Oleh : Agatha Raharjo (01) Bara Aji Anggara (09) Doni Iwan Prasetyo (14) Moch Reza Agung Yudhalaksana (22) Muhammad Yusuf (23) Semester VIII D-IV Akuntansi Kelas BPKP Angkatan II, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan Dilema Dana Pensiu n 2014 Pengelolaan Dana Pensiun, kaitannya dengan penghematan APBN guna menghindari defisit terlalu besar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Oleh :Agatha Raharjo (01)Bara Aji Anggara (09)
Doni Iwan Prasetyo (14) Moch Reza Agung Yudhalaksana (22)
Muhammad Yusuf (23)
Semester VIII D-IV Akuntansi Kelas BPKP Angkatan II, Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara, Tangerang Selatan
2014Pengelolaan Dana Pensiun, kaitannya dengan penghematan APBN guna menghindari defisit terlalu besar
Dilema Dana Pensiun
Abstrak
Jaminan dana pensiun adalah salah satu hal kenapa masyarakat banyak yang menginginkan pekerjaan menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan dana pensiun akan tetap
diberikan sampai jangka waktu tertentu walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sejak beberapa tahun
terakhir, pensiun PNS 100% didanai dari APBN, tepatnya dari Belanja Pegawai. Setiap tahunnya anggaran pensiun
selalu naik karena bertambahnya PNS yang pensiun, ditambah dengan kewajiban pembayaran pensiun tahun-tahun
sebelumnya. Hal ini tentu sangat memberatkan pemerintah karena semakin lama akan semakin membebani APBN.
Paper ini menjelaskan mengenai metode yang dirasa tepat untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan
dana pensiun. Sistem dana pensiun yang diberikan setiap bulannya dirasa kurang efisien, maka metode pemberian
pesangon seperti halnya di BUMN dirasa akan lebih tepat. Selain dana yang diberikan lebih pasti dan meringankan
APBN, pensiunan PNS juga akan lebih merasakan manfaatnya, misalnya dapat digunakan untuk modal bisnis
sehingga akan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian negara. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan,
maka pada akhirnya beban pensiun PNS yang ditanggung APBN akan lebih ringan karena hanya akan menanggung
beban di tahun berjalan. Namun kondisi ini tidak serta merta terjadi pada tahun yang bersangkutan. Pada awalnya
beban APBN akan sedikit lebih tinggi, namun setelah berjalan beberapa tahun maka akan didapatkan dampak yang
diinginkan, yaitu mengurangi beban APBN secara signifikan.
Kata Kunci: pensiun, pesangon, APBN, ASN, PNS
1. Pendahuluan
Juni 2014, pemerintah mengklaim total defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 bisa
mencapai sekitar Rp472 trilun atau 4,69% terhadap produk domestik bruto (PDB) jika tidak dilakukan perubahan
APBN 2014. Segala upaya telah dilakukan termasuk pemotongan anggaran secara signifikan di lingkungan instansi
pemerintah untuk mengurangi beban APBN. Struktur pendapatan APBN terdiri atas pendapatan pajak (±67%) dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Walaupun hampir setiap tahun target penerimaan pajak ditingkatkan,
namun realisasi penerimaan-nya belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Jadi, apa yang bisa dilakukan
pemerintah untuk memperlebar fiscal space? Mari kita lihat struktur APBN dari segi pengeluaran/belanja. Pos
pengeluaran APBN didominasi oleh belanja pegawai dengan persentase paling besar (±20%) dibandingkan pos
belanja lainnya. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan belanja pensiun. Belanja gaji hanya bisa dikurangi bila
gaji PNS/TNI/POLRI diturunkan dan tentu saja hal ini akan memicu pergolakan. Bagaimana dengan belanja
pensiun? Belanja pensiun tahun 2014 berarti pemerintah wajib membayar uang pensiun kepada pegawai yang
pensiun tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya, dan inilah yang menyebabkan jumlah anggaran belanja pensiun
tiap tahun selalu naik karena jumlah pensiunan yang naik tiap tahun tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah
terhadap pegawai yang telah pensiun di tahun-tahun sebelumnya. Anggaran belanja pensiun tahun 2014 adalah 90T,
anggaran ini digunakan untuk membayar pegawai yang pensiun di tahun 2014 (±110.000) ditambah jumlah pegawai
yang pensiun sebelum tahun 2014 dan masih menjadi tanggungan negara.
1
Bila kita biarkan seperti ini, maka setiap tahun jumlah anggaran belanja pensiun akan terus bertambah tanpa adanya
kemungkinan turun. Sebenarnya ada cara untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah terhadap penerima pensiun,
salah satunya adalah sistem pembayaran pesangon. Pesangon berarti jumlah uang pensiun yang seharusnya diterima
setiap bulan selama periode manfaat pensiun diganti dengan penerimaan uang pensiun sekaligus, satu kali. Ada
beberapa kelebihan dan kekurangan dengan sistem pesangon, namun yang jelas, ada waktu dimana jumlah anggaran
pensiun akan turun karena jumlah penerima pensiun hanyalah pegawai yang pensiun di tahun tersebut.
2. Method
Teori Makro
Dalam teori makro, kita mengenal konsep keseimbangan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran
dengan formula :
Y = C + I + G + X-M.
Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan
variable-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variable G menyatakan pengeluaran pemerintah
(Government expenditures), I investment, X-M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta
mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam
pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan ini, dapat kita ketahui seberapa penting
peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.
Dalam keuangan negara, pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara
bukan pajak, akan digunakan untuk mendanai belanja Pemerintah. Dalam klasifikasi ekonomi (Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), belanja Pemerintah terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan, dalam teori ekonomi makro,
belanja Pemerintah dikelompokkan dalam belanja konsumsi (Government Consumption Expenditure = GC) dan
investasi Pemerintah (Government Investment Expenditure = GI). Pengeluaran investasi ditujukan untuk
pembentukan aset (stok barang modal/capital stock) di masa depan yang diharapkan dapat menimbulkan multiplier
effect yang besar dan lebih berkelanjutan, sedangkan pengeluaran konsumsi ditujukan untuk membiayai operasional
pemerintah yang sifatnya rutin dan habis pakai yang multiplier effect-nya bersifat jangka pendek.
Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang
dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula
pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga
pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)
a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji
pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.
Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat
pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau
bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk
2
pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh
yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.
Dari kedua tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2013 belanja pegawai membebani pengeluaran
pemerintah sebesar 233 triliun rupiah atau sebesar 19,5 persen dari keseluruhan belanja pemerintah. Dari belanja
pegawai tersebut dialokasikan sebesar 79 triliun atau sebesar 35,4 persen untuk kontribusi social yang terdiri dari
iuran asuransi kesehatan dan pembayaran manfaat pensiun atau sebesar 6,9 persen dari keseluruhan belanja
pemerintah. Dari tabel tersebut dapat kita analisa bahwa peningkatan rata-rata belanja kontribusi social pemerintah
meningkat sebesar 8,34 triliun rupiah setiap tahun. Sehingga dapat diproyeksikan bahwa pada tahun 2014 akan
membebani anggaran pemerintah sebesar 87,34 triliun rupiah.
3
Penetapan kebijakan untuk mengalihkan pembayaran pensiun aparatur sipil negara (ASN) kedalam bentuk uang
pesangon tentu akan memberikan dampak yang besar bagi ekonomi Indonesia secara makro. Besarnya jumlah uang
yang dikeluarkan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu dengan meningkatnya
pendapatan perkapita masyarakat. Tetapi, tingkat pendapatan perkapita tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat
kesejahteraaan dan tingkat pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan, adanya kelemahan dalam metode
perhitungan pendapatan perkapita dan pendaptan nasional. Faktor ekonomi yang menjadi kelemahan dalam metode
ini adalah, distribusi pendapatan yang tidak merata, corak pengeluaran masyarakat dan berkurangnya jumlah
penganguran. Pertumbuhan ini harus diimbangi dengan adanya program pembentukan usaha-usaha kecil menengah
yang bertujuan agar besarnya uang yang diterima masyarakat tidak hanya meningkatkan pola konsumsi tetapi juga
memperluas lapangan pekerjaan.
Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah
diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang
akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul
sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate.
Pengaruh terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah
Pengaruh pembayaran pesangon kepada Aparat Sipil Negara (ASN) terhadap perekonomian Indonesia antara lain
akan memperngaruhi sisi pengeluaran rutin pemerintah yaitu dengan bertambahnya tanggungan Pemerintah. Dapat
kita gambarkan dalam persamaan antara pendapatan dan belanja pemerintah dalam formula :