PENGARUH KEPATUHAN DAN KA KREDIBILIT Diajukan untuk M Guna Mencapai De Fakultas F H SISTEM PENGENDALIAN INTE TERHADAP PERUNDANGAN-UN ARAKTERISTIK DAERAH TERHA TAS LAPORAN KEUANGAN PEME DAERAH DI INDONESIA TESIS Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi S erajat Magister Sains Program Studi Magis Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surak Oleh: NUHONI NALURITA NIM : S431308006 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2015 ERNAL, NDANGAN, ADAP ERINTAH Syarat-Syarat ster Akuntansi karta perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user
121
Embed
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, … · Tabel 4.10 Ringkasan Hipotesis ... SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara SAP : Standar Akuntansi Pemerintah PSA : Pernyataan Standar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
i
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANGAN-UNDANGAN,
DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAPKREDIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA
TESIS
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-SyaratGuna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh:NUHONI NALURITA
NIM : S431308006
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2015
i
i
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANGAN-UNDANGAN,
DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAPKREDIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA
TESIS
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-SyaratGuna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh:NUHONI NALURITA
NIM : S431308006
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2015
i
i
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANGAN-UNDANGAN,
DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAPKREDIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI INDONESIA
TESIS
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-SyaratGuna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh:NUHONI NALURITA
NIM : S431308006
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2015
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Sebagai rasa syukur, rasa terima kasih dan rasa sayang dengan
kerendahan hati, karyaini penulis persembahkan kepada:
ALLAH sebagai wujud terima kasihku untuk segala kuasa-Mu,
Orangtuaku, suamiku dan anakku sebagai penyemangatku,
Masyarakat Indonesia tulisan ini sebagai wujud amanahku atas
kesempatan yang diberikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
vi
HALAMAN MOTTO
“Bacalah dengan nama Robb-mu yang Maha menciptakan, Yang mencipta manusia dari
segumpal darah, Bacalah, dan sesungguhnya Robb-mu Maha Pemurah, Yang Mengajari
manusia dengan kalam, Mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya.”
(QS Al ‘Alaq 1-5)
“Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu diantara kamu beberapa
derajat” .
(QS: Al Mujadalah Ayat 11)
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya,
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatinya semuanya itu akan dimintai
pertanggung jawaban”.
(QS. Al – Isra: 36)
“Terus berdoa terus berusaha terus berbagi”.
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan tesis ini
dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program
Pascasarjana Magister Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang secara
langsungmaupun tidak langsung memberikan bimbingan dan arahan serta
berbagai masukanyang positif, sehingga membantu memperlancar
terselesaikannya skripsi ini. Olehkarena itu dengan segala kerendahan
hati,penulismengucapkan terima kasih dan berdo’a semoga Allah SWT
memberikan balasanyang berlipat kepada mereka. Berkenaan itu, penulis juga
ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Kepala Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik
Indonesia yang telah berkenan memberikan bantuan kepada peneliti berupa
Beasiswa STAR BPKP dalam menyelesaikan studi di program studi Magister
Akuntansi Fakultas Ekonimi Universitas Sebelas Maret
2. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dr. Hunik Sri Sawitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebalas Maret Surakarta.
vii
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan tesis ini
dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program
Pascasarjana Magister Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang secara
langsungmaupun tidak langsung memberikan bimbingan dan arahan serta
berbagai masukanyang positif, sehingga membantu memperlancar
terselesaikannya skripsi ini. Olehkarena itu dengan segala kerendahan
hati,penulismengucapkan terima kasih dan berdo’a semoga Allah SWT
memberikan balasanyang berlipat kepada mereka. Berkenaan itu, penulis juga
ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Kepala Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik
Indonesia yang telah berkenan memberikan bantuan kepada peneliti berupa
Beasiswa STAR BPKP dalam menyelesaikan studi di program studi Magister
Akuntansi Fakultas Ekonimi Universitas Sebelas Maret
2. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dr. Hunik Sri Sawitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebalas Maret Surakarta.
vii
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang
telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan tesis ini
dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program
Pascasarjana Magister Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang secara
langsungmaupun tidak langsung memberikan bimbingan dan arahan serta
berbagai masukanyang positif, sehingga membantu memperlancar
terselesaikannya skripsi ini. Olehkarena itu dengan segala kerendahan
hati,penulismengucapkan terima kasih dan berdo’a semoga Allah SWT
memberikan balasanyang berlipat kepada mereka. Berkenaan itu, penulis juga
ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Kepala Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik
Indonesia yang telah berkenan memberikan bantuan kepada peneliti berupa
Beasiswa STAR BPKP dalam menyelesaikan studi di program studi Magister
Akuntansi Fakultas Ekonimi Universitas Sebelas Maret
2. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dr. Hunik Sri Sawitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebalas Maret Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
viii
5. Dr. Payamta, M.Si., CPA, Ak., selaku Ketua Program Studi Magister
Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku dosen pembimbing
yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, membagikan ilmunya untuk
keberhasilan penulisan tesis ini.
6. Tim penguji yang telah berkenan memberikan saran, masukan sehingga karya
ilmiah ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, dan berguna
bagi para pembaca.
7. Bapak ibu staf pengajar Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNS atas ilmu
yang dibagikan selama saya menjalani proses belajar.
8. Staf admisi pengelola Program Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi penulis dari awal
proses kuliah sampai penyelesaian tesis ini.
9. Adi Yuana, Kafeel Anggito dan Archie Abbad, teman dalam perjuangan dan
kebahagian, memberikan motivasi, inspirasi dan dukungan.
10. Bapakku dan ibu serta mertua selaku orang tua yang dengan kasih sayang,
cintanya serta do’anya yang selalu mengiringi setiap langkah kepada penulis
11. Teman-teman Beasiswa STAR BPKP,terima kasih atas persahabatan dan rasa
kekeluargaan yang terjalin selama ini semoga selalu menjadi saudara untuk
selama-lamanya.
12. Masyarakat Indonesia yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat
mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi.
Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu semoga Allah SWT melimpahkan ridho dan hidayahnya atas segala amal
baiknya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
ix
Wa Billa hi’ taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Surakarta, Juli 2015
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii
HALAMAN PENGESAHANPENGUJI ......................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... v
HALAMAN MOTTO ..................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
DAFTAR ISI ................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xv
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. xvi
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvii
ABSTRAK ....................................................................................................... xviii
ABSTRACT ...................................................................................................... xix
BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Perumusan Masalah ....................................................................... 11
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 12
D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS ....................................... 15
A. Landasan Teori............................................................................... 15
2.1.1 Teori Keagenan ..................................................................... 15
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ........................................................................ 50
Gambar 3.1 Rumus Total Aset......................................................................... 62
Gambar 3.2 Rumus Ukuran Pemerintah Daerah.............................................. 62
Gambar 3.3 Rumus Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah ...................... 63
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
xvi
DAFTAR SINGKATAN
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SAP : Standar Akuntansi Pemerintah
PSA : Pernyataan Standar Auditing
SPI : Sistem Pengendalian Internal
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DAU : Dana Alokasi Umum
LK : Laporan Keuangan
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
TMP : Tidak Memberikan Pendapat
TW : Tidak Wajar
WTP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP DPP :Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas
WDP : Wajar Tanpa Pengecualian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
xvii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Hasil Ringkasan Data Pengujian ................................................. 98
Lampiran 2 Uji Goodness of Fit....................................................................... 99
Lampiran 3 Uji Pseudo R Square..................................................................... 100
Lampiran 4 Hasil Uji Parameter Estimates ..................................................... 101
Lampiran 5 Hasil Test of Parallel Lines .......................................................... 102
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xviii
xviii
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KEPATUHANTERHADAP PERUNDANGAN-UNDANGAN, KARAKTERISTIKDAERAH TERHADAP KREDIBILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Nuhoni NaluritaNIM : S431308006
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem PengendaIianInternal Pemerintah, Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan karakteristikdaerah terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.Sistem Pengendalian Intern diproksikan dengan temuan kelemahan SPI,Kepatuhan dengan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, karakteristik daerah dengan ukuran, rasio ketergantungan, opinitahun sebelumnya, sedangkan kredibilitas diproksikan dengan opini audit. Obyekdalam penelitian ini adalah laporan keuangan PEMDA di seluruh Indonesiatahun 2013 yang memperoleh opini dari BPK. Dari 542 kabupaten/kota yang ada,454 laporan keuangan yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Analisis datadalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistik ordinal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian,Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketergantungan, danopini tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap opini audit tahunpenelitian. Akan tetapi penelitian ini tidak berhasil menjelaskan hubungan ukuranpemerintah daerah kaitannya dengan opini.
Kata kunci: sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan, ukuran pemerintah daerah, ketergantungan pemerintahdaerah, opini audit tahun sebelumnya, kredibilitas laporan keuangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xix
xix
THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM, COMPLIANCEWITH LAWS AND REGULATIONS, AND THE LOCAL GOVERMENTCHARACTERISTICS, ON THE CREDIBILITY OF THE FINANCIAL
STATEMENT OF LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA
Nuhoni NaluritaNIM : S431308006
ABSTRACT
This study aims to understand the influence of the goverment internal controlsystem, compliance with laws and regulations and the local govermentcharacteristic on the credibility of the financial statement of local governments inIndonesia. The government’internal control system is proxied by findings ofinternal control weakness, compliance is proxied by findings of regulationdisobedience, government characteristic is proxied by size, dependency ratio,previous year opinion, and credibility is proxied by audit opinion. The objects ofthis research are Indonesian Local government financial report (LKPD) on 2013which have been audited by the supreme audit board of Republic of indonesia.From 542 local governments, this study found 454 usable financial report. Dataare analyzed using ordinal logistic regression.
The result of this study prove that the weakeness of internal control system,disobedience of regulation, dependency, and previous year opinion significantlyaffected the audit opinion of the research year. However this study can notmanage to prove the relation between the size of local government on auditopinion.
Keywords : internal control system, compliance with law, the size of localgovernment, dependency of local government, previous year audit opinion,credibility of financial report.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Laporan keuangan pemerintah merupakan alat pertanggungjawaban
keuangan pemerintah sekaligus indikator kredibilitas pemerintah yang tercermin
dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Transparansi
artinya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang-undangan (PP 71 tahun 2010). Dengan digulirkannya
otonomi daerah, harapan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan
sangat tinggi. Pemerintah sebagai agen dari masyarakat harus mampu memenuhi
tuntutan tersebut dengan wajib membuat laporan keuangan dan menyampaikan
secara terbuka.
Akuntabilitas berarti pemangku kekuasaan mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepadanya
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP 71 tahun 2010).
Bagi organisasi publik, laporan keuangan diperlukan sebagai sarana untuk
mewujudkan akuntabilitas. Apabila hasil reviu laporan keuangan tidak baik maka
1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
menunjukkan lemahnya akuntabilitas dari pemerintahan tersebut. Menurut
Nasution (2007), transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk menjamin
adanya simetri informasi pasar sekaligus merupakan kunci pokok agar dapat
memanfaatkan globalisasi perekonomian. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas
fiskal atau keuangan negara adalah merupakan bagian terpenting dari penegakan
tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (good governance).
Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) E UUD 1945 yang menyatakan
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan satu badan pemeriksa yang bebas dan mandiri yang disebut dengan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Supaya dapat melaksanakan tugas
pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara secara efektif, sesuai peraturan
perundang-undangan maka BPK mempunyai standar aturan yang mengatur hal-
hal pokok yang memberi landasan operasional sebagai pengganti Standar Audit
Pemerintahan (SAP). Aturan tersebut adalah Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN). Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan
menghasilkan opini.Indikator kredibilitas laporan keuangan, salah satunya dilihat
dari hasil opini BPK terhadap penyajian laporan keuangan.
Penjelasan DPPKAD (2010), kredibilitas manajemen dapat digambarkan
melalui laporan keuangan karena hanya manajemen yang memiliki informasi
yang berkaitan dengan substansi laporan keuangan tersebut. Untuk itu diperlukan
pihak yang independen untuk memberikan pendapatnya dalam rangka
meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Dalam penelitian Fen (2010) dijelaskan bahwa opini audit merupakan
simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang
terkandung dalam suatu laporan keuangan. Firth (1980) dan Lavin (1976) dalam
Kasidi (2007) menyatakan bahwa kredibilitas laporan keuangan tergantung pada
persepsi audit independen dari seorang auditor eksternal oleh pengguna laporan
keuangan. Jika auditor terlihat tidak independen, maka pengguna laporan
keuangan tidak percaya atas laporan keuangan sehingga laporan keuangan
menjadi tidak bernilai.
Setdaprovinsi Kaltim (2013) menjelaskan bahwa opini BPK merupakan
salah satu indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah. Keutamaan dari opini
tersebut bila dibandingkan dengan indikator lainnya adalah karena dihasilkan dari
pihak eksternal pemerintah daerah yang dianggap berkompeten dan objektif,
sehingga digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu pemaparan BPKP (2014) dalam websitenya adalah menjelaskan
dampak diperolehnya opini selain WTP atas laporan keuangan pemerintah.
Antara lain berkurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang
keberhasilan program kerja pemerintah. Dampak lainnya adalah timbulnya
persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
negara/daerah.Contoh pengaruh opini lainnya adalah seperti pernyataan Suroso
(2010), bahwa rakyatpun bisa mengambil keputusan politiknya dengan dasar opini
audit yang diterbitkan oleh BPK seperti para investor di pasar modal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Dalam pandangan Gutomo (2012) predikat WTP seolah-olah menjadi citra
positif bagi instansi, bahwa pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan
terbebas dari korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fenomena di media
massa, yaitu munculnya iklan ucapan selamat kepada instansi atas opini Wajar
Tanpa Pengecualian yang diperoleh dari BPK RI. Dengan memperoleh predikat
tersebut merupakan kebanggan bagi instansi yang menerima sehingga masyarakat
harus mengetahuinya.
Beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan K/L dan pemda belum
memperoleh opini WTP menurut penjelasan BPKP dalam websitenya adalah
karena penyajian yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), lemahnya sistem pengendalian intern, penataan barang milik
negara/daerah yang belum tertib, pengadaan barang dan jasa yang menyimpang
dari ketentuan yang berlaku, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola
keuangan
Masih menurut Gutomo (2012), menyusun laporan keuangan di jajaran
pemerintah daerah, memang bukan perkara mudah dan memerlukan perjuangan
ekstra. Kelemahan sistem pengendalian intern dan keterbatasan sumber daya
manusia yang paham akuntansi pemerintahan sebagai penyebabnya. Hal tersebut
diperparah dengan adanya tunggangan kepentingan politik legislatif dan eksekutif
dalam penggunaan anggaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Laporan keuangan pemerintah merupakan gabungan antara LKKL, LKPD,
dan LK Badan Lainnya sehingga apabila salah satu dari komponen kurang
diyakini kredibilitasnya maka akan mempengaruhi kredibilitas LKPP.BPK
memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013. Dilihat dari prosentase,LKLL
memiliki prosentase 74% dalam perolehan opini WTP, yaitu 64 LKKL dari 86
LKKL telah memperoleh opini WTP.LKPD masih memiliki persentase yang
cukup rendah dalam pencapaian opini WTP yaitu sebesar 34 %, yaitu 153 LKPD
dari 456 LKPD.Pada tahun 2013 BPK melakukan pemerikasaan terhadap 456
LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276
LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD (IHPS 2013).
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan
pemerintah daerah serta kementerian/lembaga pada periode laporan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 juga disebutkan bahwa
pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan
ekonomi, sosial maupun politik.
a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan.
c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga
serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah serta
kementerian/lembaga mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya.
e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah
Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman.
f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah
Daerah, apakah mengalami kenaikan atu penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas
dana dan arus kas.
Dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dijelaskan bahwalaporan
pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan
keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam
rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-
undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil
(outcome).
2.1.4 Pemeriksaan keuangan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 1, pemeriksaan
merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan
secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan
sehingga diperoleh nilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang
memadai laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau
basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
Dalam pasal 2 disebutkan pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan.
Yang menjadi obyek pemeriksaan keuangan BPK adalah pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan
Laporan Keuangan Badan Lainnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kedudukan BPK sebagai lembaga
pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan dengan memperkuat peran dan
kinerjanya.Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk
melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
SPKN mengatur hal-hal pokok yang memberi landasan operasional sebagai
pengganti Standar Audit Pemerintahan atau SAP yang selama ini berlaku.SPKN
berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pemerintah daerah,
program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Sesuai dengan peraturan BPKRI Nomor 1 Tahun 2007 pasal 6, SPKN ini
berlaku bagi BPK dan Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan
atas nama BPK.SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu
pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional
bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam
laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.
Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD
kemudian sesuai dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti, diantaranya
adalah dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada
lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK
kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil
pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan
penyesuaian yang diperlukan. Sehingga laporan keuangan yang disampaikan
kepada DPR/DPRD merupakan laporan yang telah diperiksa (audited financial
statements) dan telah memuat koreksi yang dimaksud.
2.1.5 Kredibilitas laporan keuangan dan opini Badan Pemeriksa Keuangan
Menurut Wikipedia Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan
untuk menimbulkan kepercayaan. Istilah kredibilitas berkaitan dengan kesaksian
dari seseorang atau suatu lembaga. Kesaksian haruslah kompeten dan kredibel
apabila ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu yang diperdebatkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Johnson dan Shores (1999) menggambarkan bahwa kredibilitas mengacu
pada kualitas, kemampuan atau kekuasaan untuk memperoleh keyakinan dan
kepercayaan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang kredibel adalah dapat
menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan terpercaya.Dalam paper
tersebut dijelaskan bahwa kelemahan akuntansi, apakah nyata atau hanya isu,
membuat laporan keuangan yang dipublikasikan kurang kredibel sebagai sumber
informasitentang kinerja perusahaan di masa lalu, kondisi saat ini, dan prospek
untukmasa depan.
Inti dari audit keuangan adalah mencari dan evaluasi bukti tentang akurasi
asersi manajemen. Auditor mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian bukti audit,
memberikan perhatian khusus pada kredibilitas sumber informasi. Perhatian
terhadap sumber informasi seperti kesesuaian dengan pedoman peraturan dan
temuan dari penelitian sebelumnya.Ketika auditor menghadapi manajemen
kredibilitas yang rendah,auditor akan meningkatkan upaya pemeriksaan dengan
mengumpulkan bukti-bukti yang lebih persuasif dan mencari tambahan sumber
bukti di luar kendali manajemen (Beaulieu 2001; Kizirian et al 2005) dalam
Blaskovich dan Mintchik (2009).
Kredibilitas manajemen dapat digambarkan melalui laporan keuangan
karena hanya manajemen yang memiliki informasi yang berkaitan dengan
substansi laporan keuangan tersebut. Untuk itu diperlukan pihak yang independen
untuk memberikan pendapatnya dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan tersebut.Dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang ditunjuk
untuk memeriksa laporan keuangan secara independen adalah BPK atau Akuntan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama
BPK.
Dalam SPKN telah memuat konsep akuntabilitas bagi seorang pemeriksa
yang merupakan landasan dalam pelayanan kepentingan publik. Disebutkan
bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus
memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik dengan menjunjung
tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Pemeriksa diwajibkan untuk
memiliki sikap melayani kepentinganpublik, menghargai dan memelihara
kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme.
Penelitian Kasidi (2007) menyebutkan kebanyakan literatur menyebutkan
bahwa kredibilitas laporan keuangan tergantung pada persepsi audit independen
dari seorang auditor eksternal oleh pengguna laporan keuangan.Akan tetapi
pemeriksa diwajibkan untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan
kepentingan publik. Dengan adanya standar tersebut diharapkan kesimpulan
pemeriksaan yang berupa opini dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur oleh
pengguna laporan keuangan dalam menilai kredibilitas suatu laporan keuangan
Jika auditor terlihat tidak independen, maka pengguna laporan keuangan
tidak percayaatas laporan keuangan yang dihasilkan auditor dan opini auditor
tentang laporan keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi tidak ada nilainya.
Independensi merupakan standar auditing yang pokok karena opini akuntan
independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang
disajikan oleh manajemen. Sehingga apabila akuntan tersebut tidak independen
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
maka opininya menjadi tidak bernilai. Kemanfaatan kredibilitas opini salah
satunya dapat dilihat dari penelitian Fitryani,Subroto dan Baridwan (2013),
menyatakan bahwa manfaat opini audit bagi pengguna laporan keuangan dapat
digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi oleh
investor dan pemberian kredit oleh kreditur serta keputusan lain dari pengguna
laporan keuangan lain.Mack dan Ryan (2006) menyatakan bahwa tujuan umum
dari laporan keuangan sektor publik adalah lebih untuk memenuhi akuntabilitas
keuangan dan akuntabilitas publik dibandingkan untuk tujuan pengambilan
keputusan.
Dalam penelitian Fen (2010) dijelaskan bahwa opini audit merupakan
simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang
terkandung dalam suatu laporan keuangan. Citra perusahaan sangat berhubungan
erat dengan opini audit di mata para pengguna laporan keuangan, diantaranya para
pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum.
Memastikan pelaporan yang kredibel dalam informasi laporan keuangan adalah
termasuk dalam peran struktur tata kelola perusahaan yaitu dalam bentuk mitigasi
biaya (Cohen et al. 2004).
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada
kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Dalam penelitianHabib (2013) menyatakan bahwa formulasi opini audit
adalah prosedur rinci dan kompleks yang melibatkan penerimaan klien,
memahami bisnis klien, melakukan pemeriksaan pengendalian internal,
memperoleh bukti substantif tentang pernyataan akun dan menggabungkan hasil
untuk membentuk opini.
Terdapat empat opini yang diberikan oleh BPK dalam setiap keadaan.
1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion).
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BPK dapat
memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas
(WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa
menambahkan suatuparagraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi
dari opini WTP.
2. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion).
Opini ini memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali
untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini tidak wajar (adversed opinion).
Opini ini memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan
SAP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer).
Disclamer mengartikan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas
laporan
keuangan.
Marfiana dan Kurniasih (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa
opini BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas
pemerintah, hal tersebut disebabkan karena opini dapat menaikkan ataupun
menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan ataspelaporan yang
entitas pemerintah daerah. Opini audit pemerintah daerah merupakan salah satu
parameter penilaian akuntabilitas pemerintahan di daerah (Adzani dan Martani
2014). Akuntabilitas berarti pemerintah mampu menjawab semua pertanyaan yang
berkaitan dengan amanah yang diembannya.
2.1.6 Sistem pengendalian internal (SPI)
Sesuai dengan pasal 1 Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 SPI
adalah merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam
penerapannya, sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah
disebut dengan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Tujuan utama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
internal kontrol adalah untuk memberikan keyakinan memadai tentang keandalan
pelaporan keuangan (D’Aquila 1998).
Peraturan pemerintah tentang SPI sebenarnya merupakan sebuah adopsi dari
sistem pengendalian yang telah dibuat oleh organisasi The Committee of
Sponsoring Organization (COSO) of the Treadway Commission. Menurut COSO
(1992) sistem pengendalian internal adalah:
Internal control is process, effected by an entity’s board of directors,management and other personnel, designed to provide reasonableassurance regarding the achievement of objectives in following categories :effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reportingand compliance with applicable laws and regulations.
Standar Audit Seksi 319 (PSA No. 69)mengharuskan auditor untuk
memperoleh pemahaman atas pengendalian intern untuk merencanakan audit dan
untuk menentukan risiko pengendalian. Dijelaskan dalam audit atas laporan
keuangan entitas pemerintah, pemahaman yang dimaksud adalah mencakup
pengetahuan tentang desain pengendalian intern yang relevan dengan asersi
laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berdampak langsung dan material serta tentang
pelaksanaan pengoperasian pengendalian intern.Pengetahuan tersebut digunakan
untuk mengidentifikasikan tipe salah saji potensial, untuk mempertimbangkan
faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko salah saji material, dan untuk
mendesain pengujian substantif.
Sesuai dengan COSO (1992), kerangka kerja SPIP terdiri dari lima unsur
komponen yang saling terintegrasi (Integrated Framework) yaitu lingkungan
administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Dengan
penjelasan sebagai berikut;
a. Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah
berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan perundang-
undangan.
b. Potensi kerugian negara/daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya
kerugian dimasa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat
berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya.
c. Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak
negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena
adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap
ketentuanyang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan
aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak
mengakibatkan kerugianatau potensi kerugian negara/daerah, tidak
mengurangi hak negara/daerah (kekurangan penerimaan), tidak
menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak
pidana.
e. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input
dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar,
kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal
dibandingkandengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
f. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio
penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih
besar dari seharusnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
g. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil
(outcome) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak
memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang
tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Dalam penelitian Fatimah et al. (2014) terdapat pernyataan jika salah satu dari
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan ditemukan maka memiliki
keterkaitan terhadap pemberian opini oleh BPK RI. Penelitian ini mengambil
hasil temuan secara komulatif dari “Daftar kelompok dan jenis temuan menurut
entitas “ yang telah disajikan dalam IHPS I 2014.
3.3.4 Ukuran pemerintah daerah (X3)
Ukuran organisasi dapat menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut.
Hal tersebut dapat diukur dalam berbagai cara, misalnya jumlah karyawan (ukuran
modal manusia), jumlah Aset (ukuran sumber daya fiskal), number of beds
(ukuran kapasitas), dan tingkat produksi.Total aset sebagai proksi untuk variabel
ukuran pemerintah daerah karena nilai aset dianggap lebih stabil. Begitu pula
dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan variabel total aset untuk
menggambarkan ukuran pemerintah daerah.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki olehpemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaatekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baikoleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasabagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karenaalasan sejarah dan budaya (PP 71 tahun 2010).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Menurut PP 71 tahun 2010, aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan
nonlancar.Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang, dan persediaan.Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka
panjang, aset tetap, dana cadangan,dan aset lainnya.Investasi jangka panjang
meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain
investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek
pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain
penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset
tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya
diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak
berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Total aset adalah jumlah dari aset
lancar dan nonlancar.
Gambar 3.1Rumus Total Aset
Karena nilai total aset yang cukup besar yaitu mencapai triliunan, maka untuk
menyederhanakan data untuk kepentingan pengolahan statistik maka dalam
penelitian ini menggunakan fungsi ln.
Gambar 3.2Rumus Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran Pemda = ln total aset
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
3.3.5 Ketergantungan pemerintah daerah (x4)
Selain ukuran dan tingkat kekayaan pemda, tingkat ketergantungan pemda
kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan
dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) (Mustikarini dan Fitriasari
2012). Menurut PP No.55 tahun 2005, DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
Penelitian Syafitri (2012) dan Khasanah (2014) menggunakan dana alokasi
umum dibandingkan dengan total pendapatan untuk menjelaskan variabel tingkat
ketergantungan, begitu pula dalam penelitian ini.
Gambar 3.3Rumus rasio ketergantungan pemerintah daerah
3.3.6 Opini tahun sebelumnya (X5)
Dalam International Standard On Auditing (ISA) 710 disebutkan, terdapat
keterkaitan antara opini tahun berikutnya dengan opini audit tahun sebelumnya.
Terutama jika terdapat masalah yang memunculkan modifikasi opini, dan masalah
Rasio ketergantungan PEMDA = DAU
TotalPendapatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
tersebut belum terpecahkan dan angka yang tersaji belum sesuai atau belum
diungkapkan secara benar.
Data opini tahun sebelumnya diperoleh dari daftar opini laporan keuangan
pemerintah daerah dalam IHPS I tahun 2014. Sama dengan penilaian opini tahun
penelitian, untuk opini tahun sebelumnyaini, penulis mengkategorikan masing-
masing opini ke dalam bentuk skala ordinal. Berikut hasil skala ordinal untuk tiap
kategori opini;
1 = Tidak Memberikan Pendapat.
2 = Tidak Wajar.
3 = Wajar Dengan Pengecualian.
4 = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas.
5 = Wajar Tanpa Pengecualian.
Dengan pengertian yang sama dengan nilai skor pada opini tahun penelitian yang
telah dijelaskan di atas maka skor terendah adalah satu dan itu diberikan kepada
kategori opini Tidak Memberikan Pendapat. Skor berikutnya adalah dua,
diberikan pada kategori opini Tidak Wajar. Opini Wajar Dengan Pengecualian
diberikan skor nilai tiga. Nilai empat merupakan skor untuk kategori opini Wajar
Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas. Skor tertinggi yaitu lima diberikan
kepada kategori Wajar Tanpa Pengecualian.
D. Pengujian Instrumen Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berupa ordinal logistic
regressionuntuk melakukan uji statistik terhadap model penelitian.Regresi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Logistik merupakan metode regresi yang digunakan untuk mencari hubungan
antar variabel dependenyang memiliki skala nominal dengan variabel independen
yang memiliki campuran skala rasio dengan skala ordinal.Dalam regresi ini tidak
diperlukan asumsi mutivariate normal distribution karena variabel bebas
merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non
metrik) (Ghozali 2011:333). Ordinal logistic regression digunakan jika variabel
dependen mempunyai skala ordinal (Ghozali 2011:348).
3.4.1 Uji fit model
Dalam Ghozali disebutkan langkah awal metode ini adalah menilai overall
fit model terhadap data. Untuk menilai model fit atau tidak dihipotesiskan sebagai
berikut:
H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data.
HA: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.
Jika probabilitas > 0,05 Ho diterima akan tetapi jika probabilitas < 0,05 Ho ditolak.
Untuk dapat menilai model yang digunakan fit atau tidak digunakan fungsi
likelihood. Menurut Ghozalilikelihood L dari model merupakan probabilitas
bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Dan untuk menguji
hipotesis tersebut L ditransformasikan menjadi -2LogL.
3.4.2 Uji koefisien determinasi
Total Aset = Total aset lancar + total aset nonlancar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Dalam regresi berganda koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Apabila nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai R2 mendekati satu maka
variabel-variabel independen dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variabel dependen.Regresi logistik menggunakannilai Mc
Fadden. Semakin besar nilaiMc Fadden maka semakin bagus sebuah model dalam
memberikan kontribusi prediksi terhadap variabel dependennya.
3.4.3 Uji koefisien regresi
Untuk dapat menguji koefisien regresi maka perlu memperhatikan sebagai
berikut.
a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5 %.
b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi p-
value (probabilitas value). Jika p-value > α, maka hipotesis alternatif ditolak.
Sebaliknya jika p-value < α, maka hipotesis alternatif diterima.
Rumus Regresi:
Y= α+ β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4+ β5 X5
Keterangan :
Y : Opini BPK.
X1 = : Kelemahan SPI.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
X2 = : Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
X3 : Ketergantungan PEMDA terhadap pemerintah pusat.
X4 : Ukuran pemerintah daerah.
X5 : Opini tahun sebelumnya.
α : Konstanta
β1, ....., β5 : Koefisien variabel independen
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Data Penelitian
4.1.1 Gambaran umum data
Obyek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 542 buah. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan
yang telah diaudit BPK RI dengan tahun anggaran 2013 yang memiliki data
lengkap yang terkait dengan variabel-variabel yang dipilih dalam penelitian ini.
Jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 454 buah atau 83,76% dari total
populasi. Apabila dilihat dari tingkat pemerintahan maka sampel ini terdiri dari 29
laporan keuangan pemerintah provinsi, 337 laporan keuangan pemerintah
kabupaten, dan 88 laporan keuangan pemerintah kota.
Tabel 4.1Proses seleksi sampel
Keterangan Jumlah
LKPD seluruh Indonesia
LKPD yang belum mendapatkan opini BPK
542
86
LKPD yang telah mendapatkan opini BPK 456
LKPD yang tidak lengkap 2
Total sampel 454
Data sekunder diolah, 2015
68
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Terhadap 456 LKPD tahun 2013, BPK memberikan opini Wajar Tanpa
Pengecualiankepada 153 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian kepada 276
LKPD, opini Tidak Wajarkepada 9 LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat
atas 18 LKPD.
Tabel 4.2Distribusi Sampel Menurut Jenis Pemerintahan
Keterangan Jumlah
Provinsi 29
Kabupaten 337
Kota 88
Total 454
Sumber: Data sekunder diolah, 2015
Dari data Tabel 4.2 di atas dapat lebih dirinci lagi bahwa opini yang
dominan ditingkat provinsi adalah WTP yaitu sebanyak 15 LKPD atau sebesar
52%. Penerimaan opini paling banyak untuk tingkat kabupaten adalah WDP yaitu
sebesar 214 LKPD atau sebesar 63% dan begitupula untuk kota penerimaan opini
tertinggi adalah WDP yaitu 50 LKPD atau 57%.
Analisis data dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis deskriptif dan
analisis inferensia (uji model). Jumlah variabel yang dianalisis ada enam, terdiri
dari satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel tidak bebas
atau dependennya adalah opini BPK. Variabel bebas atau independennya adalah
kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ukuran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah, dan opini tahun
sebelumnya. Program yang digunakan untuk melakukan uji statistik adalah SPSS
versi 20.
4.1.2 Statistik deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat
diantaranya dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, sum, range (Ghozali, 2011). Nilai rata-rata atau mean adalah nilai rata-
rata dari suatu kelompok. Nilai rata-rata didapat dengan menjumlahkan data
seluruh individu dalam suatu kelompok kemudian dibagi dengan jumlah individu
yang terdapat pada kelompok tersebut. Standar deviasi adalah rata-rata jarak
penyimpangan data diukur dari nilai rata-rata data tersebut.
Tabel 4.3Hasil Statistik Deskriptif
Variabel N Minimum Maksimum Mean
Opini.t (Y) 454 1,00 5,00 3
Kelemahan SPI (X1) 454 1,00 51,00 12
Ketidakpatuhan thd UU(X2) 454 1,00 74,00 13
Ukuran pemda (X3) 454Rp53.997.009.989.621.
Rp405,375,944,683,758 0,57
KetergantunganPEMDA(X4) 454 13,20 19, 82 14,68
Opini PeriodeSebelumnya (X5) 454 1.00 5,00 3
Sumber: Data Sekunder diolah, 2015
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
Dari hasil pengolahan data tersebut dapat dilihat statistik deskriptif masing-
masing variabel. Variabel opini memiliki nilai minimum satu, berartiopini
terendah yang diterima sampel adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Nilai
satu ini menandakan bahwa instansi tersebut mendapatkan predikat yang tidak
baik terhadap penilaian LKPDnya dari BPK. Opini tertinggi adalah sebesar lima
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berarti LKPDnya dari segala aspek telah
memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPK. Rata-rata opini adalah 3
artinya kebanyakan kabupaten/kota menerima opini Wajar Dengan Pengecualian
(TW).
Untuk SPIP, jumlah temuan paling sedikit adalah satu, temuan terbanyak
adalah limapuluh satu kasus, dengan rata-rata temuan adalah dua belas kasus.
Semakin sedikit jumlah temuan menandakan bahwa SPInya semakin baik.
Temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan paling sedikit adalah satu
temuan dan paling banyak tujuhpuluh empat kasus. Semakin sedikit jumlah
temuan menandakan bahwa semakin sedikit terjadinya penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Jumlah total aset tertinggi dimiliki oleh Prov. DKI Jakarta sebesar
Rp405.375.944.683.758 sedangkan terendah adalah kabupaten Pulau Morotai
yaitu sebesar Rp53.997.009.989.621. Pemerintah daerah yang memiliki
ketergantungan terhadap pusat paling tinggi adalah kabupaten Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan yaitu 0,788 dan ketergantungan paling rendah adalah
kabupaten Merauke yaitu sebesar 0,005. Rata-rata penerimaan opini sebelumnya
adalah Wajar Dengan Pengecualian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
Distribusi sampel dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.3case
processing summary, dimana kondisi sampel ini menunjukkan gambaran
penerimaan opini untuk masing-masing pemerintah daerah di Indonesia.
Tabel 4.4Case Processing Summary
N Marginal Percentage
Opini t 1,00 18 4,0%
2,00 9 2,0%
3,00 275 60,6%
4,00 55 12,1%
5,00 97 21,4%
Valid 454 100,0%
Sumber: Data Sekunder diolah, 2015
Dari hasil olah data tersebut dapat diartikan bahwa opini Tidak Memberikan
Pendapatdiberikan kepada 18 pemerintah daerah atau jika dipersentasekan sebesar
4% dari keseluruhan sampel. Kemudian untuk opini Tidak Wajar diberikan
kepada 9 pemerintah daerahatau jika dipersentasekan sebesar 2%. Opini Wajar
Dengan Pengecualian memiliki persentase yang paling tinggi yaitu 60,6% yaitu
275 pemerintah daerah. Opini Wajar Dengan Paragraf Penjelas diberikan kepada
55 Pemerintah Daerah atau sebesar 12,1%. Terakhir adalah opini Wajar Tanpa
Pengecualian sebesar 21,4% atau berhasil diraih oleh 97pemerintah daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
B. Analisa Data
4.2.1 Uji Kelayakan Model
Menurut Ghozali (2011) uji kelayakan dari model merupakan probabilitas
bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk dapat
menilai model yang digunakan fit atau tidak digunakan fungsi likelihood yang
ditransformasikan menjadi -2LogL.
Tabel 4.5Model Fitting Information
-2 Log Likelihood
Likelihood Ratio Tests
Chi-Square
df Sig.
InterceptOnly
994,104
222,050 5 ,000**Final 772,054Temuansignifikan pada tingkat 95% **Sumber: Data sekunder diolah, 2015
Dengan melihat tabel di atas menunjukkan bahwa ketika hanya
memasukkan model intersep ternyata hasil 2 Log Likelihoodsebesar 994,104.
Kemudian dengan memasukkan variabel independen, 2 Log Likelihood turun
menjadi 772,054 atau terjadi penurunan Chi-Square sebesar 222,050 dan
signifikan pada p= 0.00. Dapat disimpulkan bahwa model dengan variabel
independen memberikan ketepatan akurasi yang lebih baik untuk memprediksi
opini BPK.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
Tabel 4.6Goodness-of-Fit
Chi-Square df Sig.
Pearson 2211,686 1807 ,000
Deviance 772,054 1807 1,000
Sumber: Data sekunder diolah, 2015
Nilai Pearson yang dihasilkan adalah sebesar 2211,686dengan taraf signifikansi
sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa model tidak begitu sesuai karena
banyak cell yang memiliki frekuensi nol, akan tetapi hal tersebut dapat diabaikan
seperti yang tertuang dalam Ghozali (2011: 361).
Tabel 4.7Test of Parallel Lines
Model -2 LogLikelihood
Chi-Square df Sig.
NullHypothesis
772,054
General 761,770 10,284c 15 ,802
Sumber: Data sekunder diolah, 2015
Tujuanuji parallel lines adalah menilai apakah asumsi semua kategori memiliki
parameter yang sama atau tidak (Ghozali 2011:363). Apabila hasil uji ini
menunjukkan p<0,000 maka diartikan model tidak sesuai. Model sesuai jika
memiliki nilai yang tidak signifikan yaitu p>0,05. Dari hasil out put di atas karena
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
nilai p sebesar 0,802 dan lebih besar dari 0,05 maka model dikatakan sudah
sesuai.
4.2.2 Uji Koefisien Determinasi
Tujuan pengujian ini adalah untuk melihat seberapa besar persamaan regresi
dapat menjelaskan variabel dependen.
Tabel4.8Pseudo R-Square
Nilai
Cox and Snell 0,387
Nagelkerke 0,436
McFadden 0,223
Sumber: Data sekunder diolah, 2015
Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa besarnya variasi nilai opini yang
dapat dijelaskan oleh model regresi adalah sebesar 0,223 atau 22,3%. Dengan kata
lain 22,3%variasi nilai opini merupakan kontribusi pengaruh kelemahan SPI,
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ukuran total asset, ketergantungan
Pemerintah Daerah, dan opini periode sebelumnya. Sedangkan sisanya 77,7%
dijelaskan oleh variabel diluar model.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
4.2.3 Menguji Koefisien Regresi
Tabel 4.9Parameter Estimates
Variabel Estimate Wald Sig.
[y = 1,00] -5,492 3,528 ,060
[y = 2,00] -4,954 2,883 ,090
[y = 3,00] -,045 ,000 ,988
[y = 4,00] ,879 ,092 ,762
X1 -,077 10,975 ,001**
X2 -,049 7,689 ,006**
X3 -,192 1,172 ,279
X4 -2,162 6,050 ,014**
X5 1,387 132,663 ,000**
Temuansignifikan pada tingkat 95% **Sumber: Data sekunder diolah, 2015
Dari ringkasan hasil analisis pada Tabel. 4.9diatas dapat disusun persamaan
p4 = Probabilitas Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas.
Pada persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi semua
variabel independen bernilai negatif kecuali variabel X5. Hal ini menunjukkan
bahwa pengaruh keempat variabel tersebut terhadap opini bersifat negatif. Hal
tersebut mengandung makna bahwa kenaikan nilai kelemahan SPI (X1),
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan(X2), ukuran (X3), dan
ketergantungan (X4), akan menyebabkan penurunan nilai opini (Y).
Adapun koefisien regresi opini periode sebelumnya (X5) bernilai positif
maka kenaikan nilai opini periode sebelumnya akan menyebabkan kenaikan opini
(Y). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh opini periode sebelumnya terhadap
opini bersifat positif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
C. Pembahasan
Penelitian ini menguji pengaruh SPIP, Kepatuhan, Ukuran,Ketergantungan,
dan Opini tahun sebelumnya terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah
daerah yang diwakili opini BPK. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan
regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.10
Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
KodeHipotesis
Hipotesis Hasil
H1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatifterhadap kredibilitas LKPD.
Didukung
H2 TemuanKetidakpatuhan terhadap peraturan berpengaruhnegatif terhadap kredibilitas LKPD.
Didukung
H3 Ukuran PEMDA berpengaruh negatif terhadap kredibilitasLKPD.
Tdkdidukung
H4 Ketergantungan terhadap pemerintah pusat berpengaruhnegatif terhadap kredibilitas LKPD.
Didukung
H5 Opini tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadapkredibilitas LKPD.
Didukung
Sumber: Data primer diolah, 2015
4.3.1 Pengaruh SPIP terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengujian hipotesis pertama (H1) memiliki nilai β1= -,077dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 (sig<0,05). Hasil tersebut mendukung hipotesis
pertama. Kesimpulannya bahwa variabel kelemahan SPIP berpengaruh negatif
terhadap pemberian opini BPK. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Fatimah et.al. (2014) menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan, memiliki pengaruh negatif terhadap opini BPK. Akan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitianSunarsih (2013) yang
menyatakan bahwa kelemahan SPI tidak mempengaruhi opini.
Dari hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa kelemahan sistem
pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan
Pemerintah daerah. Dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa semakin banyak
jumlah temuan SPI menandakan bahwa masih banyak terdapat kelemahan sistem
pengendalian sehingga kemungkinan untuk memperoleh opini yang baik akan
lebih rendah. Tentu saja hal tersebut akan sangat mempengaruhi kredibilitas
laporan keuangan pemerintah daerah karena laporan keuangan dianggap tidak
akuntabel. Menurut Zhang; Zhou dan Zhou (2012) terdapat hubungan antara
auditor independen dengan pengungkapan permasalahan pengendalian internal.
Auditor wajib untuk menerbitkan clean opinion atau unqualified opinion ketika
tidak menemukan permasalahan yang material dalam pengendalian internal
perusahaan. Apabila temuan kelemahan SPInya rendah maka kemungkinan untuk
mendapatkan opini WTP tinggi. Sejalan dengan penelitian Milal (2013) yang
memaknai opini WTP sebagai keseriusan dalam mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan sebagai wujud kredibilitas instansi.
4.3.2 Pengaruh ketidakpatuhan peraturan Perundang-undangan terhadap
kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengujian hipotesis kedua (H2) memiliki nilai β2= -,049dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,006 (sig<0,05). Hasil tersebut mendukung hipotesis kedua.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel Ketidakpatuhan terhadap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
perundang-undangan berpengaruh terhadap pemberian opini BPK dengan hasil
negatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatimah et.al. (2014), bahwa
temuan kepatuhan berpengaruh terhadap pemberian opini dengan hubungan
pengaruh negatif.
Dari hasil penelitian di atas dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah
temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka kemungkinan
diperoleh opini yang baik akan semakin rendah, sehingga mempengaruhi
kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah karena isi dari laporan keuangan
tidak dapat dipercaya jika banyak menyimpang dari peraturan perundang-
undangan.
4.3.3 Pengaruh ukuran (size) terhadap kredibilitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
Pengujian hipotesis pertama (H3) memiliki nilai β3 = -,192dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,279 (sig >0,05). Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis
ketiga. Kesimpulannya adalah variabel ukuran pemerintah daerah dalam
penelitian ini diproksikan sebagai total aset tidak memiliki pengaruh terhadap
pemberian opini oleh BPK.
Ketika sebuah pemerintah daerah memiliki ukuran yang besar maka
PEMDA tersebut memiliki kompleksitas yang lebih besar dibandingkan
pemerintah daerah yang lebih kecil begitu pula sebaliknya. Hal tersebut bisa
dijelaskan, salah satunya dalam penelitian Safitri (2014), jumlah aset yang besar
tidak diikuti dengan pencatatan aset yang memadai sehingga tingkat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
pengungkapan menjadi rendah. Alasan lain ditunjukkan oleh Doyle et al. (2007)
bahwa perusahaan yang banyak memiliki temuan kelemahan pengendalian intern
adalah perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas bisnis yang tinggi. Senada
dengan penelitian Doyle et al. (2007), Ashbaugh-Skaife et al. (2007)
menyatakanbahwa perusahaan dengan kecenderungan semakin banyak
pengungkapan kelemahan pengendalian internal adalah perusahaan yang memiliki
kompleksitas operasi yang tinggi. Berbeda dengan hasil penelitian Patrick (2007)
yang menunjukkan bahwa ukuran daerah yang diproksikan dengan total aset
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan
sesuai GASB 34.
Dalam penelitian ini, ketika penulis mencoba untuk menguji dengan dibawa
ke ranah sektor publik dengan kaitannya dengan opini BPK tenyata hasilnya
menunjukkan bahwa ukuran tidak berpengaruh terhadap kredibilitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Hal ini mungkin disebabkan karena selama ini yang
menjadi kendala untuk memperoleh opini WTP bukan pada permasalahan ukuran
yang dinilai dari besarnya total aset, akan tetapi manajemen aset yang buruk.
Apabila suatu entitas besar dengan kompleksitas yang tinggi akan tetapi dia
memiliki sistem yang baik, yang mampu mengelola aset dengan baik maka hal
tersebut tidak akan menjadi sebuah kendala.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
4.3.4 Pengaruh ketergantungan terhadap kredibilitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
Pengujian hipotesis kedua (H4) memiliki nilai β4= -2,162dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,014 (sig<0,05).Hasil tersebut mendukunghipotesis keempat.
Kesimpulannya bahwa variabel ketergantungan pemerintah daerah memiliki
pengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diwakili
opini BPK.
Dari hasil penelitian tersebut, tidak mendukung beberapa penelitian yang
sudah ada terkait antara rasio ketergantungan dengan pengungkapan. Contohnya
dalam penelitian Verdiana dan Utama (2013)menyebutkan bahwa disclosure
merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi auditor dalam
memberikan opini going concern. Penelitian Robbins dan Austin (1986) serta
Liestiani (2008), menyatakan bahwa Pemda yang memiliki tingkat ketergantungan
yang tinggi terhadap sumber dana pemerintah pusat dalam hal ini adalah DAU,
maka semakin memiliki tekanan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012)
bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya hal ini
disebabkan Pemda tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan laporan
keuangannya karena rendahnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas LKPD dari
pihak eksternal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
4.3.5 Pengaruh opini tahun sebelumnya terhadap kredibilitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
Pengujian hipotesis pertama (H5) memiliki nilai β5 sebesar 1,387dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000 (sig<0,05). Hasil tersebut mendukungn
hipotesis kelima. Kesimpulannya adalah variabel opini tahun sebelumnya
memiliki pengaruh positif terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah
daerah yang diwakili dengan opini BPK.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mutchler (1985), Carcello dan
Neal (2000), Ramadhany (2004), dan Januarti (2009) bahwa terdapat hubungan
yang signifikan dan positif antara opini audit going concerntahun sebelumnya
dengan opini tahun berjalan. Sehingga apabila tahun sebelumnya telah
memperoleh opini audit maka pada tahun berjalan kemungkinan besar auditor
akan memberikan kembali opini tersebut. Sejalan dengan kesimpulan Fatimah et
al. (2014) bahwa dalam proses audit, auditor diwajibkan memiliki pemahaman
mengenai entitas yang diperiksa, mempertimbangkan hasil pemeriksaan
sebelumnya dan tindak lanjut atas rekomendasi. Sehingga bagi laporan keuangan
pemerintah daerah yang sebelumnya mendapatkan opini WTP memungkinkan
untuk mempertahankan opini WTP karena beban perbaikan atas laporan keuangan
pemerintah daerah tersebut cenderung tidak sebanyak laporan keuangan
pemerintah daerah dengan opini non WTP.
Tentu saja penerimaan opini tahun sebelumnya dapat menjadi tolok ukur
bagaimana kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut
dimungkinkan karena kegiatan suatu perusahaan untuk tahun tertentu sangat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila suatu
laporan keuangan pemerintah daerah dapat mempertahankan konsistennya untuk
bertahan pada opini yang baik maka keyakinan akan kredibilitaslaporan keuangan
akan semakin tinggi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN, IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Penelitian ini menguji pengaruh SPIP, kepatuhan terhadap perundang-
undangan, ketergantungan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan
opini tahun sebelumnyaterhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah
yang diwakili opini BPK. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif
terhadapkredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diwakili oleh
opini BPK. Apabila opini yang diterima pemerintah daerah baik maka
menunjukkan bahwa jumlah kelemahan sistem pengendalian rendah.
2. Ketidakpatuhan terhadap perundangan-undangan berpengaruh terhadap
kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diwakili oleh opini
BPK. Semakin rendah ketidakpatuhan terhadap perundangan-undangan
kemungkinan memperoleh opini yang baik semakin tinggi.
3. Total aset sebagai nilai dari ukuran (size) tidak berpengaruh terhadap
penentuan kredibilitas laporan keuangan Pemerintah daerah yang diwakili
oleh opini BPK. Hal tersebut kemungkinan disebabkan selama ini yang
menjadi kendala BPK dalam memberikan opini yang kaitannya dengan
aset,sumber masalah utamanya bukan besarnya jumlah aset yang dimiliki
85
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
pemerintah daerah, akan tetapi manajemen dari aset itu sendiri yang masih
sangat lemah.
4. Ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diwakili opini
BPK. Sehingga apabila nilai ketergantungan pemerintah daerah tinggi maka
kemungkinan untuk memperoleh opini yang baik akan lebih rendah. Hal ini
mungkin disebabkan karenapemda tidak termotivasi untuk meningkatkan
pengungkapan laporan keuangannya karena rendahnya tuntutan transparansi
dan akuntabilitas LKPD dari pihak eksternal.
5. Opini tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diwakili opini BPK.
Apabila tahun sebelumnya memperoleh opini baik kemungkinan untuk
memperoleh opini yang sama akan lebih besar. Hal tersebut dimungkinkan
karena kegiatan suatu entitas untuk tahun tertentu sangat dipengaruhi oleh
keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Apabila temuan audit tahun
sebelumnya sedikit maka kemungkinan beban perbaikan laporan keuangan
tidak banyak dan selesai lebih cepat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
B. Saran dan Keterbatasan
Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan
yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, di antaranya adalah berikut ini.
1. Koefisien determinasimodel penelitian ini adalah sebesar 0,223 berarti
variabilitas variabel dependen yangdapat dijelaskan oleh variabel independen
adalah sebesar 22,3%,sedangkan sisanya sebesar 77,7% dijelaskan oleh
variabel-variabel laindi luar model penelitian.
2. Periode pengamatan penelitian ini hanya satu tahun sehingga belum bisa
melihat secara mendalam kecenderungan trend kaitan kredibilitas laporan
keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari opini dari BPK.
3. Merujuk dari pernyataan BPK bahwa salah satu permasalahan belum
diperolehnya opini WTP LKPD secara mayoritas disebabkan karena
pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel maka dapat disimpulkan bahwa
data aset yang digunakan dalam penelitian ini secara mayoritas belum
akuntabel.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara
lain:
1. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap
variabel kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diwakili oleh
opini BPK sebesar 22,3%, hal ini berarti bahwa ada pengaruh sebesar 77,7%
dari variabel-variabel lain di luar variabel independen yang diteliti
berpengaruh terhadap variabel opini BPK yang mewakili kredibilitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model
regresi pada penelitian ini, misalnya faktor kompetensi pengelola keuangan,
faktor remunerasi atau faktor sistem pengelolaan keuangan.
2. Pada penelitian berikutnya dapat menggunakan periode tahun pengamatan
yang lebih panjang. Tahun pengamatan yang lebih panjang akan menambah
jumlah sampel sehingga hasil pengamatan dapat lebih dapat digeneralisir.
3. Merujuk pada keterbatasan pengukuran sizeyang menggunakan total aset,
maka pada peneletian berikutnya dapat menggunakan pengukuran yang lain
misalnya jumlah anggota DPRD, seperti merujuk pada penelitian Suhardjanto
et al (2011).
C. Implikasi
5.3.1 Implikasi Praktis
Impilikasi praktis diharapkan dapat diterapkan dari hasil penelitian ini. Hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undanganserta karakateristik daerah berupa
ketergantungan Pemda dan opini audit tahun sebelumnya yang dinilai
berpengaruh terhadap penerimaan opini BPK semoga dapat memberikan
gambaran bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dalam pengelolaan
keuangan daerah. Dari hasil tersebut pemerintahdaerah dapat membuat strategi
yang tepat, efisien dan efektif sehingga kredibilitas laporan keuangan Pemerintah
daerah dapat lebih ditingkatkan melalui perolehan predikat opini WTP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
Untuk instansi yang memiliki fungsi pengawasan yang berkaitan dengan
pemerintah daerah seperti DPR/DPRD dan inspektorat diharapkan lebih tepat
sasaran dalam membuat kebijakan, serta lebih meningkatkan pembinaan sehingga
pemerintah daerah dapat meraih atau mempertahankan opini WTP.
1.3.2 Implikasi Teoritis
Hubungan keagenan pada organisasi pemerintahan menjadi suatu konsep
yang penting karena aktivitas organisasi berhubungan dengan pendelegasian
wewenang, seperti penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan beragam
pelayanan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Laporan keuangan dan
pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring
untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan rakyat
sebagai prinsipal. Akuntabilitas berarti pemerintah mampu menjawab semua
pertanyaan yang berkaitan dengan amanah yang diembannya. Opini audit
merupakan simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan
informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Untuk itu diperlukan
pihak yang independen untuk memberikan pendapatnya dalam rangka
meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut yaitu BPK.Dengan hasil
penelitian ini, sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan serta karakateristik daerah berupa ukuran (size) dan opini
audit tahun sebelumnya dinilai berpengaruh terhadap hasil opini yang dikeluarkan
oleh BPK. Sehingga dengan adanya impilikasi teori ini pemerintah sebagai agen
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
harus mampu meningkatkan kualitasnya dengan meningkatkan kredibilitas
laporan keuangan dengan memperoleh predikat opini yang baik.
.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, A.W. dan Y. Septriani. 2008. Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis danCara Menguranginya.Jurnal Akuntansi & Manajemen 3 (2): 47-55 53.
Adzani, A. H. dan D. Martani. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat,Faktor Politik dan Ketidakpatuhan Regulasi Terhadap Opini AuditLaporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA 17 Mataram. LombokUniversitas Mataram 24-27 Sept 2014
Agbejule, A. dan A. Jokipii. 2008. Strategy, Control Activities, Monitoring andEffectiveness. Managerial Auditing Journal 24 (6): 500-522.
Atyanta, R. 2011. Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur).Jurnal Ilmiah 1 (1): 16.
Aushbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., dan Kinney Jr, W. R. 2007. The Discoveryand Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-MandatedAudits. Journal of Accounting and Economics 44:166-192.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2011. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun2010.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun2013.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2012. Akuntabilitas PelaporanKeuangan. Diakses 1 Januari 2015. www.bpkp.go.id.
Banimahd, B., Y. Noorifard dan A. Davoudabadi. 2013. Auditor ManagementAlignment and Audit Opinion: Evidence from Iran. Management ScienceLetters 3 (4): 1217-1222.
Blaskovich, J. dan N. Mintchik.2009. Party Of Three? A Source CredibilityPerspective On The Use Of Consultants For Internal ControlAssessments.The Journal of Applied Business Research 25( 5): 59-68.
Carcello, J. V. dan T. L.Neal. 2000. Audit Commitee Composition and AuditorReporting. Diakses 6 April 2015.www.ssrn.com..
Cohen, J., G. Krishnamoorthy dan A. Wright. 2004. Corporate GovernanceMosaic and Financial Reporting Quality. Journal of Accounting Literature23: 87-152.
91
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Damayanti, R. A. 2011. Hubungan Keagenan Pemerintahan Daerah dalamKonteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi. Ekuitas 15 (2): 149 –171
D’Aquila dan Jill M. 1998. Is the Control Environment Related to FinancialReporting Decisions?. Managerial Auditing Journal 13(8): 472–478.
Damanpour, F. 1991. Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects ofDeterminants and Moderators. Academy of Management Journal 34: 555-590.
Defera, Cris. 2013. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern danketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap penentuanopini laporan keuangan Pemerintah daerah di indonesia tahun 2008-2011. Skripsi-Tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Doyle, J., Ge, W. Dan S. McVay. 2007. Determinants of weaknesses in internalcontrol over financial reporting. Journal of Accounting and Economics 44(1): 193-223.
Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review.Academy ofManagement Review 14 (1) : 57-74.
Fatimah, D., Ria N. S. dan M. Rasuli. 2014. Pengaruh Sistem PengendalianIntern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini AuditTahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap PenerimaanOpini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan PemerintahDaerah Di Seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi 3 (1): 1 – 15
Fen, S. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Audit GoingConcern dan Konsekuensinya terhadap Auditor Switching.Tesis-Tidakdipublikasi. Jakarta: Universitas Atmajaya.
Fitryani, V., B. Subroto dan Z. Baridwan. 2013. Persepsi Pengguna LaporanKeuangan atas Opini Audit. Jurnal Akuntansi Aktual. 2 (2): 93–103
Ge, W. Dan S. McVay. 2005. The Disclosure of Material Weaknesses in InternalControl after The Sarbanes–Oxley Act. Accounting Horizons 19 (3): 137–158.
Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gutomo, Kotot. 2013. Berburu Opini WTP. Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan.Diakses 30 Desember 2014. http://itjen.kemdiknas.go.id
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
Habib, A. 2013. A meta-analysis of the Determinants of Modified Audit OpinionDecisions.Managerial Auditing Journal 28 (3): 184-216.
Hadisurya, G. dan Nurrekawati. 2012. Audit Kepatuhan Terhadap Undang-Undang/Hukum/Peraturan (Sebuah Perspektif Sektor Publik). Diakses 30Desember 2014. http://itjen.kemdiknas.go.id.
Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan diPemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran danAkuntansi).Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1): 53-64.
Jensen, M dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Magerial Behavior,Agency Cost and Ownership Structure.Journal of Financial Economics 3:305-360.
Jiang, W., K. H. Rupley dan J. Wu. 2009. Internal Control Deficiencies and theIssuance of Going Concern Opinions. Research in Accounting Regulation22: 40-46.
Johnson, W. B. dan D. Shores. 1999. Accounting Defects, Financial StatementCredibility, and Equity Valuation. Diakses 30 Desember 2014.tippie.uiowa.edu/accounting
Kapp, R. W. 1978. Some Problems of a Legal Compliance Audit. The BusinessLawyer 33 (4): 2467-2472.
Kasidi. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor. Tesis-Tidak dipublikasi. Semarang: ProgramPascasarjana Magister SainsAkuntansi, Universitas Diponegoro.
Kawedar, W. 2010. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus diKabupaten PWJ yang Mengalami Penurunan Opini Audit).JurnalAkuntansi dan Auditing6:8.
Kusuma, I. G. E. A. 2013. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, komitmenorganisasi dan ketidakpastian lingkungan pada ketepatan anggaran (studiempiris di SKPD Pemerintah Provinsi Bali).Tesis-Tidak dipublikasi.Bali:Program Pascasarjana Magister Akuntansi, Universitas Udayana.
Liestiani, A dan D. Martani. 2008. Disclosure in Local Government FinancialStatements: the Case of Indonesia.Global Review of Accounting andFinance3 (1): 67-84.
Mack, J. dan C. Ryan. 2006. Reflections on the Theoretical Underpinnings of theGeneral Purpose Financial Reports of Australian Government
Maslani. 2008. Meningkatkan Akuntabilitas Publik Melalui OptimalisasiManajemen Aset Negara/Daerah. Di akses tanggal 7 Desember2014.http://Pusdiklatwas.bpkp.go.id
Marfiana, N. dan L. Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerahdan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota. Diakses tanggal 22 Desember 2014.http://jp.feb.unsoed.ac.id.
Milal, A. Z,.Makna Opini Audit WTP Bagi Kementerian/Lembaga (Studi kasuspada Kementerian Sosial). Diakses tanggal 22 Desember 2014.www.jimfeb.ub.ac.id
Mustikarini, W. Astuti dan D. Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik PemerintahDaerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah DaerahKabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: SimposiumNasional Akuntansi 15. Diakses tanggal 3 Januari 2015.http//www.sna.akuntansi.unikal.ac.id
Mutchler, J. F. 1985. A Multivariate Analysis of the Auditor's Going-ConcernOpinion Decision.Journal of Accounting Research 23 (2): 668-682.
Nasution, A. 2007. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan KeuanganDaerah. Makalah disampaikan dalam Seminar IAIKSAP. Jakarta 12 April2008.
O’Leary, C., E. Iselin dan D. Sharma. 2006. The Relative Effects of Elements ofInternal Control on Auditors’ Evaluations of Internal Control. PacificAccounting Review 18 (2): 69-96.
Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: TheAdoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Disertasi Ph.D.Tidak dipublikasikan. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintahnomor 60 tahun 2008, tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah(SPIP).
Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (SAP).
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 1 tahun 2007 tentang StandarPemeriksaan Keuangan Negara.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. 2014. Perkembangan OpiniLaporan Keuangan Pemda. Diakses 7 Desember 2014.www.bpkp.go.id
Puspita, R dan D. Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan KarakteristikPemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalamWebsite Pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23September 2012.
Ramadhany, A. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PenerimaanOpini Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang MengalamiFinacial Distress di Bursa Efek Jakarta.Tesis-Tidak dipublikasi.Semarang: Program Pascasarjana Magister Akuntansi, UniversitasDiponegoro.
Robbins, W. A. dan K. R. Austin. 1986. Disclosure Quality in GovermentalFinancial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a CompoundMeasure. Journal of Accounting Research 24 (2): 412-421.
Safitri, N. L. K. S. A. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan TemuanKepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah.Skripsi-Tidakdipublikasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Sekaran, U. dan R. Bougie, 2013. Research Method for Business, A Skill BuildingApproach. Sixth Edition, New York: John Willey & Sons Inc.
Setyaningrum, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KualitasAudit BPK RI. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. 20-23September 2013.
Setyaningrum, D dan F. Syafitri. 2012.Analisis Pengaruh KarakteristikPemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 9 (2): 154-170.
Setyarno, Eko Budi, I. Januarti dan Faisal. 2009. Analisis Pengaruh FaktorPerusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan TerhadapPenerimaan Opini Audit Going Concern (Perusahaan Manufaktur YangTerdaftar di Bursa Efek Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi 12(SNA 12), 4 - 6 November 2009, Palembang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
Sipahutar, H. dan S. Khairani. 2012. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI ataslaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Empat Lawang.Tidakdipublikasikan.Diakses 6 Mei 2015www.eprints.mdp.ac.id
Suhardjanto, D., Rusmin, P. Mandasari dan A. Brown. 2010. MandatoryDisclosure Compliance and Local Government Charactheristics: EvidenceFrom Indonesian Municipalities.Penelitian Hibah Publikasi Internasional,LP2M UNS.
Suhardjanto, D., Yulianingtyas dan R. Rukmita. 2011. Pengaruh KarakteristikPemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalamLaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris padaKabupaten/Kota di Indonesia).Jurnal Akuntansi & Auditing 8 (1): 1-194.
Sunarsih. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Disclaimer BPKTerhadap Laporan Keuangan Di Lingkungan Departemen di Jakarta.Tesis-Tidak dipublikasi. Program Pasca Sarjana. Jakarta: UniversitasGunadarma.
Suroso, G.T. 2010. Opini BPK Sebagai Sebuah Parameter Pengelolaan AnggaranDaerah.Jurnalkeuangandanpembangunan.blogspot.com. Diakses 7Januari 2015.
Taufikurrahman. 2014. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pemberianopini audit olehBPK RI atas LKPD Provinsi, kabupaten dan kota diSumatera Utara. Tesis-Tidak dipublikasikan. Medan: UniversitasSumatera Utara.
The Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission. 1992.COSO – Internal Control Integrated Framework. The Committee ofSponsoring Organization of the treadway Commission.
Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 ayat (1) tentang KeuanganNegara.
Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang nomor 01 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara.
Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara.
Verdiana, K. Anggita dan I. M. K. Utama. 2013. Pengaruh Reputasi Auditor,Disclosure, Audit Client Tenure pada Kemungkinan Pengungkapan Opini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
Audit Going Concern. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5 (3):530-543.
Zhang, Y.,J. Zhou, dan N. Zhou. 2007. Audit Committee Quality, AuditorIndependence, and Internal Control Weaknesses.Journal of Accountingand Public Policy 26: 300-327.
www.dppkad.banjarnegarakab.go.id diakses 30 Desember 2014.
www.setdaprovkaltim.info/keuangan/ diakses 6 April 2015.