyarakat yang ikut
merupakan utusan dari Kelurahan Karas
masing-masing sebagai perwakilan untuk
membawakan aspirasi masyarakat
Kelurahan Karas tentang program-program
pembangunan yang dibutuhkan partisipasi
masyarakat dalam mengikuti rapat.
Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan
merupakan orang-orang yang dipercaya oleh
anggota masyarakat di dalam pelaksanaan
kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang
telah disepakati. Ternyata tidak semua
masyarakat mengikuti rapat disebabkan
karena seringnya mereka tidak berada
ditempat, selain itu karena kesibukan rumah
tangga bagi ibu-ibu, dan masih ada
masyarakat yang tidak diundang untuk
menghadiri rapat PNPM Mandiri Perkotaan.
Masyarakat yang bersangkutan tidak pernah
mengikuti rapat yang diadakan oleh PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karas ini
disebabkan karena masyarakat di Kelurahan
Karas rata-rata pekerjaannya adalah nelayan,
kurangnya peran RT sebagai penyebarluasan
informasi, sangat terlihat bahwa peran RT di
partisipasi dalam tahap ini sangat kurang
mendukung, seharusnya RT bisa
mengimformasikan dan memberikan
sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut
serta dalam mengikuti rapat untuk
menentukan rencana kegiatan.
b. Masyarakat menyampaikan aspirasi
melalui usulan berupa kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Karas Tahun 2014
Partisipasi masyarakat pada kegiatan
PNPM Mandiri Perkotaan juga dapat dilihat
dalam menyampaikan aspirasi usulan berupa
kegiatan yang akan dibangun di Kelurahan
Karas ini. Partisipasi masyarakat pada tahap
ini ialah agar masyarakat menumbuhkan
sikap peduli terhadap program yang akan
dibangun di Kelurahan Karas dengan cara
mengusulkan kegiatan-kegiatan apa saja
yang akan dibangun.
Usulan yang ingin disampaikan harus
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
ada di Kelurahan Karas dikarenakan
didalam menentukan aspirasi usulan yang
akan disampaikan merupakan bentuk
partisipasi masyarakat yang sangat penting
karena masyarakatlah yang lebih
mengetahui pembangunan apa yang
dibutuhkan oleh masing-masing tempat
tinggal mereka khususnya dan Kelurahan
Karas pada umumnya.
Dari penjelasan diatas partisipasi
masyarakat pada tahap ini ialah agar
masyarakat menumbuhkan sikap peduli
terhadap program yang akan dibangun di
Kelurahan Karas dengan cara mengusulkan
kegiatan-kegiatan apa saja yang akan
dibangun, namun aspirasi yang
diusulkan/disampaikan oleh masyarakat
tidak semua ditanggapi oleh pihak yang
terkait karena prosesnya bertahap. Karena
usulan-usulan tersebut harus ke RWT (rapat
warga tahunan) yang kemudian proposal itu
diajukan terlebih dahulu ke Faskel
(fasilitator Kelurahan) dan selanjutnya
proposal tersebut ke diajukan ke PNPM
Mandiri Perkotaan dan Tata Kota.
c. Masyarakat ikut merencanakan
program pembangunan PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Karas Tahun 2014
Partisipasi masyarakat yang ikut
merencanakan program pembangunan pada
masing-masing tempat tinggal merupakan
bentuk tanggung jawab mereka untuk
menumbuhkan rasa peduli tentang program
yang akan dilaksanakan ditempat mereka
demi tercapainya pembangunan disegala
bidang, baik pembangunan besifat fisik
maupun bidang ekonomi yang berbentuk
bantuan bagi masyarakat yang
membutuhkan modal usaha.
Masyarakat boleh ikut merencanakan
pembangunan yang akan dilaksanakan
ditempat tinggalnya masing-masing dan
juga harus bertanggung jawab dengan
program yang telah mereka ajukan dalam
PNPM Mandiri Perkotaan.
Perencanaan program PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Karas, masyarakat
yang memberikan ide-ide dan pendapat
hanya orang-orang yang terlibat dalam
pelaksanaan PNPM mandiri perkotaan saja
sedangkan masyarakat yang lain tidak ikut
merencanakan karena masyarakat yang
merencanakan tersebut hanyalah
perwakilan-perwakilan masyarakat saja dan
tidak hanya itu terkadang yang terjadi
hanyalah RT/RW nya saja yang
merencanakan, kurangnya pendidikan
mayarakat juga merupakan penyebab
masyarakat tersebut tidak mengusulkan
perencanaan kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan dan masyarakat tersebut hanya
mengerjakan pelaksanaan program PNPM
Mandiri Perkotaan saja.
Dari penjelasan diatas menunjukan
bahwa partisipasi masyarakat dalam
merencanakan program pembangunan masih
belum maksimal yaitu kurangnya antusias
masyarakat terhadap merencanakan program
selanjutnya dan kurangnya informasi kepada
masyarakat tentang program PNPM Mandiri
Perkotaan.
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan
a. Masyarakat ikut bekerja langsung
dalam pelaksanaan kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan
Pelaksanaan pembangunan di
Kelurahan Karas tidak akan terwujud jika
semua masyarakat belum memiliki
kesadaran untuk ikut berpartisipasi.
Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi
pelaksanaan yang dibuat adalah dengan ikut
bekerja dalam pelaksanaan pembangunan
baik pembangunan fisik maupun bidang
ekonomi yang ada dimasing-masing tempat
tinggal. Kebijakan pemerintah melalui
PNPM Mandiri Perkotaan adalah bertujuan
memberdayakan masyarakat.
Pelaksanaan yang terjadi di Kelurahan
Karas dalam ikut bekerja langsung di dalam
program PNPM Mandiri Perkotaan, ternyata
masyarakat bekerja secara langsung dalam
kegiatan tersebut dilakukan secara gotong
royong, namun didalam kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karas
pelaksanaan pembangunan dilakukan
dengan dibayar/digaji disamping itu ada
swadaya karena didalam aturan PNPM
Mandiri Perkotaan disamping digaji dari
sisa pembangunan tersebut juga terdapat
swadaya masyarakat.
Dari penjelasaan diatas ternyata dalam
pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Karas tahun 2014,
yang ikut bekerja langsung dalam kegiatan
ini tidak semua masyarakat yang terlibat di
karenakan yang ikut bekerja langsung
hanyalah masyarakat-masyarakat yang
terlibat yang dipilih oleh KSM saja
sedangkan masyarakat-masyarakat yang ada
di Kelurahan Karas yang lainnya tidak ikut
bekerja dalam kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan dikarenakan KSM hanya memilih
masyarakat-masyarakat tertentu saja.
Padahal semakin banyak masyarakat yang
bekerja maka semakin bagus pula
pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Karas.
b. Masyarakat memberikan swadaya
baik berupa tenaga, pikiran atau pun
materi dalam pelaksanaan kegiatan
PNPM Mandiri Perkotaan
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan tidak lepas dari keterlibatan
masyarakat secara langsung dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan PNPM
Mandiri Perkotaan, tetapi dapat ditunjukan
dengan memberikan swadaya masyarakat
yaitu berupa tenaga, pikiran atau pun materi.
Selama pelaksanaan kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karas
tahun 2014 masyarakat memberikan
swadaya yaitu berupa tenaga, pikiran atau
pun materi tetapi tidak semua masyarakat di
Kelurahan Karas itu memberikan swadaya
mereka karena masih banyak masyarakat
yang berpikir bahwa swadaya itu hanya di
keluarkan oleh pekerja (KSM) yang terlibat
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan. Padahal di dalam aturan PNPM
Mandiri Perkotaan partisipasi masyarakat
sangat dibutuhkan dalam memberikan
swadaya karena anggaran pelaksanaan
PNPM Mandiri Perkotaan ini jumlahnya
terbatas sehingga dibutuhkan swadaya
masyarakat. Madrie dalam Ariyani bahwa
selama pelaksanaan kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan masyarakat ikut
menyumbangkan tenaga, uang, pemikiran,
waktu, bahan, tanah serta pasilitas lainnya.
Dari penjelasan diatas tidak semua
masyarakat di Kelurahan Karas ikut
memberikan swadaya mereka karena masih
banyak pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan yang pelaksanaannya jauh dari
tempat tinggal masyarakat sedangkan bagi
Ibu-ibu karena kesibukan rumah tangga
sehingga tidak memberikan swadaya mereka
baik itu dalam membuatkan air untuk
pekerjaan atau pun memberikan swadaya
yang lainnya. Padahal di dalam aturan
PNPM Mandiri Perkotaan partisipasi
masyarakat sangat dibutuhkan dalam
memberikan swadaya karena anggaran
pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini
jumlahnya terbatas sehingga dibutuhkan
swadaya masyarakat baik itu tenaga atau pun
alat-alat material.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
a. Masyarakat memanfaatkan
pembangunan yang telah
dilaksanakan PNPM Mandiri
Perkotaan
Pembangunan yang telah direncanakan dan
sudah terealisasi maka masyarakat dapat
memanfaatkannya. Namun masyarakat
terkadang kurang mau berpartisipasi dalam
memanfaatkan tempat yang sudah dibagun
karena jarak tempuh atau lokasi
pembangunan jauh dari pemukiman atau
perumahan penduduk. Untuk mengetahui
apakah masyarakat sudah merasakan
manfaat dari kegiatan pelaksanaan PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karas
Tahun 2014.
Dengan adanya program PNPM
Mandiri Perkotaan masyarakat di Kelurahan
Karas sudah merasakan adanya manfaat dari
kegiatan pelaksanaan pembangunan PNPM
Mandiri Perkotaan tersebut dimana yang
dulunya tak bisa dilewati, sekarang bisa
dilewati dan dinikmati. Tetapi tidak semua
masyarakat di Kelurahan Karas merasakan
manfaatnya dan masih banyak masyarakat
kurang puas dari pelaksanaan pembangunan
PNPM Mandiri Perkotaan karena
pembangunan yang telah dilaksanakan
belum optimal, pembangunan yang baru di
buat belum mencapai target sudah rusak dan
dalam segi pembangunan pun masih banyak
yang asal-asalan membuatnya.
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan
bahwa tidak semua masyarakat merasakan
manfaat dari pelaksanaan pembangunan
PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Karas Tahun 2014, karena pembangunan
yang telah dilaksanakan belum optimal,
pembangunan yang baru di buat belum
mencapai target sudah rusak di dalam aturan
PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Karas jangka waktu kerusakannya adalah 3
tahun dan dalam segi pembangunan pun
masih banyak yang asal-asalan
membuatnya. Tetapi sebagian masyarakat di
Kelurahan Karas sudah merasakan manfaat
dari kegiatan tersebut dimana dengan
adanya jalan semenisasi yang dulunya
melewati jalan darat berpasir dan jika hujan
becek jalannya, sekarang dengan adanya
jalan semenisasi bisa melewati jalan tersebut
meski pun dalam segi pembangunannya
masyarakat tidak merasa puas.
b. Masyarakat ikut merawat
pembangunan yang telah dibuat oleh
PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Karas
Partisipasi didalam kegiatan PNPM
Mandiri Perkotaan merupakan peran serta
masyarakat dalam memelihara hasil
pembangunan dengan memanfaatkan sarana
dan prasarana yang telah dibangun, serta
melakukan pemeliharaan secara bersama-
sama oleh masyarakat di Kelurahan Karas.
Partisipasi masyarakat yang ditunjukan
dengan sikap harus ikut memanfaatkan dan
merawat hasil pembangunan melalui PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karas
Tahun 2014.
Dalam merawat kegiatan yang telah
dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan
masyarakat di Kelurahan Karas merawat
pembangunan tersebut, tetapi tidak semua
masyarakat di Kelurahan Karas merawat
pembangunan tersebut dikarenakan
masyarakat berpikir bahwa pembangunan
yang telah dibuat itu adalah tanggung jawab
dari KSM, pada kenyataanya pembangunan
jalan itu merupakan fasilitas umum jadi jika
ada kerusakan masyarakat sekitar yang
dekat dengan pembangunan itulah yang
merawatnya. Tetapi di aturan PNPM sudah
ada dana yang dikeluarkan untuk dana
permeliharaan pembangunan PNPM
Mandiri Perkotaan tersebut dengan dana
sebesar 10% yang diberikan ke KSM dan
KSM lah yang bertanggung jawab namun
kenyataanya dana tersebut tidak
dipergunakan untuk merawat pembangunan.
Padahal banyak sekali pembangunan
prasarana yang mengalami kerusakan karena
tidak dipelihara hal ini mugkin dikarenakan
tidak adanya dana rehabilitasi dari instansi
terkait, tidak adanya swadaya masyarakat
untuk pemeliharaan dan belum adanya
kesadaran masyarakat untuk merawat
prasarana tersebut.
Dari penjelasan diatas tidak semua
masyarakat di Kelurahan Karas merawat
pembangunan PNPM Mandiri Perkotaan
karena sudah ada dana pemeliharaan yang di
keluarkan dari KSM, sehingga masyarakat
beranggapan bahwa masyarakat tidak perlu
merawat tetapi ada sebagian masyarakat di
Kelurahan Karas merawat pembangunan
PNPM Mandiri Perkotaan tersebut dengan
cara membersihkan seperti mencabut
rumput-rumput yang berserakan dijalan
namun didalam merawatnya belum ada.
4. Partisipasi dalam evaluasi
a. Masyarakat ikut menilai pembangunan
yang telah di laksanakan oleh PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Karas
Partisipasi masyarakat dalam menilai
hasil pembangunan merupakan salah satu
bentuk partisipasi akhir dari sebuah
kebijakan mulai dari perencanaan sampai
pada tahap evaluasi. Tahap evaluasi,
dianggap penting sebab partisipasi
masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai
umpan balik yang dapat memberi masukan
demi perbaikan pelaksanaan proyek
selanjutnya di Kelurahan Karas tahun 2014.
Untuk mengetahui bagaimana penilaian
masyarakat terhadap pembangunan yang
telah dilaksanakan oleh PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Karas tahun 2014.
Dalam setiap tahapan program pasti
akan ada hasil akhir dari suatu program yang
meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan
dan pemanfaatan hasil. Masyarakat ikut
menilai hasil akhir dari pembangunan yang
telah dilaksanakan oleh PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Karas tahun 2014
banyak masyarakat yang menggap bahwa
program dari PNPM Mandiri di Kelurahan
Karas ini bermanfaat dan berguna untuk
masyarakat tetapi dalam segi pembangunan,
di Kelurahan Karas ini masih banyak
masyarakat yang belum puas, karena
pembangunan yang dibuat banyak yang
asal-asalan dan belum mencapai target
sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan.
Dari penjelasaan diatas tidak semua
masyarakat menilai bahwa pembangunan
PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Karas ini belum berhasil karena masih
banyak pembangunan yang tidak
memuaskan masih banyak pihak-pihak yang
mengambil keuntungan, masih banyak
pelaksanaan di buat asalan-asalan dan
anggaran PNPM Mandiri Perkotaan yang
jumlahnya terbatas sehingga belum optimal
dalam menanggulangi kemiskinan di
Kelurahan Karas.
Berdasarkan fenomena dilapangan
ditemukan bahwa di Kelurahan Karas ini
menunjukan bahwa partisipasi masyarakat
dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Karas tahun 2014 masih rendah
berpartisipasi karena masih banyak dari
tahap pengambilan keputusan masyarakat
tidak mengikuti rapat, dalam menyampaikan
aspirasi pun hanya masyarakat tertentu saja
yang menyampaikan aspirasi, pada tahap ini
ialah agar masyarakat menumbuhkan sikap
peduli terhadap program yang akan
dibangun di Kelurahan Karas dengan cara
mengusulkan kegiatan-kegiatan apa saja
yang akan dibangun, namun aspirasi yang
diusulkan/disampaikan oleh masyarakat
tidak semua ditanggapi oleh pihak yang
terkait karena prosesnya bertahap.
Partisipasi masyarakat dalam merencanakan
program pembangunan pun masih belum
maksimal yaitu kurangnya antusias
masyarakat terhadap merencanakan program
selanjutnya dan kurangnya informasi kepada
masyarakat tentang program PNPM Mandiri
Perkotaan.
Tidak hanya itu di dalam pelaksanaan
pun masyarakat belum berpartisipasi secara
optimal dalam program PNPM Mandiri
Perkotaan di Kelurahan Karas, dapat dilihat
dari pelaksanaan yang di mengerjakan
kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan hanya
KSM saja dan yang memilih untuk ikut
bekerja pun hanya lah masyarakat yang
dipilih KSM saja, dan yang memberikan
swadaya baik itu berupa tenaga, pikiran atau
pun materi tetapi tidak semua masyarakat di
Kelurahan Karas memberikan swadaya
mereka karena masih banyak masyarakat
yang berpikir bahwa swadaya itu hanya di
keluarkan oleh pekerja (KSM) yang terlibat
dalam pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan. Padahal di dalam aturan PNPM
Mandiri Perkotaan partisipasi masyarakat
sangat dibutuhkan dalam memberikan
swadaya karena anggaran pelaksanaan
PNPM Mandiri Perkotaan ini jumlahnya
terbatas sehingga dibutuhkan swadaya
masyarakat.
Dalam pemanfaatan hasil masyarakat
di Kelurahan Karas sudah sangat
memanfaatkan hasil dari program PNPM
Mandiri Perkotaan walaupun dalam
pembangunan yang di buat masih banyak
masyarakat yang belum puas karena
pembangunan yang dibuat sudah mengalami
kerusakan sebelum targetnya, tetapi
pembangunan yang mengalami kerusakan
itu tidak semua masyarakat mau
merawatnya karena dana perawatan sebesar
10% sudah diberikan kepada KSM, namun
di Kelurahan Karas tidak ada yang mau
merawat pembangunan yang sudah
terlaksana. Tidak hanya itu masyarakat
menilai bahwa pembangunan PNPM
Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karas ini
belum berhasil karena masih banyak
pembangunan yang tidak memuaskan masih
banyak pihak-pihak yang mengambil
keuntungan, masih banyak pelaksanaan di
buat asalan-asalan dan anggaran PNPM
Mandiri Perkotaan yang jumlahnya terbatas
sehingga belum optimal dalam
menanggulangi kemiskinan di Kelurahan
Karas.
I. Penutup
a. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian terhadap
permasalahan partisipasi masyarakat dalam
program PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Karas maka dapat diambil
kesimpulan bahwa masyarakat di Kelurahan
Karas masih rendah berpartisipasi dalam
program PNPM Mandiri Perkotaan, hal ini
dapat dilihat dari beberapa indikator :
1. Proses pengambilan keputusan, partisipasi
masyarakat dalam mengikuti rapat program
PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan
Karas seperti, dalam proses pembuatan
keputusan masyarakat tidak mengikuti rapat
disebabkan karena seringnya mereka tidak
berada ditempat selain itu karena kesibukan
rumah tangga bagi ibu-ibu, dan masih ada
masyarakat yang tidak diundang,
masyarakat yang tidak pernah mengikuti
rapat yang diadakan oleh PNPM Mandiri
Perkotaan disebabkan masyarakat di
Kelurahan Karas adalah nelayan, kurangnya
peran RT sebagai penyebarluasan informasi.
Partisipasi masyarakat dalam merencanakan
program disebakan karena kurangya
pendidikan masyarakat sehingga masyarakat
tidak tau cara mengusulkan program.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan
disebakan karena masyarakat yang
mengerjakan pelaksanaan tersebut hanyalah
masyarakat yang dipil oleh KSM saja.
Partisipasi masyarakat dalam memberikan
swadaya pun disebabkan karena masyarakat
berpikir bahwa swadaya itu hanya
dikeluarkan oleh KSM sehingga masyarakat
tidak memberikan swadayanya, dan masih
banyak program yang terlaksana jauh dari
tempat tinggal masyarakat.
3. Partisipasi dalam pemanfaatkan hasil,
partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan
hasil dalam kegiatan ini pada umumnya
masyarakat sangat terbantu dengan
dilaksanakannya kegiatan PNPM
dilingkungan mereka dan masyarakat ingin
hasil pembangunan bisa bertahan lama, dan
dimanfaatkan lebih lama di lingkungan
mereka, tetapi dalam merawat pembangunan
tersebut masyarakat tidak mau merawat
karena masyarakat berpikir bahwa
pembangunan yang di buat adalah tanggung
jawab dari KSM. sehingga masyarakat tidak
memelihara atau merawat seluruh hasil
pembangunan yang ada.
4. Partisipasi dalam evaluasi, dalam tahap ini
fasilitator bersama dengan pemerintah dan
masyarakat melaksanakan evaluasi hasil
kegiatan, dan umumnya dari hasil evaluasi
didapati bahwa kegiatan PNPM mandiri
perkotaan yang dilaksanakan tidak sudah
sesuai dengan prosedur yang seharusnya,
pembangunan yang belum mencapai
targetnya sudah rusak karena targetnya
pembangunan rusak itu jika mencapai 3
tahun namun di Kelurahan Karas tidak
mencapai target sudah rusak, sehingga
dalam proses evaluasi ini sangat dibutuhkan
peran masyarakat untuk menilai.
b. Saran
Adapun saran yang perlu diperhatikan
adalah sebagai berikut :
1. BKM PNPM Mandiri Perkotaan
Kelurahan Karas agar dapat
meningkatkan kinerjanya dalam
pendampingan program PNPM
Mandiri Perkotaan, terutama dalam
sosialisasi program karena masih
terdapat masyarakat yang belum
memahami program PNPM Mandiri
Perkotaan.
2. Untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat miskin pada PNPM
Mandiri Perkotaan diperlukan peran
stakeholder yang terkait terutama
mengajak masyarakat untuk
menghadiri pertemuan-pertemuan
yang diadakan. Hal ini akan membuat
masyarakat lebih paham akan tujuan
dan sasaran dari program PNPM
Mandiri Perkotaan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Adi. Isbandia Rukminto. 2001. Pemeberdayaan,
Pembangunan masyarakat, dan Intervensi
Komonitas (Pengantar Pada Pemikiran dan
Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit
fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Damsar. 2010. Pengantar Sosiologi Politik.
Jakarta: Kencana Prenanda Media Group
Daniel Moehar, Dannawati, Nieldalina. 2006.
PRA (Participatory Rural Appraisal)
Pendekataan Efektif Mendukung penerapan
Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya
Percepatan Pembangunan Pertanian. Jakarta:
Bumi Aksara
Djopari, Jrg dan Ratnia Solihah. 2008. Pengantar
Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka
Hadi, P, Sudharto. 2009. Aspek Sosial Amdal
Sejarah, Teori dan Metode. Semarang: Gajah
Mada University Press
Juliantara, Dadang, 2004. Pemberdayaan
Kabupaten Mewujudkan Kabupaten Partisifatif.
Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
Kaho, Josef Riwu. 2010. Prospek Otonomi
Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada
Kusnaedi. 1995. Membangun Desa (Pedoman
Untuk Pengerak Program IDT, Mahasiswa KKN,
dan Kader Pembangunan Desa). Jakarta: Penebar
Swadaya
Moelong, Lexy. 2011. Penelitian Kualitatif.
Bandung: PT Remaja Posdakarya
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu
Pemerintahan Baru) jilid 1. Jakarta: Rienika Cipta
Nasution, Zukarnain. 2009. Solidaritas Sosial dan
Partisipasi Masyarakat Desa Transisi, Malang:
UUM Press
Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan
Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal
landas, Jakarta: Rienika Cipta
Rasyid, M. Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan.
Jakarta: PT Gramedia
Sastropoetro, Santoso. 1986. Partisipasi,
Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam
Pembangunan Nasional, Bandung: P.T Alumni
Slamet, Y. 2003. Pembangunan Masyarkat
berwawasan Partisipasi. Suarakarta: Sebelas
Maret University Press.
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat.
Yogyakarta: Pustaka Bealajar
Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat
Memberdayakan Rakyat (Kajian Startegis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan
Pekerjaan Sosial). Bandung: PT Refika Aditama
Sunarno, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi.
: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Suparjan dan Hempri Suyanto. 2003.
Pengembangan masyarakat Dari Pembangunan
Sampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya
Media
Surianingrat, Bayu. 1992. Pemerintahan
Administrasi Desa Dan Kelurahan. Bandung:
Rineka Cipta
Subayantoro, Arief. 2006. Metode dan Teknik
Penelitian Sosial. Yogyakarta: Andi
Syarbaini, Syahrizal. Dkk. 2002. Sosiologi dan
Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia
Internet
Soetrisno (https://bagasaskara.wordpress.com
tanggal 11 mei 2015 jam 20.45 wib).
Ach. Wazir Ws (https://plus.google.com tanggal
11 mei 2015 jam 21.07 wib)
Isbani (www.academia.edu tanggal 11 mei 2015
jam 21.18 wib)
Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73
Tahun 2005 Tentang Pemerintah Kelurahan
Undang-Undang No. 32 Tahun Tentang
Pemerintahan Daerah
Related Documents
