-
Modul 1
Paradigma Pembangunan Ekonomi
Dr. M. Nur Rianto Al Arif, M.Si.
odul ini akan dibagi menjadi tiga kegiatan belajar, kegiatan
belajar
yang pertama membahas tentang paradigma pembangunan ekonomi
secara umum. Pada kegiatan belajar yang kedua akan dibahas
tentang
paradigma pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam. Kemudian
pada
kegiatan belajar ketiga akan dijelaskan penerapan maqashid
syariah dalam
pembangunan ekonomi.
Manfaat dalam mempelajari modul ini akan menambah dan
memperluas
pengetahuan pembaca tentang konsep dasar ekonomi pembangunan
dalam
ekonomi konvensional. Selain itu, modul ini bermanfaat pula
dalam
memberikan pemahaman mengenai ekonomi pembangunan dalam
ekonomi
Islam serta pemahaman mengenai internalisasi maqashid syariah
dalam
pembangunan ekonomi.
Perhatian ilmu ekonomi selama ini tidak terfokus pada
masalah-masalah
yang berkenaan dengan pembangunan ekonomi. Perhatian terhadap
masalah-
masalah pembangunan ekonomi mulai muncul setelah Perang Dunia
II
berakhir, yakni mulai ada perhatian tentang menata dan membangun
ekonomi
negara-negara terutama perekonomian pada negara-negara yang
baru
merdeka. Setidaknya, ada tiga alasan utama mengapa masalah
terkait
pembangunan ekonomi belum menjadi fokus perhatian dalam
pembahasan
ilmu ekonomi. Pertama, negara-negara penjajah tidak
mempedulikan
pembangunan ekonomi pada negara jajahannya. Mereka fokus
bagaimana
sebanyak mungkin menguasai sumber daya ekonomi yang dihasilkan
oleh
negara jajahannya, tanpa mempedulikan bagaimanakah nasib
masyarakat dari
negara jajahannya. Kedua, negara-negara yang dijajah fokus
perhatian
mereka ialah bagaimana mampu melepaskan diri dari jerat negara
penjajah
dan memproklamirkan kemerdekaannya. Selama mereka masih
terjajah,
maka mereka tidak akan bisa memikirkan bagaimana membangun
ekonominya. Ketiga, para ekonom terfokus bagaimana membangun
ekonomi
dalam jangka pendek semata, namun melupakan proses
pembangunan
ekonomi yang pada umumnya bersifat jangka panjang.
M PENDAHULUAN
-
1.2 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
Melihat pada semakin meluaskan perhatian terhadap masalah
pembangunan ekonomi turut pula membuka wawasan para ekonom
mengenai
betapa pentingnya pembangunan ekonomi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, hal inilah yang kemudian memunculkan
cabang
ilmu ekonomi yang baru, yaitu ekonomi pembangunan. Ekonomi
pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang
relatif baru
jika dibandingkan cabang ilmu ekonomi yang lain, seperti ekonomi
mikro,
ekonomi makro, ekonomi moneter ataupun yang lainnya. Pembahasan
yang
sistematis tentang masalah dan proses pembangunan ekonomi di
Afrika,
Asia, dan Amerika Latin baru muncul setelah perang dunia kedua.
Ada
sebagian kalangan yang menyatakan bahwa ekonomi pembangunan
hanyalah
campuran dari beberapa cabang ilmu ekonomi. Namun, menurut
penulis
pendapat ini tidak tepat karena ilmu ekonomi pembangunan
merupakan suatu
cabang ilmu yang berdiri sendiri, dimana ia memiliki identitas
analisis dan
metodologi yang khas. Namun, ekonomi pembangunan sebagai cabang
dari
ilmu ekonomi tetap memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu
ekonomi yang
lain.
Para sarjana dan ilmuwan muslim mulai sadar betapa
pentingnya
mengintegrasikan antara keilmuan dengan agama dan akan mampu
menjadi
suatu sinergi yang mampu mengembalikan kejayaan Islam seperti
pada masa
dark ages di Barat di Abad 21 ini. Hal ini terlihat salah
satunya dari
perkembangan ekonomi Islam pada masa sekarang. Islam
memandang
aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia
terlibat dalam
aktivitas ekonomi maka semakin baik pula selama tidak
terjadi
penyimpangan tujuan dan prosesnya dengan ajaran Islam.
Tujuan dari penulisan modul ini adalah agar pembaca dapat
mengetahui
paradigma pembangunan menurut ekonomi Islam. Dengan
demikian,
pembaca dapat mengetahui apa perbedaan paradigma pembangunan
antara
ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Perbedaan utama antara
ekonomi
Islam dan ekonomi konvensional adalah nilai-nilai yang terdapat
di
dalamnya. Dari perbedaan nilai itu akan didapatkan perbedaan
dalam turunan
ilmunya.
Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan dapat
menjelaskan
hal-hal berikut ini.
1. Paradigma pembangunan ekonomi dalam ekonomi konvensional. 2.
Paradigma pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam. 3. Internaliasi
maqashid syariah dalam pembangunan ekonomi.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.3
Kegiatan Belajar 1
Paradigma Pembangunan
alam Kegiatan Belajar 1 ini, kita akan membahas tentang konsep
dasar
ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi, karakteristik negara sedang berkembang, hambatan, dan
prasyarat
pembangunan.
A. KONSEP DASAR EKONOMI PEMBANGUNAN
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, perhatian terhadap
masalah-
masalah dan hal-hal terkait pembangunan ekonomi berkembang
dengan
pesat. Menurut Sukirno (2006), berikut ini beberapa faktor yang
menjadi
penyebab meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di
negara
berkembang.
1. Keinginan negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan
mereka.
Negara-negara berkembang yang notabenenya sebagian besar
merupakan negara bekas jajahan yang baru merdeka berupaya
mewujudkan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Mereka berupaya
mengejar ketertinggalan jika dibandingkan dengan kemajuan
ekonomi
yang dicapai oleh negara bekas penjajah mereka. Negara-negara
baru
merdeka tersebut memiliki banyak masalah yang membutuhkan
suatu
pembangunan ekonomi yang menjadi kebutuhan mendesak untuk
dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi
pengangguran,
mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat,
meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat, dan lainnya.
2. Sebagai usaha membantu mewujudkan pembangunan ekonomi
untuk
menghambat perkembangan komunisme. Selain dari sisi internal
negara-
negara berkembang tersebut, perhatian terhadap pembangunan
ekonomi
muncul pula dari sisi eksternal. Negara-negara maju yang
notabenenya
negara Barat terutama Amerika Serikat berkepentingan untuk
mempercepat pembangunan ekonomi di negara berkembang, hal
ini
sebagai upaya untuk membendung dan menjaga agar
negara-negara
tersebut tidak berubah menjadi negara komunis.
D
-
1.4 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
3. Sebagai usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Bantuan
yang
diberikan oleh negara maju kepada beberapa negara berkembang
sebagai
cara mempercepat pembangunan ekonomi dipandang sebagai salah
satu
alat untuk mempererat hubungan ekonomi diantara negara maju
dan
negara berkembang. Hubungan baik ini akan berimplikasi pada
posisi
istimewa negara bekas penjajah tersebut pada negara bekas
jajahan,
sehingga negara bekas penjajah masih dapat mengembangkan
pasar
untuk hasil-hasil industri mereka.
4. Berkembangnya keinginan untuk membantu negara berkembang.
Negara-negara maju berkeinginan untuk membantu negara
berkembang
agar usaha pembangunan ekonomi dapat cepat tercapai. Bentuk
bantuan
tersebut ada yang berupa hibah ataupun pinjaman lunak. Hibah
yang
diberikan ada yang berbentuk bantuan dana adapula yang
berbentuk
bantuan teknik, bantuan tenaga ahli, bantuan penelitian, dan
bantuan
dalam bentuk material.
Todaro (2000) menyebutkan bahwa ekonomi pembangunan membahas
berbagai hal mulai dari cara-cara alokasi sumber daya produktif
langka
seefisien mungkin serta kesinambungan pertumbuhannya dari
waktu-ke
waktu. Kemudian menaruh perhatian pada mekanisme-mekanisme
perubahan
yang terjadi dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dan
kelembagaan, dimana
seluruh mekanisme ini bertujuan dalam terciptanya suatu
perbaikan standar
hidup secara cepat dan berskala luas bagi masyarakat di Asia,
Afrika, dan
Amerika Latin yang selama ini masih menghadapi masalah-masalah
terkait
pembangunan ekonominya.
Menurut Sukirno (2006) ekonomi pembangunan dapat
didefinisikan
sebagai suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari
tentang
masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan
kebijakan-
kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi.
Jadi, pada dasarnya ekonomi pembangunan merupakan analisis
mengenai
berbagai:
1. masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang;
2. kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah
tersebut dan
mempercepat tingkat pembangunan ekonomi.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.5
Disamping kedua aspek yang paling pokok tersebut, analisis
dalam
Ekonomi Pembangunan memperhatikan pula:
1. asumsi-asumsi dasar yang diperlukan dalam suatu proses
pembangunan
ekonomi;
2. karakteristik perubahan kegiatan ekonomi dalam proses
pembangunan;
3. faktor-faktor utama dan penting dalam suatu proses
pembangunan
ekonomi.
Sumitro Djojohadikusumo menyatakan ekonomi adalah usaha
memperbesar pendapatan perkapita dan menaikkan produktivitas
perkapita
dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah keahlian.
Pembangunan mengandung arti perubahan struktural sebab bermaksud
untuk
memperluas dasar ekonomi dan memperluas lapangan kehidupan
serta
mengandung kehendak mengubah cara hidup, cara berfikir, cara
menghadapi
persoalan untuk menempuh jalan-jalan baru yang dapat membawa
kemajuan
atau mengandung kesadaran untuk merubah keadaan, baik dalam
menaikkan
tingkat kehidupan, maupun dalam arti menempuh cara kehidupan
yang baru.
B. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Pembangunan ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai
suatu
rangkaian proses perubahan dalam perekonomian untuk
mengembangan
kegiatan ekonominya, sehingga terjadi pertumbuhan, perkembangan
dan
peningkatan tingkat kualitas hidup manusia, teknologi, dan
infrastruktur. Hal
ini berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran
masyarakat yang diukur dari peningkatan pendapatan dan
peningkatan
tingkat kualitas hidup manusianya.
Menurut Kuznets (1955) dalam Arsyad (2010), berdasarkan
pengamatannya pada negara-negara maju menyimpulkan bahwa setiap
proses
pembangunan ekonomi akan terdapat tiga tanda, yaitu:
1. produksi, baik jumlah maupun jenisnya terus menerus
bertambah;
2. teknologi yang terus menerus berkembang;
3. agar perkembangan ekonomi itu menjadi unsur yang tidak lepas
dari
pertumbuhan teknologi, dibutuhkan penyesuaian kelembagaan,
ideologi
dan sikap hidup.
-
1.6 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
Secara umum, para ekonom membedakan antara pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi. Kebanyakan literatur ekonomi
mengartikan
pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang
menggambarkan
perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu
apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).
Perkembangan
tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan
pendapatan
nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Menurut Jhingan (2012) pembangunan ekonomi didefinisikan dalam
tiga
cara berikut ini.
1. Pembangunan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan
pendapatan
nasional riil dalam suatu jangka waktu yang sangat panjang.
Pendapatan
nasional riil ini merujuk pada keseluruhan output barang dan
jasa dari
negara tersebut.
2. Definisi kedua berkaitan dengan kenaikan pendapatan riil per
kapita
dalam jangka panjang. Para ekonom berpendapat sama dalam
mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam arti kenaikan
pendapatan
atau output riil per kapita. Definisi ini menekankan bahwa
bagi
pembangunan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan riil
seharusnya
lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.
3. Ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan pembangunan
ekonomi
dari titik kesejahteraan ekonomi. Sebagai contoh, pembangunan
ekonomi
dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional riil
per
kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan
dan
pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.
Menurut Jhingan (2012) definisi yang telah disebutukan tersebut
tidak
bebas dari berbagai keterbatasan. Pertama, bisa saja terjadi
kenaikan
pendapatan nasional atau pendapatan per kapita, namun
kesenjangan
pendapatan justru semakin melebar. Kedua, dalam mengukur
kesejahteraan
ekonomi harus hati-hati terutama berkaitan dengan komposisi
output total
yang menyumbang kepada kenaikan pendapatan riil per kapita
dan
bagaimana output tersebut dinilai. Kesulitan yang muncul ialah
terletak pada
cara menilai output. Ketiga, harus mempertimbangkan pula
tentang
bagaimana suatu produk tersebut diproduksi. Keempat, tidak cukup
melihat
kenaikan kesejahteraan masyarakat hanya diukur dari kenaikan
output per
kapita, melainkan harus pula memasukkan berbagai pertimbangan
tambahan
seperti distribusi pendapatan, komposisi output, dan yang
lainnya.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.7
Dalam kebanyakan literatur awal mengenai pembangunan ekonomi
yang
diterbitkan tahun 1950-an dan 1960-an, pada umumnya
pembangunan
ekonomi didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu proses yang
menyebabkan
pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara
berkelanjutan
dalam jangka panjang.
Menurut Sukirno (2006) cara yang paling mudah untuk membedakan
arti
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dengan
menggunakan ungkapan “Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan
ekonomi ditambah dengan perubahan”. Artinya, ada tidaknya
pembangunan
ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja
diukur dari
kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke
tahun, tetapi
juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam
berbagai aspek
kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan,
perkembangan
teknologi, peningkatan kesehatan, peningkatan infrastruktur dan
peningkatan
pendapatan dan kemakmuran masyarakat.
Pembangunan ekonomi diarahkan pada semakin kecilnya jurang
pembangunan yang terjadi di suatu negara. Zimmerman (1965)
dalam
Sukirno (2006) menganalisis mengenai lajunya tingkat
pembangunan
ekonomi di beberapa negara di dunia di antara tahun 1860-1960
dan
implikasiya kepada jurang pembangunan. Oleh karena
pembangunan
ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan
ekonomi, maka
sampai dimana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu
negara telah
meningkat, tidak mudah diukur secara kuantitatif. Berbagai jenis
data perlu
dikemukakan untuk menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai
suatu
negara. Namun demikian, sebagai gambaran data pendapatan per
kapita
selalu digunakan untuk menggambarkan:
1. taraf pembangunan ekonomi yang dicapai berbagai negara;
2. tingkat perkembangan pendapatan per kapita dari tahun ke
tahun.
Pendapatan per kapita meskipun memiliki banyak kekurangan
tetap
dipergunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan
pembangunan
ekonomi dan taraf kemakmuran masyarakat. Pendapatan per kapita
memiliki
fungsi lain untuk menggambarkan jurang tingkat kemakmuran di
antara
berbagai negara.
-
1.8 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
C. KARAKTERISTIK NEGARA SEDANG BERKEMBANG
Pada sub bagian ini akan dibahas karakterisitik dari negara
terbelakang
yang umumnya merupakan negara berkembang. Negara sedang
berkembang
pada umumnya terdiri dari negara-negara yang tersebar di tiga
benua, yaitu di
Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Berikut ini, beberapa ciri umum
negara
berkembang (Sukirno, 2006).
1. Tingkat Kemakmuran Relatif Rendah
Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur kemakmuran masyarakat
di
suatu negara ialah pendapatan yang diperoleh masyarakatnya. Hal
ini yang
menjadikan pendapatan per kapita sebagai alat pengukur kasar
taraf
kemakmuran suatu negara. Minimnya pendapatan ini berdampak
kepada
masalah kekurangan gizi dan kesehatan, kemiskinan yang meluas,
dan taraf
pendidikan yang rendah.
2. Produktivitas Pekerja Sangat Rendah
Produktivitas yang rendah ini diakibatkan karena masalah
minimnya
lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan banyak penduduk
masih
terkonsentrasi pada sektor pertanian maupun usaha keluarga. Hal
ini
mengakibatkan tingginya pengangguran terselubung. Selain itu
rendahnya
produktivitas diakibatkan pula pada sektor ekonomi yang masih
dikelola
secara tradisional, serta taraf pendidikan dan kesehatan pekerja
yang belum
mencapai tahap yang diinginkan sehingga berdampak pada
penurunan
produktivitas pekerja. Tingkat pendidikan yang rendah akan
mengakibatkan
pekerja tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang
semakin
pesat, selain itu tingkat kesehatan rendah berdampak langsung
pada
produktivitas pekerja.
3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Sangat Tinggi
Setelah berakhirnya Perang Dunia, penemuan-penemuan baru
pada
bidang kesehatan mempengaruhi taraf kesehatan masyarakat dunia,
sehingga
tingkat kematian penduduk semakin berkurang. Sedangkan dalam
waktu
yang sama tingkat kelahiran tidak mengalami perubahan, hal ini
berdampak
pada cepatnya tingkat pertambahan penduduk terutama di
negara
berkembang. Pertambahan penduduk yang cepat akan memiliki
beberapa
dampak, yaitu:
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.9
a. jumlah tanggungan dalam keluarga semakin meningkat;
b. besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai akan
membatasi
kemampuan keluarga untuk menyediakan dana bagi pendidikan
dan
kesehatan yang memadai;
c. pertambahan penduduk yang cepat ini tidak diimbangi
dengan
pertambahan kesempatan kerja yang sama cepatnya.
4. Kegiatan Ekonomi Bersifat Dualistis
Kegiatan ekonomi dualistis, ialah ciri-ciri dalam suatu kegiatan
ekonomi
tertentu atau dalam suatu sektor tertentu yang menggunakan dua
teknologi
yang berbeda. Misalkan di sektor pertanian terdapat dua macam
kegiatan,
yaitu yang dilakukan oleh para petani tradisional dengan
menggunakan
metode kerja yang tradisional dan pada waktu yang sama
terdapat
perkebunan yang telah menggunakan teknologi yang modern.
5. Kegiatan Ekonomi Berpusat di Pertanian
Hampir sebagian besar negara berkembang yang baru merdeka
setelah
berakhirnya Perang Dunia bertumpu pada sektor pertanian.
Negara
berkembang yang miskin yang proses pembangunannya berjalan
lambat,
kegiatan ekonominya masih tetap bertumpu pada sektor pertanian.
Sektor
pertanian di negara berkembang sebagian besarnya masih
menggunakan
metode kerja yang tradisional, hal ini berdampak pada
rendahnya
produktivitas ekonomi pada sektor tersebut. Produktivitas yang
rendah akan
berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita yang diterima
pada sektor
pertanian.
6. Bahan Mentah Merupakan Ekspor Terpenting
Negara berkembang sejak masa penjajahan menjadi perhatian
karena
kekayaan sumber alamnya. Kekayaan sumber alam ini menjadikan
negara-
negara berkembang tersebut melakukan ekspor bahan mentahnya
tanpa
diolah terlebih dahulu. Hal ini menjadikan negara berkembang
akan tetap
terbelakang dibandingkan dengan negara maju, karena negara maju
yang
mengimpor bahan mentah dari negara berkembang mampu mengolah
bahan
mentah tersebut menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah.
Produk
akhir yang sudah bernilai tambah ini kemudian diekspor kembali
ke negara
berkembang dengan nilai yang berkali-kali lipat dibandingkan
dengan nilai
bahan mentah awal.
-
1.10 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
Dalam memberikan definisi yang tepat mengenai keterbelakangan
suatu
hal yang (adalah) cukup sulit. Pada umumnya, negara berkembang
banyak
dikaitkan dengan negara terbelakang. Kuznets (1955) membuat tiga
dimensi
dalam membahas keterbelakangan ini. Pertama, istilah
keterbelakangan
dapat berarti kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi
produktif dengan
menggunakan tingkat pengetahuan teknologi yang ada atau suatu
kegagalan
yang bersumber pada perlawanan lembaga-lembaga sosial.
Kedua,
keterbelakangan dapat dibahas dalam kaitannya dengan kinerja
ekonomi dari
suatu negara diperbandingkan dengan kinerja ekonomi dari negara
lain.
Ketiga, keterbelakangan dapat berarti kemiskinan ekonomi, dalam
arti
kegagalan untuk menyediakan biaya hidup yang memadai dan harta
benda
yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Berikut ini, beberapa kriteria keterbelakangan (Jhingan,
2012).
1. Kriteria pertama ialah nisbah (rasio) penduduk terhadap
wilayah tanah.
Kriteria ini dianggap kurang tepat karena ditemui sebagian besar
negara
terbelakang di wilayah Afrika dan Amerika Latin memiliki
sejumlah
daerah kosong. Sedangkan di sejumlah negara terbelakang lain
di
wilayah Asia memiliki rasio tinggi penduduk terhadap
wilayahnya.
2. Indikator lain keterbelakangan ialah perbandingan output
industri
terhadap keseluruhan output. Menurut kriteria ini, negara dengan
rasio
yang rendah antara output industri dan output keseluruhan
dianggap
sebagai terbelakang. Akan tetapi, rasio ini cenderung untuk
meningkat
bersama dengan kenaikan pendapatan per kapita. Oleh
karenanya,
kriteria ini bukan merupakan indikator keterbelakangan yang
handal.
3. Kriteria keterbelakangan ketiga, ialah rasio yang rendah
antara modal
terhadap populasi per kapita. Perekonomian terbelakang ialah
perekonomian yang tidak memiliki cukup stok modal untuk
mempekerjakan semua angkatan kerja yang ada berdasarkan
teknik
produksi yang modern. Namun, kriteria kekurangan modal bukan
kriteria
keterbelakangan yang memuaskan karena: (a) kekurangan modal
tidaklah relevan dengan jumlah absolut stok modal suatu negara
tetapi
dengan rasio modal itu sendiri terhadap penduduk atau terhadap
faktor
yang lain; (b) prinsip produktivitas marginal menyatakan
bahwa
manakala rasio modal terhadap faktor lain rendah, maka
produktivitas
marginal modal akan tinggi, akan tetapi, sulit untuk
menyimpulkan
bahwa di dalam negara terbelakang produktivitas marginal
modal
menandakan kelangkaan modal, mungkin saja rendahnya
produktivitas
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.11
marginal disebabkan oleh organisasi yang jelek, keterampilan
yang
rendah, dan lainnya; (c) jika kelangkaan modal diambil sebagai
indikator
keterbelakangan, faktor sosio-ekonomi lainnya akan jadi
terabaikan.
Modal memang suatu hal yang penting dalam pembangunan, namun
hal
ini bukanlah syarat mutlak.
4. Kriteria lain dari keterbelakangan ialah kemiskinan.
Negara
terbelakangan ditandai dengan kemiskinan massal yang kronis
dan
bukan merupakan akibat bencana sementara. Selain itu,
kemiskinan
ditandai oleh metode produksi dan organisasi sosial yang usang,
berarti
kemiskinan itu sama sekali bukan disebabkan oleh karena negara
itu
miskin sumber alam dan oleh sebab itu kemiskinan barangkali
dapat
dikurangi lewat penerapan metode-metode yang telah teruji di
negara-
negara lain.
5. Kriteria yang paling umum banyak dipergunakan meskipun
tidak
sepenuhnya akurat ialah rendahnya pendapatan per kapita
negara
terbelakang dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun,
batasan
pendapatan per kapita masih belum memadai karena hanya
memusatkan
pada satu sisi keterbelakangan, yaitu kemiskinan, selain itu
kesulitan
dalam mengukur pendapatan nasional per kapita di negara
terbelakang
tersebut dan membandingkannya dengan pendapatan per kapita di
negara
maju.
D. HAMBATAN PEMBANGUNAN
Perkembangan pembangunan di negara berkembang yang masih jauh
di
bawah dari pembangunan di negara maju baik sebelum perang dunia
II
maupun setelah perang dunia II menimbulkan suatu pertanyaan
mengenai
faktor-faktor apa yang menyebabkan sebagian besar negara
berkembang
belum berhasil mencapai tingkat pembangunan ekonomi sebagaimana
yang
diharapkan. Hal ini kemudian menimbulkan banyak teori yang
mengkaji
mengenai teori-teori yang menghambat pembangunan. Sukirno
(2006)
menjelaskan bahwa setidaknya terdapat lima faktor berdasarkan
teori-teori
tesebut yang menghambat pembangunan di negara berkembang.
1. Perkembangan Penduduk
Perkembangan jumlah penduduk memiliki dampak positif dan
negatif
terhadap proses pembangunan di negara berkembang. Dampak
positif
-
1.12 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
perkembangan penduduk sebagai faktor pendorong ialah:
pertama,
perkembangan penduduk akan berdampak pada pertambahan jumlah
tenaga
kerja dari masa ke masa. Apabila tenaga kerja yang ada merupakan
tenaga
kerja yang terdidik dan memiliki keterampilan akan memberikan
sumbangan
lebih besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi. Kedua,
dengan
perkembangan penduduk akan mendorong terjadinya perluasan pasar.
Pasar
yang semakin luas akan menjadi perangsang bagi sektor produksi
untuk
meningkatkan kegiatan usahanya. Hal ini akan berdampak bagi
kemajuan dan
pengembangan kegiatan ekonomi.
Namun, perkembangan penduduk akan berdampak negatif atau
menjadi
faktor penghambat pembangunan apabila produktivitas sektor
produksi
sangat rendah dan di dalam masyarakat terdapat banyak
pengangguran. Dua
kondisi ini akan mengakibatkan pertambahan penduduk tidak
akan
menaikkan produksi secara signifikan, justru akan menjadi beban
bagi
pembangunan ekonomi suatu negara.
Anaisis pengaruh langsung pertambahan penduduk kepada
perkembangan tingkat kesejahteraan dilakukan oleh Nelson (1956)
dan
Leibenstein (1957). Mereka menyatakan bahwa pertambahan penduduk
yang
pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan
masyarakat
tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang
mungkin
menurun. Mereka berpendapat bahwa sebagai akibat dari
perkembangan
penduduk yang tinggi, dalam jangka panjang tingkat pendapatan
per kapita
akan kembali mencapai tingkat pendapatan subsisten atau cukup
hidup saja.
2. Dualisme dalam Perekonomian
Salah satu karakteristik negara berkembang sebagaimana yang
telah
dibahas sebelumnya ialah kegiatan ekonomi yang masih bersifat
dualistik.
Berbagai hambatan yang timbul dari adanya dualisme dalam
perekonomian
yang baru berkembang bersumber dari pengaruh sektor tradisional
kepada
kegiatan perekonomian. Sebagian besar kegiatan ekonomi
negara
berkembang yang relatif miskin masih menggunakan teknik-teknik
yang
sangat sederhana dan cara berpikir yang masih kuno. Hal
pertama
menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produksi yang sangat
rendah,
dan hal yang kedua menyebabkan usaha-usaha pembaharuan sangat
terbatas.
Dengan demikian cara berproduksi tradisional dan memiliki
produktivitas
rendah tidak mengalami perubahan berarti dari masa ke masa.
Kehidupan
masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai hidup yang
diwarisi
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.13
selama beberapa generasi membatasi kemungkinan perbaikan
teknologi
memproduksi maupun organisasinya, dan mengembangkan pasar yang
baru.
Keadaan masyarakat seperti ini akan menimbulkan
ketidaksempurnaan di
dalam pasar sehingga mekanisme pasar tidak dapat berfungsi
secara efisien.
3. ‘Lingkaran Setan’ Kemiskinan
Negara terbelakang pada umumnya terjerat dalam lingkaran
setan
kemiskinan (the vicious circle of poverty). Nurkse (1953) dalam
Jhingan
(2012) menjelaskan “lingkaran setan mengandung arti deretan
melingkar
kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi
sedemikian
rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada
dalam
keadaan melarat”. Lingkaran setan kemiskinan berawal dari suatu
fakta
bahwa produktivitas total di suatu negara terbelakang sangat
rendah, hal ini
disebabkan oleh kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna,
dan
keterbelakangan perekonomian.
Jika dilihat dari sudut permintaan dapat dijelaskan bahwa
rendahnya
tingkat pendapatan akan menyebabkan tingkat permintaan menjadi
rendah
sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah. Tingkat
investasi yang
rendah kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas
rendah.
Sedangkan dari sudut penawaran, produktivitas rendah tercermin
di dalam
pendapatan nyata yang rendah, pendapatan yang rendah berarti
tingkat
tabungan rendah. Tingkat tabungan rendah menyebabkan tingkat
investasi
rendah dan modal kurang. Kekurangan modal pada akhirnya bermuara
pada
produktivitas yang rendah.
Gambar 1.1
Lingkaran Setan Kemiskinan
-
1.14 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
Lingkaran setan ketiga menyangkut keterbelakangan manusia
dan
sumber alam. Pengembangan sumber alam pada suatu negara
tergantung
pada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya
terbelakang dan
buta huruf, langka akan keterampilan teknik, pengetahuan dan
aktivitas
kewiraswastaan maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai,
kurang
atau bahkan salah guna. Pada pihak lain, keterbelakangan sumber
alam ini
menyebabkan keterbelakangan manusia. Keterbelakangan sumber
alam,
karena itu, merupakan sebab dan sekaligus akibat keterbelakangan
manusia.
Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2. berikut ini.
Gambar 1.2
Lingkaran Setan Kemiskinan Ketiga
Hambatan yang paling erat berkaitan dengan pembangunan
ekonomi
adalah kelangkaan modal. Hal ini bersumber dari lingkaran setan
yang telah
dijelaskan sebelumnya. Kemiskinan menjadi penyebab dan sekaligus
akibat
dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara.
Masyarakat suatu
negara terbelakang sering terbelenggu oleh kemiskinan,
kebanyakan dari
mereka buta huruf dan tidak terdidik, serta menggunakan
peralatan modal
dan metode produksi yang telah usang.
4. Struktur Ekspor Berupa Bahan Mentah
Ekspor memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat, namun ekspor seringkali menjadi salah
satu
penghambat pembangunan di negara berkembang. Hal ini disebabkan
ekspor
di negara berkembang memiliki ciri-ciri berikut ini. (a)
Sebagian besar
barang-barang yang diekspor merupakan hasil industri primer
(pertanian,
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.15
pertambangan, kehutanan, dan perikanan) dan masih merupakan
bahan
mentah. (b) Jenis-jenis bahan mentah yang diekspor sangat
terbatas. (c)
Sektor ekspor pada mulanya dikembangkan terutama oleh
pengusaha-
pengusaha yang berasal dari negara penjajah. Beberapa ahli
ekonomi seperti
Myrdal, Myint, Prebisch, Singer, dan Meier telah menunjukkan
bahwa ciri-
ciri sektor ekspor tersebut tidak dapat memberikan sumbangan
yang
memuaskan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
5. Proses Sebab-Akibat Kumulatif
Teori yang dikemukakan oleh Myrdal ini mengemukakan
sebab-sebab
bertambah memburuknya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai
daerah
dalam suatu negara. Myrdal berkeyakinan bahwa dalam proses
pembangunan
ada faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat
pembangunan
antara berbagai daerah atau negara. Keadaan seperti itu terjadi
akibat dari
suatu proses sebab akibat kumulatif. Menurut Myrdal, pembangunan
di
daerah yang lebih maju akan menciptakan beberapa keadaan yang
akan
menimbulkan hambatan yang lebih besar bagi daerah yang
terbelakang untuk
berkembang. Keadaan ini dikenal sebagai backwash effect. Selain
itu,
perkembangan di daerah yang lebih maju dapat menimbulkan
keadaan-
keadaan yang mendorong perkembangan daerah yang lebih
miskin.
Keadaaan ini, dinamakan sebagai spread effects.
Selain hambatan-hambatan di atas, Jhinghan (2012) menyatakan
bahwa
terdapat beberapa faktor lain yang turut menjadi hambatan
dalam
pembangunan di negara berkembang, yaitu sebagai berikut.
a. Tingkat Pembentukan Modal yang Rendah
Kelangkaan modal sebagai salah satu modal dasar pembangunan
menjadi salah satu hambatan. Hal ini bersumber dari lingkaran
setan
kemiskinan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemiskinan
merupakan
penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan
modal suatu
negara. Masyarakat suatu negara terbelakang tercekam oleh
kemiskinan, hal
ini pada akhirnya menyebabkan tingkat tabungan yang rendah.
Kebanyakan
tabungan di negara berkembang dilakukan oleh kelompok
berpendapatan
tinggi, tetapi tabungan ini tidak mengalir ke saluran-saluran
produktif.
Menurut Jhinghan (2012) terdapat beberapa sebab utama pada
akhirnya
yang menyebabkan tingkat investasi yang rendah di negara
berkembang.
Pertama, ketidakberanian untuk mencoba sesuatu yang baru.
Kedua,
-
1.16 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
sempitnya pasar domestik. Ketiga, kesulitan mendapatkan dana
untuk tujuan
investasi. Keempat, kurangnya buruh terampil dan kurangnya
mobilitas
faktor sehingga mempertinggi biaya produksi dan dengan demikian
akan
menghalangi calon investor. Kelima, kemampuan wiraswasta yang
langka.
b. Hambatan Sosio-Budaya
Negara berkembang memiliki lembaga sosial dan sikap yang
tidak
menunjang pembangunan ekonomi. Terdapatnya unsur-unsur
perlawanan
sosial terhadap perubahan ekonomi yang berakar pada
faktor-faktor
kelembagaan, seperti nampak pada stratifikasi pekerjaan yang
ketat,
pengelompokan masyarakat berdasarkan kelas sosial di masyarakat,
etos
kerja yang tidak mau keluar dari lingkungannya adalah beberapa
faktor sosio-
budaya yang menghambat pembangunan. Hambatan sosio-budaya
inilah
yang harus mampu dipecahkan melalui sistem pendidikan yang baik,
dimana
sistem pendidikan tidak hanya terkait pada aspek pengetahuan
semata
melainkan juga harus mampu membentuk suatu karakter kepribadian
yang
paripurna.
c. Dampak Kekuatan Internasional
Hambatan lain yang menghambat negara berkembang ialah
pengaruh
buruk investasi asing, terutama investasi yang ditujukan pada
barang-barang
yang dapat diekspor secara terus menerus. Hal ini pada akhirnya
hanya akan
merugikan perekonomian. Tingkat produktivitas, pendapatan, dan
tingkat
kehidupan di sektor primer tidak mengalami kenaikan. Pihak asing
menguras
habis sejumlah besar uang dalam bentuk laba dan upah manajemen
yang
tinggi.
E. PRASYARAT PEMBANGUNAN
Negara-negara berkembang yang memiliki keinginan untuk maju
harus
memenuhi prasyarat-prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi.
Jhinghan
menyebutkan beberapa prasyarat pembangunan ekonomi yang
dibutuhkan.
1. Atas Dasar Kekuatan Sendiri
Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah proses
pertumbuhannya
harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri.
Hasrat
untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan
material
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.17
harus muncul dari warga negara itu sendiri. Hal ini dapat kita
lihat pada kasus
Jepang yang mampu bangkit setelah seluruh perekonomiannya hancur
pasca
perang dunia II. Kebangkitan perekonomian dalam negeri harus
ditopang
oleh kepemimpinan nasional yang kuat, dimana pemimpin bangsa
harus
yakin bahwa negaranya dapat bangkit oleh kemampuannya sendiri.
Oleh
karenanya komitmen dan keberpihakan terhadap sektor produksi
dalam
negeri harus kuat, hal inilah yang kurang kita lihat pada
kepemimpinan
nasional di Indonesia.
2. Menghilangkan Ketidaksempurnaan Pasar
Syarat kedua berkaitan dengan usaha menghilangkan
ketidaksempurnaan
pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor
dan
menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan. Untuk
menghilangkan hal
ini, lembaga sosio-ekonomi yang ada harus diperbaiki dan diganti
dengan
yang lebih baik. Pemerintah harus berani melakukan suatu
perubahan yang
radikal untuk menghilangkan ketidaksempurnaan yang terjadi di
pasar.
3. Perubahan Struktural
Perubahan struktural mengandung arti peralihan dari
masyarakat
pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang
mencakup
peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara
radikal.
Perubahan struktural semacam ini menyebabkan kesempatan kerja
semakin
banyak dan produktivitas buruh stok modal, pendayagunaan
sumber-sumber
baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Perubahan
struktural
terkait dengan ekspansi besar-besaran pada sektor non-pertanian,
penurunan
peran sektor pertanian tidak berarti terjadi penurunan output
pertanian.
Output pertanian harus selalu meningkat dalam artian absolut.
Perubahan
radikal ini terkait dengan modernisasi sektor pertanian,
reformasi pertanahan,
dan lainnya.
Aspek penting lain dari perubahan struktural ialah
perpindahan
penduduk dari sektor primer dan sekunder ke sektor tersier.
Sektor tersier
mencakup sejumlah jasa yang menghasilkan barang non-material,
seperti:
pengangkutan, sistem distribusi, pendidikan, jasa pemerintah dan
rumah
tangga, dan sebagainya. Dengan adanya pembangunan ekonomi,
permintaan
produk sektor tersier meningkat amat cepat karena ekspansi
sektor pertanian
dan industri pada umumnya tergantung pada tersedianya
pengangkutan,
distribusi, dan sebagainya. Aspek lain yang cukup penting ialah
perubahan
sistem sosial yang ada. Sistem sosial baru dimaksudkan untuk
melahirkan
terobosan dalam tatanan sosio-ekonomi masyarakat.
-
1.18 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
4. Pembentukan Modal
Pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan strategis
di
dalam proses pembangunan. Proses ini berjalan melewati tiga
tingkatan: (a)
Kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan
dan
kemampuan untuk menabung; (b) keberadaan lembaga kredit dan
keuangan
untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat
dialihkan
menjadi dana yang dapat diinvestasikan; (c) Penggunaan tabungan
untuk
tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan.
Pemerintah di
negara berkembang harus mampu mencari sumber-sumber
pendanaan
optimal terkait pembentukan modal ini, karena akan sangat kecil
jika hanya
mengandalkan tabungan dalam negeri sebagaimana yang telah
dijelaskan
pada bagian hambatan pembangunan.
5. Menentukan Investasi yang Tepat
Menentukan investasi yang tepat sama pentingnya dengan
menentukan
laju pembentukan modal. Negara berkembang tidak saja harus
menentukan
besarnya tingkat investasi tetapi juga komposisi investasi.
Negara
bertanggung jawab untuk melakukan investasi yang paling
menguntungkan
bagi masyarakat. Oleh karenanya, negara harus memiliki skala
prioritas
dalam penentuan investasi. Hal ini harus dilakukan karena
keterbatasan
modal yang dimiliki, terutama di negara berkembang sehingga bisa
jadi suatu
proyek dapat bertahun-tahun tidak atau belum dilaksanakan karena
ada
proyek investasi yang lebih penting dan harus dilaksanakan
segera.
Kesinambungan dalam pelaksanaan investasi termasuk menjadi hal
yang
menentukan. Setiap rezim pemerintahan harus merujuk pada
rencana
investasi yang telah ditetapkan oleh rezim sebelumnya untuk
kemudian
ditindaklanjuti.
6. Persyaratan Sosio-Budaya
Wawasan sosio-budaya masyarakat haruslah diubah jikalau
pembangunan diharapkan dapat berjalan. Hambatan sosial yang
menghalangi
kemajuan ekonomi haruslah disesuaikan atau disingkirkan. Setiap
perubahan
sosio-budaya harus selektif dan diperkenalkan secara bertahap.
Tidak seluruh
tatanan sosio-budaya yang ada tidak baik, contohnya budaya
gotong royong
yang ada di Indonesia merupakan salah satu tatanan sosio-budaya
yang harus
selalu dijaga. Perubahan nilai-nilai budaya mencakup hal-hal
yang terkesan
sepele, seperti budaya antri, budaya membuang sampah pada
tempatnya,
budaya disiplin, etos kerja yang tinggi dan sebagainya. Hal-hal
inilah yang
seringkali menghambat kemajuan ekonomi termasuk di
Indonesia.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.19
7. Administrasi dan Birokrasi
Pembangunan ekonomi yang baik harus ditunjang oleh sistem
administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup. Pemerintah
harus kuat,
mampu menegakkan hukum dan ketertiban, serta mempertahankan
keamanan
dan pertahanan negara. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi
memerlukan
perlengkapan administratif yang baik dan efisien. Reformasi
birokrasi
diperlukan untuk membangun sistem administrasi yang baik dan
efisien.
1) Sebutkan alasan utama mengapa pada era sebelum perang dunia
II
masalah terkait pembangunan ekonomi belum menjadi fokus
perhatian
dalam ilmu ekonomi?
2) Sebutkan tiga hal yang menandai suatu proses pembangunan
menurut
Simon Kuznets?
3) Apakah kegunaan data pendapatan per kapita?
Petunjuk Jawaban Latihan
1) Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa masalah terkait
pembangunan
ekonomi belum menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ilmu
ekonomi. Pertama, negara-negara penjajah tidak mempedulikan
pembangunan ekonomi pada negara jajahannya. Mereka fokus
bagaimana sebanyak mungkin menguasai sumber daya ekonomi
yang
dihasilkan oleh negara jajahannya, tanpa mempedulikan
bagaimanakah
nasib masyarakat dari negara jajahannya. Kedua, negara-negara
yang
dijajah fokus perhatian mereka ialah bagaimana mampu melepaskan
diri
dari jerat negara penjajah dan memproklamirkan
kemerdekaannya.
Selama mereka masih terjajah maka mereka tidak akan bisa
memikirkan
bagaimana membangun ekonominya. Ketiga, para ekonom terfokus
bagaimana membangun ekonomi dalam jangka pendek semata,
namun
melupakan proses pembangunan ekonomi yang pada umumnya
bersifat
jangka panjang.
LATIHAN
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas,
kerjakanlah latihan berikut!
-
1.20 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
2) Menurut Simon Kuznets, berdasarkan pengamatannya di
negara-negara
maju, ia menyimpulkan bahwa setiap proses pembangunan
ekonomi
akan terdapat tiga tanda, yaitu:
a. produksi, baik jumlah maupun jenisnya terus menerus
bertambah;
b. teknologi yang terus menerus berkembang;
c. agar perkembangan ekonomi itu menjadi unsur yang tidak lepas
dari
pertumbuhan teknologi, dibutuhkan penyesuaian kelembagaan,
ideologi dan sikap hidup.
3) Data pendapatan per kapita selalu digunakan untuk
menggambarkan: (a)
taraf pembangunan ekonomi yang dicapai berbagai negara; (b)
tingkat
perkembangan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun.
1. Pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun
tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan
jasa
yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur
dari
perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan
ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan
teknologi, peningkatan kesehatan, peningkatan infrastruktur
dan
peningkatan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.
2. Secara umum, terdapat beberapa karakteristik negara sedang
berkembang, yaitu (a) tingkat kemakmuran relatif rendah; (b)
produktivitas pekerja sangat rendah; (c) tingkat pertumbuhan
penduduk sangat tinggi; (d) kegiatan ekonomi bersifat dualistis;
(e)
kegiatan ekonomi terpusat di sektor pertanian; (f) bahan
mentah
merupakan ekspor penting.
3. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses
pembangunan di negara sedang berkembang, yaitu (a)
perkembangan penduduk; (b) dualisme di dalam perekonomian;
(c)
lingkaran setan kemiskinan; (d) struktur ekspor berupa bahan
mentah; (e) proses sebab-akibat kumulatif.
4. Terdapat beberapa prasyarat pembangunan, yaitu (a) atas dasar
kekuatan sendiri; (b) menghilangkan ketidaksempurnaan pasar;
(c)
Perubahan struktural; (d) pembentukan modal; (e) menentukan
investasi yang tepat; (f) persyaratan sosio-budaya; (g)
administrasi
dan birokrasi.
RANGKUMAN
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.21
1) Pembangunan ekonomi seringkali diukur dengan menggunakan…
A. pendapatan riil per kapita yang semakin meningkat
B. kesenjangan yang semakin lebar
C. kemiskinan yang semakin meluas
D. ekspor bahan mentah yang semakin intensif
2) Salah satu ciri umum negara berkembang ialah…
A. tingkat kemakmuran relatif tinggi
B. rendahnya produktivitas pekerja
C. kegiatan ekonomi bersifat sentralistik
D. sektor pertanian sebagai penyokong kegiatan ekonomi
3) Faktor penghambat pembangunan menurut M.L Jhinghan
ialah...
A. struktur impor suatu negara
B. faktor sosio-budaya
C. pembentukan modal yang tinggi
D. kerjasama perdagangan internasional
4) Faktor yang menjadi prasyarat pembangunan ialah…
A. meningkatkan hambatan di dalam pasar
B. memperbesar kue pembangunan
C. kesejahteraan ekonomi
D. persyaratan sosio-budaya
5) Ciri-ciri ekspor produk di negara berkembang ialah…
A. sebagian besar barang-barang ekspor merupakan hasil
industri
primer
B. kemampuan negara berkembang dalam mengolah bahan mentah
yang dihasilkan
C. ekspor barang setengah jadi dan barang jadi
D. ekspor produk yang memberikan nilai tambah
TES FORMATIF 1
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!
-
1.22 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1
yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang
benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat
penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda
dapat
meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah
80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian
yang
belum dikuasai.
Tingkat penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar
100%Jumlah Soal
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.23
Kegiatan Belajar 2
Paradigma Pembangunan dalam Ekonomi Islam
alam Kegiatan Belajar 2 ini, kita akan membahas tentang
paradigma
pembangunan ekonomi dalam perspektif islam, konsep
pembangunan
ibnu khaldun, pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam, dan
dimensi
keadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan Islam.
A. PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
Ekonomi pembangunan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu
konsep
yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan
faktor-faktor
yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi dan
merekomendasikan
kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah (Beik
dan
Arsyanti, 2016). Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa
terdapat
perbedaan paradigma yang cukup mendasar antara konsep
ekonomi
pembangunan Islam dengan ekonomi pembangunan konvensional.
Salah satu hal utama yang membedakan antara konsep
pembangunan
dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional ialah paradigma.
Paradigma
pembangunan inilah yang kemudian menjadi suatu variabel yang
cukup
signifikan dalam ruang lingkup dalam cara pandangan dan
aktivitas
pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi
konvensional
sebagaimana yang telah kita bahas pada kegiatan belajar 1
cenderung
terfokus pada aspek-aspek yang bersifat material, seperti
pertumbuhan
ekonomi, pendapatan per kapita, dll.
Hal yang harus dilakukan ialah bagaimana ekonomi Islam
memandang
berbagai hal yang sudah dilakukan oleh paradigma pembangunan
konvensional, kemudian bagaimana solusi dan kebijakan yang tepat
untuk
mengatasinya. Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih
luas dari
konsep pembangunan konvensional. Pembangunan ekonomi dalam
Islam
merupakan suatu pembangunan yang bersifat multi-dimensional,
karena tidak
hanya berorientasi pada dunia, namun juga berorientasi akhirat
(Mannan,
1997; Huda, dkk, 2015).
D
-
1.24 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada
aspek
material semata, melainkan harus pula menyentuh aspek spiritual
dan moral.
Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS Asy-Syams Ayat
7-10,
dimana kurang lebih terjemahnya sebagai berikut:
“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya) (7), maka Allah
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya
(8), Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu (9),
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (10)” (QS 91: 7
– 10)
Pada ayat diatas, menggambarkan betapa pentingnya aspek
kesucian
jiwa dalam suatu proses pembentukan karakter manusia. Hal ini
menjadikan
suatu kesadaran betapa pentingnya pemerintah menaruh perhatian
pula
kepada aspek spiritual dan moral. Manusia merupakan penciptaan
yang
sempurna apabila mampu memadukan pembangunan yang tidak
hanya
menyentuh aspek material semata, melainkan telah mampu pula
menyentuh
aspek pembangunan karakter melalui pembangunan spiritual dan
moral.
Dalam ajaran Islam, manusia memiliki dua tugas utama, yaitu
sebagai
hamba Allah dan sebagai wakil Allah di muka bumi (khalifatulah
fil ardh).
Keberhasilan manusia dalam menjalankan kedua tugas utamanya ini
sangat
bergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan
tersebut akan
memengaruhi potensi mana yang dapat dioptimalkan, apakah
potensi
kebaikan (at-taqwa) ataukah potensi keburukan (al-fujuur). Jika
jalan
tazkiyah yang diambil maka manusia akan mampu mengoptimalkan
potensi
kebaikan yang dimilikinya. Namun, jika jalan yang dipilih adalah
dassiyah,
maka yang akan dominan adalah potensi keburukannya. Kerangka
jalan
tazkiyah akan didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu
keadilan,
keseimbangan, dan ketundukan penuh terhadap aturan Allah (Beik
dan
Arsyanti, 2016).
Fokus utama pembangunan dalam konsep jalan tazkiyah tidak
hanya
akan diarahkan pada hal-hal yang bersifat material semata,
melainkan juga
dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran
keberhasilan
pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran materiil
semata,
melainkan harus mampu memasukkan pula ukuran-ukuran moral
spiritual.
Jalan tazkiyah mensyaratkan suatu keseimbangan peran antara
negara dengan
masyarakat.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.25
Menurut Metwally (1993) yang membedakan antara Islam dengan
agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya
terkait
masalah ibadah ritual semata namun turut pula mengatur
permasalahan
kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam
kehidupan
kesehariannya. Perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem
ekonomi
lainnya menurut Metwally (1993) pada hal-hal berikut ini.
1. Sumber daya merupakan kepemilikan mutlak dari Allah yang
diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya
dalam
rangka maksimalisasi produksi dengan tujuan untuk memberikan
kesejahteraan kepada kehidupan umat di dunia.
2. Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dengan
memberikan
beberapa batasan. Pertama, kepemilikan pribadi yang diakui
dalam
Islam adalah tidak boleh menganggu kepentingan masyarakat
sekitar.
Kedua, Islam melarang seorang muslim untuk memperoleh
pendapatan
yang berasal dari jalan yang tidak halal dan thayib, seperti
mencuri,
merampok, dll. Ketiga, pelarangan akan penimbunan.
3. Ekonomi Islam menggunakan model kerjasama dalam aktivitas
ekonominya, sementara ekonomi pasar (free market economies)
menggunakan teknik sebaliknya dalam mencapai keseimbangan.
4. Sistem ekonomi Islam menentang adanya akumulasi dan
konsentrasi
kekayaan pada sekelompok individu atau golongan. Dalam
sistem
ekonomi Islam setiap harta harus diproduktifkan agar
memberikan
kontribusi positif dalam menggerakkan perekonomian.
5. Ketika ekonomi pasar (free market economies) didominasi oleh
industri
yang bersifat monopoli dan oligopoly, maka sistem ekonomi
Islam
menganjurkan kepemilikan dan manajemen public atas berbagai
sumber
daya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat
6. Seorang muslim harus menyadari bahwa segala aktivitas
ekonominya
selalu diamati oleh Allah SWT, sehingga berbagai tindakan
yang
melanggar aturan syariat Islam akan dihindari. Inilah merupakan
nilai
dasar yang mengarahkan prilaku individu dalam aktivitas
ekonominya.
Berikut ini, beberapa prinsip dari ekonomi Islam yang ditawarkan
oleh
M.A. Choudhury (1986).
1. Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid ialah konsep yang
menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
Segala
aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan
sangat
-
1.26 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa
yang
dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang biasa
dikenal
sebagai ukhuwah Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan
kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas
ekonomi.
2. Prinsip bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam
individu
dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat
produktivitas
kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik
bagi
kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara
layak
sesuai dengan standar kehidupan yang layak.
3. Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam
yang
ketiga adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi
kekayaan.
Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah dengan
melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu
melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak
miskin.
Beik dan Arsyanti (2016) menyatakan bahwa terdapat beberapa
konsep
dasar yang menjadi basis dalam ekonomi pembangunan Islam, yaitu
sebagai
berikut.
1. Konsep tauhid, khalifah, dan tazkiyah dalam pembangunan
ekonomi.
2. Aspek pembangunan: fisik materiil, dan moral spiritual.
3. Fokus utama: manusia (subjek dan objek pembangunan) dan
kesejahteraan sosial.
4. Peran negara.
Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam
berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan
berdasarkan rujukan
kepada Al-Qur’an dan Sunnah adalah (Al Arif, 2015):
1. pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang,
papan,
kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat;
2. memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang;
3. mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan
ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di
masyarakat;
4. memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi
nilai-nilai
moral;
5. memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.27
Chaudhury (1986) diikuti dengan Beik dan Arysanti (2016)
menyatakan
bahwa tauhid memegang peranan penting dalam proses
pembangunan
ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi yang dilakukan harus
diarahkan
kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Pada
dasarnya,
tauhid dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai
berikut.
1) Tauhid rububiyyah. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah SWT
ialah
Sang Pencipta alam semesta. Oleh karenanya, alam ini bekerja
berdasarkan aturan dari Sang Pencipta. Hal ini harus
terinternalisasi oleh
segenap ekonomi muslim dalam melakukan penyembahan hanya
kepada-Nya.
2) Tauhid uluhiyyah. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah adalah
pemilik
sistem kehidupan yang harus diikuti tanpa syarat. Semua aturan
dan
ketentuan-Nya dalam berbagai bidang kehidupan menjadi suatu
keharusan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam konteks
pembangunan ekonomi maka menjalankan segala petunjuk-Nya
terkait
ekonomi menjadi suatu keharusan. Desain pembangunan ekonomi
harus
berbasis kepada tauhid.
3) Tauhid asma wa sifat. Hal ini terkait dengan keyakinan
terhadap nama-
nama Allah yang melambangkan sifat-sifat dan kekuasaan yang
ada
pada-Nya.
Secara umum, nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi
Islam
dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang
diambil
dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut ialah
sebagai berkut
(Abdullah, dkk, 2002).
1. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenar, bukan
kerelaan yang
sifatnya semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat
diekspresikan
dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat
dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad
saw
mengharamkan berbagai transaksi yang terindikasi terkandung
maysir,
gharar, dan riba karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak
yang
dikecewakan atau dirugikan dan transaksi ini tidak terjadi atas
keridhaan
kedua belah pihak.
2. Asas keadilan. Keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu
keseimbangan
atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Keadilan tidak
berarti
kesamaan secara mutlak, dimana semua individu harus sama rata,
sebab
kesetaraan yang mutlak akan menciptakan ketidakadilan. Keadilan
harus
-
1.28 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya.
Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk
dapat
berkembang sesuai potensi yang dimiliki.
3. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
Oleh
karenanya dalam ekonomi Islam dilarang transaksi maysir, gharar,
dan
riba sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang
dirugikan.
Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerjasama yang
saling
menguntungkan antara pihak yang bekerjasama.
4. Asas tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk
adanya
pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang
karena
adanya unsur eksploitasi dari si pemilik modal kepada
kelompok
masyarakat lain yang kurang memiliki akses terhadap modal dan
pasar.
B. KONSEP PEMBANGUNAN IBNU KHALDUN
Kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan
dianugerahkan
kepada manusia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang
atau
kelompok semata. Pemerataan merupakan suatu hal yang menjadi
keharusan
di dalam Islam, hal ini agar tidak menimbulkan kesenjangan yang
tinggi.
Salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi dalam Islam ialah agar
terjadi
pendistribusian kekayaan yang adil di masyarakat.
Chapra (2001) melakukan rekonstruksi atas pemikiran Ibnu
Khaldun.
Keseimbangan ekonomi dengan definsi wujudnya keharmonisan
antara
pembangunan dan kesejahteraan, baik ekonomi maupun sosial. Hal
ini telah
menjadi suatu indikator utama dari kebenaran suatu sistem
ekonomi. Suatu
sistem ekonomi yang mampu memberikan keseimbangan dan kestabilan
yang
mendasar ialah sistem ekonomi Islam. Negara perlu melakukan
beberapa hal
penting untuk mewujudkan keseimbangan ini. Model Ibnu Khaldun
yang
dikembangkan oleh Chapra (2001) menunjukkan hubungan antar
variabel-
variabel yang harus terpenuhi sebagai prasyarat dalam mewujudkan
suatu
negara yang makmur. Variabel dependen pada model ini ialah
kemajuan
suatu negara (g) dipengaruhi oleh variabel-variabel independen
sebagaimana
terlihat pada Gambar 1.3.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.29
Sumber: Chapra (2001)
Gambar 1.3
Model Pembangunan Ibnu Khaldun
Chapra (2001) merumuskan pemikiran Ibnu Khaldun dengan
lingkaran,
yaitu lingkaran keadilan, negara hanya satu komponen dari
beberapa
komponen yang ada, maka upaya dalam penegakan syariat Islam di
dalam
ekonomi dapat dimulai dari komponen yang paling mungkin di jaman
dan
wilayah tertentu. Rumusan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun
mencerminkan
karakter interdisipliner dan dinamis. Rumusan tersebut
menghubungkan
semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik termasuk
syariah (S),
kekuasaan politik atau pemerintah (G), masyarakat (N), kekayaan
atau
sumber daya atau maal (W, pembangunan atau imarah (g), dan
keadilan atau
‘adl (j).
Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang
saling
tergabtung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Cara kerja
lingkaran
ini menyerupai rantai reaksi selama bertahun-tahun, suatu
dimensi
kedinamisan diperkenalkan dalam seluruh analisis. Dimensi ini
membantu
-
1.30 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik, agama,
sosial, dan
ekonomi saling mempengaruhi selama kurun waktu tertentu. Hal
ini
menjadikan faktor-faktor tersebut dapat menuntun suatu peradaban
menuju
pembangunan dan kemunduran atau kejayaan dan keruntuhan.
Di dalam analisa jangka panjang rumusan ini, tidak ada klausa
ceteris
paribus karena tidak ada satu variabel pun yang konstan. Satu
variabel dapat
berfungsi sebagai mekanisme pemicu, tetapi variabel yang lain
dapat bereaksi
ataupun tidak, dalam arah yang sama. Kegagalan di satu sektor
tidak akan
menyebar ke variabel lain karena sektor yang gagal tersebut akan
diperbaiki
atau kemunduran suatu peradaban akan lebih lama. Sebaliknya jika
sektor
yang lain bereaksi sama layaknya mekanisme pemicu, kegagalan
itu
memperoleh momentum melalui rantai reaksi yang berkaitan.
Lingkaran
sebab akibat ini akan mengacu pada lingkaran keadilan (circle of
equity).
Dua pengait yang paling penting dalam rantai sebab akibat
tersebut
adalah pembangunan (g) dan keadilan (j). Pembangunan (g)
dianggap penting
karena kecenderungan normal di dalam masyarakat
berubah-ubah.
Kecenderungan ini dapat meningkat maupun menurun. Dalam
pembahasan
ini, pembangunan yang dimaksud tidaklah semata-mata mengacu
pada
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tersebut juga mengacu pada
pembangunan manusia seutuhnya sehingga masing-masing variabel
tersebut
(G, S, N, dan W) memperkaya satu sama lain dan dengan cara
demikian
semua variabel tersebut memberikan kontribusi terhadap
kesejahteraan atau
kebahagiaan masyarakat.
Keseluruhan variabel tidak hanya menjamin kelangsungan
kehidupan
masyarakat, tetapi juga kemajuan peradaban. Suatu pembangunan
tidak akan
terlaksana tanpa adanya keadilan. Keadilan yang dimaksud ialah
keadilan
yang lebih luas dalam setiap aspek kehdupan manusia. Keadilan
dalam
konteks luas ini tidak sepenuhnya dapat diwujudkan tanpa
menciptakan
masyarakat yang peduli terhadap persaudaraan dan persamaan
sosial.
Keadilan juga dapat tercipta dengan adanya jaminan keselamatan
jiwa, hak
milik dan penghormatan bagi setiap orang, pemenuhan kewajiban
sosial,
ekonomi, dan politik, hak untuk bebas menentukan tindakan apa
yang
diinginkan oleh seseorang dan pencegahan terhadap kejahatan
dan
ketidakadilan dalam bentuk apapun.
Sedangkan variabel lain, yaitu syariah (S) mengacu pada
nilai-nilai dan
lembaga atau aturan perilaku yang membuat masyarakat (N)
bersedia untuk
memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama dan mencegah perilaku
sosial
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.31
yang menyimpang. Hal itu semua dapat digunakan untuk menjamin
keadilan
(j), pembangunan (g), dan kesejahteraan untuk seluruh
masyarakat. Aturan
perilaku dapat bersifat formal dan informal baik tertulis maupun
tidak
tertulis. Setiap masyarakat memiliki aturan perilaku berdasarkan
sistem nilai
masing-masing yang berlaku di masyarakat. Pedoman utama perilaku
dalam
masyarakat Islam disebut syariat (S).
Syariat (S) tidak akan mampu memainkan peranan yang berarti
bila
syariat tersebut dijalankan secara benar dan tidak memihak
dalam
pelaksanannya. Salah satu tanggung jawab masyarakat (N) dan
pemerintah
(G) adalah mewujudkan kesejahteraan (W) dengan menyediakan
sumber
daya yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan
pembangunan,
pemanfaatan yang efektif atas sumber daya tersebut oleh
pemerintah (G) dan
kesejahteraan masyarakat (N).
Secara umum analisis Ibnu Khaldun dapat diformulasikan dalam
bentuk
persamaan berikut:
G = f (S, N, W, g, j)
Persamaan ini tidak secara umum merepresentasikan model
dinamika
Ibnu Khaldun, tetapi persamaan ini mencerminkan karakter
interdisipliner
dengan memperhatikan pada semua variabel penting yang telah
dibahas
olehnya. Pada persamaan ini, G dianggap sebagai variabel terikat
(variabel
dependen), karena salah satu tujuan utamanya adalah untuk
menjelaskan
kejayaan dan runtuhnya suatu dinasti (negara) atau pun
peradaban. Menurut
Ibnu Khaldun, kekuatan atau kelemahan suatu dinasti tergantung
pada
kekuatan dan kelemahan penguasa politik yang berhasil merek
wujudkan.
Penguasa politik (G) harus menjamin kesejahteraan masyarakat (N)
dengan
menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan
(g) dan
keadilan (j) melalui implementasi syariat (S) dan pembangunan
dan
pemerataan distribusi kekayaan (W). Hal ini dilakukan untuk
kepentingan
bersama dalam jangka panjang.
Akan tetapi, di saat hubungan sebab akibat yang normal tidak
seharusnya
diputar balik, hubungan sebab akibat dalam masyarakat yang
melingkar dan
saling tergantung yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun pada
umumnya
cenderung dapat diputar-balik. Setiap variabel bebas dapat
dianggap sebagai
variabel terikat, saat variabel yang lain dianggap sebagai
variabel bebas. Hal
ini menyiratkan bahwa mekanisme pemicu runtuhnya suatu
masyarakat tidak
sepenuhnya sama untuk masyarakat yang lain dan dalam analisis
Ibnu
-
1.32 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
Khaldun faktor tersebut dinggap sebagai bagian kegagalan
penguasa politik
(G) ataupun kegagalan variabel lain. Sebagai contoh tingginya
tingkat
perceraian dapat dianggap sebagai bagian integral masyarakat (N)
di dalam
model tersebut. Perceraian merupakan awal dari adanya
disintegrasi keluarga
yang kemudian berdampak pada penurunan kualitas pendidikan yang
baik
kepada anak-anak. Hal ini yang menyebabkan penurunan kualitas
masyarakat
(N) yang merupakan lapisan inti suatu peradaban.
Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan lebih suka
untuk
hidup bersama-sama. Hal ini disebabkan dengan kapasitas individu
yang ada,
mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka
sendiri
terlebih-lebih untuk mempertahankan diri mereka. Masyarakat
sangat
membutuhkan suasana kehidupan saling tolong-menolong dan
bekerjasama.
Akan tetapi, mereka tidak dapat saling tolong-menolong dan kerja
sama
apabila keadaan suatu negara tengah mengalami konflik,
permusuhan, dan
ketidakadilan. Oleh karenanya, diperlukan adanya rasa
kebersamaan dan
pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik dan ketidakadilan
serta
mempersatukan masyarakat.
Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2, dimana
kurang
lebih terjemahnya berbunyi sebagai berikut:
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran (QS 5: 2).
Rasa kebersamaan akan terbentuk dan menguat jika ada keadilan
(j)
untuk menjamin adanya kesejahteraan masyarakat melalui
pemenuhan
kewajiban bersama dan pemerataan hasil pembangunan (W dan
g).
Hilangnya keadilan (j) cenderung untuk menimbulkan ketidakpuasan
di
antara masyarakat dan berpengaruh buruk terhadap solidaritas
masyarakat.
Namun, suatu keadilan mengharuskan adanya suatu aturan dalam
perilaku,
aturan berperilaku tercakup dalam syariat (S). Akan tetapi,
suatu aturan yang
mengatur prilaku masyarakat tidak akan efektif apabila
masyarakat tidak
memahami manfaat dari aturan tersebut dan kekuasaan politik (G)
yang
efektif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ibnu Khaldun mengelompokkan kekuasaan menjadi tiga jenis.
Jenis
pertama ialah kekuasaan yang alamiah atau normal (tabi’i)
yang
membolehkan setiap orang untuk memenuhi kepentingan pribadinya
(al-
ghard) dan kesenangan hawa nafsu (al-shahwat). Jenis kedua
ialah
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.33
kekuasaan politik rasional (siyasah ‘aqliyyah) yang membolehkan
setiap
orang untuk memenuhi kepentingan pribadi, duniawi, dan untuk
mencegah
kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip rasional. Jenis ketiga
ialah kekuasaan
politk berdasarkan moral (siyasah diniyyah atau khilafah)
yang
memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan kesejahteraan dunia
dan
akhirat sesuai dengan ajaran syariat. Jenis ketiga inilah yang
disebut oleh
Chapra sebagai welfare state Islami.
Welfare state Islam harus menempatkan kekuatan yang utama
pada
pendidikan, tindakan persuasif dan penciptaan lingkungan yang
mendukung
untuk mewujudkan cita-cita negara tersebut. Dengan tidak
mengesampingkan
tindakan-tindakan amar ma’ruf nahi munkar. Kedaulatan
hendaknya
mengandung kualitas karakter yang mulia sesuai dengan agama dan
ilmu
politik. Pemegang kedaulatan harus toleran, moderat, adil, serta
menghindari
perbuatan yang dzalim (seperti kelicikan, penipuan, ingkar
janji, dll.).
Ibnu Khaldun menyatakan bahwa negara dapat menyediakan
kepemimpinan yang demikian dengan menciptakan lingkungan
yang
mendukung, susunan yang tepat untuk membina dan mendidik
masyarakat
dalam rangka menciptakan kualitas yang dibutuhkan dalam
masyarakat. Serta
mempromosikan ilmu pengetahuan dan industri, melaksanakan
pembangunan
infrastruktur, menjamin hukum dan perundang-undangan,
mengedepankan
lingkungan fisik yang sehat. Berbagai hal tersebut membutuhkan
efektivitas
dari organisasi politik dalam melaksanakan peranannya pada
proses
pembangunan (g).
Jika organisasi politik tidak menetapkan syariat secara efisien
maka tidak
akan ada keadilan. Bila tidak ada keadilan maka tidak akan ada
kebersamaan.
Ketiadaan kebersamaan maka tidak akan ada lingkungan yang
mendukung
terlaksananya implementasi syariah, hukum dan
perundang-undangan,
pembangunan, serta kemakmuran. Ketiadaan hal-hal tersebut
akan
menjadikan administrasi politik (G) menjadi lemah dan tidak
efektif, hal ini
tercermin dalam kemunduran variabel-variabel sosial ekonomi yang
penting
(S, N, W, dan j), serta menyebabkan kehancuran dan keruntuhan.
Pemerintah
hendaknya menggunakan kekuasannya untuk membuat fungsi pasar
berjalan
lancar dan untuk menciptkan lingkungan yang mendukung bagi
realisasi
pembangunan (g) dan keadilan (j).
Prilaku masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan akan
efektif
bila masyarakat dapat menerima tanpa keberatan dan dijalankan
dengan
ikhlas. Syariat akan memenuhi kepentingan masyarakat karena
syariat
-
1.34 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
mengutamakan kerjasama dan menjembatani perbedaan yang ada.
Syariat
membantu masyarakat (N) menanamkan kualitas kebaikan seperti
ketaatan,
kejujuran, integritas, kesederhanaan, dan perasaan kebersamaan
yang dapat
memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan.
Variabel kesejahteraan (W) dan pembangunan (g) menjadi hal
yang
penting dalam menciptakan kemakmuran masyarakat karena
kelemahan
ataupun kekuatan masyarakat tergantung pada W dan g. Ibnu
Khaldun
menerangkan bahwa W dan g tidak tergantung pada potensi sumber
daya
alam yang dimiliki, melainkan tergantung pada aktivitas ekonomi
yang
dilakukan. Semakin banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan
maka
pendapatan negara akan semakin besar. Pendapatan yang besar
inilah yang
pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada kesejahteraan
(W) dan
pembangunan (g). Tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang
semakin
tinggi akan memberikan kotribusi terhadap kenaikan pendapatan
pajak,
sehingga memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang
lebih
untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menimbulkan perluasan di
dalam
lapangan ekonomi dan meningkatkan pembangunan.
C. PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ISLAM
Pertumbuhan ekonomi menurut salah satu tolak ukur
keberhasilan
pembangunan di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi bukanlah
sekedar
menjelaskan mengenai perkembangan aktivitas produksi yang
terdapat di
suatu negara. Pertumbuhan ekonomi harus dikaitkan dalam
mendapatkan
gambaran komprehensif mengenai aktivitas menyeluruh dalam
perekonomian. Tariqi (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan bukan
hanya
persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan
untuk
pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual
manusia.
Konsep pertumbuhan ekonomi telah muncul dalam diskusi oleh
para
ilmuan muslim klasik. Hal ini sebagaiman yang termaktub dalam
Al-Qur’an
surat Hud ayat 61, dimana kurang lebih artinya sebagai
berikut.
“...Dia yang menjadikan kamu dari tanah dan menjadikannya kamu
pemakmurnya...” (QS 11: 61)
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.35
Terminologi “memakmurkan tanah” secara implisit mengandung
makna
terkait pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang
dikatakan oleh Ali
bin Abi Thalib kepada seorang Gubernurnya di Mesir.
“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian
yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak
sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah.
Barangsiapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran
tanah, negara tersebut akan hancur.”
Pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi sebenarnya telah
menjadi
perhatian oleh para ilmuan muslim, seperti Ibnu Khaldun dan Abu
Yusuf.
Terdapat beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi
yang
dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan
tentang persoalan
ekonomi. Persoalan ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional
hanya
terkait persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber
kekayaan.
Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan
kapasitas yang
telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia
yang
ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia (Huda dkk,
2015).
Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, tidak sekedar
terkait
dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait
dengan
aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara
tujuan
duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi
tidak
semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun
juga ditinjau
dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan kemasyarakatan.
Jika
pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu tercerabutnya
nilai-nilai
keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut
tidak
sesuai dengan prinsip syariah (Beik dan Arsyanti, 2016).
Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang
terpisah
dengan cara distribusinya dan tuntutan realisasi keadilan
sosial. Hal ini
karena Islam terhubung dengan cara distribusinya, tuntutan
untuk
merealisasikan pertumbuhan kekayaan bagi anggota masyarakat
dalam
suasana kemudahan dan kasih sayang, dan berbagai persyaratan
yang
memungkinkan mereka dapat saling memberi dan menjalankan tugas
dalam
kehidupan ini. Islam pada sisi yang lain mendorong agar produk
masyarakat
mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan
sejumlah
komoditas yang memang diperlukan dalam tingkat berimbang
bagi
keseluruhan untuk mendapatkannya.
-
1.36 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
Berikut ini, Tariqi (2004) menguraikan beberapa
karakteristik
pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam.
1. Serba meliputi, Islam memandang pertumbuhan bukan hanya
sekedar
materi, namun memiliki tujuan yang lebih universal yaitu
untuk
menciptakan keadilan sosial. Islam berada dalam posisi yang
lebih utama
yaitu dalam terwujudnya masyarakat yang sempurna dari semua
aspek.
Masyarakat yang mencerminkan keadilan sosial dalam
aturan-aturan
buatan manusia hadir dalam bentuk yang hambar jika
dibandingkan
dengan tujuan-tujuan penting yang ingin dijaga oleh Islam.
2. Berimbang, pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya
diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun
ditujukan berlandaskan keadilan distribusi. Keadilan dilakukan
dengan
memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apa
pun.
Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu adanya
kesempatan
semua anggota masyarakat untuk mendapatkan kecukupan dan
bukan
kekurangan.
3. Realistis, sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi
menjelaskan
bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin
terjadi
di masyarakat Islam dengan tawaran posisi yang juga realistis.
Salah satu
contoh realistis dalam Islam terkait pemecahan masalah
kemiskinan
ialah dengan hadirnya instrumen zakat.
4. Keadilan, Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan
atas
landasan keadilan di antara manusia. Allah telah memerintahkan
untuk
berbuat adil dalam banyak ayat Al-Qur’an. Sebagaimana salah
satunya
termaktub dalam Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 90, dimana
artinya
berbunyi:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat
keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada
kamu agar kamu mendapat pelajaran” (QS 16: 90).
5. Bertanggung jawab, landasan adanya tanggung jawab sebagai
salah satu
pondasi paling penting diungkapkan secara jelas dan gamblang
dalam
syariat Islam. Jika mengikuti syariat ini, maka kita dapat
menyimpulkan
bahwa adanya tanggung jawab ada dua sisi, yaitu (a) tanggung
jawab
antara sebagian anggota masyarakat atas sebagian golongan
lainnya; (b)
tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.37
6. Mencukupi, Islam tidak hanya menetapkan adanya
karakteristik
tanggung jawab semata, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak
dan
mampu mencakup realisasi kecukupan bagi semua manusia. Oleh
karenanya, Islam membagi tanggung jawab itu sebagai kewajiban
atas
golongan kaya, kerabat, orang-orang yang diberi kemudahan dan
negara,
hingga semua potensi ini menjadi satu sinergi besar untuk
mengatasi
persoalan ekonomi.
7. Berfokus pada manusia, pertumbuhan ditujukan untuk
menciptakan
batas kecukupan bagi seluruh rakyat. Fokus pertumbuhan dalam
ekonomi Islam tidak lain adalah manusia itu sendiri. Pembangunan
dari
aspek spiritual penting agar manusia tidak diperbudak oleh
materi.
Beik dan Arsyanti (2016) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor
yang
memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut.
1. Sumber daya yang dapat diinvestasikan (investible
resources).
Investible resources dapat didefinisikan sebagai segala sumber
daya
yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian.
Sumber
daya tersebut antara lain: sumber daya alam, maupun sumber
daya
modal. Sumber daya alam merupakan anugerah dari Allah dan
telah
disiapkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah-Nya
di
muka bumi. Oleh karenanya, harus dapat dioptimalkan dengan baik
dan
tentunya dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan
alam
dengan baik.
2. Sumber daya manusia (SDM) dan entrepreneurship.
Kunci penggerak utama dalam perekonomian menurut ekonomi
syariah
ialah bergeraknya sektor riil. Oleh karenanya, memiliki SDM
yang
memiliki jiwa wirausaha sangatlah efektif untuk menggerakkan
sektor
riil. Menumbuhkan karakter wirausaha sangatlah penting dalam
mewujudkan kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi dapat
dicapai
melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi lokal,
dan
pengembangan budaya bisnis syariah.
3. Teknologi dan inovasi.
Perkembangan teknologi merupakan faktor yang dapat
mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi. Saat ini, perkembangan teknologi telah
memasukan tahap revolusi industri keempat, yaitu berbasis
kepada
pengembangan internet. Teknologi akan mampu melahirkan
efisiensi,
dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Teknologi
dan
-
1.38 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
inovasi ini erat kaitannya dengan faktor sumber daya manusia
pula, oleh
karenanya perubahan radikal dalam sistem pendidikan
sangatlah
diperlukan. Perlu ada perubahan kurikulum yang dapat mengadopsi
dan
menumbuhkan jiwa kreatif dan wirausaha, dimana mampu
menghasilkan
inovasi-inovasi di dalam teknologi.
D. DIMENSI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM
PEMBANGUNAN ISLAM
Pertumbuhan ekonomi yang akseleratif diharapkan akan mampu
melahirkan kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan
melalui
proses sinergitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi.
Beik dan
Arsyanti (2016) mengemukakakn bahwa terdapat empat indikator
utama
terkait dengan konsep kesejahteraan dalam pembangunan Islam.
1. Indikator pertama, ialah sistem nilai Islam. Pada indikator
pertama, basis
dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi
panglima
dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa.
2. Indikator kedua, ialah kekuatan ekonomi (industri dan
perdagangan).
Kesejahteraan tidak dapat diraih ketika kegiatan ekonomi tidak
berjalan
sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor
riil, yaitu
bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil
inilah yang
menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari
ekonomi
syariah.
3. Indikator ketiga, ialah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem
distribusi.
Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila
kebutuhan
dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula, apabila yang
bisa
memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat.
Islam
mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem
distribusi
yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan
kesenjangan,
serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian dapat
dinikmati
oleh semua lapisan masyarakat.
4. Indikator keempat, ialah keamanan dan ketertiban sosial.
Masyarakat
yang sejahtera apabila segala macam konflik horisontal dapat
dicegah.
Masyarakat yang sudah sejahtera cenderung tidak akan
melakukan
tindak kejahatan. Banyak kita lihat berita di media massa,
bahwa
sebagian besar alasan orang melakukan tindak kejahatan ialah
karena
kebutuhan. Oleh karenanya kesejahteraan yang semakin meningkat
akan
secara konsisten menurunkan tindak kejahatan atau dengan kata
lain
semakin meningkatnya keamanan.
-
⚫ EKSA4204/MODUL 1 1.39
Myrdal sebagaimana yang dikutip Arief (2002) mengemukakan
dimensi
keadilan, sebagai berikut.
1. Sebagian besar rakyat di negara-negara sedang berkembang
berada
dalam kondisi-kondisi kehidupan yang menyedihkan baik dalam
tingkat
kesehatan, fasilitas pendidikan, perumahan, dan sanitasi. Hal
ini jelas
menjadi faktor yang menjadikan mereka tidak memiliki kapasitas
untuk
bekerja secara intensif sehingga tingkat produksi keseluruhan
dalam
negara-negara ini yang berasal dari kekuatan rakyat relatif
sangat rendah.
Menaikkan pendapatan riil rakyat sehingga memungkinkan
mereka
memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak tentu
akan
mendorong kenaikan produktvitas dan produksi nasional.
2. Adanya social inequality dalam kehidupan sosial ekonomi
mengakibatkan rendahnya social mobility sehingga menimbulkan
suatu
situasi free competition yang kejam dan mematikan golongan
ekonomi
lemah. Pada akhirnya ini merusak perkembangan ekonomi.
3. Adanya pendapat yang keliru yang menyatakan bahwa dengan
menimbulkan berakumulasinya kekayaan di tangan segelintir orang
akan
cenderung untuk melaksanakan investasi produktif secara
besar-besaran.
Fakta menunjukkan bahwa orang kaya di negara sedang
berkembang
ialah orang-orang yang terkenal sebagai orang yang banyak
melakukan
pelarian modal dan aset ke luar negeri, karena tidak aman di
sekitar
rakyat yang melarat. Hal ini dibarengi dengan sistem pengumpulan
pajak
yang lemah, maka tabungan yang diharapkan terkumpul dengan
banyak
dari orang kaya ini menjadi tidak dapat direalisasikan.
4. Konsolidasi nasional hanya mungkin terjadi jikalau kehidupan
sosial
ekonomi mengandung keadilan sosial. Proses konsolidasi nasional
hanya
akan menjadi ilusi jika jurang antara si kaya dan si miskin
semakin lebar
dan terus melebar.
-
1.40 Ekonomi Pembangunan Islam ⚫
1) Jelaskanlah esensi dari Qur’an surat Asy-Syams ayat 7-10.
2) Berikanlah contoh salah satu sebab-akibat runtuhnya suatu
peradaban
ditentukan oleh masyarakat.
3) Sebutkan pengelompokkan kekuasaan menurut Ibnu Khaldun.
Petunjuk Jawaban Latihan
1) Pada Qur’an Asy-Syams ayat 7-10 menggambarkan betapa
pentingnya
aspek kesucian jiw