Aba Subagja, S.Sos., M.AP. Kepala Bidang Standardisasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Persfektif UU ASN dan RPP Manajemen PNS) NO. 5 TAHUN 2014
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Aba Subagja, S.Sos., M.AP.Kepala Bidang Standardisasi Jabatan SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN
FUNGSIONAL(Persfektif UU ASN dan RPP Manajemen PNS)NO. 5 TAHUN 2014
Penataan Aparatur Sipil Negara11
Permasalahan Pengelolaan SDM• Distribusi Pegawai yang belum merata• Promosi Jabatan bersifat Tertutup• Adanya Feodalisme, Kooptasi dan
Intervensi Politik• Penempatan dan pengangkatan dalam
jabatan belum berbasiskan kompetensi• Terbatasnya mobilitas PNS• Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak
sesuai kebutuhan• Rendahnya kinerja PNS• Terbatasnya Pengembangan Kompetensi• Kesejahteraan yang belum memadai• Belum optimalnya pengelolaan Sistem
Rasionalisasi/Pensiun DiniRasionalisasi/Pensiun Dini
• GOLDEN HANDSHAKE
Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara22
20
Undang-undang Nomor5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara
Undang-undang Nomor 8Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun1999
PNS DIANGKAT DALAM JABATAN DAN PANGKAT
PNS DIANGKAT DALAM PANGKAT DAN JABATAN
• JABATAN PIMPINAN TINGGI
• JABATAN ADMINISTRASI
• JABATAN FUNGSIONAL
• JABATAN STRUKTURAL• JABATAN FUNGSIONAL
UMUM• JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
6/16/2016 20
JABATAN: kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi
JABATAN PIMPINAN TINGGI
• STRUKTUR ORGANISASI
• KOMPETENSI KEPEMIMPINAN/MANAJERIAL
• KOMPETENSI TEKNIS• KOMPETENSI SOSIAL
KULTURAL• STANDAR
KOMPETENSI JABATAN
JABATAN ADMINISTRASI
• STRUKTUR ORGANISASI
• KOMPETENSI KEPEMIMPINAN/MANAJERIAL
• STANDAR KOMPETENSI JABATAN
• KOMPETENSI TEKNIS• KOMPETENSI SOSIAL
KULTURAL
JABATAN FUNGSIONAL
• PENETAPAN MENPANRB
• KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TERTENTU
• STANDAR KOMPETENSI JABATAN
• KOMPETENSI MANAJERIAL
• KOMPETENSI TEKNIS• KOMPETENSI SOSIAL
KULTURALJABATAN PELAKSANA
Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan
Tinggi
JabatanAdministratorKabag, kasubdit dsb
Keahliah: Ahli Pertama, AhliMuda, Ahli Madya, Ahli Pertama
Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia
JabatanPengawasKasubag, Kasiedsb
JabatanPelaksanaPenganalisis, Pengadministrasidsb
• SEKJEN;• DIRJEN; dan• STAF AHLI• KEPALA BIRO• DIREKTUR• KAPUS• KEPALA BALAI• KETUA
DIIS
I DAR
I PEG
AWAI
ASN
JABATAN DI LINGKUNGAN KEM/LEMBAGA
JPT MADYAJPT PRATAMA
• SEKDA PROVINSI• KEPALA DINAS PROVINSI• STAF AHLI GUBERNUR
• SEKDA KABUPATEN/KOTA• KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA• STAF AHLI BUPATI/WALIKOTA JPT PRATAMA
JPT PRATAMA
JPT MADYA
ASN ADALAH PROFESI
PNS• Berstatus pegawai
tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;
• Menduduki jabatan pemerintahan.
PPPK• Diangkat dengan
perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi danketentuan UU.
• Melaksanakan tugas pemerintahan.
PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN
JF AHLI PERTAMA
JF PEMULA DAN JF TERAMPIL
PELAKSANA• PEMBENTUKAN• PEMENUHAN
KOMPETENSI
PENGISIAN KEBUTUHAN DARI JABATAN LAIN(INTERNAL & EKSTERNAL)
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
• PEMENUHAN PERSYARATAN KOMPETENSI
TRANSFORMASI JABATAN
JabatanAdmistrator
JabatanPengawas
JabatanPelaksana
DAN PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL
Penataan StrukturBirokrasi
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
• Profesionalisasi PNS• Pelaksana Tugas Pokok
Organisasi
JabatanPimpinan Tinggi
Perampingan Organisasi6/16/2016 26
JABATAN DAN PEJABAT FUNGSIONAL
• Jabatan Fungsional adalahsekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitandengan pelayanan fungsionalyang berdasarkan padakeahlian dan keterampilantertentu.
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup,tugas, tanggung jawab danwewenang untuk melakukan tugas sesuaidengan keterampilan/keahliannya danyang diduduki oleh PNS dengan hak dankewajiban yang diberikan secara penuholeh pejabat yang berwenang
Tugas Pokok Jabatan sebagaipelaksanaan tugas pokokorganisasinya
harus mendapat surat penugasandari pimpinan instansi pengawasan
masing-masing6/16/2016 28
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEJABAT FUNGSIONAL
•TIM PENILAI ANGKA KREDIT
DUPAK
•ATASAN LANGSUNGSKP
6/16/2016 29
UNSUR YANG DINILAI
1. PENDIDIKAN2. TUGAS POKOK3. PENGEMBANGAN
PROFESI
• UU NO. 5 TAHUN 2014
• PP No. 46 Tahun 2011
1. TUGAS POKOK
1.PENUNJANG 1. TUGAS TAMBAHAN
• PP N0. 16 Tahun 1994• Keppres No. 87 Tahun 1999
jo. Keppres No. 97 Tahun2012
6/16/2016 30
1. PEMBEBASAN SEMENTARA
2. PEMBERHENTIAN3. PENURUNAN
JABATAN
1. KENAIKAN JENJANG JABATAN
2. KENAIKAN PANGKAT
3. PENINGKATAN KESEJANTERAAN
6/16/2016 31
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN
6/16/2016 32
6/16/2016 33
Diklat Penjenjangan
Jenjang Jabatan Tertentu
6/16/2016 34
Terampil
D-IV/S-1, Diklat,
AK
Ahli
Alih Kategori
DASA
R 1. ANALISIS JABATAN2. ANALISIS BEBAN KERJA
INDI
KATO
R JUMLAH, RUANG LINGKUP, LUAS WILAYAH DSB.
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
6/16/2016 35
JABATAN DAN PANGKATJABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI
1. Jenjang, Tanggung Jawab,dan Akuntabilitas
2. Persyaratan danPengangkatan
3. Tata Cara Pengangkatandalam Jabatan Administrasi
4. Pelantikan dan PengambilanSumpah/Janji JabatanAdministrasi
5. Pemberhentian dari JabatanAdministrasi
6. Tata Cara Pemberhentiandari Jabatan Administrasi
Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No. 97 Tahun 2012
KOMPETENSI
MANAJERIAL TEKNIS SOSIAL KULTURAL
KHUSUS BAGI PEGAWAI ASN YANG MENDUDUKI JABATAN MANAJERIAL (DOMINAN) DAN PEGAWAI ASN LAINNYA
DIUKUR DARI TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN STRUKTURAL ATAU MANAJEMEN, DAN PENGALAMAN KEPEMIMPINAN
BAGI SELURUH PEGAWAI ASN
DIUKUR DARI TINGKAT DAN SPESIALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, DAN PENGALAMAN BEKERJA SECARA TEKNIS
BAGI SELURUH PEGAWAI ASN
DIUKUR DARI TINGKAT DAN SPESIALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, DAN PENGALAMAN BEKERJA SECARA TEKNIS
DIKLAT
SEMINAR
KURSUS
PENATARAN
Praktik KerjaDi Instansi Pusat
dan Daerah selama1 tahun
Pertukaran PNS dan Swasta
1. Jenis Kompetensi Yang PerluDikembangkan;
2. Target PNS Yang AkanDikembangkanKompetensinya;
3. Jenis Dan JalurPengembangan Kompetensi;
4. PenyelenggaraPengembangan Kompetensi;
5. Jadwal Atau WaktuPelaksanaan;
6. Kesesuaian PengembanganKompetensi Dengan StandarKurikulum Dari InstansiPembina Kompetensi; Dan
7. Anggaran Yang Dibutuhkan.
SISTEM INFORMASI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
(LAN)
• Tugas Belajar• Pelatihan Struktural• Pelatihan Teknis• Pelatihan Fungsional• Pelatihan Sosial Kultural
80 JP/Tahun
Pengembangan Karier
JF / Pelaksana
JPT Madya/Uta
ma
Administrasi
Pengawas
JPT Pratama
Jabatan Fungsional Lainnya
Jabatan Fungsional Lainnya
Jabatan Karier
• Kualifikasi• Kompetensi • Kinerja• Moralitas dan
integeritas
CPNS
Jabatan Pelaksana
Jabatan Pengawas
Jabatan Administrator
JPT Pratama
JPT MadyaJPT Utama
Sistem Karier PNS
Sistem Karier Terbuka dan Kompetitif
PPPK
JF Ahli PertamaJF Ahli Muda
JF Ahli MadyaJF Ahli Utamaa
42
PENGERTIAN
Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalurpercepatan peningkatan jabatan.
SEKOLAH KADER
CPNS
PRAJABATAN
ADMINISTRATOR
SEKOLAH KADER
1 Tahun Diklat Terintegrasi
Berdasarkan Perencanaan
Kinerja
Tingkat Individu
Tingkat Unit
Memperhatikan Target, Capaian, Hasil, Dan
Manfaat Yang Dicapai, Serta Perilaku PNS
Dilakukan SecaraObjektif, Terukur,
Akuntabel, Partisipatif, Dan Transparan
Penilaian Kinerja
TIM PENILAI KINERJA
1.PyB;2.pejabat yang
menangani bidangkepegawaian;
3.pejabat yang menangani bidangpengawasan internal; dan
4.pejabat pimpinantinggi terkait.
• Tim penilai kinerja PNS) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja tim penilai kinerja PNS diatur dengan Peraturan Menteri.
Hasil Penilaian Kinerja PNS
MENJAMIN OBYEKTIVITAS
PENGANGKATAN JABATAN DAN
KENAIKAN PANGKAT
PEMBERIAN TUNJANGAN DAN SANGSI
MUTASI DAN PROMOSI
DIKLAT
YANG PENILAIAN KINERJANYA TIDAK MENCAPAI TARGET KINERJA
DIKE
NAK
ANDI
KEN
AKAN SANKSI
ADMINISTRATIF
PEMBERHENTIAN
SANGSI LAIN SESUAI PUU
Kesejahteraan
Jabatan Administrasi
BUP = 58 thn
Tunjangan = sama
Fasilitas
Jabatan Fungsional
BUP = 58-60-65-70 thn
Tunjangan = masih
berbeda
Fasilitas
Jabatan Pimpinan Tinggi
BUP = 60 thn
Tunjangan = sama
Fasilitas6/16/2016 47
1. GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS.2. TUNJANGAN MELIPUTI TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN KEMAHALAN3. GAJI YANG ADIL DAN LAYAK4. DIBAYAR SESUAI DGN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO
PEKERJAAN
PERLINDUNGAN
Pemerintah wajibmemberikanperlindungan berupa: 1. jaminan kesehatan; 2. jaminan kecelakaan
kerja; 3. jaminan kematian;
dan4. bantuan hukum.
mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya
Penghargaan
satu
PNS yang telahmenunjukkan kesetiaan,pengabdian, kecakapan,kejujuran, kedisiplinan,dan prestasi kerja dalammelaksanakan tugasnyadapat diberikanpenghargaan
dua
1. tanda kehormatan;2. kenaikan pangkat istimewa;3. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau4. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
tiga
PNS yang dijatuhi sanksiadministratif tingkatberat berupapemberhentian tidakdengan hormat dicabuthaknya untuk memakaitanda kehormatanberdasarkan Undang-Undang ini
Pemberhentian
DenganHormat
TidakDenganHormat
Pegawai ASN yg MenjadiPejabatNegara
URGENSI PENYESUAIAN JF :
PerubahanLingkungan
Strategis
PeraturanPerundangan
Visi dan MisiOrganisasi
• PembentukanJabatan
• PenyesuaianJabatan
• PenghapusanJabatan
Tuntutan Pelaksanaan Tugas
TUGAS POKOK
JABATAN
KINERJA ORG
BEBERAPA PENGATURAN JF (RPP MGT PNS)1.1. PemisahanPemisahan JF JF