Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SAMBUTAN “PENYERAHAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH II” MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
SAMBUTAN“PENYERAHAN LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH II”
MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT
PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI
2
Money Follow
Program
Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil)
e-Government
Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumen-dokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik
Stop Pemborosan
Anggaran
Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai
Fokus Kinerja
bukan SPJ
ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ
Menghemat jumlah anggaranyang dibelanjakan dari kegiatan-
kegiatan yang tidak penting
Anggaran digunakan hanyauntuk membiayai
program/kegiatan prioritasyang mendukung pencapaian
tujuan pembangunan
Anggaran yang digunakanmenghasilkan manfaat besar
untuk masyarakat
EFISIENSI
EFISIENSI BIROKRASI MELALUI
PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA (SAKIP)
3
RENCANA STRATEGIS
SISTEMAKUNTABILITAS
KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERJANJIAN KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN
PENGUKURAN KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT
PENGELOLAAN DATA KINERJA
MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN
PELAPORAN KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIRIVIU DAN DIEVALUASI
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraannegara
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara• Asas pengelolaan keuangan negara adalah
akuntabilitas berorientasi hasil• Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitaspenggunaan anggaran berorientasi pada hasil
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA(menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran)
4
Dilakukan evaluasi tiap
tahun untuk mengukur
perkembangan efektivitas
implementasi SAKIP di
instansi pemerintah (pusat
& daerah)
Efektivitas & Efisiensi
Penggunaan Anggaran
pada Instansi Pemerintah
PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
2012 - 2016
5
“Nilai ini
menunjukkan ada
potensi untuk
melakukan efisiensi
lebih dari 30% untuk
K/L dan provinsi
serta lebih dari 50%
untuk
kabupaten/kota”
40.3643.73 44.94 46.39
49.87
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016
Trend Rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012-2016
Column1 Column2 Kabupaten/Kota
Senilai:
± 392,87 T
HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA
TAHUN 2015-2016
6
Skala nilaiKementerian/
LembagaPemerintah
ProvinsiKabupaten /
Kota
Kategori RangeNilai
2015 2016 2015 2016 2015 2016
AA 90-100 0 0 0 0 0 0
A 80-90 4 4 2 3 1 2
BB 70-80 21 28 7 7 7 7
B 60-70 36 36 8 12 31 31
CC 50-60 16 11 13 10 174 172
C 30-50 0 3 3 2 239 239
D 0-30 0 0 1 0 14 14
Efisien
Inefisiensi
Semakintinggi nilai
akuntabilitaskinerja,semakin
tinggi tingkatefisiensi
penggunaananggaran
INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN NILAI AKUNTABILITAS
KINERJA DI BAWAH 70 (50K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA)
BERPOTENSI TERJADI
INEFISIENSI> 30% DARI
APBN/APBD di luarBelanja Pegawai
± 392,87 T
1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)
2. Ukuran kinerja tidak jelas
3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan
INEFISIENSI TERJADI KARENA :
7CONTOH PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA YANG TERINTEGRASI
DENGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
EFISIENSI:
1. PENGHEMATAN/ EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN
SEBESAR 2 TRILIUN (35% DARI
APBD)
2. REFOCUSING KEGIATAN DARI
5.701 KEGIATAN PADA TAHUN
2016 MENJADI 4.814 KEGIATAN
PADA TAHUN 2017, SEHINGGA
LEBIH MENDUKUNG
PENCAPAIAN SASARAN
PEMBANGUNAN
E-planning
e-performance e-budgeting
Kategori Akuntabilitas Kinerja Wilayah II(Jawa Timur, Kalimantan, Bali, NTT, NTB dan Lampung)
8
0 13
31
61
50
10
10
20
30
40
50
60
70
AA A BB B CC C D
9KERJA NYATA MENINGKATKAN EFISIENSI
PEMERINTAH DAERAH
Mengintruksikan pemerintah daerah untuk mempercepat
penerapan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi
dengan e-performance
Melakukan “studi tiru” kepada daerah-daerah percontohan
penerapan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi e-
performance (Provinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa
Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Banyuwangi)
TERIMA KASIH
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi