Pancasila sbg Identitas bangsa

PENDIDIKAN PANCASILA

Untuk Melengkapi Salah Satu PersyaratanMata Kuliah Pendidikan PancasilaDosen : DR. H. Tato. Setiawan MM.Semester / TA : 1 / 2014 / 2015

Disusun Oleh :

KELOMPOK 1

PROGRAM STUDI MANAJEMENFAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI (UNJANI)CIMAHI - 2014Disusun oleh :

Maya Latifah Damayanti (5112141001)Resda Fitriyanti (5112141002)Alfiana Yuliana (5112141003)Yani Pebriana (5112141004)Wina Herawati (5112141005)Dina Widhiani (5112141006)Isyana Dewi Sana (5112141024)Yayang Suminar (5112141025)Nitami (5112141026)Ramdhan Pirmansyah (5112141024)Sandi Permatasari (5112141028)

Daftar Kehadiran Anggota Kelompok

No Nama NIM12-Sep-

1419-Sep-

1426-Sep-

14Paraf

1 Maya Latifah Damayanti

5112141001        

2 Resda Fitriyanti511214100

2        

3 Alfiana Yuliana511214100

3        

4 Yani Pebriana511214100

4        

5 Wina Herawati511214100

5        

6 Dina Widhiani511214100

6        

7 Isyana Dewi Sana511214102

4        

8 Yayang Suminar511214102

5        

9 Nitami511214102

6        

10 Ramdhan Pirmansyah511214102

4        

11 Sandi Permatasari511214102

8        

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena

atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah

ini. Salawat dan Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang

merupakan tauladan bagi kaum muslimin di muka bumi ini.

Walaupun berbagai macam tantangan yang dihadapi, tapi semua

itu telah memberikan pengalaman yang berharga untuk dijadikan

pelajaran di masa yang akan datang.

Tugas Makalah  ini yang disusun untuk melengkapi salah

satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Penulis sudah

berusaha menyusun makalah ini sebaik mungkin, akan tetapi

penulis menyadari kesalahan  dan  kealfaan, makalah  ini masih

jauh dari kesempurnaan. Namun berkat arahan, bimbingan, dan

bantuan dari berbagai pihak sehingga makalah ini dapat

diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan arahan dan bimbingan.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya, dan bagi pembaca umumnya. Kritik dan saran pembaca

yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan

tugas ini.

4

Cimahi, 10 November 2014

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

5

1.1 Latar Belakang

Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji

ketahanannya dalam era reformasi sekarang. Merekahnya matahari

bulan Juni 1945, 67 tahun yang lalu disambut dengan lahirnya

sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa

Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila. Sebagai dasar negara,

tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang

merupakan karunia terbesar dari Tuhan YME dan ternyata

merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-

masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan

kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan

berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan

manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah

diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik

Indonesia.

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh

perumus Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr

Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila

itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh

politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara

intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa

yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.

Kedua, Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang

dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa

Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai

keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang

ketiga, karena sila-sila dari Pancasila itu terdiri dari

nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan

6

pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang

bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya

Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak

oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan ber-agama.

Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia

berprikemanusiaan dan berusaha untuk berbudi luhur.

Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia yang cinta

akan kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena bangsa

Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin

bahwa Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan

keyakinan serta agamanya.

Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar

falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh

warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga

dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para

pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang

untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan

muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara

Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam

penulisan ini kami memperoleh hasil yang diinginkan, maka

kami sebagai penyusun mengemukakan beberapa rumusan masalah.

Rumusan masalah itu adalah:

7

1. Jelaskan mengapa Pancasila disebut sebagai identitas

bangsa? Lalu bagaimana pandangan anda kaitannya pancasila

dengan keberadaan globalisasi?

2. Dalam kehidupan bernegara kita mengenal istilah ideologi

a. Jelaskan pengertian ideologi!

b. Bedakan antara ideologi pancasila dengan ideologi

komunis!

3. Jelaskan yang dimaksud dengan ideologi liberal dan

ideologi politik?

4. Jelaskan perbedaan antara negara persatuan dengan negara

kebangsaan? Berikan contoh masing masing?

5. Sebagai mahasiswa wajib mempertahankan negara dari

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dalam suasana

perang mauapun dalam suasana tidak perang. Coba anda

jelaskan masing masing dan berikan contoh? Danbagaimana

sikap anda sebagai mahasiswa ?

8

BAB II GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN

Secara umum, makalah ini membahas tentang tujuan

pendidikan pancasila. Mempelajari Pancasila sebagai dasar

negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan

pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kewajiban moral

seluruh warga negara Indonesia. Pancasila yang benar dan sah

(otentik) adalah yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu ditegaskan melalui Instruksi

Presiden RI No.12 Tahun 1968, tanggal 13 April 1968. Penegasan

tersebut diperlukan untuk menghindari tata urutan atau rumusan

sistematik yang berbeda, yang dapat menimbulkan kerancuan

pendapat dalam memberikan isi Pancasila yang benar dan

sesungguhnya.

Dalam rangka mempelajari Pancasila, dua pendekatan yang

semestinya dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh

dan menyeluruh mengenai Pancasila. Pendekatan tersebut adalah

pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.

Pendekatan yuridis-konstitusional diperlukan guna

meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber

dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh

bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan

Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian,

penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita

secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memahami aneka

fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan pada nilai

historis dan yuridis-konstitusional Pancasila: sebagai dasar

negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan9

pandangan hidup bangsa Indonesia. Telaah tersebut dilakukan

dengan pertimbangan bahwa selain merupakan philosphische

grondslaag (Bld), dasar filsafat negara Republik Indonesia,

Pancasila pun merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa

atau pandangan hidup bangsa (Ing: way of life; Jer:

weltanschauung). Maka tinjauan historis dan filosofis juga

dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mengarah pada hakikat

nilai-nilai budaya bangsa yang dikandung Pancasila sebagai

suatu sistem filsafat. Pancasila adalah keniscayaan sejarah

yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Kendati demikian, tinjauan filosofis tidak hendak

mengabaikan sumbangan budi-nurani terhadap aspek-aspek

religius dalam Pancasila (Lapasila, 1986:13-14): Dengan

tercantumnya Ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama

dalam Pancasila, Pancasila sebenarnya telah membentuk dirinya

sendiri sebagai suatu ruang lingkup filsafat dan religi.

Karena hanya sistem filsafat dan religi yang mempunyai ruang

lingkup pembahasan tentang Ketuhanan yang mahaesa.

Dengan demikian secara inheren Pancasila mengandung watak

filosofis dan aspek-aspek religius, sehingga pendekatan

filosofis dan religius adalah konsekuensi dari essensia

Pancasila sendiri yang mengandung unsur filsafat dan aspek

religius. Karenanya, cara pembahasan yang terbatas pada bidang

ilmiah semata-mata belum relevan dengan Pancasila.

10

BAB III PEMBAHASAN

11

3.1 Pancasila sebagai Identitas Bangsa dan Kaitan Pancasila dengan Keberadaan Globalisasi

3.1.1 Pancasila sebagai Identitas Bangsa

A. Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan

identitas kebangsaan. Secara etimologis, identitas nasional

berasal dari kata “identitas” dan ”nasional”. Kata identitas

berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian

harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada

seseorang, kelompok atau . sesuatu sehingga membedakan dengan

yang lain.

Kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan. Kata

identitas berasal dari bahasa Inggris identiti yang memiliki

pengerian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang

melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan

yang lain. Jadi, pegertian Identitas Nasional adalah

pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat

pancasila dan juga sebagai Ideologi Negara sehingga mempunyai

kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan

bernegara termasuk disini adalah tatanan hukum yang berlaku

di Indonesia, dalam arti lain juga sebagai Dasar Negara yang

merupakan norma peraturan yang harus dijnjung tinggi oleh

semua warga Negara tanpa kecuali “rule of law”, yang mengatur

mengenai hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi serta hak

asasi manusia yang berkembang semakin dinamis di Indonesia.

atau juga Istilah Identitas Nasional adalah suatu ciri yang

dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan

bangsa tersebut dengan bangsa lain.

12

Identitas Nasional Indonesia :

1. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa

Indonesia

2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih

3. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya

4. Lambang Negara yaitu Pancasila

5. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

6. Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila

7. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945

8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat

9. Konsepsi Wawasan Nusantara

10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai

Kebudayaan Nasional 

B. Unsur-unsur pembentuk identitas Nasional

Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu:

a) Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang

bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama

coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di

Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau

kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.

b) Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat

yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang

di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik,

Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada

masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi

negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman

Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

13

c) Kebudayaan: adalah pengetahuan manusia sebagai

makhluk social yang isinya adalah perangkat-

perangkat atau model-model pengetahuan yang secara

kolektif digunakan oleh pendukung- pendukungnya untuk

menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan

digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk bertindak

(dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan)

sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

d) Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasonal

yang lain. Bahasa dipahami sebagai system perlambang

yang secara arbiter dientuk atas unsure-unsur ucapan

manusia dan yang digunakan sebgai sarana berinteraksi

antar manusia.

C. Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat

dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut :

1) Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan

falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara

2) Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata

perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara,

Bendera Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

3) Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan

(Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa,

budaya, dan agama, serta kepercayaan.

D. Pengertian Pancasila sebagai identitas Nasional

14

Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai kepribadian

bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara

keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan

berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat

dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang

yang tercipta. Bila menghubungkan kebudayaan sebagai

karakteristik bangsa dengan Pancasila sebagai kepribadian

bangsa, tentunya kedua hal ini merupakan suatu kesatuan

layaknya keseluruhan sila dalam Pancasila yang mampu

menggambarkan karakteristik yang membedakan Indonesia dengan

negara lain.Naskah Pancasila .

Identitas Nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang

tidak pernah ada padanan sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh

suku-suku tersebut. Istilah Identitas Nasional secara

terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa

yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa

lain. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat

kuat terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut

Berger dalam The Capitalist Revolution, eraglobalisasi dewasa

ini, ideology kapitalisme yang akan menguasai dunia.

Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi

sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian

besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga

nasib, social, politik dan kebudayaan.

Perubahan global ini menurut Fakuyama membawa perubahan

suatu ideologi, yaitu dari ideologi partikular kearah ideology

universal dan dalam kondisi seperti ini kapitalismelah yang

15

akan menguasainya. Dalam kondisi seperti ini, negara nasional

akan dikuasai oleh negara.

3.1.2 Kaitan Pancasila dengan keberadaan globalisasiA. Fenomena globalisasi

Globalisasi adalah fenomena dimana batasan-batasan antar

negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan

di segala aspek kehidupan,khususnya di bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi.Dengan terjadinya perkembangan berbagai aspek

kehidupan khususnya di bidang iptek maka manusia dapat pergi

dan berpindah ke berbagai negara dengan lebih mudah serta

mendapatkan berbagai informasi yang ada dan yang terjadi di

dunia.

Namun fenomena globalisasi ini tidak selalu memberi

dampak positif,berbagai perubahan yang terjadi akibat dari

globalisasi sudah sangat terasa,baik itu di bidang

politik,ekonomi,sosial,budaya,dan teknologi informasi.

Berbagai dampak negatif terjadi dikarenakan manusia kurang

bisa memfilter dampak dari globalisasi sehingga lebih banyak

mengambil hal-hal negatif dari pada hal-hal positif yang

sebenarnya bisa lebih banyak kita dapatkan dari fenomena

globalisasi ini.

B. Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi Globalisasi

16

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah

ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi

sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan

bernegara,berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi

pancasila juga tidak mampu untuk menggantikankan pancasila

sebagai ideologi bangsa Indonesia,pancasila terus

dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar

negara,itu membuktikan bahwa pancasila merupakan ideologi yang

sejati untuk bangsa Indonesia.

Oleh karena itu tantangan di era globalisasi yang bisa

mengancam eksistensi kepribadian bangsa,dan kini mau tak

mau,suka tak suka ,bangsa Indonesia berada di pusaran arus

globalisasi dunia.Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara

Indonesia tak mesti kehilangan jatidiri,kendati hidup

ditengah-tengah pergaulan dunia.Rakyat yang tumbuh di atas

kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan

kemajuan,tetapi kemajuan tersebut akan membuat rakyat tersebut

menjadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka kehilangan

jatidiri yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-

nilai luhur pancasila.

Dalam arus globalisasi saat ini dimana tidak ada lagi

batasan-batasan yang jelas antar setiap bangsa

Indonesia,rakyat dan bangsa Indonesia harus membuka diri.

Dahulu, sesuai dengan tangan terbuka menerima masuknya

pengaruh budaya hindu,islam,serta masuknya kaum barat yang

akhirnya melahirkan kolonialisme. Pengalaman pahit berupa

kolonialisme tentu sangat tidak menyenangkan untuk kembali

terulang. Patut diingat bahwa pada zaman modern sekarang ini

17

wajah kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dalam bentuk

fisik, tetapi dalam wujud lain seperti penguasaan politik dan

ekonomi. Meski tidak berwujud fisik, tetapi penguasaan politik

dan ekonomi nasional oleh pihak asing akan berdampak sama

seperti penjajahan pada masa lalu, bahkan akan terasa lebih

menyakitkan.

Dalam pergaulan dunia yang kian global, bangsa yang

menutup diri rapat-rapat dari dunia luar bisa dipastikan akan

tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa

lain. Bahkan, negara sosialis seperti Uni Soviet—yang terkenal

anti dunia luar—tidak bisa bertahan dan terpaksa membuka diri.

Maka, kini konsep pembangunan modern harus membuat bangsa dan

rakyat Indonesia membuka diri. Dalam upaya untuk meletakan

dasar-dasar masyarakat modern, bangsa Indonesia bukan hanya

menyerap masuknya modal, teknologi, ilmu pengetahuan, dan

ketrampilan, tetapi juga terbawa masuk nilai-nilai sosial

politik yang berasal dari kebudayaan bangsa lain.

Yang terpenting adalah bagaimana bangsa dan rakyat

Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan

yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang

terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai

apalagi merusak tata nilai budaya nasional mesti ditolak

dengan tegas. Kunci jawaban dari persoalan tersebut terletak

pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Bila

rakyat dan bangsa Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai

luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang

tidak baik akan tertolak dengan sendirinya. Cuma,

persoalannya, dalam kondisi yang serba terbuka seperti saat

18

ini justru jati diri bangsa Indonesia tengah berada pada titik

nadir.

Bangsa dan rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak

mengenal dirinya sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai dari

luar baik yang sesuai maupun tidak sesuai terserap bulat-

bulat. Nilai-nilai yang datang dari luar serta-merta dinilai

bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam

sejak lama dalam hati sanubari rakyat dinilai usang. Lihat

saja sistem demokrasi yang kini tengah berkembang di Tanah Air

yang mengarah kepada faham liberalisme. Padahal, negara

Indonesia—seperti ditegaskan dalam pidato Bung Karno di depan

Sidang Umum PBB—menganut faham demokrasi Pancasila yang

berasaskan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan

mufakat.

Sistem politik yang berkembang saat ini sangat gandrung

dengan faham liberalisme dan semakin menjauh dari sistem

politik berdasarkan Pancasila yang seharusnya dibangun dan

diwujudkan rakyat dan bangsa Indonesia. Terlihat jelas betapa

demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hak asasi

manusia (HAM) dengan keliru diterjemahkan dengan boleh berbuat

semaunya dan tak peduli apakah merugikan atau mengganggu hak

orang lain. Budaya dari luar, khususnya faham liberalisme,

telah merubah sudut pandang dan jati diri bangsa dan rakyat

Indonesia. Pergeseran nilai dan tata hidup yang serba liberal

memaksa bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam

ketidakpastian. Akibatnya, seperti terlihat saat ini,

konstelasi politik nasional serba tidak jelas. Para elite

19

politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan

kelompoknya semata.

Dalam kondisi seperti itu sekali lagi peran Pancasila

sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan

penting. Pancasila akan menilai nilai-nilai mana saja yang

bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila

sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang

nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia.

Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan

hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas

arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup,

suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap

persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan

tersebut.

Dalam pandangan hidup terkandung konsep mengenai dasar

kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa. Juga terkandung

pikiran-pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai

wujud kehidupan yang dicita-citakan. Pada akhirnya pandangan

hidup bisa diterjemahkan sebagai sebuah kristalisasi dari

nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa yang diyakini

kebenarannya serta menimbulkan tekad bagi bangsa yang

bersangkutan untuk mewujudkannya. Karena itu, dalam pergaulan

kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia tidak bisa

begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan bangsa

lain, tanpa menyesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan

bangsa Indonesia sendiri.

20

3.2 Ideologi

3.2.1 Pengertian IdeologiIstilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari

dua kata, yaitu idea dan logi. Idea berarti melihat(idean),

sedangkan logi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan

atau teori. Jadi, ideologi dapat diartikan hasil penemuan

dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi

dapat juga diartikan suatu kumpulan konsep bersistem yang

dijadikan asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah

tujuan untuk kelangsungan hidup.Ideologi terbagi mencadi

dua,yaitu ideologi Terbuka dan Ideolgi tertutp,perbedaan

ideologi terbuka dan tertutup ini sangat mencolok,sehingga

dapat dengan mudah dikelompokkan.

Indonesia adalah negara yang menganggap Pancasila sebagai

Ideologi Terbuka dan pancasila sebagai sumber nilai .Namun

sebenarnya,Ideologi sering dipahami secara berbeda-beda. Hal

ini menimbulkan berbagai pendapat mengenai pengertian ideologi

dari berbagai ahli, diantaranya:

a) Karl Marx

Karl Marx memahami ideologi berlawanan dengan pengertian

ideologi menurut Destutt de Tracy. Menurut Karl Marx,

ideologi adalah kesadaran palsu. Mengapa disebut

kesadaran palsu? Karena ideologi merupakan hasil

pemikiran yang diciptakan oleh pemikirnya, padahal

21

kesadaran para pemikir tersebut pada dasarnya ditentukan

oleh kepentingannya.Jadi ideologi menurut Karl Marx

adalah pengandalan-pengandalan spekulatif yang berupa

agama moralitas, atau keyakinan politik .Meskipun

spekulatif ideologi tersebut dianggap sebagai kenyataan

untuk menyembunyikan atau melindungi kepentingan kelas

sosial pemikir tersebut.

b) Louis Althuser

Louis Althuser adalah murid Karl Marx. Meskipun begitu,

ia tidak setuju dengan gagasan Karl Marx mengenai

Ideologi.Menurutnya, Ideologi adalah gagasan spekulatif

tetapi ideologi bukan gagasan palsu karena gagasan

spekulatif tersebut bukan dimaksudkan untuk menggambarkan

realitas melainkan untuk memberikan gambaran tentang

bagaimana semestinya manusia menjalani hidupnya.

Sesungguhnya setiap orang membutuhkan ideologi, karena

setiap orang perlu memiliki keyakinan tentang bagaimana

semestinya ia menjalankan kehidupannya.

c) Dr. Alfian

Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang

menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang

tepat, yaitu secara moral dianggap benar dan adil,

mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi

kehidupan.

d) Soerjanto Poespowardoyo

Ideologi sebagai kompleks pengetahuan dan macam-macam

nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi

seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan

22

bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk

mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya itu,

seseorang menangkap apa yang dilihat baik dan tidak baik.

e) Machiavelli

ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang

dimiliki oleh penguasa.

f) M.Sastra Prateja

Ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang

berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu

sistem yang teratur. Dalam hal ini, ideologi mengandung

beberapa unsur, yaitu :

Adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap

kenyataan.

Setiap Ideologi memuat seperangkat nilai atau suatu

persepsi moral.

Ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk

mewujudkan nilai-nilai di dalamnya.

g) Thomas H

Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasan

pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.

3.2.2 Perbedaan Ideologi Komunis dengan Ideologi PancasilaA. Ideologi Komunis

Komunisme adalah salah satu paham pemikiran konsep yang

berkembang menjadi sebuah kerangka ideologi semenjak Uni

Sovyet mengadopsinya pada sekitar abad ke-20. Di dalam sistem

komunisme, menjelaskan dasar-dasar asumsi bahwa negara terdiri

23

dari pengklasifikasian masyarakat ke dalam perjuanagan antar

kelas.

Komunisme sendiri berasal dari ide hasil cetusan oleh

Karl Marx, seorang filsuf. Lalu kemudian setelah dia

meninggal, lahirlah berbagai maca perdebatan yang muncul

sebagai pengaruh dari perbedaan penafsiran yang muncul oleh

para pengikutnya, termasuk para pengikutnya di Rusia yang

merupakan daerah pertama kali yang menjadi tonggak berdirinya

strukturalism menjadi negara dengan konsep komunisme sebagai

landasan tetap. Komunisme beragumen bahwa satu satunya cara

agar dapat meciptakan kestabilan dan keadilan dalam masyarakat

yakni dengan cara-cara garis keras : merubah tatanan politik

dan menghilangkan kelas-kelas.

Ideologi komunisme diperjuangkan dahuku sudah mulai

luntur termakan usia setelah pencetusnya. Hal ini dapat

dilihat di Negara Cina sendiri, kebijakan pemerintah Cina

terhadap investor (kapitalis) yang dianggap musuh rakyat telah

berubah sejak 90-an. Hal ini dapat ilihat denagan kebanjiran

pabrik-pabrik di dalam negeri Cinasendiri.

Meskipun banyak yang menganggap ideologi komunisme sudah

lemah menyusul jatuhnya Uni Republik Soviet pada tahun 1991.

Namun ideologi itu tetap ada dalam bentuk sosialisme. Masih

ada partai komunis di negara-negara lain seprti di barat yang

memperjuangkan hak pekerja, pelajar dan bersikap anti

kolonial.

Ada 9 negara yang pernah berpegang dengan ideologi komunisme,

yaitu :

1. Uni Soviet

24

2. Cina

3. Mencoba (repbuklik cuba)

4. Laos (republik demokratik rakyat laos)

5. Vietnam (republik sosialis vietnam)

6. Korea utara (republik rakyat demokratik korea)

7. Yaman selatan (republik demokratik rakyat yaman)

8. Myanmar/burma (republik sosialis uni burma)

9. Kamboja/kampuchea (demokratik kampuchea)

Namun hanya 6 negara yang tetap memerintah di bawah ideologi

komunisme yaitu :

1. Cina

2. Laos

3. Vietnam

4. Mencoba

5. Kamboja

6. Korea utara

B. Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila adalah Ideologi terbuka. Artinya,

ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi

pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan

Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini

disebabkan karen ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang

meliputi; nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

Selain itu, Pancasila bukan merupakan ide baru atau perenungan

suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila

berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa. Dengan

demikian, Pancasila pada hakikatnya berlaku untuk seluruh

lapisan serta unsur-unsur bangsa secara keseluruhan. Oleh

25

karena itu, ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan

bangsa Indonesia.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara, Pancasila

diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai

kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan

hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan

kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila

diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri.

Sebagai contoh, kebiasayaan gotong royong dan bermusyawarah

adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terdapat dalam

Pancasila. Pancasila sebagai Ideologi berarti Pancasila

dijadikan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.

Negara yang memakai : Indonesia

Perbedaan ideologi komunis dengan ideologi pancasila

AspekIdeologi

Komunisme Pancasila

Politik

Demokrasi rakyat

Demokrasi PancasilaBerkuasa mutlak

Satu partai

Hukum

Hukum untuk

melanggengkan

komunis

Hukum untuk menjunjung tinggi

keadilan dan keragaman individu

dalam masyarakat

Ekonomi Peran negara dominan Peran negara adalah tidak

menjadi monopoli yang merugikan

rakyatDemi kolektivitas

berati demi negara

Monopoli negara

26

Agama

Agama candu

masyarakatBebas memilih salah satu agama

Agama harus

dijauhkan dari

masyarakat

Agama harus menjiwai dalam

kehidupan bermasyarakat

berbangsa dan bernegaraAtheis

Pandangan

terhadap

individu

dan

masyarakat

Individu tidak

pentingIndividu diakui keberadaannya

Masyarakat tidak

pentungMasyarakat diakui keberadaannya

Kolektivitas yang

dibentuk negara

lebih penting

Hubungan indibidu dan

masyarakat dilandasi asa

selaras, serasi dan seimbang

Masyarakat ada karena individu

Individi akan punya arti

apabila hidup di tengah

masyarakat

Ciri Khas

Atheisme

Keselarasan, keseimbangan dan

keserasian dalam setiap aspek

kehidupan

Dogmatis

Otoriter

Ingkar HAM

Reaksi terhadap

kapitalisme dan

liberalisme

27

3.3 Ideologi Liberal dan Ideologi Politik

3.3.1 Ideologi LiberalA. Pengertian Ideologi Liberal

Idiologi Liberalisme adalah suatu, pandangan filsafat,

dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa

kebebasan adalah nilai politik yang utama.Paham liberalisme

menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan

agama .Kata-kata liberal diambil dari bahasa Latin liber

artinya bebas dan bukan budak atau suatu keadaan dimana

seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Secara

politis liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat

pada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam

pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak

berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan

agama dan ideologi.

Negara yang memakai :USA, United Kingdom, India, Iran,

Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand

dan Turki, Australia ,Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria,

Islandia, Italia.

B. Kelemahan dan Kelebihan Ideologi Liberalisme

a. Kelemahan ideologi liberalisme:

a) Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Karena

persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada

pemilik modal atau majikan. Sedangkan golongan

pekerja hanya menerima sebagian kecil dari

pendapatan.

28

b) Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi

golongan pekerja, sehingga yang kaya makin kaya,

yang miskin makin miskin.

c) Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat.

d) Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena

kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering

terjadi

e) Karena penyelenggaran pers dilakukan oleh pihak

swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan

memberikan kontrol. Sehingga pers sebagai media

komunikasi dan media masa sangat efektif

menciptakan image dimasyarakat sesuai misi

kepentingan mereka.

b. Kelebihan ideologi liberalisme:

a) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarkat dalam

mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu

menunggu komando dari pemerintah.

b) Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber

daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi

masyarakat dalam perekonomian.

c) Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi

sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat.

d) Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena

barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar.

e) Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap

tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari

keuntungan.

29

f) Kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku

secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang

dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-

kritik tajam, baik ditujukan kepada perseorangan

lembaga atau pemerintah.

g) Masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada

gangguan dari siapapun.

3.3.2 Ideologi PolitikA. Pengertian Ideologi Politik

Dalam ilmu sosial, Ideologi politik adalah sebuah

himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya

masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat

tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan

bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya

dilaksanakan.

Teori komunis Karl Marx, Friedrich Engels dan pengikut

mereka, sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai

ideologi politik paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap

pada abad 20.

Contoh ideologi lainnya termasuk: anarkisme, kapitalisme,

komunisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme,

demokrasi kristen, fasisme, monarkisme, nasionalisme, nazisme,

liberalisme, libertarianisme, sosialisme, dan demokrat sosial.

Kepopuleran ideologi berkat pengaruh dari "moral

entrepreneurs", yang kadangkala bertindak dengan tujuan mereka

sendiri. Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip,

doktrin, mitologi atau simbol dari gerakan sosial, institusi,

30

kelas, atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan budaya

yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang

menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya.

Ada juga yang memakai agama sebagai ideologi politik. Hal

ini disebabkan agama tersebut mempunyai pandangan yang

menyeluruh tentang kehidupan. Islam, contohnya adalah agama

yang holistik. Ideologi adalah seperangkat tujuan dan ide-ide

yang mengarahkan pada satu tujuan, harapan, dan tindakan.

Jadi, ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat

tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat

bekerja, dan bagaimana cara mengatur kekuasaan.

a. Liberalisme

Kebebasan telah muncul sejak adanya manusia di dunia,

karena pada hakikatnya manusia selalu mencari kebebasan bagi

dirinya sendiri. Bentuk kebebasan dalam politik pada zaman

dahulu adalah penerapan demokrasi di Athena dan Roma. Tetapi,

kemunculan liberalisme sebagai sebuah paham pada abad akhir

abad 17.

Liberalisme berasal dari kata liberalis yang berarti

bebas. Dalam liberalisme, kebebasan individu, pembatasan

kekuasaan raja (pemerintah), dan persaingan pemilik modal

(kapital). Karena itu, liberalisme dan kapitalisme terkadang

dilihat sebagai sebuah ideologi yang sama.

Liberalisme muncul pada abad ke akhir abad 17,

berhubungan dengan runtuhnya feodalisme di Eropa dan

dimulainya zaman Renaissance, lalu diikuti dengan gerakan

politik masa Revolusi Prancis. Liberalisme pada zaman ini

terkait dengan Adam Smith, dikenali sebagai liberalisme

31

klasik. Pada masa ini, kerajaan (pemerintahan) bersifat lepas

tangan, sesuai dengan konsep Laissez-Faire. Konsep ini

menekankan bahwa kerajaan harus memberi kebebasan berpikir

kepada rakyat, tidak menghalang pemilikan harta indidvidu atau

kumpulan, kuasa kerajaan yang terbatas dan kebebasan rakyat.

Seruan kebebasan ini dikumandangkan setelah sebelumnya

pada abad 16 dan awal abad 17, Reformasi Gereja dan kemajuan

ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat yang tertekan dengan

kekuasaan gereja ingin membebaskan diri dari berbagai ikatan,

baik agama, sosial, dan pemerintahan. Menurut Adam Smith,

liberal berarti bebas dari batasan (free from restraint),

karena liberalisme menawarkan konsep hidup bebas dari

pengawasan gereja dan raja.

Di Inggris, setelah beberapa kali berlangsung perang

Napoleon, liberalisme kembali berpengaruh dengan bangkitnya

Benthamites dan Mazhab Manchester. Keberhasilan terbesar

liberalisme terjadi di Amerika, hingga menjadi dominan sejak

tahun 1776 sampai sekarang. Dengan liberalisme, Amerika

sekarang menjadi sebuah negara yang besar dan dianggap polisi

dunia. Di sana kebebasan dijunjung tinggi karena hak-hak tiap

warganya dijamin oleh pemerintah. Sehingga jangan heran kalau

tingkat kompetisi di sana sangat tinggi.

b. Kapitalisme

Kapitalisme (capitalism) berasal dari kata kapital

(capital), yang berarti modal. Modal disini maksudnya adalah

alat produksi, seperti tanah dan uang. Jadi, arti kapitalisme

32

adalah ideologi dimana kekuasaan ada di tangan kapital atau

pemilik modal, sistem ekonomi bebas tanpa batas yang

didasarkan pada keuntungan, di mana masyarakat bersaing dalam

batasan-batasan ini.

Menurut cara pandang kapitalisme, setiap individu

bukanlah bagian dari masyarakat, tetapi merupakan suatu pihak

yang harus berjuang untuk kepentingan sendiri. Dalam

perjuangan ini, faktor penentunya adalah produksi. Produsen

unggul akan tetap bertahan, dan produsen lemah akan

tersingkir.

Kapitalisme berawal pada zaman feodal di Mesir,

Babilonia, dan Kekaisaran Roma. Ahli ilmu sosial menyebut

kapitalisme pada zaman ini sebagai commercial capitalism

(kapitalisme komersial). Kapitalisme komersial berkembang

ketika pada zaman itu perdagangan lintas suku dan kekaisaran

sudah berkembang dan membutuhkan sistem hukum ekonomi untuk

menjamin keadilan perdagangan ekonomi yang dilakukan oleh para

pedagang, tuan tanah, kaum rohaniwan.

Kapitalisme berlanjut menjadi sebuah hukum dan kode etik

bagi kaum pedagang. Karena terjadi perkembangan kompetisi

dalam sistem pasar, keuangan, dan lain-lain, maka diperlukan

hukum dan etika yang relatif mapan. Para pedagang membuka

wacana baru tentang pasar. Setiap membicarakan pasar, mereka

membicarakan tentang komoditas, dan nilai lebih yang akan

menjadi keuntungan bagi pedagang.

Pandangan kaum pedagang dan perkembangan pasar

menyebabkan berubahnya sistem ekonomi feodal yang dimonopoli

tuan tanah, bangsawan, dan rohaniwan. Ekonomi mulai menjadi

33

bagian dari perjuangan kelas menengah, dan mulai berpengaruh.

Periode ini disebut dengan kapitalisme industri. Ada tiga

tokoh yang berpengaruh besar pada periode ini, yaitu Thomas

Hobbes, John Locke, dan Adam Smith.

Thomas Hobbes menyatakan bahwa setiap orang secara

alamiah akan mencari pemenuhan kebutuhan bagi dirinya sendiri.

John Locke berpendapat bahwa manusia itu mempunyai hak milik

personalnya. Adam Smith menganjurkan pasar bebas dengan

aturannya sendiri, dengan kata lain, tidak ada campur tangan

pemerintah di dalam pasar. Teori-teori dari para tokoh

tersebut semakin berkembang dengan adanya Revolusi Industri.

Pada perkembangannya, kapitalisme memasuki periode

kapitalisme lanjut, yaitu lanjutan dari kapitalisme industri.

Pada periode ini, kapitalisme tidak hanya mengakumulasikan

modal, tapi juga investasi. Selanjutnya, kapitalis menyadari

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdasarkan pada faktor

produksi, tetapi juga faktor jasa dan kestabilan sistem

masyarakat. Kapitalisme berkembang tidak hanya untuk terus

mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjadi lahan pendapatan

yang cukup bagi para konsumennya. Tetapi karena pada

prakteknya kapitalisme lebih banyak merugikan kaum kelas

bawah, muncullah sosialisme yang dipelopori oleh Karl Marx.

c. Sosialisme

Sosialisme adalah paham yang bertujuan mengubah bentuk

masyarakat dengan menjadikan perangkat produksi menjadi milik

bersama, dan pembagian hasil secara merata disamping pembagian

lahan kerja dan bahan konsumsi secara menyeluruh. Dalam

34

sosialisme setiap individu harus berusaha untuk mendapatkan

layanan yang layak untuk kebahagiaan bersama, karena pada

hakikatnya, manusia hidup bukan hanya untuk bebas, tapi juga

saling menolong. Sosialisme yang kita kenal saat ini

Sosialisme sebenarnya telah lahir sebelum dicetuskan oleh Karl

Marx. Orang yang pertama kali menyuarakan ide sosialisme

adalah Francois Noel Babeuf, pada abad 18. Kemudian muncul

tokoh lain seperti Robert Owen di Inggris, Saint Simon dan

Fourier di Perancis. Mereka mencoba memperbaiki keadaan

masyarakat karena terdorong oleh rasa perikemanusiaan tetapi

tidak dilandasi dengan konsep yang jelas dan dianggap hanya

angan-angan belaka, karena itu mereka disebut kaum sosialis

utopis.

Karl Marx juga mengecam keadaan masyarakat di

sekelilingnya, tapi ia menggunakan hukum ilmiah untuk

mengamati perkembangan masyarakat, bukan sekedar harapan dan

tuntutan seperti yang dilakukan oleh kaum sosialis utopis.

Marx menamakan idenya sebagai sosialisme ilmiah. Setelah itu,

pada abad 19, sosialisme ilmiah marx diadopsi oleh Lenin,

hingga tercipta komunisme. Komunisme lebih radikal daripada

sosialisme, karena dalam komunisme diajarkan untuk memberontak

dan merebut kekuasaan dengan Partai Komunis sebagai

pemimpinya. Inilah yang lebih dikenal sebagai sosialisme

sampai saat ini.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap

ideologi politik mempunyai dampak besar bagi kehidupan

manusia. Dalam sistem liberalisme dan kapitalisme manusia

hidup berkompetisi dalam kebebasan untuk memenuhi kebutuhan

35

hidupnya, dan negara tidak boleh mencampuri hidup pribadi

warga negaranya, namun di sisi lain, rakyat kelas bawah

seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Sedangkan sosialisme

lebih mementingkan kesejahteraan yang merata bagi rakyatnya,

dengan mengorbankan hak milik pribadi warga negaranya.

3.4 Negara Persatuan dan Negara Kebangsaan

3.4.1 Negara Persatuan

Peta negara-negara yang berbentuk kesatuan (berwarna biru).

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang

diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana

pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan

subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang

dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk

pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.

Negara kesatuan bertentangan dengan negara federal (federasi):

Di negara kesatuan, satuan subnasional diciptakan dan

dihapus oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan subnasional

itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah

pusat. Meskipun kekuasaan politik di negara kesatuan

dapat didelegasikan melalui proses devolusi kepada

pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang

36

dibuat parlemen, pemerintah pusat tetaplah yang paling

berkuasa; pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan-

peraturan daerah atau membatasi kekuasaan mereka.

o Britania Raya adalah contoh negara kesatuan.

Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, bersama-sama

dengan Inggris adalah negara-negara konstituen dari

Britania Raya, mereka memiliki satu taraf kekuasaan

devolutif otonom - yakni Pemerintah Skotlandia dan

Parlemen Skotlandia di Skotlandia, Majelis

Pemerintah Wales dan Majelis Nasional Wales di

Wales, dan Eksekutif Irlandia Utara dan Majelis

Irlandia Utara di Irlandia Utara. Tetapi kekuasan

devolutif itu hanya didelegasikan oleh Pemerintah

Britania Raya, lebih spesifiknya oleh Parlemen

Britania Raya, yang tertinggi di bawah doktrin

kedaulatan parlementer. Lebih jauhnya, pemerintah-

pemerintah devolutif secara konstitusional tidak

dapat menentang undang-undang yang dihasilkan oleh

parlemen Britania Raya, dan kekuasaan pemerintah-

pemerintah devolutif tidak dapat diperluas atau

dipersempit oleh pemerintah pusat (parlemen dengan

suatu pemerintahan yang terdiri dari Kabinet, yang

dikepalai oleh perdana menteri). Misalnya, Majelis

Irlandia Utara pernah dibubarkan sebanyak empat

kali, dan kekuasaannya dialihkan kepada Kantor

Irlandia Utara yang dijalankan pemerintah pusat.

Sebaliknya, di negera federal, negara bagian (atau satuan

subnasional lainnya) berbagi kedaulatan dengan pemerintah

37

pusat, dan negara bagian memiliki fungsi kewujudan dan

fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak

oleh pemerintah pusat. Di dalam beberapa kasus, misalnya

di Amerika Serikat, hanya pemerintah federal yang secara

langsung memiliki kekuasaan-kekuasaan pendelegasian.

o Satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat;

di bawah Konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan

dibagi antara pemerintah federal Amerika Serikat dan

semua negara bagiannya. Terdapat beberapa negara

federal yang juga memiliki satuan-satuan pembagian

wilayah yang lebih rendah yang berbentuk kesatuan;

Amerika Serikat adalah federal, sedangkan semua

negara bagiannya adalah kesatuan-kesatuan di bawah

Aturan Dillon - county dan munisipalitas hanya

memiliki wewenang yang diberikan kepada mereka oleh

masing-masing pemerintah negara bagian di Amerika

Serikat berdasarkan konstitusi negara bagian atau

peraturan daerah.

Sebagian besar negara yang menjalankan sistem Westminster

adalah negara kesatuan kecuali India, Australia, Kanada, dan

Malaysia, yang berbentuk federal. Negara-negara ini dapat

dipandang sebagai campuran kedua-dua sistem itu, menggunakan

sentralitas sistem kesatuan pada tingkatan federal, dan

berbagi kekuasaan dengan negara bagian, provinsi, atau

teritori yang dijumpai di dalam sistem federal.

Devolusi (seperti federasi) bisa saja simetris, dengan semua

satuan subnasional yang memiliki kekuasaan dan status yang

38

sama, bisa juga tak-simetris, dengan status dan kekuasaan

tiap-tiap wilayah tidak seragam.

3.4.2 Negara KebangsaanNegara kebangsaan (bahasa Inggris: nation state) adalah

suatu istilah politik yang berarti warga negara yang tinggal

di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama. Jadi, suku

bangsanya hanya satu. Negara kebangsaan modern adalah negara

yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau

nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk

membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama

walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras,

etnik, atau golongannya.

Dalam praktik hanya ada sedikit bangsa di mana (hampir) semua

anggota warganegaranya juga termasuk bangsa yang sama.

Beberapa contoh ialah Islandia, Republik Irlandia, Jepang dan

Korea.

3.5 Pertahananan Negara

3.5.1 Pembelaan Secara FisikA. Dasar Hukum pertahanan Negara

Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahananNegara tertuang dalam Pembukaan dan BatangTubuh UUD 1945,yaitu :

o Pembukaan UUD 1945 alenia pertama: Kemerdekaan adalah

hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas

dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan.

39

o Pembukaan UUD 1945 alenia keempat: Pemerintah Negara

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, sertaikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

o UUD 1945 pasal 30 ayat 1: Hak dan kewajiban setiap

warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan

Negara.

o UUD 1945 pasal 27 ayat 3: Setiapwarga Negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi,

hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup,

ketentuan hokum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan

internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai

dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai

Negara kepulauan.

a. Pertahanan bertujuan antara lain :

Untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara dan

keutuhan wilayah Negara RI.

Untuk keselamatan segenap bangsa dan segala bentuk

ancaman.

Untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh

wilayah Negara RI sebagai satu kesatuan

pertahanan.

b. Pentingnya Pembelaan Negara

40

Agar kita tidak mengulangi peristiwa sejarah bangsa akibat

kelengahan,misalnya :

Belanda yang mula-mula dating hanya berdagang

lama-lama menjajah Negara kita.

Jepang yang menyatakan sebagai saudara tua

diterima dengan baik, ternyata juga menjajah

Negara kita.

Peristiwa pemberontakan PKI tanggal 18 September

1948.

Peristiwa DI/TII.

Peristiwa PRRI/Permesta.

Peristiwa G 30 S/PKI tanggal 30 September 1965.

Pasal 30 UUD 1945 mewajibkan kepada kita untuk bersikap hati-

hati dan tidak lengah terhadap segala macam ancaman, gangguan,

hambatan maupun tantangan baik dari dalam negeri maupun luar

negeri.

c. Pembelaan Negara bertujuan untuk :

Meningkatkan kepekaan dan ketajaman diri pribadi

dan masyarakat dalam menemukan berbagai macam,

bentuk, wujud dan modus operandi ancaman,

gangguan, hambatandantantangan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya

penanggulangannya.

d. Bentuk-bentuk Usaha Pembelaan Negara

Menurut UU No. 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2, bentuk-bentuk

usaha pembelaan Negara yaitu melalui :

41

Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya, untuk membentuk

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa

kebangsaan dan cintat anah air.

Pelatihan dasar kemiliteran. Artinya, selain TNI

salah satu omponenwarga Negara yang mendapat

pelatihan dasar militer adalah unsure mahasiswa yang

tersusun dalam organisasi ResimenMahasiswa (Menwa).

Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela

atausecara wajib

Pengabdian sesuai dengan profesi. Artinya pengabdian

warga Negara yang mempunyai tugas profesi tertentu

untuk kepentingan pertahanan Negara termasuk dalam

menanggulangi atau memperkecil akibat yang

ditimbulkanolehperang, bencana alam atau bencana

lainnya.Warga Negara yang berprofesi sebagai medis,

tim SAR, PMI, bantuan social dan perlindungan

masyarakat (Linmas) memiliki hak dan kewajiban ikut

serta dalam usaha pembelaan Negara. 

TNI sebagai alat pertahanan Negara memiliki tugasuntuk :

Mempertahankan kedaulatan Negara dan keselamatan

bangsa.

Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.

Melaksanakan operasi militer.

Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan

perdamaian regional dan internasional.

Dalam tugasnya TNI melaksanakan :

42

Operasi Militer Perang (OMP) adalah operasi militer

dalam menghadapi kekuatan militer Negara lawan, baik

berupa invasi, agresi maupun infiltrasi.

Operasi Militer Selain Perang (OMPS) adalah operasi

militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang

dengan Negara lain, tetapi tugas lain seperti

melawan pemberontakan bersenjata gerakan separatis,

tugas mengatasi kejahatan lalu lintas Negara,

tugasbantuan, tugas kemanusiaan dan tugas

perdamaian.

B. Bela Negara Secara Fisik

Keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan

negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga

negara Republik Indonesia. Tapi, seperti diatur dalam UU no 3

tahun 2002 dan sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan

Semesta, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Rakyat Terlatih

(Ratih) yang terdiri dari berbagai unsur misalnya Resimen

Mahasiswa, Perlawanan Rakyat, Pertahanan Sipil, Mitra Babinsa,

OKP yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer dan lainnya.

Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu Ketertiban Umum,

Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat dan Perlawanan

Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan

pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau

darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu

pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat, sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam

keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur

43

bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung

di medan perang.

Apabila keadaan ekonomi nasional telah pulih dan keuangan

negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan

kemungkinan untuk mengadakan Wajib Militer bagi warga negara

yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara

maju di Barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar

militer akan dijadikan Cadangan Tentara Nasional Indonesia

selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan

dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus

penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat

dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur

maupun tugas-tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara

selektif, teratur dan berkesinambungan. Penempatan tugas dapat

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi

mereka dalam kehidupan sipil misalnya dokter ditempatkan di

Rumah Sakit Tentara, pengacara di Dinas Hukum, akuntan di

Bagian Keuangan, penerbang di Skwadron Angkutan, dan

sebagainya. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan sebagai upaya

militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan "dwi-fungsi

sipil". Maksudnya sebagai upaya sosialisasi "konsep bela

negara" di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah

semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban

seluruh warga negara Republik Indonesia.

44

3.5.2 Pembelaan Secara Non FisikDi masa transisi menuju masyarakat madani sesuai tuntutan

reformasi saat ini, justru kesadaran bela negara ini perlu

ditanamkan guna menangkal berbagai potensi ancaman, gangguan,

hambatan dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam

seperti yang telah diuraikan di atas. Sebagaimana telah

diungkapkan sebelumnya, bela negara tidak selalu harus berarti

"memanggul bedil menghadapi musuh". Keterlibatan warga negara

sipil dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan

dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala

situasi, misalnya dengan cara:

meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk

menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan

pendapat dan tidak memaksakan kehendak

menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui

pengabdian yang tulus kepada masyarakat

berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan

berkarya nyata (bukan retorika) meningkatkan kesadaran

dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan menjunjung

tinggi Hak Azasi Manusia

pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar

dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak

sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia

dengan lebih bertaqwa kepada Allah swt melalui ibadah

sesuai agama/kepercayaan masing- masing.

Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif

dalam melakukan bela negara secara non-fisik ini, maka

berbagai potensi konflik yang pada gilirannya merupakan

45

ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi keamanan negara

dan bangsa kiranya akan dapat dikurangi atau bahkan

dihilangkan sama sekali. Kegiatan bela negara secara non-fisik

sebagai upaya peningkatan Ketahanan Nasional juga sangat

penting untuk menangkal pengaruh budaya asing di era

globalisasi abad ke 21 di mana arus informasi (atau

disinformasi) dan propaganda dari luar akan sulit dibendung

akibat semakin canggihnya teknologi komunikasi.

46

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN4.1 Kesimpulan

4.2 SaranPenulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih

banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun

materi, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritikan dari

rekan-rekan mahasiswa yang sifatnya membangun untuk

kesempurnaan makalah yang selanjutnya.

4.3 Daftar Pustaka

http://www.slideshare.net/rajabulgufronalenkaadesprabu/

ideologi-komunis

http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-ideologi-

pancasila.html#_

http://www.slideshare.net/NurulArifin/idlogi?related=1

http://adeyaka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-78381-

Pendidikan%20Pancasila%20dan%20Kewarganegaraan-Pancasila

%20Sebagai%20Identitas%20Bangsa%20Indonesia.html

http://elysabethvitrian.blogspot.com/2013/08/pancasila-

sebagai-identitas-nasional.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kebangsaan

47