Panduan PSDA 2016 Tugas 1

1

Analisis Strategi dan Sumber Pembiayaan Pembangunan PLTMH Ciesek - 2014

Tugas III Mata Kuliah Pembiayaan Pembangunan

Analisis Strategi dan Sumber Pembiayaan

Pembangunan PLTMH Ciesek

Anggota Kelompok:

DWI AGUSTINA | 3611100011

ATIKA SEPTYANINGTYAS | 3611100026

SASHIRA AISYANDINI | 3611100043

BAGIAR ADLA SATRIA | 3611100057

ADILA MAHFIRO | 3611100072

RENY CAHYANI | 3611100077

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2014

2


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga listrik merupakan hal penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di

Indonesia. Secara umum peningkatan kebutuhan tenaga listrik mempunyai keterkaitan erat

dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Seiring

dengan pertambahan penduduk, maka permintaan terhadap kebutuhan energi juga meningkat,

sementara cadangan energi yang dimiliki semakin terbatas dan menipis baik dalam hal

kuantitas maupun kualitasnya.Krisis energi listrik di Indonesia terjadi karena pasokan listrik

yang tersedia dengan jumlah pemakaian listrik dan permintaan pemasangan baru oleh

pelanggan tidak seimbang. Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik selama periode sebelum

krisis 1994 – 1997 mengalami pertumbuhan tinggi antara 11% - 14.5%, sedangkan pada waktu

krisis hanya tumbuh sebesar 14.7%. Setelah kiris ekonomi di tahun 1998, pertumbuhan

kebutuhan tenaga listrik mulai tumbuh kembali sekitar 3% - 11%.

Indonesia tercatat sebagai negara yang kaya akan sumber energi mikrohidro, yaitu

pembangkit energi yang memanfaatkan tenaga air dalam skala yang tidak begitu besar. Selama

ini, PLN menjalankan sistem pembangkit listrik tersentralisasi (terpusat dan berskala besar)

yang ternyata belum optimal dalam hal transmisi dan distribusi listrik. Berdasarkan potensi

tersebut, menyebabkan pemerintah dalam hal ini berencana membuat PLTMH yang diharapkan

mampu membantu pengentasan krisis energi listrik yang terjadi saat ini. Tidak hanya itu,

potensi tenaga air dan gradien sungai yang dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik

tenaga air tersebar hampir tersebar di seluruh bagian hulu sungai-sungai di Indonesia dan

diperkirakan dapat digunakan untuk memproduksi listrik sampai mencapai 75.000 MW dengan

pemanfaatannya baru sekitar 2,5% dari potensi yang ada.

Menurut Andrianto (2009), saat ini PLN tengah membangun beberapa pembangkit

listrik berbahan bakar non minyak hasil dari penerbitan obligasi yang direncanakan kelar pada

tahun 2015. Namun demikian, dari total tambahan pasokan listrik baru tersebut tetap masih di

bawah perkiraan konsumsi sebesar 190,25 miliarkilowatt pada tahun 2015 tersebut. Proyek-

proyek PLTMH merupakan salah satu alternatif paling cocok dalam meningkatkan pasokan

listrik. Dalam skema ini, peran sektor privat diberikan ruang untuk membuka peran investasi

dalam pasar listrik Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangunan PLTMH dalam hal ini

membutuhkan biaya yang tidak cukup sedikit. Berdasarkan hal itu, maka perlunya peranan

analisis finansial dan ekonomi dalam hal pengelolaan PLTMH.

Adanya potensi yang besar tersebut menyebabkan pemerintah membuat program DME

khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). PLTMH diharapkan mampu

3


membantu pengentasan krisis energi listrik yang terjadi saat ini. Kabupaten Bogor telah

menjadi sasaran lokasi pelaksanaan DME khususnya yang berbasis mikrohidro yang dimulai

sejak tahun 2005. PLTMH tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Sukajaya,

Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Leuwiliang. Salah satu daerah yang telah

memanfaatkan mikrohidro yaitu Kampung Paseban, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa

Barat.Nama PLTMH yang terdapat di Kampung Paseban dinamakan dengan PLTMH Ciesek

dikarenakan karena sumber airnya berasal dari sungai Ciesek. Melalui latar belakang di atas,

perlunya mengetahui potensi-potensi yang ada dalam pengembangan PLTMH Ciesek terutama

potensi investasi dalam aspek pembiayaan pembangunan infrastruktur PLTMH Ciesek.

1.2 Sasaran Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka sasaran penulisan ini

antara lain adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan terkait PLTMH Ciesek.

2. Melakukan analisis proses pembiayaan yang dilakukan investor dalam pembangunan

PLTMH Ciesek.

3. Menjelaskan sumber-sumber pembiayaan yang menjadi alternatif pembiayaan PLTMH

Ciesek.

4. Menjelaskan strategi-strategi pembiayaan dalam mengimplementasikan PLTMH Ciesek.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini antara lain, yaitu:

a. Merumuskan persoalan pembiayaan pembangunan pada kasus PLTMH Ciesek.

b. Melakukan analisis pembiayaan pada PLTMH Ciesek

c. Mengidentifikasi alternatif sumber-sumber pembiayaan yang relevan dengan

dengan kasus PLTMH Ciesek

d. Menyusun strategi pembiayaan pada kasus PLTMH Ciesek.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan yang dibahas dalam makalah ini adalah identifikasi alur

pembiayaan PLTMH Ciesek di Kampung Paseban, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, sasaran penulisan, tujuan penulisan, ruang

lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan.

4


BAB II EVALUASI SINGKAT STUDI

Berisi mengenai review terkait dengan gambaran umum PLTMH Ciesek serta proses analisis

komponen pembiayaan yang dilakukan.

BAB III EKSPLORASI INSTRUMEN PEMBIAYAAN

Berisi mengenai kajian terkait dengan struktur anggaran pembiayaan yang dilakukan dan teori

terkait dengan sumber-sumber pembiayaan konvensional dan non konvesional.

BAB IV SKEMA PENANGANAN KASUS

Berisi analisis proses pembiayaan PLTMH Ciesekserta saran dan strategi implementasi

pembiayaan pembangunan

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari Rekomendasi.

5


BAB II

EVALUASI SINGKAT STUDI

2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ciesek

Mikrohidro saat ini mulai dikembangkan sebagai sumber energi baru untuk pembangkit

listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sudah mulai dikembangkan di berbagai

daerah di Indonesia, terutama di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik

dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena kondisi geografis dan kesulitan dalam

mengaksesnya. Dengan adanya PLTMH, suatu desa dapat mandiri dalam menyuplai kebutuhan

listriknya sendiri. Kabupaten Bogor telah menerapkan pembangunan PLTMH di Kecamatan

Megamendung. Salah satu desa yang ditunjuk sebagai lokasi pembangunan PLTMH yaitu Desa

Megamendung.

PLTMH di Kampung Paseban dinamakan PLTMH Ciesek karena sumber airnya berasal

dari Sungai Ciesek. Sebelum adanya PLTMH, masyarakat di Kampung Paseban masih

menggunakan kincir tradisional dan lampu tempel. Kedua sumber penerangan ini belum

mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kampung Paseban. Keberlanjutan dari PLTMH

dinilai sangat penting karena merupakan bagian menyeluruh dari sebuah proses pembangunan

perdesaan dan pembangunan nasional secara umum.

Apabila dilihat dari sisi ekonomi, PLTMH dapat memberi manfaat ganda. Pertama yaitu

penghematan pengeluaran biaya untuk energi dibandingkan penggunaan energi lain. Kedua

yaitu pendorong munculnya usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan energi yang

dihasilkan. Usaha produktif ini diperlukan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat

dalam mengelola PLTMH secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan PLTMH ini diharapkan

dapat memutar roda perekonomian di perdesaan. Hal itu dapat terwujud jika ada suatu

panduanuntuk melihat potensi dan mengembangkan usaha-usaha produktif

berbasismikrohidro.

2.2 Komponen Biaya

Komponen biaya dalam pembangunan PLTMH Ciesek ini terdiri dari biaya pengeluaran

dan biaya pemasukan. Biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan PLTMH Ciesek terdiri dari

biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan. Sedangkan biaya pemasukan diperoleh

dari iuran warga yang menggunakan listrik dari PLTMH Ciesek. Berikut adalah penjelasan

terkait komponen biaya di PLTMH Ciesek

6


2.2.1 Biaya Pengeluaran

Biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan PLTMH Ciesek terdiri dari biaya investasi

dan biaya operasional. Berikut akan dijelaskan terkait dengan biaya investasi dan baiya

operasional.

Biaya Investasi

Biaya investasi PLTMH adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun PLTMH. Biaya

investasi terdiri dari biaya pembangunan sarana PLTMH dan biaya lain-lain. Biaya

pembangunan sarana PLTMH terdiri dari biaya pekerjaan55persiapan, biaya pekerjaan sipil,

biaya pekerjaan mekanikal dan elektrikal, pekerjaan jaringan distribusi, dan biaya instalasi

rumah. Biaya lain-lain terdiri dari biaya untuk training operator dan buku manual. Berikut

adalah komponen biaya investasi PLTMH Ciesek Tahun 2011.

Tabel 2.1 Komponen Biaya Investasi PLTMH Ciesek Tahun 2011

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Pekerjaan persiapan 37.500.000

2 Pekerjaan sipil 194.410.982

3 Pekerjaan mekanilak dan elektrikal 291.500.000

4 Pekerjaan jaringan distribusi 132.675.000

5 Instalasi rumah (SRIR) 57.404.900

6 Lain-lain 12.000.000

TOTAL 725.490.882Sumber: Studi Kelayakan dan Keberlanjutan PLTMH Ciesek

Biaya pekerjaan persiapan adalah biaya yang dikeluarkan pada tahap awal rencana

pembangunan PLTMH yang terdiri dari kegiatan setting out danbouwplank dan kegiatan

mobilisasi bahan dan alat. Biaya persiapan ini mencapai Rp 37.500.000.

Biaya pekerjaan mekanikal dan elektrikal merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan

dalam pembangunan PLTMH Ciesek. Peralatan mekanikal dan elektrikal terdiri dari turbin set,

generator, panel control, ballast load, setup instalasi, aksesoris, dan transportasi pengangkutan

peralatan dari Bandung ke lokasi PLTMH Ciesek. Biaya pekerjaan mekanikal dan elektrikal

PLTMH Ciesek ini mencapai Rp 291.500.000.Biaya investasi PLTMH Ciesek secara keseluruhan

yaitu Rp 725.490.882 yang hanya dikeluarkan pada tahun ke 0.

Biaya Operasional

PLTMH Ciesek belum memiliki pengeluaran untuk biaya tidak tetap seperti penggantian

alat yang rusak. Biaya tetap dalam operasional PLTMHCiesek adalah biaya per bulan untuk

menggaji karyawan yang mengoperasikan dan merawat pembangkit listrik. Biaya tetap secara

rinci disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

7


Tabel 2.2 Biaya Operasional PLTMH Ciesek Tahun 2012

Personil Jumlah Biaya/Bulan (Rp)Total

Biaya/Bulan (Rp)Total

Biaya/Tahun (Rp)

Ketua PLTMH 1 100.000 100.000 1.200.000

Administrasi 1 100.000 100.000 1.200.000

Operator 2 250.000 500.000 6.000.000

TOTAL 700.000 8.400.000Sumber: Studi Kelayakan dan Keberlanjutan PLTMH Ciesek

2.2.2 Biaya Pemasukan

Biaya pemasukan adalah biaya yang diterima dalam pembangunan PLTMH Ciesek ini

atau biasa disebut dengan biaya manfaat. Manfaat dari PLTMH berupa manfaat langsung yang

diterima oleh PLTMH yang berasal dari iuran warga yang memakai listrik dari PLTMH.

Besarnya iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan warga. Iuran yang dibayarkan warga

menjadi penerimaan bagi PLTMH. Total penerimaan PLTMH Ciesek yaitu Rp 13.380.000 per

tahun yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Total Penerimaan PLTMH Ciesek Tahun 2012

Jenis Tarif (Rp/Bulan)

Jumlah Rumah Tangga Pengguna

Total/Bulan (Rp)

Total/Tahun (Rp)

15.000 21 315.000 3.780.000

20.000 40 800.000 9.600.000

TOTAL 1.115.000 13.380.000Sumber: Studi Kelayakan dan Keberlanjutan PLTMH Ciesek

2.3 Analisis Kriteria Investasi

Dalam melakukan estimasi kelayakan PLTMH, diasumsikan Pembangunan PLTMH

Ciesek memiliki umur ekonomis proyek selama sepuluh tahun yang didasarkan pada ketahanan

alat mikrohidro. Asumsi lain yangdigunakan adalah menggunakan tingkat suku bunga sebesar

12% yang merupakan suku bunga pinjaman. Hal ini didasarkan pada kondisi apabila

masyarakat Kampung Paseban tidak mendapat hibah dari pemerintah sehingga harus

meminjam dana untuk membangun PLTMH.

Estimasi kelayakan dilakukan dengan dua skenario, skenario I yaitu apabila biaya

investasi dimasukkan sebagai komponen pengeluaran karena modal sendiri dan skenario II

yaitu biaya investasi tidak dimasukkan sebagai komponen pengeluaran karena merupakan dana

hibah dari pemerintah. Skenario II merupakan kondisi yang sebenarnya dari PLTMH Ciesek.

2.3.1 Analisis Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NVP) merupakan manfaat bersih tambahan yang diterima proyek

selama umur proyek pada tingkat discount rate tertentu. Dengan kata lain NPVmerupakan

selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan

8

Dimana:NB = Net benefit = Benefit – CostC = Biaya investasi + Biaya operasi = Benefit yang telah didiskon = Cost yang telah didiskon i = diskon faktor n = tahun (waktu ekonomis)


kas bersih di masa yang akan datang, tingkat bunga yang relevan juga perlu ditentukan untuk

menghitung nilai sekarang. Data yang digunakan adalah keuntungan kotor atau benefit (Bt),

biaya operasional (Ct) dari pengelolaan PLTMH Purbasari dan discount rate (i) yang berlaku.

Tingkat discount rate yang digunakan adalah sebesar 12%. Sedangkan umur ekonomis proyek

adalah selama 10 tahun, atau dihitung dari tahun ke-0 hingga tahun ke-10. Analisis ini dapat

dihitung dengan menggunakan rumus

Hasil analisis NPV pada skenario I dan skenario II dengan diskon faktor sebesar 12% dapat

dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut:

NPV=∑i=1

n

NBi(1+i)−n

atau

NPV=∑i=1

n NBi(1+i)n

atau

NPV=∑i=1

n

Bi−C i=∑i=1

n

N Bi

9


Tabel 2.4 Perhitungan Analisis NPV Skenario I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PENERIMAAN

Iuran Listrik 0 13.380.000

13.380.000 13.380.000 13.380.000

13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000

BIAYA INVESTASI

Pekerjaan persiapan

37.500.000

Pekerjaan sipil 194.410.982

Pekerjaan mekanikal dan elektrikal

291.500.000

Pekerjaan jaringan distribusi

132.675.000

Instalasi rumah 57.404.900

Lain-lain 12.000.000

TOTAL 725.490.882

BIAYA OPERASIONALGaji operator 0 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

NET BENEFIT -725.490.882 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000DF(12%) 1,000 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322PV of NB -725.490.882 4.446.429 3.970.026 3.544.666 3.164.880 2.825.786 2.523.023 2.252.699 2.011.339 1.795.838 1.603.427NPV I -697.352.771BCR 0,097DF (17%) 1,000 0,855 0,730 0,624 0,533 0,456 0,389 0,333 0,284 0,243 0,208PV of NB -725.490.882 4.256.410 3.637.957 3.109.365 2.657.577 2.271.433 1.941.396 1.659.312 1.418.216 1.212.150 1.036.026NPV I -702.291.036BCR 0,081

Sumber: Studi Kelayakan dan Keberlanjutan PLTMH Ciesek

10


Tabel 2.5 Perhitungan Analisis NPV Skenario II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PENERIMAAN

Iuran Listrik 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000

13.380.000

BIAYA INVESTASIPekerjaan persiapan

Pekerjaan sipil

Pekerjaan mekanikal dan elektrikal

Pekerjaan jaringan distribusiInstalasi rumahLain-lainTOTAL

BIAYA OPERASIONALGaji operator 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

NET BENEFIT 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000 4.980.000DF(12%) 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322PV of NB 4.446.429 3.970.026 3.544.666 3.164.880 2.825.786 2.523.023 2.252.699 2.011.339 1.795.838 1.603.427NPV II 28.138.111BCR 1,036DF (17%) 0,855 0,730 0,624 0,533 0,456 0,389 0,333 0,284 0,243 0,208PV of NB 4.256.410 3.637.957 3.109.365 2.657.577 2.271.433 1.941.396 1.659.312 1.418.216 1.212.150 1.036.026NPV II 23.199.846BCR 1,030

Sumber: Studi Kelayakan dan Keberlanjutan PLTMH Ciesek

11


Dari tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai NPV dengan pemberian diskon faktor

(DF) sebesar 12% dan 17% pada skenario I hasilnya adalah < 0 atau negatif. Hal ini berarti

proyek pembangunan PLTMH Ciesek tidak feasibel untuk dilaksanakan. Dikatakan tidak feasible

karena proyek ini akan memberikan kerugian bagi pelaku pembangunannya.

Sedangkan dari tabel 2.5 dapat diketahui bahwa nilai NPV dengan pemberian Diskon

Faktor (DF) sebesar 17% >0 atau bernilai positif pada skenario II yaitu biaya investasi

ditanggung oleh biaya hibah dari pemerintah. Hal ini berarti proyek pembangunan PLTMH

Ciesek feasible untuk dilaksanakan. Dikatakan feasible karena proyek ini akan memberikan

benefit bagi pelaku pembangunannya.

2.3.2 Net Benefit Cost Ratio

Net B/C adalah perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Net

B/C ini menunjukkan gambaran berapa kali lipat manfaat (benefit) yang kita peroleh dari biaya

(cost) yang kita keluarkan. Apabila net B/C > 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan

didirikan layak untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, apabila net B/C < 1, maka proyek

atau gagasan usaha yang akan didirikan tidak layak untuk dilaksanakan. Berikut merupakan

hasil perhitungan Net B/C dari pembangunan PLTMH Ciesek. Analisis ini menggunakan rumus:

BCR I (12% )= 75.599.984,12772.952.755,44

=0,097

BCR I (17%)= 62.332 .116,54764.623 .152,47

=0,081

BCR II (12%)=801.090 .866,12764.623 .152,47

=1,036

BCR II (17%)=787.822 .998,54764.623 .152,47

=1,030

Dari tabel 2.4 dapat diketahui bahwa pada skenario I, nilai BCR pada DF 12% adalah

0,097 dan pada DF 17% adalah 0,081. Kedua nilai BCR tersebut menunjukkan nilai BCR < 1,

berarti proyek pembangunan PLTMH Ciesek pada skenario I tidak layak untuk dilakukan. Tidak

layak disini memiliki arti bahwa proyek tersebut tidak akan memberikan manfaat/keuntungan

bagi pelaku pembangunannya.

Dimana:

NB = Net benefit = Benefit – Cost

i = diskon faktor

n = tahun (waktu ekonomis)

BCR=∑i=1

n

N Bi(+)

∑i=1

n

N Bi(−)

12


Sedangkan dari tabel 2.5 pada skenario II dapat diketahui bahwa nilai BCR pada DF

12% adalah 1,036 dan pada DF 17% adalah 1,030. Kedua nilai BCR pada skenario II

menunujukkan nilai BCR > 1. Hal ini berarti proyek pembangunan PLTMH Ciesek layak untuk

dilakukan dengan manfaat langsung yang jumlahnya melebihi dari investasi yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan proyek.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan PLTMH Ciesek akan

menghasilkan keuntungan jika dilaksanakan sesuai dengan skenario II, yaitu dana investasi

diperoleh dari dana hibah pemerintah.

2.3.3 Internal Rate of ReturnInternal rate of return (IRR) atau sering juga disebut secara singkat sebagai rate of

return merupakan suatu indeks keuntungan (profitability index) yang telah dipergunakan

secara luas dalam analisis investasi proyek industri. IRR juga dapat didefinisikan sebagai suatu

interest rate yang membuat nilai sekarang dari aliran kas proyek industri menuju nol. Dengan

demikian IRR merupakan suatu interest rate yang membuat nilai NPV sama dengan nol. Berikut

adalah hasil perhitungan IRR dari pembangunan PLTMH Ciesek.

IRR ( I )=12%+ −697.352.771−697.352.771−(−702.291.036 )

X (17%−12%)=−694,5%

IRR ( II )=12%+ 28.138 .111(28.138 .111−23.199 .846 )

X (17%−12% )=40,49%

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, didapatkan angka IRR sebesar -694,5% pada

skenario I, sedangkan pada skenario II didapatkan IRR sebesar 40,49%. Menurut konsep IRR,

Jika IRR > DF maka proyek layak untuk dilaksanakan, namun jika IRR < DF maka proyek tidak

layak untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan PLTMH Ciesek

pada skenario I tidak layak karena nilai IRR < DF, sedangkan pada skenario II pembangunan

PLTMH Ciesek ini layak untuk dilanjutkan karena nilai IRR > DF (40,49% > 12%).

2.3.4 Payback Period

Payback period adalah meode perhtiungan yang berguna unuk melihat seberapa lama

investasi bisa kembali. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan dalam waktu kembalinya

sebuah investasi, maka semakin baik investasi tersebut untuk dijalankan. Kelemahan dari

metode payback period adalah tidak memperhitungkannya nilai waktu uang dan tidak

memperhitungkan aliran kas sesudah periode payback. Berikut merupakan hasil perhitungan

payback period dalam proyek PLTMH Ciesek.

IRR=i1+NPV 1

(NPV 1−NPV 2 )(i2−i1)

13


Tabel 2.6 Perhitungan PBP Pembangunan PLTMH Ciesek Skenario I

ThKe Investasi Manfaat

(Rp)DF= 12% Benefit B sebelum

PBP PBP DF= 17% Benefit B sebelum

PBP PBP

1 2 3 4 5=3X4 6=5(i+1)+5(i) 7=6-2 8 9=3X8 10=9(i+1)+9(I) 11=10-20 725.490.882 - 1,00 - - - 1,00 - - -

1 - 4.980.000 0,89 4.447.140 4.447.140 -721.043.742 0,85 4.257.900 4.257.900 -721.232.982

2 - 4.980.000 0,79 3.969.060 8.416.200 -717.074.682 0,73 3.635.400 7.893.300 -717.597.582

3 - 4.980.000 0,71 3.545.760 11.961.960 -713.528.922 0,62 3.107.520 11.000.820 -714.490.062

4 - 4.980.000 0,63 3.167.280 15.129.240 -710.361.642 0,53 2.654.340 13.655.160 -711.835.722

5 - 4.980.000 0,56 2.823.660 17.952.900 -707.537.982 0,45 2.270.880 15.926.040 -709.564.842

6 - 4.980.000 0,50 2.524.860 20.477.760 -705.013.122 0,38 1.937.220 17.863.260 -707.627.622

7 - 4.980.000 0,45 2.250.960 22.728.720 -702.762.162 0,33 1.658.340 19.521.600 -705.969.282

8 - 4.980.000 0,40 2.011.920 24.740.640 -700.750.242 0,28 1.414.320 20.935.920 -704.554.962

9 - 4.980.000 0,36 1.797.780 26.538.420 -698.952.462 0,24 1.210.140 22.146.060 -703.344.822

10 - 4.980.000 0,32 1.603.560 28.141.980 -697.348.902 0,20 1.035.840 23.181.900 -702.308.982

Tabel 2.7 Perhitungan PBP Pembangunan PLTMH Ciesek Skenario II

ThKe Investasi Manfaat (Rp) DF=

12% Benefit B sebelum PBP PBP DF=

17% Benefit B sebelum PBP PBP

1 2 3 4 5=3X4 6=5(i+1)+5(i) 7=6-2 8 9=3X8 10=9(i+1)+9(I) 11=10-20 725.490.882 725.490.882 1,00 725.490.882 725.490.882 0 1,00 725.490.882 725.490.882 0

1 - 4.980.000 0,89 4.447.140 729.748.782 4.257.900 0,85 4.257.900 729.748.782 4.257.9002 - 4.980.000 0,79 3.969.060 733.384.182 7.893.300 0,73 3.635.400 733.384.182 7.893.3003 - 4.980.000 0,71 3.545.760 736.491.702 11.000.820 0,62 3.107.520 736.491.702 11.000.8204 - 4.980.000 0,63 3.167.280 739.146.042 13.655.160 0,53 2.654.340 739.146.042 13.655.1605 - 4.980.000 0,56 2.823.660 741.416.922 15.926.040 0,45 2.270.880 741.416.922 15.926.0406 - 4.980.000 0,50 2.524.860 743.354.142 17.863.260 0,38 1.937.220 743.354.142 17.863.2607 - 4.980.000 0,45 2.250.960 745.012.482 19.521.600 0,33 1.658.340 745.012.482 19.521.6008 - 4.980.000 0,40 2.011.920 746.426.802 20.935.920 0,28 1.414.320 746.426.802 20.935.9209 - 4.980.000 0,36 1.797.780 747.636.942 22.146.060 0,24 1.210.140 747.636.942 22.146.060

10 - 4.980.000 0,32 1.603.560 748.672.782 23.181.900 0,20 1.035.840 748.672.782 23.181.900

Dari tabel 2.6 terkait dengan analisis analisis PBP diatas dapat diketahui bahwa pada

skenario I, baik pada DF 12% ataupun DF 17% didapatkan hasil bahwa mulai tahun pertama

hingga akhir tahun perencanaan (tahun ke-10) benefit yang didapatkan tidak dapat

Dimana:PBP = Pay Back PeriodT = Tahun sebelum terdapat PBPIi = Jumlah investasi telah

didiskonBicp-1 = Jumlah benefit yang

telah didiskonsebelum PBP

Bp = Jumlah benefit pada PBP

PBP=T p−1+∑i=1

n

I i−∑i=1

n

Bicp−1

B p

14


menanggulangi/menutupi besarnya investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pembangunan PLTMH Ciesek tidak layak untuk dibangun atau dilakukan pada skenario I.

Sedangkan dari tabel 2.7 diatas dapat diketahui bahwa pada skenario II pada tahun

pertama benefit yang dihasilakn sudah dapat menutupi besarnya investasi. Hal tersebut

dikarenakan pada skenario II pembangunan PLTMH Ciesek tidak membutuhkan biaya investasi

karena biaya investasi telah ditanggung oleh Pemerintah yang berasal dari dana hibah.

2.3.5 Kesimpulan Analisis InvestasiDari penjabaran analisis investasi pembangunan PLTMH Ciesek dengan menggunakan

analisis NPV, BCR, dan IRR dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proyek pembangunan PLTMH Ciesek pada skenario I, yaitu nilai investasi ditanggung

oleh pelaksana pembangunan. Dengan analisis NPV, BCR, dan IRR didapatkan hasil

sebagai berikut:

Tabel 2.8 Hasil Perhitungan Analisis Biaya Manfaat Skenario I

Discount rate 12% 17%

NPV -697.352.771 -702.291.036

BCR 0,097 0,081IRR −694,5% −694,5%

Dari tabel 2.8 diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan proyek PLTMH Ciesek

tidak akan layak dilaksanakan jika pembangunan tidak mendapat bantuan dari

pemerintah dalam hal investasi.

Proyek pembangunan PLTMH Ciesek pada skenario II, yaitu nilai investasi ditanggung

oleh Pemerintah dimana dananya berasal dari dana hibah. Dengan analisis NPV, BCR,

dan IRR didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.9 Hasil Perhitungan Analisis Biaya Manfaat Skenario II

Discount rate 12% 17%

NPV 28.138.111 23.199.846

BCR 1,036 1,030

IRR 40,49% 40,49%

Dari tabel 2.9 diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan PLTMH Ciesek layak

dilaksanakan jika biaya investasi ditanggung oleh pemerintah yang berasal dari dana

hibah.

2.4 Sumber-sumber Pembiayaan

15


Sumber-sumber yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH Ciesek di

dapatkan dari luar masyarakat pengguna karena terbatasnya kemampuan pembiayaan oleh

masyarakat. Pada PLTMH Ciesek, dana yang digunakan dalam membangun PLTMH berasal dari

dana hibah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 722.490.882. Berdasarkan hal ini maka sumber

pembiayaan pembangunan PLTMH Ciesek merupakan pembiayaan konvesional. Dalam hal ini,

masyarakat tidak perlu mengembalikan dana tersebut, sehingga biaya investasi tersebut tidak

dimasukkan ke dalam komponen pembiayaan PLTMH Ciesek.

Biaya per tahun yang dikeluarkan oleh PLTMH Ciesek hanya berupa biaya operasional

dan pemeliharaan PLTMH sebesar Rp 8.400.000 dan penerimaan per tahun yang diperoleh

PLTMH Ciesek sebasar Rp 13.380.000. Tidak semua daerah yang berpotensi dalam

mengembangkan PLTMH mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Berdasarkan hal ini,

maka penentu alternative penggunaan dana pemerintah sendiri dapat digunakan sebagai

investasi pengerjaan proyek ini.

2.5 Strategi Pembiayaan

Perhitungan NPV yang dilakukan pada skenario I dan skenario II dilakukan dengan

asumsi penerimaan dan biaya tetap sampai akhir umur proyek. Berdasarkan analisii investasi

dalam sub bab sebelumnya, didapatkan suatu hasil perhitungan yaitu:

a. Skenario I

Diperoleh NPV bernilai negatif sebesar 697.352.771, hal ini tidak layak untuk

dilakukan pembangunan.

Diperoleh nilai BCR < 1 dengan df 12% sebesar 0,097 sedangkan dengan df 17%

0,081% dimana hal ini berarti tidak layak untuk dilakukan pembangunan.

Diperoleh IRR < SOCC bernilai negatif sehingga hal ini berarti dapat dikatakan tidak

layak untuk dilakukan pembangunan

Berdasarkan hasil analisis untuk skenario I dapat diambil kesimpulan bahwa proyek

pembangunan proyek PLTMH Ciesek tidak akan layak dilaksanakan jika pembangunan

tidak mendapat bantuan dari pemerintah dalam hal investasi.

b. Skenario II

Diperoleh NPV bernilai positif sebesar 28.138.111 dengan DF 12% sedangkan df 17%

sebesar 1,030 dimana hal ini berarti pembangunan layak dilakukan

Diperoleh nilai BCR > 1 dengan nilai sebesar 1,036 df 12% dan df 17% dimana hal ini

berarti layak untuk dilakukan pembangunan.

Diperoleh IRR > SOCC bernilai positif sehingga hal ini berarti dapat dikatakan tidak

layak untuk dilakukan pembangunan

16


Berdasarkan hasil analisis untuk skenario II dapat diambil kesimpulan bahwa proyek

pembangunan proyek PLTMH Ciesek pembangunan PLTMH Ciesek layak dilaksanakan jika

biaya investasi ditanggung oleh pemerintah yang berasal dari dana hibah.

17


BAB III

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

3.1 Pembiayaan

APBN merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan

dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-

undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut

APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan

kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki

peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam

upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi

utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus

didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Tahap perencanaan dimulai dari: (1) penyusunan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional; (2) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan

indikasi kebutuhan anggaran; (3) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan

inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan

efisiensi indikasi kebutuhan dananya; (4) Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah ditetapkan; (5) K/L menyusun rencana kerja (Renja); (6) Pertemuan tiga pihak

(trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian

Keuangan; (7) Rancangan awal RKP disempurnakan; (8) RKP dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan.

Tahap penganggaran dimulai dari: (1) penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan

penetapan pagu indikatif; (2) penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L; (4)

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L); (4) penelaahan RKA-K/L sebagai

bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN; dan (5)

penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.

18


Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan instrumen yang akan menjamin

terciptanya disiplin dalam proses pengambil keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan

maupun belanja daerah Dalam proses penyusunan rencangan APBD harus mengacu pada

aturan dan pedoman yang melandasi apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah oleh karena itu dalam

proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mengikuti prosedure

administrasi yang ditetapkan. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk

menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan

sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapakan kondisi bagi

pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Gambar 3.1 proses penyusunan APBN dan APBD

3.2 Sumber-sumber Pembiayaan

Pembiayaan pembangunan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memenuhikebutuhan

dasar mayarakat, menggerakan ekonomi masyarakat sektor rill dan pembangunan infrastruktur

yang secara langsung dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Bappeda Lubuklinggau).

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan pengalokasian dana yangdigunakan untuk

pembangunan kegiatan ekonomi, sosial, fisik, dll. Pada dasarnya sumber pembiayaan

pembangunan dapat diperoleh dari sumber pembiayaan konvensional dan non-konvensional.

sumber pembiayaan konvensional berasal dari pendapatan daerah/kota (pajak, retribusi, hibah

dll), sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional berasal dari kerjasama pihak

pemerintah dengan stakeholder lain yang terkait baik swasta maupun masyarakat seperti joint

venture, konsesi, konsolidasi lahan dll. Instrument pembiayaan non-konvensional inilah yang

19


biasanya menjadi sumber pembiayaan alternatif apabila pemerintah mengalami kendala

pendanaan dalam melakukan suatu pembangunan.

Gambar … Bagan Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan

3.2.1 Sumber-sumber Pembiayaan Konvensional

Sumber pembiayaan konvensional adalah pendapatan, dari Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah. Pembiayaan dengan pendapatan tersebut merupakan upaya guna

membiayai segala pengeluaran dengan sumber pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Metode pembiayaan ini berasal dari sektor pendapatan. Metode

pembiayaan ini umumnya diperuntukan bagi pembangunan sarana dan prasarana umum

masyarakat. Sumber dana tersebut (pendapatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah) dapat berasal dari hasil pungutan pajak, retribusi, serta alokasi dana baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut merupakan macam-macam sumber

pembiayaan konvensional

Tabel 3.1 Macam-macam Sumber Pembiayaan Konvensional

PAD Dana Perimbangan Pendapatan Lain- Pajak Daerah- Retribusi Daerah- Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan : bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)

bagian laba atas penyertaan modal pada

- Dana Alokasi Umum- Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil, yang

meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak

- Pendapatan yang didapat dari dana hibah

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota

- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

20


perusahaan milik pemerintah (BUMN)

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

Pada studi kasus pembangunan PLTMH Ciesek 100% dibiayai oleh pemerintaah daerah.

Dana yang digunakan dalam membangun PLTMH berasal dari dana hibah Provinsi Jawa

Barat. Sehingga dapat dikatakan pembangunan PLTMH Ciesek menggunakan Hal tersebut

dikarenakan PLTMH Ciesek merupakan salah satu dari prasarana umum.Dengan adanya

pembiayaan ini dapat melakukan pembangunan PLTMH Ciesek untuk kesejahteraan

masyarakat sekitar.

3.2.2 Sumber-sumber Pembiayaan Non Konvensional

Sumber pembiayaan non konvensional adalah sumber pembiayaan pembangunan

daerah yang berasal dari mekanisme bukan anggaran pemerintah. Modal pembiayaan ini

berasal dari 2 sumber yaitu : pemerintah, swasta (profit) dan masyarakat (kepentingan umum).

Berikut merupakan strategi Pembiayaan Non-Konvensional :

Kemitraan pemerintah – swasta

Kewajiban Paksa

Peningkatan invenstasi swasta murni

Peningkatan pembiayaan dari masyarakat

21


BAB IV

ANALISIS PENANGANAN KASUS

4.1 Analisis Sensivitas

Dari analisis manfaat dan biaya dari pembangunan PLTMH Ciesek didapatkan

perhitungan nilai NPV yang negatif, hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan proyek

ini tidak layak karena tidak ada keuntungan dari investasi karena biaya berasal dari modal

sendiri. Nilai NPV merepresentasikan keuntungan di masa yang akan datang dari hasil investasi.

Keberlanjutan PLTMH Ciesek ditentukan dari aspek ekonomi yaitu mengenai pembiayaannya.

Pembangunan PLTMH dan sistem penyaluran listriknya membutuhkan biaya yang relatif besar.

Maka pembangunan PLTMH Ciesek sangat bergantung pada dana hibah dari pemerintah agar

mampu menutupi biaya investasi.

Selain pembiayaan pembangunan PLTMH Ciesek, ada pembiayaan pengelolaan yang

masih dapat tertutupi dari iuran masyarakat. Oleh karena PLTMH Ciesek masih tergolong baru

sehingga belum ada biaya perbaikan. Akan tetapi perlu adanya antisipasi dalam menghadapi

kenaikan biaya pengelolaan. Oleh karena itu dilakukan analisis sensivitas untuk melihat apa

yang akan terjadi terhadap hasil analisis proyek jika ada suatu perubahan dalam dasar-dasar

perhitungan manfaat dan biaya.Analisis sensivitas yang dilakukan adalah perubahan terhadap

biaya yaitu biaya operasional dan biaya pemeliharaan, juga perubahan terhadap manfaat.

Analisis sensivitas pada studi kelayakan ini dilakukan terhadap skenario II dengan diasumsikan

terjadi perubahan biaya operasional dan pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar 25%.

Berikut merupakan tabel hasil perhitungan analisis sensivitas terhadap biaya dan

manfaat setelah dinaikkan sebesar 25%.

22


Tabel 4.1Hasil Perhitungan Analisis Biaya Setelah Kenaikan

Komponen BiayaTahun ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PENERIMAAN

Iuran listrik 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000

TOTAL PENERIMAAN 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000 13.380.000

BIAYA

Biaya operasional dan pemeliharaan

Gaji operator 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

Biaya pemliharaan 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

TOTAL BIAYA 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

NET BENEFIT 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000 2.880.000

DF 12% 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322

PV of NB 2.571.429 2.295.918 2.049.927 1.830.292 1.634.189 1.459.098 1.302.766 1.163.184 1.038.557 927.283

NPV2 16.272.642

23


Tabel 4.2Hasil Perhitungan Analisis Manfaat Setelah Kenaikan

Komponen BiayaTahun ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PENERIMAAN

Iuran listrik 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000

TOTAL PENERIMAAN 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000

BIAYA

1. Biaya investasi awal

a. Pekerjaan persiapan

b. Pekerjaan sipil c. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal

d. Pekerjaan jaringan distribusi

e. Instalasi rumah

f. Lain-lain

TOTAL BIAYA INVESTASI

2. Biaya operasional dan pemeliharaan

a. Gaji operator 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000

b. Biaya pemeliharaan 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

TOTAL BIAYA 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000

NET BENEFIT 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000

DF 12% 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322

PV of NB 15.000.000 13.392.857 11.957.908 10.676.704 9.532.771 8.511.403 7.599.467 6.785.238 6.058.248 5.409.150

NPV2 94.923.747

24


Hasil perhitunganmenunjukkan NPV2berubah menjadi Rp 16.272.642yang

menunjukkan bahwa peningkatan biaya sebesar 25% masih tetap menguntungkan atau layak

untuk dilaksanakan.Perubahan terhadap manfaat yang dilakukan adalah dengan meningkatkan

jumlah konsumen listrik pada konsumen kategori II yang menggunakan daya listrik sebesar 105

watt. Peningkatan ini berdasarkan adanya sisa kapasitas listrik dari PLTMH Ciesek sebesar6055

watt. Konsumen listrik pada kategori II diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 58 orang

sehingga totalnya menjadi 98 rumah tangga. Hasil perhitungan menunjukkanNPVsebesar Rp

94.923.747.

Keberlanjutan PLTMH Ciesek sangat bergantung pada pembiayaan daripemerintah

karena biaya investasi yang digunakan untuk membangun PLTMH terlalu mahal. Masyarakat

Kampung Paseban dapat secara mandiri membangun PLTMH jika biaya yang

dikeluarkandisesuaikan dengan kemampuan merekayaitu mencari peralatan mikrohidro yang

lebih murah.

4.2 Analisis Sumber Pembiayaan oleh Stakeholder

Dalam laporan studi kelayakan pembangunan PLTMH Ciesek di Kampung Paseban

Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, sumber pembiayaan yang digunakan merupakan

sumber pembiayaan konvensional yang berasal dari dana hibah Provinsi Jawa Barat. Selain

menggunakan sumber pembiayaan tersebut pembangunan PLTMH Ciesek juga dibantu oleh

biaya tetap pelanggan Kampung Paseban. Dalam pembangunan PLTMH Ciesek membutuhkan

biaya yang tidak sedikit, untuk menutupi biaya pembangunan proyek ini sektor pemerintah dan

sektor swasta dapat lebih dimaksimalkan dalam rangka mengurangi beban pembiayaan

pemerintah.

4.2.1. Pemerintah

Dalam rincian sumber pembiayaan pembangunan PLTMH Ciesek seluruh biaya investasi

dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Untuk menutupi seluruh biaya investasi

dengan hanya mengandalkan dana hibah dari pemerintah daerah dirasa kurang efektif.

Selain dari dana hibah pemerintah daerah, sumber pembiayaan konvensional lainnya

yang dapat digunakan adalah dana non pajak seperti retribusi daerah, dan juga alokasi

dana pajak seperti pajak daerah, dan lain-lain.

4.2.2. Swasta

Sektor swasta merupakan salah satu sektor potensial dalam mengembangkan sumber

daya non konvensional. Sumber pembiayaan non konvensional ini dapat diperoleh dari

sumber-sumber pembiayaan dari kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan

masyarakat. Dalam pembangunan proyek PLTMH Ciesek sumber pembiayaan utama

25


hanya diperoleh dari dana hibah pemerintah daerah, dan seharusnya dapat didukung

dengan sumber-sumber lain yang berasal dari sektor swasta.

Sektor pembiayaan swasta pertama yang dapat dimaksimalkan adalah dengan

meningkatkan pembiayaan dari masyarakat. Pembangunan PLTMH Ciesek merupakan

pembangunan untuk kepentingan semua warga Kampung Paseban oleh karena itu

pembiayaan dari masyarakat seharusnya dapat dimaksimalkan. Selain itu juga dapat

dilakukan kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan bentuk kemitraan (public

private partnership). Dengan kerjasama ini, beban pembiayaan pembangunan PLTMH

Ciesek dapat dibagi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta yang tertarik.

Keuntungan dari pelibatan swasta ini diharapkan tidak hanya akan dirasakan pada

sektor pembiayaannya saja, namun juga pada penerapan teknologi dari masing-masing

investor, seperti desain teknis mekanis pembangunan bendungan, panstock, dan turbin.

4.3 Strategi Implementasi Pembiayaan Pembangunan PLTMH Ciesek

Strategi pengimplementasian pembiayaan pembangunan PLTMH Ciesek merupakan

output dari analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu meliputi analisis sensivitas dan

analisis sumber pembiayaan pembangunan. Strategi ini nantinya dapat berguna sebagai solusi

dalam mengatasi permasalahan yang ada. Perumusan strategi implementasi pembiayaan

pembangunan PLTMH Ciesek dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1Kerangka Penentuan Strategi PLTMH Ciesek

Dari kerangka di atas maka dapat dirumuskan strategi-strategi dalam rangka mengatasi

permasalahan-permasalahan terkait dengan pembiayaan PLTMH Ciesek. Berikut dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

PLTMH CIESEK

Analisis Sensivitas(Net Benefit,

PV of NB, NPV)

Analisis Sumber Pembiayaan

(Pemerintah, Swasta, Masyarakat )

Identifikasi Permasalahan STRATEGI

Potensi yang mungkin dikembangkan

26


Tabel 4.3Strategi Pembiayaan PLTMH Ciesek

No Permasalahan Strategi Penjelasan1. Sumber pembiayaan

pembangunan PLTMH sepenuhnya dari dana hibah pemerintah daerah.

- Peningkatan pembiayaan bagi masyarakat pelanggan tetap PLTMH Kampung Paseban.

- Menjalin kemitraan antara stakeholder pemerintah dan swasta (public private partnership).

Strategi ini dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam membiayai proyek pembangunan PLTMH dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan yang lain.

2. PLTMH merupakan pembangkit listrik yang tergolong baru dan pengoptimalannya belum maksimal sehingga minat investasi kecil.

Mengadakan sosialisasi proyek kepada investor untuk meningkatkan minat investasi.

Strategi ini bertujuan dalam mendukung kemitraan antara stakeholder pemerintah dan swasta (public private partnership).

3. Pembiayaan pengelolaan PLTMH Ciesek hanya mengandalkan iuran dari masyarakat sehingga tarif listrik menjadi tinggi.

Membuka peluang investasi pada pengadaan teknologi penunjang PLTMH.

Strategi ini akan memperbesar peluang investor untuk berpartisipasi. Makin tinggi teknologi yang diterapkan maka daya tarik bagi investor akan semakin tinggi.

27


BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan makalah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu antara lain:

1. Terdapat dua skenario pembiayaan yang dapat dilakukan dalam pembangun PLTMH

Ciesek ini, yaitu SKENARIO I:apabila biaya investasi dimasukkan sebagai komponen

pengeluaran karena modal sendiri; dan SKENARIO II: biaya investasi tidak dimasukkan

sebagai komponen pengeluaran karena merupakan dana hibah dari pemerintah.

2. Pembangunan PLTHM saat ini sudah dilakukan melalui SKENARIO II dengan hasil analisis

sebagai berikut: NPV bernilai positif sebesar 28.138.111 dengan DF 12% sedangkan DF

17% sebesar 1,030; nilai BCR >1 dengan nilai sebesar 1,036 DF 12% dan DF 17%; IRR >

SOCC bernilai positif. Dalah hal ini pembangunan PLTHM Ciesek sudah dapat dikatakan

layakjika biaya investasi ditanggung oleh pemerintah yang berasal dari dana hibah.

3. Sumber pembiayaan pembangunan PLTMH Ciesek dapat dilakukan melalui dana hibah

pemerintah dan kolaborasi antara pemerintah-swasta-masyarakat.

4. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan terdapat empat strategi untuk mengatasinya,

yaitu: (1) Peningkatan pembiayaan bagi masyarakat pelanggan tetap PLTMH Kampung

Paseban; (2) Menjalin kemitraan antara stakeholder pemerintah dan swasta (public

private partnership);(3) Mengadakan sosialisasi proyek kepada investor untuk

meningkatkan minat investasi; serta (4) Membuka peluang investasi pada pengadaan

teknologi penunjang PLTMH.

5.2 Rekomendasi

Dari beberapa simpulan di atas dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembangunan PLTMH Ciesek sudah dapat dikatakan layak karena pembiayaan dilakukan

dengan bantuan dana hibah pemerintah, sehingga hanya perlu dilakukan pengelolaan

yang terencana dengan baik oleh masyarakat.

2. Pengembangan PLTMH dapat dilakukan pada daerah lain, melihat potensi sungai yang

cukup besar di Indonesia. Pembangunan tersebut lebih baik dilakukan melalui

pembiayaan oleh pihak Pemerintah-Swasta-Masyarakat.

Panduan PSDA 2016 Tugas 1

Documents