Format Register Permohonan Lembaga Administrasi Negara Kantor Pusat Jl.Veteran No.10 Jakarta Telp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792 REGISTER PERMOHONAN No. Tanggal Nama Alamat Informasi Yang Diminta Alasan meminta informasi Keputusan Alasan Penolakan Cara memperoleh salinan informasi Waktu Keberatan Jenis Permohonan Melihat dan Mengetahui Meminta Salinan 1. 8 Januari 2016 Widyaiswara Lemdilat NTT Proses pelaksanaan Akreditasi dan persyaratannya Lembdiklat akan meminta untuk di Akreditasi oleh Pusat P3d Diberikan informasi berdasarkan Perka LAN - Download pada SIDA 30 Menit - Mengetahui Mendonwload Perka LAN No.25 Tahun 2015 pada SIDA 2. 4 Februari 2016 Joze Rizal Kepala BKD Kab Solok Proses penerbitan Nomor Registrasi Diklat Prajabatan STTPP Diklat yang diselenggarakan pada Badan Diklat SUMBAR tidak kunjung diberikan dengan alasan belum ada NOREG dari LAN Diberikan informasi dan Salinan Nomor Registrasi peserta dari Kabupaten Solok (Nomor sudah diberikan ke Badan Diklat, Desember 2015) - Diberikan Salinan Nomor Registrasi Diklat Prajabatan 15 Menit - Melihat dan Mengetahui Salinan Nomor Registrasi Diklat Prajabatan 3. 29 Februari 2016 Dwijo S Pusdiklat SDM LHK Proses STTPP Prajabatan Gol. III Kehutanan. Perka LAN No 15 Tahun 2015 Koordinasi tandatangan STTPP Diberikan informasi - Diberikan informasi 30 Menit - Mengetahui - 4. 2 Maret 2016 Rachmat Syarifuddin Kabid Diklat dan Penjenjang an BKD Kota Pangkalpin ang Kepri Konsultasi pelaksanaan prajab golongan III. Minta penjelasan Perkalan tentang Prajabatan Golongan III. Perka LAN No.15 Tahun 2015 Diberikan informasi - Diberikan Salinan Nomor Registrasi Diklat Prajabatan 30 Menit - Meminta Salinan Nomor Registrasi Diklat Prajabatan 5. 3 Maret 2016 Nuraini /Eko Valdono Kasi Penyelengg araan Kantor Konsultasi pelaksanaan prajab III Minta penjelasan Perkalan tentang Prajabatan Golongan III Perka Diberikan informasi - Download pada SIDA 30 Menit - Melihat Diberikan Salinan Perkalan Diklat Prajabatan Lampiran VI Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Format Register PermohonanLembaga Administrasi NegaraKantor Pusat Jl.Veteran No.10 JakartaTelp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
REGISTER PERMOHONAN
No. Tanggal Nama Alamat InformasiYang Diminta
Alasan memintainformasi Keputusan Alasan
PenolakanCara memperolehsalinan informasi Waktu Keberatan
Jenis PermohonanMelihat danMengetahui Meminta Salinan
1. 8 Januari2016
Widyaiswara LemdilatNTT
ProsespelaksanaanAkreditasi danpersyaratannya
Lembdiklat akanmeminta untuk diAkreditasi olehPusat P3d
Diberikan informasiberdasarkan PerkaLAN
- Download padaSIDA
30 Menit - Mengetahui MendonwloadPerka LAN No.25Tahun 2015 padaSIDA
2. 4 Februari2016
Joze Rizal KepalaBKD KabSolok
Prosespenerbitan NomorRegistrasi DiklatPrajabatan
STTPP Diklat yangdiselenggarakanpada Badan DiklatSUMBAR tidakkunjung diberikandengan alasanbelum adaNOREG dari LAN
Diberikan informasidan Salinan NomorRegistrasi pesertadari KabupatenSolok (Nomorsudah diberikan keBadan Diklat,Desember 2015)
- Diberikan SalinanNomor RegistrasiDiklat Prajabatan
15 Menit - Melihat danMengetahui
Salinan NomorRegistrasi DiklatPrajabatan
3. 29Februari2016
Dwijo S PusdiklatSDM LHK
Proses STTPPPrajabatan Gol.III Kehutanan.Perka LAN No 15Tahun 2015
KoordinasitandatanganSTTPP
Diberikan informasi - Diberikan informasi 30 Menit - Mengetahui -
Minta penjelasanPerkalan tentangPrajabatanGolongan III.Perka LAN No.15Tahun 2015
Diberikan informasi - Diberikan SalinanNomor RegistrasiDiklat Prajabatan
30 Menit - Meminta Salinan NomorRegistrasi DiklatPrajabatan
5. 3 Maret2016
Nuraini /EkoValdono
KasiPenyelenggaraanKantor
Konsultasipelaksanaanprajab III
Minta penjelasanPerkalan tentangPrajabatanGolongan III Perka
Diberikan informasi - Download padaSIDA
30 Menit - Melihat Diberikan SalinanPerkalan DiklatPrajabatan
Lampiran VIPeraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Lembaga Administrasi Negara
No. Tanggal Nama Alamat InformasiYang Diminta
Alasan memintainformasi
Keputusan AlasanPenolakan
Cara memperolehsalinan informasi
Waktu Keberatan Jenis PermohonanDiklat Kab.BulunganKaltara
LAN No. 15 Tahun2015
6. 3 Maret2016
Nofdinal Yefri Kab.PasamanBaratSumbar
Konsultasipelaksanaanprajab golonganIII
Minta penjelasanPerkalan tentangPrajabatanGolongan III.Perka LAN No.15Tahun 2015
Diberikan informasi - Download padaSIDA LAN-RI
30 Menit - melihat MendonwloadPerka LAN padaSIDA
7. 3 Maret2016
Lalu Setiawan BPSDMKemenkes
ProsesAkreditasi
Kesalahan inputdata SIDAPendelegasianAkreditasi
Diberikan informasi - Download padaSIDA LAN-RI
30 Menit - Mengetahui MendonwloadPerka LAN padaSIDA
Minta penjelasanperkalan tentangDiklat Prajabatan.Perka LAN no.10,15,16 tahun2016.
Diberikan informasi - Download padaSIDA
30 menit - mengetahui Download padaSIDA
25. 19 April2016
JhonySumampaow
KabidDiklat BKD.Kab.Minahasa
Konsultasitentangpermendagritentang lembaga
Minta penjelasantentang LembagaDiklat dikabupaten.
Diberikan informasidan diarahkan kePak Eddy SutrisnoPKOD dan pak
- - 20 menit - mengetahui -
No. Tanggal Nama Alamat InformasiYang Diminta
Alasan memintainformasi
Keputusan AlasanPenolakan
Cara memperolehsalinan informasi
Waktu Keberatan Jenis PermohonanSelatan Diklat di
kabupatenPermendagriNo.43 Tahun 2015
Iqbal
Keterangan :
Nomor : Diisi nomor pendaftaran permohonan informasiTanggal : Diisi tanggal permohonan diterimaNama : Diisi nama pemohonAlamat : Diisi alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang diminta akan dikirimInformasi yang diminta : Diisi informasi rinci yang dimintaAlasan meminta informasi : Diisi alasan pemohon informasi untuk apa meminta informasi tersebutKeputusan : Diisi dengan keterangan apakah informasi yang diminta dikuasai atau tidak, bila tidak sarankan untuk Badan Public lain/satker lain yang dapat dituju untuk mendapatkan informasi publik yang
dibutuhkan permohonan Informasi Publik yang diminta dapat diberikan atau tidak.
Alasan Penolakan : Diisi alasan penolakan bila permohonan informasi ditolakCara Memperoleh salinan Informas : Diisi sebagai mana cara memperoleh informasi yang diminta, misal: a) melihat/membaca/mendengarkan/mencatat; b) mendapat salinan informasi (softcopy/hardcopy)Waktu : Diisi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebagai di maksud dalam Pasal 12 serta waktu sampai dengan informasi dikirim atau diterima oleh Pemohon Informasi Publik.
Waktu dikelompokan menjadi (a) 1-3 hari, (b) 4-10 hari (c)11-17 hari, dan (d) ebihdari 17 hari kerjaKeberatan : Diisi informasi tentang keberatan serta nomor registrasi keberatan bila Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDJenis Informasi : Diisi tentang jenis permohonan.keinginan pemohon informasi publik, apakah hanya ingin melihat atau meminta salinan informasi publik.Lokasi : Kota/tempat dokumen tersebut tersedia
Format Daftar Informasi Publik
Lembaga Administrasi NegaraKantor Pusat Jl.Veteran No.10 JakartaTelp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
DAFTAR INFORMASI PUBLIKLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
No. Ringkasan Isi InformasiUnit Kerja
Yang MenyediakanInformasi
Penanggung JawabPembuatan Informasi
Waktu danTempat
PembuatanInformasi
Format Informasi YangTersedia
Jangka WaktuPenyimpananAtau Retensi
Arsip1. Perka Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat
untuk Penyelenggara Diklat (TOC). Perka ini mengatur tentang Proses penyelenggaraan Diklat untuk
Penyelenggara Diklat, termasuk indikator hasil belajar yang akan dimilikioleh alumni Diklat.
Instansi Teknis Diklat TOC adalah Lembaga Administrasi Negara, diluarkewenangannya sebagai Instansi Pembina Diklat, LAN berwenang untukmenyelenggarakan Diklat TOC dan menjadi Penjamin Mutu jika adaLembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Diklat TOC di instansinya,disamping itu LAN sebagai Instansi Teknis diberikan kewenangan olehInstansi Pembina Diklat untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Pemerintahlainnya yang akan menyelenggarakan Diklat TOC.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Jakarta, 6 Maret2013
Perka dalam bentuk PDFpada website lan.go.id
dan SIDA.info
Permanen
2. Perka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatuntuk Pengelola Diklat (MoT), (Pejabat Struktural pada Lemdiklat)
Perka ini mengatur tentang Proses penyelenggaraan Diklat untukPengelola Diklat, termasuk indikator hasil belajar yang akan dimiliki olehalumni Diklat.
Instansi Teknis Diklat MoT adalah Lembaga Administrasi Negara, diluar
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Jakarta, 6 Maret2013
Perka dalam bentuk PDFpada website lan.go.id
dan SIDA.info
Permanen
Lampiran IIIPeraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publikdi Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
No. Ringkasan Isi InformasiUnit Kerja
Yang MenyediakanInformasi
Penanggung JawabPembuatan Informasi
Waktu danTempat
PembuatanInformasi
Format Informasi YangTersedia
Jangka WaktuPenyimpananAtau Retensi
Arsipkewenangannya sebagai Instansi Pembina Diklat, LAN berwenang untukmenyelenggarakan Diklat MoT dan menjadi Penjamin Mutu jika adaLembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Diklat MoT di instansinya,disamping itu LAN sebagai Instansi Teknis diberikan kewenangan olehInstansi Pembina Diklat untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Pemerintahlainnya yang akan menyelenggarakan Diklat MoT.
3. Perka Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatuntuk Analisis Kebutuhan Diklat (Diklat AKD).
Diklat AKD ditujukan bagi Unit Kerja yang bertanggungjawab terhadapperencanaan dan pengembangan SDM di Instansinya masing-masing.
Perka ini mengatur tentang Proses penyelenggaraan Diklat, bagaimanacaranya untuk melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan KompetensiSDM baik yang berupa keikutsertaanya dalam Diklat, Workshop, Seminar,Bimtek, Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri.
Instansi Teknis Diklat AKD adalah Lembaga Administrasi Negara, diluarkewenangannya sebagai Instansi Pembina Diklat, LAN berwenang untukmenyelenggarakan Diklat AKD dan menjadi Penjamin Mutu jika adaLembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Diklat AKD di instansinya,disamping itu LAN sebagai Instansi Teknis diberikan kewenangan olehInstansi Pembina Diklat untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Pemerintahlainnya yang akan menyelenggarakan Diklat AKD.
Setelah mengikuti Diklat AKD diharapkan alumni dapat memahami danmenerapkan teknik-teknik melakukan AKD di instansinya serta dapatmengusulkan jenis dan jenjang pengembangan Kompetensi bagi parapegawainya.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Jakarta, 6 Maret2013
Perka dalam bentuk PDFpada website lan.go.id
dan SIDA.info
Permanen
4. Perka Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Umum PenyelenggaraanDiklat Teknis.
Perka ini mengatur kisi-kisi umum, bagaimana instansi/Lemdiklat jika akanmendesain diklat teknis yang akan diselenggarakan untuk instansinyasendiri.
Perka ini juga mengatur bagaimana proses penyusunan kurikulum diklatteknis, peserta, penyelenggara, sampai dengan evaluasi yang harusdilakukan oleh penyelenggara diklat.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Jakarta, 22 Juli2011
Perka dalam bentuk PDFpada website lan.go.id
dan SIDA.info
Permanen
No. Ringkasan Isi InformasiUnit Kerja
Yang MenyediakanInformasi
Penanggung JawabPembuatan Informasi
Waktu danTempat
PembuatanInformasi
Format Informasi YangTersedia
Jangka WaktuPenyimpananAtau Retensi
Arsip
5. Perka Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Umum PenyelenggaraanDiklat Fungsional.
Yang dimaksud diklat Fungsional adalah Diklat yang diperlukan olehPejabat Fungsional tertentu seperti Auditor, Widyaiswara, AnalisKebijakan, Analis Kepegawaian, Pustakawan, Arsiparis dll.
Perka ini mengatur kisi-kisi umum, bagaimana instansi/Lemdiklat jika akanmendesain diklat fungsional yang akan diselenggarakan untuk instansinyasendiri.
Perka ini juga mengatur bagaimana proses penyusunan kurikulum diklatfungsional, peserta, penyelenggara, sampai dengan evaluasi yang harusdilakukan oleh penyelenggara diklat.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Jakarta, 22 Juli2011
Perka dalam bentuk PDFpada website lan.go.id
dan SIDA.info
Permanen
6. Modul Diklat MoT dan Diklat TOC. Kedua Modul ini menjadi modul pegangan peserta dan pengajar dalam
setiap penyelenggaraan Diklat MoT dan TOC. Didalam modul ini sudahdilengkapi dengan diskripsi singkat per Bab, Latihan dan Evaluasi akhir.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Tahun 2013 Modul dalam bentuk PDFpada website lan.go.id
dan SIDA.info
Sampai denganperaturan Kepaladicabut dengan
Perka yang baru.
KETERANGAN:Ringkasan Isi Informasi : Diisi dengan nama dan ringkasan isi informasi. Termasuk keterangan waktu/periode apabila informasi tersebut
Disusun berdasarkan periode tertentu. Contoh : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2011Unit Kerja yang Menyediakan Informasi : Diisi dengan unit kerja yang dipinjam pejabat eselon IV yang menyediakan informasi. Contoh : Kasubbag
Arsip dan EkspedisiPenanggungjawab pembuatan informasi : Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Contoh: Kasubbag Arsip dan EkspedisiWaktu dan tempat pembuatan informasi : Diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi Contoh : 31 Desember 2010Format informasi yang tersedia : Diisi dengan bentuk informasi yang tersedia. Contoh : Hardcopy atau SoftcopyJangka waktu Penyimpanan/Retensi Arsip : Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang di sesuaikan dengan ketentuan dalam Undang – Undang
Kearsipan dan Peraturan Perundang – Undangan terkait
FORM DAFTAR PENGADUAN
No Tgl Nama Pengadu Alamat Pengadu SubstansiPengadu
Status Pengadu Tanggal jawab Jawaban
Dalam proses Selesai
1 8 April 2016 Drg Shelly NA Puskesmas DilangPuti KabupatenKutai Barat
v 12 April 2016 Keterlambatanpenerbitan koderegistrasi DiklatPrajabatan bukanpada LAN tapipada Badan DiklatPropinsi SulawesiSelatan dan LANsudahmelayangkansurat tegurankepada badanDiklat PropinsiSulawesi Selatan
Format Register PermohonanLembaga Administrasi NegaraKantor Pusat Jl.Veteran No.10 JakartaTelp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
REGISTER PERMOHONAN
No. Tanggal Nama Alamat InformasiYang Diminta
Alasan memintainformasi Keputusan Alasan
PenolakanCara memperolehsalinan informasi Waktu Keberatan
Jenis PermohonanMelihat danMengetahui Meminta Salinan
1. 8 Januari2016
Widyaiswara LemdilatNTT
ProsespelaksanaanAkreditasi danpersyaratannya
Lembdiklat akanmeminta untuk diAkreditasi olehPusat P3d
Diberikan informasiberdasarkan PerkaLAN
- Download padaSIDA
30 Menit - Mengetahui MendonwloadPerka LAN padaSIDA
2. 4 Februari2016
Joze Rizal KepalaBKD KabSolok
Prosespenerbitan NomorRegistrasi DiklatPrajabatan
STTPP Diklat yangdiselenggarakanpada Badan DiklatSUMBAR tidakkunjung diberikandengan alasanbelum adaNOREG dari LAN
Diberikan informasidan Salinan NomorRegistrasi pesertadari KabupatenSolok (Nomorsudah diberikan keBadan Diklat,Desember 2015)
- Diberikan SalinanNomor RegistrasiDiklat Prajabatan
15 Menit - Melihat danMengetahui
Salinan NomorRegistrasi DiklatPrajabatan
3. 29Februari2016
Dwijo S PusdiklatSDM LHK
Proses STTPPPrajabatan Gol.III Kehutanan
KoordinasitandatanganSTTPP
Diberikan informasi - Diberikan informasi 30 Menit - Mengetahui -
Minta penjelasanPerkalan tentangPrajabatanGolongan III
Diberikan informasi - Diberikan SalinanNomor RegistrasiDiklat Prajabatan
30 Menit - Meminta Salinan NomorRegistrasi DiklatPrajabatan
5. 3 Maret2016
Nuraini /EkoValdono
KasiPenyelenggaraanKantorDiklat Kab.Bulungan
Konsultasipelaksanaanprajab golonganIII
Minta penjelasanPerkalan tentangPrajabatanGolongan III
Diberikan informasi - Download padaSIDA
30 Menit - Melihat Diberikan SalinanPerkalan DiklatPrajabatan
Lampiran VIPeraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Lembaga Administrasi Negara
No. Tanggal Nama Alamat InformasiYang Diminta
Alasan memintainformasi
Keputusan AlasanPenolakan
Cara memperolehsalinan informasi
Waktu Keberatan Jenis PermohonanKaltara
6. 3 Maret2016
Nofdinal Yefri Kab.PasamanBaratSumbar
Konsultasipelaksanaanprajab golonganIII
Minta penjelasanPerkalan tentangPrajabatanGolongan III
Diberikan informasi - Download padaSIDA LAN-RI
30 Menit - melihat MendonwloadPerka LAN padaSIDA
7. 3 Maret2016
Lalu Setiawan BPSDMKemenkes
ProsesAkreditasi
Kesalahan inputdata SIDAPendelegasianAkreditasi
Diberikan informasi - Download padaSIDA LAN-RI
30 Manit - Mengetahui MendonwloadPerka LAN padaSIDA
Minta penjelasantentang LembagaDiklat di kabupaten
Diberikan informasidan diarahkan kePak Eddy SutrisnoPKOD dan pakIqbal
- - 20 menit - mengetahui -
Keterangan :
Nomor : Diisi nomor pendaftaran permohonan informasiTanggal : Diisi tanggal permohonan diterimaNama : Diisi nama pemohon
Alamat : Diisi alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang diminta akan dikirimInformasi yang diminta : Diisi informasi rinci yang dimintaAlasan meminta informasi : Diisi alasan pemohon informasi untuk apa meminta informasi tersebutKeputusan : Diisi dengan keterangan apakah informasi yang diminta dikuasai atau tidak, bila tidak sarankan untuk Badan Public lain/satker lain yang dapat dituju untuk mendapatkan informasi publik yang
dibutuhkan permohonan Informasi Publik yang diminta dapat diberikan atau tidak.
Alasan Penolakan : Diisi alasan penolakan bila permohonan informasi ditolakCara Memperoleh salinan Informas : Diisi sebagai mana cara memperoleh informasi yang diminta, misal: a) melihat/membaca/mendengarkan/mencatat; b) mendapat salinan informasi (softcopy/hardcopy)Waktu : Diisi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebagai di maksud dalam Pasal 12 serta waktu sampai dengan informasi dikirim atau diterima oleh Pemohon Informasi Publik.
Waktu dikelompokan menjadi (a) 1-3 hari, (b) 4-10 hari (c)11-17 hari, dan (d) ebihdari 17 hari kerjaKeberatan : Diisi informasi tentang keberatan serta nomor registrasi keberatan bila Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDJenis Informasi : Diisi tentang jenis permohonan.keinginan pemohon informasi publik, apakah hanya ingin melihat atau meminta salinan informasi publik.Lokasi : Kota/tempat dokumen tersebut tersedia
Format Daftar Informasi Publik
Lembaga Administrasi NegaraKantor Pusat Jl.Veteran No.10 JakartaTelp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
DAFTAR INFORMASI PUBLIKLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
No. Ringkasan Isi InformasiUnit Kerja
Yang MenyediakanInformasi
Penanggung JawabPembuatan Informasi
Waktu danTempat
PembuatanInformasi
Format Informasi YangTersedia
Jangka WaktuPenyimpananAtau Retensi
Arsip1. Perka Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat
untuk Penyelenggara Diklat (TOC). Perka ini mengatur tentang Proses penyelenggaraan Diklat untuk
Penyelenggara Diklat, termasuk indikator hasil belajar yang akan dimilikioleh alumni Diklat.
Instansi Teknis Diklat TOC adalah Lembaga Administrasi Negara, diluarkewenangannya sebagai Instansi Pembina Diklat, LAN berwenang untukmenyelenggarakan Diklat TOC dan menjadi Penjamin Mutu jika adaLembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Diklat TOC di instansinya,disamping itu LAN sebagai Instansi Teknis diberikan kewenangan olehInstansi Pembina Diklat untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Pemerintahlainnya yang akan menyelenggarakan Diklat TOC.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala PusatPengembangan
Program danPembinaan Diklat
Jakarta, 6 Maret2013
Perkalan dalam bentukPDF pada website
lan.go.id danwww.sida.lanri.info
Permanen
2. Perka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatuntuk Pengelola Diklat (MoT), (Pejabat Struktural pada Lemdiklat)
Perka ini mengatur tentang Proses penyelenggaraan Diklat untukPengelola Diklat, termasuk indikator hasil belajar yang akan dimiliki olehalumni Diklat.
Instansi Teknis Diklat MoT adalah Lembaga Administrasi Negara, diluar
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala PusatPengembangan
Program danPembinaan Diklat
Jakarta, 6 Maret2013
Perkalan dalam bentukPDF pada website
lan.go.id danwww.sida.lanri.info
Permanen
Lampiran IIIPeraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publikdi Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
No. Ringkasan Isi InformasiUnit Kerja
Yang MenyediakanInformasi
Penanggung JawabPembuatan Informasi
Waktu danTempat
PembuatanInformasi
Format Informasi YangTersedia
Jangka WaktuPenyimpananAtau Retensi
Arsipkewenangannya sebagai Instansi Pembina Diklat, LAN berwenang untukmenyelenggarakan Diklat MoT dan menjadi Penjamin Mutu jika adaLembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Diklat MoT di instansinya,disamping itu LAN sebagai Instansi Teknis diberikan kewenangan olehInstansi Pembina Diklat untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Pemerintahlainnya yang akan menyelenggarakan Diklat MoT.
3. Perka Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatuntuk Analisis Kebutuhan Diklat (Diklat AKD).
Diklat AKD ditujukan bagi Unit Kerja yang bertanggungjawab terhadapperencanaan dan pengembangan SDM di Instansinya masing-masing.
Perka ini mengatur tentang Proses penyelenggaraan Diklat, bagaimanacaranya untuk melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan KompetensiSDM baik yang berupa keikutsertaanya dalam Diklat, Workshop, Seminar,Bimtek, Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri.
Instansi Teknis Diklat AKD adalah Lembaga Administrasi Negara, diluarkewenangannya sebagai Instansi Pembina Diklat, LAN berwenang untukmenyelenggarakan Diklat AKD dan menjadi Penjamin Mutu jika adaLembaga Diklat yang akan menyelenggarakan Diklat AKD di instansinya,disamping itu LAN sebagai Instansi Teknis diberikan kewenangan olehInstansi Pembina Diklat untuk mengakreditasi Lembaga Diklat Pemerintahlainnya yang akan menyelenggarakan Diklat AKD.
Setelah mengikuti Diklat AKD diharapkan alumni dapat memahami danmenerapkan teknik-teknik melakukan AKD di instansinya serta dapatmengusulkan jenis dan jenjang pengembangan Kompetensi bagi parapegawainya.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala PusatPengembangan
Program danPembinaan Diklat
Jakarta, 6 Maret2013
Perkalan dalam bentukPDF pada website
lan.go.id danwww.sida.lanri.info
Permanen
4. Perka Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman Umum PenyelenggaraanDiklat Teknis.
Perka ini mengatur kisi-kisi umum, bagaimana instansi/Lemdiklat jika akanmendesain diklat teknis yang akan diselenggarakan untuk instansinyasendiri.
Perka ini juga mengatur bagaimana proses penyusunan kurikulum diklatteknis, peserta, penyelenggara, sampai dengan evaluasi yang harusdilakukan oleh penyelenggara diklat.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala PusatPengembangan
Program danPembinaan Diklat
Jakarta, 22 Juli2011
Perkalan dalam bentukPDF pada website
lan.go.id danwww.sida.lanri.info
Permanen
No. Ringkasan Isi InformasiUnit Kerja
Yang MenyediakanInformasi
Penanggung JawabPembuatan Informasi
Waktu danTempat
PembuatanInformasi
Format Informasi YangTersedia
Jangka WaktuPenyimpananAtau Retensi
Arsip
5. Perka Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Umum PenyelenggaraanDiklat Fungsional.
Yang dimaksud diklat Fungsional adalah Diklat yang diperlukan olehPejabat Fungsional tertentu seperti Auditor, Widyaiswara, AnalisKebijakan, Analis Kepegawaian, Pustakawan, Arsiparis dll.
Perka ini mengatur kisi-kisi umum, bagaimana instansi/Lemdiklat jika akanmendesain diklat fungsional yang akan diselenggarakan untuk instansinyasendiri.
Perka ini juga mengatur bagaimana proses penyusunan kurikulum diklatfungsional, peserta, penyelenggara, sampai dengan evaluasi yang harusdilakukan oleh penyelenggara diklat.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala PusatPengembangan
Program danPembinaan Diklat
Jakarta, 22 Juli2011
Perkalan dalam bentukPDF pada website
lan.go.id danwww.sida.lanri.info
Permanen
6. Modul Diklat MoT dan Diklat TOC. Kedua Modul ini menjadi modul pegangan peserta dan pengajar dalam
setiap penyelenggaraan Diklat MoT dan TOC. Didalam modul ini sudahdilengkapi dengan diskripsi singkat per Bab, Latihan dan Evaluasi akhir.
BidangPengembanganProgram Diklat
Teknis danFungsional
Kepala PusatPengembangan
Program danPembinaan Diklat
Tahun 2013 Modul dalam bentuk PDFpada website lan.go.id
dan SIDA.info
Sampai denganperaturan Kepaladicabut dengan
Perka yang baru.
7. Perkalan No 17 tahun 2015 tentang Pedoman Umum PenyelengaraanDiklat Kepemimpinan Tk. I
Perkalan ini merupakan kumpulan perkalan dan surat edaran yang terbitpada tahun 2013 dan 2014.
Perkalan ini mengatur penyelenggaraan Diklatpim Tk I secara umum darimulai kurikulum, agenda, tahapan, Rincian mata Diklat, kepesertaan,Pengelolaan penyelenggaraan Diklat samapi dengan evaluasi yang harusdilakukan oleh penyelenggara Diklat termasuk formulir yang terkait denganpenyelenggaraan dari awal sampai evaluasi paska Diklat.
8. Perkalan No 18 tahun 2015 tentang Pedoman Umum PenyelengaraanDiklat Kepemimpinan Tk. II
Perkalan ini merupakan kumpulan perkalan dan surat edaran yang terbitpada tahun 2013 dan 2014.
Perkalan ini mengatur penyelenggaraan Diklatpim Tk II secara umum darimulai kurikulum, agenda, tahapan, Rincian mata Diklat, kepesertaan,Pengelolaan penyelenggaraan Diklat sampai dengan evaluasi yang harus
Arsipdilakukan oleh penyelenggara Diklat termasuk formulir yang terkait denganpenyelenggaraan dari awal sampai evaluasi paska Diklat.
9. Perkalan No 19 tahun 2015 tentang Pedoman Umum PenyelengaraanDiklat Kepemimpinan Tk. III
Perkalan ini merupakan kumpulan perkalan dan surat edaran yang terbitpada tahun 2013 dan 2014.
Perkalan ini mengatur penyelenggaraan Diklatpim Tk III secara umum darimulai kurikulum, agenda, tahapan, Rincian mata Diklat, kepesertaan,Pengelolaan penyelenggaraan Diklat sampai dengan evaluasi yang harusdilakukan oleh penyelenggara Diklat termasuk formulir yang terkait denganpenyelenggaraan dari awal sampai evaluasi paska Diklat.
10. Perkalan No 20 tahun 2015 tentang Pedoman Umum PenyelengaraanDiklat Kepemimpinan Tk. IV
Perkalan ini merupakan kumpulan perkalan dan surat edaran yang terbitpada tahun 2013 dan 2014.
Perkalan ini mengatur penyelenggaraan Diklatpim Tk IV secara umum darimulai kurikulum, agenda, tahapan, Rincian mata Diklat, kepesertaan,Pengelolaan penyelenggaraan Diklat sampai dengan evaluasi yang harusdilakukan oleh penyelenggara Diklat termasuk formulir yang terkait denganpenyelenggaraan dari awal sampai evaluasi paska Diklat.
11. Perkalan No 15 tahun 2015 tentang Pedoman Umum PenyelengaraanDiklat Prajabatan CPNS Golongan III
Perkalan ini merupakan penyempurnaan perkalan yang terbit pada tahun2013 dan 2014.
Perkalan ini mengatur penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS GolonganIII secara umum dari mulai kurikulum, tahapan, Rincian mata Diklat,kepesertaan, Pengelolaan penyelenggaraan Diklat sampai denganevaluasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara Diklat termasuk formuliryang terkait dengan penyelenggaraan dari awal sampai evaluasi paskaDiklat.
12. Perkalan No 16 tahun 2015 tentang Pedoman Umum PenyelengaraanDiklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II
Perkalan ini merupakan penyempurnaan perkalan yang terbit pada tahun2013 dan 2014.
BidangPengembanganProgram DiklatPrajabatan dan
Kepala PusatPengembangan
Program danPembinaan Diklat
Jakarta, 23Maret 2015
Perkalan dalam bentukPDF pada website
lan.go.id danwww.sida.lanri.info
Permanen
No. Ringkasan Isi InformasiUnit Kerja
Yang MenyediakanInformasi
Penanggung JawabPembuatan Informasi
Waktu danTempat
PembuatanInformasi
Format Informasi YangTersedia
Jangka WaktuPenyimpananAtau Retensi
Arsip Perkalan ini mengatur penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan
I dan II secara umum dari mulai kurikulum, tahapan, Rincian mata Diklat,kepesertaan, Pengelolaan penyelenggaraan Diklat sampai denganevaluasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara Diklat termasuk formuliryang terkait dengan penyelenggaraan dari awal sampai evaluasi paskaDiklat.
Kepemimpinan
13. Perkalan No 10 tahun 2015 tentang Pedoman Umum PenyelengaraanDiklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II dan Golongan III YangDiangkat dari Pegawai Honorer Kategori 1 dan Kategori 2
Perkalan ini merupakan penyempurnaan perkalan dan surat edaran yangterbit pada tahun 2013 dan 2014.
Perkalan ini mengatur penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I,Golongan II dan Golongan III Yang Diangkat dari Pegawai HonorerKategori 1 dan Kategori 2 secara umum dari mulai kurikulum, tahapan,Rincian mata Diklat, kepesertaan, Pengelolaan penyelenggaraan Diklatsampai dengan evaluasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara Diklattermasuk formulir yang terkait dengan penyelenggaraan dari awal sampaievaluasi paska Diklat.
14. Perkalan No 2 tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan DiklatKepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV , Prajabatan CPNS Gol III,Prajabatan CPNS Gol I dan II, serta Prajabatan CPNS Golongan I/II/IIIyang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan Kategori 2.
15. Surat Edaran Kepala LAN No 13/K.1/KKM.02.3 tentang Penyempurnaandalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan .
Surat edaran ini berisi tentang penyempurnaan tatacara pembukaan danpenutupan Diklat, pembelajaran agenda Diklat, pemberian ijin pengirimanpeserta dan pelaksanaan Benchmarking serta penusunan dan pengujianproduk pembelajaran
16. Surat Edaran Kepala LAN No 135/K.1/PDP.09.2 tentang Peningkatankualitas pembelajaran Diklat Kepemimpinan .
Surat edaran ini berisi tentang proyek perubahan Diklat Pim harusterintegrasi dengan Sasaran Kerja Pegawai, dan pencapaian milestonesharus dipantau oleh pimpinan, serta pada tahap akhir peserta membuat
KETERANGAN:Ringkasan Isi Informasi : Diisi dengan nama dan ringkasan isi informasi. Termasuk keterangan waktu/periode apabila informasi tersebut
Disusun berdasarkan periode tertentu. Contoh : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2011Unit Kerja yang Menyediakan Informasi : Diisi dengan unit kerja yang dipinjam pejabat eselon IV yang menyediakan informasi. Contoh : Kasubbag
Arsip dan EkspedisiPenanggungjawab pembuatan informasi : Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Contoh: Kasubbag Arsip dan EkspedisiWaktu dan tempat pembuatan informasi : Diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi Contoh : 31 Desember 2010Format informasi yang tersedia : Diisi dengan bentuk informasi yang tersedia. Contoh : Hardcopy atau SoftcopyJangka waktu Penyimpanan/Retensi Arsip : Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang di sesuaikan dengan ketentuan dalam Undang – Undang
Kearsipan dan Peraturan Perundang – Undangan terkait
FORM DAFTAR PENGADUAN
No Tgl Nama Pengadu Alamat Pengadu SubstansiPengadu
Status Pengadu Tanggal jawab Jawaban
Dalam proses Selesai
1 8 April 2016 Drg Shelly NA Puskesmas DilangPuti KabupatenKutai Barat
v 12 April 2016 Keterlambatanpenerbitan koderegistrasi DiklatPrajabatan bukanpada LAN tapipada Badan DiklatPropinsi SulawesiSelatan dan LANsudahmelayangkansurat tegurankepada badanDiklat PropinsiSulawesi Selatan
Format Register PermohonanLembaga Administrasi NegaraKantor Pusat Jl.Veteran No.10 JakartaTelp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
REGISTER PERMOHONAN
No. Tanggal Nama Alamat InformasiYang Diminta
Alasan memintainformasi Keputusan Alasan
PenolakanCara memperolehsalinan informasi Waktu Keberatan
Jenis PermohonanMelihat danMengetahui Meminta Salinan
Lampiran VIPeraturan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 19 Tahun 2013 tentang PedomanPengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Lembaga Administrasi Negara
No. Tanggal Nama Alamat InformasiYang Diminta
Alasan memintainformasi
Keputusan AlasanPenolakan
Cara memperolehsalinan informasi
Waktu Keberatan Jenis Permohonan6
5/2/2016 Efi K BapelkesCikarang akreditasi Akreditasi
Memberikaninformasimengenai
prosespengajuanakreditasi
- - 15 menit - Mengetahui -
79/2/2016 Dian
MardiarinBadan Diklat
ESDMAmbil undangan
pemberianakreditasi
Akreditasi Memberikaninformasi - Share informasi 15 menit - Mengetahui -
Nomor : Diisi nomor pendaftaran permohonan informasiTanggal : Diisi tanggal permohonan diterimaNama : Diisi nama pemohonAlamat : Diisi alamat lengkap dan jelas dari pemohon untuk memudahkan jika informasi yang diminta akan dikirimInformasi yang diminta : Diisi informasi rinci yang dimintaAlasan meminta informasi : Diisi alasan pemohon informasi untuk apa meminta informasi tersebutKeputusan : Diisi dengan keterangan apakah informasi yang diminta dikuasai atau tidak, bila tidak sarankan untuk Badan Public lain/satker lain yang dapat dituju untuk mendapatkan informasi publik yang
dibutuhkan permohonan Informasi Publik yang diminta dapat diberikan atau tidak.
Alasan Penolakan : Diisi alasan penolakan bila permohonan informasi ditolakCara Memperoleh salinan Informas : Diisi sebagai mana cara memperoleh informasi yang diminta, misal: a) melihat/membaca/mendengarkan/mencatat; b) mendapat salinan informasi (softcopy/hardcopy)Waktu : Diisi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebagai di maksud dalam Pasal 12 serta waktu sampai dengan informasi dikirim atau diterima oleh Pemohon Informasi Publik.
Waktu dikelompokan menjadi (a) 1-3 hari, (b) 4-10 hari (c)11-17 hari, dan (d) ebihdari 17 hari kerjaKeberatan : Diisi informasi tentang keberatan serta nomor registrasi keberatan bila Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDJenis Informasi : Diisi tentang jenis permohonan.keinginan pemohon informasi publik, apakah hanya ingin melihat atau meminta salinan informasi publik.
Format Daftar Informasi Publik
Lembaga Administrasi NegaraKantor Pusat Jl.Veteran No.10 JakartaTelp.(021)3868201-5, 3455021 fax.(021)3848792
DAFTAR INFORMASI PUBLIKLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
No. Ringkasan Isi InformasiUnit Kerja
Yang MenyediakanInformasi
Penanggung JawabPembuatan Informasi
Waktu dan TempatPembuatan Informasi
Format Informasi YangTersedia
Jangka WaktuPenyimpanan Atau
Retensi Arsip1. Petunjuk penggunaan SIDA Subbid SIDA Kasubid SIDA Tahun 2013/Jakarta Soft copy Permanen
2. Petunjuk penggunaan e-akreditasi Subbid SIDA Kasubid SIDA Tahun 2015/Jakarta Hardcopy dan soft copy Permanen
3. Perkalan Akreditasi No. 25 tahun 2015 Subbid Akreditasi Kasubbid Akreditasi Tahun 2015/ Jakarta Softcopy Permanen4. Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Akreditasi bagi Lembaga Diklat Subbid Akreditasi Kasubbid Akreditasi Tahun 2015/Jakarta Hardcopy dan soft copy Permanen
5.
KETERANGAN:Ringkasan Isi Informasi : Diisi dengan nama dan ringkasan isi informasi. Termasuk keterangan waktu/periode apabila informasi tersebut
Disusun berdasarkan periode tertentu. Contoh : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Tahun 2011Unit Kerja yang Menyediakan Informasi : Diisi dengan unit kerja yang dipinjam pejabat eselon IV yang menyediakan informasi. Contoh : Kasubbag
Arsip dan EkspedisiPenanggungjawab pembuatan informasi : Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Contoh: Kasubbag Arsip dan EkspedisiWaktu dan tempat pembuatan informasi : Diisi dengan waktu dan tempat pembuatan informasi Contoh : 31 Desember 2010Format informasi yang tersedia : Diisi dengan bentuk informasi yang tersedia. Contoh : Hardcopy atau SoftcopyJangka waktu Penyimpanan/Retensi Arsip : Diisi dengan jangka waktu penyimpanan, yang di sesuaikan dengan ketentuan dalam Undang – Undang
Kearsipan dan Peraturan Perundang – Undangan terkait
Lampiran IIIPeraturan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 19 Tahun 2013 tentang PedomanPengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Lembaga Administrasi Negara