P U T U S A N NOMOR 385/Pdt/2018/PT MDN PENGADILAN … Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 37 hal Putusan Nomor 385/PDT/2018/PT MDN

P U T U S A N NOMOR 385/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada

peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara antara :

Bulman Aritonang, Alamat Jalan Urip Sumoharjo, Kel. Cendana, Kec.

Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya disebut

sebagai Pembanding semula Terlawan I;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Risdalina,S.H.,M.H., Muhammad Arif Syahputra,S.H dan

Syam Hasri,S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum

dari Biro Bantuan Hukum "Dian Yustisia", yang beralamat

kantor di Jalan Mesjid No. 2 Rantau Prapat- Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan No. Reg :

17/SKC/2018/PN Rap tertanggal 22 Januari 2018;

Lawan Truly Simajuntak, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 48 Tahun,

Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan H. Manaf Lubis

No. 17, Kel. Sirandorung, Kec. Rantau Utara Kab.

Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pelawan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Harris Nixcon

Tambunan,S.H., Benni Sahala, S.H., Iwan Syahputra

Ritonga,S.H., Boby Surya Admaja Purba, S.H., Sutrisno

Ompusunggu,S.H., Hardy R. Siagian,S.H., masing-masing

Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum

Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat kantor di

Jalan Jendral Ahmad Yani, Komp. Ganda Asri II, No. 12,

Rantau Prapat, Kab.Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 05 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan No.

Reg : 276 /SKC/2017/PN-RAP tertanggal 9 Agustus 2017;

DAN Eslina Warna Sembiring, alamat Jalan Torpisang Mata, Nomor 106,

Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kab.

Labuhanbatu, selanjutnya disebut Sebagai Turut Terbanding semulaTerlawan II; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Yusuf

Siregar,S.H.I.,M.H., Yopi Isyana,S.H dan Imam Syahri

Siagian,S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari

Kantor Hukum Muhammad Yusuf Siregar,S.H.I.,M.H. &

Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No.

1 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2017 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau

Prapat dengan No. Reg : 391/SKC/2017/PN Rap tertanggal

27 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2018

Nomor 385/PDT/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap,

ditingkat banding, dan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 385/PDT/2018/PT

MDN tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara perdata Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap, ditingkat

banding;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Oktober 2018

Nomor 385/PDT/2018/PT MDN;

3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau

Prapat Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap tanggal 3 Mei 2018 dan surat-surat

lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawandengan Surat

Gugatannya bertanggal 8 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Agustus 2017

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dibawah register perkara Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap, telah mengajukan

gugatan terhadap Terbanding semula Terlawan atas hal-hal sebagai berikut :

DASAR PEMILIKAN HAK : 1. Bahwa Pelawan adalah Pemilik sah terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan

Torpisang Mata, Kelurahan Binaraga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu

dengan alas hak Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN dengan Nomor 140,

yang diperoleh dari Terlawan II (Eslina Warna Sembiring ) berdasarkan akta jual

beli Nomor 27/2007 tanggal 02 Maret 2007 dihadapan Notaris Harlina yang juga

sebagai PPAT Kab. Labuhanbatu di Rantau Prapat;

ALASAN MENGAJUKAN PERLAWANAN :

2. Bahwa selanjutnya, diatas objek tanah milik Pelawan, Terlawan I /Pemohon

Eksekusi (Bulman Aritonang) telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap

objek tanah tersebut diatas dengan dasar :

- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terdaftar dengan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap, tanggal 3 November 2010 yang amarnya sebagai berikut : I. DALAM KONVENSI A. Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Terlawan;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebahagian;

2. Menyatakan Perbuatan Terlawan melakukan penipuan adalah perbuatan

melanggar hokum;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tidak

bergerak milik Terlawan yang telah diletakan Juru sita Pengadilan

Negeri Rantau Prapat;

4. Menghukum Terlawan untuk membayar uang kerugian sebesar

Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bunga

yang diharapkan sebesar 6 % pertahun dari jumlah kerugian dari yang di

derita Pelawan sejak tahun 2006 hingga putusan dalam perkara ini

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pelawan;

5. Menolak gugatan Pelawan yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKOVENSI : - Menyatakan gugatan rekonvensi Pelawan d.r tidak dapat diterima (niet

ontvanklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum Terlawan d.k/Pelawan d.r untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditentukan

sebesar Rp. 2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah );

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember 2011, dalam amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Terlawan/Pembanding;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal3

November 2010, Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap sekedar mengenai sejak

mulainya perhitungan bunga 6 % pertahun sebagaimana yang dimaksud

amar putusan pada angka 4 sehingga amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI : A. Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Terlawan;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebahagian;

2. Menyatakan Perbuatan Terlawan melakukan penipuan adalah

perbuatan melanggar hokum;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tidak

bergerak milik Terlawan yang telah diletakan Juru sita Pengadilan

Negeri Rantau Prapat;

4. Menghukum Terlawan untuk membayar uang kerugian sebesar Rp.

185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bunga

yang diharapkan sebesar 6 % pertahun terhitung sejak perkara ini di

daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan

putusan ini dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Terlawan

/Pembanding;

5. Menolak gugatan Pelawan yang lain dan selebihnya;

II. DALAM REKOVENSI : - Menyatakan gugatan rekonvensi Pelawan d.r tidak dapat diterima (niet

ontvanklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : - Menghukum Terlawan dalam Konvensi /Pelawan dalam Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan yang

ditingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu

rupiah);

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI : - Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Eslina Warna

Sembiring tersebut;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Menghukum Pemohon Kasasi/ Terlawan untuk membayar ongkos

perkara dalam tingkatan Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah;

- Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, tertanggal 20 Agustus 2015, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI : - Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali Eslina Warna Sembiring tersebut;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Temohon Kasasi/

Terlawan/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam

tingkatan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta

lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa atas putusan Peninjauan Kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, tertanggal 20

Agustus 2015, tersebut Terlawan I (Bulman Aritonang), telah mengajukan

permohonan Eksekusi terhadap objek tanah milik Pelawan yang berada di Jalan

Torpisang Matta, Kelurahan Bina Raga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu,

yang bersertifikat Hak Milik Nomor 140 tersebut, yang selanjutnya permohonan

eksekusi tersebut baru diketahui oleh Pelawan pada tanggal 02 Agustus 2017;

4. Bahwa oleh karena Pelawan adalah pemegang Hak atas tanah atas obyek tanah

yang dimohonkan untuk dilakukan Sita Eksekusi oleh Terlawan I/ Pemohon

Eksekusi, maka hak Pelawan jelas sangat dirugikan oleh karenanya sangat

berdasar hukum jika Pelawan mengajukan Perlawanan aquo untuk membela dan

mempertahankan hak-hak dan kepentingan Pelawan selaku Pemilik tanah yang

diperkarakan oleh Terlawan I dan Terlawan II;

5. Bahwa perlu diketahui, Pelawan sebelumnya tidak mengetahui jikalau perkara

yang disengketakan antara Terlawan I dan Terlawan II melibatkan adalah objek

tanah milik pelawan yang berada di Jalan Torpisang Mata, Kelurahan Binaraga,

Kec. Rantau Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 140, sebagaimana

dimaksud dalam perkara yang di putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 desember 2011

Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari

2013 Jo putusan peninjauan kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015;

6. Bahwa karena gugatan didaftarkan oleh Terlawan I, pada tahun 2009, dengan

Nomor register Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap, sementara, Pelawan membeli tanah

tersebut dari Terlawan II, tanggal 02 Maret 2007, SEHARUSNYA, Terlawan I turut

menarik Pelawan untuk digugat dalam perkara sebagaimana dalam putusan

tersebut, karena Terlawan I pastinya sudah mengetahui, tanah yang akan

dimohonkan untuk di Eksekusi atas putusan tersebut SEBELUM GUGATAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


DIDAFTARKAN adalah merupakan tanah milik Pelawan dan bukan milik Terlawan

I maupun Terlawan II;

7. Bahwa adapun sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II di objek tanah milik

Pelawan yang diperkarakan berdasarkan dalam putusan Pengadilan Negeri

Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal 3 November 2010 Jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal

13 desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012

tanggal 14 Januari 2013 Jo putusan peninjauan kembali Nomor:

210/PK/PDT/2015, yang mengklaim tanah milik Pelawan tersebut sebagai milik

Terlawan I berdasarkan putusan tersebut diatas, ADALAH TIDAK BENAR OLEH

KARENA TANAH TERSEBUT SUDAH JELAS DAN NYATA MILIK PELAWAN

SEBAGAIMANA AKTA JUAL BELI NOMOR 27/2007 TANGGAL 02 MARET 2007;

8. Bahwa setelah itu, Pelawan mencoba mencari tahu tentang objek sengketa yang

diperkarakan oleh Terlawan I, telah pula menjadi fakta hukum bahwa objek sengketadalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Medan Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember 2011 Jo

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013

Jo putusan peninjauan kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, ADALAH GUGATAN GANTI RUGI TENTANG PERBUATAN TERLAWAN II YANG MERUGIKAN TERLAWAN I DENGAN DASAR GUGATAN PASAL 1365 KUHPERDATA, maka

eksekusi terhadap Termohon Eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap harta

kekayaan Terlawan II/Termohon Eksekusi (Eslina Warna Sembiring) sendiri, bukan

terhadap objek tanah yang Bersertifikat Hak Milik Nomor 140 milik Pelawan;

9. Bahwa hal ini dikuatkan dengan salah satu diktum Poin 2, amar putusan

Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal 3

November 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor

302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo putusan peninjauan

kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, yaitu “MENYATAKAN PERBUATAN TERLAWAN MELAKUKAN PENIPUAN ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”;

10. Bahwa Pelawan dengan tegas menolak dan membantah, pada diktum Poin 3,

amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap

tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor

302/Pdt/2011/PT-Mdn tanggal 13 desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo putusan peninjauan kembali

Nomor: 210/PK/PDT/2015, yang menyatakan bahwa “sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Terlawan yang telah diletakan Juru sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat”;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


11. Bahwa sebelum gugatan di daftarkan oleh Terlawan I (Bulman Aritonang) selaku

Pelawan pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Register Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap, Pelawan telah memiliki objek tanah tersebut yang peroleh

dari Terlawan II (Eslina Warna Sembiring) berdasarkan akta jual beli Nomor

27/2007 tanggal 02 Maret 2007 dihadapan Notaris Harlina yang juga sebagai

PPAT Kab. Labuhanbatu di Rantau Prapat;

12. Bahwa sudah jelas dan tegas menurut hukum permohonan eksekusi yang

dilakukan oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi haruslah ditolak, karena tanah yang

menjadi objek untuk dieksekusi bukan milik Terlawan I maupun TERLAWAN II, hal

ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 476 K/Sip/1974 tanggal

14 November 1974, “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”;

13. Bahwa lagi pula, sengketa perdata yang terdaftar dengan Register Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap, di Pengadilan Negeri Rantau Prapat antara Terlawan I dan

Terlawan II, diatas merupakan persoalan mereka sendiri yang menurut hukum

tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga, oleh

karena itu dalam hal ini Pelawan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang

berlokasi di Jalan Torpisang Matta, Kelurahan Bina raga, Kec. Rantau Utara, Kab.

Labuhanbatu berdasarkan Sertifika Hak Milik No 140, sangat dirugikan sekali untuk

diletakan sita jaminan terhadap objek yang dimohonkan eksekusi tersebut;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Terlawan I dan Terlawan II secara

hukum tidak mempunyai hak atas tanah sengketa ( tanah milik Pelawan) MAKA

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal

3 November 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor

302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal14 Januari 2013 Jo putusan peninjauan

kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN/ TIDAK DAPAT DI EKSEKUSI (NON EKSEKUTABLE) ATAS TANAH TERSEBUT, oleh karenanya eksekusi atas tanah sengketa (tanah milik

Pelawan) tersebut haruslah diangkat kembali menurut hokum;

15. Maka dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelawan mempunyai

kualitas hukum untuk mengajukan perlawan terhadap Permohonan Eksekusi dari

Terlawan I/Pemohon Eksekusi, sehingga Perlawanan yang diajukan Pelawan

haruslah diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 378 RV,

dimana dalam buku M yahya Harahap pada hal. 48 meyatakan “ penekanan

rumusan pasal 378 RV dititik beratkan pada kerugian apa bila putusan / penetapan

Pengadilan merugikan kepentingan dan hak seseorang yang bersangkutan dapat

mengajukan Derden Verset untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan

dari hak tersebut”;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


16. Bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebuit diatas sudah selayaknya

Pengadilan agar:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur serta beritikad baik.

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan

satu-satunya atas sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik 140 Yang terletak di

Jalan Torpisang Mata, Kel. Bina Raga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu.

- Menyatakan akta jual beli Nomor 27/2007 tanggal 02 Maret 2007 dihadapan

Notaris Harlina yang juga sebagai PPAT Kab. Labuhanbatu di Rantau Prapat

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal13 Desember

2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14

Januari 2013 Jo putusan peninjauan kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015,

adalah Putusan mengenai uang ganti rugi;

- Menyatakan Penetapan sita Eksekusi dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2009/PN

Rap Adalah tidak dapat dijalankan (non eksekutabel);

17. Bahwa gugatan a quo didasarkan kepada bukti-bukti othentik sebagaimana

disyarakatn dalam ketentuan pasal 180 HIR sehingga karenanya putusan dalam

perkara a quo layak diberikan dengan disertai kekuatan hukum untuk dapat

dijalankan terlebih dahulu biarpun ada banding, dan kasasi (Uit voorbaar Bij

vooraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pelawan mohon agar

Pengadilan Negeri Rantau Prapat berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI : - Membatalkan atau setidak-tidaknya menangguhkan Pelaksanaan PERMOHONAN

Eksekusi yang berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN-Rap tanggal 02

Agustus 2017, terhadap sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No

140 yang terletak di Jalan Torpisang Mata, Kel. Bina Raga, Kec. Rantau Utara,

Kab. Labuhanbatu sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

dan pasti;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik, jujur serta beritikad baik;

3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan

satu-satunya atas sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 140 yang terletak

di Jalan Torpisang Mata, Kel. Bina Raga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

4. Menyatakan akta jual beli Nomor 27/2007 tanggal 02 Maret 2007 dihadapan

Notaris Harlina yang juga sebagai PPAT Kab. Labuhanbatu antara Pelawan dan

Terlawan II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN

Rap tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Putusan

Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo putusan peninjauan

kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, adalah Putusan mengenai uang ganti rugi;

6. Menyatakan Penetapan Nomor 33/PDT.G/2009/PN Rap, tanggal 17 Juli 2017,

dalam perkara pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor


Medan Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal13 Desember 2011 Jo


Jo putusan peninjauan kembaliNomor: 210/PK/PDT/2015, tidak dapat dilaksanakan,tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutable;

7. Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengangkat Sita Jaminan atas

objek Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Sita jaminan yang diletakan oleh juru

sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap barang tidak bergerak yaitu

sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No 140 yang terletak di Jalan

Torpisang Mata, Kel. Bina Raga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN

Rap tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal

13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012


210/PK/PDT/2015;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu biarpun ada Banding dan

Kasasi;

9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadap isi

putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya-biaya yang

ditimbulkan dalam perkara ini;

ATAU Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Pelawan

tersebut, Pembanding semula Terlawan I, dan Turut Terbanding semula

Terlawan II telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban sebagai berikut :

JAWABAN PEMBANDING semula TERLAWAN I : Bahwa pada prinsipnya Terlawan I membantah seluruh dalil gugatan

Pelawan tertanggal 9 Agustus 2017 yang gugatannya terdaftar di Pengadilan

Negeri Rantau Prapat dalam perkara Nomor 87/Pdt.Vz/2017/PN Rap tanggal9

Agustus 2017, kecuali secara tegas dinyatakan dalam jawaban ini;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa, Terlawan-I membatah secara tegas seluruh dalil yang diajukan oleh

Pelawan, kecuali apa yang diakui dalam perkara ini;

2. Bahwa, dasar Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan (Derden Verzet)

terhadap Permohonan Eksekusi yang diajukan Terlawan-I, berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN

Rap, tanggal 3 Nopember 2010;

- Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 302/Pdt/2011/PT Mdn,

tanggal 13 Desember 2011;

- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K.Pdt/2012, tanggal

14 Januari 2013;

- Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali,

Nomor : 210/PK/PDT/2015, tanggal 20 Agustus 2015;

3. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:

33/Pdt.G/2009/PN Rap, tanggal 3 Nopember 2010 yang telah berkekuatan

hukum tetap, selanjutnya putusan tersebut telah pula dikuatkan oleh

Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali, Nomor

210/PK/PDT/2015, tanggal 20 Agustus 2015, sangat beralasan Terlawan-I,

mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap objek terperkara;

4. Bahwa, sebelum perkara Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN Rap diajukan Terlawan-

I terlebih dahulu Terlawan-I melaporkan perbuatan Terlawan-II ke Polres

Labuhanbatu, atas tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang telah

merugikan Terlawan-I, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terhadap

objek terperkara Terlawan-I, telah mengajukan Surat Permohonan untuk

tidak mengalihkan tanah objek terperkara yang terletak di Jalan Torpisang

Mata Rantau Prapat, tertanggal 17 Maret 2006, yang ditujukan kepada:

1. Badan Pertanahan Nasional kabupaten Labuhanbatu;

2. Seluruh Notaris dan PPAT di Kabupaten Labuhanbatu;

3. Camat Rantau Utara;

4. Lurah Binaraga;

5. Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

6. Kepolisian Rantau Prapat;

7. Terlawan-II (Eslina Warna Br Sembiring);

5. Bahwa, permasalahan atas objek terperkara yang terletak di Jalan

Torpisang Mata Rantau Prapat telah terjadi sejak tahun 2005, dan akibat

perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terlawan-II telah terjadi Penipuan

dan Penggelapan terhadap objek terperkara dan atas perkara tersebut

Terlawan-II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: 1356

K/PID/2009, tanggal 22 Oktober 2009, atas nama Eslina Warna Br

Sembiring (Terlawan-II);

6. Bahwa, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan kehawatiran

dari Terlawan-I tanah objek terperkara akan dialihkan kepada orang lain

sekaligus agar gugatan Terlawan-I - ic / Penggugat dalam perkara Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap, tidak menjadi sia-sia maka Terlawan memohonkan

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Terlawan-II - ic /

Tergugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap, yang terletak di

Jalan Torpisang Mata, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara,

Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan berita Acara Sita Jaminan Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap, yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan

Negeri Rantau Prapat, tanggal 10 Agustus 2010;

7. Bahwa, alangkah terkejutnya Terlawan-I ketika perkara Gugatan Perdata

masih dalam proses, pada tanggal 22 Januari 2010 objek tanah terperkara

telah beralih dari Terlawan-II menjadi atas nama Truli Evelina Br

Simanjuntak ( Pelawan ), hal ini patut diduga adanya penyeludupan hukum

dari Terlawan-II beralih kepada atas nama Pelawan, mengingat peralihan

objek tanah terperkara ( Sertifikat Hak Milik No: 140 ) menjadi atas nama

Pelawan jelas dan nyata Terlawan-II dan Badan pertanahan Nasional

Kabupaten Labuhanbatu telah mengalihkan hak dan objek tanah terperkara

setelah Gugatan Perdata atas nama Terlawan-I didaftarkan ke Pengadilan

Negeri Rantau Prapat dan bersamaan ketika Putusan perkara Pidana No:

852/Pid.B/2007/PN Rap tanggal 28 Januari 2008, Jo Putusan

N0:285/Pid.B/PT Mdn tanggal 31 Juli 2008, menghukum Terlawan-II telah

terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak

pidana PENIPUAN terhadap Terlawan-I, dikuatkan dengan Putusan

Mahkamah Agung RI Nomo: 1356.K/PID/2009, tanggal 22 Oktober 2009,

menyatakan menolak Eksepsi dari Terlawan-II. Dari peristiwa hukum

tersebut terbukti sudah bahwa perbuatan Pelawan sebagai perbuatan beriktikad buruk;

8. Bahwa, selama perkara Gugatan perdata sedang berjalan, adik kandung

Terlawan-I telah memberitahukan kepada Pelawan, maupun kepada suami

Pelawan baik secara langsung maupun melalui sepucuk surat, bahwa tanah

objek terperkara masih dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri,

artinya sejak semula Pelawan sudah mengetahui tanah terperkara masih

dalam sengketa, sehingga ketika Terlawan-I mengajukan Permohonan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Eksekusi atas objek tanah terperkara Pelawan menggunakan alasan

tersebut sebagai dalih untuk mengajukan Gugatan Perlawanan dengan

dalih untuk menunda jalannya pelaksanaan eksekusi yang telah

berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, ketika sidang Pemeriksaan Setempat atas objek tanah terperkara

maupun Peletakan Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan

Negeri Rantau Prapat, tidak ada muncul perlawanan dari Pelawan, jika

objek tanah terperkara memang benar hak milik dari Pelawan yang hak dan

kepentingan Pelawan harus dipertahankan, oleh karenanya sangat

beralasan objek tanah terperkara yang terletak di Jalan Torpisang Mata

Rantau Prapat (Sertifikat Hak Milik 140) milik Terlawan-II bukan milik

Pelawan, sehingga menimbulkan indikasi peralihan objek tanah terperkara

kong kalikong antara Terlawan-II dengan Pelawan yang memang sengaja

menghambat proses jalannya pelaksanaan Eksekusi, yang diajukan oleh

Terlawan-I;

10. Bahwa, alasan Pelawan yang sebelumnya tidak mengetahui jika perkara

yang disengketakan antara Terlawa-I dengan Terlawan-II melibatkan objek

tanah milik Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 140 yang terletak

di Jalan Torpisang Mata Rantau Prapat, adalah alasan yang dicari-cari dan

tidak mendasar, sebab sebelum perkara perdata diajukan oleh Terlawan-I

ke Pengadilan Rantau Prapat, maupun pada saat akan dilekatkan Sita

Jaminan Terlawan-I melalui adik Terlawan-I bernama Riadi Sukaria Br

Aritonang telah menemui secara langsung Pelawan membicarakan tentang

objek tanah terperkara sedang dalam sengketa, jadi tidak ada alasan

Pelawan tidak mengetahui atas permasalahan objek tanah terperkara;

11. Bahwa, tanah objek terperkara sebidang tanah milik Terlawan-II

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 140, yang terletak di Jalan Torpisang

Mata pada tahun 2005 yang seharusnya menjadi objek Jual-Beli Terlawan -

I dengan Telawan - II akan tetapi objek tersebut dirubah Terlawan-II di

Notaris dan menggantinya dengan tanah yang berada dibelakang tanah

terperkara yang menyebabkan Terlawan dihukum Pidana, karena tanah

tersebutlah yang telah dijadikan jaminan oleh Terlawan-II kepada Terlawan-

I, oleh karena perbuatan Terlawan -II telah merugikan diri terlawan-I, maka

Terlawan-Imembuat pengaduan tindak pidana kepada diri terlawan-II,

sehingga sejak semula diri Pelawan tidak dikenal dan tidak ada hubungan

hukum dalam perkara a quo, sebab Gugatan Perdata Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap, yang diajukan oleh Terlawan I, erat kaitannya

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dengan perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang diajukan

oleh Terlawan-I kepada diri Terlawan-II pada pihak Kepolisian;

12. Bahwa, melihat proses peralihan tanah objek terperkara yang di Klaim Milik

Pelawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 27/2007 tanggal 02 Maret

2007, bersamaan dengan perkara tindak pidana Penipuan Terlawan-II

sedang berjalan, dengan sengaja mengalihkan tanah objek terperkara

kepada pihak lain ( Pelawan ), hal ini tentu pula sesuai dengan putusan

perkara tindak pidana Penipuan maupun terhadap perkara perdata tentang

Perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan-II, sebelum

perkara tindak pidana Terlawan-II diproses di Pengadilan Negeri Rantau

Prapat, Terlawan-I terlebih dahulu memberi tahukan melalui sepucuk Surat

Permohonan agar tanah objek terperkara tidak dialihkan kepada pihak lain,

kepada Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu termasuk kepada

Harlina,SH, Notaris/PPAT Kabupaten Labuhanbatu;

13. Bahwa, tanah objek sengketa yang telah di klaim milik Pelawan saat ini,

telah bersengketa sejak tahun 2005, atas permasalah tanah objek

terperkara telah diputus berkekuatan hukum tetap, baik perkara tindak

Pidana Penipuan maupun perkara Perdata tentang perbuatan Melawan

Hukum berdasarkan putusan perkara Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap,

tanggal 3 Nopember 2010, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal13 Desember 2011, Jo Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013, Jo Putusan

Peninjauan Kembali Nomor 210/PK/PDT/2015, tanggal 20 Agustus 2015

telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, demikian

pula tanah objek terperkara yang telah dilekatkan Sita Jaminan oleh juru sita

Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sah dan berharga terhadap barang tidak

bergerak milik Tergugat-II, oleh karenanya terhadap putusan tersebut dapat

dilaksanakan ekseskusi atas tanah objek terperkara yang dimohonkan

Terlawan-I berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa, perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan oleh

Terlawan-I kepada Terlawan-II, jelas membawa kerugian bagi diri Terlawan-

I, dilihat dari peralihan tanah objek terperkara antara Terlawan-II kepada

Pelawan bersamaan dengan perkara pidana Terlawan-II berjalan, Pelawan

sudah mengetahui tanah objek terperkara sedang bersengketa antara

Terlawan-I dengan terlawan-II, , jika Pelawan sebagai pembeli beritikad baik

yang nyata -nyata merasa dirugikan hak atas tanah miliknya, mengapa

ketika tanah objek terperkara dilekatkan sita jaminan oleh Pengadilan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


NegeriRantau Prapat, Pelawan tidak merasa keberatan atau mengajukan

perlawanan.....?, olehsebab itu cukup beralasan untuk menduga tanah objek

terperkara milik Terlawan-II bukan milik Pelawan, ada apa sebenarnya

dibalik proses pengalihan SertifikatNomor:140 milik Terlawan-II ( tanah

objek terperkara yang disengketakan ) dapat beralih kepada Pelawan ...?,

oleh karenanya jual beli antara Terlawan-II dengan Pelawan yang dilakukan

dihadapan Notaris /PPAT Harlina, Notaris di Rantau Prapat dinyatakan batal

dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa, oleh karena Pelawan bukanlah Pelawan yang tidak beritikad baik,

maka sita eksekusi yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri

Rantau Prapat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau

Prapat dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 33 /Pdt.G/2009/PN Rap, yang

telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal

10 Agustus 2010, haruslah dinyatakan sah dan berharga, dikuatkan dengan

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 210/PK/PDT/2015, tanggal 20

Agustus 2015, jo putusan perkara Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN-Rap, tanggal 3

Nopember 2010, saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa, oleh karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 210/PK/PDT/2015, tanggal 20

Agustus 2015, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1894 K.Pdt/2012

tanggal14 januari 2013, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:

302/Pdt/2011/PT-Mdn tanggal 13 Desember 2011, jo putusan perkara

Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN-Rap, tanggal 3 Nopember 2010, telah

berkekuatan hukum tetap maka sangat tidak relevan apabila dalil dan

alasan Perlawanan Pelawan untuk dipertimbangkan karena sangat jelas

bahwa perbuatan Pelawan mengalihkan tanah dari Terlawan - II adalah

perbuatan tidak beriktikad baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Yang

Memeriksa dan Mengadili perkara ini a quo untuk menolak Perlawanan

Pelawan atau setidaknya Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet

onvankelijke verklaard);

17. Bahwa, berdasarkan seluruh dalil dan uraian diatas mohon kiranya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai

berikut:

DALAM PROVISI :

Mempertahankan dan Melaksanakan Permohonan Eksekusi terhadap sebidang

tanah yang terletak di Jalan Torpisang Mata Rantau Prapat, Kelurahan Bina

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Raga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan

dan Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak beritikad baik;

2. Menyatakan tidak sah akta jual beli Nomor : 27/2007 tanggal 02 Maret 2007

dihadapan Harlina, SH Notaris /PPAT Kabupaten Labuhanbatu;

3. Mempertahan putusan perkara Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN-Rap, tanggal

3 Nopember 2010, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:

302/Pdt/2011/PT-Mdn tanggal 13 Desember 2011, Jo Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor: 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 januari 2013, Jo Putusan

Peninjauan Kembali Nomor : 210/PK/PDT/2015, tanggal 20 Agustus 2015,

telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan sah dan berharga Penetapan sita jaminan dalam putusan

perkara Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN-Rap, yang telah berkekuatan hukum

tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi;

5. Menghukun Pelawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam

perkara ini;

6. Menghukum Pelawan untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam

perkara ini;

JAWABAN TURUT TERBANDING I semula TERLAWANII : 1. Bahwa Benar Pelawan adalah Pemilik sah terhadap sebidang tanah yang

terletak di Jalan Torpisang Mata, Kelurahan Binaraga, Kec. Rantau Utara,

Kab. Labuhanbatu dengan alas hak Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh

BPN dengan Nomor 140, yang diperoleh dari Terlawan II (Eslina Warna

Sembiring ) berdasarkan akta jual beli Nomor 27/2007 tanggal 02 Maret

2007 dihadapan Notaris HARLINA yang juga sebagai PPAT Kab.

Labuhanbatu di Rantauprapat;

2. Bahwa selanjutnya Terlawan II (Eslina Warna Sembiring ) dengan tegas

menerima Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal 3 November 2010 jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember

2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal

14 Januari 2013 jo putusan peninjauan kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015,

yang menyatakan bahwa "sahdan berharga sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat yang telah diletakan Jurusita

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pengadilan Negeri Rantauprapat", oleh karena hal tersebut telah inkrah

dan berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa pada hakikatnya pula Terlawan II telah menyadari permasalahan

yang telah dialami oleh Terlawan I yang hingga mengajukan permohonan

eksekusi atas dasar sebuah putusan yang telah inkrah dan atau berkekuatan hukum tetap, dan bahkan Terlawan II (Eslina Warna

Sembiring) secara hukum telah menanggung akibat (menjalani hukuman)

dari perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan II (Eslina Warna Sembiring)

yang mana Terlawan I merasa ditipu dan akhirnya membuat Laporan ke

Polres Labuhanbatu dan terhadap Laporan tersebut pihak Penyidik telah

melimpahkannya ke Penuntut Umum dan telah pula dilakukan pemeriksaan

di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Putusan Nomor

852/Pid.B/2006/PN-RAP, tanggal 28 Januari 2008;

4. Bahwa oleh karenanya, pada kesempatan ini selaku Warga Negara

Indonesia yang baik, Terlawan II (Eslina Warna Sembiring) bersedia

melaksanakan putusan Nomor 33/Pdr.G/2009/PN Rap tanggal 3 November

2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor

302/Pdt/2011/PT-Mdn tanggal13 Desember 2011 jo Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 jo putusan

peninjauan kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, yang menyatakan bahwa :

"Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian sebesar Rp.

185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan bunga yang

diharapkan sebesar 6 % pertahun dari jumlah kerugian dari yang di derita

Penggugat sejak tahun 2006 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Penggugat), dengan cara dicicil; 5. Bahwa Terlawan II mengajukan permohonan cicilan. oleh karena kondisi

keuangan Terlawan II saat ini sedang dalam kondisi tidak memungkinkan,

dan bahkan terhadap objek harta milik Terlawan II yang sekiranya

dipaksakan untuk menutupi dana sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus

delapan puluh lima juta rupiah) dan bunga yang diharapkan sebesar 6 %

pertahun, sangat sulit terealisasi, sebab objek harta milik Terlawan II secara

keseluruhan pada saat ini telah diagunkan pada suatu Bank Swasta dengan

sisa hutang mencapai 1 Milyar Rupiah;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum tersebut diatas, dengan ini

Terlawan II memohon kepada YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memberikan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


keadilan berdasarkan Ketuhanan YME dalam amar putusan hukumnya yang

berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI 1. Menolak Gugatan Perlawanan I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum, dana sebesar Rp. 185.000.000,00 (Seratus

Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan bunga yang diharapkan sebesar 6 %

pertahun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT-Mdn tanggal 13 Desember

2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal

14 Januari 2013 Jo putusan peninjauan kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015,

akan dilaksanakan oleh Terlawan II dengan cara CICIL;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan NegeriRantau PrapatNomor

87/Pdt.Vzt/2017/PN Raptanggal 3 Mei 2018amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I DALAM PROVISI : - Menolak gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pelawanuntuk sebahagian; 2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik, jujur serta beritikad baik;

3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan

satu-satunya atas sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor 140 yang terletak

di Jalan Torpisang Mata, Kel. Bina Raga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

4. Menyatakan akta jual beli Nomor 27/2007 tanggal 02 Maret 2007 dihadapan

Notaris Harlina yang juga sebagai PPAT Kab. Labuhanbatu antara Pelawan dan

Terlawan II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN

Rap tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Putusan

Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo putusan peninjauan

kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, adalah Putusan mengenai uang ganti rugi;

6. Menyatakan Penetapan Nomor 33/PDT.G/2009/PN Rap, tanggal 17 Juli 2017,

dalam perkara pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor


Medan Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal13 Desember 2011 Jo


PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Jo putusan peninjauan kembali Nomor: 210/PK/PDT/2015, tidak dapat dilaksanakan,tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non eksekutable;

7. Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengangkat Sita Jaminan atas

objek Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Sita jaminan yang diletakan oleh juru

sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap barang tidak bergerak yaitu

sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No 140 yang terletak di Jalan

Torpisang Mata, Kel. Bina Raga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN

Rap tanggal 3 November 2010 Jo Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal

13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012


210/PK/PDT/2015;

8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh kepada putusan

ini;

9. Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar

biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.783.150,00 (satu juta tujuh

ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN

Rap, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Terlawan I pada

hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan permohonan banding, agar

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap tanggal 3 Mei 2018, diperiksa dan di putus dalam

peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa permohonan banding dari

Pembanding semula Terlawan I tersebut telah diberitahukan secara sah dan

seksama kepada Kuasa pihak Terbanding semula Pelawan pada hari Kamis

tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa permohonan banding dari

Pembanding semula Terlawan I tersebut telah diberitahukan secara sah dan

seksama kepada Kuasa Pihak Turut Terbanding semula Terlawan II pada hari

Selasa tanggal 22 Mei 2018;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding

semula Terlawan I yangditerima dengan dicap sebagai Tanda Terima Memori

banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin

tanggal 16 Juli 2018, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan

secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Pelawan pada

Selasa tanggal 17 Juli 2018 Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap dan kepada Pihak

Turut Terbanding semula Terlawan II pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018

Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula

Pelawan yang diterima dengan dicap sebagai Tanda Terima Kontra Memori

Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu

tanggal 19 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah

diberitahukan kepada Pihak Pembanding semula Terlawan I secara sah dan

seksama pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Nomor

87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap kepada pihak Turut Terbanding semula Terlawan II

pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara

(inzage) Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing pada hari Senin tanggal

2 Juli 2018, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding

semula Terlawan I, kepada Terbanding semula Pelawan, dan kepada Turut

Terbanding semula Terlawan II untuk memeriksa berkas perkara dalam 14

(empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim

ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Terlawan I tersebut, telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh

Pembandingsemula Terlawan I tanggal 16 Juli 2018, yang diterima Panitera

Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Juli 2018, memohon agar

Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa, Pembanding semula Terlawan I sangat keberatan terhadap

pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Prapat dalam perkara Perlawanan (Perdata) Nomor 87/Pdt.Vz/2017/PN Rap

tanggal 3 Mei 2018, karena tidak secara cermat memperhatikan, menganalisa

dan menafsirkan serta mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan perkara a quo, sehingga telah salah dan keliru dalam menerapkan

hukum khususnya pada bahagian Konpensi Dalam Pokok Perkara, oleh sebab

itu Pembanding semula Terlawan I dengan ini mengajukan keberatan dalam

Memori Banding berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa, judex pactie hanya mempertimbangkan alasan bukti hak

kepemilikan dari Pelawan/Terbanding I saja, tidak mempertimbangkan

bukti-bukti Pembanding/Terlawan-I serta isi putusan Pengadilan Negeri

Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap, tanggal 3 Nopember 2010

Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan, putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT

Mdn tanggal 13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

1894 K/Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali

Nomor 210/PK/PDT/2015;

Bahwa, dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum pada halaman 45

item 2 menyatakan :

“Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua

belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain

yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan

adalah pemegang Hak atau Pemilik yang sah dan satu-satunya atas

sebidang tanah BERSERTIFIKAT HAK MILIK No : 140 yang terletak di

Jalan Torpisang Mata, Kelurahan Bina Raga, Kecamatan Rantau Utara,

Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 27/2007

tanggal 27 / 2007, tanggal 02 Maret 2007 dihadapan Notaris Harlina yang

juga sebagai PPAT Kabupaten Labuhanbatu antara Pelawan dan

TerbandingII, sehingga Eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor :

33/Pdt.G/2009/PNRap, tanggal 17 Juli 2017, dalam perkra pelaksanaan

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PNRap,

tanggal 3 Nopember 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor

302/ Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo Putusan

Peninjauan Kembali Nomor 210 / PK/PDT/2015, tidak dapat dilaksanakan ”;

Bahwa, proses peralihan tanah objek terperkara yang di Klaim Milik

Pelawan/TerlawanI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:27/2007 tanggal 02

Maret 2007, menjadi Sertifikat Hak Milik Pelawan/Terbanding-I bersamaan

dengan perkara tindak pidana Penipuan Terlawan-II sedang berjalan,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dengan sengaja mengalihkan tanah objek terperkara kepada pihak lain

(Pelawan), hal ini tentu pula sesuai dengan putusan perkara tindak pidana

Penipuan maupun terhadap perkara perdata tentang Perbuatan melawan

Hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan-II/Terbanding-II, sebelum

perkara tindak pidana Terlawan-II/Terbanding-II diproses di Pengadilan

Negeri Rantau Prapat, Terlawan-I/Pembanding terlebih dahulu

memberitahukan melalui sepucuk Surat Permohonan agar tanah objek

terperkara tidak dialihkan kepada pihak lain, kepada Badan Pertanahan

Kabupaten Labuhanbatu termasuk kepada Harlina,SH Notaris/PPAT

Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa, oleh karena permasalahan terjadi sejak tahun 2005 antara

TerlawanI/Pembanding dengan Terlawan II/Terbanding II, atas objek

terperkara yang dijadikan jaminan oleh Terlawan II /Terbanding II kepada

Terlawan I/Pembanding, dan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh

Terlawan II/Terbading II, telah terbukti sah melakukan tindak pidana

penipuan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor

1356 K/PID/2009, tanggal 22 Oktober 2009, atas nama Eslina Warna Br

Sembiring (Terlawan-II/ Terbanding-II);

Bahwa, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan kehawatiran

dari Terlawan-I/Pembanding atas tanah objek terperkara tidak dialihkan

kepada orang lain, maka TerlawanI/Pembanding dalam perkara Nomor

33/Pdt.G/2009/PNRap, memohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

atas tanah milik Telawan-II /Terbanding-II yang terletak di jalan Torpisang

Mata, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

Labuhanbatu, sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap, yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan

Negeri Rantau Prapat, tanggal 10 Agustus 2010;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perdata (hal. 339),

tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan

Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat

putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran hutang yang dituntut

Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;

Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik Tergugat bukan untuk

diserahkan dan dimiliki Penggugat (Pemohon Sita), tetapi untuk melunasi

pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, tanah milik Telawan-II/ Terbanding-II yang terletak di jalan

Torpisang Mata, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Labuhanbatu, dengan Sertifiat Hak Milik Nomor : 140 dijadikan jaminan

hutang Terlawan-II/Terbanding-II kepada Terlawan-I/Pembanding, oleh

karena tanah terperkara yang dijadikan jaminan oleh

Terlawan-II/Terbanding-II, guna memenuhi putusan perkara a quo, sangat

beralasan untuk dapat dilaksanakan Sita Ekseskusi. tetapi sangat

disayangkan ketika pelaksanaan eksekusi Pelawan/Terbanding-I mengklaim

tanah terperkara menjadi miliknya, padahal :

Bahwa, berdasarkan uraian diatas pelaksanaan Eksekusi terhadap objek

terperkara berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap, tanggal

17 Juli 2017, dalam perkara pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri

Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PN Rap, tanggal 3 Nopember 2010 Jo

putusan Pengadilan Tinggi Medan, putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn

tanggal 13 Desember 2011 Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894

K/Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo putusan Peninjauan Kembali Nomor

210PK/PDT/2015, mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara banding

agar Sita Eksekusi dapat dilaksanan;

2) Bahwa, judex pactie tidak memberi alasan hukum berdasarkan Undang

Undang utk mempertimbangkan itikad baik Pelawan / Terbanding I dalam

proses peralihan terbitnya Sertifikat atas tanah objek terpekara, dalam

amar pertimbangannya pada halaman 47 item 1 menyatakan :

“Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar Pelawan adalah Pelawan

yang baik, jujur dan beretikad baik selaku warga negara yang telah

memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemilik tanah mempunyai

kewajiban membayar pajak dan mendaftarkan tanahnya yang terletak di

Jalan Torpisang Mata, Kelurahan Bina Raga, Kecamatan Rantau Utara,

Kabupaten Labuhanbatu Utara ke Kantor Pertanahan setempat sesuai

dengan Bukti Surat P-1,P-2,P-3 dan P-4. Majelis berpendapat petitum

angka ketiga haruslah dikabulkan“. Apakah pertimbangan tersebut

dikarenakan Pelawan seorang Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu

yang sekaligus wakil rakyat ? sedang seharusnya Pelawan seharusnya teliti

dalam membeli tanah terperkara yang masih dalam status sita, tapi justru

penilaian baik sebagai seorang warga tak cukup dinilai dari pemenuhan

kewajiban Pelawan yang nota bene wakil rakyat;

Bahwa, pembeli beriktikad baik dalam konteks ini haruslah sebagaimana

diatur dalam pasal 1388 ayat 3 KUHPerdata serta mempertimbangkan

kedudukan para pihak dimata hukum, isi jual beli haruslah rasional dan adil,

dalam pemeriksaan perkara a quo dalam pertimbangannya Majelis Hakim

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tidak mempertimbangkan istilah iktikad baik dalam proses peralihan tanah

antara Pelawan/Terbanding-I dengan Terlawan-II/Terbanding –II, yang sejak

semula telah diberitahukan secara lisan maupun tulisan agar tanah objek

terperkara yang dijadikan jaminan tidak dialihkan kepada orang lain,

maupun terhadap putusan perkara Pidana dan perkara Perdata

sebagaimana yang tertuang dalam putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap, akan tetapi Majelis Hakim hanya mengacu pada sikap para pihak

(Pelawan/Terbanding-I), yang patut diduga telah terjadi penyeludupan hukum, dan tidak melihat secara rasionalitas dan keadilan sebagaimana

dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap

Terlawan-I/ Pembanding;

Bahwa, tanah objek terperkara yang dijadikan jaminan oleh Terlawan-II/

Terbanding-II guna memenuhi pelunasan hutang kepada

Terlawan-I/Pembanding telah dialihkan kepada Pelawan/Terbanding-I

padahal jauh sebelum perkara Perdata diajukan Terlawa-I/Pembanding

sudah terlebih dahulu dieritahukan kepada Pelawan/Terbanding-I baik

secara lisan dan tulisan, oleh karenanya patut diduga jaminan hutang atas

tanah objek terperkara dibalut dengan jual beli antara

Terlawan-II/Terbanding-II dengan Pelawan/Terbanding-I sebagai pihak

pembeli dihadapan Notaris, sebagai landasan peralihan tanah terperkara

menjadi Sertifikat Hak Milik No : 140 yang terletak di Jalan Torpisang

Mata, Kelurahan Bina Raga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

Labuhanbatu atas nama Pelawan/Terbanding-I sebagaimana tertuang

dalam Akta Jual Beli Nomor Nomor : 27/2007 tanggal 27/2007 tanggal 02

Maret 2007 dihadapan Notaris Harlina yang juga sebagai PPAT Kabupaten

Labuhanbatu antara Pelawan/Terbanding-I dengan Terlawan-II, oleh

karenanya Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo seharusnya

menerapkan prinsip standart objektif secara adil kepada

Terlawan-I/Pembanding dan perlu mengelaborasikan persangkaan terhadap

berbagai fakta hukum yang ada dan situasi yang melingkupinya;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis yang

memeriksa perkara banding agar menolak Pelawan/TerbandingI, bukan

Pelawan/Terbanding I yang beretikad baik;

3) Bahwa, pertimbangan hukum judex pactie sangat lemah sehingga

menyebabkan TerlawanI/Pembanding kehilangan hak dalam

memperjuangkan haknya apa yang menjadi haknya yang sengaja dialihkan

TerlawanII/TerbandingII kepada Pelawan/TerbandingI, terhadap objek

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


terperkara berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2009/PNRap, tanggal

17 Juli 2017, dalam perkara pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri

Rantau Prapat Nomor 33/Pdt.G/2009/PNRap, tanggal 3 Nopember 2010 Jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/ Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13

Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K/Pdt/2012

tanggal 14 Januari 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 210

PK/PDT/2015, sebagaimana Bukti surat T1-7, TI-8, TI-9 dan TI-11;

Bahwa, pertimbangan judex pactie pada halaman 48 item 2 yang

menyatakan “Bukti Surat berupa Akta jual Beli Nomor : 27/2007 tanggal 2

Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris, adalah sah dan mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat “;

Bahwa, berdasarkan fakta proses terjadinya pengalihan objek terperkara

yang telah dijadikan jaminan dalam perkara a quo akan telah dialihkan

dengan cara jual beli antara Terlawan-II/Terbanding-II sebagai penjual

dengan Pelawan/Terbanding-I sebagai pembeli yang telah dilaksanakan

dihadapan Notaris /PPAT Herlina, SH, Sertifikat Hak Milik No : 140 yang

terletak di Jalan Torpisang Mata, Kelurahan Bina Raga, Kecamatan Rantau

Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten

Labuhanbatu, milik Terlawan-II/Terbanding-II yang menjadi objek sengketa

sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada TerlawanI/Pelawan ,

mendadak tanah semula milik TerlawanII/TerbandingII beralih atas nama

Pelawan/TerlawanI, dengan rekayasa yang semula objek sengketa sebagai

jaminan jaminan pinjaman uang kemudian telah terjadi jual beli dengan

Akta jual Beli Nomor : 27/2007 tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat dihadapan

Notaris Harlina, karena sebelum peralihan jual beli tanah terperkara terlebih

dahulu diperingatkan baik secara lisan dan tulisan kepada pihak

Pelawan/TerbandingI maupun Notaris /PPAT Harlina agar tanah objek

terperkara tidak dialihkan karena tanah tersebut masih dalam sengketa

antara Terlawan-I/Pembanding dengan TerlawanII/TerbandingII;

Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

33/Pdt.G/2009/PNRap, tanggal 3 Nopember 2010 Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan, Putusan Nomor 302/Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13 Desember

2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1894 K/Pdt/2012 tanggal 14

Januari 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 210 PK/PDT/2015,

telah terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka Sertifikat Hak

Milik atas nama Pelawan/Terbanding-I, dengan Akta jual Beli Nomor :

27/2007 tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Harlina

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


mengandung cacat formil tidak memiliki hukum yang mengikat haruslah

dinyatakan ditolak;

4) Bahwa, judex pactie keliru tidak memberi penilaian secara adil dan tidak

objektif menilai perkara perlawanan secara kasuistis . Berdasarkan

pertimbangan perkara a qou sebagaimana tercantum pada halaman 49 item

2 menyatakan :“berdasarkan Penetapan Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN-Rap,

tanggal 17 Juli 2017, dalam perkra pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN-Rap, tanggal 3 Nopember 2010

Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Putusan Nomor : 302/ Pdt/2011/PT

Mdn tanggal 13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali

Nomor : 210 / PK/PDT/2015, tidak dapat dilaksanakan, tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non Eksekutable”; Bahwa, Pelawan/Terbanding-I mengajukan gugatannya karena menjadikan

kekeliruan sebagai dalih atau alasan untuk mengajukan perlawan ke

Pengadilan NegeriRantauprapat terhadap perkara perdata Nomor :

33/Pdt.G/2009/PN-Rap, tanggal 3 Nopember 2010 Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan, Putusan Nomor : 302/ Pdt/2011/PT Mdn tanggal 13

Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1894 K.Pdt/2012

tanggal 14 Januari 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 210 /

PK/PDT/2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan

adanya perlawan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding-I , majelis Hakim

tidak bisa menolak melainkan memeriksa kembali secara prosudural;

Bahwa, proses awal penyitaan atas tanah objek terpekara terlebih dahulu

dilaksanaan pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam pasal 153

HIR, pasal 189 RBG, guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi

dikemudian hari, dengan tujuan untuk menjamin hak dari Terlawan-

I/Pembanding, akan tetapi perbuatan Terlawan-II/Terbanding-II

memindahkan atau mengalihkan atau memperjual belikan objek tanah

terperkara pihak Pelawan/Terbanding-I adalah tidak sah merupakan

tindakan pidana sebagaimana Putusan perkara pidana Nomor : Penipuan

berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: 1356

K/PID/2009, tanggal 22 Oktober 2009, atas nama Terlawan-II/ Terbanding-

II;

Bahwa, judex pactie tidak mempertimbangkan secara cermat terhadap

perkara pidana maupun perkara perdata yang telah berkekuatan hukum

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tetap, akan tetapi judex pacti hanya menilai pembuktian dari

Pelawan/Terbanding-I;

Bahwa proses perkara a quo telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh )

tahun;

Bahwa jual beli dilaksanakan oleh Terlawan-II/Terbanding-II kepada

Pelawan/ Terbanding-I pada saat sedang proses perkara berjalan, tepatnya

setelah dijatuhkan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan secara

formal ia mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan juga perlawanan

eksekusi;

Bahwa telah nyata dan jelas adanya itikad “tidak baik “ dari pihak Tergugat

atau pihak penjual, dimana menurut hukum obyek sengketa yang nyata-

nyata sedang dalam proses perkara pada azasnya sebagai “ tidak boleh di

jual belikan dan atau di pindah tangankan “;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan, tidak

sah tidak mempunyai kekuatan hukum dan non Eksekutable haruslah

dinyatakan ditolak; 5) Bahwa, judex pactie tidak mempertimbangkan seluruh dalil dan alasan

serta tidakmemberi penilaian terhadap seluruh bukti-bukti Terlawan-I/

Pembanding;

Pertimbangan judex pactie sebagaimana tercantum halaman 50 item 1

menyatakan “sita jaminan melanggar hukum meskipun Terbanding tidak

mengajukan intervensi atas putusan sita “;

Bahwa, sita jaminan terhadap objek terperkara dan setelah dilakukan

pemeriksaan setempat, telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan

undang-undang yang berlaku , bukanlah dikategorikan perbuatan melangga

hukum, sehingga terhadap sita jaminan, sewajarnya tetap dilekatkan sita .

karena objek tanah terperkara sejak semula proses peralihannya terjadi

penyeludupan hukum., karena barang yang telah dijadikan jaminan yang

telah disita telah beralih kepada Pelawan/Terbanding-I;

Bahwa, keputusan judex pactie hanya mengacu kepada pembuktian yang

diajukan Pelawan/Terbanding-I, tidak mempertimbangkan akibat dan resiko

yang akan dihadapi oleh Terlawan-I/Pembanding, sebagaimana bukti-bukti

yang telah diajukan oleh Terlawan-I/Pembanding yaitu T-I-I sampai dengan

T-I-14;

Bahwa, berdasaran keterangan saksi ( Riadi Suka Ria Aritonang ) tanah

terperkara milik Terlawan-II/Terbanding-II berdasarkan Sertifikat Hak Mik

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Nomor :140,dijadikan sita jaminan sebagaimana penetapan sita jaminan yan

tela dilekatkan juru sita Pengadilan Negeri Rantaurapat;

Bahwa, sikap Pelawan/ Terbanding-I yang tidak mengajukan intervensi atas

pelaksanaan sita terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang

sengaja memperlambat proses pelaksanaan eksekusi, oleh karenanya sita

jaminan yang telah dilekatkan juru sita Pengadilan Negeri Rantauprapat

telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangandan tidak

melanggar hukum meskipun Terbanding tidak mengajukan intervensi atas

putusan sita, haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa, segala apa yang telah kami uraikan dalam Memori Banding ini

tidak terlepas dengan seluruh berkas dalam perkara a quo, dengan ini kami

mohon kepada Majelis Hakim Yth, agar mampu memberikan pertimbangan

hukum yang tepat dan benar dalam perkara tersebut selanjutnya memberikan

putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 87/Pdt.

Vz /2017/PN-Rap tanggal 3 Mei 2018;

3. Menyatakan menolak (Gugatan) Perlawanan Pelawan/ Terbanding-I

seluruhnya;

4. Menyatakan Perlawan/Terbanding-I bukan pelawan yang baik , jujur

serta beritikad baik;

5. Menyatakan akta jual beli Nomor : 27/2007 tanggal 2 Maret 2007 yang

dibuat dihadapan Notaris Harlina,tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilekatkan oleh

juru sita Pengadilan Negeri Rantauprapat, berdasarkan Penetapan

Nomor : 33/Pdt.G/2009/PN-Rap, tanggal 17 Juli 2017, dalam perkra

pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

33/Pdt.G/2009/PN-Rap, tanggal 3 Nopember 2010 Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Medan, Putusan Nomor : 302/ Pdt/2011/PT Mdn

tanggal 13 Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo Putusan Peninjauan

Kembali Nomor : 210 / PK/PDT/2015;

7. Menyatakan sah Sita Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan-

I/Pembanding . atas sebidang tanah yang terletak di jalan Torpisang

Mata , Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 berdasarkan putusan Nomor :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


33/Pdt.G/2009/PN-Rap, tanggal 3 Nopember 2010 Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Medan, Putusan Nomor : 302/ Pdt/2011/PT Mdn

tanggal 13Desember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

1894 K.Pdt/2012 tanggal 14 Januari 2013 Jo Putusan Peninjauan

Kembali Nomor : 210 / PK/PDT/2015;

8. Menghukum Pelawan/Terbanding-I untuk membayar biaya ongkos

ongkos dalam perkara ini seluruhnya;

“ Mohon Putusan Yang seadil adilnya “;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Terlawan I tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula

Pelawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya

memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa

perkara ini menolak permohonan banding dan memori banding dari

Pembanding semula Terlawan I tersebut dan menerima kontra memori banding

dari Terbanding semula Pelawan serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Rantau Prapat Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap tanggal 3 Mei 2018 yang

dimintakan banding tersebut, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN / Terbanding I menolak secara tegas keseluruhan apa

yang termuat dalam memori Banding Pembanding kecuali diakui

Pembanding;

2. Bahwa PELAWAN / Terbanding I, dapat menerima seluruh pertimbangan

hukum keputusan perkara a quo, karena menurut hemat PELAWAN /

Terbanding I, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah salah dalam

memberi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara quo;

3. Bahwa setelah dengan cermat membaca isi dari memori banding Terlawan

I/Pembanding pada intinya adalah hanya mempersoalkan tentang

bagaimana Pelawan/Terbanding I memiliki atau memperoleh Hak atas

tanah SHM 140;

4. Bahwa sudah jelas dan tegas Terlawan / Pembanding mengakui bahwa

Perkara antara Terlawan I/Pembanding dengan Terlawan II/Terbanding II

adalah perkara tindak Pidana Penipuan dan pengakuan tersebut

diperlihatkan pada bukti surat T-I-12 yang dihadirkan oleh Terlawan I yaitu turunan salinan putusan Nomor: 852/Pid.B/2006/PN-Rap, (incraht) dengan terdakwa Eslina Warna Sembiring, yang pada pokoknya dalam amar putusan disebutkan :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menyatakan Terdakwa Eslina Warna Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;

Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) bulan…. Dst…..;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum DI HALAMAN 11 S/D 12 bukti

surat T-I-12 yaitu turunan salinan putusan Nomor: 852/Pid.B/2006/PN-

Rap, (incraht) disebutkan :

‘Salinan akta jual beli No. 111/2006 yang dinotaris PPAT Arnold Dapot Siagian, SH yang mana objek yang dijual belikan antara bulman Aritonang dengan Terdakwa berupa sebidang tanah sertifikat No.141 BUKAN BERDASARKAN SERTIFIKAT 140 YANG PERNAH DITUNJUKAN OLEH TERDAKWA SEWAKTU TERDAKWA MEMINJAM UANG KEPADA BULMAN ARITONANG;

- Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Riadi Aritonang

(saudara kandung Bulman Aritonang ) yang dihadirkan oleh Terlawan I

/ Pembanding bahwa dalam keterangannya menyebutkan Terlawan I

hingga sekarang ini masih menguasai sebidang tanah bersertifikat

nomor 141;

5. Bahwa ternyata Pembanding tidak objektif menilai perkara tersebut yang

dalam Memori Banding Terlawan I / Pembanding, sudah jelas dan Tegas diakui Terlawan II bahwa Terlawan II bertanggung jawab bahkan akibat

perbuatannya, Terlawan II telah menerima hukuman yang setimpal yaitu

mendapat hukuman pidana hal ini bersesuaian dengan Bukti surat T.1-12,

T.I-13, T.I-14, dan selanjutnya bertanggungjawab untuk mengganti rugi

berdasarkan putusan hukum seperti yang tertuang dalam bukti surat T- I-7,

T-I-8, T-I-9, T-I-10 yang dihadirkan oleh Terlawan I, dan hal tersebut

membuktikan tanggungjawab Terlawan II;

6. Bahwa perbuatan sengaja dilakukan Terlawan II sehingga mengakibatkan

atau membawa kerugian kepada Terlawan I antara lain bahwa Terlawan I

merasa ditipu oleh Terlawan II dengan memberikan sertifikat SHM nomor

141 kepada Terlawan I sehingga Terlawan I merasa dirugikan dan

selanjutnya Terlawan I telah menuntut secara hukum Terlawan II dan

selanjutnya akibat dari Perbuatannya, Terlawan II dihukum oleh

Pengadilan;

7. Bahwa sudah jelas Terlawan II / Terbanding II dalam Eksepsinya tanggal 07

Desember 2017 sudah menyatakan dengan tegas akan Tanggung jawab

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kepada Terlawan I / Pembanding tentang perbuatannya sehingga secara

hukum Terlawan I/Pembanding hanya bisa meminta pertanggung jawaban

kepada Terlawan II atas segala kerugian yang dialami oleh Terlawan I.

8. Bahwa selanjutnya Terlawan II dalam jawabanya juga bertanggung jawab

dan sepenuhnya beritikad baik untuk membayar segala kerugian yang

dialami oleh Terlawan I/ Pembanding;

9. Bahwa sudah jelas berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

10. Bahwa Surat Perjanjian jual beli yang di ikat berdasarkan Akta di Notaries

Arnold Siagian antara Pelawan/Terbanding I dan Terlawan II / Terbanding II

tentang jual beli objek tanah dengan sertifikat SHM Nomor 141 merupakan

perjanjian mengikat dan merupakan Perjanjian yang sah secara hukum dan

apabila memiliki konsekuensi hukum maka berakibat pada kedua belah

pihak;

11. Bahwa perikatan jual beli sertifikat Nomor 140 pada tanggal 02 Maret 2007

di hadapan Notaries /PPATHerlina SH antara Pelawan (Truly Simajuntak)

dengan Terlawan II (Eslina Warna Sembiring) adalah sah demi hukum

dengan alas an sebagai berikut :

- Bahwa perikatan yang dilakukan oleh Pelawan dengan Terlawan II

adalah sah, karena memenuhi peraturan perundang-undangan dan

memiliki itikad baik maka wajib wajib hukunya Pelawan dan asset

pelawan berupa sebidang tanah di jalan Torpisang mata dengan alas

hak sertifikat nomor 140 milik Pelawan untuk dilindungi oleh undang-

undang;

- Bahwa Pelawan melakukan Jual beli sertifikat SHM 140 dengan

Terlawan II pada tanggal 02 Maret 2007, sementara pada saat

dilakukan jual beli setelah dilakukan cek bersih di BPN tidak ada

beban apapun yang menjadi tanggungan terhadap sertifikat 140, dan

selanjutnya perikatan jula beli antara Pelawan dengan Terlawan II

dilakukan dihadapan notaries seperti yang diamanatkan oleh Undang-

undang;

- Bahwa Sertifikat no.140 selanjutnya dibalik namakan dari atas nama

Terlawan II (eslina warna sembiring) kepada Pelawan (Truly

Simajuntak) oleh BPN kab. Labuhanbatu;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


12. OBJEK PERKARA ANTARA PELAWAN DENGAN TERLAWAN I TIDAK

MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM;

Bahwa perbuatan merugikan yang dilakukan oleh Terlawan II kepada

Terlawan I sesuai dengan fakta tidak memilki hubungan hukum terhadap

objek perkara milik Pelalwan I, hal ini dibuktikan dengan :

- Bahwa Bukti surat T-I-7 ((vide No. 33/PDT.G/2009/PN-Rap) Gugatan

Terlawan I kepada Terlawan II terhadap objek terpekara yang beralas

hak Sertifikat SHM 140 di daftarkan pada tahun 2009, yang selisihnya

dua tahun tanah tersebut telah dijual oleh Terlawan II kepada Pelawan

- Bahwa bukti surat surat P-4 jual beli terhadap SHM 140 ANTARA

Pelawan dengan Terlawan II dilaksanakan pada tanggal 02 Maret

tahun 2007;

- Bahwa keterangan saksi Riadi Aritonang yang dihadirkan oleh

Terlawan I yang menerangkan ‘ “bahwa saksi mengetahui dan diakui tanah tersebut telah dijual oleh Terlawan II kepada Pelawan pada tahun 2007, sementara Terlawan I mengakui secara tegas

gugatan No. 33/PDT.G/2009/PN-Rap didaftarkan pada tahun 2009

(vide Bukti T.I-7);

- Bahwa selain itu saksi yang dihadirkan oleh Terlawan I (Riadi

Aritonang) menyatakan dengan tegas bahwa Tanah objek terpekara

yang bersertifikat SHM 140 (P-4) sekarang ini adalah milik Truly

Simajuntak;

- Bahwa seharusnya Terlawan I/Pembanding menarik Pelawan /

Terbanding I dalam gugatan No. 33/PDT.G/2009/PN-Rap sebagai Tergugat;

- Bahwa kepemilikan SHM nomor 140 yang dihadirkan oleh Pelawan

sejak tanggal 02 Maret 2007 telah dimiliki oleh Pelawan di kuatkan

oleh saksi yang dihadirkan oleh Terlawan I / Pembanding yang dalam

keterangan dipersidangan menyebutkan:

Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan oleh Pelawan Bukti P-4 tentang Sertifikat Nomor 140 dan menunjukan Jual Beli berdasarkan Akta Jual beli Nomor 27/2007 tanggal 02 – 3 – 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Herlina, saksi membenarkan;

Bahwa benar saksi mengetahui hingga sekarang tanah yang

dibelakang atau tanah yang dibeli dari Eslian Warna Sembiring

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dengan sertifikat SHM No. 141 masih dikuasai oleh Abang

Kandung Saksi Bulman Aritonang;

Bahwa benar saksi mengetahui tanah yang di depan dengan Sertifikat SHM 140 adalah tanah milik Truly Simajuntak;

- Bahwa sudah jelas alas berdasarkan undang-undang Sertifikat Hak

Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah Hak

Kepemilikan yang diakui atau hak kepemilikan tertinggi;

- Bahwa sudah jelas Terlawan I / Pembanding yang meminta kepada

Pengadilan Negeri untuk melakukan Eksekusi terhadap tanah SHM

140 milik Pelawan / Terbanding (Truly Simajuntak) adalah salah objek

karena sejak tahun 2007 tanah SHM 140 sudah bukan milik Terlawan

II;

- Bahwa dalam Bukti surat T-I-7 yaitu salinan putusan Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap, tanggal 20 April 2010, yang pada pokoknya

amar putusan adalah sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian…. Dst..;

Dst…;

Menghukum Tergugat (Terlawan II) Eslina Warna Sembiring untuk membayar kerugian sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp 6 % pertahun dari jumlah kerugian yang diderita Penggugat sejak tahun 2006 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Penggugat;

- Bahwa dalam jawaban Terlawan II, di poin 4 pada tanggal 07

Desember menyebutkan dengan tegas yang pada pokoknya sebagai

berikut:

“ Bahwa Terlawan II (Eslina Warna Sembiring BERSEDIA

MELAKSANAKAN PUTUSAN NOMOR 33/Pdt.G/2009/PP-Rap “ yang

menyatakan bahwa “MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR

UANG KERUGIAN SEBESAR RP. 185.000.000,-(SERATUS

DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH);

- Bahwa dengan ketersedian Terlawan II untuk melaksakan putusan,

maka tentunya konsukwensi terhadap putusan tersebut berakibat

hukum kepada Terlawan II, bukan malah menarik asset milik

Pelawan/Terbanding;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


13. Bahwa jelas, Terbanding I telah mengajukan Bukti Surat secara sempurna

berdasarkan hukum pembuktian, yang mana Majelis Hakim yang

memeriksa perkara A quo menilai dan meneliti Alat Bukti Surat dan Saksi –

Saksi serta selanjutnya melakukan pemeriksaan setempat, dan ternyata

Terbanding I mampu membuktikan secara hukum sahnya penguasaan

tanah terpekara tersebut adalah milik Terbanding I, maka dengan ini mohon

kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk

mengesampingkan memori banding yang diajukan Pembanding;

Berdasarkan uraian hukum dalam kontra memori banding ini, Terbanding I

mohon agar kiranya Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk :

o Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya; o Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.

87/Pdt.Vz/2017/PN-RAP tanggal 03 Mei 2018; o Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini; Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik ini (in

geode justicie) mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) sesuai

dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula

Terlawan I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan

sebagai berikut :

Mengenai Keberatan Ad 1) :

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Pembanding semula Terlawan I

dalam Memori Bandingnya pada Ad 1), bahwa telah cukup dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan hal tersebut hanya

merupakan pengulangan saja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu

mempertimbangkan lagi dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat

Pertama tersebut;

Mengenai Keberatan Ad 2), Ad 3), Ad 4) dan Ad 5) : Menimbang, bahwa Memori Bading dari Pembanding semula Terlawan I,

tentang belum dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang

iktikad baik dari Terbanding semula Terlawan I dalam membeli tanah tersebut,

maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan

sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa kriteria

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum apabila telah

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan

dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang

undangan yaitu:

Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;

Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;

Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang

dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

o dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala

Desa/Lurah setempat);

o didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan

berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual

beli adalah milik penjual;

Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek

tanah yang diperjanjikan antara lain:

Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi

objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;

Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita,

atau;

Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak

tanggungan, atau;

Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari

BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan

pemegang sertifikat;

Syarat huruf a dan b di atas bersifat kumulatif, jadi harus dilaksanakan dua

duanya, tidak boleh hanya salah satu saja;

Dengan kata lain, seseorang bisa dikatakan pembeli yang beritikad baik apabila

ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan dan

sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan

keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan

pada saat proses peralihan hak atas tanah;

Jika kriteria pembeli yang beritikad baik ini telah terpenuhi, meski dikemudian

hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik

tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun;

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun

kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak

(obyek jual beli tanah).”;

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual

yang tidak berhak.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka

oleh karena jual beli dilakukan dengan Akta Jual Beli Nomor Nomor : 27/2007

tanggal 27/2007 tanggal 2 Maret 2007 dihadapan Notaris Harlina yang juga

sebagai PPAT Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan pada waktu itu obyek

sengketa tidak ada dalam atau sedang dijaminkan kepada Pembanding semula

Terlawan I, dan Laporan Polisi ataupun larangan agar obyek sengketa tidak

dilakukan peralihan hak atau jual beli adalah tanggal 17 Maret 2006 (dalam

pengertian obyek perkara tidak sedang dalam keadaan dijaminkan kepada

Terbanding semula Terlawan I) dan perkara pidananya baru diputus ditingkat

Kasasi tanggal 22 Oktober 2009, sedangkan gugatan Perdata baru dimajukan

atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Nopember

2009, dan putusan perkara kasasinya tanggal 14 Januari 2013, maka dari

tahapan-tahapan tersebut tidak ada yang dapat melemahkan iktikad baik dari

Terbanding semula Pelawan dalam melakukan jual beli tersebut, terlebih bahwa

awal mula dari perkara ini adalah dari pinjam meminjam uang, yang kemudian

berlanjut dengan perkara Pidana dan perkara Perdata yang sita jaminan baru

dilakukan secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada

tanggal 10 Agustus 2010 sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor

33/Pdt.G/2009/PN Rap, maka berdasarkan hal-hal tersebut iktikad baik dari

Terbading sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding

semula Pelawan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan

sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Kontra Memori Banding dari Terbanding semula

Pelawan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi

Medan yang memeriksa perkara ini menolak permohonan banding dan Memori

Banding dari Pembanding semula Terlawan I tersebut dan menerima Kontra

Memori Banding dari Terbanding semula Pelawan serta menguatkan putusan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap tanggal

3 Mei 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan telah

mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding semula Terlawan I

dalam perkara ini, maka mutatis mutandis dianggap telah mempertimbangkan

Kontra Memori dari Terbanding semula Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti

bukti surat-surat dan Saksi-saksi dari kedua pihak berperkara dan Berita Acara

Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap tangggal 3 Mei 2018, Memori Banding bertanggal 16

Juli 2018 dan Kontra Memori Banding bertanggal 19 September 2018 yang

diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, MajeIis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo tidak salah menerapkan

peraturan hukum yang berlaku atau telah menerapkan hukum sebagaimana

mestinya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan

Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding dalam mengadili perkara ini dengan tambahan pertimbangan

pertimbangan tersebut, sehingga gugatan perlawanan dari Terbanding semula

Pelawan beralasan menurut hukum dan karenanya gugatan tersebut harus

dikuatkan seluruhnya dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terlawan I berada

dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Terlawan I harus dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk

Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen

In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg),(S. 1927-227.), Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor

49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I

tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

87/Pdt.Vzt/2017/PN Rap, tanggal 3 Mei 2018 tersebut;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh kami Agustinus

Silalahi,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus,S.H.,M.H dan Pontas

Efendi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

serta dibantu Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Poltak Sitorus,S.H.,M.H Agustinus Silalahi,S.H.,M.H Pontas Efendi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Farida Malem,S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

P U T U S A N NOMOR 385/Pdt/2018/PT MDN PENGADILAN … Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Documents