Paper SPKN PDTT.docx

BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

METODOLOGI DAN TEKNIK PEMERIKSAAN FISIK UNTUK

MEMPEROLEH BUKTI DALAM RANGKA PENGUJIAN

KEBENARAN MATERIIL YANG MENGAKIBATKAN

KERUGIAN NEGARA

(Dibuat Untuk Tugas Mata Diklat Seminar Pemeriksaan Keuangan

Negara)

Oleh:

Akhmad Purwanto

Diklat Pengendali Teknis Angkatan XIII

Pusdiklat BPK RI Kalibata, Jakarta

21 September sd 16 Oktober 2015

Daftar Isi

Abstra

k.....................................................................................................................

.....................

A. Latar

Belakan

g................................................................................................................

......

B. Permasalaha

n................................................................................................................

.........

C. Landasan

Teor

i.................................................................................................................

.....

1. Diskripsi Temuan yang Merupakan Kelebihan Pembayaran dan

Kekurangan Volume Fisik

Pekerjaan..............................................................................................

...................

2. Bukti Pemeriksaan dan Bukti

Hukum.............................................................................

3. Kompetensi dalam Pengujian Pekerjaan

Fisik.............................................................

4. Kebenaran Materiil Dalam Hukum

Pidana......................................................................

D. Pembahasa

n................................................................................................................

.........

1. Indentifikasi Temuan Merupakan Kelebihan Pembayaran atau

Kekurangan Volume Fisik

Pekerjaan..............................................................................................

..........

2. Bukti Pemeriksaan yang Merupakan Hasil Analisis Tim Bisa Menjadi

Bukti Kuat di

1

1

2

2

2

3

4

4

5

5

6

9

11

11

1

Persidangan..........................................................................................

...........................

3. Kompetensi dalam melakukan pengujian pekerjaan fisik serta

apakah ada keterkaitannya dengan sarana atau prasarana

perangkat

pengujian..............................................................................................

..........................

E. Kesimpulan .............................................................................

..............................................

F. Saran

(Rekomendasi

) ...........................................................................................................

Daftar Pustaka

Metodologi dan Teknik Pemeriksaan Fisik untuk Memperoleh Bukti

Dalam Rangka Pengujian Kebenaran Materiil yang Mengakibatkan

Kerugian Negara

Abstrak

BPK sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mempunyai kewenangan melaksanakan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). PDTT merupakan pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk didalamnya pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT yang dilakukan BPK sering menghasilkan Temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara yang berpotensi ditindaklnjuti oleh Aparat Penegak Hukum. Temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara sebagian besar diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, sehingga diperlukan metodologi dan teknik

2

pelaksanaan pemeriksaan yang tepat, serta penggunaan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperoleh bukti dalam rangka pengujian kebenaran materiil yang mengakibatkan kerugian dapat diterima secara hukum.

Kata Kunci : Bukti, Pemeriksaan, Kebenaran Materill, Hukum

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal

6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan

yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

menyatakan bahwa PDTT adalah pemeriksaan yang bertujuan memberikan

simpulan atas hal yang diperiksa, dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian),

reviu, atau prosedur yang disepakati (agreed upon procedurs). Salah satu

jenis pemeriksaan PDTT yang yang paling sering dilakukan adalah PDTT yang

bersifat eksaminasi atas Belanja Infrastruktur.

Pada PDTT atas Belanja Infrastruktur, melalui pemeriksaan fisik sering

ditemukan Temuan Pemeriksaan yang mengakibatkankan kerugian negara

dengan nilai yang cukup signifikan yang oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan atas Tindak Pidana Korupsi

(TPK) untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu ada pihak ketiga yang menggugat Temuan Pemeriksaan BPK ke

Pengadilan karena menganggap Teknik dan Prosedur Pemeriksaan BPK tidak

tepat dan bukti yang kuat. Untuk mengantisipasi hal tersebut Temuan PDTT

khususnya yang didapatkan dari pemeriksaan fisik harus didukung bukti

yang sesuai dengan standar dan diterima secara hukum.

B. Permasalahan

1. Bagaimana mengidentifikasikan apakah suatu temuan merupakan

kelebihan pembayaran atau kekurangan volume fisik pekerjaan?

2. Bagaimana bukti pemeriksaan yang merupakan hasil analisis tim bisa

menjadi bukti persidangan yang kuat?

3

3. Apakah permasalahan terkait kompetensi dalam melaukan pengujian

pekerjaan fisik? serta apakah ada keterkaitannya dengan sarana atau

prasarana perangkat pengujian?

C. Landasan Teori

1. Diskripsi Temuan yang Merupakan Kelebihan Pembayaran dan

Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan

Berdasarkan Lampiran III.1 Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010

tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan

Pemeriksaan, Hal ini dinyatakan dalam kelompok temuan (101)

ketidakpatuhan pada kerugian negara/daerah atau perusahaan

negara/daerah. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang (10103)

didefinisikan sebagai Barang yang diterima (kualitas maupun kuantitas)

kurang dari yang seharusnya misalnya pembangunan gedung seluas 200

m2 telah selesai dan dilakukan pembayaran 100%, hasil cek fisik

menunjukkan bahwa luas bangunan hanya 160 m2. Sedangkan kelebihan

pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dalam pengadaan

barang/jasa (10104) adalah adanya pembayaran terhadap suatu unsur

biaya dalam kontrak yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya

berdasarkan analisa atas perhitungan biaya dalam kontrak pekerjaan

dengan menggunakan metode unit cost diketahui terdapat perhitungan

biaya yang seharusnya tidak diperhitungkan sehingga pembayaran yang

telah dilakukan melebihi prestasi pekerjaan yang diterima.

Dalam kasus kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan yang

dilaksanakan kurang 100% tapi pembayaran dilakukan 100% sehingga

kerugian yang terjadi merupaan selisih antara uang yang telah dibayarkan

dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan

kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau

barang maksudnya adanya pembayaran terhadap suatu unsur biaya

dalam kontrak yang seharusnya tidak dilakukan.

2. Bukti Pemeriksaan dan Bukti Hukum

Berdasarkan PSA 01 SPKN, bukti pemeriksaan harus cukup,

kompeten, dan relevan. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah

adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

4

terdakwa (Eddy O.S. Hiariej, Teori Hukum dan Pembuktian, hal 18). Dalam

sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief

wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang

dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, Sistem

Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari

ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan Petujuk Teknis Pemeriksaan Investigatif, agar bukti-

bukti dapat diterima menurut hukum di persidangan, pemeriksa BPK

antara lain harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Jenis-jenis Bukti:

1) Bukti utama adalah bukti asli yang mewakili secara langsung suatu

transaksi/ kejadian. Bukti utama menghasilkan kepastian yang

paling kuat atas fakta.

2) Sedangkan bukti tambahan lebih rendah mutunya jika dibandingkan

dengan bukti utama. Bukti tambahan tidak dapat digunakan dengan

tingkat keandalan yang sama dengan bukti utama;

3) Bukti langsung merupakan fakta tanpa kesimpulan ataupun

anggapan. Bukti ini menjelaskan suatu fakta atau materi yang

dipersoalkan. Suatu bukti dapat dikatakan langsung jika didukung

dengan pihak yang mempunyai pengetahuan nyata mengenai

persoalan yang bersangkutan dengan menyaksikannya sendiri.

Dalam hal adanya uang suap (kickbacks), bukti langsung yang

diperlukan adalah check dari pemasok;

4) Bukti tidak langsung mengungkapkan secara tidak langsung suatu

tindak pelanggaran atau fakta dari seseorang yang mungkin

mempunyai niat atau motif melakukan pelanggaran. Dalam kasus

uang suap, penyimpanan uang dari sumber yang tidak dikenal ke

rekening seseorang pada waktu berdekatan dengan perbuatan

jahat, dapat merupakan bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung

digunakan untuk menetapkan suatu fakta dengan didukung oleh

bukti lainnya yang setingkat dengan fakta yang diperiksa. Meskipun

bukti ini mungkin benar,tetapi bukti tidak langsung tidak dapat

menetapkan suatu fakta secara meyakinkan.

b. Kuantitas dan Kualitas Bukti

5

Berdasarkan pasal 183 KUHAP, penjatuhan pidana pada orang yang

didakwa melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan pada

sekurang–kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Meskipun

pemeriksa BPK dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan

penyelidik dan atau penyidik seperti yang diatur dalam KUHAP, namun

dalam pelaksanaan tugasnya pemeriksa BPK patut mempertimbangkan

hal–hal yang dapat mendukung dipenuhinya ketentuan pasal 183

KUHAP ini. Agar bukti yang dikumpulkan dapat diterima menurut

hukum, maka bukti harus relevan, material, dan kompeten.

3. Kompetensi dalam Pengujian Pekerjaan Fisik

SPKN PSP 01 Paragraf 27 antara lain menyatakan bahwa

pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi

profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan

yang memadai, SPKN PSP 01 Paragraf 30 SPKN menyatakan bahwa

Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang

dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan

evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti.

Bab III Paragraf 5 Standar Kompetensi Pemeriksa menyatakan bahwa

pemeriksa antara lain mempunyai kompetensi pengumpulan data

pemeriksaan, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan data pemeriksaan,

guna memperoleh bukti pemeriksaan yang dapat menjawab tujuan

pemeriksaan, memiliki kompetensi teknik pemeriksaan, mampu

memahami data, serta metode pengumpulan data pemeriksaan., dengan

rincian sebagai berikut:

a. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai data apa saja yang

akan dikumpulkan;

b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kelebihan dan

kelemahan metode-metode pengumpulan data (misalnya melalui

metode alat uji berupa tes, observasi, kuesioner, wawancara,

sosiometri).

4. Kebenaran Materiil Dalam Hukum Pidana

Menurut R. Soepomo, pembuktian dalam arti yang luas yaitu

membenarkan hubungan hukum atau memperkuat kesimpulan hakim

dengan syarat-syarat bukti yang sah. Pembuktian bertujuan untuk

mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada

hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari

6

dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata,

kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, sedangkan

dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran

materiil. Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut

mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya,

kerena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau

memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa

tertentu.

D. Pembahasan

1. Indentifikasi Temuan Merupakan Kelebihan Pembayaran atau Kekurangan

Volume Fisik Pekerjaan

Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa antara lain

disebabkan oleh kemahalan harga, kurang volume pekerjaan, kelebihan

perhitungan atas pembayaran yang melebihi ketentuan. Dengan

demikian kekurangan volume merupakan salah satu penyebab terjadinya

kelebihan pembayaran. Sedangkan kelebihan pembayaran yang

disebabkan kelebihan perhitungan (selain kekurangan volume pekerjaan

dan atau barang) Contoh kasus : biaya dalam kontrak pekerjaan dengan

menggunakan metode unit cost diketahui terdapat perhitungan biaya

yang tidak seharusnya diperhitungkan sehingga pembayaran yang telah

dilakukan melebihi prestasi pekerjaan yang diterima.

Namun belum tentu semua temuan kekurangan volume

mengakibatkan kelebihan pembayaran, yaitu kekurangan volume atas

pekerjaan yang termin pembayarannya belum dilakukan. Contok kasus :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan gedung

dengan nilai kontrak sebesar Rp500 juta diketahui bahwa ada pekerjaan

pembangunan gedung kantor yang sedang dalam proses pengerjaan oleh

rekanan. Pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan, pembayaran termin terakhir belum dibayar dan

rekanan baru menerima pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai

kontrak atau Rp150 juta. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa

terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan yaitu dengan total nilai

temuan sebesar Rp25 juta. Temuan ini kekurangan volume ini tidak

mengakibatkan kelebihan pembayaran jika pembayaran termin terakhir

7

kepada rekanan dikurangi nilai kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar

Rp25 juta.

Contoh kasus:

Pada Temuan no. 6-1 dalam LHP PDTT atas Belanja Daerah Kabupaten

Malang Tahun Anggaran 2010 dengan judul Temuan Pelaksanaan Dua

Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Dinas PU

Pengairan serta Dua Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase pada

Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Cipta Karya Tidak Sesuai Kontrak

Sebesar Rp21 juta, akibatnya dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp1 juta (karena

pembayaran termin terakhir sudah dibayarkan kepada rekanan);

b. Potensi kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp20 juta

(karena pembayaran termin terakhir belum dibayarkan kepada

rekanan).

2. Bukti Pemeriksaan yang Merupakan Hasil Analisis Tim Bisa Menjadi Bukti

Kuat di Persidangan

Bukti pemeriksaan yang didapatkan dari pemeriksaan dan hasil

analisis Tim Pemeriksa agar bisa menjadi bukti yang kuat harus

mencerminkan kebenaran materiil, cukup, kompeten, dan relevan. Berikut

ini akan diuraikan bagaimana suatu bukti pemeriksaan dapat

dikembangkan lebih lanjut menjadi bukti hukum dalam rangka

mendukung proses penegakan hukum di persidangan, dengan melakukan

analisis masing–masing jenis bukti pemeriksaan dikaitkan dengan

kemungkinan bukti hukum yang dapat diperoleh dari bukti pemeriksaan

yang bersangkutan:

a. Pemeriksaan Fisik

Dalam pemeriksaan (pengujian) fisik, pemeriksa memeriksa fisik atau

penghitungan terhadap fisik aset dari instansi yang diperika. Dokumen

hasil pemeriksaan fisik adalah Berita Acara Pemeriksaan fisik (BAP)

yang ditandatangani oleh pemeriksa maupun pejabat dari instansi

yang diperiksa.

Pada pemeriksaan fisik, pemeriksa harus melakukan aktivitas sebagai

berikut:

1) Pemeriksa menyaksikan sesuatu (fisik aset atau keadaan tertentu);

2) Pemeriksa menandatangani dokumen;

8

3) Pemeriksa melakukan penilaian berdasarkan keahliannya

(pengendalian atas aset yang tidak memadai atas aset yang

diperiksa).

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan fisik, bukti hukum yang dapat

dikembangkan adalah:

1) Keterangan saksi

Pemeriksa dapat diminta sebagai saksi sehubungan dengan apa

yang ia lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri (pasal 1

angka 27 KUHAP). Pemeriksa juga dapat didengar keterangannya

sebagai saksi sehubungan dengan pelaksanaan program

pemeriksaan yang harus dijalankannya.

2) Surat

BAP fisik yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pejabat dari

instansi yang diperiksa dapat memenuhi ketentuan hukum sebagai

bukti surat sepanjang didukung dengan alat pembuktian yang lain

(pasal 187 huruf d KUHAP).

Contoh: Dalam BAP fisik disebutkan bahwa traktor yang ada hanya

dua unit (sesuai kontrak seharusnya tiga unit). Pemeriksaan

menunjukkan bahwa alat tersebut merupakan alat yang harus

diimpor. Dari bukti impor barang, ternyata barang yang diimpor

hanya dua unit. Berdasarkan ini maka BAP fisik dapat dijadikan alat

bukti surat karena diperkuat dengan alat pembuktian lain, yaitu

bukti impor barang.

3) Keterangan ahli

Pemeriksa dapat diminta pendapatnya sehubungan dengan hal

yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik tersebut, misalnya

bagaimana pengendalian atas suatu pekerjaan pembangunan jalan

serta kuantitas dan kualitas jalan tersebut pada saat pemeriksaan.

Perlu diperhatikan bahwa Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan

teknik dan metodologi yang tepat dan didokumentasikan dengan baik

agar tidak menjadi celah hukum yang dapat

dipermasalahkan/dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait.

9

Contoh kasus:

Hasil audit BPK terhadap proyek pembangunan jalur alternatif

Argomulyo-Sidorejo tahun 2005 menyatakan proyek tersebut

menyebabkan kerugian negara Rp 267 juta. Dua tersangka kasus

dugaan korupsi pembangunan ini, Nugroho Budi Santoso dan Saryono,

akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga, CV Kencana

menggugat perdata BPK Perwakilan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

senilai Rp1,005 triliun dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Rp5

miliar. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Salatiga, Senin

(22/2/2010). Auditor BPK Mulyono dilaporkan Direktur CV Kencana ke

Polres Salatiga. Auditor ini dinilai telah membuat surat/dokumen palsu

terkait pemeriksaan proyek yang telah dilakukan pada 2006.yang tidak

melengkapinya dengan berita acara. Lalu saat melakukan core drill,

hasilnya dibawa ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan beberapa hari

kemudian baru diukur dan tidak ada yang menyaksikan, serta tidak

dilengkapi berita acara (Majalah Pemeriksa, Edisi 121/2010).

b. Konfirmasi

Bukti konfirmasi diperoleh dengan mengajukan pertanyaan dalam

rangka mendapatkan penegasan dari pihak lain. Bukti konfirmasi

tertulis yang diperoleh saat pemeriksaan merupakan bukti surat

sepanjang didukung dengan bukti lain yang sah (pasal 187 huruf d

KUHAP).

Contoh: berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak ketiga diketahui

rekanan memberikan potongan harga atas pengadaan traktor oleh

Dinas Pekerjaan Umum, potongan harga ini tidak dilaporkan dan

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, pemeriksa melakukan

wawancara dengan pihak terkait dan diperoleh hubungan saling

mendukung antara hasil konfirmasi dengan hasil wawancara tersebut,

maka bukti konfirmasi dapat dijadikan bukti surat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti pemeriksaan yang diperoleh dari hasil

pengujian yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap dokumen dan

catatan yang mendukung informasi pemeriksaan. Contoh dokumen

adalah dokumen pelelangan, kontrak, bukti pembayaran.

Dokumen dapat menjadi bukti surat jika sesuai dengan pengertian

bukti surat menurut huruf a, b, c atau d dari pasal 187 KUHAP.

10

Dokumen yang diperoleh harus asli, padahal umumnya pemeriksa

memperoleh dokumen fotocopy. Dari sisi hukum pidana agar fotocopy

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dakwaan,

maka harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal

syarat-syarat sebagai bukti surat tidak terpenuhi, maka dokumen

tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk bagi hakim (untuk kasus tindak

pidana korupsi atau pencucian uang).

Contoh:

Dalam pelaksanaan PDTT atas Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

th 2009, ditemukan bahwa realisasi fisik pekerjaan belum selesai,

namun telah dilakukan pembayaran sebesar 100% yang dicairkan ke

rekening rekanan. Dalam kasus ini pemeriksa harus mendapatkan

bukti utama (asli) berupa : kontrak, laporan konsultan pengawas,

berita acara serah terima pekerjaan, SP2D, rekening kas daerah pada

tanggal transaksi, nota transfer.

d. Observasi

Observasi adalah jenis bukti pemeriksaan yang digunakan untuk

menilai aktivitas tertentu dari instansi yang diperiksa oleh pemeriksa

dengan menggunakan indera. Dalam pengungkapan dugaan tindak

pidana korupsi atau pencucian uang, hasil observasi yang dituangkan

dalam kertas kerja pemeriksaan dapat digunakan oleh hakim sebagai

bukti

petunjuk. Observasi juga dapat dikembangkan menjadi alat bukti

keterangan saksi, yaitu

pemeriksa diminta untuk menjadi saksi atas apa yang dilihat, didengar,

dan dialami sendiri. Saksi disini adalah saksi dalam pengertian saksi

berantai (ketting bewijs).

e. Tanya jawab dengan instansi yang diperiksa

Tanya jawab merupakan salah satu cara pemeriksa melakukan

pengujian atas apa yang menjadi obyek pemeriksaan. Bukti

pemeriksaan yang berasal dari tanya jawab ini mempunyai tingkat

keandalan yang lebih rendah dibandingkan bukti pemeriksaan lain

yang telah dijelaskan di atas. Tanya jawab dapat menjadi alat bukti

keterangan saksi jika tanya jawab dilakukan oleh aparat penyidik yang

dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan dalam tahap

penyidikan. Perlu diingat tanya jawab yang dilakukan oleh pemeriksa

11

terhadap pihak terkait dengan dugaan penyimpangan, apa yang

terungkap dapat digunakan oleh penyidik untuk kepentingan

penyidikan.

f. Prosedur analitis

Prosedur analitis merupakan jenis bukti pemeriksaan yang diperoleh

melalui pembandingan antara satu data dengan data lainnya. Hasil

pembandingan ini dapat digunakan pemeriksa untuk menyimpulkan

apakah suatu transaksi mengandung penyimpangan atau tidak. Hasil

dari prosedur analitis biasanya menghasilkan suatu indikasi. Pemeriksa

perlu membuktikan kebenaran material atas indikasi tersebut. Dalam

pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang,

hasil prosedur analitis yang dituangkan dalam kertas kerja

pemeriksaan dapat digunakan oleh hakim sebagai bukti petunjuk oleh

APH.

Contoh:

Dalam pelaksanaan PDTT atas Belanja Daerah diketahui satu pemda

membeli 20 unit traktor seharga masing-masing 200 juta, pada periode

yang sama pemda lain mengadakan traktor dengan harga setiap

unitnya 150 juta. Dalam kasus ini Pemeriksa harus melakukan

konfirmasi ke penyedia jasa harga pembelian riil traktor, dan

melakukan konfirmasi ke penyedia jasa lain harga pembelian traktor

dengan spesifikasi yang sama pada periode tersebut.

3. Kompetensi dalam melakukan pengujian pekerjaan fisik serta apakah ada

keterkaitannya dengan sarana atau prasarana perangkat pengujian

Sesuai SPKN dan Standar Kompetensi, Pemeriksa harus mempunyai

kompetensi untuk menentukan teknik dan prosedur pemeriksaan yang

tepat untuk menguji kebenaran materiil dari suatu transaksi. Meskipun

pemeriksa BPK dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan

penyelidik dan atau penyidik seperti yang diatur dalam KUHAP, namun

dalam pelaksanaan tugasnya pemeriksa BPK patut mempertimbangkan

hal–hal yang dapat mendukung dipenuhinya ketentuan pasal 183 KUHAP

ini.

Agar bukti pemeriksaan khususnya pemeriksaan fisik mencerminkan

kebenaran materiil sehingga mempunyai kekuatan untuk menjadi bukti

hukum persidangan, hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

12

a. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode yang diatur dalam

peraturan teknis

Misalnya :

- Pemilihan sampel pada pemeriksaan fisik jalan disesuaikan dengan

metode pengukuran untuk pembayaran yang dilakukan

Kementrian/Dinas PU, sesuai dengan Spesifikasi Umum yang

diperkuat SNI yang mengatur antara lain bahwa:

- “Jumlah Titik Uji, n = (L)1/3; Bila Panjang (L) = 1000 m, maka n =

(1000)1/3 = 10 Titik”, atau metode lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.

b. Pengujian kualitas dilakukan dengan sarana dan prasarana dan metode

pengujian yang mempunyai tingkat validitas tinggi oleh pihak yang

kompeten

Misalnya :

- Pengujian Aspal di lab. terkait kepadatan, kadar aspal (ekstraksi),

dan gradasi agregat;

- Uji di kubus/silinder di lab atas kuat tekan beton;

- Uji tarik besi beton di lab.

Jika dalam pemeriksaan fisik menggunakan alat pengujian yang tidak

memiliki validitas tinggi, misalnya hammer test untuk menguji kualitas

beton, maka jika menemukan indikasi ketidaksesuaian kualitas yang

signifikan lanjutkan dengan pengujian yang memiliki validitas tinggi,

misalnya ambil sampel dengan core beton untuk selanjutnya dilakukan

dilakukan pengujian kuat tekan beton di lab.

Contoh kasus:

Pada pelaksanaan PDTT atas Belanja Daerah Kabupaten Malang TA

2010, Pada tanggal 27 November 2010, Tim Pemeriksa BPK RI

melakukan pemeriksaan fisik atas kualita beton pada Pekerjaan

Penahan Dinding Jalan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar

Barat II melalui hammer test (Hasil pemeriksaan kualitas beton sesuai

Laporan Hasil Pengujian Tim Pendampingan BPK RI No.02.21.12/LBK-

BPK RI/2010) diketahui bahwa kualitas beton untuk kuat tekan beton

rata-rata (f’cr) adalah 179,62 kg/cm2 atau disetarakan hanya

memenuhi kualitas Beton Klas 175, karena ada indikasi kualitas

pekerjaan beton pada beberapa titik pengecoran kualitasnya di bawah

spesifikasi kontrak namun tingkat validitasnya rendah, maka pada

13

tanggal 1 Desember 2010 dilakukan pengambilan sampel beton

(cordrill beton) untuk dikirim ke Lab Teknik Sipil ITN Malang dan hasil

uji kuat tekan beton di lab menunjukkan kualitas beton yang disampel

kuat tekannya adalah 178,18kg/cm². Selanjutnya dibuat Temuan

Pemeriksaan dengan mendasarkan hasil uji lab.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan

adalah jangan mendasarkan hasil pemeriksaan hanya pada dokumen

formal terutama untuk transaksi yang nilainya material dan memiliki risiko

tinggi karena seringkali dokumen hanya mencerminkan kebenaran formal

bukan materiil.

Contoh:

Pada PDTT atas Belanja Infrastruktur, jika hanya mendasarkan pada

dokumen fisik seperti berita acara serah terima pekerjaan dan realisasi

SP2D seringkali realisasi kuantitas dan kualitas fisik pekerjaan telah

dilaporkan sesuai kontrak dan telah selesai 100% pada tanggal 31

Desember, namun kenyataannya banyak pekerjaan yang realisasi

kuantitas dan kualitas fisiknya tidak sesuai kontrak dan belum selesai.

Dengan demikian dokumen tidak mencerminkan kebenaran materiil dan

harus diuji secara fisik.

E. Kesimpulan

Kekurangan volume atas pekerjaan yang telah dibayar berakibat

kelebihan pembayaran, kecuali pembayaran belum dilakukan 100%.

Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa juga dapat disebabkan

oleh selain dari kekurangan volume pekerjaan seperti oleh kemahalan harga,

kelebihan perhitungan atas pekerjaan yang seharusnya tidak dibayarkan dan

sebagainya.

Bukti pemeriksaan berbeda dengan bukti hukum namun dalam

pelaksanaan pemeriksaan semua Temuan Pemeriksaan harus didasarkan

pada bukti pemeriksaan yang menujukkan kebenaran materiil, untuk itu bukti

pemeriksaan harus cukup, kompeten, dan relevan. Selain itu, untuk

pemeriksaan fisik penggunaan metode dan sarana prasarana harus menjadi

perhatian berkaitan dengan ketepatan teknik dan metodologi pemeriksaan,

serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengujian.

Dengan demikian Temuan Pemeriksaan mencerminkan kebenaran materiil

dan menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin menggugat Hasil

Pemeriksaan BPK.

14

F. Saran (Rekomendasi)

Tingkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pemerolehan dan analisis

bukti pemeriksaan, termasuk peningkatan pemahaman akan hubungan

antara bukti pemeriksaan dengan alat bukti yang akan digunakan dalam

persidangan.

Daftar Pustaka

- Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI, “BPK dalam Ranah Hukum”, Majalah

Pemeriksa, Edisi 12 Agustus 2010, Tahun XXX;

- Direktur Jenderal Bina Marga, “Spesifikasi Umum untuk Pelaksanaan Pekerjaan

Konstruksi dan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan di Lingkungan

Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum”, Edisi November 2010;

- Eddy O.S Hiariej, “Teori dan Hukum Pembuktian”, Penerbit Erlangga, 2012;

- Keputusan BPK RI Nomor 27/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 27 Februari 2009

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

- Keputusan BPK RI Nomor /K/I-XIII.2/12/2008 tanggal Desember 2008 tentang

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana

Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah;

- Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2008 tanggal 27 Agustus 2010 Petunjuk

Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan;

- Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 335/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 27

Juli 2011 tentang Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa BPK RI;

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

- Margareth Carla Rampengan, Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan

Pemeriksa Keuangan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen

Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013;

- Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara;

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2009;

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2010;

15

Eddy O.S Hiariej, “Teori dan Hukum Pembuktian”, Penerbit Erlangga,

2012;

Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti,

barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan

serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah

ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan

dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan

beban pembuktian dalam perkara pidana. Berkaitan dengan hukum pembuktian yang akan dibahas

dalam buku ini, selain akan dibahas mengenai teori-teori pembuktian, juga dibahas perihal alat-alat bukti

termasuk pula barang bukti; cara mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan bukti di pengadilan;

kekuatan pembuktian dan beban pembuktian atau bewijslast. Fokus hukum pembuktian dalam buku ini

adalah hukum pembuktian pidana, meskipun beberapa hal terkait hukum pembuktian dalam perkara

perdata juga akan diulas.

16