P3D TERHADAP URUSAN KONKUREN BIDANG KP SERTA PERSIAPAN KELEMBAGAAN OPD TINDAK LANJUT UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Disampaikan oleh: Drs. SUGIYONO, M. Si DIREKTUR SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI --Jakarta, 30 Mei 2016-- RAKERNIS TERPADU KKP TAHUN 2016
42
Embed
P3D TERHADAP URUSAN KONKUREN BIDANG KP …kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Kementerian-Dalam-Negeri.pdf · RPP PERANGKAT DAERAH TIPOLOGI A B C MENETAPKAN ... Database pesisir
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
P3D TERHADAP URUSAN KONKUREN
BIDANG KP SERTA PERSIAPAN KELEMBAGAAN OPD TINDAK LANJUT UU
23/2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Disampaikan oleh:
Drs. SUGIYONO, M. Si DIREKTUR SUPD II
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
--Jakarta, 30 Mei 2016--
RAKERNIS TERPADU KKP TAHUN 2016
2
2
3
PRESIDEN
BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
Kementerian/LPNK
KORBINWAS KORBINWAS Sebagian
Urusan
Koordinasi,
Pembinaan,
Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)
UUD 1945
H U B U N G A N K E K U A S A A N P E ME R I N T A H A N
P U S A T D A N D A E R A H 3
THE ULTIMATE
RESPONSIBILITY LIES
UPON THE PRESIDENT
REGIONAL WAKIL PEMERINTAH
PUSAT DPRD PROV
DPRD
KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
4
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR
(6) NON YAN DASAR
(18)
S P M
N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM &
LINMAS
6. SOSIAL Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan
daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
URUSAN PEMERINTAHAN
5
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN: • pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
Masyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan
Desa • pengendalian penduduk dan
keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan
menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan
8 URUSAN:
• kelautan dan perikanan
• pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya
mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.
6
Dasar Hukum Tugas/ Fungsi
Uraian
Psl 18 Perpres 11 Thn 2015
Tugas
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Psl 569 Permendagri 43 Thn
2015
Psl 570 Permendagri 43 Thn 2015
Fungsi
• Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat;
• Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan
1. Tugas & Fungsi Ditjen Bina Bangda
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
7 DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
7
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Dirjen Bina Bangda Sekretaris Ditjen Bina
Bangda Dir. PEIPD Dir. SUPD
I
Dir. SUPD II Dir. SUPD
III
Dir. SUPD
IV Perencanaan & Evaluasi – Wil 1
Perencanaan & Evaluasi –Wil 2
Perencanaan & Evaluasi –Wil 3
Perencanaan & Evaluasi –Wil 4
Paritisipasi Masy. & Informasi Pembangunan Daerah
Pertanahan & Penataan Ruang
ESDM
Kehutananan
Pertanian & Pangan
Lingkungan Hidup
PU
Perumahan & Permukiman
Kelautan Perikanan
Perhubungan
Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian
Kesehatan
Sosial & Budaya
Koperasi,UKM & Penanaman Modal
Perindustrian & Perdagangan
Pariwisata, PMD & Urusan Pemerintahan Dalam Negeri
Pendidikan
Ketenagakerjaan & transmigrasi
PPPA
Pengendalian Penduduk & KB
Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan & Kearsipan
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN
SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (SUPD) II
1
2
3
4
5
Pekerjaan UMUM
PERUMAHAN Rakyat dan
Kawasan PERMUKIMAN
Kelautan dan PERIKANAN
PerhubUNGAN
Komunikasi & INFORMATIKA, STATISTIK dan Persandian
SUPD
II
9
10
KEWAJIBAN KL DAN DAERAH
PEMETAAN MENETAPKAN
SPM
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
RPP
PERANGKAT
DAERAH
A
B
C
TIPOLOGI
MENETAPKAN
NSPK
Indikator umum
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah,
Kapasitas APBD
indikator teknis
11
Pasal 24 1. K/L bersama Pemda melakukan Pemetaan Urusan. 2. Hasil pemetaan ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan
rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
3. Pemetaan Urusan dan pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri
Dalam Negeri.
PEMETAAAN
1. Untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah.
2. Untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan
Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.
3. Digunakan oleh Daerah dalam penetapan :
a. kelembagaan,
b. perencanaan, c. penganggaran
4. Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah secara nasional.
Pemetaan
Urusan
12
Pembangunan Daerah
Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Kementerian atau LPNK berasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
13
PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN TERKAIT KELAUTAN DAN PERIKANAN (Lampiran UU 23/2014)
SUB
URUSAN
PEMERINTAH
PUSAT
DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Kelautan,
Pesisir,
dan Pulau-
Pulau Kecil
a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis
nasional. b. Penerbitan izin
pemanfaatan ruang laut nasional.
c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah)
ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang
dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
e. Penetapan kawasan konservasi.
f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
a. Pengelolaan ruang laut sampai
dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di
luar minyak dan gas bumi.
c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
14
SUB
URUSAN
PEMERINTAH
PUSAT
DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/
KOTA
Perikanan
Tangkap
a. Pengelolaan penangkapan ikan diIWilayah laut di atas 12 mil.
b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).
c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:
a) kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan
b) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal
asing dan/atau tenaga kerja asing.
a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
b. Penerbitan izin usaha
perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan
perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan
kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
e. Pendaftaran kapal perikanan
di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI).
15
SUB
URUSAN
PEMERINTAH
PUSAT
DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perikanan
Budidaya
a. Sertifikasi dan izin edar
obat/dan pakan ikan.
b. Penerbitan izin
pemasukan ikan dari luar
negeri dan pengeluaran
ikan hidup dari wilayah
Republik Indonesia.
c. Penerbitan Izin Usaha
Perikanan (IUP) di bidang
pembudidayaan ikan
lintas Daerah provinsi
dan/atau yang
menggunakan tenaga
kerja asing.
Penerbitan IUP di
bidang
pembudidayaan
ikan yang
usahanya lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah
provinsi.
a. Penerbitan IUP di
bidang
pembudidayaan
ikan yang
usahanya dalam 1
(satu) Daerah
kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan
usaha kecil
pembudidayaan
ikan.
c. Pengelolaan
pembudidayaan
ikan.
16
SUB
URUSAN
PEMERINTAH
PUSAT
DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Pengawasan
Sumber
Daya
Kelautan dan
Perikanan
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
Pengolahan
dan
Pemasaran
a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.
b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas
Daerah provinsi dan lintas negara.
Penerbitan izin usaha pemasaran dan
pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
17
SUB
URUSAN
PEMERINTAH
PUSAT
DAERAH
PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu
dan
Keamanan Hasil
Perikanan
Penyelenggaraan
karantina
ikan, pengendalian mutu
dan keamanan hasil
perikanan.
Pengembangan
SDM
Masyarakat
Kelautan
dan Perikanan
a. Penyelenggaraan
penyuluhan perikanan
nasional.
b. Akreditasi dan
sertifikasi penyuluh
perikanan.
c. Peningkatan kapasitas
SDM masyarakat
kelautan dan
perikanan.
18
Pasal 258 UU 23/2014 Aspek
sinkronisasi
dan
harmonisasi
Pusat dan
Daerah untuk
mencapai target
pembangunan
nasional
Bersifat koordinatif dan fungsional dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah
KEMENDAGRI
Peran Strategis
Pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan di
daerah
Upaya komunikasi yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
baik dalam menyusun program kegiatan, anggaran, maupun target pembangunan
nasional.
Target Pembangunan Nasional
19
RKP/RKPD 2017
Money Follow
Function X
Money Follow
Program √ Pencapaian sasaran pembangunan:
Pertumbuhan ekonomi,
Pembukaan lapangan kerja,
Penurunan jumlah kemiskinan,
Mendukung pembangunan berkelanjutan
Ketahanan pangan
10
Kab/Kota : 260 Daerah
Ada perubahan kewenangan yang diberikan
kepada Provinsi, Kab/Kota terkait
Bagi daerah yang melaksanakan pemilukada diwajibkan
menetapkan RPJMD dan Ditetapkan dengan PERDA, paling
lama 6 (ENAM) bulan setelah KDH terpilih dilantik.
PERUBAHAN KEWENANGAN
Pilkada serentak
2015
269 Daerah
Provinsi : 9 Daer ah
21
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UU 23/2014
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Daerah (Provinsi)
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Daerah – (Kab/Kota)
RPJMN RKP
RENSTRA K/L
RENJA K/L
RPJPN
RPJMD Prov.
RKPD Prov.
RENSTRA SKPD-Prov.
RENJA SKPD-Prov.
RPJPD Prov.
RPJMD K/K
RKPD K/K
RENSTRA SKPD-K/K
RENJA SKPD-K/K
RPJPD K/K
RTRW
RTRW
22
KEUANGAN DAERAH
PUSAT PEMDA
PAD/DBH Fiscal gap
SPM DAK
32 Urusan Pelayanan Dasar
SPM
Urs. Pilihan
Urs.Wajib Non Pelayanan Dasar
Pendanaan
berdasarkan pada
standar
pelayanan teknis
dan regional cost DAU
DEKON
TP
DAERAH TIDAK BISA
MELAKSANAKAN
SENDIRI
23
Untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang
merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional.
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk Biaya Penyelenggaraan
Aparatur
APBD
2/3
1/3 Untuk Biaya Pembangunan.
24
APBD TIDAK MAMPU
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KERJASAMA ANTAR DAERAH
MENARIK INVESTOR
1
2
3
APBN
25
DAK TRANDES 2016
Mengindikasikan antusiasme serta respon masyarakat
terhadap kegiatan DAK Transdes sangat tinggi
Tahun 2016 terdapat kebijakan alokasi dana tambahan (affirmative action) untuk memprioritaskan wilayah tertinggal, kepulauan & perbatasan antar negara
Total pagu
1.566.311.870.000
DAK reguler 318.541.870.000
DAK tambahan 1.247.770.000.000
Daerah penerima
314 kab/kota alokasi min.
120.120.000
Penurunan pagu sebesar
13% dari tahun sebelumnya
Penambahan jumlah daerah
penerima sebesar 8% dari
tahun
sebelumnya
26
DAK PRASPEM 2016
Rp. 176,4
milyar
Sebaran Lokasi
73 Kab/Kota
1 Provinsi
Perbatasan : 7
DOB: 17
SARPRASPEM
Kurang Memadai : 28
Kepulauan : 4
Tertinggal: 18
Pagu Perdaerah Antara
200 Juta – 7M
27
KERJASAMA DAERAH
SUKARELA WAJIB
KERJA SAMA DAERAH
1. pemerintah;
2. daerah lain;
3. pihak ketiga; dan
4. lembaga atau daerah
di luar negeri
Sifat eksternalitas lintas
daerah dan/atau efisiensi
contoh: penataan ruang,
transportasi, sampah dll
Efektif dan efisien
28
REFORMASI PERIZINAN
PASAL 356 UU 23/2014 :
WAJIB MEMBENTUK PTSP
Izin 3 Jam
PAKET
KEBIJAKAN
EKONOMI Izin sampai ke
Desa dan Lurah
MENARIK INVESTOR
IUMK
MOU
PKS
Mudah
Cepat
Transparan
Akuntabel
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
29
DAFTAR ISI
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
30
DASAR HUKUM
1. UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL 404)
2. SE MENDAGRI NOMOR 120/253/SJ TAHUN 2015 tentang PENYELENG-GARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN UU.23/THN 2014 ttg Pemerintahan Daerah (Tanggal 16 Januari 2015)
3. SE MENDAGERI NOMOR 120/5935/SJ TAHUN 2015 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU 23 / THN2014 ttg Pemerintahan Daerah (Tanggal 16 Oktober 2015)
4. SURAT MENDAGRI NOMOR 120/6942/SJ TAHUN 2015 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN URUSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
31
UU 23 PASAL 404
Pasal 404
Serah terima personel, pendanaan, sarana dan
prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat
pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah
Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-
Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
32
URUSAN YANG MENGALAMI PENGALIHAN
No. Sub Urusan PP No. 38 Tahun 2007 UU No. 23 Tahun 2014
1 Pengelolaan pendidikan menengah kab/kota Provinsi
2 Pengelolaan terminal tipe a dan tipe b Terminal tipe A dan B di Kab/Kota Terminal A di Pusat
Terminal B di Provinsi
3 Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara provinsi dan kab/kota Provinsi
4 Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
provinsi dan kab/kota Provinsi
5 Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan provinsi dan kab/kota Provinsi
6 Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi provinsi dan kab/kota Provinsi
7 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan
provinsi dan kab/kota Kab/Kota
8 Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
kab/kota Pusat
9 pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan Kab/Kota Pusat
10 penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional Pusat, Provinsi dan Kab/Kota Pusat
11 penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan
Pusat dan Provinsi
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
33
SE MENDAGRI 120/253/SJ TAHUN 2015
1
SERAH TERIMA PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3d) DILAKUKAN PALING
LAMA 2 TAHUN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YG BERSIFAT PELAYANAN KPD MASY LUAS DAN MASIF TETAP DILAKS O/ TINGKATAN/SUSUNAN PEMERINTAHAN YG SAAT INI MENYELENGGARAKAN URUSAN PEM TSB
PENYELENGGARAAN PERIZINAN (PEMBERIAN/PENCABUTAN IZIN) DILAKSANAKAN OLEH SUSUNAN/TINGKATAN PEMERINTAH SESUAI
DGN UU 23 TH 2014
PENYELESAIAN INVENTARISASI P3D PALING LAMBAT 31 MARET
2016 DAN SERAH TERIMA PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA
SERTA DOKUMEN PALING LAMBAT TGL 2 OKT 2016
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
34
SE MENDAGRI 120/5935/SJ TAHUN 2015
1. Gubernur dan Bupati/Walikota segera berkoordinasi untuk menyelesaikan
secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan
dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling
lambat tanggal 31 Maret 2016. Untuk serah terima berita acara P2D paling
lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait serah terima berita acara
pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016
2. Untuk menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang
terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpidahan personel
yang beralih urusannya di internal provinsi dan kabupaten/kota, dan
pengalihan barang milik daerah antar pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah.
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
35
JADWAL P3D
I II III
16 JANUARI
2015 s/d
DESEMBER
2015
INVENTARISAS
I P3D
JANUARI
2016-31
MARET 2016
APRIL 2016-30
SEPTEMBER 201 6
OUTPUT
DESEMBER
2015
FINALISASI
DATA P3D DI
PROVINSI,
KAB/KOTA
USULAN APBD
2017
SE
RA
H T
ER
IMA
P3D
2016
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
36
TAHAPAN KEGIATAN
PENGALIHAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Jan - Mei 2015
Penyusunan
surat edaran
Juni – Juli 2015
Penyatuan
pemahaman antara
K/L terkait,
Mendagri, Menkeu,
dan Kepala BKN
Agustus -
Desember 2015
Melakukan
pendataan P3D
Januari – Februari 2016
Pemantauan Data P3D
Maret 2016
Pelaksanaan serah
terima P2D
Koordinasi/Bimtek/
Workshop Asistensi:
• Dinas Provinsi
• Dinas Kab./Kota
• Pusat (Kemendageri dan
K/L terkait)
Ket:*Jika Kemendagri akan mengeluarkan
surat edaran, kemendikbud akan
menyampaikan draft sebagai bahan SE
Kemendagri.
Januari – Februari
2016
Validasi Data P3D
Oktober 2016
serah terima berita ac
ara P2D
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
37
SK TIM P3D
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
38
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
39
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
40
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
41
Pengalihan Personil
• Daerah mempertanyakan kejelasan status kepegawaian bagi PNS maupun Non PNS;
Banyak PNS yang tidak bersedia untuk dipindah tugaskan ke Pusat karena mekanisme pengaturannya masih belum jelas;
Terjadinya kekosongan jabatan stuktural apabila terjadi pengalihan
Asset
Beberapa daerah mengahadapi permasalahan terkait status kepemilikan lahan seperti sengketa, lahan tidak bersertifikat dan status tanah pinjam pakai.
Belum ada penegasan mengenai mekanisme penyerahan pada asset dengan status kondisi dalam rencana pengerjaan dan asset dengan status dana pinjaman (loan);