8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
1/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA
PANDUAN PENYUSUNAN RPJM
DESA
MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN SOSIAL
MUSTIKA AJI S.Pd
PERENCANAAN
PENGANGARAN MONITORINGDANEVALUASI
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
2/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
PANDUAN PENYUSUNAN
RPJM -DESA
MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN SOSIAL
MUSTIKA AJI
O81 391 016 316
MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-
UNDANG DESA
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
3/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Kata Pengantar
Buku Panduan ini merupakan salah satu dari seri penguatan kapasita masyarakat dan
pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik. Salah satu
agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun
sistem perencanaan yang berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan Gender yang
dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untukmensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur.
Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b.
Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Denga semakin besarnya dana yang mengucur ke desa perencanaan desa menjadi sesuatu yang
sangat urgen untuk dilakukan desa karena dengan perencanaan ini implementasi pembangunan
di tingkat desa menjadi tepat sasaran dan terukur. Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “
Buku Panduan Penyusunan RPJM Desa “ ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian
kami dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dalam rangka
mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
Namun demikian Buku Panduan ini belumlah menjadi Panduan yang sempurna sehingga
dalam penbggunaan Panduan ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan
peraturan-peraturan daerah yang ada.
Kebumen , Pertengahan Desember 2014
Mustika Aji
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
4/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ……………………………… iv
BAB I PENDAHULUAN
Pengantar Perencanaan dan Penganggaran Desa 2
Perencanaan dan Penganggaran Desa Yang Berpihak Pada
Rakyat Miskin
3
Penyusunan RPJM Desa Yang Pro Poor dan Berkeadilan
Gendrer
4
Dasar Hukum 5
BAB II PERSIAPAN MENYUSUN RPJM DESA 6
2.1. Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa 7
2.2. Pokja RPJM Desa 8
2.3. Penguatan kapasitas Pokja RPJM Desa 9
BAB III PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN 11
3.1. Sosialisasi Arah Kebijakan Kabupaten 11
3.2. Kajian dan Pencermatan Arah Kebijakan Kabuapten 12
BAB IV KAJIAN DESA PARTISIPATIF 14
4.1. Pengkajian dan Pemutakhiran Data Desa 14
4.2, Pengalian Gagasan Masyarakat 18
4.3. Pelaporan Kajian Desa 33
BAB V MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA 54
Musyawarah Desa RPJM-Desa 54
BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA 57
Penyusunan Rancangan RPJM -Desa 57
BAB VII MUSRENBANG RPJMDes 64
Musrenbang RPJMDes 64
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
5/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
BAB VIII PENYEBARLUASAN RPJMDes 68
Sosialisasi RPJMes 68
Lampiran
1. Contoh Format Format Kajian Desa
2. Contoh Perdes RPJM Desa
3.
Contoh Naskah RPJM Desa
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
6/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
DAFTRAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN
Istilah Singkatan Pengertian
Anggaran Pendapan dan
Belanja Desa
APB Desa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan
Desa
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
APBD rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nasional
APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah
Arah Kebijakan Keuangan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada
pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan
efisien.
Angka Partisipasi Kasar APK perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan
tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk
kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam
persentase.
Badan Permusyawaratan
Desa
BPD Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Diagram Kelembagaan merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan
masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa
(dan lingkungannya)
Delegasi Dusun orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili semua unsur
yang ada ditingkat dusun.
Indikator Kinerja Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau
kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan
Kelompok Kerja Pokja Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah
pekerjaan dalam waktu tertentu
Kalender Musim alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan
masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah
yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak dasar dan
terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
KDRT setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga
Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiridari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan dari ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output )
dalam bentuk barang/jasa.
http://id.wikipedia.org/wiki/Perempuanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perempuanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Seksualhttp://id.wikipedia.org/wiki/Seksualhttp://id.wikipedia.org/wiki/Seksualhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikologis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Seksualhttp://id.wikipedia.org/wiki/Fisikhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
7/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Lembaga Swadaya
Masyarakat
LSM sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun
sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Lokakarya Desa Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil
musyawah dusun ditingkat desa
Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa
LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam
pembangunan yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah
Masalah antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan
dengan apa yang seharusnya diharapkan
Musyawarah Dusun Musdus wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun
untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun
di tingkat dusun
Menentukan Peringkat
Masalah
suatu kegiatan mengkaji berat ringannya masalah yang sedang
dihadapi dengan methode dan teknik tertentu.
Menentukan Alternatif
Tindakan Yang Layak
serangkaian kegiatan kajian dan analisis masalah, penyebab
dan potensi untuk menentukan alternatif tindakan
pemecahan masalah
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Murenbang forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh
para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan
untuk mengatasi
permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak
hasil musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu)
tahunan.
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan
pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk
menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1
(satu) tahunan.
Misi sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah
ditetapkan dan disepakati.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan Desa.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat
untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan.
Perencanaan
Pembangunan Desa
adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
Perencanaan
Pembangunan Desa
Partisipatif
adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap
tahapan dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya
didominasi oleh kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakathttp://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
8/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
semua unsur masyarakat, terutama warga miskin, perempuan
dan anak serta kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat
aktif.
Perencanaan
pembangunan desa yang
berpihak kepada kelompok
miskin
adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan
kelompok miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok
miskin
Potensi Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa yang mungkin
dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
Penyebab Masalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi
timbulnya masalah
Pengelompokan Masalah suatu kegiatan untuk menghimpun /mendaftar, memeriksa
kebenaran, menggabungkan dan mengelompokan masalah
dalam bidang dan sector / urusan
Profil Desa gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi
data dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat
perkembangan Desa .
Program penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi.
Peraturan Desa Perdes peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
Peraturan Daerah Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah
Sumber Daya Manusia SDM Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang
dimiliki individu
Sksetsa Desa gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan
dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun
sumber daya lainnya. Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah
alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan
dengan keadaan sumber daya pembangunan, penyebab dan
potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah
Visi suatu gambaran menantang tentang masa depan yangberisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi
Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
PKK suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah,
dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya
keluarga yang sejahtera.
unit pelaksana teknis dinas UPTD unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang
http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Perundang-undangan_di_Indonesia
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
9/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 PENGANTAR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA
Perencanaan adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam
pemanfaatan tenaga, biaya, alat, dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga yang
akan menyelenggarakan program/rencana kerja tersebut. Perencanaan
pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang
bersangkutan.
Menurtut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa wajib mempunyai perencanaan yang
matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip –
prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas. Perncanaan pembangunan desa disusun
secara berjangka meliputi:
a.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah
Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya
dokumen perencanaan di Desa.
Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan
membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin dan
berkeadilan gender yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya
perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan
secara terencana dan terukur. Dari dokumen perencanaan tersebut kemudian disusun
Anggaran dan Belanja Desa ( APB Desa ).
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
10/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Proses Perencanaan Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan
akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan
baik.
1.2. PERENCANAAN DAN PENGGARAN DESA YANG BERPIHAK KEPADA
RAKYAT MISKIN DAN BERKEADILAN GENDER.
Selama ini dalam perencanaan dan penganggaran desa belum mencerminkan ,
keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan berketidakadilan gender. Diperlukan
komitmen semua pihak dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di desa
agar berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender.
Perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan
berkeadilan gender mempunyai setidaknya mempunyai ciri sebagai berikut :
1. PartisipanWarga miskin dan laki laki dan perempuan menjadi partisipan dalam semua
proses perencanaan, penganggaran dan monitoring.
2. Penggunaan Data Terpilah Antara Perempuan dan Laki-laki
Data dan indikator terpilah antara perempuan dan laki-laki merupakan
persyaratan yang penting dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan
penganggaran yang berpihak kepada kelompok miskin, perempuan dan anak.
3.
Penjaringan Aspirasi dan Kebutuhan yang Berperspektif Kepada KelompokMiskin, Perempuan dan Anak
Penjaringan aspirasi dilakukan menggunakan metode/teknik yang
memungkinkan perempuan, anak, serta kelompok marjinal lain untuk dapat
turut memberikan pendapat dan gagasan terkait dengan berbagai per
masalahan pembangunan yang berpengar uh (berdampak) bagi kehidupan
mereka.
4.
Program/kegiatan Berperspektif kemiskinan dan beradilan gender.
Penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan berdasarkan permasalahan / Isu
strategis kemiskinan dan ketidak adilan gender
5. Alokasi Anggaran
Adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan anggaran untuk
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
11/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
menyelesaikan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Dengan hal tersebut
maka maka masyarakat miskin, laki laki dan perempuan menjadi penerima
manfaat anggaran
Tabel 2
1.3. PENYUSUNAN RPJM DESA YANG PRO POOR DAN BERKEADILAN
GENDER. RPJM Desa sebagai dokumen Perencanaan Strategis di tingkat desa disusun berdasarkan
kebutuhan riel masyarakat dan dengan memperhatikan kebijakan kebijakan di tingkat
supra desa. Dalam menyusun RPJM Desa hendaknya didasarkan pada hal hal berikut :
•Warga miskin, Laki laki danPerempuan menjadi partisipan
dalam proses penyusunanya•Aspirasi warga miskin,
perempuan dan laki lakiterakomodasi dalam anggaran
•Adanya alokasi untukpengurangan kemiskinan danmenyelesaikan ketimpangan
gender.
• Warga miskin, Laki laki danPerempuan menjadi
partisipan dalanPelaksanaan pembanguan
•Warga miskin, Laki laki danperempuan menjadipenerima manfaatpembangunan
•Warga miskin, Perempuan danLaki Laki menjadi partisipandalam proses penyusunanya
•Menggunakan data pilah gender
•Masalah / Isu yang digalimerupakan permasalahankemiskinan dan ketimpangangender yang menjadi dasarintervensi
• Warga miskin ,perempuan dan lakilaki terlibat dalammonitoring danevaluasi.
Monitoring danevaluasi
Perencanaan
( RPJM Desa
dan RKP Desa )
Penganggaran( APB Desa )
PelaksanaanPembangunan
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
12/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
proses pembangunan;
c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara
serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya
masyarakat miskin;
d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan
diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat
dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada
masyarakat;
f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang
optimal;
g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus
berjalan secara berkelanjutan;
i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan
menampung aspirasi masyarakat;
j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara
berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
k. dan penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian
informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari
peserta musyawarah perencanaan.
1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM -Desa
Penyusunan RPJM Desa melalui beberapa tahapan sebagai berikut
a. Pembentukan tim penyusun RPJM -Desa;
b. Pengacuan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
c. Pengkajian keadaan desa;
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
13/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Tahapan pengkajian Desa adalah sebagai berikut :
1. Pekajian dan Pemutakhiran Data Desa
2. Penggalian Gagasan
3. Pelaporan pengkajian desa
d. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa;
e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
f.
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka
penyusunan RPJM Desa; dan
g. Penetapan RPJM Desa.
1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJM Desa
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
14/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
BAB II
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DESA
2.1. SOSIALISASI RENCANA PENYUSUNAN RPJM DESA
a. Pengertian Sosialisasi
Sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah upaya pemerintah desa untuk
menyampaikan informasi, pemahaman serta respon balik dari masyarakat terhadap
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau terhadap peristiwa yang sedang, akan
terjadi dan atau telah terjadi terkait dengan rencana Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang diselenggarakan dalam
musyawarah desa.
b. Tujuan
1.
Warga masyarakat memahami tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan,
manfaat dan resikonya ketika desa tidak memiliki RPJM Desa;
2. Warga masyarakat memahami tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat,
Tim/Pokja yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan
dalam Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif kemiskinan dan berkeadilan
gender;
c. Metode
Ceramah dan Tanya Jawab
d. Keluaran
1. Warga masyarakat termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses
penyusunan RPJM Desa.
2. Terbentuknya Pokja/Tim Perencanaan Desa.
3. Tersusunnya jadwal kegiatan, tahapan, metode dan Pihak yang harus terlibat
dalam Penyusunan RPJM Desa.
4. Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang, Daftar Hadir,
Notulen, Berita Acara dan Foto Kegiatan.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
15/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
a. Peserta
1. Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa & BPD)
2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
3. Lembaga Adat
4.
Tim Penggerak PKK Desa/Kelompok Perempuan
5. Rukun Tetangga/Rukun Warga
6. Karang Taruna
7. Kelompok Anak/Pemerhati Anak
8. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
9.
Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat
10. Masyarakat/Warga Miskin
b. Narasumber
1.
Kepala Desa2.
Kecamatan
3. LSM dan pihak lain yang berkepentingan
c. Sumber Dana
1. APB Desa
2. Swadaya
3. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat
d. Proses:
1. Acara dibuka oleh pemandu (sekdes), diawali dengan doa pembuka dan
pengantar tentang tujuan kegiatan. Selanjutnya Pemandu acara mempersilahkan
Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan pengantar.
2. Kepala Desa memberikan pengantar tentang tujuan kegiatan Sosialisasi dan
menjelaskan tentang Dasar Hukum, arti penting, tujuan, manfaat dan resikonya
ketika desa tidak memiliki RPJM Desa
3.
Kepala Desa, menjelaskan tahapan, metode, Pihak yang harus terlibat, Tim/Pokja
yang akan memfasilitasi proses serta perkiraan waktu yang diperlukan dalam
Penyusunan RPJM Desa yang berperspektif Kemiskinan, gender dan anak;
4. Kepala Desa memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan saran,
usul atau pertanyaan;
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
16/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
5.
Kepala desa memandu pembentukan pokja secara partisipatif:
6. Dokumentasikan proses dan hasilnya;
7. Acara ditutup dengan menyampaikan kesimpulan hasil pertemuan sosialisasi dan
diakhiri dengan doa penutup
2.2. POKJA /TIM PENYUSUN RPJM Desa
a. Persyaratan Pokja / Tim
1. Memiliki kemauan, komitmen dan kepedulian terhadap perencanaan
pembangunan desa.
2.
Kritis terhadap usulan program dan arah kebijakan umum tentang desa dan
daerah.
3. Mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
4. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat,
keberpihakan terhadap kelompok rentan dan marjinal, anti dominasi, anti
diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum secara menyeluruh.
5. Mampu memimpin forum pertemuan desa secara dialogis dan partisipatif.
6. Mampu bekerjasama dalam tim.
7. Pembentukan Pokja dilakukan secara musyawarah.
b. Jumlah dan Keanggotaan Pokja / Tim
Jumlah tim paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 orang terdiri dari unsur ;1. Kepala Desa selaku
2. Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya
3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Warga Miskin, Unsur Perempuan, Unsur anak/
Pemerhati anak
c. Tugas Pokja / Tim
1.
Melakukan pertemuan /rapat pokja
2. Membentuk Tim Pemandu
3. Mengidentifikasikan peserta dan mengundang peserta
4. Menyusun Jadwal dan Agenda
5. Menyiapkan Bahan dan Peralatan
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
17/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
6. Membuat Dokumentasi proses (Daftar hadir, berita acara,foto, notulen, dll) dan
Dokumentasi Hasil : (Naskah draf Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
d. Pembentukan Pokja / Tim
1. Pembentukan Pokja RPJM Desa dilakukan secara Musyawarah (Partisipatif)
2. Pokja RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
e. Struktur Pokja / Tim
1. Pengendali
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota
2.3. PENGUATAN KAPASITAS POKJA RPJM DESA
a.
Peserta Pelatihan
Anggota Pokja RPJM Desa
b. Fasilitator Pelatihan
1.
Unsur kecamatan
2. Fasilitator/pendamping program
3. LSM
c. Tempat Pelatihan
Idealnya diselenggarakan di desa dan dihindari di tempat mewah
d.
Penyelenggara Pelatihan
Pemerintah, Program, LSM dan lebih baik apabila diselenggarakan sendiri oleh
desa
e. Pendanaan
Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD, dana Program , LSM dan APB Desa
Syarat/Kriteria Fasilitator :
Memiliki kemampuan memfasilitasi yang partisipatif
Memahami perencanaan partisipatif di tingkat desa
Memahami tentang kemiskinan, gender dan hak-hak anak
Mempunyai pengalaman dalam mendampingi masyarakat desa
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
18/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
f. Waktu
Pelatihan sebaiknya dilakukan setelah sosialisasi dan sebelum pelaksanaan musdus
selama 4 hari
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
19/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
BAB III
PENCERMATAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
Dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun
perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pokja/Tim
Penyusun RPJM-Desa setelah mendapatkan penguatan kapasitas hal yang dipertama dilalukan
adalah melakukan pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Hasil pemcermatan
ini selanjutnya menjadi panduan dan rujukan dalam proses penyusunan RPJM-Desa. Langkah-
langkah pencermatan arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah sebagai berikut :
a. Mengikuti Sosialisasi arah kebijakan pembangunan kabupaten
Pokja / Tim Penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi Arah Kebijakan PembangunanKabupaten yang diselanggarakan SKPD terkait.
Arah kebijakan pembangunan kabupaten yang di sosialisasikan kepada desa, sekurang-
kurangnya meliputi:
1. rencana strategis kabupaten/kota;
2. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
3. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
4.
rencana tata ruang dan rencana wilayah kabupaten/kota; dan5. rencana pembangunan kawasan perdesaan.
b. Pencermatan dan Kajian arah kebijakan pembangunan kabupaten
Setelah mengikuti Sosialisasi Pokja/ Tim penyusunan RPJM Desa melakukan Pencermatan dan
kajian arah kebijkana pembangunan kabupaten dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Lakukanlah pencermatan arah kebijkana pembangunan kabupaten dengan saksama
2.
Indentifikasikan dan cata rencana program dan kegiatan pembangunankabupaten/kota yang akan masuk ke Desa. yang akan masuk ke Desa.
3. Setelah semua teridentifikasikan, kajilah rencana program dan kegiatan pembangunan
kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa mana yang sesuai dengan kebutuhan dan
potensi yang ada di desa. Hasil indentifikasi masukanlah dalam format berikut ini.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
20/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Contoh Format
Identifikasi Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
4. Daftar semua rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang
akan masuk ke Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa
5. Kelompokanlah Rencana program dan kegiatan yang akan masuk kedesa kedalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Contoh Format
Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyenggaraan
Pemerintahan
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
Contoh Format
Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pelaksanaan
Pembangungan
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
21/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Contoh Format
Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Pembinaan
masyarakat
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
Contoh Format
Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Desa Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan
No Urusan, Progam dan Kegiatan SKPD Keterangan
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
22/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
BAB IV
KAJIAN DESA SECARA PARTISIPATIF
Pasal 117 PP No 43 menyebutkan bahwa RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan
kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Dalam rangka
mempertimbangkan kondisi objektif Desa Poka / Tim Penyusunan RPJM-Desa melakukan pengkajian
keadaan Desa secara partisipatif. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. pengkajian ulang dan pemutakhiran data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
1. PENGKAJIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DESA
a. Pengertian Data
Kata data berasal dari DATUM yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai
untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistic
b. Jenis Data
1. Menurut sifatnya
Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka.
Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka
2. Menurut cara memperolehnya
Data primer, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi
langsung dari obyeknya. Misalnya data pengukuran trafik.
Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan diolah oleh
pihak lain
c. Syarat data yang baik diantaranya adalah :
1. Data harus obyektif (sesuai dengan keadaan sebenarnya)
2. Data harus mewakili (representatif)
3.
Data harus up to date
4. Data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan
d. Pentingnya data dalam perencanaan
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
23/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang
ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang
tersedia. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan
cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut
beberapa ahli ekonomi, penggunaan paling penting dari data atau disebut juga indikator
pembangunan adalah untuk menyediakan target-target perencanaan
e. Tujuan Pengumpulan dan analisa data
1.
Agar RPJM Desa sesuai dengan kondisi dan fakta yang terjadi desa sehingga dapat
dicegah terjadinya suatu perencanaan yang ambisius sehingga susah dilaksanakan.
2. Alat kontrol terhadap pelaksanaan atau implementasi RPJM Desa tersebut agar
bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang
terjadi untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan atau koreksi.
3. Dasar evaluasi dari hasil kerja akhir. Apakah hasil kerja akhir yang telah ditargetkan
bisa dicapai 100%, 90% atau kurang. Kalau target tidak tercapai faktor-faktor apa
yang menyebabkannya
f. Kebutuhan Data Untuk Penyusunan RPJM Desa
Tabel 5
No Aspek /Sektor Data / Indikator
1 Kewilayahan Penggunaan Lahan
2 Kependudukan Laju Pertumbuhan Pendudukan, Kepadatan penduduk,
Rasio bayi berakte kelahiran, Kepemilikan akta kelahiran
per 1000 penduduk
3 Pendidikan Angka Putus sekolah, Angka Melanjutkan, APK, Buta
Huruf
4 Kesehatan Kematian Bayi, Kematian Balita, Kematian Ibu
Melahirkan, Cakupan imunisasi, Cakupan pertolongan
persalinanoleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan,
5 Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
24/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
6 Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi, PDRB
7 Permukiman % Rumah Sehat, % Rumah Tidak Layak Huni, % Rumah
yang memiliki jamban keluarga, Rumah tangga
pengguna listrik
8 Kemiskinan % kemiskinan, sebaran kemiskinan
9 Infrastruktur
Dasar
Rasio Jaringan Irigasi, Proporsi panjang jaringan jalan
dalam kondisi baik, Drainase dalam kondisi baik
10 Lingkungan % Lahan Kritis, Cakupan pemenuhan air bersih, Tempat
Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
11 Gender % partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa,
Partisipasi perempuan di lembaga
kemasyarakatan desa, Rasio KDRT
11 Kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
12 Keamanan dan
Ketertiban
Jumlah kasus perkelahian, Jumlah Kasus Pencurian,
Jumlah kasus Perjudian, Jumlah Kasus Pemakaian miras
dan Narkoba
13 Sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
g. Sumber data
1.
Profil Desa
2. Data Kemiskinan BPS
3. Buku Administrasi Desa
4. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa
h. Analisa Data
Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta
menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca
1. Analisis Kondisi Umum Desa
Analisis kondisi umum desa bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan
gambaran umum kondisi desa yang diperlukan untuk menunjang perencanaan
pembangunan desa.
2. Teknik Analisis Kondisi Umum Desa
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
25/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Menyatakan suatu fakta dan permasalahan dari suatu aspek yang dianalisis dapat
dilakukan dengan cara:
a. Perbandingan antar waktu;
Tabel 6
Contoh Tabel Perrbandingan Antar Waktu
URAIAN 2008 2009 2010 2011
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan
Angka Kematian Bayi ( IMR )
Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )
Cakupan Imunisasi
Balita Gisi Buruk
b. Perbandingan dengan standar yang berlaku (Kabupaten, Propinsi,
Nasional);
Tabel 7
Contoh Tabel Perbandingan Antara Desa dengan Kabupaten
Uraian Desa Kabupaten Keterangan
% Penolong Balita Tenaga
Kesehatan
Angka Kematian Bayi ( IMR )
Angka Kematian Ibu
Melahirkan ( MMR )
Cakupan Imunisasi
Balita Gizi Buruk
Dll
c. Perbandingan dengan desa lainnya.
Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta
dan permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar,
dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
26/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
2. PENGALIAN GAGASAN MASYARAKAT
Pengkajian keadaan Desa melalui penggalian gagasan dilakukan untuk menemukenali
potensi sumber daya Desa, pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang
dihadapi Desa dan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
masyarakat Desa sebagai sumber informasi. Pengalian gagasan dilakukan dalam forum
musyawarah dusun dan lokakarya desa
2.1. MUSYAWARAH DUSUN
a. Pengertiaan
1.
Musyawarah dusun adalah wadah bersama antar pelaku
pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan
memilih delegasi dusun di tingkat dusun.
2. Delegasi dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati untuk mewakili
semua unsur yang ada ditingkat dusun
b. Tujuan
1. Menggali masalah dan penyebabnya terutama yang berkaitan dengan
hak-hak dasar masyarakat yang ada di tingkat dusun berdasar profil
desa.
2. Menggali potensi yang ada di tingkat dusun berdasar profil desa.
3.
Memilih delegasi dusun
c. Keluaran
1. Tersusunya daftar masalah, penyebab dan potensi ditingkat dusun
2.
Terpilihnya 3-5 orang sebagai delegasi dusun yang salah satunya
unsur perempuan dan warga miskin untuk mengikuti Lokakarya Desa
dan Musrenbang Desa.
3. Dokumen Proses, meliputi : Undangan, Daftar yang akan diundang,
Daftar Hadir, Notulen, Berita Acara, Foto Kegiatan, Sketsa Dusun,
Syarat Delegasi :
1.
Orang yang dinilai menguasai masalah dan potensi ditingkat dusun
2. Orang yang mampu mengawal hasil-hasil musdus
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
27/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan, Format 1, Format 2, dan
Format 3
d. Metode
1. Curah Pendapat
2. Wawancara
3. (Simulasi)
4. Diskusi Kelompok
e. Alat Kajian Yang Digunakan
1. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Dusun
2.
Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim3.
Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram
Kelembagaan
f. Pemandu
Pemandu kegiatan musdus adalah Pokja RPJM Desa
g. Peserta
1. Perwakilan Wilayah RT /RW minimal 30 % dari jumlah KK:
Unsur warga miskin
Unsur perempuan
Unsur anak
Unsur masyarakat berkebutuhan khusus
2.
Perkilan Perorangan
Tokoh masyarakat
Tokoh Agama
3. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat dusun
Catatan :
1. Khusus untuk kelompok anak disiapkan forum tersendiri.
2. Dapat menggunakan alat kajian yang lain sesuai kebutuhan.
Catatan :
Pokja dapat berbagi tugas dalam memfasilitasi musdus sesuai kondisi wilayah
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
28/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
4. Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa (Pengurus RT/RW,
Karangtaruna, PKK, dll)
5. Anggota BPD dari perwakilan dusun tersebut
6. Pemerintah Desa
h. Persiapan Musdus
1. Menyiapkan tempat yang memadai
2.
Menyiapkan alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano,
metaplan, isolatip dll)
3. Indentifikasi Calon peserta musdus
4. Menyebar undangan
5. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
6. Menyiapkan Peta dasar, profil dan data potensi desa
7. Menyiapkan Pertanyaan Kunci
8.
Menyiapkan Format masalah dan potensi
9. Menyiapkan Peta Dusun
i. Pelaksanaan Musdus
1. Kadus sebagai penyelenggara kegiatan Musdus
2. Pengisian daftar hadir peserta musdus.
3. Sambutan Penyelenggara Musdus ( Kadus )
4. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta
keluaran musyawarah dusun.
5. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi penggalian masalah,
penyebab dan potensi dusun dengan menggunakan tiga alat kajian
(Sketsa Desa, Kalender Musim dan Diagram Kelembagaan).
TUGAS DELEGASI DUSUN
1. Membantu Pokja Perencanaan menyusun daftar masalah, penyebab dan
potensi dusun berdasarkan hasil kajian yang disepakati.
2. Mengikuti lokakarya desa dan musrenbang RPJM Desa.
3. Menyampaikan hasil lokakarya dan musrenbang RPJM Desa kepada
warga dusun.
4. Menyampaikan masalah dan potensi yang belum tergali dalam musdus
pada lokakarya desa.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
29/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
6. Pokja Perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil
musayawah dusun.
7. Forum memilih dan menetapkan delegasi dusun.
j. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Sketsa Desa
1. Pengertian
Sketsa desa adalah gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan
dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya.
Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah alat untuk menggali masalah,penyebab
dan potensi yang ada di tingkat dusun.
Hasilnya berupa masalah, Penyebab dan Potensi di Bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.
2. Tujuan
Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya yang ada di dusun.
Menggali/menjaring masalah,penyebab dan potensi pada Bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.
Menggali/menjaring potensi yang ada di tingkat dusun
Menyamakan presepsi dan menyepakati masalah, penyebab dan potensi
yang ada di tingkat dusun.
Catatan :
Peserta Musdus dari Anak usia maksimal 18 th.
Dapat dilakukan musdus khusus anak, perempuan dan warga miskinatau kelompok sektoral lainnya.
Perlu delegasi dari kelompok sektoral ( Kelompok tani, Kelompok
pedagang dll )
Contoh Sumber daya :
1.
sumber daya alam ( sawah, lahan, hutan, bebatuan dll )
2.
sumber daya buatan/infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi,
bangunan/gedung dll )
3.
sumber daya manusia(ketrampilan, tingkat pendidikan, dll )
4.
sumber daya social (nilai-nilai budaya/adat istiadat yang ada di dusun,
keuangan )
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
30/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
3. Teknik Penggunaan Sketsa Desa
a. Persiapan
Tempat yang memadai
Alat yang akan digunakan (Spidol warna warni, Plano, metaplan,dll)
Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
Peta dasar, profil dan data potensi desa
Pertanyaan Kunci
Format masalah dan potensi
Peta dusun
b. Langkah-langkah membuat sketsa desa
Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas
wilayah Desa/Dusun.
Ajaklah untuk membuat batas Desa/Dusun pada media yang tersedia.
Menyepakati simbol/legenda dan ditulis/digambar pada pojok kiri
bawah sketsa desa.
Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam
sketsa yang telah dibuat
Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat
Ajaklah peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperluka
Masalah adalah : antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang
seharusnya diharapkan
Penyebab adalah : faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi timbulnya
masalah
Potensi adalah : Sumber daya yang dimiliki oleh warga atau desa.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
31/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
c. Mewawancarai Sketsa Desa
Pemandu menjelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Desa.
Galilah pengertian tentang masalah, kebutuhan, keinginan,potensi,
penyebab masalah, kemiskinan, hak-hak dasar, hak-hak anak, keadilan
gender.
Ajaklah peserta mewawancarai sketsa desa dengan cara mencermati
dan menganalisa sketsa desa untuk mencari/menemukan masalah,penyebab dan potensi.
Ketika menemukan masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimana
kapasitas masalahnya (berapa banyak, berapa panjang, berapa luas,
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
32/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
kegawatan, kemendesakan, dsb) kemudian rumuskan pernyataan
masalahnya dan catat dalam Format 1 kolom masalah.
Setelah ditemukan masalah, kemudian ajaklah peserta untuk
mencari/merumuskan akar penyebab masalah tersebut dan catat dalam
Format pada kolom penyebab masalah.
Ajaklah peserta untuk menggali potensi, adakah potensi (SDA, Sosial,
Fiskal, Lembaga) yang ada pada mereka dan lingkungannya yang dapat
digunakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya. Bila ada catat
potensi yang disepakati dalam format pada kolom potensi.
Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai
Menggali Ketimpangan Gender Dengan Sketsa Desa
Empat fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat
1.
Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan
perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.
2.
Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut.
Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?
3.
Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap
pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut
4.
Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan perempuan? Keuntunganmana yang akan bertambah, atau mana yang akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan
menguntungkan untuk perempuan?
Dalam mengunakan skesa desa setidaknya dapat di petakan akses dan control laki laki dan perempuan
terhadap sumber daya yang ada. Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah
pernyataan masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.
Menggali Permasalahan Kemiskinan Dengan Sketsa Desa
Kemiskinan adalah suatu situasi/kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang
tidak terpenuhi hak hak dasarnya sehingga tidak dapat menyelenggarakan hidupnya sampai suatutaraf hidup yang dianggap bermartabat dan manusiawi
Apabila hak-hak dasar belum terpenuhi (artinya kemiskinan masih terjadi), Hak-hak dasar yang harus
s
i,
Sehingga dalam melakukan penggalian masalah dan potensi dengan sketsa desa masalah yang
berkaitan dengan pemenuhan hak dasar harus menjadi prioritas untuk di temukan dirumuskan
penyebabnya dan diidentifikasikan potensi yang ada untuk menyelesaikannya.
Agar lebih mudah sebaiknya disiapkan terlebih dahulu list pertanyaan yang berkaitan dengan
pemenuhan hak hak dasar
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
33/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Contoh Format 1
Masalah Penyebab dan potensi
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 masyarakat kesulitan mengakses listrik
(masih nyalur) sebanyak 48 KK
1.
Belum ada jaringan 1.
Lahan
2.
Pemdes
3.
Masyarakat
3 Ada 5 KK RTM di Rt 02/1 yang rumahnya
tidak layak huni
Pendapatan rendah,
kepedulian pemerintah
kurang
LKD, Dinas terkait,
tanah dan rumah
4 Ada 20 KK RTM di Rt 02/1 belum punya
jamban keluarga
Kebiasaan buang air di sungai Rumah, LKD, PKK dan
dinas terkait
K. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Kalender Musim
1. Latar Belakang
Dalam suatu pendataan tidak selalu suatu alat kajian dapat mengindentifikasi semua
jenis data yang dibutuhkan. Setiap alat kajian yang digunakan mempunyai
karakteristik yang tersendiri. Alat kajian kalender musim lebih banyak dapat
menghimpun data yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang
berkaitan dengan musim.
2. Pengertian
Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan
masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut
pemenuhan hak dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
3. Tujuan
Tujuan pengkajian keadaan desa melalui kelender musim adalah sebagai berikut :
a. Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar
dan kesejahteraan masyarakat.
Contoh masalah tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Kekurangan pangan.
-
Kekurangan air bersih.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
34/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
- Banyak penyakit (infeksi saluran napas, diare, dan lain-lain).
- Rawan banjir.
- Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan hidup pokok.
- Kesempatan kerja kurang, dan seterusnya.
b. Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat, yaitu masa-
masa tertentu dimana masyarakat menghadapi banyak masalah.
4. Informasi Yang Dapat Dihimpun Dari Kalender Musim
Sesuai dengan tujuan pengkajian keadaan desa dengan kalender musim maka
informasi yang dapat dihimpun meliputi hal-hal berikut :
a.
Masalah-masalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pangan,
perumahan, sandang dan pendidikan.
b. Masa kritis pada musim tertentu, misalnya musim barat, timur, kemarau, hujan,
pancaroba dan paceklik.
5. Langkah-langkah Pembuatan Kalender Musim
a. Jelaskan pada peserta musyawarah perencanaan tentang :
1. Tujuan pengkajian dengan kalender musim;
2. Cara pembuatan kalender musim; dan
3. Cara penggalian masalah, penyebab dan potensi dengan kalender musim.
b. Ajaklah peserta musyawarah perencanaan membuat kalender musim di kertas
plano.1.
Ajaklah peserta menyepakati musim apa saja yang selalu terjadi di desanya
(musim kemarau, musim hujan, musim pancaroba dan/atau musim yang
dikenal oleh masyarakat).
2. Ajaklah peserta untuk menentukan simbol untuk menilai sering dan
tidaknya terjadi kejadian
c. Ajak peserta untuk membuat format kalender musim dengan simbol yang
disepakati.
d. Ajaklah peserta untuk menyepakati musim yang ada di desa tersebut
dimulai dari bulan saat dilaksanakannya musdus.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
35/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
contoh
format kalender musim.
Masalah/
Keadaan/
Kegiatan
Hujan Pancaroba Kemarau
Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e. Ajaklah peserta untuk menggali masalah yang berkaitan dengan hak dasar.
Kemudian tuliskan di kolom 1
f. Ajaklah peserta untuk menentukan kapan masalah itu terjadi. Kemudian
berilah tanda pada kolom yang menunjukkan kapan masalah terjadi
(kolom 2-13) dengan simbol. Semakin kritis/gawat/banyak maka semakin
banyak jumlah simbolnya.
g. Lakukan hal demikian tersebut sampai semua kegiatan, masalah dan
keadaan tergali.
Contoh
Format kajian kalender musim
Hujan Pancaroba Kemarau
Sep Okt Nov Des Jan Peb Mrt Apr Mei Jun Jul Agst
X XX XXX XX X
X XX XXX X
X XX XXX
Keterangan :
1.
Penentuan simbol-simbol (tanda-tanda) digunakan untuk memudahkan musyawarah
perencanaan mengenali musim dan menentukan masa-masa kritis.
2.
Simbol-simbol/tanda-tanda tersebut ditentukan oleh peserta musyawarah
perencanaan sesui kesepakatan. Simbol-simbol dapat menggunakan ranting kayu,
batu kerikil, biji-bijian dan lain-lain asal mudah dipahami.
3.
Penentuan masa-masa kritis dinilai dengan tanda yang diberikan dalam waktu-waktu
terjadinya masalah. Semakin banyak jumlah tanda mencerminkan semakin kritis,
parah, gawat, atau seringnya masalah tersebut.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
36/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
CONTOH
FORMAT HASIL PEMETAAN KALENDER MUSIM
NO MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 PADA MUSIM HUJAN DI SEMUA RT
DUSUN 1 MENGALAMI BANJIR
TIDAK ADA SALURAN
PEMBUANGAN AIR
TENAGA, LKD
2 DI MUSIM BANJIR DI SEMUA RT
DUSUN MENGALAMI WABAH
PENYAKIT
LINGKUNGAN KUMUH LKD, POSYANDU,
BIDAN DESA
3 PADA MUSIM PENGHUJAN TERJADI
PENINGKATAN PENDERITA DEMAM
BERDARAH
BANYAK GENANGAN AIR UNTUK
TEMPAT BERKEMBANG BIAKNYA
NYAMUK DEMAM BERDARAH
KADER KESEHATAN DESA
BIDAN DESA
POLINDES
PUSKESMAS
4 PADA MUSIM KEMARAU UNTUK
TANAM PALAWIJA KESULITAN AIR
SUMBER AIR TANAH MENURUN KELOMPOK TANI, UPT
PERTANIAN
5 PADA WAKTU MUSIM PACEKLIK 19
KK DI RW III KEKURANGAN
PANGAN
TIDAK MEMILIKI STOK PANGAN
GAGAL PANEN
KELOMPOK TANI,
LUMBUNG
Kiat Menggali masalah dan potensi dari Kalender Musim
a.
Tempelkan pada dinding gambar kalender musim yang telah terisi secara lengkap.
b.
Tanyakan kepada peserta musyawarah perencanaan tersebut masalah-masalah yang terjadi
pada masa kritis.
1)
Tanyakan tentang banjir pada bulan Desember?
o Mengapa kebanjiran?
o Apa akibat banjir pada bulan Desember?
o Di mana lokasinya?
2)
Tanyakan tentang kesehatan
o
Gangguan kesehatan apa yang terjadi pada bulan Maret, Juli dan Desember
................. ?
o Siapa saja yang terkena penyakit?
o Di mana lokasinya?
3)
Tanyakan tentang kesulitan pangan
o Kesulitan pangan apa yang terjadi di bulan Juli, ...........dsb?
o Siapa saja yang terkena?
o Di mana lokasinya?
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
37/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
6. Saran Dalam Pembuatan Kalender Musim
a. Dalam penentuan musim, bahaslah musim apa saja yang dikenal sesuai dengan
keadaan desa tersebut.
b. Pemberian “nilai” harus luwes
Tentukan nilai terendah dan tertinggi, misalnya nilai 1 rendah dan nilai 5 tinggi.
Bandingkan musim yang lainnya dengan masalah/kegiatan/keadaan.
Pemberian nilai sebaiknya dengan alat peraga seperti biji-bijian atau potongan
karton kecil (2 cm x 2 cm) agar mudah untuk mengubahnya.
Kalender musim yang digunakan dalam buku panduan ini bersifat umum. Apabila
ingin mendalami bidang tertentu, misalnya pertanian atau ketenagakerjaan maka
dapat dibuat kalender musim yang spesifik. Sebagai contoh kalender musim yang
digunakan untuk melihat masa-masa petani sibuk dan masa-masa agak senggang.
Dengan demikian, dapat diketahui saat yang tepat bagi petani untuk melakukan
kegiatan-kegiatan tertentu.
L. Penggalian Masalah, Penyebab dan Potensi dengan Diagram Kelembagaan
1. Latar Belakang
Diagram Kelembagaan atau Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat
untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di
desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk
mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tak langsungterhadap permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya,
kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat. Lembaga yang
dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa
sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya
yang kegiatannya berhubungan dengan penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja
atau pengairan saja.2. Pengertian
Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada di desa serta
peran dan pola hubungan dengan masyarakat. Diagram kelembagaan adalah alat
untuk mengkaji masalah dan potensi berkait dengan kelembagaan.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
38/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
3. Tujuan
a. Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di dusun.
b. Untuk mengetahui besar kecilnya peranan/manfaat lembaga-lembaga yang ada
bagi masyarakat.
c. Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan
masyarakat.
d.
Untuk mengetahui masalah dan potensi pada lembaga-lembaga yang ada.
4. Tahapan Penggunaan Teknik Diagaram Kelembagaan
a. Persiapan
1.
Persiapkan Tempat yang memadai
2. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila warna-
warni, gunting dan isolatif)
3. Siapkan papan peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar/plano)
4. Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan
5. Siapkan potongan kertas manila berwarna berbentuk bulat berbagai ukuran
(sesuai jumlah lembaga yang ada)
6. Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan
7. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )
b. Langkah-Langkah Membuat Diagaram Kelembagaan
1. Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah mereka
2. Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia (kertas
plano)
3. Ajaklah peserta mendiskusikan peran lembaga terhadap kehidupan
masyarakat dari yang perannya paling besar sampai yang paling kecil.
4. Selanjutnya mintalah peserta untuk menuliskan nama lembaga yang
pengaruhnya paling besar pada lingkaran yang paling besar demikian
Keterangan :
Lembaga Formal adalah Lembaga yang mempunyai Badan Hukum, Contoh : Pemerintah
Desa, BPD, LKMD, PKK, NU, Muhammadiyah, kelompok tani, dll.
Lembaga Non Formal adalah yang tidak mempunyai Badan Hukum. Contoh : Kelompok
arisan, Paguyuban tukang becak, kelompok yasinan, dll.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
39/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil pada
lingkaran yang paling kecil.
5. Siapkan papan Peraga (bisa di dinding atau di kertas manila lebar)
6. Ajaklah peserta membuat batas wilayah dusun pada papan peraga
7. Mintalah peserta untuk membuat lingkaran ditengah-tengah peta dusun
dan tuliskan kata “masyarakat” ditengah lingkaran tersebut
8. Selanjutnya ajaklah peserta mendiskusikan bagaimana hubungan lembaga-
lembaga tersebut dengan masyarakat, lembaga yang hubungannya paling
dekat atau komunikasinya paling baik ditempatkan paling dekat dengan
lingkaran yang bertuliskan “masyarakat” dan lembaga yang kurang dekat
dengan masyarakat ditempatkan agak jauh, demikian seterusnya sampai
semua lingkaran terpampang semua
CONTOH GAMBAR :
KTT
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
40/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
c. Menggali Masalah dan Potensi
1. Setelah diagram kelembagaan selesai dibuat, konfirmasikan kembali
dengan peserta musdus.
2. Ajaklah peserta untuk mewawancarai/menggali permasalahan dan potensi
lembaga-lembaga tersebut satu persatu diawali dari lingkaran yang
terdekat dengan masyarakat. Masalah dan potensi yang digali berkaitan
dengan :
a. Struktur organisasi
b. Kapasitas SDM
c. Aturan mainnya
d. Manajemen organisasi
e. Legalitas organisasi
3. Catatlah semua masalah dan potensi yang tergali dalam Format yang telah
disediakan
Menggali Permasalah Ketimpangan Gender Dengan Diagram Kelembagaa
1.
Dengan Diagram kelembagaan setidaknya dapat di petakan control antara laki laki dan
perempuan pada kelembagaan yang ada.
2.
Ketika menggali masalah, penyebab dan potensi pada struktur organisasi, tanyakanlah
pada peserta musdus komposisi pengurus antara laki laki dan perempuan pada setiap
lembaga yang ada.
3. Diskusikalah control laki laki dan perempuan dalam setiap kelembagaan yang ada.
4.
Jika sudah menemukan ketimpangan, kemudian rumuskanlah dalam sebuah pernyataan
masalah, kemudian diskusikan penyebabnya dan potensi yang ada.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
41/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Contoh
Format Hasil Kajian Diagram Kelembagaan
NoNama
LembagaMasalah Penyebab Masalah Potensi
1 2 3 4 5
1 PEMDES Pemdes dalam pelayanan kepada
masyarakat belum memuaskan
Kapasitas perangkat rendah,
personil kurang
Kantor, Lembaga,
SDM
2.1. LOKAKARYA DESA
1. Pengertian
Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa
untuk membahas hasil musyawah dusun di tingkat Desa.
2. Tujuan
a.
Pengelompokkan Masalah, Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.
b.
Menyusun Legenda, Sejarah Pembangunan Desa dan Mengambil Pelajaran
dari Sejarah Desa.
c. Menyusun Visi dan Misi Desa
d. Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa
e. Membuat Prioritas masalah
f.
Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
g. Menyusun Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
h. Menyusun Matrik Kegiatan RPJM Desa
3. Methode
a. Ceramah
b. Curah pendapat
c. Diskusi
d. Tanya jawab
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
42/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
4. Peserta
a. Delegasi dusun terdiri dari:
b. unsur Warga miskin ,
c. Unsur perempuan,
d. unsur anak / pemerhati anak
e. pengurus lembaga di tingkat dusun
f.
Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
g. Unsur Difabel (masyarakat berkebutuhan khusus)
h. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa
i. Anggota BPD
j. Pemerintah Desa.
5. Narasumber
a. Unsur kecamatan
b.
UPTD/UPTB
c. Pendamping program yang ada di wilayah tersebut
d. DPRD dari Daerah Pemilihan
6. Pemandu
Pokja RPJM Desa
7. Keluaran
a.
Pengelompokkan Masalah,Penyebab dan Potensi Hasil Musyawarah Dusun.
b. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa
c. Visi dan Misi Desa
d. Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Sasaran
e. Prioritas masalah
f. Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
g.
Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
h. Matrik Kegiatan RPJM Desa
i. Dokumen proses lokakarya desa (undangan, daftar hadir, notulen, daftar
peserta yang diundang, foto kegiatan, berita acara dll)
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
43/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
8. Tahapan Lokakarya Desa
a. Persiapan
1. Pokja perencanaan Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda
Lokakarya Desa.
2. Pokja perencanaan desa melakukan verifikasi hasil- hasil Musdus (tanpa
merubah substansi).
3. Pokja perencanaan desa menyiapkan peralatan serta format-format yang
dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara serta format-
format F4, F5, F6 dan F 7).
4. Distribusi undangan dan materi.
b. Pelaksanaan
1. Pengisian daftar hadir peserta.
2. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran
Lokakarya Desa.
3. Paparan dari narasumber
4. Pokja perencanaan Desa memfasilitasi Lokakarya Desa
5.
Pokja perencanaan Desa mendokumentasikan proses dan hasil Lokakarya Desac. Lokakarya Pengelompokan Masalah
1. Pengertian Pengelompokan Masalah
Pengelompokan masalah adalah suatu kegiatan untuk
menghimpun/mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan
mengelompokan masalah dalam bidang dan urusan.
2. Tujuan Pengelompokan Masalah
a.
Memperoleh data masalah dan potensi yang akurat dari hasil tiga alatkajian di tingkat dusun.
b. Menggabungkan dan mengelompokkan masalah dari hasil kajian di
tingkat dusun kedalam bidang dan urusan (Bidang penyelenggaraan
Catatan :
Delegasi dusun membawa dokumen hasil musdus
Delegasi dusun dapat memferivikasi data di tingkat lokdus
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
44/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat).
3. Tahaapan Pengelompokan Masalah
a. Persiapan
1. Pokja mempersiapkan draf pengelompokan masalah
2. Persiapkan Tempat yang memadai
3. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, isolatif )
4.
Siapkan Format Pengelompokan Masalah
5. Siapkan data dari hasil kajian ditingkat dusun ( tiga alat kajian)
6. Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )
b. Langkah-langkah Pengelompokan Masalah
1. Buatlah katagorisasi/pengelompokan masalah, penyebab dan
potensi yang sama dari hasil penjaringan masalah di tingkat dusun
berdasarkan 4 bidang (Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan masyarakat).
2. Gabungkanlah masalah, penyebab dan potensi yang sama dan
terjadi dilokasi yang sama menjadi satu rumusan masalah.
3. Jika langkah 2 telah selesai, kelompokkanlah masalah, penyebab
dan potensi kedalam urusan (pendidikan, kesehatan, pertanian,
perdagangan, peternakan, pemerintahan, pekerjaan umum, Sumber
daya air, dll).
4. Kelompokanlah urusan yang ada kedalam bidang-bidang (Bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
masyarakat) tuliskan dalam kolom 2 format 4.
5. Periksalah kembali penyebab hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat
kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 3 sampai diyakini
bahwa data yang dikelompokan itu benar.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
45/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
6.
Periksalah kembali potensi hasil kajian di tingkat dusun (tiga alat
kajian) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 4 sampai diyakini
bahwa data yang dikelompokan itu benar.
7. Apabila pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
dilaksanakan didapati ada masalah yang belum tergali disaat
musdus dapat diusulkan dan ditampung dalam pengelompokan
masalah.
Contoh Format Pengelompokan Masalah
Bidang Penyenggaraan Pemerintahan
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 2 3 4
Contoh Format Pengelompokan Masalah
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 2 3 4
Contoh Format Pengelompokan Masalah
Bidang Pembinaan Masyarakat
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 2 3 4
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
46/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Contoh Format Pengelompokan Masalah
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI
1 2 3 4
d. Lokarya Menyusun Sejarah Pembangunan Desa
1. Dasar Pemikiran :
Perencanaan selalu berisi tentang harapan di masa yang akan datang. Demikian
pula perencanaan desa dalam bentuk RPJMDes akan berisi indikasi program
selama 6 (enam) tahun. Indikasi atau harapan tersebut dibangun melalui
proyeksi. Proyeksi diperoleh dari kecenderungan-kecenderungan yang ada
selama ini pada beberapa tahun terakhir.
2. Persiapan Menyusun Sejarah Desa
a. Persiapkan Tempat yang memadai
b. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, dan solatif)
c. Siapkan format sejarah pembangunan desa
d.
Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
3. Langkah Menyusun Sejarah Pembangunan Desa
a. Bagilah peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan tahun kelahiran
Misal Tahun kelahiran peserta yang paling tua adalah tahun 1948 dan yang
termuda lahir pada tahun 1978.
1. Kelompok 1 ------------kelahiran tahun 1948 s/d 1958
2. Kelompok 2 ------------kelahiran tahun 1959 s/d 1969
3.
Kelompok 3 ------------kelahiran tahun 1970 s/d 1978
b. Masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kejadian-kejadian penting
(kejadian yang baik dan kejadian yang buruk).
Misal :
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
47/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
1.
Kelompok 1 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun
1960 s/d tahun 1975.
2. Kelompok 2 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1976
s/d tahun 1990.
3. Kelompok 3 mendiskusikan kejadian-kejadian penting dari tahun 1990
s/d tahun 2007.
Hasil diskusi dituliskan pada format sejarah desa.
Format Kajian Sejarah Desa
NO TAHUN KEJADIAN BAIK KEJADIAN BURUK
4. Mengambil Pelajaran Dari Sejarah PembangunanDesa
a. Cermati kejadian kejadian buruk yang berulang terjadi.
b. Diskusikanlah dengan warga, mengapa hal tersebut terjadi?
c. Diskusikan antisipasi yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak
berulang kembali.
d. Cermati kejadian baik/keberhasilan yang berulang terjadi.
e. Diskusikanlah dengan warga, Mengapa hal tersebut terjadi?
f. Diskusikan apa yang harus dilakukan agar keberhasilan bisa dipertahankan
dimasa yang akan datang.
5. Pelajaran dari sejarah Desa
a. Hal-hal yang menyebabkan kegagalan
1. …………………………………………….………
2. ……......................................................
b. Hal yang harus dihindari
1. …………………………………………….………
2. ……......................................................
c. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan
1. …………………………………………….………
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
48/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
2. ……......................................................
d. Hal yang harus dipertahankan/ditingkatkan
1. …………………………………………….………………
2. ……................................... ..................
e. Lokakarya Menyusun Legenda Desa
1. Dasar Pemikiran
Warga desa perlu mengetahui Rekam jejak perjalanan desanya diawali dari sejarah
kelahiran Desa, tokoh yang telah berjasa, para pendiri, situs, petilasan, pusaka, hal
yang dianggap tabu, petuah leluhur, naskah kuno, permainan tradisonal yang
mendidik, peristiwa peristiwa penting, suka dan dukanya dalam membangun desa,
kejayaan dan keunggulan kepribadian baik dari para tokoh leluhur yang perlu
dilestarikan dan diingat menjadi pelajaran bagi anak cucu.
2. Persiapan
Identifikasi beberapa tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki pengetahuan
sejarah/legenda desa.
a. Lakukanlah wawancara dengan tokoh, sesepuh dan seseorang yang memiliki
pengetahuan sejarah/legenda desa.
b. Tulislah narasi draf legenda desa berdasarkan hasil wawancara.
c. Lakukanlah lokakarya penulisan legenda Desa
3. Teknik Wawancara Dalam Menyusun Legenda Desa
a. Meminta kesediaan tokoh, sesepuh dan sesorang untuk menjadi narasumber.
b. Pokja melakukan wawancara dengan mendatangi ke rumahnya.
c. Persiapkan waktu dan tempat yang memadai.
d. Siapkan alat yang akan digunakan (tape recorder, bolpoint, buku, dll)
e. Siapkan pointer pertanyaan
f.
Siapkan format pertanyaan-pertanyaan kunci
g. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat)
4. Langkah Menyusun Legenda Desa
a. Pemandu membuka acara, menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan
adalah untuk menyusun legenda desa.
b. Paparan Narasi Draf Legenda Desa oleh Pokja
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
49/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
c. Mintalah masukan dari narasumber dan peserta lokakarya, baik menambahkan
maupun mengkritisinya.
d. Catat dan rekam semua masukan dan perbaikan draf naskah legenda Desa.
e. Buatlah finalisasi draf narasi tentang legenda Desa oleh Pokja
f. Lokarya Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa
1. Pengertian
Arah kebijakan pembangunan desa adalah arah kebijakan pembangunan desa
dalam rangka mencapai visi dan misi brdasar permasalahan mendasar dan potensi
yang dimilikin desa dengan memperhatikan prioritas.
2. Langkah-Langkah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
a. Buatlah Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
Contoh
Format Penyusunan Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
No Misi Arah Kebijakan Pembangunan Desa
b. Ajaklah peserta mencermati inti dari pernyataan visi dan misi kepala desa
terpilih
c. Tuliskanlah Misi Desa pada Format Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan
Desa
d. Ajaklah peserta menyusun arah kebijakan pembangunan desa dari setiap Misi
Kepala Desa terpilih , dengan memperhatikan masalah, penyebab dan potensi
yang ada ( dalam format pengelompokan masalah )
e. Tuliskanlah Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pada Format yang tersedia.
Contoh
Misi yang disepakati
a. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa.
b. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.
c. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
50/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
Contoh
Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan
No Misi Arah Kebijakan Pemnbangunan Desa
1 Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Desa yang
baik.
1 Melaksanakan reformasi perangkat desa dengan
mengembangkan profesionalisme melalui,
penguatan kapasitas penataan struktur yang
proporsional serta penerapan hadih dan sanksi
berbasis kinerja
2 Meningkatkan dan mengembangkan kualitas
pelayanan publik
3 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa
yang transparan, akuntabel dan profesional;
2 Meningkatkan Pelayanan
terhadap Pemenuhan
Hak hak dasar Rakyat.
1 Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia
dini
2 Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu dan
anak;
3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan
social perseorangan, keluarga, dan kelompok
masyarakat;
g. Lokakarya Penentuan Peringkat Masalah
1. Pengertian
Menentukan Peringkat Masalah adalah suatu kegiatan mengkaji berat ringannya
masalah yang sedang dihadapi dengan methode dan teknik tertentu.
2. Tujuan
a. Untuk mengetahui bobot masing-masing masalah.
b.
Menentukan urutan masalah secara tepat berdasar bobot (prioritas) masalah
yang harus segera diselesaikan.
b. Tahapan membuat prioritas masalah
a. Sampaikan terlebih dahulu mengapa harus membuat prioritas masalah.
b. Sepakati terlebih dahulu kriteria dan bobot untuk masing-masing bidang.
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
51/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
c.
Sepakati terlebih dahulu apapun hasil kesepakatan tentang prioritas masalah
adalah kesepakatan bersama.
d. Lakukanlah skoring secara partisipatif pada masing-masing bidang.
c. Melakukan Skoring
a. Siapkan Format skoring masalah
b. Salinlah semua kegiatan pada kolom 2 format 4 kedalam kolom 2 format 5
c.
Ajaklah peserta musyawarah melakukan skoring masalah dengan menyepakati
kriteria terlebih dahulu
d. Tuliskan skor yang disepakati pada kolom yang tersedia
e. Lakukanlah hal demikian sehingga semua masalah diberi skor dengan kriteria yang
telah disepakati
f. Jika semua masalah telah diberi skor, ajaklah peserta musyawarah untuk
menjumlah skor pada setiap masalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 6 format 5
g.
Jika ada jumlah yang sama, ulanglah kembali pensekoran pada masalah yang
mempuyai jumlah skor sama
h. Buatlah ranking berdasar besar kecilnya jumlah skor dan tuliskan pada kolom 7
format 5
FORMAT PRIORITAS MASALAH
BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAH DESAH
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIANJumlah Skor Ranking Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
FORMAT PRIORITAS MASALAH
BIDANG PELAKSANAN PEMBANGUNAN
NO MASALAH
KRITERIA PENILAIAN
Jumlah Skor Ranking Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
52/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
FORMAT PRIORITAS MASALAHBIDANG PEMBINAA MASYARAKAT
NO MASALAHKRITERIA PENILAIAN
Jumlah Skor Ranking Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
FORMAT PRIORITAS MASALAH
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NO MASALAHKRITERIA PENILAIAN
Jumlah Skor Ranking Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
i. Lokakarya Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
1. Pengertian
Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah adalah serangkaian kegiatan
kajian dan analisis masalah, penyebab dan potensi untuk menentukan alternatif
tindakan pemecahan masalah.
2. Tujuan
a. Merumuskan berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk
memecahkan masalah dan penyebabnya.
b. Menentukan tindakan yang layak dari berbagai alternatif tindakan pemecahan
masalah.
3. Persiapan Menentukan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah
a.
Persiapkan tempat yang memadai.
b. Siapkan alat yang akan digunakan (Spidol, Plano, Kertas manila, dan isolatif).
c. Menyiapkan Format Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah (Format 6).
d. Membagi tugas (Fasilitator dan Pencatat).
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
53/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
4. Langkah-Langkah
a. Isilah kolom masalah (kolom 2 format 6) dengan cara menuliskan kembali
masalah sesuai bidang/sektor dan prioritas peringkat masalah yang telah
dihasilkan pada kolom 7 Format 5.
b. Isilah kolom 3 Format 6 dengan cara menuliskan kembali penyebab masalah
sesuai yang telah dihasilkan pada kolom 3 Format 4.
c. Isilah kolom 4 Format 6 dengan cara menuliskan kembali potensi yang telah
dihasilkan pada kolom 4 Format 4.
d. Pilihlah tindakan yang layak dari alternatif tindakan sesuai rumusan yang telah
dihasilkan, tuliskan pada kolom 6 Format 6.
e. Rumuskan alternatif tindakan untuk mengatasi masalah dan penyebabnya
f. dengan mengoptimalkan potensi yang ada, tuliskan pada kolom 5 Format 6.
Tip Menyusun Alternatif Tindakan Yang Pro rakyat Miskin
Dalam memnyusun alternatif tindakan yang pro rakyat miskin harus dengan jelas
menggambarkan ketepatan sasaran dan dampak kegiatan benar benar warga miskin
Tip Menyusun Akternatif Tindakan Prespektif Gender
1.
Dalam Merumuskan alternatif tindakan hendaknya memperhatikan data
ketimpangan gender yang di hasilkan ketika musdus.
2.
Tindakan yang layak harus menyelasaikan ketimpangan gender .
3.
Tindakan yang layak harus menggunakan data pilah gender
Contoh :
1. Pelatihan produksi bagi 170 ( 80 Laki laki, 90 Perempuan ) pengrajin cobek
2. Beasiswa bagi 16 anak SD ( 10 Perempuan dan 6 Laki laki )
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
54/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH
BIDANG PENYENGARAAN PEMERINTAHAN
FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH
BIDANG PEMBINAAN MASYARAT
FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF RENCANA TINDAK PEMECAHAN MASALAH
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF
TINDAKAN
TINDAKAN YANG
LAYAK
1 2 3 4 5 6
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF
TINDAKAN
TINDAKAN YANG LAYAK
1 2 3 4 5 6
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF
TINDAKAN
TINDAKAN YANG LAYAK
1 2 3 4 5 6
NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF
TINDAKAN
TINDAKAN YANG LAYAK
1 2 3 4 5 6
8/20/2019 Panduan RPJMDes UU No 6 ( Rev 3).pdf
55/125
Mustika Aji 081 391 016 316 [email protected]
j. Menyusun Arah Kebijakan Keuanga
1. Pengertian
Arah Kebijakan Keuangan Desa adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi
kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan
efisien.
2. Ruang Lingkup Arah Kebijakan Keuangan Desa
a.
Arah Kebijakan Pendapatan Desa
1.
Proyeksi pendapatan desa
2. Kebijakan pengelolaan