PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN

Mediatek, Vol.1 No.1 Juni 2012 Amir Hamzah, Analisa Linier Bangunan 3D yang menggunakan Base Isolator

Diterbitkan Fakultas Teknik UNA 1

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNANKOTA KISARAN MENUJU KOTA MANDIRI

Ridwan Nasution, Teknik Sipil UNA

ABSTRACT

Community participation in development is a condition that is intensive driven / stimulated whenwe want a society willing to sacrifice the development salts. However, to encourage people to participatein the development process itself is still a problem that needs to be sought permaslahannya. In fact theapproach of community participation in the City prosespembangunan range can be said is that the newresults where the new momentum carried over to the democratic transition process characterized by thegrowth of the New Order regime.

The process of community participation in development in the City range from a requirement tobe considered since defined in the Act No. 24 of 1992 on Spatial Planning. This was then followed upwith the enactment of Government Regulation no. 69 of 1996 on the Implementation of the Rights andObligations and Forms And Procedures Public Participation in Spatial Planning.

The purpose of this study was to determine makanisme decision making in planning and designof urban infrastructure development that occurred in the City Kisaran.Dalam this research approach usedis based on qualitative methods deskriptip questionnaires distributed to government officials andcommunities in the Western District of the City range .

The results obtained are that the preparation of the concepts of development policy is still basedon the analysis of policies that bersasis on problem solving. That community participation in planningdevelopment policies have been implemented through meetings / meetings of the proposal / idea,although there are still people do not feel included. In the implementation of non-physical development,participation, cooperation, solidarity, socio-cultural, legal and education is quite good, although the fundsare expected from the government.

Keywords: community participation, urban development, sustainable city.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis multidimensional yang dihadapibangsa indonesia saat ini menjadikan bebanpembangunan yang harus ditanggung olehbangsa ini cukup barat. Dengan perkataan lainbahwa bangsa dan rakyat harus dituntut dapatmemberikan banyak pengorbanan dalammenjalankan roda pembangunan nasional. Darisegi pemerintah, ini berarti bahwa pemerintahperlu menciptakan suatu insentif bagimasyarakat Indonesia agar mereka maumemahami permasalahan pembangunan yangsedang dihadapi dan bersedia dengan sukarelamau berkorban untuk menunjang tercapainyatujuan pembangunan nasional.

Peran utama dalam pembangunandisektor publik sesuai pradigma baru, bahwapembangunan sebelumnya dilaksanakan olehpemerintah secara teknokrasi yaitu bertumpupada rasionalitas kepakaran, perlaha-lahan tetapipasti bergulir menjadi sosio-demokrasi yaitumenekankan partisipasi masyarakat.Funsipemerintah di bidang pengaturan dan pembinaanpun telah terjadi perubahan diberbagai bidang.Fungsi pengaturan pada dasarnya dimaksudkanuntuk menjamin agar hak-hak masyarakat danaparat dapat diaktualisasikan sesuai dengan tatanilai, norma dan ketentuan legal yang berlaku,dengan adil dan sebaik-baiknya. Sedangkanfungsi pembinaan yang dilaksanakan olehpemerintah menjadi memfasilitasi yangmemungkinkan masyarakat dan aparat untukmengembangkan dan memberdayakan diridengan sebaik-baiknya.



Partisipasi masyarakat dalampembangunan memang merupakan suatu insentifyang bersifat kondisi yang harusdigerakkan/dirangsang apabila kita mengiginkanmasyarakat mau berkorban untuk pembangunan.Akan tetapi untuk mendorong masyarakat mauberpartisipasi dalam proses pembangunan itusendiri masih merupakan permasalahan yangperlu dicari pemecahannya. Mendorongmasyarakat bukan mengharuskan partisipasimasyarakat seperti halnya mendorongmasyarakat mau berkorban untuk suatupembangunan, juga membutuhkan insentif-insentif tersendiri.Kita tidak boleh mengatakanbahwa Karena pembangunan untuk rakyat, makaadalah mutlak bila rakyat harus mauberpartisipasi dalam pembangunan. Dari banyakpengalaman tentang pelaksanaan pembangunanyang dijumpai banyaknya pembangunan yangdikatakan untuk kepentingan rakyat teryatakenyataannya tidak sesuai dengan apa yangdiinginkan dan dikehendaki rakyat sebagaipenikmat pembangunan tersebut. Disamping itu,kemunculan partisipasi masyarakat dalammembangun berkaitan pula dengan defenisi yangkita gunakan dalam mngartikan konseppartisipasi.

Proses partisipasi masyarakat dalampembangunan di Kota Kisaran mulai menjadikeharusan untuk diperhatikan sejak dirumuskandalam Undang-Undang No. 24 tahun 1992tentang Penataan Ruang. Hal ini kemudianditindak lanjuti dengan ditetapkanya PeraturanPemerintah No. 69 tahun 1996 tentangPelajsanaan Hak dan Kewajiban serta Bentukdan Tata cara Partisipasi Masyarakat dalamPenataan Ruang, menyebutkan bahwa parisipasimasyarakat merupakan hal yang sangat pentingdalam penataan ruang karena pada hasilpenataan ruang adalah untuk kepentinganseluruh lapisan masyarakat serta untuktercapainya tujuan penataan ruang yaituterselenggaranya pemanfaatan ruangberwawasan lingkungan, terselenggaranyapengaturan ruang kawasan lindung dan kawasanbudi daya serta tercapainya pemanfaatan ruangyang berkualitas.

Pada kenyataannya pendekatanpartisipasi masyarakat dalam prosespembangunan di Kota Kisaran dapat dikatakanmerupakan hasil yang baru dimana

momentumnya baru terlaksana seiring denganproses transisi demokrasi yang ditandai dengantumbangnya rezim Orde Baru. Pada konteksmakro kondisi kebangsaan yang baru beranjakkeluar dari sistem birokrasi yang otoriter danpraktek korupsi, kolusi dan nepotisme yangmembudaya mangakibatkan tingkat kepercayaanmasyarakat yang sangat rendah diantara stakeholder pembangunan menunjukkan besarnyapotensi konflik yang salah satunya dapatberawal dari perbedaan persepsi tentang ganti-rugi yang partisipatif.

Percepatan pembangunan fisik kotasejauh ini tidak demikian mengembirakanataupun sesuai dengan standard rencanamisalnya acuan RUPTK. Beberapa masalahyang dapat ditelusuri adlah rendahnya tingkatpemahaman masyarkat terhadap percepatanpembangunan yang berlangsung disampingkemungkinan rendahnya partisipasi masyarakatdalam pelaksanaan pembangaunan di lapangan.

1.2. Tujuan PenelitianSesuai dengan latar belakang dan

rumusan masalah diatas maka penelitian inibertujuan untuk mengetahui makanismepengambilan keputusan dalam perencanaan danperancangan pembangunan sarana dan prasaranaperkotaan yang terjadi di kota Kisaran.1.3. Perumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diatas, maka yang menjadi rumusan masalahdalam penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalampengambilan keputusan untuk pembangunansarana dan prasarana perkotaan.

1.3. Kerangka PenelitianUntuk mengetahui sejauhmana pelibatan

dalam rangka proses pembangunan sarana danprasarana perkantoran, maka dapat digambarkankrangka kerja sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Penelitian

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi adalah sebuah konsep yangproblematik dan telah lama menjadi bahan kajian,dari berbagai banyak pendapat, bahan kajian sertabuku pandoman yang membahas mengenaipartisipasi masyarakat menunjukan tafsiran yangsangat beragam mengenai partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalampembangunan memang merupakan suatu insentifyang bersifat kondisi yang harus digerakan/dirangsang apabila kita menginginkan masyarakat

mau berkorban untuk pembangunan. Akan tetapiuntuk mendorong masyarakat mau berpartisipasidalam proses pembangunan itu sendiri masihmerupakan permasalahan yang perlu dicaripemecahannya. Mendorong masyarakat mauberkorban untuk suatu pembangunan, jugamembutuhkan intensif-intensif tersendiri.Kitatidak boleh mengatakan bahwa karenapembangunan untuk rakyat, maka adalah mutlakbila rakyat harus mau berpatisipasi dalampembangunan. Dari banyak pengalaman tentangpelaksanaan pembangunan yang dijumpaibanyaknya pembangunan yang dikatakan untukkepentingan rakyat ternyata kenyataanya tidak

Latar Belakang

Fenomena perwujudan partisipasimasyarakat dalam pembangunan

Landasan Teori Bentuk tingkatanPerwujudan partisipasi

Masyarakat dalampembangunan

Penstrukturan Data

Tabulasi Data

Kesimpulan dan Saran



sesuai dengan apa yang diinginkan dandikehendaki rakyat sebagai penikmatpembangunan tersebut. Di samping itu,kemunculan partisipasi masyarakat dalampembangunan berkaitan Pula dengan defenisiyang kita gunakan dalam mengartikan puladengan defenisi yang kita gunakan dalammengartikan konsep partisipasi.

Peran utama dalam pembangunan disektorpublik sesuai paradigma baru, bahwapembangunan yang sebelumnya dilaksanakan olehpemerintah secara Teknokrasi yaitu bertumpuhpda rasionalitas kepakaran, perlahan-lahan tetapipasti bergulir menjadi sosio-demokrasi yaitumenekankan partisipasi masyarakat. Fungsipemerintah di bidang pengaturan dan pembinaanpun telah terjadi perubahan diberbagai bidang.Fungsi pengaturan pada dasarnya dimaksudkanuntuk menjamin agar hak-hak masyarakat danaparat dapat diaktualisasikan sesuai dengan tatanilai, norma dan ketentuan legal yang berlaku,dengan adil dan sebaik-baiknya. Sedangkan fungsipembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintahmenjadi memfasilitasi yang memungkinanmasyarakat dan aparat untuk mengembangkan danmemberdayakan diri dengan sebaik-baiknya.

2.2. Pengertian Partisipasi

Sastropoetro (1988: 13) mendefenisikanpartisipasi sebagai keterlibatan mental/pikiran danemosi/perasaan seseorang didalam situasikelompok yang mendorongnya untuk memberikansumbangan kepada kelompok dalam usahamencapai tujuan serta turut bertanggung jawabterhadap usaha yang bersangkutan. Hal iniditegaskan oleh Allport dalam Sastropoetro(1988: 12) yang menyatakankan bahwa seseorangyang berpartisipasi sebenarnya mengalamiketerlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebihdaripada keterlibatan dalam pekerjaaan atau tugassaja.

Selain itu, Sastropoetro (1988: 39) jugamengemukakan pendapat bahwa partisipasi adalahketerlibatan yang bersifat spontan yang disertaikesadaran dan tanggung jawab terhadapkepentingan kelompok untuk mencapai tujuanbersama.

Pengertian partisipasi aktif segenaplapisan masyarakat dalam pembangunan ataupundidalam menerima kemali hasil pembangunan.

Partisipasi adalah keterlibatan penduduk setempatsecara aktif dalam pengambilan keputusan yangberhubungan dengan pembangunan proyek ataupelaksanaannya.

Selanjutnya Panudju (1999: 69)mendefenisikan partisipasi masyarakat merupakanistilah pengkatagorian dari kekuatan masyarakat.Hal ini merupakan pendestribusian kembali darikekuatan/kekuasaan yang memungkinkan tidakdimiliki masyarakat, pada masa sekarang diluarproses politik dan ekonomi untuk mencapai tujuandimas depan.

2.3 Bentuk Tingkatan Partisipasi MasyarakatDalam Pembangunan

Dalam rumusannya mengenai konseppartisipasi Sastropoetro (1988: 16) jugamerumuskan bentuk-bentuk partisipasi yang terdiridari:1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan

donornya berasal dari sumbanganindividu/instansi yang berada diluar lingkungantertentu (dermawan, pihak ketiga).

4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dandibiayai seluruhnya oleh komunikati (biasanyadiputuskan oleh rapat komuniti a.1. rapat desayang menentukan anggarannya).

5. Sumbanagan dalam bentuk kerja, yangbiasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.

6. Aksi massa.7. Mangadakan pembangunan di kalangan

keluarga desa sendiri.8. Membangun proyek komuniti yang bersifat

otonom.Sedangkan mengenai jenis-jenis

partisipasi menurut (Sastropoetro, 1988: 16)adalah :1. Pikiran (psychological participation)2. Tenaga (physical participation)3. Pikiran dan Tenaga (psychological

participation dan physical participation)4. Keahlian (participation with skill)5. Barang (material participation)6. Uang (money participation)

Bentuk partisipasi yang dapat dilakukanoleh masyarakat penerima program pembangunan,menurut Cohen dan Uphoff dalam Supriatna(2000: 212) terdiri dari partisipasi dalam



pengambilan keputusan, implementasi,pemanfaatan masyarakat penerima program perludilibatkan dalam identifikasi masalahpembangunan dan dalam proses perencanaanprogram pembangunan.

Meskipun masalah peran serta masyarakattelah banyak dibicarakan, yang sering kali menjadipertanyaan adalah seberapa jauh tingkat peranserta masyarakat diperlukan agar usaha tersebutdapat berhasil dengan baik.Hal ini perlu dipikirkandengan baik karena pada kenyataannya terdapatberbagai macam dan tingkat partisipasimasyarakat yang tidak mudah diklasifikasikan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan Partisipasi MasyarakatDalam pembangunanSebagaai mana telah diuraikan

sebelumnya , maka kajian ini dilakukan denganpendekatan aspek kerjasama,kebersamaan dankeihklasan.

3.1.1. Partisipasi masyarakat dalam prosesformulasi kebijakan pemeriantah dibidang pembangunan

a. Dalam proses identifikasi masalah.Pada dasarnya, asas kebersamaan telah

diterapkan di Kecamatan Kota Kisaran Barat, baikdi lingkungan internal maupun eksternal denganintansi lain, dengan indikasi:1. Adanya dialog-dialog dengan semua personil

dan rapat staf Kecamatan Kota Kisaran Barat,dan monitoring melalui rapat Kelurahan secararutin (1 x 1 minggu) atau dapat dilakukansewaktu-waktu apabila Camat akanmemutuskan hal-hal yang prinsipil dan adanyahal-hal yang mendesak ( emergency).

2. Adanya rapat koordinasi antar unit kerjaKecamatan untuk membahas masalah-masalah dikecamatan dan melakukan rapatkoordinasi dengan intansi terkait untukmemecahkan maslah yang kompleks.

3. Terbentuknya tim kerja antar unit kerjakecamatan untuk melaksankan kegiatan padalingkungan kerja dinas-dinas dandibentukanya tim kerja antar intansi untukmelaksanakankegiatan yang kompleks danharus ditempuh secara terpadu oleh beberapaintansi, juga merupakan indikasi bentuk

kerjasama ini. Hanya saja bagai mana kinerjatim di lapangan perlu evaluasi secaraberkesinambungan.

Akan tetapi dari hasil penelitian dilapangan sebagaimana telah diuraikan pada tabel4.11 sebelumnya, bahwa dalam proses identifikasimasalah seluruh responden aparat pemerintahKecamatan Kota Kisaran Barat dan Lurah sekecamatan Kota Kisaran Barat mengatakan selalumengikut sertakan masyarakat. Sebaliknyaresponden masyarakt hanya 79% yangmengatakan masyarakat diikutsertakan.Jadi ada21% responden yang berpendapat masyarakattidak diikut sertakan.Dari kenyataan ini, makaterlihat adanya perbedaan pendapat/pandangandilapangan antara aparat dan masyarakat.

Kenyataan ini menunjukan bahwa masihada masyarakat yang belum puas atau belumtertampung aspirasinya untuk mengajukan usul didalam rapat-rapat atau pertemuan dengan aparatterutama dalam rangka perumusan/formulasikebijakan publik.

Menurut pendapat responden golonganmasyarakat dari segi usia, pendidikan danpekerjaan yang di ikut-sertakan dalam prosesidentifikasi dan usulan masalah dapat dilihat padatabel 4.14.

Dari segi usia dan pendidikan terlihat daritabel 4.14, bahwa terbanyak dari golonganmasyarakat berusia 41-55 tahun yakni 69%responden diikuti dengan pendapat 25%responden yakni dari masyarakat yang berusia 55tahun. Pendapat responden tentang pendidikanmasyarakat yang di ikut sertakan ini adalah 71%berpendidikan sarjana dan 25% berpendidikanDiploma. Pendapat responden tentang pekerjaanmasyarakat yang di ikut sertakan dalam prosesusulan ini adalah PNS 49% dan 385 dari kalanganswasta.

Dari segi usia dan pendidikan masyarakatyang ikut serta dalam pengusulan masalah telahmemadai. Akan tetapi bila dikaitkan denganjumlah penduduk berdasarkan mata pencarian/pekerjaan, maka jelas perimbangan masyarakatyang ikut serta dalam proses usulan masalahpembangunan ini kurang seimbang dan kurangmewakili seluruh lapisan masyarakat, sebabpekerjaan penduduk yang terbanyak adalah darikalangan swasta dan pedagang yakni



32,37%+40,62%=72,99% , sedangkan PNS hanya16%.

Sehubungan dengan itu makapermasalahan pasar/pajak yang tidak teratur,peternak yang tidak disiplin serta masalah yanglainnya dapat di identifikasi untuk dirumuskanselanjutnya guna mencari pemecahan masalahpembangunan.

Bila dikaitkan dengan aspek kebersamaandan paradigma pembangunan, maka sebaiknyamasyarakat selalu diikut sertakan dalam setiapkegiatan pengidentifikasi masalah kebijakan,sebab masyarakat adalah subjek sekaligus objekdari pembangunan itu sendiri, masalahnya apakahketidak-seimbangan keikut sertaan masyarakatdalam ini adalah karena kurang sadarnyamasyarakat akan peran sertanya dalampembangunan atau kurangnya sosialisasi daripihak pemerintah kecamatan, kelurahan ataupunkepling? Hal ini membutuhkan transparasi dankesadaran seluruh komponen pembangunan, baikpemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan dari kajian transparasi dalamrangka good governace, maka seluruh aspirasimasyarskat perlu ditampung untuk mengetahuipermasalahan dimasyarakat, sehingga dalammerumuskan masalah dan akhirnyamemformulasikan strategi kebijakan benar-benartepat, akurat, sesuai dengan kebutuhan dan dapatmengatasi permasalahan yang ada di dalammasyaratkat.

b.Dalam perumusan masalah kebijakanDalam proses merumuskan masalah, maka

juga terdapat perbedaan pendapat dan pandanganantara responden aparat pemerintah danmasyarakat. Menurut data hasil penelitianterhadap responden pemerintahan Kecamatan KotaKisaran Barat dan lurah se-Kecamatan KotaKisaran Barat seluruhnya mengatakan mengikutsertakankan tokoh-tokoh masyarakat dalamrapat/pertemuan di tingkat Kelurahan danKecamatan. Akan tetapi menurut respondenmasyarakat 33% yang mengatakan sama denganaparat,tetapi lebih banyak yakni 67% mengatakantidak mengikut sertakan masyarakat didalammerumuskan masalah kebijakan.

Kota Sama dengan mengidentifikasimasalah, menurut responden berbagai lapisanmasyarakat menurut usia lebih banyak dari usia41-55 tahun yakni 70% responden dan 26%

berpendapat dari usia diatas 55 tahun. Kemudianmenurut semua responden bahwa masyarakat yangberpendidikan SLTP baik dalam identifikasimasalah dan merumuskan masalah kebijakanpembanguanan sama sekali tidak diikutsertakan.Sedangkan tingkat Diploma ada 25% respondenmengatakan keiikutsertaan, dan kebanyakanresponden yakni 73% mengatakan masyarakatyang berpendidikan sarjana dan pascasarjana.

Pekerjaan masyarakat yang berpartisipasidalam merumuskan masalah juga terbanyak dariPNS yakni 50% responden berpendapat demikian39% responden mengatakan dari kanlanganswasta. Hal ini juga menunjukan bahwa adaketidak-seimbangan golongan pendudukberdasarkan pekerjaan yang lebih banyak darikaum swasta yakni 72.99% PNS 165.

Perbedaanpandangan ini dan jugaperbedaan yang ada pada uraian bagian (a) diatasmenunjukan masih kurang eratnya hubunganantar pemerintah kecamatan dan keluarahandengan masyarakat terutama bila dikaitkan denganasas kebersamaan, kerja sama dan kerelaanmasyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakatdi bidang pembangunan.

Bila dikaitkan dengan kajian paradigmapembagian sebagai mana telah diuraikan dengankajian pada tinjauan pustaka sebelumnya, makahal ini akan berdampak semakin berkurangnyapartidipasi masyarakat di bidang pembangunandalam aplikasi yang telah dan akan diterapkannantinya. Hal ini mengingat bahwa masyarakatkurang diberi kesempatan untuk berperan sertadalam pengajuan usul apalagi perumusan masalahkebijakan.

Berkenaan dengan itu kenyataan ini jugamasih menunjukan pola pemerintahan yang lamayang cendrung sentralistis untuk itulah perludirubah dengan pola paradigm baru pembangunandan manajemen stratejik serta pengelolaankebijakan yang menunjukan administrasi publikmodern sebagai mana telah penulis kemukakansebelumnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan uraian

analisa pada bab sebelumnya, maka dapatdiperoleh beberapa kesimpulan sekaligus



merupakan jawaban permaslahan dalam penelitianini, yakni sebagai berikut:1. Bahwa penyusunan konsep-konsep kebijakan

strategis di bidang pembangunan masih belumdi susun berdasarkan analisis kebijakan yangberbasis pada pemecahan masalah. Kendalayang di temukan dalam hal ini antara lainadalah di satu sisi: kompetensi aparatpemerintah Kecamatan Kota Kisaran Baratyang belum memadai terutama pada paradigmbaru yakni pemahaman, penjabaran danaktualisasi paradigma pembangunan,manajemen strategi dan pengelolaan proseskebijakan publik. Di sisi lain, keputusanstrategi kebijakan publik berada padaPemerintah Kota. Kendala lainya adalahkurang memadainya sarana dan prasaranapendukung administrasi publik mondren sertasistem mutasi pegawai yang tidak berbasiskompetensi.

2. Bahwa partisipasi masyarakat dalam prosesperencanaan kebijakan pembangunan saranadan prasarana perkotaan adalah sebagaiberikut:a. Dalam tahapan proses identifikasi/usul

masalah dan perumusan masalah,pertisipasi kerjasama dan kebersamaanmasyarakat telah dilaksanakan melaluirapat/pertemuan berupa usul/pemikiran,walaupun masih ada masyarakat yangmerasa belum diikut sertakan. Hal inimenunjukkan kekurang eratan hubunganaparat dengan masyarakat. Sebenarnyapada tahapan ini, pertisipasi masyarakatdari sisi pikiran sangat di perlukan untukmengetahui masalah-masalah di dalammasyarakat serta kebutuhan masyarakatsehingga dapat dirumuskan kebijakanpembangunan yang langsung menyentuhpeningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

b. Dalam proses memprakirakan,merekomendasi aksi kebijakan danmerumuskan serta formulasi kebijakan,paartisipasi masyarakat tidak diperlukansebab hal ini adalah kewenanganpemerintah.

3. Bahwa pengaruh partisipasi masyarakatterhadap pelaksanaan/aplikasi kebijakanpembangunan ditemukan hal-hal sebagaiberikut:

a. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik,bentuk-bentuk partisipasi masyarakatyakni kerjasama di bidang gotong-royongkebersihan lingkungan berupa tenaga,pemeliharaan, dukungan,dan pemikiransebagi perwujudan SK Bupati No.141/661/K/2001 sudah dilakukan, akantetapi masih belum maksimal. Sedangkanaspek kebersamaan masyarakat yang telahbaik terlihat dari pembangunan ataupembersihan rumah ibadah, sarana olahraga dan pos keamanan, walaupun darisegi penyediaan dana masih sangatkurang.

b. Dalam hal pelaksanaan pembangunan nonfisik, partisipasi kerjasama, kebersamaandan kerelaan masyarakat pada kegiatanpenyuluhan di bidang keagamaan, sosial-budaya, hukum dan pendidikan cukupbaik, walaupun dananya masih diharapkan dari pihak pemerintah. Khususdalam hal ini kerelaan pembayaran PBB,partisipasi masyarakat sudah terlaksanaakan tetapi belum maksimal.

4.2. SaranDari kesimpulan di atas perlu beberapa

saran untuk untuk menindaaklanjuti hasilpenelitian sebagai berikut:1. Hendaknya keikutsertaan masyarakat di

dalam setiap tahapan pembangunan mulai dariperencanaan, pelaksanaan sampai monitoringmemperhatikan perimbangan jumlahpenduduk menurut lapisan usia, pendidikandan pekerjaanya, sehingga seluruh aspirasidapat tertampung dan terwakili.

2. Potensi kebersamaan yang cukup menonjolsebagai wujud partisipasi masyarakat bahkanharus dipelihara dan ditingkatkan untukmendorong kualitas kerjasama, kerelaanmasyarakat dalam seluruh proses kebijakanpembangunan di wilayah Kecamatan KotaKisaran Barat.

3. Untuk menciptakan kondisi kehidupan lebahbaik, dalam era desentralisasi, pemerintahpusat maupun daerah menghadapi berbagaitantangan yaitu dalam pembangunan saranadan prasarana perkotaan. Pemerintah daerahdiharapkan dapat memberikan pelayananfasilitas perkotaan yang semakin baik sesuiadengan tuntutan kebutuhan dalam rangka



meningkatkan citra kota. Sedang di sisi lainkemampuan pemerintah daerah pada saat inipada umumnya masih terbatas. Seiring dengankemajuan dan kemandirian daerah otonom.

Sehubungan dengan kondisi hal tersebutForum Perkotaan diharapkan dapat membantudan menjembatani menjadi medaiator paraStake holder (Stake, Socity,Private Sector ).Agar para stake holder mendapat suatukemufakatan untuk menyepakatipenyelenggaraan program kebijakan danmanajemen kota yang pada dasarnyaberintikan upaya untuk menyelenggarakanpemerintahan kota yang bersih danberiwibawa sesuai dengan prinsip-prinsip tatapemerintahan yang baik dan sekaligusmenyusun strategi pembangunan kotaberdasarkan peran aktif warga kota. Yangmemuat sekurang-kurangnya aspek perioritas:1. Pembangunan ekonomi perkotaan,

dengan sasaran penamggulangankemiskinan kota.

2. Pembangunan sarana dan prasaranaperkotaan.

3. Pembangunan sosial termasuk upayamewujudkan keamanan kota.

4. Pembangunan peningkatan sumber dayamanusia dan kelembagaan kota.

5. Pembangunan kualitas lingkungan hidupkota.

6. Pembangunan dan pengembangankawasan strategis kota.

DAFTAR PUSTAKA

Abe, Alexander (2002) Perencanaan DaerahPartisipatif. Solo: Pondok Edukasi.

Beratha, I Nyoman (1991) Pembangunan desaBerwawasan Lingkungan. Jakarta: BumiAksara.

Conyers, Diana (ed.) (1991) Perencanaan Sosialdi Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada.

Fauzi, N dkk (2001) Otonomi Daerah SumberdayaAlam Lingkungan. WAHLI YAPPIKAYogyakarta : Pustaka Utama.

Hubeis, A.V.S, Tjitropranoto P. dan Ruwiyanto W(1993) Penyuluhan Pembangunan Indonesia

Menyongsong Abad XXI. Jakarta:PT.Pustaka Pembangunan swadayaNusantara.

Kasianto, M.J. (1991) Masalah dan StrategiPembangunan Indonesia. Jakarta :PT.Pembangunan Pustaka PembangunanSwadaya Nusantara.

Koentjaningrat (1974) Kebudayaan Mentalitet danPembagunan.Jakarta:PT.Gramedia.

Koentjaningrat (1984) Masalah-masalahPembangunan. Jakarta: LP3ES.

Kristiadi, J.B.dkk (1998) Pemberdayaan Birokrasidalam Pembangunan. Jakarta: Pustaka SinarHarapan.

Lubis, M.Solly (1996) Dimensi-DimensiManajemen Pembangunan. Bandung:Mandar Maju.

Lowa, Anton dkk (1985) Pembangunan Desa danLembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta:CV. Rajawali

Mikkelsen, Britha (2003) Metode PenelitianPartisipatoris dan Upaya-UpayaPemberdayaan. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.

Moeljarto (1987) Politik Pembangunan, SebuahAnalisis Konsep, Arah dan Strategi.Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Mubyarto (2000) Pemilihan Ekonomi RakyatMenuju Kemandirian Masyarakat Desa,Jakarta: Aditiya Media.

Muhaimin, Yahya A. Dorodjatun Kuntjoro Jakti,dkk (1987) Menatap Masalah PembangunanIndonesia. Jakarta: Lembaga KajianMasyarakat Indonesia.

Ndara, Taliziduhu (1990) PembangunanMasyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.

Nazir, Moh (1999) Metode Penelitian, Jakarta,Ghalia.



Panudju, Bambang (1999) Pengadaan PerumahanKota dengan Peran Serta masyarakatberpenghasilan rendah. Bandung: AlumniBandung.

Sarundajang, S.H (1997) Pemerintah Daerah diBerbagai Negara Sebuah Penghantar.Jakarta: Sinar Harapan.

Sastropoetro, R.A. Santoso (1998) Partisipasi,Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalamPembangunuan Nasional. Bandung:Alumni.

Siagian, H (1983) Pokok-Pokok PembangunanMasyarakat Desa. Bandung: Alumni.

Soetrino, Loekman (1995) Menuju MasyarakatPartisipatif. Yogyakarta: Kanisius.

Stainberg, Florian, Nana Rukmana D.W. dkk(1993) Manajemen PembangunanPrasarana Perkotaan.Jakarta: LP3ES.

Sumarto, Sj Hetifah (2003) Inovasi Partisipasidan Good Governance. Jakarta: YayasanObor Indonesia.

Sumodiningrat,Gunawan (1999) PemberdayaanMasyarakat dan JPS. Jakarta: GramediaPustaka Umum.

Susanto, Astrid S (1977) Penghantar Sosiologidan Perubahan Sosial. Bandung: BinaCipta.

Siagian, Sondang P (1998) Proses PengolahanPembangunan Nasional. Jakarta: CV.HajiMasagung.

Surjadi (1995) Pembangunan Masyarakat Desa.Bandung: CV. Mandar Maju.

Supriatna, Tjahya (2000) Startegi Pembangunandan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta.

Tjokroamidjojo, Bintoro (1987) PerencanaanPembangunan, Jakarta: CV. HajiMasagung.

Tjokroamijojo, Bintoro (1995) PengantarAdministrasi Pembangunan. Jakarta:LP3ES.

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentangPemerintah Daerah dan Undang-undangNo. 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah.

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN

Documents