Oleh : Oleh : DIREKTUR JENDERAL BINWASNAKER DIREKTUR JENDERAL BINWASNAKER Disampaikan pada : Disampaikan pada : RAKORNIS BIDANG NAKERTRANS RAKORNIS BIDANG NAKERTRANS DAN WORKSHOP IPK TAHUN 2014 DAN WORKSHOP IPK TAHUN 2014 3 DESEMBER 2014 3 DESEMBER 2014 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Oleh : Oleh : DIREKTUR JENDERAL BINWASNAKERDIREKTUR JENDERAL BINWASNAKER
Disampaikan pada :Disampaikan pada :RAKORNIS BIDANG NAKERTRANS RAKORNIS BIDANG NAKERTRANS DAN WORKSHOP IPK TAHUN 2014DAN WORKSHOP IPK TAHUN 2014
Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan,UU 39 / 2004 : Penempatan dan Perlindungan TKI di LNUU 40 / 2004 : SITEM Jaminan Sosial NasionalUU 24 / 2011 : Badan Penyelenggaran Jaminan SosialUU 23 / 2014 : Pemerintahan Daerah (Penyelenggaraan
Pengawasan Ketenagakerjaan di Pemerintah Provinsi)Perpres 21/2010 : Pengawasan Ketenagakerjaan
KEPUTUSAN MENAKERTRANS NO. 166 Th. 2014, TENTANG
PEDOMAN PENGUKURANINDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
4
SEBAGAI UKURAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN, TERMASUK BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Perencanaan Tenaga Kerja Perencanaan Tenaga Kerja Disusun Atas Dasar Informasi Ketenagakerjaan, PELAPORAN dan DATA meliputi :
1 orang pengawas melakukan Pemerksaan 5 perusahaan/bulan
1 orang Pengawas Spesialis melakukan Pegujian 8 obyek/bulan
Tersedia anggaran Pemeriksaan/ Pengujian dalam DPA SKPD
6
TURUN
NAIK
NAIK
KEBIJAKAN STRATEGIS KEBIJAKAN STRATEGIS KONDISI LINGKUNGAN KERJAKONDISI LINGKUNGAN KERJA
Kondisi lingkungan kerja terdiri dari 3 sub indikator:
1)PENERAPAN SMK3, sebagai gambaran keberhasilan perusahaan yang diaudit dalam penerapan norma K3 (termasuk kebijakan dan organisasi).
2)JUMLAH KECELAKAAN KERJA, sebagai gambaran perusahaan yang belum menerapkan norma K3 secara sempurna Peralatan, Kompetensi, Manajemen
3)WAJIB LAPOR KETENGAKERJAAN DI PERUSAHAAN sebagai gambaran kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UU 7 /1981 kondisi ketenagakerjaan
SUMBER DATASUMBER DATAKONDISI LINGKUNGAN KERJAKONDISI LINGKUNGAN KERJA
1)DATA DAN INFORMASI WASNAKERData Pengawas, Perusahaan, Obyek K3 dan Kasus Termasuk Jumlah penerima SMK3 dan Kecelakaan Kerja(kecelakaan kerja Laporan Jamsostek)
2)RENCANA KERJA WASNAKERPermenakertrans 4/2010 15/2012 2/2014 Pemeriksaan 5 perush/ bulan / orang pengawas
3)LAPORAN PER. 09/2005 per triwulan ALL UNIT
LAPORAN PER. 09/2005DATA PEGAWAI pengawas
DATA PERUSAHAAN OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DATA OBYEK PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DATA KEPESERTAAN JAMSOSTEK
DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN
DATA KEGIATAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN (PER KLUI)
DATA PENERBITAN PERIJINAN K3
DATA KECELAKAAN KERJA DAN PAK (TYPE, SUMBER DAN AKIBAT)
DATA PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN (NK DAN NK3)
B SPESIALIS 20 58 285 3631 Pes. Uap dan Bejana Tekan 3 14 70 872 Pes. Angkat dan Angkut 2 15 37 543 Pes. Tenaga dan Produksi 1 1 2 44 Instalasi Listrik 2 5 15 225 Penanggulangan Kebakaran 2 7 22 316 Konstruksi Bangunan 1 4 5 107 Kesehatan kerja 2 5 16 238 Lingkungan Kerja 2 5 15 229 Jamsostek 2 0 1 3
10Pengupahan dan Waktu Kerja 1 1 1 3
11 Keselamatan Kerja Kimia 2 1 1 4
C PPNS 10 89 267 3660
JUMLAH 163 330 1.283 1.776
RENCANA KEBUTUHAN
4.452 orang
KEKURANGAN4.452 – 1.776 = 2.676 orang
DATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2013DATA OBYEK PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2013
11
Sumber Data:Permenakertrans No.9/2005
Triwulan IV – TAHUN 2014
CATATAN :1.JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN BERDASAR UU NOMOR 7 TAHUN 1981 :WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN2.LIMA PROVINSI BELUM MENCAPAI SPM PEMERIKSAAN (<45%) :a)DKIb)BALIc)KALIMANTAN UTARAd)SULAWESI TENGGARAe)SULAWESI BARAT
PENERIMA PENGHARGAAN PENERIMA PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHILKECELAKAAN NIHIL
3. MENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
4. MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI
5. MELAKSANAKAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JENDERAL
BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, MELIPUTI :
-NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,
-NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
-NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK,
-BINA PENEGAKAN HUKUM
-BINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARISASI TEKNIS DI BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
1.Kontribusi Penurunan Jumlah Pekerja Anak Nasional2.Penurunan Pelanggaran Hukum Bidang Norma Ketenagakerjaan3.Peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan :Bidang Norma KerjaNorma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, Pengupahan, Penempatan, Pelatihan Kerja, Hubungan Kerja, Kebebasan Berserikat,
Bidang Norma Jamsostek,BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan
Bidang Norma Kerja Anak,Perlindungan Tumbuh Kembang Minat Dan Bakat, Sebagai Generasi Penerus
Bidang Norma Kerja Perempuan,Perlindungan Terhadap Fungsi Reproduksi Dan Sosial
Bidang Norma Keselamatan Dan Kesehatan KerjaNorma Kelembagaan, Keahlian Dan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Mekanik, Pesawat Uap Dan Bejana Tekan, Konstruksi Bangunan, Listrik Dan Penanggulangan Kebakaran, Kesehatan Kerja, Lingkungan Kerja Dan Bahan Berbahaya
17
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
KETERANGAN(VISI MISI PRESIDEN :
NAWA CITA)
1. Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan
Persentase penurunan jumlah pekerja anak nasional
Persentase kontribusi penurunan jumlah pekerja anak nasional
Direktorat PNKPA
Prioritas 4Prioritas 5
Persentase penurunan pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan
Persentase penurunan pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan
Persentase peningkatan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan
Persentase peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan
Direktorat PNKPA, PNKJ, dan PNK3
Prioritas 1Prioritas 5
3 Peningkatan penerapan standar K3 di dunia usaha
Jumlah pengelolaan K3 di tempat kerja
Jumlah perusahaan atau lembaga yang melakukan pengujian bidang K3
Direktorat Bina K3(ex. Pusat K3)Prioritas 1Prioritas 5
RENSTRA TUGAS DAN FUNGSIDIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
PROGRAM : PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DANPENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA PROGRAMDAN NAWA CITA PRESIDEN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KETERANGAN(VISI MISI PRESIDEN)
Persentase kontribusi penurunan jumlah pekerja anak nasional
Prioritas 4 : Menolak Negara lemah (perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginal,)
Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : (peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program” Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 tahun)
Persentase penurunan pelanggaran hukum norma ketenagakerjaan
Prioritas 4 : Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Persentase peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan
Prioritas 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (akan melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di laur negeri, khususnya pekerja migrant)
Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : (peningkatan kualitas jaminan sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019)
Jumlah perusahaan atau lembaga yang melakukan pengujian bidang K3
Prioritas 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,
Prioritas 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia : peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
Kualitas pegawai ketenagakerjaan dan PPNS ketenagakerjaan 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS 120 PPNS
Kegatan : Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja AnakSasaran : Meningkatnya Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja AnakJumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)
16.000 pekerja anak
16.500 pekerja anak
17.000 pekerja anak
17.500 pekerja anak
18.000 pekerja anak
Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan
490 perusahaan
520 perusahaan
540 perusahaan
570 perusahaan
600 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Anak
490 perusahaan
515 perusahaan
540 perusahaan
567 perusahaan
596 perusahaan
Kerjasama Lintas Sektoral perlindungan pekerja perempuan dan anak 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah
Advokasi pekerja Perempuan dan Anak 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah
RPJMN TAHUN 2015 – 2019PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KEGIATAN/ SASARAN / INDIKATORTARGET
2015 2016 2017 2018 2019Kegatan : Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan KerjaSasaran : Meningkatanya Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
190 perusahaan
200 perusahaan
210 perusahaan
220 perusahaan
230 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan
310 perusahaan
330 perusahaan
340 perusahaan
360 perusahaan
380 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
300 perusahaan
320 perusahaan
330 perusahaan
345 perusahaan
360 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja,
550 perusahaan
580 perusahaan
600 perusahaan
640 perusahaan
660 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya
210 perusahaan
220 perusahaan
230 perusahaan
240 perusahaan
260 perusahaan
RPJMN TAHUN 2015 – 2019PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KEGIATAN/ SASARAN / INDIKATORTARGET
2015 2016 2017 2018 2019Kegatan : Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Sasaran : Meningkatanya Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan
510 perusahaan
530 perusahaan
560 perusahaan
590 perusahaan
620 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma penempatan dan pelatihan kerja
240 perusahaan
250 perusahaan
260 perusahaan
280 perusahaan
290 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat
180 perusahaan
190 perusahaan
200 perusahaan
210 perusahaan
220 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
180 perusahaan
190 perusahaan
200 perusahaan
210 perusahaan
220 perusahaan
Jumlah sosialisasi Penerapan Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Implementasi SJSN
34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah 34 wilayah