NUMERIK PUTUSAN [1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram [1.2] Identitas Penggugat [1.3] Identitas Penggugat Intervensi [1.4] Identitas Tergugat [1.5] Identitas Tergugat II Intervensi [1.6] Penetapan-penetapan [1.7] Pokok Gugatan [1.8] Pokok Gugatan Intervensi [1.9] Pokok Jawaban Tergugat atas Gugatan [1.10] Pokok Jawaban Tergugat atas Gugatan Intervensi [1.11] Pokok Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan [1.12] Pokok Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Intervensi [1.13] Replik & Duplik [1.14] Bukti Surat Penggugat [1.15] Bukti Surat Penggugat Intervensi [1.16] Bukti Surat Tergugat [1.17] Bukti Surat Tergugat II Intervensi [1.18] Saksi dari Penggugat & Penggugat Intervensi [1.19] Saksi dari Tergugat [1.20] Saksi dari Tergugat II Intervensi [1.21] Kesimpulan [2.1] Tentang Pertimbangan Hukum [2.2] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi Kompetensi Absolut [2.3] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi Legal Standing [2.4] Pertimbangan Hukum tentang Aspek Kewenangan Penerbitan KTUN [2.5] Pertimbangan Hukum tentang Aspek Prosedural Penerbitan KTUN [3.1] Dasar Hukum Mengadili [3.2] Amar Putusan [3.3] Rapat Permusyawaratan PUTUSAN Nomor: 19/G/2015/PTUN.MTR
65
Embed
P U T U S A Njdih.ptun-mataram.go.id/wp-content/uploads/2017/09/... · karena Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan/membalik nama tanah Penggugat kepada siapapun, termasuk Mamik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NUMERIK PUTUSAN
[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
[1.2] Identitas Penggugat
[1.3] Identitas Penggugat Intervensi
[1.4] Identitas Tergugat
[1.5] Identitas Tergugat II Intervensi
[1.6] Penetapan-penetapan
[1.7] Pokok Gugatan
[1.8] Pokok Gugatan Intervensi
[1.9] Pokok Jawaban Tergugat atas Gugatan
[1.10] Pokok Jawaban Tergugat atas Gugatan Intervensi
[1.11] Pokok Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan
[1.12] Pokok Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Intervensi
[1.13] Replik & Duplik
[1.14] Bukti Surat Penggugat
[1.15] Bukti Surat Penggugat Intervensi
[1.16] Bukti Surat Tergugat
[1.17] Bukti Surat Tergugat II Intervensi
[1.18] Saksi dari Penggugat & Penggugat Intervensi
[1.19] Saksi dari Tergugat
[1.20] Saksi dari Tergugat II Intervensi
[1.21] Kesimpulan
[2.1] Tentang Pertimbangan Hukum
[2.2] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi Kompetensi Absolut
[2.3] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi Legal Standing
[2.4] Pertimbangan Hukum tentang Aspek Kewenangan Penerbitan KTUN
[2.5] Pertimbangan Hukum tentang Aspek Prosedural Penerbitan KTUN
[3.1] Dasar Hukum Mengadili
[3.2] Amar Putusan
[3.3] Rapat Permusyawaratan
P U T U S A NNomor: 19/G/2015/PTUN.MTR
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan
acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah
menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:
[1.2] HAJI ZAINUDIN alias LOQ AMINOLAH alias LO’ AMINULLAH alias
AMINOLAH alias MINOLAH, berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKI RIYADI, SH.,
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Lawyer and
Legal Consultant “Untuk Keadilan”, bertempat tinggal di Jalan
Swadaya Gg. X No. 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor C-1.73/UK-SK/13.09.2015, tanggal 13 September
2015;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
[1.3] HAJJAH RABIATUN, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Bimbi, Desa Rensing Raya,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKI RIYADI, SH.,
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Lawyer and
Legal Consultant “Untuk Keadilan”, bertempat tinggal di Jalan
Halaman | 1
Swadaya Gg. X No. 50, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor C-1.81/UK-SK/24.10.2015, tanggal 24 Oktober 2015;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
M E L A W A N
[1.4] KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 3 Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
382/52.03/X/2015, tertanggal 29 Oktober 2015 memberikan
kuasa kepada:
1. MOH. NOERDIN RAHARJA, SH.;2. WINARDI, S.Sit;
3. H. MAHDAN;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Timur, beralamat di M.T. Haryono Nomor 3
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Barat;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
[1.5] MAMIK SUMAINI, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Pengoros Luar, Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. LALU ARMAYADI, SH;
2. USEP SYARIF HIDAYAT, SH;
Halaman | 2
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor “Advokat &
Konsultan Hukum Lalu Armayadi, SH & Rekan”, beralamat di
di Jalan TGH Ibrahim, Gang Pos & Giro No. 8, Kediri,
Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 043/SK.TUN/XI/2014, tanggal 14 November 2015.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
[1.6] Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:
1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 19/Pen-L-Dis/2015/PTUN.MTR, tanggal 7 Oktober 2015, tentang
Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 (Lolos Dismissal);2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 19/Pen-MH/2015/PTUN.MTR, tanggal 7 Oktober 2015, tentang
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Nomor 19/G/2015/PTUN.MTR;3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor: 19/Pen-PP/2015/PTUN.MTR tanggal 12 Oktober
2015, tentang hari dan tanggal PemeriksaanPersiapan sengketa a quo;4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor: 19/Pen.HS/2015/PTUN.MTR tanggal 2
November 2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa a quo;5. Membaca Putusan Sela Nomor 19/G/2015/PTUN-MTR/INTV., tanggal 16
November 2015, yang mendudukkan Hajjah Rabiatun sebagai
Penggugat Intervensi dalam sengketa a quo;6. Membaca Putusan Sela Nomor 19/G/2015/PTUN-MTR/INTV., tanggal 23
November 2015, yang mendudukkan Mamik Sumaini sebagai Tergugat II
Intervensi dalam sengketa a quo;7. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar
keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan
keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;
Halaman | 3
TENTANG DUDUK SENGKETA
[1.7] Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September
2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan register Nomor:
19/G/2015/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2015,
yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;
Bahwa, obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa
Jerowaru yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor
1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas 14.590 m2, terletak di Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama
Mamik Sumaini;
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 7.900 m2,
sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat No. SK 06/DA/18 A/1976, tanggal 2 Maret 1976 dan
Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 1337 atas nama Lo’
Aminullah No. Blok 1258, Kelas III, luas 0,790 Ha (79 are), tertanggal 18
Oktober 1977, yang terletak di Subak Orong Bukal I, Desa Jerowaru,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Loq Amid/Zulkipli (dahulu tanah A. Seriah;Sebelah Selatan : Tanah Haji Adi (tanah Padak);Sebelah Timur : Tanah H. Suhar (dahulu tanah Loq Jariah);Sebelah Barat : Jalan
2. Bahwa selaku pemilik yang sah, Penggugat telah menguasai,
mengerjakan/mengolah dan mengambil hasil tanah tersebut dari dahulu
sampai saat ini (lebih dari 30 tahun) tanpa gangguan dari pihak manapun
dan tidak pernah dialihkan/dijual kepada siapapun juga. Selain itu,
Penggugat juga melakukan kewajibannya dengan membayar pajak atas
tanah tersebut sampai saat ini;
Halaman | 4
3. Bahwa akan tetapi pada akhir bulan Agustus 2015, Kepala Desa
Pemongkong memberikan fotokopi sertipikat (obyek gugatan), dan
berdasarkan hal tersebut kemudian Penggugat baru mengetahui bahwa
Tergugat telah menerbitkan sertipikat (obyek gugatan) pada 13 Agustus
2015, di atas tanah milik Penggugat tersebut. Oleh karena itu, secara
nyata Penggugat baru menerima/mengetahui obyek sengketa kurang dari
90 hari sejak akhir bulan Agustus 2015, sehingga masih dalam tenggang
waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
4. Bahwa setelah Penggugat teliti dan cermati, ternyata luas obyek
sengketa tersebut adalah 14.590 m2, sehingga bukan hanya tanah milik
Penggugat seluas 7.900 m2 saja, yang masuk dalam obyek sengketa,
akan tetapi tanah milik almarhum Zulkipli 7.496 m2, yang saat ini dikuasai
oleh istrinya Hajjah Rabiatun;
5. Bahwa Penggugat maupun Hajjah Rabiatun selaku pemilik tanah, tetap
memiliki, menguasai, menempati dan membayar pajak atas tanah di
dalam sertipikat obyek sengketa, dimana SPPT PBB-nya masih atas
nama Penggugat dan alm. Zulkipli sampai sekarang. Sehingga terbitnya
obyek sengketa tidak sesuai dengan data yuridis sebagaimana Pasal 1
angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah jo. Pasal 82 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan merupakan pelanggaran asas
kecermatan atau ketelitian oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan/memanggil para pemilik
tanah yang berbatasan dengan tanah yang diterbitkan sertipikat obyek
sengketa, dan pemilik batas tanah tidak pernah merasa menandatangani
persetujuan batas-batas tanah dalam obyek sengketa. Oleh karena itu
tindakan Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal
Halaman | 5
18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 80
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
dan merupakan kesewenang-wenangan;
7. Bahwa dengan terbitnya sertipikat tersebut, jelas merugikan Penggugat,
karena Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan/membalik nama
tanah Penggugat kepada siapapun, termasuk Mamik Sumaini dan
adanya obyek sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan tanah yang
diperoleh sejak tahun 1976. Sehingga tindakan Tergugat sangat
merugikan Penggugat, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009;
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa merupakan
tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu ketelitian
dan kesewenang-wenang, sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga merugikan Penggugat,
maka menurut hukum sertipikat tersebut harus dinyatakan batal atau
tidak sah;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, dengan
disertai bukti-bukti (saksi maupun surat) yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka Penggugat melalui kuasa
hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1386
Desa Jerowaru yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur
Halaman | 6
Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas 14.590 m2,
terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, atas nama Mamik Sumaini;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor
1386 Desa Jerowaru yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2015, Surat
Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas 14.590
m2, terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur, atas nama Mamik Sumaini;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini;
[1.8] Bahwa berdasarkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Hajjah
Rabiatun tertanggal 2 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Pemohon Intervensi juga memiliki kepentingan sendiri atas tanah
sebagaimana dimaksud di dalam obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah
memberikan sikap melalui Putusan Sela Nomor 19/G/2015/PTUN-
MTR/INTV., tanggal 16 November 2015, yang pada pokoknya mendudukkan
Hajjah Rabiatun sebagai Penggugat Intervensi dalam sengketa a quo;
[1.9] Bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tertanggal 23
November 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan
sebagaimana berikut;
Bahwa, obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa
Jerowaru yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor
1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas 14.590 m2, terletak di Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama
Mamik Sumaini;
1. Bahwa tanah Penggugat Intervensi seluas ± 7.496 m2 (74,96 are)
sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Sawah (Embung) tanggal 31
Oktober 1998, yang terletak di Subak Orong Bukal, Desa Jerowaru,
Halaman | 7
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Amaq Mariatun;Sebelah Selatan : Tanah Haji Adi (tanah Padak/tanah garam);Sebelah Timur : Tanah Minolah/H. Zainudin (Penggugat);Sebelah Barat : JalanTelah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, bersama-sama tanah
milik Penggugat (H. Zainudin alias Minolah) seluas 7.900 m2, sehingga
Penggugat Intervensi memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa
dalam perkara tersebut di atas, karena mengklaim tanah milik Penggugat
Intervensi;
2. Bahwa Penggugat Intervensi adalah istri, sekaligus ahli waris dari
almarhum Zulkifli yang telah meninggal dunia tahun 2011. Dimana tanah
tersebut didapatkan berdasarkan jual-beli dengan Amid alias Lo’ Amid
pada 31 Oktober 1998, dengan harga Rp. 5.000.000,- yang dilakukan
secara riil, terang dan tunai di hadapan saksi-saksi;
3. Bahwa sebelum dijual beli, tanah tersebut adalah milik Amid alias Lo’
Amid yang berasal dari orang tuanya yang bernama Amaq Seriah,
sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 3316,
No. Blok. 1258, Kelas III, luas 0,75 Ha (75 are) atas nama Lo’ Amid, yang
telah dikuasai, dimiliki dan diambil hasilnya oleh Lo’ Amid tanpa
gangguan dari siapapun. Oleh karena itu, maka Penggugat Intervensi
adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut di atas, yang menguasai,
mengerjakan/mengolah dan mengambil hasil tanah tersebut tanpa
gangguan dari pihak mana pun dan tidak pernah dialihkan/dijual kepada
siapapun juga. Selain itu, Penggugat Intervensi dan almarhum Zulkifli
juga telah melakukan kewajiban selaku warga Negara untuk membayar
pajak atas tanah tersebut sejak dibeli pada 31 Oktober 1998;
4. Bahwa, akan tetapi pada 11 Oktober 2015, H. Zainudin/Penggugat selaku
pemilik tanah yang bersebelahan (sebelah selatan) dengan Penggugat
Halaman | 8
Intervensi, memberitahu bahwa di atas tanah miliknya dan milik
Penggugat Intervensi telah terbit sertipikat/obyek sengketa atas nama
Mamik Sumaini. Oleh karena itu, maka Penggugat Intervensi selaku
pemilik tanah merasa keberatan atas terbitnya obyek sengketa di atas
tanah milik Penggugat Intervensi;
5. Bahwa Penggugat Intervensi maupun Penggugat tetap memiliki,
menguasai, mengolah dan mengambil hasil serta membayarkan pajak
atas sebagian tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut sampai
saat ini, yang mana SPPT-PBB-nya masih beratas nama suami
Penggugat Intervensi (Zulkifli) dan Penggugat sampai saat ini. Sehingga
terbitnya obyek sengketa di atas, tidak sesuai dengan data yuridis tanah,
khususnya pemegang hak atas tanah sebagaimana Pasal 1 angka 7
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
jo. Pasal 82 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, dan merupakan pelanggaran asas kecermatan atau ketelitian dari
Tergugat terhadap hak milik Penggugat Intervensi;
6. Bahwa selain dari itu, Tergugat tidak pernah memberitahukan/memanggil
para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang diterbitkan dalam
obyek sengketa atas akan adanya pengukuran/penetapan batas tanah,
dan pemilik batas tanah tidak pernah merasa menandatangani
persetujuan batas-batas tanah dalam obyek sengketa sehingga pemilik
batas tanah yang mengetahui kepemilikan tanah tidak dilibatkan dalam
pengukuran tersebut. Oleh karena itu tindakan Tergugat ini bertentangan
dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintaha
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 80 Peraturan
Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Halaman | 9
Pelaksanaan Peratuan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan
merupakan kesewenang-wenangan;
7. Bahwa terbitnya sertipikat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat
Intervensi, karena tidak pernah menjual/mengalihkan/membaliknama
tanah Penggugat Intervensi kepada siapapun, termasuk Mamik Sumaini.
Adanya obyek sengketa menyebabkan Penggugat Intervensi telah
kehilangan tanah yang telah diperolehnya sejak 31 Oktober 1998.
Sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat
Intervensi, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa merupakan
tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, serta melanggar asas-asas
umum pemerintahan yang baik, yaitu asas ketelitian dan kesewenang-
wenangan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009;
9. Bahwa karena tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
maka menurut hukum sertipikat tersebut harus dinyatakan batal atau
tidak sah;
10.Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut di atas, dengan
disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka Penggugat Intervensi
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan:
1) Menerima alasan-alasan Pemohon/Penggugat Intervensi
2) Mengabulkan gugatan Pemohon/Penggugat Intervensi dan
Penggugat untuk seluruhnya;
Halaman | 10
3) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1386
Desa Jerowaru yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2015, dengan
Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas
14.590 m2 atas nama Mamik Sumaini, yang terletak di Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
4) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor
1386 Desa Jerowaru yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2015,
dengan Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015,
luas 14.590 m2 atas nama Mamik Sumaini, yang terletak di Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;
[1.10] Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 9 November 2015, yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil yang disampaikan
Penggugat, dan mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009, maka Tergugat menyampaikan eksepsi terkait dengan
kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, dengan alasan bahwa
gugatan Penggugat pada pokoknya lebih menekankan pada sengketa
penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga Tergugat mohon Majelis Hakim
yang mengadili perkara a quo agar menyatakan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa atau mengadili sengketa
ini, dan selayaknya diajukan kepada Pengadilan Negeri Selong untuk
memperoleh kepastian hukum mengenai hak keperdataan terhadap tanah
Halaman | 11
dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru tanggal 13 Agustus
2015, Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas
14.590 m2, terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Mamik Sumaini;
Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat, kecuali
terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan terhadap
apa yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan dengan
pokok perkara ini;2. Bahwa benar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah
menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru tanggal 13
Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni
2015, luas 14.590 m2, terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama
Mamik Sumaini. Namun Tergugat membantah terhadap dalil Penggugat
yang mendalilkan penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan data
yuridis tanah sebagaimana Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 jo. Pasal 82 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Timur berdasarkan kewenangannya telah melaksanakan tugas
dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Penerbitan obyek sengketa telah dilakukan berdasarkan
penelitian data fisik dan data yuridis, dengan melampirkan dokumen antara
lain:1) Surat Permohonan Hak Milik tanggal 27 Maret 2015;2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 520300000434680, tanggal 22
Januari 2006;3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal
27 Maret 2015;4) Surat Pernyataan Waris, tanggal 2 April 2015;
Halaman | 12
5) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah, tanggal 27
Maret 2015;6) Surat Pernyataan Menggarap, tanggal 16 Juni 20157) Surat Pernyataan Pengalihan Garapan, tanggal 16 Juni 2015;8) Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Jerowaru No.
97/DS.JRW/2015, tanggal 16 Juni 2015;9) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:
52.03.200.001.160-0013.0, tanggal 5 Januari 2015, an. Fadil H./Mamik
Sumaini.
Berdasarkan hasil penelitian fisik dan data yuridis terhadap permohonan
yang diajukan oleh Mamik Sumaini dengan melampirkan dokumen-
dokumen tersebut diatas, maka ditetapkanlah Mamik Sumaini sebagai
pemegang hak atas tanah sertipikat sebagaimana obyek sengketa;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat, karena sebelum Petugas
Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan
pengukuran, telah ada pemberitahuan kepada pemohon dan para pemilik
tanah yang berbatasan;4. Bahwa sertipikat obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat melalui
mekanisme pemberian hak atas tanah Negara, yang
prosedur/mekanismenya berpedoman selain pada Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, serta peraturan pertanahan
lainnya;Berdasarkan eksepsi dan pokok perkara tersebut, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai
berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2. Menyatakan sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) yaitu Sertipikat Hak
Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur
Halaman | 13
Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas 14.590 m2,
terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat atas nama Mamik
Sumaini;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini;
[1.11] Bahwa selain itu, terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat
juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 November 2015, yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Intervensi
sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya tanggal 23 November 2015,
serta mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009, maka Tergugat menyampaikan eksepsi terkait dengan
kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, dengan alasan bahwa
gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya lebih menekankan pada
sengketa penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga Tergugat mohon
Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menyatakan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa atau
mengadili sengketa ini, dan selayaknya diajukan kepada Pengadilan Negeri
Selong untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hak keperdataan
terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru
tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16
Juni 2015, luas 14.590 m2, terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Mamik
Sumaini;
Dalam Pokok Perkara
Halaman | 14
1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat
Intervensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh
Tergugat dan terhadap apa yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan satu
kesatuan dengan pokok perkara ini;2. Bahwa benar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah
menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru tanggal 13
Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni
2015, luas 14.590 m2, terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama
Mamik Sumaini. Namun Tergugat membantah terhadap dalil Penggugat
Intervensi yang menyatakan obyek sengketa diterbitkan di atas tanah milik
Penggugat Intervensi dan Penggugat, karena tanah yang diterbitkan obyek
sengketa adalah milik Mamik Sumaini berdasarkan bukti-bukti kepemilikan
yang dilampirkan dalam permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik
Tersebut;3. Bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat Intervensi
bahwa penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan data yuridis tanah
sebagaimana Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 jo. Pasal 82 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3
Tahun 1997, karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur
berdasarkan kewenangannya telah melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerbitan obyek sengketa telah dilakukan berdasarkan penelitian data
fisik dan data yuridis, dengan melampirkan dokumen antara lain:1) Surat Permohonan Hak Milik tanggal 27 Maret 2015;2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 520300000434680, tanggal 22
Januari 2006;3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal
27 Maret 2015;4) Surat Pernyataan Waris, tanggal 2 April 2015;
Halaman | 15
5) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah, tanggal 27
Maret 2015;6) Surat Pernyataan Menggarap, tanggal 16 Juni 20157) Surat Pernyataan Pengalihan Garapan, tanggal 16 Juni 2015;8) Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Jerowaru No.
97/DS.JRW/2015, tanggal 16 Juni 2015;9) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:
52.03.200.001.160-0013.0, tanggal 5 Januari 2015, an. Fadil H/Mamik
Sumaini.
Berdasarkan hasil penelitian fisik dan data yuridis terhadap permohonan
yang diajukan oleh Mamik Sumaini dengan melampirkan dokumen-
dokumen tersebut diatas, maka ditetapkanlah Mamik Sumaini sebagai
pemegang hak atas tanah sertipikat sebagaimana sertipikat obyek
sengketa;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat, karena sebelum Petugas
Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan
pengukuran, telah ada pemberitahuan kepada pemohon dan para pemilik
tanah yang berbatasan;5. Bahwa sertipikat obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat melalui
mekanisme pemberian hak atas tanah Negara, yang
prosedur/mekanismenya berpedoman selain pada Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1997 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, serta peraturan pertanahan
lainnya;Berdasarkan eksepsi dan pokok perkara tersebut, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai
berikut:1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau
menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;2. Menyatakan sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) yaitu Sertipikat Hak
Halaman | 16
Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur
Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas 14.590 m2,
terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat atas nama Mamik
Sumaini;3. Membebankan kepada Penggugat Intervensi untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini;
[1.12] Bahwa terkait dengan sengketa a quo, Majelis Hakim telah memanggil
pihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimana
ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
Bahwa kemudian berdasarkan Permohonan Intervensi tertanggal 23
November 2015, yang diajukan oleh Mamik Sumaini melalui Kuasa
Hukumnya Lalu Armayadi, SH., selanjutnya berdasarkan Putusan Sela
Nomor: 19/G/2015/PTUN.MTR/INTV., tanggal 23 November 2015 telah
didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 November 2015 yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
Tentang Kompetensi Mengadili
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan keputusan tata usaha
Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru tanggal 13
Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni
2015, luas 14.590 m2, atas nama Mamik Sumaini yang terletak di Desa
Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam
perkara Nomor 19/G/2015/PTUN.MTR;- Bahwa setelah meneliti dan menelaah isi gugatan Penggugat, Tergugat II
Intervensi menyimpulkan bahwa pokok-pokok dalil gugatan Penggugat
Halaman | 17
pada pokoknya bersifat sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri Selong dalam kompetensei absolut Pengadilan Negeri
Selong;- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah hak milik Mamik
Sumaini yang hingga saat ini dikuasai, dihaki digarap Mamik Sumaini
dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;- Bahwa jika Penggugat mengklaim bahwa tanah dengan Sertipikat Hak
Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru yang dijadikan obyek sengketa haruslah
terlebih dahulu diselesaikan sengketa haknya. Dengan demikian
Penggugat baru memiliki legal standing sebagai Penggugat yang
menggugat keputusan tata usaha Negara in cassu obyek sengketa;- Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tidak berwenang mengadili perkara tersebut melainkan
kewenangan Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan memutus
sengketa hak sesuai kompetensi absolutnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;2. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi menolak sebuah dalil-dalil gugatan
Penggugat kecuali hal-hal yang diakui jelas kebenarannya;3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang
dimohonkan sertipikat oleh Tergugat II Intervensi dan dijadikan obyek
sengketa oleh Penggugat adalah milik Penggugat, yang benar adalah
tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah milik yang sah dari
Mamik Sumaini yang diperoleh dari warisan almarhum orang tuanya
Mamik Imran;4. Bahwa Penggugat yang mengklaim tanah diperoleh berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur adalah tidak benar, yang benar bahwa tanah yang
dimaksudkan Penggugat memang benar pernah digarap oleh almarhum
orang tua Penggugat bernama Amaq Seriah, berdasarkan perjanjian gadai
Halaman | 18
antara almarhum orang tua Penggugat (Amaq Seriah) dengan almarhum
orang tua Tergugat II Intervensi (Mamik Imran), tanggal 11 September
1972;5. Bahwa surat-surat yang dijadikan dasar bukti perolehan hak oleh
Penggugat, patut diduga palsu atau setidaknya rekayasa dengan cara
memberikan keterangan palsu sehingga terbit surat keputusan gubernur
bahwa tanah yang diklaim Penggugat 7.900 m2, yang merupakan bagian
dari luas tanah Hak Milik Nomor 1386 atas nama Mamik Sumaini yaitu
batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Loq Amid/Zulkifli (dahulu
tanah Amaq Seriah). Sehingga sangat jelas tampat bahwa tanah yang
diklaim Penggugat maupun Penggugat Intervensi adalah tanah asal satu
yang pernah digarap oleh Amaq Seriah, dengan demikian bahwa alasan
Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik atas dasar
pemberian pemerintah Republik Indonesia sebagaimana Keputusan
Gubernur adalah tidak benar, yang benar adalah tanah tersebut milik
Mamik Sumaini yang diperoleh berdasarkan warisan almarhum Mamik
Imaran yang pernah digadaikan kepada Amaq Seriah (orang tua Haji
Zainudin alias Loq Aminollah) pada tahun 1972;7. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil yang menyatakan bahwa
Penggugat menguasai tanah, melainkan Mamik Sumaini yang memegang
hak atas obyek sengketa, begitupun halnya juga dengan tanah yang
diklaim dikuasai Hajjah Rabiatun, yang benar keseluruhan tanah termasuk
dalam obyek sengketa adalah dihaki dan dikuasai serta digarap oleh
pemegang Hak yaitu Mamik Sumaini;8. Bahwa tindakan Tergugat yang dianggap tidak prosedural dan cacat
hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan dan asas-asas
umum pemerintahan yang baik, adalah tidak benar dan sangat mengada-
ada, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah prosedural
Halaman | 19
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas
umum pemerintahan yang baik;Berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun jawaban
Tergugat II Intervensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus dengan amar berikut:Dalam Eksepsi:
1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) berupa Sertipikat Hak
Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur
Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas 14.590 m2,
terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Mamik Sumaini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
[1.13] Bahwa selain itu, terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugat II
Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 November 2015,
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
Tentang Kompetensi Mengadili
- Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan keputusan tata
usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru
tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal
16 Juni 2015, luas 14.590 m2, atas nama Mamik Sumaini yang terletak di
Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
dalam perkara Nomor 19/G/2015/PTUN.MTR;- Bahwa setelah meneliti dan menelaah isi gugatan Penggugat Intervensi,
Tergugat II Intervensi menyimpulkan bahwa pokok-pokok dalil gugatan
Penggugat Intervensi pada pokoknya bersifat sengketa keperdataan yang
Halaman | 20
menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selong dalam kompetensi absolut
Pengadilan Negeri Selong;- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah hak milik Mamik
Sumaini yang hingga saat ini dikuasasi, dihaki digarap Mamik Sumaini
dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru, Kecamatan
Jerowaru;- Bahwa jika Penggugat Intervensi mengklaim bahwa tanah dengan
Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru yang dijadikan obyek
sengketa haruslah terlebih dahulu diselesaikan sengketa haknya. Dengan
demikian Penggugat Intervensi baru memiliki legal standing sebagai
Penggugat Intervensi yang menggugat keputusan tata usaha Negara in
cassu obyek sengketa;- Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tidak berwenang mengadili perkara tersebut melainkan
kewenangan Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan memutus
sengketa hak sesuai kompetensi absolutnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;2. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi menolak sebuah dalil-dalil gugatan
Penggugat Intervensu kecuali hal-hal yang diakui jelas kebenarannya;3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa
tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Tergugat II Intervensi dan dijadikan
obyek sengketa oleh Penggugat Intervensi adalah milik Penggugat
Intervensi yang diperoleh dengan jual beli, akan tetapi yang benar adalah
tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat Intervensi adalah milik yang sah
dari Mamik Sumaini yang diperoleh dari warisan almarhum orang tuanya
Mamik Imran;4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya
mengklaim tanah obyek sengketa dikuasai, digarap oleh Penggugat
Intervensi (Hajjah Rabiatun) seluas 0,75 ha yang diperoleh dari almarhum
Halaman | 21
suaminya Zulkifli, berdasarkan jual beli dengan Loq Amid (anak almarhum
Amaq Seriah), adalah tidak benar. Yang benar bahwa tanah yang
dimaksudkan Penggugat Intervensi adalah hak milik sah dari Mamik
Sumaini (Tergugat II Intervensi) yang diperoleh dari warisan Mamik Imran,
yang mana tanah tersebut baik yang diklaim oleh Penggugat Intervensi
maupun Penggugat, dahulunya pernah digadaikan pada 11 September
1972 oleh Mamik Imran kepada Amaq Seriah (orang tua Penggugat);5. Bahwa demikian pula dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan
menguasai dan menggarap hingga saat ini yang melanjutkan penguasaan
suaminya atas tanah yang diklaimnya berupa sebagian obyek sengketa
berdasarkan jual beli dengan Loq Amid (saudara kandung Loq Aminulloh)
adalah tidak benar, karena penguasaan Penggugat Intervensi dan Loq
Amid sebelumnya bersifat meneruskan penguasaan Amaq Seriah, yang
memperolah hak yaitu hanya hak menggarap berdasarkan perjanjian
gadai, bukan perjanjian pengalihan hak;6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat Intervensi yang pada
pokoknya menyatakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan
melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, adalah tidak benar karena Tergugat dalam
menerbitkan obyek sengketa telah prosedural dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan
yang baik;Berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun jawaban
Tergugat II Intervensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus dengan amar berikut:Dalam Eksepsi:
1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;2. Menyatakan sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) berupa Sertipikat Hak
Halaman | 22
Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur
Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015, luas 14.590 m2,
terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Mamik Sumaini;3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara;
Bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat Intervensi tersebut di atas,
Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat, tertanggal
23 November 2015, dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi
secara lisan, pada persidangan tanggal, 21 Desember 2015. Sementara
Penggugat Intervensi telah mengajukan Repliknya terhadap Tergugat dan
Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 14 Desember 2015,
sebagaimana lengkapnya termuat di dalam berkas;
Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Penggugat Intervensi tersebut,
Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyatakan Dupliknya secara lisan
di dalam persidangan tanggal 21 Desember 2015, yang pada pokoknya
berketetapan pada dalil-dalil dalam jawabannya, sebagaimana lengkapnya
termuat dalam berita acara persidangan;
[1.14] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan
dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah
dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai
dengan P-28 sebagai berikut;
1. Bukti P-1 : Kutipan Surat Gubernur Kepala Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
SK.06/DA/18A/1976, tanggal 2 Maret 1976.
(sesuai dengan asli);2. Bukti P-2 : Lampiran Satu Surat Keputusan Kepala
Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat
tanggal 2 Maret 1976, Nomor
Halaman | 23
SK.06/DA/18A/1976. (sesuai dengan asli);3. Bukti P-3 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan
Daerah atas nama Lo’ Aminullah yang
dikeluarkan Kepala Kantor Padjak Hasil
Bumi Lombok, tanggal 18 Oktober 1977.
(sesuai dengan asli);4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Ketetapan
IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA atas
nama Penggugat (Aminolah) alamat
Serumbung, tahun 1985. (sesuai dengan
asli);5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan atas nama Penggugat
(Aminolah), tahun 1987. (Sesuai dengan
asli);6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
tahun 1994, No. SPPT: 000-1807/94-01
atas nama Wajib Pajak Aminullah, alamat
Serumbung, dengan luas 7.900 m2,
tanggal 4 April 1994. (sesuai dengan asli);7. Bukti P-7 : Tanda Terima Sementara Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan dari Aminollah
tahun 1994. (sesuai dengan asli);8. Bukti P-8 : Surat Keterangan SPPT/STTS yang dibuat
oleh PPS-PBB Kecamatan Jerowaru,
tertanggal 2 November 2015. (Sesuai
dengan asli);9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, No.
SPPT: 52.03.010.003.160-0009.0/96-01
Halaman | 24
atas nama Wajib Pajak Minolah, alamat
Dusun Serumbung Desa Jerowaru, dengan
luas 7.305 m2, tanggal 1 April 1996.
(sesuai dengan asli);10. Bukti P-10 : Tanda Terima Sementara Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama
Minolah, tahun 1996. (sesuai dengan asli);11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0009.0 atas
nama Wajib Pajak Minolah, alamat Dusun
Serumbung Desa Jerowaru, dengan luas
7.305 m2, tanggal 2 Januari 2008. (sesuai
dengan asli);12. Bukti P-12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun
2008 atas nama Minolah, No. SPPT:
52.03.200.001.160-0009.0. (sesuai dengan
asli);13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0009.0 atas
nama Wajib Pajak Minolah, alamat Dusun
Serumbung Desa Jerowaru, dengan luas
7.305 m2, tanggal 4 Januari 2010 (sesuai
dengan asli);14. Bukti P-14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun
2010 atas nama Minolah, No. SPPT:
52.03.200.001.160-0009.0. (sesuai dengan
asli);15. Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, No.
Halaman | 25
SPPT: 52.03.200.001.160-0009.0 atas
nama Wajib Pajak Minolah, alamat Dusun
Serumbung Desa Jerowaru, dengan luas
7.305 m2, tanggal 5 Januari 2011. (sesuai
dengan asli);16. Bukti P-16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun
2011 atas nama Minolah, No. SPPT:
52.03.200.001.160-0009.0. (sesuai dengan
asli);17. Bukti P-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0009.0 atas
nama Wajib Pajak Minolah, alamat Dusun
Serumbung Desa Jerowaru, dengan luas
7.305 m2, tanggal 20 Januari 2012. (sesuai
dengan asli);18. Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0009.0 atas
nama Wajib Pajak Minolah, alamat Dusun
Serumbung Desa Jerowaru, dengan luas
7.305 m2, tanggal 23 November 2015.
(sesuai dengan asli);19. Bukti P-19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun
2015 atas nama Minolah, No. SPPT:
52.03.200.001.160-0009.0. (sesuai dengan
asli);20. Bukti P-20 : Daftar Himpunan Ketetapan dan
Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan
Bangunan Kecamatan Jerowaru Tahun
Halaman | 26
2015, halaman 441 dari 479. (sesuai
dengan asli);21. Bukti P-21 : Daftar Himpunan Ketetapan dan
Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan
Bangunan Kecamatan Jerowaru Tahun
2015, halaman 442 dari 479. (sesuai
dengan asli);22. Bukti P-22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0013.0 atas
nama Wajib Pajak Padil H., alamat Dusun
Serumbung Desa Jerowaru, dengan luas
10.982 m2, tanggal 5 Januari 2011. (sesuai
dengan asli);23. Bukti P-23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0013.0 atas
nama Wajib Pajak Padil H., alamat Dusun
Serumbung Desa Jerowaru, dengan luas
10.982 m2, tanggal 14 Januari 2013.
(sesuai dengan asli);24. Bukti P-24 : Gambar Peta Blok Obyek Pajak dari
DPPKA Kabupaten Lombok Timur. (sesuai
dengan asli);25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Kematian Nomor
474.3/05/Pem/2016, atas nama Haji Adi
alias Haji Hadi Sudarman, tanggal 20
Januari 2016. (sesuai dengan asli);26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Keberatan dari H.
Muhammad Nur alias Amaq Saseh, tanggal
20 Januari 2016. (sesuai dengan asli);
Halaman | 27
27. Bukti P-27 : Akta Jual Beli Nomor 01/KRK/IX/1998
Antara Hajjah Halimah Iswati binti Haji Hadi
Sudarman dengan I Ketut Lanus bin Wade
Gandek, tanggal 2 September 1998.
(sesuai dengan asli);28. Bukti P-28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0013.0 atas
nama Wajib Pajak Padil H., alamat Dusun
Serumbung Desa Jerowaru, dengan luas
10.982 m2, tanggal 15 Januari 2016.
(sesuai dengan asli);
[1.15] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah
dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang
telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P.Int-1
sampai dengan P.Int-15 sebagaimana berikut:
1. Bukti P.Int-1 : Silsilah Ahli Waris/Silsilah Garis Keturunan
Keluarga Almarhum Zulkifli. (sesuai dengan
asli);2. Bukti P.Int-2 : Surat Pernyataan Jual Beli Sawah/Embung
atas nama Amid selaku Penjual dan Zulkipli
selaku Pembeli, tanggal 31 Oktober 1998.
(sesuai dengan asli);3. Bukti P.Int-3 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan
Daerah (IPEDA) atas nama Lo Amit,
tanggal 19 Oktober 1977. (sesuai dengan
asli);4. Bukti P.Int-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, No.
Halaman | 28
SPPT: 52.03.010.003.160-0008.0/96-01
atas nama Wajib Pajak Amid, Alamat
Serumbung Desa Jerowaru, seluas 7.496
m2, tanggal 1 April 1996. (sesuai dengan
asli);5. Bukti P.Int-5 : Tanda Terima Sementara Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan. Tahun 1996,
tanggal 20 September 1996. (sesuai
dengan asli);6. Bukti P.Int-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, No.
SPPT: 52.03.010.003.160-0008.0 atas
nama Wajib Pajak Amid, Alamat
Serumbung Desa Jerowaru, seluas 7.496
m2, tanggal 1 Januari 2000. (sesuai
dengan asli);7. Bukti P.Int-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0008.0 atas
nama Wajib Pajak Amid, Alamat
Serumbung Desa Jerowaru, seluas 7.496
m2, tanggal 2 Januari 2008. (sesuai
dengan asli);8. Bukti P.Int-8 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Tahun 2008 atas nama Amid, No. SPPT:
52.03.200.001.160-0008.0. (sesuai dengan
asli);9. Bukti P.Int-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, No.
Halaman | 29
SPPT: 52.03.200.001.160-0008.0 atas
nama Wajib Pajak Zulkifli, Alamat Dusun
Bimbi Rensing, seluas 7.496 m2, tanggal
20 Januari 2012. (sesuai dengan asli);10
.
Bukti P.Int -10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Tahun 2012, atas nama Zulkifli, No. SPPT:
52.03.200.001.160-0008.0. (sesuai dengan
asli);11. Bukti P.Int-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0008.0 atas
nama Wajib Pajak Zulkifli, Alamat Dusun
Bimbi Desa Rensing, seluas 7.496 m2,
tanggal 20 Januari 2014. (sesuai dengan
asli);12
.
Bukti P.Int-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, No.
SPPT: 52.03.200.001.160-0008.0 atas
nama Wajib Pajak Zulkifli, Alamat Dusun
Bimbi Desa Rensing, seluas 7.496 m2,
tanggal 24 November 2015. (sesuai
dengan asli);13
.
Bukti P.Int-13 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Tahun 2015 atas nama Zulkifli, No. SPPT:
52.03.200.001.160-0008.0. (sesuai dengan
asli);14
.
Bukti P.Int-14 : Daftar Himpunan Ketetapan dan
Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan
Halaman | 30
Bangunan Kecamatan Jerowaru, Tahun
2015, halaman 441 dari 479. (Sesuai
dengan asli);15
.
Bukti P.Int-15 : Daftar Himpunan Ketetapan dan
Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan
Bangunan Kecamatan Jerowaru, Tahun
2015, halaman 442 dari 479. (Sesuai
dengan asli);
[1.16] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan
dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah
dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai
dengan T-15 sebagai berikut:
1. Bukti T-1 : Buku Tanah Milik Nomor 1386, tanggal 13
Agustus 2015, Desa Jerowaru, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas
nama Mamik Sumaini. (sesuai dengan
asli);2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Timur Nomor SK:
390/HM/BPN-23.03/2015, tanggal 12
Agustus 2015 tentang Pemberian Hak Milik
atas nama Mamik Sumaini. (sesuai dengan
asli);3. Bukti T-3 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A”,
Nomor 671/PA/2015, tanggal 29 Juni 2015.
(sesuai dengan asli);4. Bukti T-4 : Gambar Ukur Nomor 3448/Tahun 2015,
tanggal 14 Mei 2015. (sesuai dengan asli);5. Bukti T-5 : Peta Bidang Tanah Nomor 428/2015,
tanggal 16 Juni 2015. (sesuai dengan asli);
Halaman | 31
6. Bukti T-6 : Permohonan Pemberian Hak Milik, tanggal
16 Juni 2015 yang diajukan oleh Mamik
Sumaini. (sesuai dengan asli);7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Waris dan Surat
Pernyataan Pemberian Waris, masing-
masing tertanggal 2 April 2015. (sesuai
dengan asli);8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 27 Maret
2015 atas nama Mamik Sumaini. (sesuai
dengan asli);9. Bukti T-9 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia
Nomor 520300000434680 atas nama
Mamik Sumaini. (sesuai dengan asli);10
.
Bukti T-10 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 312/St-
23.03/IV/2015, tanggal 16 April 2015.
(sesuai dengan asli);11. Bukti T-11 : Surat Pemberitahuan akan dilaksanakan
Penetapan Batas Bidang Tanah, tanggal 13
April 2015. (sesuai dengan asli);12
.
Bukti T-12 : Surat Keterangan Tanah Nomor
97/DS.JRW/2015 dari Kepala Desa
Jerowaru, tanggal 16 Juni 2015. (sesuai
dengan fotokopi);13
.
Bukti T-13 : Surat Keterangan Nomor 97/DS.JRW/2015
yang dibuat oleh Kepala Desa Jerowaru,
tanggal 16 Juni 2015. (sesuai dengan asli);14
.
Bukti T.14 : Surat Pernyataan Menggarap yang dibuat
oleh Mamik Sumaini, tanggal 16 Juni 2015.
(sesuai dengan asli);15
.
Bukti T.15 : SPPT PBB Tahun 2015 Nomor
52.03.200.001.160-0013.0, atas nama
Halaman | 32
Padil H./Mamiq Sumaini, tanggal 5 Januari
2015. (sesuai dengan asli);
[1.17] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah
dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang
telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II-
Int.1 sampai dengan Bukti T.II-Int.3 sebagai berikut:
1. Bukti T.II-Int.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa
Jerowaru yang diterbitkan tanggal 13
Agustus 2015, Surat Ukur Nomor
1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015,
luas 14.590 m2, terletak di Desa Jerowaru,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, atas nama Mamik Sumaini. (sesuai
dengan asli);2. Bukti T.II-Int.2 : Surat Pernyataan Pinjam Meminjam antara
Mamiq Imran dengan Amaq Seriah, tanggal
11 September 1972. (sesuai dengan asli);3. Bukti T.II-Int.3 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 2 April
2015. (sesuai dengan asli);
[1.18] Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat & Penggugat Intervensi secara bersama-sama juga
telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di
persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita
acara persidangan, sebagaimana berikut;
1. Keterangan saksi Mariatun Darmayanti, pada pokoknya adalah: Saksi adalah Anak pertama dari Haji Mustaqim, yang tanahnya
berdekatan dengan tanah Aminollah dan Hajjah Rabiatun; Bahwa ayah saksi (Haji Mustaqim), adalah saudara kandung dari
Aminollah (H. Zainudin);
Halaman | 33
Bahwa ayah saksi memiliki tanah 79 are yang didapat dari kakek saksi
(warisan); Bahwa petugas ukur datang sekitar bulan Mei 2015 yang menyebut
telah mendapat izin dari Aminollah (H. Zainudin) dan menyatakan akan
mengukur tanah Aminollah dan tanah Hajjah Rabiatun. Sedangkan
tanah milik orang tua saksi tidak diukur; Bahwa petugas ukur itu tidak memakai seragam dinas; Bahwa peristiwa itu terjadi hari Jum’at dan pada waktu itu orang tua
saksi sudah pergi sholat Jum’at sedangkan saksi sendiri sedang
menanam padi; Bahwa pada saat pengukuran itu, tidak ada Mamik Sumaini, hanya
anaknya saja; Bahwa Haji Zainudin (Aminollah) memiliki tanah sejak tahun 1989, dan
mendapatkan tanah itu dari pemerintah; Bahwa Mamik Sumaini tidak memiliki tanah di dekat tanah ayah saksi; Bahwa yang mengerjakan tanah itu adalah Haji Zainudin, bukan
Mamik Sumaini; Bahwa yang membayar pajak tanah milik Haji Zainudin (Aminolah) dan
tanah milik Hajjah Rabiatun, adalah mereka sendiri; Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada orang masuk dan menggali di
tanah H. Zainudun dan Hajjah Rabiatun; Bahwa saksi mengenal Padil H. (H. Fadil), yang memiliki tanah di
sekitar tanah H. Zainudin (Aminollah) dan Hajjah Rabiatun; Bahwa saksi membenarkan bukti P-24, dan menyatakan bahwa lokasi
tanah Padil H. (H. Fadil), berderetan dari Haji Mustakim, Hajjah
Rabiatun, Haji Zainudin (Aminolah), Haji Muhsan, Haji Ahmad dan
Padil H. (H. Fadil), namun tanah Padil H. (H. Fadil) tidak
berdampingan langsung dengan tanah Aminolah atau Rabiatun; Bahwa Padil H. (H. Fadil) tidak memiliki hubungan keluarga dengan
Mamik Sumaini, namun adalah saudara kandung H. Zainudin
(Aminollah);2. Keterangan saksi Amaq Rukaiah, pada pokoknya adalah:
Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah Mamik Sumaini itu;
Halaman | 34
Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun (Kadus) Jerowaru Bat
(barat) di daerah sekitar tanah obyek sengketa, yakni Tahun 1970
sampai Tahun 2000, dan membenarkan tandatangannya di dalam
Bukti P.Int-2, sebagai saksi jual beli antara Amid dengan Zulkifli (suami
Hajjah Rabiatun); Bahwa saksi membuat surat jual beli antara Zulkifli dengan Amid
dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dusun. Namun tidak
menyaksikan adanya pembayaran antara keduanya; Bahwa tanah Haji Zulkifli (suami Hajjah Rabiatun) itu dibeli dari Amid
(Lo’ Amid) tahun 1998, dan Amid (Lo’Amid) mendapatkan tanah dari
pemberian pemerintah (SK Gubernur) tahun 1976; Bahwa tanah yang bersebelahan dengan tanah Haji Zulkifli (suami
Hajjah Rabiatun), yakni tanah H. Zainudin (Aminollah) adalah
pemberian dari Pemerintah (SK Gubernur); Bahwa Amaq Seriah (ayah Penggugat) tidak memiliki tanah di sekitar
lokasi dalam sertipikat, dan tidak tahu apakah Amaq Seriah juga ikut
menyerahkan uang ganti rugi untuk mendapatkan SK Gubernur atas
tanah tersebut; Bahwa, dahulu sebelum diberikan SK Gubernur mengenai pemberian
tanah, ada uang ganti rugi kepada pemerintah kemudian diberikan
tanda bukti penyerahan ganti rugi dari pemerintah. Dan saksi
mengetahui penyerahan SK tersebut di Kantor Desa; Bahwa pada waktu itu banyak orang yang menerima tanah dari
Negara, diantaranya Haji Mustakim, Haji Aminolah dan Haji Fadil; Bahwa Aminollah menguasai tanah tersebut sejak saksi menjadi
Kepala Dusun, tapi tidak mengetahui apakah Mamik Sumaini pernah
menggarap tanah tersebut atau tidak; Bahwa saksi mengenal Amaq Seriah karena adalah salah satu
warganya, dan beliau sudah meninggal dunia; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dahulunya Amaq Seriah
mengerjakan tanah milik Haji Aminolah, Haji Hamid, Haji Muhsan, Haji
Mustakim dan Haji Fadil;
Halaman | 35
Bahwa saksi mengetahui bahwa Mamik Sumaini adalah anak Mamik
Imran, namun tidak mengetahui apakah mereka memiliki tanah di
sekitar lokasi sebagaimana sertipikat yang menjadi obyek sengketa
atau tidak; Bahwa tanah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan SK
Gubernur itu adalah tanah yang belum jadi. Dan Aminollah beserta
saudaranya, membuka sendiri lahan itu; Bahwa saksi tidak mengetahui pada Tahun 1972 ada perjanjian gadai
antara Mamiq Imran dengan Amaq Seriah; Bahwa Aminollah menggarap tanah itu dari Tahun 1976, pada waktu
itu masih berbentuk tanah garang dan ada juga tanah sawah, dan
pada saat itu tidak ada yang pernah mengklaim tanah garapan
Aminollah tersebut. Baru-baru ini saja ada sengketa; Bahwa saksi mengenal Haji Hadi, dan beliau sudah meninggal dunia
sekitar tahun 2000;3. Keterangan saksi H. Badarudin, pada pokoknya adalah:
Bahwa Haji Aminolah dengan Haji Zainudin adalah orang yang sama; Bahwa Tanah milik Aminolah letaknya di Dusun Serumbung, Desa
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas 79 Are; Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pekasih (Perangkat Desa
Pengatur Air Sawah) di lokasi tanah sebagaimana obyek sengketa; Bahwa seperti Aminollah, saksi juga mendapatkan tanah dari
pemerintah seluas 1 hektar, yang pada saat itu diberikan haknya di
Kantor Desa, bersama dengan banyak orang lainnya diantaranya
Amaq Remah, Amaq Badar, Amaq Mahnan, Lo’ Fadil, Haji Aminolah,
Lo’ Amid dan lain-lain; Bahwa sebelum tanah itu diberikan oleh pemerintah siapa yang
menguasai, Aminollah sudah menguasainya; Bahwa saksi mengenal Mamiq Imran, namun yang bersangkutan tidak
pernah menguasai bidang tanah yang dipersoalkan tersebut; Bahwa Lo’ Amid, saudara kandung dari Aminollah juga memiliki tanah
di sekitar sana. Yang kemudian menjual tanah itu kepada Zulkifli;
Halaman | 36
Bahwa tanah yang dimohonkan kepada pemerintah, sudah berbentuk
tanah pertanian, yang pembagian pengairannya diatur oleh saksi.
Namun pada saat dimohonkan, masih berbentuk tanah hutan; Bahwa pada tahun 1976, apakah tanah garapan yang diberikan oleh
pemerintah disana masih berbentuk tanah hutan, dan saksi sendiri
mengetahui Aminollah yang menebang pohon disana; Bahwa saksi menggarap tanah di lokasi itu dari tahun 1966,
perkiraannya sama dengan pada saat Aminollah mulai menggarap
tanah disana; Bahwa Amaq Seriah tidak memiliki tanah di sekitar sana, namun di
tempat lain saksi tidak tahu; Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan gadai antara Mamiq Imran
dengan Amaq Seriah; Bahwa pekerjaan Amaq Seriah adalah Petani Garam dan tanah yang
digunakan untuk mengolah garam itu bukan tanah yang sekarang
dipersoalkan; Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Seriah menerima pemberian
tanah berdasarkan SK Gubernuratau tidak; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mamik Imran memiliki tanah di
lokasi itu, dan tidak pernah melihatnya menggarap tanah disana; Bahwa Haji Hadi sudah meninggal tahun 2002;
4. Keterangan saksi H. Mustakim, pada pokoknya adalah: Bahwa Haji Hadi, saat ini sudah meninggal dunia, tapi saksi tidak tahu
kapan; Bahwa Haji Hadi juga mendapatkan tanah di sekitar lokasi itu dari
pemerintah dari tahun 1976; Bahwa Aminollah mendapatkan tanah dari pemerintah itu di Kantor
Desa Jerowaru; Bahwa Aminollah menguasai tanah itu, dari sebelum diberikan
pemerintah, setelah mendapatkan SK dari Gubernur, sampai dengan
sekarang; Bahwa saksi mengetahui Zulkifli (suami Hj. Rabiatun) memilik tanah
berdasarkan jual beli dengan Lo’ Amid, seluas 74 are;
Halaman | 37
Bahwa saksi mengetahui adanya pengukuran tanah di tanah Aminollah
dan Hajjah Rabiatun berdasarkan keterangan anaknya (Mariatun/Saksi
1 Penggugat); Bahwa pada saat itu ada keberatan dari Aminollah, dan
melaporkannya kepada Ketua RT, dan ditanggapi oleh RT dengan
sikap menanyakan dulu kepada Kepala Dusun; Bahwa sebelumnya, saksi tidak pernah diberitahu akan adanya
pengukuran tanah, dan tidak pernah pula menandatangani surat
pengukuran batas bidang tanah; Bahwa Aminollah pernah melakukan pencegahan proses sertipikat ke
BPN, namun hanya secara lisan; Bahwa Amaq Seriah adalah orang tua saksi, dan memiliki 6 orang
anak, Sariah, Padil, Aminolah, Saksi sendiri (Mustakim), Amid dan
Ahmad Bahwa pekerjaan orang tua saksi (Amaq Seriah) adalah Petani
Garam, dan tidak pernah menggarap tanah milik Aminollah maupun
tanah saksi; Bahwa saksi dan Aminollah mendapatkan tanah itu dari pemerintah,
berdasarkan SK Gubernur setelah memberikan ganti rugi sebelum SK
itu diterbitkan; Bahwa tanah itu bukan pemberian dari orang tua saksi, melainkan
buka lahan sendiri dan memberikan ganti rugi ke pemerintah; Bahwa baik Amaq Seriah maupun Mamiq Sumaini, tidak mempunyai
tanah disekitar lokasi tanah itu; Bahwa Amaq Seriah tidak bisa baca tulis huruf latin, dan saksi tidak
mengetahui bentuk tanda tangan dari Amaq Seriah sebagaimana Bukti
T.II.Int-2; Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian gadai antara Mamiq
Imran dengan Amaq Seriah tahun 1972, sebagaimana Bukti T.II.Int-2;5. Keterangan saksi Halimah Iswati, pada pokoknya adalah:
Bahwa saksi adalah anak kandung Haji Hadi dari isteri kedua; Bahwa Haji Hadi telah meninggal tanggal 1 Desember 2004, meskipun
di dalam bukti P-25, dinyatakan meninggal tanggal 1 Desember 2003;
Halaman | 38
Bahwa dahulu, Haji Hadi memiliki tanah yang berbatasan dengan
lokasi tanah di dalam obyek sengketa; Bahwa tanah tersebut merupakan tanah garam; Bahwa saksi mengetahui dan memiliki bentuk tanda tangan ayahnya
(Haji Hadi), berbeda dengan tanda tangan dalam Bukti T.4;
[1.19] Bahwa atas perintah Majelis Hakim, selain mengajukan Bukti Surat
Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan satu orang saksi yang telah
memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan
lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;
1. Keterangan saksi M. Haerul Hofizin, pada pokoknya adalah: Bahwa saksi mengenal Mamik Sumaini, pada saat melakukan
pengukuran di Dusun Lutu Desa Jerowaru, bersama dengan Very
Prihatin; Bahwa saksi lupa tanggal berapa pengukuran itu, namun tahunnya
adalah 2015 pada hari Jum’at; Bahwa sebelum pengukuran, saksi melapor kepada Kepala Dusun,
namun pada saat pengukuran, Kepala Dusun maupun dari kantor desa
tidak menghadirinya. Hanya saksi, Mamik Sumaini dan anaknya, serta
beberapa orang yang tidak diketahui oleh saksi; Bahwa pada saat pengukuran, ada pihak yang berbatasan sebelah
utara dengan tanah yang diukur, yaitu Amaq Mar; Bahwa pada saat melakukan pengukuran, ada seorang perempuan
yang mencegah tanah tersebut diukur; Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tanah milik siapa yang diukur
tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya tanda tangan Haji Hadi,
karena berkas pada saat itu tidak ditandatangani langsung namun
dititipkan kepada pemohon (Mamik Sumaini), karena Haji Hadi saat itu
tidak ada dan tidak tahu siapa orangnya. Yang menandatangani batas,
setelah pengukuran itu hanya Amaq Mar; Bahwa yang menunjukan batas-batas tanah itu adalah Pemohon
(Mamik Sumaini) dan anaknya;
Halaman | 39
Bahwa yang dimohonkan dan yang diukur pada saat itu adalah satu
petak (bidang) tanah, bukan dua bidang; Bahwa pihak yang tanahnya berbatasan, secara prosedural dipanggil
melalui surat. Namun saksi tidak mengetahui detailnya, karena bukan
tugas saksi; Bahwa surat pengukuran itu tidak boleh dititipkan kepada orang lain;
[1.20] Bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil
jawabannya Tergugat II Intervensi, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang
saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana
keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan,
sebagaimana berikut;
1. Keterangan saksi Rahme, pada pokoknya adalah; Bahwa tanah yang dipersoalkan antara Aminolah dengan Mamik
Sumaini terletak di Rato, Desa Serumbung (sekarang Desa Lapuk),
Kecamatan Jerowaru; Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Mamik Sumaini, berdasarkan
warisan dari ayahnya Mamik Imran. Namun tidak tahu dasar surat
pemilikannya, hanya katanya dari membuka lahan sendiri; Bahwa saksi pernah melihat Mamiq Imran mengerjakan tanah itu,
dahulu pada saat menggembala kambing. Setelah Mamiq Imran
meninggal, saksi tidak pernah melihat Mamik Sumaini menggarap
tanah itu; Bahwa saksi mengenal Amaq Seriah, namun tidak tahu apakah Amaq
Seriah bisa baca tulis huruf latin atau tidak, tapi beliau mengajar
mengaji; Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Seriah memiliki tanah disana
apa tidak; Bahwa Aminulloh, Mustaqim, Amid tidak pernah mengerjakan tanah di
lokasi itu; Bahwa sekarang yang menguasai tanah itu adalah Mamik Sumaini; Bahwa berdasarkan keterangan Amaq Sumini dari orangtua saksi,
Mamiq Imran pernah menggadaikan tanah itu kepada Amaq Sumini,
Halaman | 40
kemudian saat Mamiq Imran melunasi dan mau menambah gadainya,
Amaq Sumini tidak sanggup, sehingga gadainya dipindahkan kepada
Amaq Seriah; Bahwa Amaq Sumini pernah menggarap tanah yang digadaikan itu,
dan sudah berbentuk tanah pertanian; Bahwa setelah digadaikan kepada Amaq Seriah, saksi tidak tahu siapa
yang menggarap tanah itu; Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menggarap tanah itu sekarang,
tetapi setahu saksi tanah tersebut ada embung yang dibuat oleh
Mamik Sumaini; Bahwa saksi tidak mengenal Haji Fadil, tapi kenal dengan Haji
Mustakim dan Lo’ Amid, namun tidak tahu apakah mereka memiliki
tanah atau pernah menggarap tanah disana atau tidak; Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tanah pemberian
pemerintah di lokasi tanah Mamik Sumaini tersebut;2. Keterangan saksi Amaq Mahar, pada pokoknya adalah:
Bahwa saksi mengenal Mamiq Imran maupun Mamik Sumaini yang
memiliki tanah di lokasi tersebut, karena pernah ikut mengerjakan
tanah itu berdasarkan perintah dari Mamiq Imran; Bahwa luas tanah Mamiq Imran itu sekitar 1,5 ha, dari membuka lahan
sendiri; Bahwa dahulu yang tinggal di lokasi tanah tersebut hanya Amaq
Sumini dan Mamiq Imran; Bahwa berdasarkan cerita Amaq Sumini, tanah tersebut pernah
digadaikan oleh Mamiq Imran kepada Amaq Sumini selama ± 5 tahun,
lalu langsung dipindah gadaikan kepada Amaq Seriah tanpa sempat
digarap oleh Mamiq Imran; Bahwa sebelum digadaikan, tanah itu hanya dikerjakan oleh Mamiq
Imran selama ± 15 tahun, sedangkan setelah digadaikan, yang
mengerjakan tanah itu adalah anak-anak dari Amaq Seriah; Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Mamik Sumaini,
karena pada saat lewat saksi pernah melihat Mamik Sumaini
mengerjakannya;3. Keterangan saksi H. Muhtar, pada pokoknya adalah;
Halaman | 41
Bahwa saksi mengetahui Mamik Sumaini telah memiliki sertifikat
tanah, karena pernah menjadi saksi di Kantor Desa pada saat Mamik
Sumaini akan mengajukan permohonan sertifikat; Bahwa tanah Mamiq Sumaini tersebut terletak di Orong Dato, seluas
sekitar 1,40 ha dan berupa tanah sawah; Bahwa bukti kepemilikan tanah dari Mamiq Sumaini adalah pipil
garuda atas nama Mamiq Imran, yang saksi lihat pada saat saksi
menemani Mamik Sumaini mengurus permohonan sertipikat di Kantor
Desa; Bahwa alas hak tanah di sana, berbeda-beda. Ada yang berdasarkan
pipil, ada yang berdasarkan surat keputusan gubernur; Bahwa setahu saksi yang menerbitkan pipil garuda atas nama Mamiq
Imran itu adalah Kantor Pertanahan di Mataram, tapi tidak tahu
nomornya berapa; Bahwa pipil dan surat keterangan penguasaan fisik itulah yang
dijadikan dasar permohonan sertipikat oleh Mamiq Sumaini; Bahwa saat masih usia SD, saksi pernah melihat Mamiq Imran
menggarap tanah itu, dan ditanami padi disana; Bahwa tanah tersebut digadaikan oleh Mamiq Imran kepada Amaq
Sumini, saat akan ditambah gadainya, Amaq Sumini tidak bisa
sehingga dialihkan kepada Guru Seriah (Amaq Seriah); Bahwa Amaq Seriah tidak pernah mengalihkan tanah itu, namun anak-
anaknya yang mengerjakannya, termasuk Lo’ Aminollah; Bahwa pada saat itu Mamiq Sumaini tidak keberatan tanahnya
digarap, sebab belum ditebus gadai; Bahwa Mamiq Sumaini pernah mencoba menebus gadai itu, dengan
membawakan uang, kambing dan gabah (padi) ke Pemongkong
namun pada waktu itu Haji Aminolah tidak mau terima; Bahwa setahu saksi, Lo’ Aminollah tidak pernah membuka lahan
disana; Bahwa saat ini yang menanami padi di atas tanah itu tidak ada, namun
dahulunya adalah Aminollah;
Halaman | 42
Bahwa Aminollah yang menguasai tanah itu sejak tahun 1970-an,
namun setelah terbit sertipikat, Mamik Sumaini melapor ke polisi. Dan
dari sekitar 2 bulan lalu sampai sekarang yang menguasai tanah
tersebut; Bahwa saksi mengenal Haji Hadi, dan beliau sudah meninggal tapi
tidak tahu kapan;
[1.21] Bahwa, selanjutnya Penggugat & Penggugat Intervensi telah
mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Februari 2016,
sementara Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan
kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Februari 2016 dan 8 Februari
2016, yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas;
Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap
telah termuat dalam putusan ini;
Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang
akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;
Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah
cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti
terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;
[2.1] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;
Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah
Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru yang diterbitkan tanggal 13
Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16 Juni 2015,
luas 14.590 m2, terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur, atas nama Mamik Sumaini (vide Bukti T-II.Int.1, sebagaimana
Bukti T.1);
Halaman | 43
Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum
tanggal 12 November 2015, telah dibacakan Putusan Sela Nomor
19/G/2015/PTUN-MTR/INTV., yang mendudukkan Hajjah Rabiatun sebagai
Penggugat Intervensi dalam sengketa a quo, yang selanjutnya mengajukan
gugatan intervensi tertanggal 23 November 2015 dan pada pokoknya
sebagaimana terurai di dalam bagian duduk sengketa;
Menimbang, bahwa selain itu, persidangan yang terbuka untuk umum
tanggal 23 November 2015, telah pula dibacakan Putusan Sela Nomor
19/G/2015/PTUN-MTR/INTV., yang mendudukkan Mamik Sumaini sebagai
Tergugat II Intervensi dalam sengketa a quo;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat
Intervensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing
tertanggal 9 November 2015 dan 30 November 2015, dimana di dalamnya
selain menguraikan dalil bantahan dalam pokok sengketanya, juga memuat
eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan kompetensi absolut
pengadilan berkenaan dengan sifat keperdataan yang termuat di dalam
gugatan Penggugat maupun gugatan Penggugat Intervensi;
Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap gugatan Penggugat dan
Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan
jawabannya masing-masing tertanggal 30 November 2015, dimana di
dalamnya menurut hemat Majelis Hakim selain menguraikan dalil bantahan
dalam pokok sengketanya, juga memuat dalil ekseptif berkenaan dengan
kompetensi absolut mengadili dan legal standing pengajuan gugatan;
Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sebelum mempertimbangkan mengenai
pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
Halaman | 44
eksepsi-eksepsi, baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II
Intervensi, yakni;
Kompetensi absolut mengadili, berkenaan dengan sifat keperdataan di
dalam gugatan dan gugatan intervensi;
Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan;
DALAM EKSEPSI;
[2.2] Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, baik Tergugat maupun
Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa apa yang dipersoalkan oleh
Penggugat dan Penggugat Intervensi, berkaitan erat dengan persoalan
kepemilikan (keperdataan) karena lebih menekankan pada penguasaan dan
pemilikan tanah, sehingga seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri,
bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara in cassu Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram;
Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di dalam sengketa a quo
adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1386 Desa Jerowaru yang diterbitkan
tanggal 13 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor 1116/Jerowaru/2015, tanggal 16
Juni 2015, luas 14.590 m2, terletak di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, atas nama Mamik Sumaini (vide Bukti T-II.Int.1,
sebagaimana Bukti T.1);
Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang
Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana kewenangan absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986, maka pembeda sengketa tata usaha Negara dengan sengketa hukum
lain termasuk sengketa keperdataan, terletak dari obyek yang digugatnya;
Halaman | 45
Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan doktrin hukum
administrasi maupun praktik dalam penegakan hukum administrasi di
Indonesia, yang menempatkan suatu sertipikat dalam kapasitasnya sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan absolut Peradilan
Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;
Menimbang, bahwa eksistensi keputusan tata usaha Negara (in cassu)
sertipikat, tidak secara serta merta dapat diidentikkan dengan konsep
kepemilikan/keperdataan, sebab kaidah yang menentukan keberadaan
keputusan tata usaha Negara berada pada ranah hukum publik yang
dilaksanakan oleh pemerintah, kendati bermula dari suatu tindakan privat,
orang-perorang;
Menimbang, bahwa atas dasar itu sepanjang obyek yang digugatnya
adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan beberapa
pengecualian sebagaimana diantaranya ketentuan Pasal 2 Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004, maka terlepas dari keberadaan dalil-dalil kepemilikan
(keperdataan) yang termuat di dalam gugatannya, sepanjang kaidah dan
petitumnya berkenaan dengan tindakan dalam lingkup hukum administrasi,
maka menurut hemat Majelis Hakim sengketa itu menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya;
Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi
yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak
memiliki kompetensi absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa a quo, tidaklah beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan
ditolak;
Halaman | 46
Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak,
keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, maupun
pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak,
didapati fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:
1. Bahwa Penggugat, Penggugat Intervensi maupun Tergugat II
Intervensi menyatakan bahwa bidang tanah yang dipersoalkan
sebagaimana obyek sengketa, berada pada lokasi yang sama. (vide