-
P~ "PANITIA PEHYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAH
DAL AM SI STEM PERADILAN DI INDONESIA
SKRIPSI
< ’
OLEH
MAHtJEL SUJATMOKO
FAKtfLTAS HDKUM ONIVESSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A/1981
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
PAHITIA PENYELESAIAK PERSELISIHAN PERBURUHAH
DAL AM SI STEM PERADILAH DI IN.DON.ESIA
SKRIPSI
DIAJUKAK IJOTOK MELEMGKAPI TUGAS
DAN MEMBKUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MEKCAPAI GELAR SARJAN.A HUKUM
OLEH
EMANUEL SUJATMOKO
Nomor pokok 037610207
Pembimbing pertama Pembimbing kedua
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLAN.GGA
S U R A B A Y A
1981
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
KATA PENGAKTAR
Dengan mengucap syukur pada Tuhan yang Mahaesa
atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada saya dalam meng-
hadapi kesu litan -kesu litan sehingga berhasilnya saya
menyusuts sk ripsi in i*
Sebagai seorang mahasiswa Fakultae Hukum Univer-
s ita s Airlangga, saya diwajibkaa inembuat karya ilmiah
yang borupa sk r ip s i, untuk melengkapi salah satu syarat
dalanu meraperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.
Dalam memilih judul sk rip s i, saya terta rik pada
masalah s i stem peradilam terutama yang menyangkut masalah
peradilan perburuhait yang sering diresahkan pihak buruh
dalam penanganani kasus-kaeus perburuhan.
Saya menyadari tanpa adanya bantuan pihak-pihak
tertentu maka skripsi in i tidak mungkin tersusun.
Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima
kasih kepada :
1 . Bapak R* Djoko Soemadijo,S«H. selaku pembimbing
pertama;
2 . Bapak Mo ch. Rochim SjaiaK&,S.H. selaku pembimbing
kedua;
3 # petugas perpustakaart Universitas Airlangga, yang telah
nembantu menyediakan buku-buku dan bahan-bahara la in ;
if. semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan
skripsi in i .
Semoga amal yang telah diberikan kepada saya d ite -
rima oleh Tuhan. yang Mahaesa dan d iberi balasan yang
i i i
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
setimpal.
Surabaya, September 1981
Penulis
iv
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
Halaman
KATA
PENGANTAR.......................................................................
i i i
DAFTAR I
SI................................................................................
V
BAB I .
PENDAHULUAN....................................................
1
1 * Permasalahan: Latar Belakang dan
Rumusannya........................................ . . . * 1
2. Penjelasan Judul.................................... 3
3. Alasan, Pemilihan Judul....................... k
k* Tujuan Penulisan.................................... 6
3* H etodologi........... . ...................................
6
5 ,1 . Sumber D a t a . ♦ 6
5*2. Prosedur Pengumpulan D ata...* 7
5 .3 . Analisa Data.................................. 7
6 . Sistematika dan Pertanggungjawaban-
nya............................................... .. 7
BAB I I . PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAK
PERBURUHAN.......................................................
11
1 . Tinjauan H lstorie tentang Peratur-
an Perundang-undangan yang Menyang-
kut Panitia Penyeleeaian P e rse li-
sihan Perburuhan.................................... 11
2* Panitia Penyelesaian Perselieihan
Perburuhan sebagai Badan Peradilan 15
3« Panitia Penyelesaian Pereelisihan
Perburuhan dalant Keadaan Sekarang 1?
BAB I I I . SISTEM PERADILAN DI INDONESIA............... 21
D A F T A R I S I
v
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
1 * Organisasi Peradilan menurut
Undang-undang nomor lif tahun 1970*. 21
2 * Kemungkinan Hcsistensi Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuh-
an pada Masa Mendatang................. .. 25
BAB IV, KESIMPULAWi DAN SARM*SARAN...................... 29
Kesimpulan............................................... «*•»
29
S a r a m - s a r a n . 31
DAFTAR B AC
AAR........................................................................
33
LAMPIRAN-LAMPIRAM.................................................................
35
Halaman
vi
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
BAB I
PEKDAHULUAK
1* PeraasalaMn: Latar Belakang dan Rumugannya
Kekuasaani kehakiman yang dimakeud oleh Undang-
undang Dasar 19 *+5 merupakan kekuasaan yang merdeka, a r t i
-
nya kekuasaani yang terlepas dari caapur tangan pemerintah
dam pengaruh kekuasaan lainnya* dl dal am menjalankan
tugae uutuk menegakkaa keadilan berdasarkan bukum negara
Republik Indonesia*
Kekuasaan kehakiman yang melaksanakan peradilan
dilakukan oleh nsebuah Mahkaraah Agung dan Badan-badan
Kehakiman menurut undang-undang* Sedang susunan dan ke-
kuaeaan Badan-badan Kehakiman diatur dengan undang-
undang'1. 1
TJntuk melaksanakan ketentuan di atas t e l ah diun-
dangkan Undang-undang noraor lif tahun 1970 pada tanggal
17 Desember 1970, tentang Ketentuan-ko tentuan Pokok Ee-
kuasaan kehakinan* Penyelenggara dari Kekuasaan kehakiman
dilakukan o leh peradilkn-peradilaa negara dalam lingkung-
an peradila®. umum, peradilan agama, peradilan m ill te r ,
peradilan tata ueaha negara, yang menpunyai tugas pokok
nenerima, memeriksa dan raemutue eetiap perkara yang d i-
ajukan kepadanya.
Peradilan in i merupakan badan peradilan tingkat
pertama dam banding, Mahkaraah Agung merupakan peradilan.
tingkat akh irA asasi bag! putusan badan-badan peradilan
1
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
z
di tingkat bawahnya.
Bi samping (empat) macam peradilan yang: mempu-
nyai kekuasaan mengadili berdasar Undang-undang nomor lif
tahun 1970, masib terdapat beberapa badan peradilan yang
mempunyai kewenangan mengadili perkara khusus. Sal ah eatu.
di antaranya adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang no-
mor 22 tahun 1957 (Lembaran Eegara 1957 nomor i+2) * Pani
t ia Penyelesaian Perselisihan. Perburufcan in i mempunyai
kewenangam memeriksa, mengadili dan1 memutus sengketa/
perselisihan perbumihan#
Apabila ditin jaundari ketentttannket entuan yang
ditetapkam dalam Undang-undang nomor 12 tahun I 96J+ ten-
tang Pemutusan Hubungam Kerja DI Perusahaan Swasta,Pani
t ia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan merupakan lem~
baga adm inistrasi negara yang merupakan bagian dari
pemerintah (ek sek u tif), untuk mengurus pemutuaan hubungan
kerja d i perusahaan swasta# BLla pemutusan dilakukan oleh
pengusaha baik pemutusan hubungan kerja pereeorangan atau
pemutusaB hubungan korja secara besar-besaran* harus
minta i jim pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu--
ruhan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan berfungsi sebagai lembaga pemutus
yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman*
Dalam melaksanakan tugas memutus sengketa/perse-
lis ih a n sebagalmana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 22
tahun 1957* Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
3
ruhan te r d ir i dari wakil-wakil pemerintah, kalangan bu-
ruh, dan kalangan majikan* Sehingga b ila ditinjaui dari
sistem penyelenggaraan peradilan di Indonesia menimbulkan
permasalahan :
a* apabila d it in ja m dari hubungan hukum yang, bereum-
ber pada perjanjian perburuhan dan perjanjian*
k erja , maka hubungan kerja in i dikuasai dan tun-
duk pada hukum privat (perdata), demikian juga
halnya hukum acaranya diatur oleh HIR, tetap i pe-
nyelesaiam perselisihan perburuhan diatur undang-
undang tersen d iri yang dilaksanakan o leh lembaga
pemutus yang tersen d iri pula;
b* dengan dasar pasal 10 undang-undang nomor Ik tahun
1970, bagaimanakah eksistensi Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan dalam lingkungan peradilan
yang ada dan menurut sistem peradilan dil Indonesia*
2* Pendelasan judul
Suatu aspek hukum perburuhan yang menyangkut pe
nyelesaian perselisihan perburuhan berdasar ketentuan
Undang-undang nomor 22 tahun 1957* pelaksanaannya dilaku
kan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
dilaksanakan Panitia Penyelesaian P erselisihan Perbu*-
ruhan*
Dimakeud dengan Panitia Penyelesaian adalah
"suatu panitia yang te rd ir i dari wakil-wakil pemerintah,
golongatt majikan, dan golongan buruh yang diangkat dan
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
k
yamg msempunyai tugas menyeleeaikaa perselisihan perbu-
rubam di da e rail wewenang masing-masing11, 2 sedangkan
yang
dlmakeud P ersellsihan Perburuhan adalah "pertentangan
an tar a majlkam atau perkumpulan raajikan d enganj c
ei^Lkat
buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak
adanya persesuaian.-pahamj mengenai hubungan k erja ,
syarat-
syarat k erja dam atau> keadaan p e r b u r u h a n .11,5
Sistem mempunyai pengertian "eekelompok bagian-
bagian (a la t -a la t ) yang bekerja bersama-sama untuk
mela-
kukan sesuatun\ yang dimaksud bagian-bagian (a la t -a la t
)
adalah badan-badan peradilan eebagalmana dimakeud pasal
10 Undang-undang nomor Ik tahun 1970 te rd ir i dari :
a . peradilan umum;
b . peradilan agama;
c . peradilan m ilite r ;
d. peradilan tata ueaha negara.
Den mabkamah Agung merupakam peradilan tertin gg i/k a sa si
dalam melaksanakan peradilan di Indonesia.
Kata'"dalam" pada judul sk ripsi in i merupakan kata
penghubung pengertia© Panitia Penyelesaian P erselisihan
Perburuhan dengan pengertian Sistem Peradilan EkS. Indone
sia* Sehingga dapat memberi pengertian yang je la s tentang
penulisan sk ripsi in i .
3* Alasan pemilihan .judul
Undang-undang Dasar 19^5 sebagai hukum dasar yang
te r tu lls hanya aemuat .aturan-aturan pokok sa ja ,
sedangkan
aturaa-aturan yang menyelenggarakan aturan-aturan pokok
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
5
i tu diserahkan kepada undang-undang,
Beberapa pelaksanaan dari pasal Zk Undang-undang
Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman dibentuklah anta-
ra la in undang-undang ten tang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan kehakiman (Undang-undang nomor Ik tahun 1970)»
Ketentuaift-ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah
merupakan imduk dan kerangka umum yang meletakau dasar
dan azas serta pedomaxt untuk menyelenggarakan peradilan
dl Indonesia*
Adapun Panitig Penyelesaian P erselisihan Perbu-
ruhani merupakan lembaga pemutus yang dibentuk berdasarkan
undang-undang, untuk menyelesaikam sengketa/perselisihan
perburuhan berdasar Undang-undang nomor 22 tahun 1957*
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan merupakan
badam yang oempunyai wewenang memeriksa dan merautue
sengketa/perselisihan perburuhan, di la in pihak Panitia
in i mempunyai tugae yang berada di bawah Henteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi*
Dalam melaksanakan tugae eksekutif Panitia Penye
lesa ian P erselisihan Perburuhan telah d iberi wewenang
berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1964 (Lembaran
negara 196*+ nomor 93) > tentang Pemutusan Hubungan Kerja
di Perusahaan swasta*
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam
melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pemutus sengketa/
perselisih an perburuhan yang seharusnya dilakukan oleh
badan peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan peme-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
6
rintah raaupun pengaruh 1 embaga-1 embaga lainnya.
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
dalant'i melaksanakan fungsi peradilan, ada beberapa perma-
salaham yang perlu dibahas sehubungan te lah diundangkan-
qya Itedang-undattg nomor Ik tahun 1970* menetapkan Keten-
tuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiraan yang
dilaksanak&n
oleh enopat macain peradilan sebagaimana dimaksud pasal 10
ayat 1 Undang-undang nomor Ik tahun 1970*
Dari uraian di atas saya mencoba membahas Panitia
Penyelesaian P erselisihan Perburuhan sebagai lembaga yang
mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisihan perbu~
ruhan dalam s i stem peradilan di Indonesia*
if, Tu.iuan penulisan
. Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Bukum saya d i-
wajibkan untuk membuat karya ilm iah yang berupa sk rip s i,
untuk memenuhi syarat memperoleh gelar ear;)ana dalam
bidang ilmu< hukum.
Karya ilm ia V sk r ip s i in i merupakan eebuah sumbang-
an pemlkiran dalam pembangunan hukum naslonal, khususnya
tentang peradilan yang banyak menyangkut masalah kehidup-
an rakyat k e c il (buruh).
5. MetodologL
5.1* Sumber data*
Sumber data guna penulisan skripsi in i dapat dike-
mukakan :
a* data kepustakaan;
b . data lapangan*
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
7
Data kepustakaanf diperoleh dari usaha mengumpul-
kam bahan-bahan bacaan yang berupa majalah, buku-buku
ilmu pemgetahuan dan bahan-bahan la in yang ada hubungan-
nya dengan penulisan skripsi in i .
Data lapangan diperoleh dari survey (wawancara)
dengan instansi yang ada hubungannya dengan lembaga pemu-
tus perselisihan perburuhan.
5 .2 . Prosedur pengumpulan data.
Untuk pengumpulan data dalam penulisan in i diada-
kan pengolahan data/bahart kepustakaan dan bahan dari in a -
tansi yang ada hubungannya dengan Panitia Penyelesaian
P erselisihan Perburuhan, yang berupa h asil intervew.
5*3. Analisa data.
Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalan
penulisan sk rip si in i , metode pembahasan h is to r is
dan
metode pembahasan d isk r ip tis an a litis*
Dengan h is to r is dimaksud mengemukakan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berdasar sejarah
berdirinya menurut undang-undang.
Dimaksud d is k r ip t if adalah memaparkan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam keadaan seka-
rang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian
menganalien tentang kemungkinan eksistensi Panitia
Penyelesaian P erselisihan Perburuhan di masa akan da tang.
6 . Sistematika dan pertanggungjawabannya
Sistematika pembahasan skripsi in i adalah sebagai
berikut:
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
a
Pada bab I merupakan pendahuluan penulisan sk ripsi
in i , menguraikan la ta r belakang masalah dan perumuean
masalah dengan menguraikan ten tang kekuasaan kehakiman
menurut ketentuan Undang-undang Dasar 19 *+5, > serta
penye-
lenggaraannya dalam lingkungan peradilan. Dan Panitia
Penyelesaiam Perselisihan Perburuhan yang juga merupakan
lembaga pemutus perselisihan perburuhan1 yang berada di
bawah Menteri Tenaga Kerja dan Tranemigrasi.
Selanjutnya dikemukakan mengenai penjelasan judul
yang menguraikan pengertian judul sk ripsi in i sehingga
bisa memberikan pengertian yang dapat memperjelas judul
sk ripsi in i*
Dalam alasan pemilihan judul diuraikan tentang
kekuasaan kehakiman; menurut Undang-undang nomor Ik tahun
1970, yang diselenggarakan oleh empat macam peradilan
(menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor
Ik tahun 1970) dan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan
tertin g g i yang merupakan peradilan tingkat akhir/kasaei.
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai
lembaga pemutus perselisihan perburuhan yang melaksanakan
tugas kekuasaan kehakiman, berada di'lm nr ketentuan
pas&L
10 ayat 1 Undang-undang nomor Ik tahun 1970 yang masih
menimbulkan permasalahan* Kemudian pada pendahuluan
skripsi in i dimasukkan tujuan penulisan karya ilm iah/
sk r ip s i.
Dari tujuan penulisan, selanjutnya pendahuluan in i
dilengkapi dengan metodologi yang membahas sumber data,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
9
prosedur pengumpulan data, analisa data guna pembahasan,
dan pada akhir bab i d diuraikan mengenai sistematika
dalam penyusunan sk ripsi in i .
Bab Il.imembahas Panitia Penyelesaian P erse lis ih -
axa Perburuhan yang merupakan uraian tinjauan h is to r is
peratura® perundang-undangam yang menjadi dasar b e rd ir i-
nya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Kemu-
diaa tinjauam h is to r is in i mengantarkan pada penulisan
selanjutnya tentang Panitia Penyelesaian Persolisihan
Perburuhan sebagai badan peradilam yang mempunyai wewe
nang memutus sengketa/perselisiham perburuhan. Selanjut-
nya penutup bab I I , membahas Panitia Penyelesaiam
P erselisihan Perburuhan sebagai lembaga pemutus, bagai-
mana cara lembaga in i melaksanakan proses mengadili dan
bagaimama putusam panitia in i dijalankan.
Bab I I I membahas sistem peradilan di Indonesia*
mengemukakan organisasi peradilan menurut Undang-undang
nomor Ik tahun 1970, status dan kedudukkan Panitia Penye-
lesa ian Perselisiham Perburuhan dalam sistem peradilan
di Indonesia yang menuju pada kemungkinan eksistensi
Panitia PenyelesaiaB Perselisihan Perburuhan di masa
mendatang.
Bagiam akhir skripsi in i adalah bab IV yang me
rupakan kesimpulan dan saran, b e r is i beberapa kesimpulan
dari keseluruhan pembahasan serta beberapa saran yaag
diajukan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemba-
haruan hukum nasional.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
10
1Pasal Zki Umdang-undaitg Dasar 1945*
2Pasal 5 dam paeal 12 , j o , pasal 7,8 dan pasal 13,
Undang-undang nomor 22 tahun 1957,
^I b id , . pasal 1 ayat l c ,
Sif,J,S*, Poerwadarminta, Kamue Umum Bahasa Indon esia , cet V,
Balai Pustaka, JakarFa7T5757^7™§55^
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
\ *■BAB II
PANITIA PEKYELESAIAH PERSELISIEAW PEHBURUHAH
1 * fjariauan H istoris tentang Peraturan Perundang-undangan
yang Menyangkut Panitia Penyelesaiam P erselisihan
Perburuhan
Seperti te lah dikemukakan pada Bab Pendahuluan,
bahwa untuk membahas digimakan metode h is to r is yang
mengungkapkan sejarah adanya lembaga pemutus dal aim perse
lis ih a n perburuhan,
Secara kronologis h is to r is lahirnya Panitia Penye-
lesa ian Perselisihan Perburuhan pertama k a li adalah dida-
sarkan pada Staatsblad tahun 1923 nomor 80, tentang Rege-
l in g van de Verzo eningeraad voor de Spoor-en Tramwegen
Op Java en Madura* Pada waktu itu pemerintah Hindia Be-
landa te la h membentuk MDewan Pendamai", yang merupakan
akibat pemogokan buruh kereta api d i Jawa dan Madura*
Staatsblad tahun 1923 nomor 80, secara berturut-
turut diganti dengan Staatsblad tahun 1926 nomor 224,
kemudiam diganti dengan Staatsblad tahun 1937 nomor 31,
dan Staatsblad 1937 nomor 624 tentang fiegeling van de
VerzoeniEgBraad voor de spoor en tramwegen in Indonesia*
Staatsblad in i memberlakukan Dewan Pendamai yang semula
hanya berlakm di Jawa dan Madura diubah untuk diberlakukan
seluruh Indonesia*
Berdasarkan Staatsblad tahun 1937 nomor 624 , maka
susunan keanggotaan MDewan Pendamai11 te r d ir i dari :
T
11
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
12
seorang ketua yang diangkat oleh Guberrmr Jenderal,
wakil-wakil ketua "Dewan Pendamai" in i te r d ir i dari
orang-orang yang berada di luar perusahaan kereta ap i.
Anggota dari "Dewam Pendamaift te r d ir i dari enam
orang ditunjuk o leh kepala jawatan kereta ap i, enam orang
mewakili dewan Pengurue perueahaan Kereta Api di Indonesia,
dua orang mewakili persatuan pegawai sarjana pada jawatan
tersebut, enam: orang mewakili spoorbond, dua orang wakil
dari Koontsch Kath61ieke Bond van Spoor-ea Tramwegen in
Hederlands-IndiB, dua orang; mewakili buruh kereta api
bag! golongam Bumiputra.
"Dewatt Pendamai*1 mempunyai tugas sebagai perantara
jik a di perusahaan kereta api dan trem te r ja d i ataa
akan
ter ja d i perselisih an perburuhan*
Ketentuan yang terdapat pada etaatsblad tahun 1937
nomor 31 p etaatsblad tahun 1937 nomor 62^, masih tetap
berlaku sampai pada saat Indonesia Merdeka« Barm pada
tanggal 20 Oktober 1950, Menteri Perburuhan telah menge-
luarkan sebuah Instruksi nomor PBU 1022-if5/U.^091 ten tang
Cara Penyelesaian P erselisihan Perburuhan* Dengan dike-
luarkannya peraturaru Menteri Perburuhan in i secara yu rid
is
sudah tidak diberlakukan la g i staatsblad 1937 nomor 31 -
dan nomor 62^ sejak tanggal 20 Oktober 1950. Instruksi
Menteri Perburuhan tersebut menentukan bahwa :
perselisihan yang b e rs ifa t individual antar buruh dan
majikan tentang soa l-soa l yang diatur dalam undang- undang dan
peraturan-peraturan perburuhan yang tidak berakibat pemogokan
diselesaikgn. o leh kantor daerah jawatan pengurusan
perburuhan.5
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
13
Dari ketentuam di atas te r lih a t suatw kemajuan di bidang
penyelesaian perselisih an perburuhan, pada jaman Hindia
Belanda penyelesaiam perselisihan perburuhan hanya di
bidang perkereta apian saja* Dengam instruksi Menteri
Perburuhan nomor PBtf 1022-45/U#4091f penyelesaian perse
lis ih a n perburuhan telah diperluas yang meliputi segala
bidang yang menyangkut masalah perburuhan di Indonesia*
Penyelesaian perselisihan perburuhan yang berdasar
pada Instruksi Menteri Perburuhan nomor PBU 1022-45/tf
4091 adalah sebagai berikut : penyelesaian perse-
lisihanL yang b e rs ifa t perantaraan (mediation) atau per-
damaian (co n c ilia t io n ) dan jik a dikehendaki o leh
pihak-
pihafc yang b e rs e lis ih , mengadakan pemisahan (a rb r itra
-
t io n )" . Penyelesaian perselisih an secara suka re la
tidak
dapat mengatasi perselisih an pada saat itu yang leb ih
b e rs ifa t p o l i t i c daripada b e r s ifa t ekonomis.
Berdasarkan Undang-undang Keadaan Perang dan daru-
rat Perang, maka kekuasaan m iliter pusat dengan persetu-
juan. dewan menteri menetapkan peraturan tentang penyele
saian perselisih an perburuhan, dalam bentuk peraturan
kekuasaan m iliter nomor 1 tahun 1951. Peraturan in i seba
gai pengganti Instruksi Menteri Perburuhan nomor PBU
1022-45/U.4091, mulai sejak ditetapkan pada tanggal 13
Pebruaru 1951*
Peraturan kekuasaan m ilite r in i mengatur larangan
mogok di perusahaan v ita l , dan peraturan penyelesaian
pertikaian perburuhan. yang berbentuk sebuah panitia yang
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
Ik
susunan keanggotaaimya te r d ir i dari :
Menteri Perburuhan sebagai ketua;
Menteri Perhubungan;
Menteri Keuangan;
Menteri Pekerjaan Umurt, sebagai anggota tetap*
Peraturam kekuasaan m ill ter in i masih dirasakan ada keku-
rangazmya dalam menyelesaikam perselisih an perburuhan
pada saat itu , yang kemudiam peraturan in i diganti dengan
sebuab undang-undang yang ditetapkan/diundangkan pada
tanggal 1? September 1951 adalah Undang-undang Darurat
nomor 16 tahun 1951> tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan*
Undang-undang darurat in i sering mendapat kecaman
dari pihak buruh karena dipandang sebagai peraturan penge-
kangan hak mogok bagi buruh sebab :
1 * pihak yang hendak mtlakukan jfindakan terhadap pihak lainnya
harus memberl tahukan maksudnya ltu dengan surat kepada Panitia
Daerah* Tindakan itu baru' boleh dilakukan secepat^cepatnya t ig a
minggu sesudah pemberitahuan itu diterima oleh Panitia Daerab.
Pelanggaran atas ketentuan in i diancam dengan pidanaj
putusan Panitia Pusat yang b e rs ifa t mengikat. harus d
itaati* Pelanggaran atas ketentuan in i juga diancam dengan
pidana*'
Ketentuam-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang
Darurat nomor 16 tahun 1951» tidak memungkinkan para
burub monekan atau memaksakan kehendaknya dengan cara
pemogokan,
Dari kecaman-kecaman di atas mendorong dicabutnya
Undang-undang Darurat nomor 16 tahun 1951> diganti dengan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
15
Umdattigrundang nomor 22 tahun 1957 (lembaran Negara tahun
1957 nomor J+2) tentang Penyelesaian Perselisihan Perbu
ruhan, yang berlaku mulai sejak 1 Juni 1958 sampai
sekarang in i*
2* Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai
Badan Peradilan
Kekuasaan yudikatip atau kekuasaan, negara dalam
bidang kehakiman, yang berfungsi untuk mengawasi dan
mempertahankan hukumi yang te lah ditetapkan dan d ib erla -
kukan oleh negara*
JHamun beberapa sarjana di berbagai negara belum
mendapatkan kesatuan dalam m en di f in i sikan "peradilan"
yang
dimaksud sebagai lembaga pelaksana kekuasaan yudikatip•
Dari beberapa d i f in is i yantf te lah dikemukakan para
sar-
jana, Rochmad Suraitro menganbil kesimpulan tentang unsur-
unsur yang diperlukan supaya dapat dikatakan adanya badan
peradilan* Unsur-unaur itu adalah :
a* adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengi- kat umura,
yang dapat diterapkan pada suatu per- soalan;
b* adanya suatu perselisihan yang konkrit; c* adanya
sekurang-kurangnya dua pihak; d* adanya suatu aparatur peradilan
yang berwenang
mcmutuskan perselisihan.®
Dari unour-uneur yang dikemukakan Rochmat Sumitro, mem-
b eri i s t i la h "peradilan11 dalam a r t i yang luas,
sehingga
peradilan dapat dilakukan oleh a rb iter , atau badan yang
dibentuk berdasarkam undang-undang*
Salah satu badan peradilan yang dibentuk berdasar-
kan undang-undang di antaranya adalah Panitia Penyele-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
saian P erselisihan Perburuhan, yang mempunyai wewenang
mengadili/memutus perselisihan perburuhan*
Adanya aturan hukumi yang abstrak sebagai salah sa-
tu unsur yang d im ilik i Panitia Penyelesaian1 Perselisihan
Perburuhan) dalam menjalankan fungsinya sebagai badan.
peradilan telah dipenuhi dengan adanya peraturan perun-
dang-undangan tentang perburuhan, baik yang te r tu lis
maupun tidak te rtu lis*
Selanjutnya Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan mempunyai wewenang memutus/menyelesaikan
perselisih an perburuhan yang te r ja d i dalam praktek dan
perselisih an in i harus diajukan pada Panitia Penyelesai
an P erselisihan Perburuhan:* Untuk memutus perselisihan
perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan. Perburuhan
harus memperhatikan bahwa perselisihan in i te r ja d i
antara
buruh dengan majikan atau serikat buruh dengan majikan/
gabungan pengusaha*
Adanya aparatur yang berwenang memutus p e r s e li-
sihan perburuhan yang telah diajukan pada Panitia Penye
lesaian Perselisihan Perburuhan, telah dibentuk aparatur
berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957* *
Dengan telah dipenuhinya unsur-unsur yang d iper-
lukan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan supa-
ya dapat dikatakan sebagai badan peradilan, maka "Panitia1*
in i mempunyai wewenang memutus sengketa/perselisihan
perburuhan berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1957-
dan Undang-undang nomor 12 tahun 196if*
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
17
3* P anitia Pegyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam
keadaaix sekarang
"Lembaga peradilan perburuhan sebagai p ila r ketiga
dalam hubungan perburuhan Pancasila, menjadi penting
mengingat kenyataannya bahwa kepentingaa buruh dan pengu-
aaha memang berbeda".^
Peradilan perburuhan yang mempunyai wewenang menye-
lesaikam perselisihan perburuhan, sebagaimana telah d i-
kemukakam pada bagian dua bab in i adalah Panitia Penye
lesaian Perselisihan Perburuhan,
Undang-undang nonor 22 tahun 1957 bagian I I I pasal
12 ayat 1 mengatakan bahwa Panitia Penyelesaian P erse li
sihan Perburuhan Pusat berkedudukan di Jakarta dan
‘te r d ir i dari seorang wakil dari Kementerian Perburuhan
sebagai anggota merangkap ketua. Anggota-anggota te r d ir i
dari :
seorang wakil dari Kementerian Perekonomian;
seorang wakil dari Kementerian Keuangan;
seorang wakil dari Kementerian Pertanian;
lima orang dari kalangam buruh, dan
lima orang dari kalangan majikan (pengusaha),<
Untuk tia p -tia p anggota ditunjuk seorang anggofca
pengganti*
Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota
P/*P dilakukan oleh "Dewan Menteri11 dengan surat keputus-
an Presiden atas usul Menteri Perburuhan (Menteri Tena
ga Kerja dan Transmigrasi) dan dalam waktu dua tahun
dapat diangkat lagi* Demikian juga dengan susunan keang-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
18
gotaan P^D harus mewakili t ig a unsur tersebut dimana
unsur pemerintah diw akili pegawai departemen yang te rse -
but dalam; kepengurusart P4P, wakil dari departemen perbu-
ruham sebagai ketua# Pengnngkatan anggota Panitia Penye-
lesa ian P erselisihan Perburuhan Daerah dilakukan Menteri
Perburuham dengan masa kerja dua tahun,
Ketentuan pasal 1 ayat l c Undang-undang nomor 22
tahun 1957i (tentang perselisihan perburuhan) membedakan
antara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan,
Dengam dihapusnya hakim residensi (Undang-undang
nomor 1 tahun 1957 Lembaraxt Negara 1957 nomor 9)>
p erse lisih an hak masuk wewenang Pengadilam negeri, yang
juga masuk wewenang Panitia Penyelesaian P erselisihan
Perburuhan, Hamun keduanya in i mempunyai perbedaan yang
pokok*
1* yang dapat meramtut di muka Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuham hanyalah majikan dan organisasi buruh, tidak juga buruh
perseorangan, eedang di muka Pengadilan negeri buruh perseorangan
dapat mengajukan tuntutannya,
2, Sanksi putusan. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
adalah semata-mata sanksi perdata, sedangkan pihak yang tidak
tunduk pada putusan Panitia Penyelesaian P erselisihan Perburuhan
dapat pula dikenakan sankdi pidana kurungan selama-lama- nya tiga
bulan denda setinggi-tingginya sepuluh 1 ribu rupiah, 1°
Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan kepada
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tidak
dapat diajukan kepada pengadilan negeri,
Untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan p erad il
an yang menyelesaihait perselisihan perburuhan, Panitia
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
19
in i dipirapia olehbketua "Panitia11 yang sekurang-kurang-
nya bersidang satu, k a li dalam satu minggu,
Sebelum perselisiham ditangani PJ*D atauP^P secara
yu rid is "penyelesaian perselisihan perburuhan d is e le sa
i-
kaxn antara la in dengant cara musyawarah, perantaraan oleh
pejalfcat, a rb itra s i sukarela (yang dalam praktek
tidak1*1pernab digunakaa) baru kemudian P4D atau P^P , , , , u.
Tata cara penyelesaiam perselisihan perburuhan,
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berpedoman
pada "Baku® Acara Perdata (H I R ) "^ se p a n ja n g
ketentuan
-ketentual* dalam B I R dapat diterapkam untuk raenyelesai-
kan perselisihait perburuhan. B ila hukum acara tersebut
tidak dapat diterapkam untuk menyelesaikan perselisih an ,
Panitia menempuh jalan dengan angket,
Keputusam P^D merupakan keputusan tingkat pertama
yang dalam> jangka ,waktu Ik hari dapat dimintakan
banding
pada P^P sebagai peradilan banding dan juga peradilan
tingkat terakhir di lingkungan Panitia Penyelesaiam
Perselisihan Perburuhan, Jika putusan Pi+D tidak diminta
kan) banding pada P^P* pelaksanaani putusan Pi*D BarusI
diraintakaa pada Pengadila® negeri supaya putusan dinyata-
kan dapat dijalankam ( f ia t eksekusi) dan selanjutnya <
dilaksanakam menurut aturan yang biasa untuk menjalankan
suatu keputusan perdata, Demikian juga untuk menjalankan
putusan P^P dapat dijalankan dan mempunyai day a mengikat
terhadap mereka yang b e rse lis ih .
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
20
5''pasal 1, Instruksi Menteri Perburuhan. nomor P B U 1022-/f5
/U .W i :
6lmam Soepomo. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, c e t . I
I , Jamb at am, Jakarta, l9 ?4 , h. li+9 .
? Ib id , h* 146*
^Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pa.iak di
Indonesia. ceF-tV, Eresco, Bandung, 19^6, h. 79.
9Sukarno r Pembaharuam Qerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan
Perburuhan Pancasila> ce t . I I , Alumni. Bandung, i 960 , to.
79.
■ Îmam Soepomo, Pengarttar Hukum Perburuhan. ce t ,I I ,
Jambatam, Jakarta, 197^, h, 79 ,
^•Sukarno, l o c . c i t ,
■^Wawamcara dengan Bapak Abdurracbman, Panitra PZ*D Surabaya, 17
Mei 1981,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
SI STUM PERADILAK DI INDONESIA
BAB I I I
1* Organ!sasi Peradilan menurut Undang-undang nomor 14
tahun 1970
Dalam suatu negara yang berdasar atas hukum,
dibuktikan adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak
asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang po-
l i t i k , hukumi, ekonomi, dan pendidikan*
Untuk mewujutkan adanya perlindungan hak asasi
manusia dalam bidang hukum perlu adanya peradilan yang
bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu
kekuasaan/kekuatam lainnya*
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan
penjelasan aut&entik menurut hukum tata negara Republik
Indonesia, menyatakan "negara Indonesia berdasar atast
hukum (rcchtstaad) tidak berdasar atas kekuasaan belaka-t
(machtsstaad)"*
Dalam membentuk negara hukum Republik Indonesia,
dibentuklah badan peradilan yang merdeka/bebas berdasar
pada Bab IX pasal 2k Undang-undang Dasar 1945 yang berbu-
nyi sebagai berikut :
Pasal 2k ayat 1 Undang-undang Dasar 1945
kekuasaan kehakiman dilakukan oleic sebuah Mahkamah Agung
dan la in -la in Badan kehakiman menurut undang-undang"*
Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945
"Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakiman itu diatur
21
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
dengan undang-undang"*
Pasal 2k Undang-undang Dasar tersebut di atas hanya me-
ngatur tentang kekuasaan kehakiman terbatas hanya h a l-
hal yang pokok saja dan untuk pengaturan selanjutnya akan
d isera^ an /d iperirtci je la s dalam undang-undang
pelaksa-
na dari ketentuan Undang-undang Dasar 19^5*
Sebagai penjelmaam atau pelaksanaan dari pada
pasal 2k Undang-undang Basar 1945* maka diundangkanlafe
undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan
Dal ami Lingkungan Peradilan Umuta dan Mahkamah Agung,
undang-undang nomor 1 tahun 1950mtentang Susunan Kekuasa
an dan Jalamnya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia,
undang-undang noraor Ik tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yang mengatur ten
tang sistemi peradilan di Indonesia*
Pasal 1 Undang-undang nomor Ik tahun 1970
"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya
negara hukum. Republik Indonesia.
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor Ik tahun 1970
"Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ter can turn dalam
pasal 1 , diserahkan kepada badan-badan peradilan dan d i-
tetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok meneri-
ma, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya".
Ketentuan pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 fedang-undang nomor
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
23
14 tahum 1970 dapat disimpulkan bahwa untuk terselengga-
ranya negara hukum Republik Indonesia, Kekuasaan keha-
kimam harus merdeka bera rti bebas dari pengaruh kekuasaan
/kekuatam yang la in .
Kekuaeaan^kehakiman dilaksanakan melalui badan.
Peradilatu sesuai dengan keteatuan Undang-undang nomor 14
tahun 1970.
Sietemi peradilan sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-undang nomor 14 tahun 1970, Kekuasaan kehakiman
dilaksanakan melalui empat macam peradilan yang mempunyai
kewenangan mengadili adalah :
1# Peradilan umumt adalah badan peradilan yang mempunyai
wewenang mengadili sengketa hukum di bidang hukum pidana maupum
hukum per data bagi warga negara pada umumnya;
2* Peradilan agama adalah badan peradilan khusus yang mempunyai
wewenang mengadili sengketa hukum dalam pelaksanaan hukum
Islam;
3« Peradilan m iliter adalah badan peradilan yangmempunyai
wewenang khusus mengadili sengketa hukum yang dilakukan oleh
anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasar hukum m
ilite r ;
4 . Pradilau tata usaha negara adalah badan peradilan khusus
yang mempunyai wewenang mengadili sengketa hukum dalam lingkungam
administrasi (ta ta usaha) negara.13
Undang-undang in i mengatur adanya empat bentuk badan/
organisasi peradilan yang masing-masing mempunyai l in g -
kungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan
tingkat pertama dan banding.
Dalam: melaksanakan sistem peradilan negara Indo
nesia menurut Undang-undang nomor 14 tahun 1970, menya-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
takan balrwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara ter-*
tin gg i yang, merupakan pengadilan tingkat akhir/kaeasUbat-
g i semua lingkungan peradilan eerta melakukan pengawasan
terhadap pengadilan. la in dalam semua lingkungan peradilan*
Ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan
pasal 13 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 , dapat disim-
pulkan bahwa se la in Mahkamah Agung dan badan-badan pera
dilan aeperti tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-
undang nomor 14 tahun 1970, dalam hal-hal tertentu masih
dimungkinkan adanya lembaga pemutus la innya,asal d i-
bentuk berdasarkan undang-undang*
Salah satu lembaga pemutus yang sekarang ada dan
mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa/perselisihan
secara khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
nomor 22 tahun 1957> adalah Panitia Penyelesaian P e rse
li-
sihan Perburuhan, untuk menyelesaikan perselisihan perbu-
ruham yang telah diajukan kepadanya*
Dalami kenyataannya Panitia Penyelesaian P erse li
sihan Perburuhan adalah lembaga yang melaksanakan tugas
kehakiman, yang berada di luar sistem peradilan di Indo
nesia*
Sebagai lembaga pemutus, Panitia Penyelesaian
Per s e l l sihaniPerburuhaiL tidak tunduk di bawah Mahkamah
Agung, baik secara organ isatoris maupuo dalam menjalankan
tugasnya dalam bidang kehakiman* Keputusan P4D atau P4P
tidak dapat dimlntakan kasasi pada Mahkamah Agung, melain-
kan untuk kasasi keputusan Panitia Penyelesaian P e rse li-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
sihan Perburuhan harus diajukan pada Menteri Tenega Kerja
dan Transmigrasi sebagai lembaga kasasi*
2m Kemungkinan ik s is ten s i Panitia Penyelesaian P e rse
li-
sihan Perburuhan pada Masa Mendatang
Hubungan̂ Perburuhan Pancasila yang dirumuskan se
bagai hubungan antara para pelaku dalam proses produksi
barang dan jasa (buruh,pengusaha, pemerintah) yang d i-
dasarkam pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945*
Huburtgam in i ada tig a prinsip atau tridarma yang menda-
sari hubungan perburuhan Pancasila, adalah :
1 . prinsip rumongso handarbeni adalah prinsip merasa ikut
merailiki;
2 . prinsip melu harungkepi adalah prinsip ikut meaa- jukaix dan
mempertahankam apa yang dirasa sebagai m ilik bersama (prinsip ikut
bertanggung jawab);
mulat sariro hangroso wani adalah prinsip mawas d ir l bagi
semua pihak pelakw dalam hubungan perburuhan *1 *
Secara t e o r i t is p rin sip -p rin sip hubungan
perburuhan
Pancasila melahirkan musyawarah untuk menyelesaikan per-
selisiham yang setiap waktu dapat te r ja d i.
Penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak
pernah digunakan (tidak e fe k t if ) terutama perselisihan
perburuhan yang menyangkut ketentuan-ketentuan Undang-
undang nomor 12 tahun 1964#
Lembaga pemutus untuk penyelesaian perselisihan
perburuhan adalah Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan yang merupakan peradilan yang tidak b erd ir i
sen d iri, melainkan tukuk dan bertanggung jawab pada Men-
25ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
26
t e r i Tenaga Kerja dan Transraigari yang juga mempunyai
hak nveton̂ -5 terhadap putusan Panitia Penyelesaian Per-
se lis ih a n Perburuhan*♦
Dengan berlakunya pasal 10 Undang-undang nomor 14
tahun 1970, maka secara te o r i , status dan kedudukan Pani
t ia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berada di luar
sistem peradilan di Indonesia, walaupun perselisihan per-
buruhan pada prinsipnya masuk ruang lingkup hukum perdata.
Dengan terbentuknya Panitia Penyelesaian P e rse li
sihan Perburuhan sejak diundangkannya Undang-undang nomor
22 tahun 1957, Mahkamaii Agung tidak mempunyai kekuasaan
terhadap Panitia Penyelesaian P erselisihan Perburuhan,
eehingga masalah in i akam mempengaruhi status dan ek sis-
tensi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. dalam
s i stem; peradilan di Indonesia*
Terlepas dari masalah-masalah tersebut fli atas
kehadiran Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
di Indonesia sangat diperlukan bagi Masyarakat (buruh dan
pengusaha) untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan
yang akhir-akjair in i banyak diajukan pada P4D atauP4P«
Dari ketentuan pasal 13 dan pasal 14 ayat 1 Undang-undang
nomor 14 tahun 1970, dapat disimpulkan bahwa Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagai lembaga pe
mutus tidak boleh. menolak untuk memeriksa dan mengadili
perselisihan perburuhan yang diajukan dengan dasar hukum
atau tidak dengan dasar hukum, wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya*
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
2?
Ik sisten si Panitia Penyelesaian Perselisihan Per
buruhan pada masa mendatang tetap dipertahankan mengingat
banyaknya perkara/perselisilian perburuhan yang diajukan
pada P4D maupun P4P dan makin seringnya lembaga in i mela-
kukan persidangan dalam pemeriksaan perselisih an perburuh
an.
^Dengan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung
nomor 1 tahun 1980, perihal Pelaksanaan putusan-putusan
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, memperje-
la s eksistensi Panitia Penyelesaian P erselisihan Perbu
ruhan sebagai lembaga pemutus.
Angka 5 (lim a) huruf b surat edaran Mahkamah Agung
menyatakan bahwa Pengadilan tidak. bertindak selaku hakim
banding terhadap putusan Panitia Penyelesaian P e rse li
sihan Perburuhan yang bersangkutan, maka pengadilan
tidak boleh menilai kebenaran i s i (matorl) dari putusan«
Angka 6 (enam) surat edaran Mahkamah Agung in i me-
nentukan bahwa yang berhak mengajukan f ia t eksekusi ada
lah pihak yang dimenangkan dalam putusan Panitia Penye
lesaian Perselisihan Perburuhan yang bersangkutan.
Ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Penga
dilan negeri dalam memberikan f ia t eksekusi hanya meru
pakan' lembaga pengesahan terhadap putusan Panitia Penye
lesa ian Perselisihan Perburuhan, supaya putusan itu dapat
segera dijalankan oleh pihak-pihak yang bersengketa*
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
28
^ p a sa l 10 ayat 1, Undang~undang nomor 14 Th« 1970«
^Sukarno, Pembaharuan Gerakan Buruh Di Indonesia Bam Hubunsam
Perburuhan ^ancasila. cet i i* Alumni.Ban Jung, b . '
68.---------------------
“̂ Memteri Perburuhan dapat membatalkan atau menun- da
pelaksanaan suatu putusan P/|P, jik a tindakan demikian in i
dipandang perlu untuk memelihara ketertiban umura sert* melindungi
kepentingan negapa. Pembatalan atau penundaan pelaksanaan putusan
tersebut setelah Menteri Perburuhan berunding dengan
Menteri-menteri yang kemen- teriannya mempunyai wakil dalam P4P
(pasal 1? ayat 1 dan2 UU nomor 22 tahun 1957)*
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
K E S I M P U L A B D A H S A B A H
gesim w lan
Sejak ditetapkan Repelita sebagai landasan pern-
bangunan negara Indonesia, maka secara berangsur-angsur
b erd ir ila h beberapa pabrik di berbagai tempat di
Indonesia#
Berdirinya pabrik yang begitu pesat membawa pengaruh te r -
serapnya tenaga kerja sebagai salah satu faktor dalam; pro
ses produksi, sehingga menimbulkan kewajibam negara untuk
mengadakan perlindungan terhadap tenaga k erja (buruh)
agar perselisih an perburuhan tidak berlaru t-la ru t yang
te r ja d i antara pihak pengusaha dengan buruh.
Perlindungan oleh negara telah dilakukan dengan
dibentuknya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
yang mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan perburuh-
an.
Secara h is to r is panitia in i te lah beberapa k a li
mengalami perubahan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar berdirinya Panitia Penyelesaian P erse lis ih
an Perburuhan* Perubahan in i membawa komsekwensi berubah-
nya susunan keanggotaa® Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan yang hampir sama dengan keanggotaan "Dewan
pendamai11 bagi perselisihan perburuhan kereta api dan
trem di Indonesia pada waktu penjajahan Hindi a Belanda
(Stb 1937 nomor 31, Stb 1937 nomor 62k) yang te r d ir i
dari
unsur pengusaha (pemerintah), kalangan buruh, dan kalangan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
30
pengusaha.
P anitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan se
bagai lembaga pemutus yang memenuhi unsur-unsur peradil
an sebagaimana dikemukakan pada bab I I , mempunyai keve-
nangan memutus sengketa/perselisihan perburuhan berdasar
Undang-undang nomor 22 tahun 1957 dan Undang-undang nomor
12 tahun 1964.
Tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan
dapat dibedakan menjadi dua bidang adalah perselisihan
hak dan perselisihan kepentingan,di mana perselisihan hak
masuk wewenang Pengadilan Negeri, dan perselisihan kepen
tingan masuk wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan#
Untuk menjalankan keputusan panitia in i , pihak
yang dimenangkan harus minta f ia t eksekusi pada Pengadil
an Negeri yang wilayahnya m eliputi pihak-pihak yang b er-
s e l is ih bagi putusan P4Dt untuk putusan P^P f ia t
ekseku
s i harus dimintakan pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat.
Menurut pengalaman dari sejak adanya perselisihan sampai
adanya putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perbu
ruhan dapat memakan waktu bukan hanya berbulan-bulan,
bahkan kadang-kadang sampai satu tahun# Kemudian untuk
mengajukan fia t eksekusil pada pengadilan negeri juga mem-
butuhkan waktu yang tidak sedikit* Dalam tenggang waktu
itulalr yang menjadi bebam yang sering menekan bagi pihak
buruh* Demikian juga dengan kedudukan Menteri Tenaga Ker-
ja dan Transmigrasi dalam hubungan kerja dengan Panitia
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
31
Penyelesaian P erselisihan Perburuhan sangat menonjol, di
mana Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Menteri Tena
ga Kerja dan Transraigrasi yang juga mempunyai hak veto
terhadap putusan Panitia in i ,
Dalam. sistem peradilan di Indonesia yang diatur
berdasarkan Undang-undang nomor Ik tahun 1970, Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan berada di luar s is
tem peradilan di Indonesia* Namun eksistensi Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat berlangsung
terus berdasar pada pasal 13 Undang-undang nomor Ik ta
hun 1970, yang dipertegas dengan. surat edaran Mahkamah
Agung nomor 1 tahun 1980 perihal Pelaksanan Putusan Pani
t ia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
Saran-saran
1. Dalam hal sudah d irea lisirn ya pasal 10 ayat 1
Undang-undang nomor Ik tahun 1970, maka Panitia Penyele
saian Perselisihan Perburuhan dapat dipertahankan ek sis-
tensinya sebagai aparatur yang berwenang memutus p e r s e
li-
sihan perburuhan* Untuk mempertahankan eksistensi badan
tersebut,sebaiknya keanggotaan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan mempunyai s i fa t yang permanen
dan dipisahkan kegiatannya dengan Departemen Tenaga Kerja
dam Transmigrasi, sehingga Panitia Penyelesaian P erse li
sihan Perburuhan menjadi badan/lembaga non departemental
yang b erd ir i sen d iri.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
32
Maka sudah tentu dasar hukum yang mendasari ber-
dirinya badan/lembaga in i perlu diganti atau diubah men
jad i suatu, badan non departemental, yang di samping se
bagai badan yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pemutus
dalam: perselisihan perburuhan, juga membantu Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam masalah pemutusan
hubungan kerja di perusahaan swasta berdasarkan ketentuan
Bndang-undang nomor 12 tahun 1964.
2 . Dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lem
baga pemutus perlu d ir e a lis ir pasal 13 Undang-undang no
mor 14 tahun 1970, di mana Panitia Penyelesaian P e rse li-
sihan Perburuhan merupakan peradilan khusus yang mempu
nyai kekuatan memaksa putusannya tanpa f ia t ekeekusi
Pengadilan Negeri,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
d a f t a r b a c a a n
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Symposium
Hukum Perburuhan, Binacipta, tanpa tempat,I57tt,
Imam Soepomo, Pengantar Bukum Perburuhan, ce t , I I , Jam-
batan, Jakarta, 1980,
_________ . Bukum. Perburuhan BdLdang Hubungan Ker.ia,ceETTTJ
Jamb at an, Jakarta, 19? i t
Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Peme-
rintahan dan Peracdlan Administrasi Negara/ ce t , I I , Alumni,
Bandung, 1970V
Poerwadarminta. W .J.S,, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ce t . Vf
Balai Pustaka, Jakarta, 1976,
Rochmat Soemitro, Peradilan Administrasi dalam Hukum Pa.lak di
Indonesia, ce t,IV , Eresco, Bandung, 1978,
Sukarno, Pembaharuan Q-erakan Buruh di Indonesia dan Hubungan
Perburuhan Pancasila, c e t , I t , Alumni. Bandung.m
Sunarjati Hartono, Apakah The Rule o f Law i t u ? , ce t# III ,
Alumni, Bandung, 1976.
Suny Ism ail, Mekanisme Demokrasi Pancasila> c e t , I I I
,Aksara Baru, J a k a r ta ,1978*
Utrecht,E, Pengantar Hukum, Administrasi Negara Indonesia, c e t
, IV, tanpa t empat, tanpa tahun,
Wantjik Saleh,K, Kehakiman dan Peradilan, Sumber cahaya,
Jakarta, 1976#
M A J A L A E
Prisma, nomor I tahun 1981,
Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
____________________ , Undang-undang nomor 14 tahun 1970.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
3 b
_____________________ , Undang-undang darurat nomor 16 tahun2 2
?
______________________,_Undang-undang nomor 22 tahun 1957*
_____________________ , Undang-undang nomor 12 tahun 1964.
Menteri Perburuhan, Peraturan Menteri Perburuhan nomor P B U
1022-45/U. 4691," tahun 1956.
Penguasa M ilite r , Peraturan Kekuasaan M iliter nomor I tahun
1951.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
KJK30A1. .( aura IUSUK IMII DISELiSAL.A-’l H - . -£aT TAWM i
1974.
PEUUTU3/W HU0UNOAN KERJA.*) I per seu s iha:i pfiicji-.uiiAii
*•)
K H L 0 it 1 MASVX P) I 3EL£3AI LENjUH I Ui-AI 1 T.K I pcm.’S D
L r. tI 3 t* .l ] T .K . t S o a l 1 T .K . nnko 1 s i s 1 nrika
si. i I v k3 \ Bl 3 1 C 'S I 1 e l j ■i& >
\*V*hLli5
-
YAliG IU3UK NAN uli>. V . ;a .:.-JU f ^ - a AT
TAfrjTI » 197i
1 ;j."JT03Art f?JBL"IOAlt KEIUA 1
X ; ',-AT ' 1975 t •i y ^ fjn
S o a l - 2̂ 13 - 223 - 69 T.K. • 1 0 , ./J - 3>03 - 2493
!E::3BTA:rji 5 JtuJXtra Xen*la'itJL
j:wi - 2 » J *• 1 * i ■*
160C 03314 .-
rn *k k.:x.l£:jai\.! r̂. -LI.V f.ntS ' ' ilA JjA7
it-u^Ue ,
' . t i f a( mt'i iyik ftt ,,tp ) .j.'.'TTcoucTt.-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
EMANUEL SUJATMOKO
-
PCR5UflL«N rfl::G flAt-K L)W O I S t l f .^ K A 'i -r- .J^ii
fAHUH 1 1V76,
d : A A K H I R T A H U N 1 V 7 C i t P t m u t u a a n H u i b
u r v p n n K * r j a F B r a a l l a l n a n ^ v . ' .1
S o a l 1 Jftl - 272 . 10rJ rtcauk i A ♦ J ♦ J * -T . K . i n 0
2 7 - Q & 2 G a A ^ U 3 S g l t a j l l ? ♦ I j J i J _ L 3
P H N i f f d v i ' . n x i 1A I A U >j c » y - u s i m
-
P tH S O A U .f YANG fW 3U K DAII O I S C ir S M K A t i P ' i -
k l * * .
TAHUrj I 1^77
i l ^ A ^HIH U ).U :< i y / 7 » P- .u c u - j n H n U -j m K
^ irj <
Su»il I ^16 — 327 ■ Jii'J T .K . : t7v33—* 12 JOO » rjJ-2B
r£r £TfHUI i p w l t a t i K o p * l « ,
f|___i » '
>1- .11 :
• f A T t A r - . . n { L L ~ ' M ; - . t i .
I 'L '- )U
-
F B F U . A U H YAJJG H A S UK DAH t U S S I . I S A L K . W P v
t - l ^ A T
T A h l l N t L 9 f O .
1 psiarru3A:i jrj3tf!GA:t kekja +) i P i;i^ :L13IllA J
i-IJi'JFJHA1! * ) I
KETEU.t'JAJI^ U t Q B J •usirc o ) i n n 25AI P I,STn,Tt 1 JPA't
! T .K . I. 1 !Kt:,US 1 i t . 1 U I1 39a 1 t f .K . 1 S oa l 1 T .K
. 1 rsl;U I jjla 1 . 1 ! a lii tr kS ! s la 1 r u k i l □1 j 1 1 3
1 Hi* 1
1": r.:#bx*t«n/P®P~ 1 45 1 700 I 34 1 -143 1 . | _ ( - ! - I - t
1 — 1 1 3 1 2 1 z ) re nsa^ulc• Isa ta i.
i'c rtftcfc in ^ v i 1 ISO I 5274 1 132 1 4304 1 1 1 1 I 1 1 1 J
- 1 t - 1 - 1 1 1«■)
jr;ut* l a l
)J I r .J u s tr t / t 242 I 111E0 1 205 t 9115 1 2 t 1 I 1 1 X
I 1 J 1 1 2 1 1 1 2 1 I 1P nbrl-
M U .H .2 2 /Jftnjunan I 30 1 1307 I 34 I 1771 t t - i : i - 1 -
1 | - l - 1 - 1 - 1.Js 1-dfi^an^aJi 1 20 1 163 1 21 1 47 1 1 - i l
i 1 1 - 1 I 1 l 1 J - 1 - 1•o::.utiu£:m I >0 J 439 1 32 P 356 I
1 - i - i - 1 - J 1 - 1 - 1 - 1 - 1vo ta J asc I 53. 1 91 1 45 I 03
1 1 1 - t - i - 1 - 1 1 - t - I - 1 - 1
I W» 1 1D654 1 503 t 16719 1 4 1 ? I 4 1 s i l l 1 1 y i i I i :
4 1
- T U t .\ n.;i in cajeun 1970 i FtrJTU-’A : r-j--:" . ca:i k: :
" ja p ^ n n r ja :i ?.r- r‘
i SDAl - r . - ^03 - !Li: uk ,
-
PERSCALAN YAiJU HAS UK DAH DI3LU_5AiKAJ< P*t FJSAT
PARI JAHUARI fl/d DESDUiLH 1979 .
LJU.U.IP«m utuo«n Hubungan K arja P ora e l i s than I'arburuhnn
•) K atarangHaauk * ) S e ie s n i Lcnbur U(jah THH Bonus D ll
S o a l TK Soetl T K Hak o ld Kak S is Hsk S la Mak S la Kuk S
la
JParkabuaaji «t8l 31 299 1 1 2 2 _ _ _ „ * )T araaau kP
arta*bangan 78 M ? 8 5C 1326 _ - 1 _ _ _ _ _ 1 aiaA tahyang l a
l
la r t i ia t r i /P a b r ik 265 5297 213 >t 907 6 k 6 't 2
2 - _ _
-
m s t . nAN YAW3 MAfiJIC PAM D IS tL tS A lK A H P>v - PUS
ATDAl^I JAMli'AHl r i /D PESttUBfcR T > & 0.
. y i
PMUtuaax) Hubungan K «rji 4 ) , P a raallslh in Ptrburjh&n +
+] .
Kk ATCAWtUauk £ I, •■bur Upah T.H .J . 3anua I nn l» in -l»
ltl
3o«A T.K. S oil T.K Hak. 21« Hak 61* Hck a u H«k S is Halt
fi]«
39 533 32 **3̂ m _ .. _ _ „ *) ;'i(i*rj-und«nf
7 k *550 70 3963 1 1 1 - - - - - - -■».12 taNuB V.
. U ifa tttii/P ib rlk 200 2959 233 2165 5 .d ab (-u n d an
f
32