P U T U S A N - pt-medan.go.id · PDF fileTelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan ... KORBAN meninggal dunia TERGUGAT I tidak ada ... identifikasi kebenran

P U T U S A NNomor : 33 / PDT / 2015 / PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

SONI HUSNI GINTING, Umur 36 Tahun pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Desa Tiga Binanga Jalan Pekan Lama Desa

Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga Kabupaten

Karo Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili

oleh Kuasanya RIVALINO BUKIT, SH- Advokat

berkantor di Kantor Advokat Rivalino Bukit, SH

alamat JLn. Veteran No.148 Berastagi Sumatera

Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kabanjahe No.10/2012 tertanggal 30

Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L A W A N :

1.dr.SRI ALEMINA BR.GINTING Sp.A, pekerjaan Dokter, beralamat di

Rumah Sakit Umum Kabanjahe Jl.Kapten

Selamat Ketaren Kabanjahe, Kab. Karo

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2.RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE beralamat tinggal di Jalan kapten

Selamat Ketaren Kabanjahe Kabupaten

Karo- Sumatera Utara, selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING II semula

TERGUGAT II ;3.RUMAH SAKIT UMUM SERASI, beralamat di Jalan Letnan Rata

Perangin-angin Kabanjahe Kabupaten Karo-

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III ;Pemerintah .............

2

4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jl.Rasuna Said Blok X – 5, Kav.4-9 Jakarta

Selatan, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Membaca, gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

30 Januari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kabanjahe pada tanggal 30 Januari 2012 dibawah register perkara

Nomor : 02 / Pdt. G / 2012 / PN. Kbj, telah mengajukan gugatan terhadap

Para Tergugat atas hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa RISKI GINTING seorang anak laki-laki berumur 3 bulan

adalah anak kandung dari PENGGUGAT berdasarkan Surat

Keterangan Lahir dari RSU Kabanjahe tertanggal 28 Juli 2011

dengan Nomor Daftar : 08/skl/2011 yang selanjutnya dalam gugatan

ini disebut sebagai KORBAN ;

2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 PENGGUGAT membawa

KORBAN berobat ke tempat TERGUGAT III ;

3. Bahwa di tempat TERGUGAT III, KORBAN dan PENGGUGAT

diterima oleh petugas IGD sekitar pukul 14.00 Wib dengan keluhan

KORBAN panas hingga suhu tubuh 39˚ C, mulut bercak putih

/sariawan dan sulit makan ;

4. Bahwa dokter jaga yang ada di IGD di tempat TERGUGAT III

langsung memasang Oxygen ke hidung KORBAN dan setelah

menanyakan keluhan KORBAN maka dokter yang bertugas di IGD

tempat TERGUGAT III menyarankan agar KORBAN dibawa

ketempat TERGUGAT II ;

5. Bahwa setelah sampai di IGD tempat TERGUGAT II maka KORBAN

diterima oleh Petugas kesehatan yang jaga di ruangan IGD di

tempat ..............

3

tempat TERGUGAT II dan di ruangan IGD tersebut KORBAN tidak ada

dilakukan tindakan apa-apa hanya menanya identitas PENGGUGAT

dan KORBAN kemudian membawa korban ke ruangan perawatan ;

6. Bahwa setelah sampai di ruang perawatan maka dilakukan tindakan

pemasangan infus dan pemasangan NGT ;

7. Bahwa setelah selesai pemasangan infus dan NGT barulah

KORBAN diantar ke bangsal atau tempat tidur. Seterusnya dokter

mengatakan KORBAN mengalami GIZI BURUK dan menyuruh

PENGGUGAT membeli obat-obatan sesuai dengan resep yang telah

ditulis oleh TERGUGAT I ;

8. Bahwa terhadap KORBAN ada dilakukan pemeriksaan Foto

Roentgen namun dari hasil keterangan Roentgen hingga sampai

KORBAN meninggal dunia TERGUGAT I tidak ada menyampaikan

hasilnya kepada PENGGUGAT ;

9. Bahwa terhadap KORBAN ada dilakukan pemeriksaan Laboratorium

dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium tersebut dikatakan oleh

TERGUGAT I kepada PENGGUGAT kalau KORBAN harus di

Transfusi darah PRC ;

10. Bahwa dalam hal Transfusi tersebut TERGUGAT I tidak ada

menjelaskan mengenai transfusi terhadap PENGGUGAT maupun

keluarga yang lain bahwa dalam hal ini sudah bertentangan

dengan :

a. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 Tentang Tenaga

Kesehatan Pasal 22 ayat 1 c ;

b. Permenkes No.585/89 Pasal 5 ayat (1) ;

c. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yakni pasien

berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata

cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan,

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis

terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya

pengobatan ;

d. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

juga merupakan Undang - Undang yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur

dalam ...............

4

dalam pasal 52 UU No.29/2004 adalah mendapatkan penjelasan

secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud

dalam pasal 45 ayat (3) ;

11. Bahwa dalam hal tindakan Transfusi darah tersebut baik

TERGUGAT I tidak ada meminta persetujuan dari PENGGUGAT

maupun keluarganya sehingga dalam hal ini sangat bertentangan

dengan apa yang telah diatur dalam ;

a. Peraturan pemerintah No.32 Tahun 1996 Pasal 22 ayat 1 d :

meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan ;

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.585/Men.Kes/PER/XI/1989 Pasal 12 ayat (1) Dokter

bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang

persetujuan tindakan medis, (2) Pemberian persetujuan tindakan

medis yang dilaksanakan di rumah sakit/klinik, maka rumah sakit/

klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab ;

12. Bahwa berhubung karena di tempat TERGUGAT II tidak ada alat

pengolahan bahan darah PRC maka dibuat rujukan ke Rumah

Sakit Umum ADAM MALIK Medan ;

13. Bahwa PENGGUGAT sempat mengatakan kepada Perawat di

tempat TERGUGAT II “kalau urusan mengambil darah ke RSU Adam

Malik bukannya pihak RS yang mengupayakan ?, karena tidak

mungkin ditenteng gitu aja kantung darah “. Namun perawat dari

TERGUGAT II mengatakan “seperti itu biasanya”, pihak keluarga

pasien yang ambil darah kesana. Bahwa menurut PP No.7 Tahun

2011 hal tersebut sudah bertentangan karena plasma darah yang

dibawa oleh keluarga pasien tidak sesuai dengan standar yang

sudah ditetapkan baik suhu maupun tempat untuk membawa yang

dibutuhkan beberapa jam ;

14. Bahwa pada tanggal 25-11-2011 pukul 14.00 Wib dijemputlah

darah ke RSU Adam Malik oleh PENGGUGAT ;

15. Bahwa pada pukul 19.00 Wib PENGGUGAT sampai di tempat

TERGUGAT II membawa darah dan menyerahkan kepada perawat

jaga dan perawat jaga menyarankan agar PENGGUGAT dekap darah

tersebut agar tidak terjadi pembekuan, lalu karena merasa beresiko

setelah kurang lebih 2 jam PENGGUGAT dekap maka

PENGGUGAT serahkan kembali darah tersebut pukul 07.00 wib ;

Bahwa ..............

5

16. Bahwa pada tanggal 26-11-2011 sekitar pukul 07.00 wib perawat

melakukan Transfusi darah sebanyak 20 cc dengan menggunakan

alat suntik (spuit) terhadap KORBAN, bahwa dalam hal ini sangat

bertentangan dengan teori-teori medis yang mana dalam pemberian

darah harus dilakukan dengan secara lambat dan hati-hati apalagi

KORBAN yang masih berumur tiga bulanan yang mana kapasitas

jantung dan pembuluh darah untuk menerima darah masih sangat

minim sekali.

Dimana dalam pemberian Transfusi darah harus benar-benar

dipantau bagaimana tanda-tanda vital seorang pasien anak baik

frikuensi nadi dan frikuensi pernafasan pasien, Menurut A.Aziz

Alimul Hidayat, S.Kp, “Buku Saku Praktikum Kebutuhan Dasar

Manusia” Penulis A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kp, Musrifatul Uliyah,

S.Kp, Editor : Monica Ester – Jakarta : EGC : 2004 Prosedur KerjaTransfusi Darah adalah sebagai berikut :

1. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan ;

2. Cuci tangan ;

3. Gunakan larutan NaCi 0.9% dalam botol untuk dugunakan

setelah transfusi darah ;

4. Gunakan slang infus yang mempunyai filter (slang ‘Y’ atau

tunggal) ;

5. Lakukan pemberian infus NaCi 0,9% (baca : Prosedure

pemasangan infus) terlebih dahulu sebelum pemberian transfusi

darah ;

6. Lakukan terlebih dahulu tarnsfusi darah dengan memeriksa

identifikasi kebenran produk darah : periksa kompatibilitas dalam

kantong darah, periksa kesesuaian dengan identifikasi pasien,

periksa kadaluwarsanya, dan periksa adanya bekuan ;

7. Buka set pemberian darah ;

1. Untuk slang ‘Y’ atur ketiga klem ;

2. Untuk slang tunggal, klem pengatur pada posisi off;

8. Cara transfusi darah dengan slang ‘Y’ :

1. Tusuk kantong NaCi 0,9% ;

2. Isi slang dengan NaCi 0,9% ;

Buku ..............

6

3. Buku klem pengatur pada slang ‘Y’ dan hubungkan ke

kantong NaCi 0.9% ;

4. Tutup/Klem pada slang yang tidak digunakan ;

5. Tekan sisi balik dengan ibu jari dan jari telunjuk ( biarkan

ruang filter terisi sebagian) ;

6. Buka klem pengatur bagian bawah dan biarkan slang terisi

NaCI 0,9% ;

7. Kantong darah perlahan di balik-balik 1-2 kali agar sel-selnya

tercampur.

Kemudian tusuk kantong darah pada tempat penusukan

yang tersedia dan buka klem pada slang dan filter terisi darah ;

9. Cara transfusi darah dengan slang tunggal :

1. Tusuk kantong darah ;

2. Tekan sisi balik dengan ibu jari dan jari telunjuk sehingga

filter terisi sebagian ;

3. Buku klem pengatur, biarkan slang infus terisi darah ;

10. Hubungkan slang transfusi ke kateter IV dengan membuka

klem pengatur bawah ;

11. Setelah darah masuk, pantau tanda vital tiap 5 menit selama

15 menit pertama, dan tiap menit selama 1 jam berikutnya ;

12. Setelah darah di infuskan, bersihkan slang dengan NaCI 0,9% ;

13. Catat type, jumlah dan komponen darah yang diberikan ;

14. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan ;

17. Bahwa setengah jam setelah Transfusi dilakukan terhadap

KORBAN maka KORBAN tampak gelisah, nafas sesak, cepat dan

merengek ;

18. Bahwa pada pukul 19.00 wib pada hari dan tanggal yang sama

perawat kembali melakukan Transfusi lagi sebanyak 10 cc dengan

menggunakan spuit (alat suntik) ke tubuh KORBAN yang mana

seharusnya jika Haemoglobin masih tetap rendah maka jangan

diulangi dalam empat hari ;

Bahwa ...............

7

19. Bahwa satu jam setelah dilakukan Transfusi darah yang kedua

maka KORBAN mengalami muntah darah. Dalam hal pemberian

Transfusi darah tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan

teori atau standar dalam pemberian Transfusi darah yang mana

akibatnya Korban terjadi pendarahan yang menyebabkan meningal

dunia ;

20. Bahwa PENGGUGAT memanggil perawat dan bertanya “kenapa

ini? “ namun perawat mengatakan itu proses dari Transfusi darah,

lalu PENGGUGAT suruh panggil dokter, perawat mengatakan

dokter visite hanya satu kali dalam sehari ;

21. Bahwa Perawatpun kembali ke ruangan perawatan sementara

kondisi KORBAN semakin mengkhawatirkan ;

22. Bahwa dua jam kemudian KORBAN kembali muntah lagi dan

bersamaan berak darah ;

23. Bahwa PENGGUGAT kembali mendatangi ruangan perawatan agar

segera menghubungi dokter, namun karena dokter tidak datang,

maka PENGGUGAT konfirmasi ke bagian Humas di tempat

TERGUGAT II melalui SMS soal KORBAN, lalu Humaspun

membalas SMS PENGGUGAT yang isinya “ia saya segera datang”

kata Humas ;

24. Bahwa ketika Humas datang ke ruang 4 (tempat korban dirawat)

baru kemudian datang dokter jaga dan melihat kondisi KORBAN,

lalu menyuruh perawat membuat resep obat yang harus saya beli

ke apotik ;

25. Bahwa setelah saya serahkan obat yang dimaksud dokter jaga

tersebut, dokter jaga tersebut memberikan obat tersebut dan dokter

jagapun pergi sementara kondisi anak saya tidak ada perobahan ;

26. Bahwa setengah jam kemudian kondisi KORBAN kejang-kejang,

PENGGUGAT panggil perawat jaga malam, namun tidak ada yang

menyauhtin karena tidur. Kemudian PENGGUGAT mengedor-ngedor

namun tetap tidak ada perawat yang bangun sampai akhirnya

PENGGUGAT mendengar istrinya menangis histeris, PENGGUGAT

dalam keadaan panik dan pandangan berkunang-kunang

PENGGUGAT lari ke tempat KORBAN dan sempat menabrak kaca,

PENGGUGAT lihat KORBAN sudah tidak ber nafas lagi ;

Bahwa ..............

8

27. Bahwa PENGGUGAT lari ke ruang perawat ingin memanggil

perawat jaga, namun yang PENGGUGAT lihat hanyalah mahasiswa

yang sedang praktik ;

28. Bahwa sekitar dua puluh menit kemudian datang dokter jaga melihat

anak saya dan mengatakan anak saya benar sudah meninggal,

dokterpun pergi ;

29. Bahwa tidak ada perawat yang mengurus jenazah KORBAN, hingga

akhirnya PENGGUGAT sendiri yang cabut semua selang infus dari

gantungannya dan PENGGUGAT beres-beres dibantu beberapa

mahasiswa yang sedang praktek dan melihat kondisi tersebut

mahasiswa yang pada saat itu praktek di tempat TERGUGAT II

juga menangis melihat keadaan PENGGUGAT dan keluarga pada

saat itu ;

30. Bahwa akhirnya PENGGUGAT pada hari Minggu tanggal 27

Nopember 2011 pukul 04.00 wib membawa KORBAN pulang untuk

dikebumikan ;

31. Bahwa hingga gugatan ini diajukan pihak dari PARA TERGUGAT

tidak ada sama sekali menghiraukan atas kematian korban ;

32. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sudah jelas dan nyata

bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

pada saat pasca rawat inap dan pengobatan terhadap KORBAN

dimana dari tindakan medik yang dilakukan telah mengakibatkan

KORBAN mengalami pendarahan yang menyebabkan KORBAN

akhirnya meninggal dunia ;

33. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan : “Tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian itu” ;

34. Bahwa yang menjadi dasar pertanggung-jawaban hukum dari aspek

hukum perdata seorang petugas kesehatan dapat berupa :

A. Pertanggung-jawaban yang didasarkan atas tiga prinsip sebagai

berikut :

Setiap .............

9

1) Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri

orang lain menyebabkan orang yang melakukan harus

membayar kompensasi sebagai pertanggung-jawaban

kerugian ;

2) Seseorang harus bertanggung-jawab tidak hanya karena

kerugian yang dilakukan dengan sengaja tapi juga karena

kelalaian dan kurang hati-hati ;

3) Seseorang harus memberikan pertanggung-jawaban tidak

hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, tapi juga

karena tindakan orang lain yang berada dibawah

pengawasannya ;

Ketiga prinsip tersebut terkandung dalam rumusan pasal

1365, 1366, 1367 KUHPerdata ;

B. Pertanggung-jawaban karena resiko sebagai kebalikan dari

pertanggung-jawaban karena kesalahan dalam pertanggung-

jawaban ini biasanya dihubungkan dengan produk tertentu,

misalkan obat, peralatan medik atau alat-alat lain ( peranan

informal sesaat dalam transaksi terpenting oleh Dokter Veronika

Komalawati, SH,MH. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

2002, halaman 97) ;

35. Bahwa didalam hal melihat aspek hukum malpraktik, maka

pedoman yang harus diperhatikan adalah adanya :

-- Penyimpangan dari standar profesi medis ;

-- Kesalahan yang dilakukan, baik berupa kesengajaan ataupun

kelalaian ;

-- Akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan medis yang

menimbulkan kerugian baik materiil/immateriil atau fisik (luka,

kematian, atau mental) ;

(Hukum Kedokteran oleh Dr.Danny Eiradharma, SH.MS,Jm,

Penerbit Binarupa Aksara 1996, hal 92) ;

36. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan bahwa seseorang dan/atau

badan hukum bisa dikatakan melanggar pasal 1365 KUHPerdata

karena memenuhi unsur-unsur seperti dibawah ini :

- Harus ada perbuatan yang salah / bertentangan dengan

kewajiban hukum si pelaku ;

Harus ..............

10

- Harus ada peraturan/perundang-undangan yang dilanggar/

melanggar hukum subjektif orang lain ;

- Harus ada menimbulkan kerugian yang nyata dapat dibuktikan

secara rinci / melanggar kaidah tata susila ;

- Harus melanggar PATIHA, yakni melanggar kepatutan, norma-

norma, kehati-hatian dalam masyarakat bertentangan dengan

asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya

dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga

masyarakat/terhadap harta benda orang lain ;

37. Bahwa dalam hal ini PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-

unsur yang terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdata yakni ;

- TERGUGAT I telah melakukan kesalahan dalam menangani

perawatan medis anak PENGGUGAT ;

- TERGUGAT I tidak menjalankan seluruh peraturan yang ada

mengenai Standar Profesi Medis ;

- Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT I

dalam menangani perawatan KORBAN mengakibatkan

KORBAN mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa TERGUGAT I telah melanggar PATIHA, yakni : tidak

hati-hati dan tidak teliti dalam melakukan tindakan perawatan

terhadap KORBAN yang mengakibatkan KORBAN mengalami

perdarahan menyebabkan KORBAN meninggal dunia ;

38. Bahwa suatu rumah sakit mempunyai aspek fungsi sosial sebagai

suatu lembaga yang memberikan pelayanan perawatan dan

pengobatan, bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi

didalamnya, serta bertanggung jawab atas pengendalian mutu

secara keseluruhan dari pelayanan yang diberikan ;

39. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang

Kesehatan Pasal 58 ayat 1 tertulis :”Setiap orang berhak menuntut

ganti rugi terhadap seseorang, dan/atau penyelenggara kesehatan

yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam

pelayanan kesehatan yang diterimanya ;

Bahwa ...............

11

40. Bahwa hubungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut adalah

hubungan antara seseorang tenaga kesehatan yang berpraktek di

rumah sakit (negeri/swasta) dimana TERGUGAT I telah melakukan

tindakan medis terhadap KORBAN di tempat TERGUGAT II yang

berakibat KORBAN mengalami pendarahan dan menyebabkan

KORBAN meninggal dunia ;

41. Bahwa dengan melihat bentuk hubungan hukum antara

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dipandang sebagai

hubungan hukum antara majikan dengan karyawan, maka doktrin

Vicarious liability let the master answer, in casu dapat diterapkan

dalam hubungan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

42. Bahwa pasal 1367 KUHPerdata, mengatur tentang pertanggung-

jawaban majikan atas perbuatan yang merugikan yang dilakukan

oleh karyawannya. Bahwa majikan turut bertanggung jawab atas

perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh karyawannya ;

43. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

terhadap KORBAN dalam menangani perawatan kesehatan

KORBAN dimana TERGUGAT I telah melakukan tindakan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara

kesehatan. Yang mana akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh

TERGUGAT I sehingga KORBAN mengalami pendarahan yang

menyebabkan KORBAN meninggal dunia ;

44. Bahwa kedatangan KORBAN yang dibawa PENGGUGAT ke tempat

TERGUGAT III dan ke tempat TERGUGAT II dikarenakan

TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan tempat pengobatan

( rumah sakit ) yang keberadaannya resmi (legal) sebagai tempat

berobat yang resmi izin operasionalnya dikeluarkan oleh

TERGUGAT IV dan diawasi oleh TERGUGAT IV ;

45. Bahwa PENGGUGAT mempunyai dasar hukum untuk menggugat

TERGUGAT IV sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia

tercantum pada Bab IV mengenai Tanggung Jawab Pemerintah

antara lain pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan

pasal 19 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Dimana TERGUGAT IV sebagai pemegang dan

penyelenggara otoritas dan kebijakan kesehatan untuk masyarakat

Indonesia ...............

12

Indonesia sehingga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga

dan sekali gus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di

seluruh wilayah Republik Indonesia , serta TERGUGAT IV

berkewajiban melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan

yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, dan

berwenang mengambil tindakan administratif terhadap lembaga

kesehatan dan atau sarana kesehatan yang melakukan

pelanggaran. TERGUGAT IV adalah pemberi izin resmi kepada

rumah sakit - rumah sakit di wilayah hukum Indonesia, khususnya

pada saat TERGUGAT II dan TERGUGAT III memperoleh izin

operasional, oleh karenanya sangat beralasan bagi PENGGUGAT

untuk menuntut ganti rugi dan mohon kepada Majelis Hakim agar

memerintahkan TERGUGAT IV mencabut izin operasional yang

pernah diberikan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

46. Bahwa pada dasarnya setiap orang termasuk badan hukum harus

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan apabila

perbuatan yang dilakukannya tersebut merugikan orang lain atau

badan hukum, maka orang atau badan hukum yang karena

perbuatannya tersebut telah merugikan orang lain harus

bertanggung jawab secara hukum dan membayar ganti rugi atas

perbuatannya tersebut. Hal ini jelas diatur dalam pasal 1365

KUHPerdata yang lazim disebut Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatige daad) ;

47. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT, maka

PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL ;

Hilangnya sejumlah uang untuk pengobatan anah PENGGUGAT ;

Biaya Perawatan dan Pemakaian Obat ;

Tanggal 23 November 2011 ;

- R/Obat-obatan Rp.48.000.00

- R/Obat-obatan Rp.20.000.00

- R/Obat-obatan Rp.26.000.00

Tanggal 26 November 2011

- R/Obat-obatan Rp.135.000.00

- R/Obat-obatan Rp.18.000.00

Bahwa .............

13

Bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk

permbelian obat-obatan, peralatan dan pembelian kantung darah

sejumlah Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah ) ;

KERUGIAN IMMATERIIL ;

Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berupa trauma psikis

yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan

Hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT menyebabkan

dibenarkan secara hukum bagi PENGGUGAT untuk menuntut ganti

kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.00 ( lima milyar rupiah)

yang harus dibayar tunai secara tanggung renteng terhitung sejak

gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sampai

ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

Sehingga total kerugian yang diderita PENGGUGAT yang

diakibatkan oleh PARA PENGGUGAT yaitu sebesar

Rp.5.001.200.000.00 ( lima milyar satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

48. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti yang

kuat maka PARA TERGUGAT agar dihukum untuk membayar

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)

perharinya dan/atau setiap 1 (satu) hari PARA TERGUGAT lalai

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga

sampai dilaksanakan ;

49. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk

menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangat

beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan

Negeri Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita

jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta

barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT I yang

diajukan tersendiri ;

50. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk

menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangat

beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri

Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita

jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta

barang bergerak dan tidak bergerak milik dari TERGUGAT II yang

terletak di Jl.Kapten Selamat Ketaren yang lazim disebut rumah

Sakit Umum Kabanjahe ;

Bahwa ...............

14

51. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan maka untuk

menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari maka sangatlah

beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan

Negeri Kabanjahe terlebih dahulu menetapkan dan meletakkan sita

jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta

barang bergerak dan tidak bergerak milik dari TERGUGAT III yang

terletak di Jl.Letnan Rata Perangin-angin Kabanjahe, Kabupaten

Karo, Sumatera Utara yang lazim disebut dengan Rumah Sakit

Umum Serasi ;

52. Bahwa mengingat dalil - dalil dan bukti - bukti yang tidak

dapat diragukan kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar

diputuskan secara serta merta (uitvorbaar bijvoorraad) walau ada

verzet, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut

diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Kabanjahe berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini

sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk

seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telaha melakukan

perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

oleh PENGGUGAT dalam perkara ini ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh

PENGGUGAT dalam perkara ini ;

5. Menyatakan bahwa akibat dari PARA TERGUGAT telah

menimbulkan kerugian secara materiil sejumlah Rp.1.200.000.00

( satu juta dua ratus ribu rupiah) dan immateriil sejumlah

Rp.5.000.000.000.00 ( lima milyar rupiah), dan memerintahkan

PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita

oleh PENGGUGAT ;

6. Menyatakan agar dihukum untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.00 ( lima juta rupiah )

perharinya ............

15

perharinya dan/atau 1 (satu) hari PARA TERGUGAT lalai

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan

hingga sampai dilaksanakan ;

7. Memerintahkan agar TERGUGAT IV untuk mencabut izin

operasional dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

8. Memerintahkan agar TERGUGAT IV untuk mencabut izin

praktek dari TERGUGAT I ;

9. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk

meminta maaf kepada PENGGUGAT melalui dua Harian

Nasional dan tiga Televisi Nasional dengan format yang akan

ditentukan oleh pihak PENGGUGAT ;

10.Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu

( uitvoerbaar bij voorraad) walau ada verzet, banding atau kasasi

dari PARA TERGUGAT ;

11.Menetapkan agar PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh

terhadap putusan dalam perkara ini ;

12.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIRApabila Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono) ;

Membaca jawaban TERGUGAT I dan II tertanggal 26 April 2012 ,

yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II terlebih dahulu menyatakan

dengan tegas membantah semua pendapat dalil-dalil tuntutan dan

segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat

gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas

oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2011 PENGGUGAT

datang kepada TERGUGAT II dengan membawa pasien atas nama

RISKI GINTING berumur 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dengan

kondisi tidak sadar, badan sangat kurus, demam, apnoe (tidak

bernafas), nadi cepat dan halus, biru pada wajah dan bibir (sianosis),

badan tidak bergerak ;

3.Pada .............

16

3. Pada point 5 PENGGUGAT menyatakan bahwa setelah sampai di

IGD tempat TERGUGAT II dan diruangan IGD tersebut KORBAN

tidak ada dilakukan tindakan apa-apa hanya menanya identitas

PENGGUGAT dan KORBAN kemudian dibawa keruangan

perawatan. Untuk itu TERGUGAT II membantah bahwa di IGD

tempat TERGUGAT II setelah diperiksa oleh dokter maka langsung

dilakukan pemasangan oksigen, mengingat pasien adalah seorang

bayi yang memerlukan penanganan dengan ketrampilan yang

khusus maka oleh TERGUGAT II pasien langsung dibawa ke ruang

anak untuk dilakukan tindakan medis dan perawatan kepada pasien;

Bahwa pada waktu TERGUGAT I memeriksa pasien diperoleh

informasi dan data sebagai berikut :

a. Keterangan yang diperoleh dari ibu pasien yang menyatakan

bahwa :

1. Sesak nafas sejak 3 hari yang lalu, tidak berhubungan

dengan aktifitas ;

2. Demam sejak 3 hari yang lalu ;

3. Putih-putih dibibir, lidah dan rongga mulut sejak satu (satu)

bulan yang lalu, sejak itu pasien tidak mau minum susu,

karena putih-putih dimulut, orangtua membawa pasien berobat

ke dukun, dan dukun menganjurkan supaya jangan memberi

apapun melalui mulut, karena anjuran dukun, maka selama 10

hari pasien sama sekali tidak mendapat susu atau makanan

apapun ;

4. Sejak lahir pasien tidak mendapat ASI (air susu ibu), hanya

mendapat susu botol atau susu formula ;

5. Pasien merupakan anak ke 6 dari 6 bersaudara. Dikeluarga

pasien ada saudara yang mempunyai penyakit yang sama

dengan pasien, dan dirawat disalah satu Rumah Sakit Pusat

rujukan di Medan, dan akhirnya meninggal ( anak ke 5 ) ;

6. Badan anak sangat kurus terutama dikeluhkan sejak pasien

menderita sakit putih di mulut ;

b. Data pemeriksaan ditempat TERGUGAT II oleh TERGUGAT I

diperoleh data medis ;

1. Anak tidak aktif (apatis), berat badan lahir 2,9 Kg, Berat badan

sekarang 3 Kg, temperature 38,5 ̊ c

Pemeriksaan ..............

17

2. Pemeriksaan Fisik

Wajah : muka seperti orangtua, tulang pipi menonjol ;

Mulut : putih-putih diseluruh bibir, lidah dan rongga mulut ;

Hidung : kembang kempis (pernapasan cuping hidung) ;

Leher : kulit kering, bersisik ;

Dada : sela iga jelas, setiap menarik nafas ada tarikan otot

kedalam sela iga ( retraksi interkostal), tarikan otot

didaerah tulang dada bagian atas (retraksi

suprasternal ), tarikan otot didaerah batas dada dan

perut (retraksi epigastrial), Frekwensi pernafasan 52

kali permenit, teratur tidak ada suara tambahan,

Frekwensi jantung 98 kali permenit, tidak ada desah ;

Perut : Buncit, hati / limpa tidak teraba, peristaltic (+), kesan

normal ;

Kaki dan tangan : kaki dan tangan lemah (hipotoni), kecil

(hipotropi), sewaktu ditarik kulit terasa longgar karena tidak

ada lemak dibawah lapisan kulit. Pada bokong tampak kulit

longgar. Seluruh kulit pada kaki dan tangan kering, kasar dan

bersisik berwarna kehitaman. Tidak ada tumpukan cairan

dibawah kulit (oedem) pada kaki ;

3. Hasil Analisa ;

Gizi buruk + infeksi akut jaringan paru ( bronkopneumoni) +

jamur pada mulut ( kandidiasis) ;

Selanjutnya atas hasil analisis tersebut diatas, TERGUGAT I

menulis resep dan membuat surat pengantar untuk dilakukan

pemeriksaan foto roengent dan mengkonsulkan pasien

tersebut ke bagian gizi. Hanya saja tindakan pemenuhan resep

tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PENGGUGAT sehigga

pasien tidak mengkonsumsi obat selama kurang lebih 4

(empat) hari ;

Adapun alasan PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti resep yang

diberikan karena ada permintaan dari keluarga pasien

bahwa pasien sedang melakukan upaya pengobatan melalui

dukun ;

Bahwa .............

18

4. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada point 8, PENGGUGAT

menyatakan bahwa terhadap korban ada dilakukan pemeriksaan

foto roengent hingga sampai korban meninggal dunia TERGUGAT I

tidak ada menyampaikan hasil kepada PENGGUGAT, untuk ini

TERGUGAT I dapat menjelaskan bahwa TERGUGAT I tidak wajib

memberitahukan setiap hasil pemeriksaan kepada PENGGUGAT

( kecuali ditanyakan) karena foto tersebut digunakan oleh

TERGUGAT I untuk alat bantu diagnose atau mencari penyakit

penyerta dari pasien ;

5. Bahwa pada point 9, 10 dan 11 PENGGUGAT menyatakan terhadap

korban ada dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dari hasil

pemeriksaan laboratorium tersebut dikatakan oleh TERGUGAT I

kepada PENGGUGAT kalau korban harus ditransfusi darah PRC,

dalam hal transfusi tersebut TERGUGAT I tidak ada meminta

persetujuan dan memberikan penjelasan mengenai transfusi kepada

PENGGUGAT maupun keluarga yang lain karenanya hal ini

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996

tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 585/89, Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

TERGUGAT I membantah dalil ini dengan alasan bahwa sebelum

dilakukan tindakan di Rumah Sakit maka sebelumnya sudah

diminta persetujuan untuk perawatan pasien dan tindakan medis

terhadap pasien dari keluarga pasien dan persetujuan tersebut

sudah ditanda tangani ibu pasien. Dan mengenai penjelasan

transfusi juga telah disampaikan kepada PENGGUGAT. Setelah

dijelaskan PENGGUGAT menyetujuinya serta mengatakan akan

berunding dulu dengan keluarga. 2 hari kemudian baru

PENGGUGAT dan Nenek pasien mengatakan bahwa pasien

sebaiknya segera di transfusi. Dengan demikian maka pelaksanaan

transfusi sudah sesuai dengan ketentuan peratura perundang-

undangan ;

Selanjutnya TERGUGAT I sampaikan bahwa jelas PENGGUGAT

tidak memiliki pengetahuan terkait dengan peraturan dibidang

kesehatan dimana Permenkes Nomor 585/89 tentang persetujuan

Tindakan Medis (Informed Consent) telah dicabut dengan Peraturan

Menteri .............

19

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran sejak tanggal 26 Maret

2008 sehingga layak dan pantas Gugatan Penggugat harus ditolak

dan dikesampingkan ;

6. Bahwa pada point 12 dan 13 PENGGUGAT menyatakan bahwa di

tempat TERGUGAT II tidak ada alat pengobatan bahan darah PRC

(Sel darah Merah) maka dibuat rujukan ke Rumah Sakit Adam Malik

Medan, dalam hal ini PENGGUGAT sempat menyatakan kepada

TERGUGAT II menyatakan bahwa hal ini pihak Penggugatlah yang

mengambilnya. Dan hal ini menurut PENGGUGAT telah bertentangan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pelayanan Darah. TERGUGAT II membantah dalil PENGGUGAT

dengan alasan bahwa penerbitan rujukan ke Rumah Sakit Adam

Malik Medan untuk pengambilan darah tidak bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan

Darah ;

7. Bahwa pada point 13, 15 dan 16 PENGGUGAT menyatakan pada

tanggal 25 Nopember 2011 pukul 11.00 wib PENGGUGAT

menjeput darah ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, pukul 19.00

wib PENGGUGAT sampai di TERGUGAT II dan PENGGUGAT

menyerahkan darah kepada TERGUGAT II dan pada tanggal 26

Nopember 2011 pukul 07.00 wib dilakukan transfusi darah terhadap

RISKI GINTING sebanyak 20 cc dengan menggunakan alat suntik

(spuit). Hal ini menurut PENGGUGAT sangat bertentangan dengan

teori-teori medis yang mana dalam pemberian darah harus

dilakukan dengan secara lambat dan hati-hati apalagi korban yang

masih berumur tiga bulanan yang mana kapasitas jantung dan

pembuluh darah untuk menerima darah masih sangat minim sekali.

Dimana dalam pemberian transfusi harus benar-benar dipantau

bagaimana tanda-tanda vital seorang pasien anak frekwensi nadi

dan frekwensi pernapasan pasien. Dari pernyataan PENGGUGAT

pada point 13, 15 dan 16 ini jelas bertentangan dengan

pernyataannya pada point 9, 10 dan 11 terdahulu bahwa TERGUGAT

tidak minta persetujuan transfusi. Kalau memang PENGGUGAT

tidak setuju kenapa PENGGUGAT bersedia mengambil darah ke RS

Adam ............

20

Adam Malik Medan. TERGUGAT I juga membantah dalil pada point

13, 15 dan 16 ini dengan alasan bahwa setelah dilakukan

perhitungan jumlah darah yang dibutuhkan oleh pasien sebanyak

40 cc dan ini akan diberikan secara bertahap. Pada tahap pertama

akan diberikan sebanyak 20 cc kalau darah itu ditransfusikan secara

langsung dari kantung darah seperti yang diuraikan oleh

PENGGUGAT pada butir 16. Dan pemberian transfusi sebanyak

20cc ini TERGUGAT I berikan dalam waktu satu setengah jam dan

ini sesuai dengan perhitungan kecepatan pemberian transfusi pada

bayi (3-5 ml/Kg BB/jam), Transfusi Darah Komponen, Buku Ajar

Neonatalogi edisi pertama), Semua cara-cara yang diuraikan

PENGGUGAT pada butir 16 sudah dilakukan oleh TERGUGAT I

perbedaannya hanya terdapat pada penggunaan kantong dan spuit.

Alasan lain dilakukan dengan spuit karena pemberian dengan spuit

kecepatannya lebih lambat dan dapat disesuaikan dengan

kecepatan transfusi pada bayi serta dapat dihitung jumlah darah

yang ditransfusi pada bayi serta dapat dihitung jumlah darah yang

ditransfusikan dengan cepat ;

8. Bahwa pada point 17, 18 dan 19, 22 PENGGUGAT menyebutkan

setengah jam setelah selesai transfusi dilakukan terhadap RISKI

GINTING maka RISKI GINTING tampak gelisah, nafas sesak, dan

merengek dan pukul 19.00 wib pada hari dan tanggal yang sama

kembali dilakukan transfusi sebanyak 10 cc dengan alt suntik (spuit).

Yang mana seharusnya jika hemoglobin masih tetap rendah maka

jangan diulangi dalam empat hari. Dan satu jam setelah dilakukan

transfusi darah yang kedua RISKI GINTING mengalami muntah

darah. Dalam hal ini pemberian transfusi tersebut sudah sangat

jelas bertentangan dengan teori atau standar dalam pemberian

transfusi darah yang mana akibatnya RISKI GINTING terjadi

pendarahan dan menyebabkan meninggal dunia. Dua jam kemudian

RISKI GINTING kembali muntah dan berak darah. Untuk itu

TERGUGAT I dapat menjelaskan bahwa sebelum transfusi

dilakukan kondisi pasien sudah sangat jelek, hal ini jelas terlihat

pada waktu pemeriksaan pertama pada waktu masuk ke tempat

TERGUGAT II. Dan rencana transfusi juga baru terpenuhi 3 hari

setelah transfusi dianjurkan. Sepuluh jam kemudian pada pukul

19.00 wib .............

21

19.00 wib diberikan lagi transfusi sebanyak 10 cc karena menurut

perhitungan masih dibutuhkan untuk pencapaian kadar haemoglobin

yang diinginkan ( pemberian dapat diulang dengan interval 6-12

jam. Darah dan tumbuh Kembang Aspek Transfusi. Naskah

lengkap pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Ilmu Kesehatan Anak

XLI halaman 55 ).

Bahwa pasien ada muntah warna kecoklatan dan berak warna

kecoklatan bukan karena kesalahan transfuse muntah dan diare

lazim dialami oleh pasien Gizi Buruk.

9. Bahwa pada point 32 PENGGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan

hal-hal diatas , maka sudah jelas dan nyata bahwa Para tergugat

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada saat pasca

rawat inap dan pengobatan terhadap RISKI GINTING dimana dari

tindakan medik yang dilakukan telah mengakibatkan RISKI

GINTING dimana dari tindakan medik yang dilakukan telah

mengakibatkan RISKI GINTING mengalami pendarahan yang

menyebabkan RISKI GINTING meninggal dunia. TERGUGAT I

membantah dalil PENGGUGAT tersebut dengan alasan bahwa

kematian RISKI GINTING bukan merupakan akibat kesalahan

tindakan medis, melainkan karena kondisi pasien ketika ditangani

oleh TERGUGAT I sudah sangat buruk. Penyebab kematian pasien

adalah karena gizi buruk ditambahi infeksi pada paru

(Brokopneumoni). Kemungkinan penyebab gizi buruk pada pasien

ini adalah karena sejak lahir pasien tidak pernah mendapat ASI

(Air Susu Ibu), hanya mendapat susu botol atau susu formula dan

kemungkinan besar pemberian susu botol atau susu formula juga

tidak benar. Hal ini merupakan kesalahan dari orang tua terutama

ibu yang tidak memberikan ASI dan PENGGUGAT yang tidak

mendorong si istri untuk memberikan ASI kepada pasien sejak lahir.

Diperkirakan lebih dari 1 juta anak meninggal tiap tahun akibat

diare, penyakit saluran napas, dan infeksi lainnya karena tidak

disusui secara memadai. ( Pelatihan Konseling Menyusul, Panduan

Peserta Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat Tahun

2007, 7 ) ;

Diseluruh ..............

22

Diseluruh dunia gizi buruk merupakan penyebab kematian utama

pada anak berusia kurang dari 5 tahun. (Nelson Esensi Pediatri,

edisi 4 EGC hal.80) Mentri Kesehatan Republik Indonesia

mengatakan bahwa angka kematian bayi karena gizi buruk 59 % (

Sambutan Menteri Kesehatan RI, Endang Sedyaningsih pada

peresmian Rumah Pemulihan Gizi Balita di Yogyakarta, pada 12

Maret 2010 ) Gizi buruk merupakan masalah kesehatan utama di

Negara berkembang dan melatar belakangi lebih dari 50 % kematian

BALITA ;

Mortalitas Gizi Buruk berat, dimana-mana dilaporkan tinggi. Hasil

penyelidikan yang dilakukan Poey, menunjukan angka kematian 55

% dan 35 % meninggal dalam perawatan minggu pertama. 20 %

sesudahnya (Ilmu Gizi Klinis pada Anak Edisi kedua,

Prof.DR.Dr.Solihin Pudjiadi, DSAK). Bahwa pasien masuk dengan

tanda-tanda bahaya pada penderita gizi buruk seperti frekwensi nafas

52 x/menit.

Keadaan ini dikatakan bahwa pasien terkena infeksi akut jaringan

paru ( pneumonia) ( Anak Gizi Buruk Buku II Departemen Kesehatan

Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,

Direktorat Gizi Masyarakat 2005 ) Penyakit yang dapat mematikan

anak-anak ketika asupan gizinya berkurang antara lain penyakit

saluran napas (pneumonia) diare, campak (Busung lapar : Potret

Buram anak Indonesia di Era Otonomi daerah oleh Irianto

Aritonang, Endah Priharsiwi). WHO melaporkan bahwa penyebab

kematian bayi dan balita karena (pneumonia) adalah 19 %

(Tetapkan mendiagnosis pneumonia berdasarkan pemeriksaan

radiologi semata. Manajemen kasus respiratorik anak dalam praktek

sehar-hari, Hal 83.

Bahwa selain hal-hal diatas tanda bahaya lain yang dialami oleh

pasien adalah demam yang menandakan adanya infeksi.

Kehilangan nafsu makan, perubahan kondisi mental menjadi tidak

sadar, biru pada bibir, hidung kembang kempis (pernafasan cuping

hidung), tarikan dinding dada dan bagian atas tulang dada

sewaktu bernafas. ( Anak Gizi Buruk. Buku II Departemen Kesehatan

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

Direktorat Gizi Masyarakat, 2005). Keadaan ini menambah beratnya

penyakit ..............

23

penyakit yang diderita oleh pasien. Bahwa melihat beratnya keadaan

penyakit pasien secara teori medis dan tingginya angka kematian

yang disebabkan oleh keadaan tersebut, maka usaha pengobatan

dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah maksimal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I dan II

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur

pasal 1365 KUHPerdata ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang disampaikan

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jawaban, mohon kiranya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang amarnya

berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak

merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya ( ex aquo et bono ) ;

Membaca jawaban dari Tergugat III tertanggal 21 Mei 2012 yang

isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya

halaman kesatu angka 2,3 dan 4 yang menyatakan bahwa :

Angka 2 :Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 PENGGUGAT membawa

korban (anak Penggugat yang bernama RISKI GINTING) berobat ke

tempat TERGUGAT III ;

Angka 3 :Bahwa ditempat TERGUGAT III, korban dan PENGGUGAT diterima

oleh petugas IGD sekitar pukul 14.00 wib dengan keluhan panas

hingga suhu 39ºC, mulut bercak putih/sariawan dan sulit makan ;

Angka 4 :

Bahwa Dokter jaga yang ada di IGD di tempat TERGUGAT III langsung

memasang oxygen ke hidung korban dan setelah menanyakan

keluhan .............

24

keluhan korban, maka dokter yang bertugas di IGD tempat TERGUGAT

III menyarankan agar korban dibawa ke tempat TERGUGAT II (RSU

Kabanjahe ) ;

Terhadap tersebut diatas, dapat TERGUGAT III tanggapi bahwa dugaan

Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT III

dalam penanganan anak kandung PENGGUGAT adalah tidak tepat, dan

karenanya harus ditolak dan dikesampingkan, sebab pemberian

pelayanan kesehatan yang diberikan TERGUGAT III kepada anak

kandung PENGGUGAT telah sesuai dengan pelayanan kesehatan

di tempat TERGUGAT III ;

Untuk itu, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe

berkenan menyatakan untuk menolak seluruh dalil gugatan

PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT

tidak dapat diterima ;

2. Bahwa di dalam Gugatan PENGGUGAT jelas terkesan dipaksakan

dengan menarik-narik TERGUGAT III dalam perkara ini. Hal ini dapat

dilihat dari gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas baik bukti maupun

alasan hukum anak kandung PENGGUGAT dilakukan di tempat

TERGUGAT III telah tepat dan benar ;

3. Terhadap hal-hal lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan terhadap

anak kandung PENGGUGAT pasti TERGUGAT II akan menjelaskan

sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku dalam

berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan tepat

untuk anak kandung PENGGUGAT ;

4. Karena tidak ada bukti TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan

Hukum sebagaimana dituduhkan PENGGUGAT, maka adalah tidak

beralasan menurut hukum permohonan PENGGUGAT untuk menuntut

ganti rugi dari TERGUGAT III, karena sama sekali tidak ada bukti

TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh sebab

itu juga tidak ada alasan menuntut uang paksa sebagaimana diajukan

PENGGUGAT, melainkan sebaliknya gugatan tersebut harus ditolak

dan dikesampingkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan yang ditujukan

kepada TERGUGAT III harus ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya

harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk ................

25

Untuk itu TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dana mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan

menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- Menyatakan tidak benar TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan

Hukum ;

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini ;

Membaca jawaban dari TERGUGAT IV tertanggal 24 april 2012

yang isinya sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI1. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili gugatan

terhadap TERGUGAT IV ;

-- Sebagaimana dikemukakan Penggugat didalam gugatannya bahwa

alasan PENGGUGAT menggugat TERGUGAT IV karena TERGUGAT

IV adalah sebagai pemegang dan penyelenggara Otoritas dan

kebijakan kesehatan masyarakat Indonesia sehingga mempunyai

tanggung jawab dalam menjaga sekaligus meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Serta

dimana TERGUGAT IV berkewajiban melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan upaya kesehatan, dan berwenang mengambil

tindakan administratif terhadap lembaga kesehatan dan/atau sarana

kesehatan yang melakukan pelanggaran ;

-- Bahwa berdasarkan alasan/dasar gugatan seperti dikemukakan

diatas yaitu atas dasar TERGUGAT IV (Pemerintah RI Cq.Menteri

Kesehatan RI ) selaku pemegang dan penyelenggara otoritas dan

kebijakan kesehatan untuk seluruh wilayah hukum Republik

Indonesia, maka tugas dan kewenangan tersebut adalah merupakan

sebagian tugas penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik yang

bukan merupakan tugas dan tanggung jawab yang bersifat

keperdataan, sehingga tidak memiliki tanggung jawab dalam lingkup

hukum perdata (privatatechtelijke veraantwoordelijkheid), melainkan

tugas dan tanggung jawab tersebut adalah bersifat tugas dan

tanggung ..............

26

tanggung jawab publik sehingga pertanggung jawabannya adalah

bersifat tanggung jawab dalam lingkup hukum publik ( publiek

rechtelijke eraantwoordelijkheid) ;

Dengan demikian, apabila ada bukti yang sah menurut hukum, Menteri

Kesehatan RI melakukan kesalahan atau kelalaian atau tidak melakukan

tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban menurut jabatan,

misalnya diberhentikan dari jabatannya (pertanggungjawaban dalam

jabatan publik) dan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab dalam

lingkup hukum keperdataan. apalagi, dalam perkara ini tidak jelas

kesalahan atau kelalaian apa yang dilakukan TERGUGAT IV yang dapat

diminta pertanggung jawaban perdata ;

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan

PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai Pengadilan yang

berwenang mengadili perkara perdata adalah keliru, karena Menteri

Kesehatan dalam menjalankan tugas penyelenggarakan kebijakan dan

otoritas kesehatan adalah tugas dan kewenangan Publik di bidang

penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Negara yaitu di bidang

Kesehatan ;

Untuk itu TERGUGAT IV, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili

perkara perdata untuk berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang

mengadili gugatan dalam perkara ini sepanjang gugatan yang diajukan

kepada TERGUGAT IV, selanjutnya menyatakan menolak gugatan

PENGGUGAT ;

Karena eksepsi ini adalah eksepsi terhadap kewenangan Absolut

(Absolute Competentie), TERGUGAT IV mohon pula agar eksepsi ini

diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ;

2. Gugatan terhadap TERGUGAT IV Salah AlamatSebagaimana tertuang dalam gugatan PENGGUGAT angka 45, yang

berbunyi :

“ Bahwa PENGGUGAT mempunyai dasar hukum untuk menggugat

TERGUGAT IV sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia

tercantum .............

27

tercantum pada bab IV mengenai Tanggung Jawab Pemerintah antara

lain pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 Undang-

Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana TERGUGAT IV

sebagai pemegang dan penyelenggara otoritas dan kebijakan kesehatan

untuk masyarakat Indonesia sehingga mempunyai tanggung jawab

dalam menjaga dan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta TERGUGAT IV

berkewajiban melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang

berkaitan dengan penyenggaraan upaya kesehatan, dan berwenang

mengambil tindakan administratif terhadap lembaga kesehatan dan atau

sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran. TERGUGAT IV adalah

pemberi izin resmi kepada Rumah Sakit-Rumah Sakit di wilayah hukum

Indonesia, khususnya pada saat TERGUGAT II dan TERGUGAT III

memperoleh izin operasional, oleh karenanya sangat beralasan bagi

PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugi dan mohon kepada Majelis Hakim

agar memerintahkan TERGUGAT IV mencabut izin operasional yang

pernah diberikan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas dalil yang disangkakan dalam

gugatan yang diajukan PENGGUGAT salah alamat ( error in persona).

Hal ini disebutkan demikian mengingat terhitung sejak disahkannya

Undang-Undang tentang Rumah Sakit pada tanggal 28 Oktober 2009,

maka ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang

perumahsakitan selayaknya mengacu pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Bahwa sejak diberitahukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072) dinyatakan bahwa pemegang, penyelenggara

otoritas dan kebijakan kesehatan dalam hal penerbitan izin operasional

Rumah sakit dibagi menurut kepemilikan dan kelas rumah sakit. Sehingga

sebagaimana tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) :

“ Izin Rumah sakit Kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing

atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri s etelah

mendapat ..............

28

mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan

pada Pemerintahan daerah Provinsi “

Ayat (2) :

“Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal

dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah

mendapat rekomendasi dari instansi yang melaksanakan urusan

penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri “ ;

Ayat (3) :

“Izin Rumah Sakit Kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang

kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” ;

Ayat (4) :

“Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D diberikan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat

yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota” ;

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) dan Bab

IV tentang Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 16 dan 17) Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/MENKES/I/2010 tentang

Perizinan Rumah Sakit, maka kewenangan pencabutan izin operasional

tersebut bukan menjadi kewenangan TERGUGAT IV ;

Berhubung terbukti bahwa gugatan yang diajukan kepada TERGUGAT IV

adalah salah alamat, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe

untuk menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon

dianggap merupakan bagian dari dan karenanya mohon dianggap

telah pula diulangi Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa ..............

29

2. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan

PENGGUGAT , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui

demi keuntungan TERGUGAT IV ;

3. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam gugatan angka 45

dan dalam petitum angka 7 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk

memerintahkan kepada TERGUGAT IV agar mencabut izin operasional

TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka dapat TERGUGAT IV jelaskan :

a. Bahwa berdasarkan dalam pasal 27 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang

menyebutkan bahwa :

“Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika :

-- Habis masa berlakunya ;

-- Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar ;

-- Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan dan/atau ;

-- Atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum ;

b. Disebutkan pula dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia

tentang Rumah Sakit yang berbunyi :

“Rumah Sakit yang tak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal

12, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 tidak

diberikan izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin

operasional Rumah Sakit ;

Bahwa dalam pasal 7 s/d 16 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah mengatur

tentang persyaratan penyelenggaraan Ruamh Sakit yang terdiri dari

persyaratan lokasi, bangunan prasarana, sumber daya manusia,

kefarmasian dan peralatan ;

c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pencabutan

izin operasional suatu Rumah Sakit hanya dapat dilakukan apabila

memenuhi ketentuan pasal 17 dan 7 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;

d. Adapun dalam perkara a quo , permohonan pencabutan izin adalah

dengan alasan pihak Rumah Sakit diduga telah melakukan tindakan

malpraktik kepada seorang pasien. Terhadap hal ini maka dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan ............

30

1. Berdasarkan aspek hukum, maka permohonan pencabutan izin

Rumah Sakit yang didasarkan pada dugaan malpraktik adalah

tidak tepat karena tidak ada satu peraturan pun yang mengatur

hal tersebut. Yang ada adalah pencabutan izin yang memenuhi

ketentuan dalam pasal 17 dan 27 Undang-Undang Republik

Indonesia tentang Rumah Sakit ;

2. Berdasarkan aspek sosiologis, maka pencabutan izin Rumah

Sakit yang hanya didasarkan pada dugaan malpraktik terhadap

satu orang pasien adalah alasan yang tidak rasional karena

pencabutan izin tersebut akan berdampak pada masyarakat

luas, dimana masyarakat akan kehilangan salah satu fasilitas

pelayanan kesehatan yang menunjang kehidupan dan kesehatan

mereka. Hal ini telah diatur sebagaimana dalam :

Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa :

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses

terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan

untuk meningkatkan dan memlihara derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya “ ;

Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan disebutkan :

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala

bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan

terjangkau” ;

Sehingga sebuah tindakan yang sangat merugikan hidup orang

banyak apabila pencabutan izin rumah sakit hanya didasarkan

pada dugaan malpraktik kepada satu orang pasien dan bukan

merupakan ukuran yang layak jika kematian seorang pasien,

menjadi ukuran sebuah Rumah Sakit yang dinyatakan layak

untuk dicabut izinnya, padahal ada ratusan pasien lainnya dan

ribuan masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan

kesehatan dari Rumah Sakit tersebut ;

4. Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam petitum angka 8

yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan

TERGUGAT IV untuk mencabut izin praktik dari TERGUGAT I adalah

tidak tepat dan menyesatkan, karena sesuai dengan :

Pasal 36 ................

31

a. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa :

“setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di

Indonesia wajib memiliki surat izin praktik” ;

Pasal 37 ayat (1) :

“Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tersebut

diatas dikeluarkan oleh Pejabat Kesehatan yang berwenang di

Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dan kedokteran gigi

dilaksanakan ;

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.

2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran ;

Pasal 1 ayat (4) ;

Yang dimaksud dengan :

Surat Izin Praktik, selanjutnya ditingkat SIP adalah bukti tertulis yang

diberikan dinas kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter

gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi

persyaratan :

Pasal 2 :

(1) Setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran

wajib memiliki SIP ;

(2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ;

Pasal 31 :

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif

terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini ;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP ;

Pasal 32 :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP

Dokter dan Dokter Gigi dalam hal :

a. Atas dasar rekomendasi MKDKI ;

b. STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI ;

c. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPnya dan/atau ;

dicabut ...............

32

d. Dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang

yang dilakukan khusus untuk itu ;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa pencabutan

Surat Izin Praktik Dokter adalah bukan merupakan kewenangan

TERGUGAT IV, sehingga layak gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak ;

5. Bahwa sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatan

angka 45, alasan yang dijadikan PENGGUGAT sebagai dasar hukum

mengajukan gugatan kepada TERGUGAT IV semata-mata hanya karena

sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Tergugat IV adalah sebagai pemegang dan penyelenggara otoritas

dan kebijakan kesehatan untuk masyarakat Indonesia sehingga

mempunyai tanggung jawab dalam menjaga dan sekali gus

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Republik

Indonesia, serta TERGUGAT IV berkewajiban melakukan pengawasan

terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

upaya kesehatan, dan berwenang mengambil tindakan administratif

terhadap lembaga kesehatan dan/atau sarana kesehatan yang

melakukan pelanggaran ;

6. Karena tidak ada bukti TERGUGAT IV melakukan adalah sebagai

perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat,

maka adalah tidak beralasan menurut hukum permohonan Penggugat

untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat IV karena sama sekali tidak

ada bukti Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh

sebab itu juga tidak ada alasan menuntut uang paksa (dwangsoom)

sebagaimana diajukan Penggugat dalam petitum gugatan butir 6,

melainkan sebaliknya gugatan tersebut harus ditolak dan

dikesampingkan seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan yang

ditujukan kepada Tergugat IV harus ditolak seluruhnya atau setidak-

tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Untuk itu Tergugat IV kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI ...............

33

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan tidak benar Tergugat IV melakukan perbuatan melawan

hukum ;

- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini ;

Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe

tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV ;

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( niet

ontvankelijke verklaard ) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan tidak benar Tergugat IV melakukan perbuatan melawan

hukum ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah ) ;

Membaca Akta Banding Nomor : 26/Pdt.Bdg/2012/PN.Kbj yang

dibuat oleh JASMIN GINTING, SH Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe

yang menerangkan bahwa Penggugat / Pembanding pada tanggal 23

Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 Oktober 2012 Nomor :

02/Pdt.G/2011/PN.Kbj ;

34

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :

02/Pdt.G/2011/PN.Kbj, akta No.26 / 2012 : bahwa permohonan banding

dari Penggugat / Pembanding telah diberitahukan kepada :

1.- Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Nopember 2014 ;

2.- Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 21 Nopember 2014 ;

3.- Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 27 Nopember 2014 ;

4.- Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 30 Nopember 2013 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /

Pembanding tertanggal 05 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Mei 2013 dan memori banding

tersebut telah diberitahukan kepada :

1.- Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Nopember 2014 ;

2.- Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 21 Nopember 2014 -

3.- Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 27 Nopember 2014 ;

4.- Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 23 Oktober 2014 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat IV /

Terbanding IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe

tertanggal 31 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah

diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 21

Nopember 2014 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara

Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Kbj, kepada :

- Tergugat IV / Terbanding IV Pembanding tanggal 25 Oktober 2014.

- Tergugat I / Terbanding I tanggal 21 Nopember 2014.

- Pembanding / Penggugat tanggal 21 Nopember 2014.

- Tergugat III / Terbanding III tanggal 27 Nopember 2014.

yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak

berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

35

berkas perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, sebelum berkas perkara

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena

itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Pembanding semula

Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

-- bahwa pada persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim tidak

memanggil siswi praktek yang jaga pada saat korban dalam keadaan

kritis sampai akhirnya meninggal dunia guna dimintai keterangannya

sebagai saksi ;

-- bahwa pada persidangan tingkat pertama Majelis Hakim tidak

memanggil saksi ahli dari dokter kehakiman guna dimintai

keterangannya;

-- bahwa Pembanding/Penggugat menolak / tidak sependapat terhadap

putusan Yudex factie yang tidak memberikan pertimbangan hukum

dan kurang memahami hukum kesehatan dalam pokok perkara ;

-- bahwa dalam pemberian pelayanan kesehatan pada anak

Pembanding/Penggugat oleh Terbanding I/Tergugat I,II dan III harus

sesuai dengan standar pelayanan yang telah di atur oleh Terbanding

IV/Tergugat IV dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota pasal 2 ayat 1, dan ayat 2 huruf a poin 10 yang bunyi

ayatnya ;

(1) Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan

sesuai dengan SPM Kesehatan ;

(2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan

dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta

indicator kinerja dan target Tahun 2010-2015 ; a. Pelayanan

Kesehatan dasar : 10 cukupan pelayanan bayi gizi buruk mendapat

perawatan 100% pada tahun 2010 ;

Bahwa ..............

36

-- Bahwa guna mempermudah pemeriksaan dimuka persidangan agar

Terbanding IV/Tergugat IV memperlihatkan semua yang didalilkan

Penggugat / Pembanding sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam

memberi perlindungan kepada masyarakat, baik berupa Undang-

Undang , Peraturan, Buku, Petunjuk teknis dan pedoman pelayanan

kesehatan yang diuraikan oleh Pembanding / Penggugat pada poin 5

di atas ;

-- Bahwa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II pada saat

persidangan di Pengadilan tingkat pertama tidak ada memberikan alat

bukti Rekam Medis si Unit Gawat Darurat, Rawat Inap dan Rekam

Medis Transfusi darah anak Pengugat/Pembanding ;

-- Bahwa dalam pemberian darah PRC sebanyak 20cc dengan alat

suntik kepada anak Pembanding / Penggugat yang dilakukan oleh

perawat yang bernama MAGDALENA, dan sebanyak 10cc dengan

alat suntik oleh perawat br Saragih tidak sesuai dengan petunjuk

teknis tata laksana transfusi darah pada anak gizi buruk di rumah sakit;

- Bahwa dalam pemberian darah PRC yang dilakukan oleh perawat

terbukti Terbanding I /Tergugat I telah melakukan PELANGGARAN

DISPLIN KEDOKTERAN karena telah mendelegasikan pekerjaan

kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi

untuk melaksanakan tranfusi darah kepada anak Pembanding /

Penggugat Dasar PERMENKES Nomor. 1419/Menkes/Per/X/2005

tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan dokter gigi Pasal 22 ayat

(1) dan ayat (3) serta PP No.7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Data

pasal 16 ayat (3) yang bunyinya : Tindakan medis pemberian darah

dan/atau komponennya kepada pasien sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilaksanakan oleh dokter yang memiliki kompetensi

dan kewenangan di fasilitasi pelayanan kesehatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa ..............

37

-- Bahwa setelah anak Pembanding/Penggugat meninggal dunia

Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding I / Tergugat I tidak ada

melakukan perawatan terhadap jenazah, tidak memberi surat

keterangan kematian, dan tidak menyediakan fasilitas ambul;ance

kepada jenazah anak Pembanding/Penggugat. Dalam hal jenazah

pasien di terlantarkan tersebut diatas telah terbukti Terbanding I/

Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II melanggar Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT BAB III yang

bunyinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam pedoman ini

meliputi jenis-jenis pelayanan indikator dan standar pencapaian

kinerja pelayanan rumah sakit Huruf : A Jenis- jenis pelayanan rumah

sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi angka

17 Pelayanan ambulans/kereta jenazah dan angka 18 Pelayanan

pemulasaraan jenazah ;

-- bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas mohon agar Pengadilan Tinggi

menolak eksepsi Tergugat IV dan mengabulkan gugatan Pembanding /

Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding

IV semula Tergugat IV, telah mengajukan kontra memori banding yang

pada pokoknya sebagai berikut :

-- bahwa memori banding Pembanding / Penggugat halaman 3 angka 6

yang mengatakan bahwa guna mempermudah pemeriksaan dimuka

persidangan agar Terbanding IV / Tergugat IV memperlihatkan semua

yang didalilkan Pembanding / Penggugat, menunjukan bahwa

Pembanding / Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan

melawan hukum yang merugikan Pembanding / Penggugat, karena

Pembanding/Penggugatlah yang harus dalil-dalil gugatannya bukan

berharap dari pembuktian Terbanding IV / Tergugat IV ;

-- bahwa memori banding Pembanding hal 9 angka 47, pada pokoknya

Terbanding IV / Tergugat IV telah melakukan cidera janji (wanprestasi )

karena terbukti melanggar Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang

Kesehatan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan pasal

19 adalah tidak benar karena Terbanding IV / Tergugat IV tidak

melakukan perbuatan apapun dengan Pembanding/Penggugat ;

bahwa ...............

38

-- bahwa memori banding Pembanding hal 10 angka 48 menyatakan

bahwa pada saat dipersidangan Terbanding IV/Tergugat IV tidak ada

mengajukan saksi karena antara Pembanding/Penggugat dengan

Terbanding IV / Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum

sehingga tidak tepat mendudukan Terbanding IV / Tergugat IV sebagai

pihak dalam perkara ini ;

-- bahwa dalam memori banding halaman 10 angka 50 bahwa Para

Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, argumentasi

tersebut tidak benar karena Terbanding IV / Tergugat IV, sudah

menyampaikan bukti-bukti surat yang telah di nizegelen di Kantor Pos ;

-- bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam

memori bandingnya ternyata seluruhnya tidak ada yang mengandung

kebenaran sehingga harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya

dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

seksama berkas perkara No.02/Pdt.G/2012/PN.Kbj dan salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09 Oktober 2012

No.02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, memori banding dari Pembanding semula

Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding IV semula

Tergugat IV berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terbanding IV semula

Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini

2. Gugatan terhadap Tergugat IV salah alamat ( eror in persona ) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi ke 1 dari

Terbanding IV semula Tergugat IV , dan menyatakan Pengadilan Negeri

Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

sebagaimana dalam putusan Sela tanggal 5 Juni 2012

No.2/Pdt.G/2012/PN.Kbj dan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan

Pertimbangan ............

39

pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah

mengabulkan eksepsi dari Terbanding IV semula Tergugat IV bahwa

gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding IV semula

Tergugat IV salah alamat / Eror in persona karena dalam posita dan petitum

gugatan Pembanding semula Penggugat meminta agar Terbanding IV

mencabut ijin operasional Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III,

padahal berdasarkan pasal 26 ayat (4) UU. No.44 Tahun 2009,

kewenangan tersebut tidak berada pada Menteri Kesehatan Terbanding IV

/ Tergugat IV. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi

menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam

mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan tentang eksepsi

Terbanding IV semula Tergugat IV dikabulkan dapat dipertahankan ;

DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis

Hakim tingkat pertama bahwa dengan dikabulkan eksepsi dari Terbanding

IV semula Tergugat IV, maka konsekwensi hukumnya adalah gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk

verklaard), sehingga Pokok Perkara dalam perkara ini tidak perlu

dipertimbangkan oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding semula

Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak

mempunyai alasan hukum yang tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas pada dasarnya putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe

tanggal 09 Oktober 2012 No.02/Pdt.G/2011/PN.Kbj dapat dikuatkan, akan

tetapi karena pernyataan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet

ontvankelijke verklaard ) dicantumkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama

dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, menurut Pengadilan Tinggi

berlebihan, maka amar putusan tentang eksepsi perlu diperbaiki

sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat

tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam

kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya akan tetapi

berdasarkan .............

40

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

No.1/Pdt/Prodeo/2013/PT.Medan, tanggal 1 Mei 2013 Pembanding semula

Penggugat, telah diberi izin berperkara secara Prodeo pada tingkat

banding, maka biaya perkara dalam tingkat banding Nihil ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan –

peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 09

Oktober 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.Kbj, tentang eksepsi

sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet

onvankelijk verklaard );

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim

majelis pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 oleh kami : Hj.WAGIAHASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua

Majelis, YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH, SH.MH sebagai

Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan Nomor : 33/PDT/2015/PT-MDN tanggal 04 Pebruari 2015 dan

putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari Senin tanggal 06 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi

Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ROSELINA, SH

Panitera .............

41

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan ,tanpa dihadiri kedua

belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS

TTD TTD

YANSEN PASARIBU, SH Hj.WAGIAH ASTUTI, SH

TTD

ABDUL FATTAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ROSELINA, SH .

Perincian Biaya :1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

NIP. 19630517 199103 1 003.