P U T U S A N NOMOR 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN DEMI ... fileNasution dan Budi Atomi atas kepemilikan narkotika dan pada saat ditangkap Budi Antoni menggunakan sepedamotor Kawasaki Ninja

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

P U T U S A NNOMOR 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan

yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HINO MANGIRING PASARIBU, SH.Tempat lahir : Pematangsiantar.

Umur / tgl lahir : 34 Tahun / 23 Desember 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Renville No. 168 Kelurahan Merdeka Kecamatan

Siantar Timur Kota Pematang Siantar.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : PNS (Staf BNNK Pematang Siantar Kesatuan BNNP

Sumatera Utara).

Pendidikan : S-1.

Terdakwa telah ditahan di Polres Pematangsiantar berdasarkan surat

perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3

September 2018;

2. Penangguhan penahanan tanggal 4 September 2018;

3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

4. Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Dr. Sarbudin

Panjaitan, S.H., M.H., Marolop Sinaga, S.H., dan Robert Paruhum Siahaan,

S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Dr. Sarbudin Panjaitan, S.H., M.H., &

Rekan beralamat di Jalan Merdeka No. 112 Pematangsiantar, Provinsi

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September

2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor

619/Penk.Pid/2018/PN Mdn tanggal 17 September 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut;Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/Pid.Sus-

TPK/2019/PT MDN tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis

Hakim;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1/Pid.Sus-

TPK/2019/PT MDN, masing-masing tanggal 31 Januari 2019 dan tanggal

4 Maret 2019, tentang membantu Majelis Hakim mengadili perkara;

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Mdn serta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara

PDS- /N.2.12/Ft.1/08/2018 sebagai berikut:

DAKWAANPRIMAIR:Bahwa terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH pada hari Jumat

tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan W.R. Supratman

Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau

atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan

cara:

- Bahwa terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Keputusan Walikota Pematangsiantar

Nomor: 821.12/ 1810.54/BKPP/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya terdakwa

pindah tugas ke Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar dengan

jabatan sebagai Staf Seksi Pemberantasan BNN Kota Pematangsiantar,

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:

KEP/98/VII/2011/BNN tanggal 13 Juli 2011 tentang Pengangkatan dalam

jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar,

dan saat ini terdakwa menjabat sebagai Pengolah Data Sie

Pemberantasan BNN Kota Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/196/V/SU/KP

02.00/2015/BNN tanggal 29 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 06

tahun 2015 tentang Perbahan Peraturan Kepala Nomor: 03 Tahun 2015

tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan tugasnya

selaku Staf dan Seksi pemberantasan kepada Kepala Seksi

Pemberantasan BNNK Pematangsiantar.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul

15,00 wib di Rambung Merah Pematangsiantar, BNN Kota

Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Muhammad Saleh

Nasution dan Budi Atomi atas kepemilikan narkotika dan pada saat

ditangkap Budi Antoni menggunakan sepedamotor Kawasaki Ninja yang

dibeli sekitar bulan April 2017 dari saksi Joko Susilo (terdakwa dalam

berkas terpisah), oleh karena sepedamotor tersebut ada hubungannya

dengan nama Joko Susilo, maka terdakwa mencurigai saksi Joko Susilo

turut terlibat dalam kepemilikan narkotika dan selanjutnya akan

diterbitkan Daftar pencairan Orang (DPO) terhadap saksi Joko Susilo,

sehingga saksi Joko Susilo ketakutan berniat dan meminta nomor

terdakwa dari saksi Sutardi Damanik alias Ucok Moyo.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017

sekira pukul 20.00 wib saksi Joko Susilo bertemu dengan Sutardi

Damanik alias Ucok Moyo, lalu Sutardi Damanik alias Ucok Moyo

menyarankan saksi Joko Susilo supaya berkomunikasi dengan terdakwa

agar nama saksi Joko Susilo tidak masuk dalam Daftar Pencairan Orang

pada BNNK Pematangsiantar.

- Bahwa selanjunya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul

17.00 wib saat terdakwa berada di kantor, terdakwa dihubungi oleh

seseorang yang tidak dikenal melalui handphone milik terdakwa dan

mengaku bernama Joko Susilo, oleh karena terdakwa tidak mengenal

Joko Susilo tersebut, maka terdakwa langsung menutup panggilan di

handphone nya dan langsung pergi ke Tanah Jawa menjemput Residen.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah pekerjaan terdakwa

selesai, terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Joko

Susilo tersebut dengan menggunakan nomor handphone yang lain, lalu

menanyakan maksud Joko Susilo tersebut, dan dalam pembicaraan

dengan Joko Susilo disepakati untuk bertemu malam harinya.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Joko Susilo

untuk menanyakan keberadaan Joko Susilo dengan mengatakan:”kau

dimana?” lalu jawab Joko Susilo “aku masih dirumah Om” kemudian

jawab terdakwa “oh aku masih di kantor” lalu Joko Susilo mengatakan

“kita ketemu di Bank Mandiri jalan Sudirman aja ya Om”, setelah sepakat

ketemu di depan Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, maka

terdakwa mendatangi Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar,

oleh karena terdakwa tidak melihat saksi Joko Susilo, terdakwa langsung

menunju kios rokok di Jl.W.R.Supratman Kel. Proklamasi Kec.Siantar

Barat Kota Pematangsiantar yang letaknya berhadapan dengan Bank

Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, lalu membeli aqua dan duduk

di belakang kios tersebut.

- Bahwa sekitar 15 kemudian Joko Susilo menghubungi terdakwa dan

mengatakan bahwa ianya telah berada di Bank Mandiri Jalan Sudirman

Pematangsiantar, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di

Jl.W.R.Supratman Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota

Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera,

kemudian saksi Joko Susilo mendatangi terdakwa ke belakang kios rokok

di depan Pujasera tersebut.

- Bahwa saat sampai di belakang kios rokok di depan Pujasera tersebut,

saksi Joko Susilo mengatakan “orang itu dua masih di BNN Om?” dan

terdakwa menjawab: “maksudmu siapa?” dan saksi Joko Susilo berkata

“Si Soleh dan si Budi, si Soleh itu kawan lama ku Om, nggak nyangka

aku gitu dia selama ini, baik kali dia samaku, itulah Om bingung aku,

karena orangtuanya datang kerumahku minta supaya diurus”, lalu jawab

terdakwa “kau rupanya, anggotamu orang itu?” kemudian saksi Joko

Susilo memgatakan “bukan Om, aku udah lama nggak main OM, itu aja

Om, mamanya datang kerumahku minta tolong diuruskan kretanya, dibeli

dari aku itu, ninja hijau tahun 2011 nya Om, sudah dibeli si Budi dari aku

Om” lalu jawab terdakwa “kalau ninja kuning bagaimana? Punyamu itu

bukan?” lalu jawab saksi Joko Susilo “bukan Om, bukan punyaku itu,

punyaku dulu warna hijau om, warna kuning itu punya Budi, bodong itu

Om, terus kalau Honda Beat itu gimana Om, gak bisa diurus itu Om? Itu

kereta si Saleh Om” dan setelah itu saksi Joko Susilo berkata “Om kalau

menghapus DPO nya gimana itu Om? Karena kudengar ada namaku

Om, kalau ku kasih 5 ribu (5 juta) bisa itu Om, supaya bersihkan namaku”

kemudian terdakwa menjawab “nantilah kutanyakan dulu, bukan aku

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


yang memeriksa masalah itu, gak tau aku” kemudian saksi Joko Susilo

mengatakan “Om kalau ninja hijau 2 ribu (2 juta) gimana Om, bisa Om?”

- Bahwa saat saksi Joko Susilo dan terdakwa berbincang-bincang, saksi

Joko Susilo menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

tersebut kepada terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, SH yaitu pertama-

tama saksi mengeluarkan uang tersebut dari saku celana sebelah kanan

saksi dan kemudian menggenggam uang tersebut, lalu menyerahkan

sambil bersalaman dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima

uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan digenggam

dalam telapak tangannya dan langsung dipindahkan ke tangan kirinya

kemudian dimasukkan ke saku celana sebelah kiri.

- Bahwa setelah 10 menit berbicara dengan saksi Joko Susilo, terdakwa

berkata “ok lah, aku pulang duluan, besok kutanya” dan saat terdakwa

hendak membayar aqua, kemudian saksi Joko Susilo mengatakan

“udahlah Om, biar aku yang bayar” kemudian terdakwa berdiri melangkah

mendekati sepedamotor terdakwa, tiba-tiba datang seorang laki-laki

berpakaian sipil mengaku sebagai polisi dan memerintahkan terdakwa

supaya jangan bergerak bersamaan dengan mengambil kunci kontak

sepedamotor milik terdakwa, kemudian memerintahkan terdakwa

mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, selanjutnya menginterogasi

saksi Joko Susilo di depan terdakwa, dan saksi Joko Susilo mengatakan

baru saja memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa membantah dan mengatakan

“tidak ada, mana ada uang lima juta dalam amplop”, kemudian polisi

memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong celana

terdakwa dan memasukkan ke dalam kantong plastik, lalu terdakwa

mengeluarkan dompet terdakwa dan uang tunai sejumlah

Rp.10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari

kantong celana terdakwa dan kemudian barang-barang terdakwa

termasuk handphone dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian

terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e

Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH pada hari Jumat

tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu di bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan W.R. Supratman

Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau

atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, Bagi pegawai negeriatau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Keputusan Walikota Pematangsiantar

Nomor: 821.12/ 1810.54/BKPP/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, selanjutnya terdakwa

pindah tugas ke Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar dengan

jabatan sebagai Staf Seksi Pemberantasan BNN Kota Pematangsiantar,

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:

KEP/98/VII/2011/BNN tanggal 13 Juli 2011 tentang Pengangkatan dalam

jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Pematangsiantar,

dan saat ini terdakwa menjabat sebagai Pengolah Data Sie

Pemberantasan BNN Kota Pematangsiantar, berdasarkan Keputusan

Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/196/V/SU/KP.

02.00/2015/BNN tanggal 29 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 06

tahun 2015 tentang Perbahan Peraturan Kepala Nomor: 03 Tahun 2015

tentang Organisasi Dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota bahwa terdakwa mempertanggung jawabkan tugasnya

selaku Staf dan Seksi pemberantasan kepada Kepala Seksi

Pemberantasan BNNK Pematangsiantar.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul

15,00 wib di Rambung Merah Pematangsiantar, BNN Kota

Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Muhammad Saleh

Nasution dan Budi Atomi atas kepemilikan narkotika dan pada saat

ditangkap Budi Antoni menggunakan sepedamotor Kawasaki Ninja yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dibeli sekitar bulan April 2017 dari saksi Joko Susilo (terdakwa dalam

berkas terpisah), oleh karena sepedamotor tersebut ada hubungannya

dengan nama Joko Susilo, maka terdakwa mencurigai saksi Joko Susilo

turut terlibat dalam kepemilikan narkotika dan selanjutnya akan

diterbitkan Daftar pencairan Orang (DPO) terhadap saksi Joko Susilo,

sehingga saksi Joko Susilo ketakutan berniat dan meminta nomor

terdakwa dari saksi Sutardi Damanik alias Ucok Moyo.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017

sekira pukul 20.00 wib saksi Joko Susilo bertemu dengan Sutardi

Damanik alias Ucok Moyo, lalu Sutardi Damanik alias Ucok Moyo

menyarankan saksi Joko Susilo supaya berkomunikasi dengan terdakwa

agar nama saksi Joko Susilo tidak masuk dalam Daftar Pencairan Orang

pada BNNK Pematangsiantar.

- Bahwa selanjunya hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul

17.00 wib saat terdakwa berada di kantor, terdakwa dihubungi oleh

seseorang yang tidak dikenal melalui handphone milik terdakwa dan

mengaku bernama Joko Susilo, oleh karena terdakwa tidak mengenal

Joko Susilo tersebut, maka terdakwa langsung menutup panggilan di

handphone nya dan langsung pergi ke Tanah Jawa menjemput Residen.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah pekerjaan terdakwa

selesai, terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama Joko

Susilo tersebut dengan menggunakan nomor handphone yang lain, lalu

menanyakan maksud Joko Susilo tersebut, dan dalam pembicaraan

dengan Joko Susilo disepakati untuk bertemu malam harinya.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib terdakwa menghubungi saksi Joko Susilo

untuk menanyakan keberadaan Joko Susilo dengan mengatakan:”kau

dimana?” lalu jawab Joko Susilo “aku masih dirumah Om” kemudian

jawab terdakwa “oh aku masih di kantor” lalu Joko Susilo mengatakan

“kita ketemu di Bank Mandiri jalan Sudirman aja ya Om”, setelah sepakat

ketemu di depan Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, maka

terdakwa mendatangi Bank Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar,

oleh karena terdakwa tidak melihat saksi Joko Susilo, terdakwa langsung

menunju kios rokok di Jl.W.R.Supratman Kel. Proklamasi Kec.Siantar

Barat Kota Pematangsiantar yang letaknya berhadapan dengan Bank

Mandiri Jalan Sudirman Pematangsiantar, lalu membeli aqua dan duduk

di belakang kios tersebut.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa sekitar 15 kemudian Joko Susilo menghubungi terdakwa dan

mengatakan bahwa ianya telah berada di Bank Mandiri Jalan Sudirman

Pematangsiantar, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di

Jl.W.R.Supratman Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota

Pematangsiantar tepatnya di belakang kios rokok di depan Pujasera,

kemudian saksi Joko Susilo mendatangi terdakwa ke belakang kios rokok

di depan Pujasera tersebut.

- Bahwa saat sampai di belakang kios rokok di depan Pujasera tersebut,

saksi Joko Susilo mengatakan “orang itu dua masih di BNN Om?” dan

terdakwa menjawab: “maksudmu siapa?” dan saksi Joko Susilo berkata

“Si Soleh dan si Budi, si Soleh itu kawan lama ku Om, nggak nyangka

aku gitu dia selama ini, baik kali dia samaku, itulah Om bingung aku,

karena orangtuanya datang kerumahku minta supaya diurus”, lalu jawab

terdakwa “kau rupanya, anggotamu orang itu?” kemudian saksi Joko

Susilo memgatakan “bukan Om, aku udah lama nggak main OM, itu aja

Om, mamanya datang kerumahku minta tolong diuruskan kretanya, dibeli

dari aku itu, ninja hijau tahun 2011 nya Om, sudah dibeli si Budi dari aku

Om” lalu jawab terdakwa “kalau ninja kuning bagaimana? Punyamu itu

bukan?” lalu jawab saksi Joko Susilo “bukan Om, bukan punyaku itu,

punyaku dulu warna hijau om, warna kuning itu punya Budi, bodong itu

Om, terus kalau Honda Beat itu gimana Om, gak bisa diurus itu Om? Itu

kereta si Saleh Om” dan setelah itu saksi Joko Susilo berkata “Om kalau

menghapus DPO nya gimana itu Om? Karena kudengar ada namaku

Om, kalau ku kasih 5 ribu (5 juta) bisa itu Om, supaya bersihkan namaku”

kemudian terdakwa menjawab “nantilah kutanyakan dulu, bukan aku

yang memeriksa masalah itu, gak tau aku” kemudian saksi Joko Susilo

mengatakan “Om kalau ninja hijau 2 ribu (2 juta) gimana Om, bisa Om?”

- Bahwa saat saksi Joko Susilo dan terdakwa berbincang-bincang, saksi

Joko Susilo menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

tersebut kepada terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, SH yaitu pertama-

tama saksi mengeluarkan uang tersebut dari saku celana sebelah kanan

saksi dan kemudian menggenggam uang tersebut, lalu menyerahkan

sambil bersalaman dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima

uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan digenggam

dalam telapak tangannya dan langsung dipindahkan ke tangan kirinya

kemudian dimasukkan ke saku celana sebelah kiri.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa setelah 10 menit berbicara dengan saksi Joko Susilo, terdakwa

berkata “ok lah, aku pulang duluan, besok kutanya” dan saat terdakwa

hendak membayar aqua, kemudian saksi Joko Susilo mengatakan

“udahlah Om, biar aku yang bayar” kemudian terdakwa berdiri melangkah

mendekati sepedamotor terdakwa, tiba-tiba datang seorang laki-laki

berpakaian sipil mengaku sebagai polisi dan memerintahkan terdakwa

supaya jangan bergerak bersamaan dengan mengambil kunci kontak

sepedamotor milik terdakwa, kemudian memerintahkan terdakwa

mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, selanjutnya menginterogasi

saksi Joko Susilo di depan terdakwa, dan saksi Joko Susilo mengatakan

baru saja memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa membantah dan mengatakan

“tidak ada, mana ada uang lima juta dalam amplop”, kemudian polisi

memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantong celana

terdakwa dan memasukkan ke dalam kantong plastik, lalu terdakwa

mengeluarkan dompet terdakwa dan uang tunai sejumlah

Rp.10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari

kantong celana terdakwa dan kemudian barang-barang terdakwa

termasuk handphone dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian

terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Membaca tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum Nomor PDS-

03/Ft.1/PSIAN/02/2018, tanggal 12 November 2018 pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menerima suap

sebagai pegawai negeri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Pasal Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat

dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU,

SH berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair : 3 (tiga) bulanpenjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional

Republik Indonesia;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING

PASARIBU, SH;

Dikembalikan kepada Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH;

- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri

dari : 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp.100.000,00 (seratus

ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna

biru dengan nomor polisi BK 4453.WAF berikut 1 (satu) buah kunci

kontak; dan

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI:

256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977;

- 1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam

kombinasi warna terong;

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus TPK/2018/PN Mdn, tanggal 10 Desember

2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tersebut

diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Menerima suap sebagai pegawai negeri”, sebagaimana

dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda

sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan barang bukti berupa:


Republik Indonesia;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING

PASARIBU, SH;

Dikembalikan kepada Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH;

- Uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri

dari : 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp.100.000,00 (seratus

ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih lis warna

biru dengan nomor polisi BK 4453.WAF berikut 1 (satu) buah kunci

kontak;


- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI:

256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan 082274118977;



- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00

(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Penasihat

Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor

38/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 12 Desember 2018. Yang telah

diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal

22 Desember 2018;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018. yang telah diberitahukan

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa tanggal 26 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Desember 2018 dan salinan memori

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Penuntut

Umum pada tanggal 22 Januari 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan surat pengantar

tanggal Januari 2019 Nomor : TAR-248/N.2.12/Fuh.1/1/2019 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 Januari 2019;

Membaca surat Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan Nomor 2-

U1/28.319/KK.07.Sus-TPK/XII/2018 tanggal 26 Desember 208, bahwa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah

memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang

Siantar dan Penasihat Hukum Terdakwa di Pematang Siantar, untuk

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung

sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh

Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masing-masing

pada tanggal 12 Desember 2018 dan taqnggal 13 Desember 2018

sedangkan putusan dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal

10 Desember 2018 dihadiri Oleh Penuntut Umum dan Terdakwa bersama

Penasihat Hukumnya, dengan demikian pernyataan permintaan banding

yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut,

masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor

77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, dengan

mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di persidangan, Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat

Hukum dan para pengunjung termasuk para jurnalis telah sama-sama

mendengarkan keterangan saksi Joko Susilo dengan tegas mengakui

bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB,

ketika saksi makan buah di Jalan Gereja Pematangsiantar, datang

anggota Polisi bernama Diarmin saragih dan Ivan Rony Purba

menghampiri saksi dan sambil makan buah. Saat itu kedua orang

anggota Polisi Polres Pematangsiantar tersebut mengatakan kepada

saksi “ BISA TANGKAPKAN HINO PASARIBU ANGGOTA BNN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


PEMATANGSIANTAR, SOK KALI DIA KULIHAT, SEPERTI DIA SAJAYANG BERSIH “ lalu dijawab oleh saksi “ BISA “. Kemudian saksi

menghubungi anggota BNN Pematangsiantar bersama Sutardi Damanik

alias Ucok Moyo via Handphone meminta nomor Handphone Hino

Pasaribu, namun belum diberikan, kemudian saksi menghubungi kembali

barulah diberikan nomor Handphone Hino Pasaribu.

Di persidangan keterangan saksi Joko Susilo kami kutip sebagai

berikut :

- Saksi menerangkan, setelah nomor Handphone Hino Pasaribu diberikan

oleh Sutardi Damanik alias ucok Moyo, lalu pada hari Jumat tanggal 25

Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB. Saksi menghubungi Hino

Pasaribu via Handphone saksi dari rumah saksi, dan saat itu anggota

Polisi bernama Diarmin Saragih dan Ivan Rony Purba ada di dalam

rumah saksi, kemudian melalui Handphone saksi mengajak bertemu,

dan Hino Pasaribu menjawab, “ saya sedang berada di Tanah Jawa,

kalau bertemu malam hari saja”. Pada hari itu juga sekira pukul 19.30

WIB. saksi dihubungi Hino Pasaribu melalui Handphone mengajak

bertemu, lalu saksi mengatakan “ bertemu di Bank Mandiri Jalan

Sudirman Pematangsiantar “. Pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB.

saksi berangkat mengendarai Sepedamotor bersama Prisman Hadinata.

Setibanya di parkiran Bank Mandiri, saksi tidak melihat Hino Pasaribu,

lalu saksi menghubungi Hino Pasaribu melalui Handphone untuk

menanyakan di mana posisinya, dan Hino Pasaribu menjawab, “ Di

pinggir jalan W.R. Supratman “, selanjutnya saksi bertemu di Kios rokok

dan duduk berdua sambil minum air mineral, kemudian saksi

mengatakan mau urus sepedamotor milik saksi yang disita di BNN

Pematangsiantar, lalu Hino Pasaribu menjawab,” bukan

kewenangannya mengeluarkan barang bukti “, dan mengatakan, “ saya

tanyakan dululah kepada penyidiknya “. Setelah berlangsung lebih

kurang 15 menit lalu Hino Pasaribu pamit pulang, dan saat menaiki

sepedamotornya tiba-tiba datang polisi bernama Diarmin Saragih, Ivan

Rony Purba dan Hollan Sitinjak menangkap Hino Pasaribu, dan

menyuruh dikeluarkannya isi kantungnya, namun saksi tidak melihat lagi

penggeledahannya. Selanjutnya Hino Pasaribu dan saksi di bawa ke

Polres Pematangsiantar.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Saksi tidak ada memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000.(lima juta

rupiah) kepada Hino Pasaribu;

- Saksi diperiksa oleh polisi mulai pukul 02.00 WIB sampai pukul 05.00

WIB.

- Saksi menerangkan, setelah saksi selesai diperiksa langsung disuruh

tandatangani Berita Acara Pemeriksaannya, dan tidak dibaca oleh saksi

Saksi menerangkan, bahwa keterangannya di dalam Berita Acara

Pemeriksaan saksi ada tercantum ada memberikan uang sebanyak Rp

5.000.000. (lima juta rupiah) kepada Hino Pasaribu adalah tidak benar

- Saksi maupun isteri saksi tidak punya rekening dan ATM di Bank

Mandiri

- Saksi tidak ada mengambil uang dari ATM mandiri

- Saksi pernah menghubungi Hino Pasaribu hanya pada hari Jumat

tanggal 25 Agustus 2017, sebelumnya tidak pernah berbicara atau

menghubungi Hino Pasaribu

- Saksi menjelaskan, bahwa Hino Pasaribu tidak pernah memeras atau

memaksa saksi untuk memberikan uang kepada Hino Pasaribu

Saksi menghubungi Hino Pasaribu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus

2017 karena polisi minta kepada saksi untuk menjebak Hino Pasaribu

pemerasan

- Saksi menegaskan, bahwa keterangannya yang benar adalah yang

diterangkan di persidangan, bukan yang di dalam Berita Acara

Pemeriksaannya sebagai saksi.

- Bahwa keterangan saksi-saksi dikutip oleh Pembanding dalam Nota

Pembelaan (pleidooi), dan keterangan saksi Joko Susilo yang

menerangkan bahwa saksi disuruh oleh kedua saksi oknum Polisi untuk

menjebak menangkap Terdakwa ada dikutip oleh Majelis Hakim dalam

putusan halaman 22.

- Bahwa keterangan saksi Joko Susilo inilah yang tidak dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim tingkat pertama, di mana Majelis Hakim tingkat

pertama hanya menerima seutuhnya keterangan saksi anggota Polisi

yang menjebak atau mengkriminalisasi Terdakwa, seharusnya Majelis

Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi anggota Polisi yang

merekayasa kasus ini, karena kedua orang anggota Polisi tersebut

dengan sedemikian rupa merancang merekayasa untuk menangkap

Terdakwa, apakah karena ketegasan Terdakwa membasmi dan

memberantas peredaran Narkoba di wilayah Kota Pematangsiantar ?.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Seharusnya kedua orang oknum Polres Pematangtsiantar tersebut ikut

memberi dukungan bahkan bantuan kepada pihak Badan Narkotika

Nasional Kota Pematangsiantar untuk membasmi dan memberantas

para pelaku peredaran Narkoba di Kota Pematangsiantar, namun yang

terjadi sebaliknya, kedua oknum anggota Polisi yang merekayasa untuk

menangkap Terdakwa yang tidak ingin pelaku peredaran Narkoba

diberantas, buktinya, kedua oknum anggota Polisi tersebut telah

mempersiapkan dengan matang bagaimana cara untuk menangkap

Terdakwa, dengan memperalat saksi Joko Susilo untuk berpura-pura

ada memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga kedua saksi oknum

Polisi tersebut melakukan penangkapan hingga perkara ini sampai ke

sidang pengadilan, namun nyatanya saksi Joko Susilo tidak ada

memberikan uang kepada Terdakwa.

- Bahwa ketika Majelis Hakim melakukan konfrontir terhadap saksi-saksi

anggota Polisi yang menjebak dan menangkap Terdakwa dengan saksi

Joko Susilo, begitu beraninya saksi Joko Susilo menjunjuk nunjuk kedua

oknum Polisi dan mengatakan kedua anggota Polisi itulah yang

menyuruh saksi Joko Susilo untuk menjebak Terdakwa, namun Majelis

Hakim mengabaikan fakta persidangan ini. Padahal uang yang disita

kedua saksi oknum Polisi tersebut jumlahnya Rp 10.450.000.- satu

lipatan/tidak terpisah uang dikantung Terdakwa, kemudian penyidik

pemeriksa Terdakwa menyisihkan sebanyak Rp 5.000.000.-, dan

semingu kemudian sisanya Rp 5.450.000. dikembalikan kepada

Terdakwa. Padahal uang sebanyak Rp 10.450.000,- akan digunakan

Terdakwa untuk membayar pajak mobil Terdakwa yang sudah 3(tiga)

tahun belum bayar, sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan benar keterangan

saksi-saksi dan Terdakwa. Semua saksi anggota Polisi yang menangkap

Terdakwa tidak seorang pun yang melihat apakah ada uang diberikan oleh

saksi Joko Susilo kepada Terdakwa. Barulah setelah Terdakwa hendak

pergi sudah duduk di atas sepedamotornya ditangkap oleh oknum Polisi

yang menjabak Terdakwa tersebut, dan kedua oknum Polisi itu menyuruh

Terdakwa mengeluarkan seluruh isi kantungnya, sedangkan Terdakwa

tidak ada mengakui menerima uang dari saksi Joko susilo, demikian juga

saksi Joko Susilo tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa. Di

bawah ini kami uraikan keterangan seluruh saksi-saksi dan Terdakwa ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa keterangan saksi Diarman Saragih dan saksi Hollan V.B.Sitinjak, S.H. anggota Polisi Polres Pematangsiantar tidak melihat apakah

ada uang diserahkan oleh saksi Joko Susilo kepada Terdakwa.

- Bahwa keterangan saksi Ivan Rony Purba, S.H., anggota Polisi Polres

Pematangsiantar ada melihat saksi Joko Susilo menyerahkan kertas

putih atau amplop kepada Terdakwa, dari jarak sekira 1,5 meter, namun

setelah saksi dan temannya Diarman Saragih dan Hollan V.B. Sitinjak,

S.H. menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya tidak ada

kertas putih atau amplop, yang ada hanya uang sebanyak 10.450.000,-

satu lipatan/uang tidak terpisah, namun kertas warna putih atau amplop

tidak ada ditemukan di kantung saku Terdakwa. Bahwa keterangan

saksi Ivan Rony Purba, S.H. sangat diragukan kebenarannya dan

merupakan keterangan bohong, karena mengatakan ada melihat saksi

Joko Susilo menyerahkan kertas putih atau amplop, tetapi kertas putih

tidak ada di saku celana Terdakwa, melainkan hanya uang sebanyak

Rp 10.450.000,. Bahwa keterangan 3(tiga) orang saksi anggota Polisi

tersebut tidak punya nilai sebagai alat bukti saksi, karena tidak melihat

sama sekali apakah ada uang diserahkan oleh saksi Joko Susilo

kepada Terdakwa. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

harus dikesampingkan.

- Bahwa keterangan saksi Joko Susilo di bawah sumpah di persidangan

mengatakan tidak ada menyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000.-

(lima juta rupiah) di dalam kertas putih atau amplop kepada Terdakwa

dengan maksud untuk menghilangkan status saksi Joko Susilo sebagai

Tersangka. Di persidangan saksi Joko Susilo dengan tegas mengatakan

bahwa keterangannya yang benar adalah keterangannya di

persidangan, bukan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi

di penyidikan. Ketika saksi diperiksa di kantor Polisi mulai pukul 02.00

WIB sampai pukul 05.00 WIB dalam keadaan mengantuk dan tidak ada

dibaca oleh saksi, kemudian disuruh penyidik untuk menandatangani

Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185ayat (1) KUHAP dinyatakan “ Keterangan saksi sebagai alat buktiialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan “. Mengacu

pada ketentuan ini, maka keterangan yang sah adalah keterangan saksi

Joko Susilo di persidangan bukan dalam Berita Acara Pemeriksaan

saksi di penyidikan Polres Pematangsiantar, sebagaimana dalam

ketentuan Pasal 163 KUHAP, dinyatakan “ Jika keterangan saksi di

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam beritaacara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu sertaminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalamberita acara pemeriksaan sidang “. Kemudian dalam penjelasan

pasal tersebut, ahli hukum pidana dan juga salah satu perancang

KUHAP yaitu P.A.F. Lamintang berpendapat “ Sesuai dengan asas

kebebasan untuk memberikan keterangan dari para saksi di sidang

pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2)

huruf b KUHAP, keterangan saksi di sidang pengadilan yang berbeda

dengan keterangan saksi dalam berita acara atau yang telah diberikan

kepada penyidik, haruslah diterima oleh hakim ketua sidang secara

wajar, dan saksi tidak boleh diarahkan untuk memberikan keterangan

seperti yang terdapat dalam berita acara, baik keterangan itu sifatnya

meringankan bagi terdakwa “ Bahkan dalam pemeriksaan perkara-

perkara pidana di sidang pengadilan itu, orang berusaha untuk

mendapatkan kebenaran materil “. Oleh karena itu keterangan saksi

Joko Susilo yang diterima adalah keterangan yang diberikan di sidang

pengadilan di bawah sumpah yaitu saksi Joko Susilo tidak ada

menyerahkan atau memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp

5.000.000.-(lima juta rupiah), bukan keterangannya dalam berita acara

di penyidikan.

- Bahwa keterangan saksi Pierson Ketaren, Parningotan Purba danSutardi Damanik alias Ucok Moyo tidak melihat peristiwa yang terjadi,

karena saksi-saksi tidak berada di tempat kejadian. Saksi-saksi

menerangkan bahwa sebelum atau pada waktu Terdakwa ditangkap

oknum Polres Pematangsiantar, pihak BNN Kota Pematangsiantar tidak

ada menetapkan status Joko Susilo sebagai Tersangka, sedangkan

Terdakwa anggota BNN Kota Pematangsiantar tidak punya wewenang

mengeluarkan Barang Bukti maupun untuk menetapkan atau

menghilangkan status seseorang Tersangka, karena tugas Terdakwa

hanya menangkap pelaku penyalahgunaan Narkotika, yang berwenang

untuk itu adalah Kepala BNN Kota Pematangsiantar. Keterangan saksi-

saksi memiliki nilai alat bukti dan dapat digunakan untuk membuktikan

bahwa Terdakwa selaku anggota BNN Kota Pematangsiantar tidak

memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Barang Bukti maupun untuk

menetapkan atau menghilangkan status seseorang Tersangka. Dalam

menjalankan tugas di BNN Kota Pematangsiantar Terdakwa merupakan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


petugas yang yang baik dan disiplin menjalankan tugas, dan selama ini

Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan tugas dan kewajibannya.

- Bahwa keterangan saksi Muhammad Saleh Nasution, Budi Antonidan Prisman Hadinata alias Boy (tidak hadir di persidangan) dalam

berita acara pemeriksaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di

persidangan, pada pokoknya menerangkan saksi-saksi tidak melihat

apakah saksi Joko Susilo ada menyerahkan atau memberikan uang

sebanyak Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Menurut

ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, dinyatakan, “ Keterangan Saksiadalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupaketerangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang iadengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri denganmenyebut alasan dari pengetahuannya “. Berdasarkan ketentuan

tersebut, maka keterangan saksi-saksi tidak memiliki nilai alat bukti

saksi, karena tidak melihat, mengetahui atau mengalami peristiwa

pidana yang terjadi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut

harus dikesampingkan.

- Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak ada menerima uang

dari saksi Joko Susilo sebanyak Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) untuk

menghilangkan status saksi Joko Susilo sebagai Tersangka.

- Bahwa uang sebanyak Rp 10.450.000. (sepuluh juta empat ratus lima

puluh ribu rupiah) yang disita Polisi dari Terdakwa adalah uang pribadi

Terdakwa yang akan digunakan untuk membayar pajak

kendaraan/mobil milik Terdakwa, bukan uang dari hasil kejahatan.

- Bahwa setelah uang sebanyak Rp 10.450.000.- disita Polisi Polres

Pematangsiantar, lalu beberapa hari kemudian polisi mengembalikan

sebanyak Rp 5.450.000. (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

dari jumlah uang Rp 10.450.000,- tersebut, dan sisanya sebanyak Rp

5.000.000.- dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

- Bahwa untuk mengeluarkan Barang Bukti dan untuk menetapkan atau

menghilangkan status seseorang Tersangka dalam kasus Narkotika

bukan kewenangan dari Terdakwa, melainkan kewenangan Kepala

BNN Kota Pematangsiantar. Bahwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP

dinyatakan, “ Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan

di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri

atau alami sendiri “. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan

Terdakwa yang sah adalah yang dinyatakan di sidang pengadilan. Oleh

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


karena itu, keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak ada menerima

uang sebanyak Rp 5.000.000.- relevan dengan keterangan saksi Joko

Susilo yang mengatakan tidak ada menyerahkan uang kepada

Terdakwa

3. Tentang Barang bukti ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Susilo tidak ada

menyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000.- kepada Terdakwa, maka

uang tersebut bukan merupakan barang bukti dalam perkara a quo, karena

tidak ada terjadi tindak pidana “ Menerima Suap “. Oleh karena barang-

barang yang disita tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang

didakwakan, maka semua barang bukti dalam perkara a quo harus

dikembalikan kepada Terdakwa atau yang berhak.

Bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa

melakukan tindak pidana suap, maka Pembanding akan menganalisis

perkara kriminaslisasi ini apakah dinyatakan terbukti atau tidak melakukan,

akan dibahas di bawah ini ;

ANALISIS JURIDISBahwa setelah kami analisis fakta kejadian dari hasil pemeriksaan

sidang berdasarkan keterangan Saksi–saksi, dan Terdakwa serta Barang

bukti, maka sampailah kami pada analisis juridisnya, apakah dakwaan

penuntut umum terbukti atau tidak akan kami bahas di bawah ini :

DAKWAAN PRIMAIR

Pasal 12 huruf e UU.RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

UU.RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama,

yang berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam

dakwaan Primer, namun Pembanding tidak sependapat dengan Majelis

Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti

melakukan tindak pidana “ Menerima Suap Sebagai Pegawai Negeri ”

dalam Dakwaan Subsidair, sebagaimana dalam pembahasan Pembanding

di bawah ini;

DAKWAAN SUBSIDAIR

Pasal 5 ayat (2) UU.RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

UU.RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsurnya :- Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supayaberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya

PEMBAHASANNYA

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor

821.12/1810.54/BKPP/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan ditugaskan di

Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU.RI. No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dirubah dengan

UU.RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dan Pasal 92 KUH.Pidana, maka Terdakwa adalah Pegawai

Negeri atau Penyelenggara Negara

Oleh karena itu, unsur ini terbukti menurut hukum

Unsur Yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supayaberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joko Susilo, menerangkan tidak

ada menyerahkan atau memberikan uang sebanyak Rp 5.000.000. (lima

juta rupiah) kepada Terdakwa untuk maksud menghilangkan status saksi

Joko Susilo sebagai Tersangka, dan Terdakwa juga menerangkan tidak

ada menerima uang sebanyak Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) dari saksi

Joko Susilo untuk maksud agar menghilangkan status Joko Susilo sebagai

Tersangka.

Bahwa semua saksi-saksi dalam perkara ini tidak satu pun yang melihat

langsung saksi Joko Susilo ada atau tidak memberikan atau menyerahkan

uang sebanyak Rp 5.000.000.- kepada Terdakwa.

Bahwa ketika saksi anggota Polisi menggeledah Terdakwa dan menyita

uang sebanyak Rp 10.450.000. (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu

rupiah) dari saku kantung celana Terdakwa, uang tersebut dalam keadaan

satu lipatan/tidak terpisah. Lalu beberapa hari kemudian penyidik

mengembalikan sebanyak 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu

rupiah), dan sisanya sebanyak Rp 5.000.000. (lima Terdakwa.juta rupiah)

lagi dijadikan barang bukti dalam perkara

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa uang sebanyak Rp 10.450.000.- yang disita Polisi dari Terdakwa

adalah uang yang akan digunakan Terdakwa untuk mengurus pajak

kendaraan/mobil milik Terdakwa yang sudah 3(tiga) tahun tidak bayar

pajak kendaraannya, bukan merupakan uang suap, karena saksi Joko

Susilo tidak ada memberikan uang Rp 5.000.000.- kepada Terdakwa,

demikian juga keterangan Terdakwa tidak ada menerima uang dari Joko

Susilo.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi anggota Badan Narkotika Nasional

(BNN) Kota Pematangsiantar yaitu saksi Pierson Ketaren, ParningotanPurba dan Sutardi Damanik alias Ucok Moyo, menerangkan bahwa

sebelum atau pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi Polres

Pematangsiantar, pihak BNN Kota Pematangsiantar tidak ada

menetapkan status Joko Susilo sebagai Tersangka, dan Terdakwa

anggota BNN Kota Pematangsiantar tidak punya wewenang mengeluarkan

Barang Bukti maupun untuk menetapkan atau menghilangkan status

seseorang Tersangka, karena tugas Terdakwa hanya menangkap pelaku

penyalahgunaan Narkotika. Yang berwenang untuk itu adalah Kepala BNN

Kota Pematangsiantar.

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak ada menerima pemberian atau

janji berupa uang dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban

Terdakwa.

Oleh karena itu, unsur ini tidak terbukti menurut hukum

Bahwa berdasarkan teori negatief wettelijke stelsel, dalam Pasal 183

KUHAP dinyatakan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya “.Dari kalimat tersebut

nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang

(KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP,

disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Bahwa dari pembahasan di atas, Dakwaan Primair maupun Dakwaan

Subsidair tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Majelis Hakim Yang Mulia !

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa dari pendapat yang Pembanding kemukakan di atas yang

didasarkan pada fakta juridis tidaklah mengurangi kebebasan Majelis Hakim

dalam usahanya menegakkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Pembanding yakin dan percaya kepada Majelis Hakim tingkat banding akan

objektif mempertimbangkan dan mengambil putusan dalam perkara

Terdakwa dengan mempertimbangkan memori banding Pembanding dan

menerimanya, dengan memberi putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H. tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H. dari segala

dakwaan dan tuntutan hukum ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional

Republik Indonesia ;

- 1(satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN. An. Hino Mangiring Pasaribu,

S.H. ;

- Uang tunai sebanyak Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) yang terdiri dari

; 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp 100.000.-;

- 1(satu) unit Sepedamotor merek Honda Beat warna Putih Lis warna

Biru, dengan Nomor Polisi BK 4453 WAF, berikut 1(satu) buah Kunci

kontak.

- 1(satu) unit Handphone Samsung warna Putih, dengan nomor IMEI ;

256085/07/677538/8, dengan nomor panggilan ; 082274118977 ;

- 1(satu) unit Handphone merek Sony Type Peria, warna Hitam

kombinasi warna Terong ;

- 1(satu) buah Dompet Kulit warna Coklat merek Discharr.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hino Mangiring Pasaribu, S.H. atau

yang berhak ;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

serta martabatnya ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, dengan mengajukan alasan-

alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Memori Banding halaman 3-8 yang pada intinya menguraikan

sebagaimana tersurat pada nomor 1 s/d 4 diatas.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam

memori bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tertuang dalam Putusan

(pemidanaan) ; jika membaca memori banding Penasehat Hukum

Terdakwa tersebut, kami tidak menemukan adanya alasan baru/fakta

baru yang diuraikan dalam memori banding yang dapat memberikan

argument kuat jika Dakwaan/Tuntutan maupun Putusan Majelis Hakim

keliru mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukan

terdakwa menurut Pasehat Hukum ; alasan-alasan (pertimbangan-

pertimbangan) yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

dalam memori banding ini sudah sepenuhnya diuraikan Penasehat

Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan terhadap Tuntutan Penuntut

Umum dan tanggapan terhadap Jawaban Penuntut Umum dan hal-hal

tersebut sudah dijawab oleh Penuntut Umum dan sudah

dipertimbangan oleh Majelis Hakim A Quo dalam putusannya dan

dengan jelas telah menyebutkan alasan-alasan dalam putusan a quo,

namun alasan-alasan yang sama kembali diuraikan oleh Penasehat

Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanpa adanya alasan

baru guna memberi argument kuat, oleh karena itu seharusnya

memori banding ini ditolak ;

Bahwa Pencabutan BAP sewaktu saksi Joko Susilo memberikan

keterangan di Persidangan tidaklah bisa dilakukan dengan sesuka hati

saja, namun haruslah dibarengi dengan alasan yang sah dan

didukung dengan pembuktian yang sah pula.

Pasal 187 huruf a KUHAP menyatakan bahwa berita acara,

(termasuk berita acara pemeriksaan saksi) (“BAP Saksi”) merupakan

alat bukti surat.

Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan

adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentangKekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visumet Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing.

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan

bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan

hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan

pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP

BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara

pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing.

R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa

BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Soesilo

mengatakan pendapatnya, sebagai berikut :

Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu

keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih

besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa,

oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh

undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu

adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai

sebagai bukti yang sah.

2. Bahwa pernyataan Penasehat Hukum menyatakan (keterangan saksi

Joko Susilo tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menerima

seutuhnya keterangan saksi anggota Polisi yang menjebak atau

mengkriminalisasi terdakwa) menurut kami alasan pernyataan tersebut

tidak dapat dibenarkan, karena alasan Mejelis Hakim Tingkat Pertama

untuk tidak mempertimbangkan keterangan saksi Joko Susilo yang

diberikan di Persidangan sudah jelas dinyatakan dalam Putusan

Majelis Hakim halaman 38 Alinea 4 yang menyatakan “menimbang,

bahwa di persidangan Saksi Joko Susilo menerangkan tidak ada

memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah kepada

terdakwa dan saksi Joko Susilo juga menarik keterangannya di Berita

Acara Penyidikan, menurut hemat Majelis Hakim saksi Joko Susilo

menarik keterangannya tersebut tanpa alasan hukum yang jelas

karena terbukti tidak ada Penyiksaan dan Paksaan kepada saksi Joko

Susilo sewaktu memberikan keterangan di Penyidikan dan adanya

kesempatan bagi saksi Joko Susilo untuk membaca sebelum

menandatangani Berita Acara, namun di persidangan saksi Joko Susilo

mengakui benar sewaktu penangkapan saksi Joko Susilo ada

mengatakan kepada saksi Diarmin Saragih, saksi Ivan Rony Purba dan

saksi Hollan V B Sitinjak bahwa saksi Joko Susilo ada memberikan

uang Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah kepada terdakwa dan saksi Joko

Susilo mengatakan bahwa dari uang sebesar Rp. 10.450.000 (sepuluh

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut Rp. 5.000.000 (lima

juta) rupiah merupakan uang milik saksi Joko Susilo yang diberikan

kepada terdakwa dan saksi Joko Susilo juga mengatakan memberikan

uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah kepada terdakwa agar

DPO (daftar pencarian orang) terhadap saksi Joko Susilo tidak

dikeluakan terdakwa ;

Jadi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah jelas menguraikan

mengapa keterangan saksi Joko Susilo dipersidangan tidak

dipertimbangkan lebih lanjut karena saksi Joko Susilo tidak mampu

menyakinkan hakim alasan yang dapat diterima hukum untuk

mencabut BAP di Penyidikan ;

3. Bahwa pernyataan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan

benar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Semua saksi anggota

Polisi yang menangkap terdakwa tidak seorang pun yang melihat

apakah ada uang diberikan oleh saksi Joko Susilo kepada terdakwa

menurut kami tidak berdasar sama sekali, karena pertimbangan

Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 37-38 dengan jelas

telah menguraikan alasan pertimbangan Majelis Hakim yang

berdasarkan fakta-fakta di Persidangan baik dari keterangan saksi-

saksi, keterangan terdakwa ditambah analisa Majelis Hakim;

Bahwa fakta dipersidangan yaitu terdakwa mencabut keterangannya di

BAP lalu memberikan keterangan yang berbeda di Persidangan, tetapi

baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mampu

menunjukkan alasan logis dari terdakwa ketika mencabut

keterangannya yang ada di BAP. Bahwa dalam Berkas Perkara ini,

terdakwa (saat itu statusnya tersangka) di periksa Penyidik sebanyak 5

(lima) kali dan tiap-tiap pemeriksaan terdakwa tersebut, terdakwa

selalu didampingi oleh Penasehat Hukum dimana pengakuan terdakwa

terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya adalah pada

pemeriksaan ke empat yaitu pada hari Senin tanggal 4 September

2017 dan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk

sendiri oleh terdakwa, namun di Persidangan tanpa ada alasan yang

sah terdakwa tiba-tiba menarik keterangan yang pernah diberikannya

di BAP Penyidikan tanpa didasari alasan hukum yang logis dan sah

yang seharusnya dijadikan terdakwa sebagai alasan pencabutan BAP,

jika alasan pencabutan tidak memiliki dasar maka tentu saja

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


pencabutan BAP tersebut tidak bisa diterima karena tidak sesuai

dengan hukum dan justru pencabutan BAP tersebut menjadi petunjuk

bagi kami akan kesalahan terdakwa ;

4. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan keterangan

saksi Muhammad Saleh Nasution, Budi Antoni dan Prisman Hadinata

Als. Boy (tidak hadir dipersidangan) dalam berita acara pemeriksaan

yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan tidak memiliki nilai alat

bukti saksi karena saksi tidak melihat, mengetahui atau mengalami

peristiwa pidana yang terjadi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

tersebut harus dikesampingkan menurut kami adalah alasan yang

tidak berdasar.

Bahwa benar saksi Muhammad Salah Nasution, Budi Antoni dan

Prisman Hadinata Als. Boy telah diperiksa pada Penyidikan namun

keterangan di Penyidik diberikan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut

tidak hadir karena alasan yang sah, maka keterangan yang diberikan

pada Penyidikan tersebut dibacakan di Persidangan (Pasal 162 ayat 1,

2 KUHAP).

Bahwa keterangan saksi Muhammad Salah Nasution, Budi Antoni

tersebut jelas-jelas bukan hanya menerangkan melihat atau tidak

melihat saat Joko Susilo menyerahkan uang kepada terdakwa, namun

menerangkan apa yang menjadi penyebab sehingga saksi Joko Susilo

mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu

karena saksi Joko Susilo takut namanya masuk dalam daftar pencarian

orang karena Muhammad Salah Nasution, Budi Antoni ditangkap oleh

BNNK P. Siantar saat membawa Shabu yang ternyata adalah milik

saksi Joko Susilo ; keterangan saksi-saksi tersebut merupakan

keterangan yang memperjelas hubungan antara terdakwa dan Joko

Susilo;

Demikian juga dengan keterangan saksi Prisman Hadinata Als. Boy

yang telah diperiksa pada Penyidikan namun keterangan di Penyidik

diberikan dibawah sumpah dan dibacakan di Persidangan, saksi jelas

menerangkan saksi mengetahui bahwa pada Jumat tanggal 25 Agustus

2017 sekitar pukul 21.10 Wib, Joko Susilo memberikan uang sebesar

Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah kepada terdakwa dan saksi melihat

langsung kejadian tersebut ;

Pasal 162 Ayat 2 KUHAP menyatakan “Jika keterangan itu sebelumnya

telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di

sidang ;

6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, kami meminta supaya Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak alasan-alasan dalam

Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa dan kami mohon supaya

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan

mengadili perkara Banding menerima Kontra Memori Banding kami

dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menerima

suap sebagai pegawai negeri”, sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, dalam surat dakwaan subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HINO MANGIRING

PASARIBU, SH berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan

denda sebesar: Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)Subsidair: 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:


Republik Indonesia;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. Hino Mangiring

Pasaribu, SH;

Dikembalikan kepada terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU,SH

- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang

terdiri dari:

50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp.100.000 (seratus

ribu) rupiah ;

- 1 (satu) unit sepedamotor merk HONDA Beat warna putih lis

warna biru dengan nomor polisi BK.4453.WAF berikut 1 (satu)

buah kunci kontak; dan

Dirampas untuk Negara- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor

IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan

082274118977;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN




- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR

Dirampas untuk dimusnahkan.4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima

ribu rupiah)

5. (sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang

kami ajukan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018).

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding yang diajukan

oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang

diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih

dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, tentang keterangan saksi

Joko Susilo yang mencabut keterangannya diberita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam putusannya halaman 38 alinea terakhir sampai halaman 39

alinea ke-1 (satu) pertimbangan tersebut kurang lengkap, sebab Majelis

Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan terhadap

keterangan Saksi Joko Susilo yang diberikan di dalam persidangan, apakah

keterangan saksi Joko Susilo tersebut mempunyai nilai pembuktian atau tidak

sama sekali tidak diuraikan di dalam pertimbangan hukum putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat pertimbangan putusan tersebut kurang lengkap sehingga perlu

ditambah dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keterangan Saksi

Joko Susilo di dalam berita acara persidangan dengan di dalam berita acara

penyidikan, ternyata keterangan saksi tersebut tidak sama atau terdapat

perbedaan yang sangat mencolok, sementara karena keterangan Saksi Joko

Susilo adalah sangat menentukan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Joko Susilo memberikan

keterangan yang berbeda, antara keterangan Saksi dipersidangan dengan

keterangan Saksi di berita acara penyidikan mencabutnya dan menyatakan

Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri, akan tetapi

keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan tersebut tidak benar, karena

Saksi tidak ada ditanya-tanya oleh Penyidik, pada saat Saksi berada di

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Kantor Polisi Saksi tidur, Saksi disuruh menandatangani Berita Acara

Penyidkan tanpa membaca terlebih dahulu serta tidak ada ancaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan

pencabutan keterangan Saksi Joko Susilo yang tercantum dalam Berita

Acara Penyidikan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat, sebab

perbedaan antara kedua keterangan itu, tidak dilandasi oleh alasan yang

mampu untuk menegaskan kebenaran perbedaan tersebut artinya tidak

dengan serta merta menyingkirkan ketentuan yang dimaskudkan oleh Pasal

163 KUHAP, maka alasan mencabut keterangan Saksi di dalam berita acara

penyidikan tersebut tidak cukup alasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain dengan uraian pertimbanagn tersebut di atas

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena Saksi Joko Susilo

bukanlah yang pertama sekali menghadapi pemeriksaan dalam perkara

tindak pidana, bahkan sebelumnya sudah pernah mengadapi pemeriksaan

perkara pidana dan telah pernah menjalani hukuman selama 8 (delapan)

bulan dalam tindak pidana narkoba, maka merupakan alasan yang mustahil

dan tidak dapat diterima logika hukum, Berita Acara Penyidikan tidak dibaca

terlebih dahulu ketika penyidik menyuruh untuk menandatangani Berita Acara

tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan keberatan terhadap

keterangan saksi Frisman Hadinata Alias Boy yang dibacakan di dalam

persidangan atas persetujuan Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat

Banding keterangan saksi Frisman Hadinata Alias Boy dalam hukum

pembuktian merupakan keterangan biasa yang dapat digunakan untuk

menguatkan keyakinan Hakim sesuai ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Saksi

Frisman Hadinata Alias Boy adalah teman Saksi Joko Susilo yang diminta

Joko Susuilo menemaninya untuk menjumpai Terdakwa, dan Saksi Frisman

Hadinata Alias Boy telah mengetahui dan melihat sendiri dengan jelas apa

yang dilakukan oleh Saksi Joko Susilo mulai dari mengambil uang di ATM

sampai memasukkan uang ke dalam Amplop atas suruhan Saksi Joko Susilo

kepada Saksi Frisman Hadinata Alias Boy dan selanjutnya Saksi Joko Saksi

Susilo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, keterangan Saksi

Frisman Hadinata Alias Boy bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Joko

Susilo yang terdapat di dalam Berita Acara Penyikan, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding berkesimpulan keterangan Saksi Joko Susilo yang

tercantum dalam Berita Acara Penyidikan tersebutlah yang dinyakan benar

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


yang dapat dipergunakan untuk menyusun pertimbangan putusan dalam

perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi Joko Susilo,

Saksi Frimans Hadinata Alias Boy tersebut dihubungkan dengan keterangan

Saksi Diarmin Sargaih, Ivan Rony Purba, S.H dan Holland V.B Sitinjak, S.H.

yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beberapa saat setelah

terjadi tindak pidana penyerahan Uang oleh Saksi Joko Susilo kepada

Terdakwa serta adanya barang bukti uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta

rupiah), ternyata didapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan

barang bukti berupa Uang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berkesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian

yang dapat dipercaya kebenarannya menurut hukum, sehingga telah dapat

dipercaya dan diyakini bahwa Saksi Joko Susilo ada menyerahkan uang

sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari

dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 77/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mdn, tanggal 10 Desember 2018, serta memori banding yang

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang

diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya

menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair,

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersbut sudah tepat dan benar

sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan

Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali

mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu berat dengan pertimbangan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

3 ( tiga) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada

Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya masih terlalu berat dan

kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena jumlah uang yang

diterima oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-

mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa)

sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih

luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif dan sekaligus

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat agar melalui pembinaan

tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan

menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab serta diharapkan tidak

akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh

Penuntut Umum dengan telah diberikannya tambahan pertimbangan sebagai

mana tersebut di atas, maka memori banding dan kontra memori banding

tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding

berkesimpulan tidak sependapat dengan memori banding dan kontra memori

banding tersebut maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,

maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Mdn, tanggal 10 Desember 2018, yang dimintakan banding haruslah diubah

sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah dilakukan

penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka

berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk besarnya biaya

pada pada tingkat banding akan disebutkan amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal

pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan

Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Medan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 10

Desember 2018, yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana

penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya

sebagai berikut :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, S.H., tersebut

diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Menerima suap sebagai pegawai negeri”, sebagaimana

dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Lencana Kewenangan Badan Narkotika Nasional

Republik Indonesia;

1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota BNN an. HINO MANGIRING

PASARIBU, SH;

Dikembalikan kepada Terdakwa HINO MANGIRING PASARIBU, SH,

Uang tunai sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang

terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang tukaran Rp.100.000,00

(seratus ribu rupiah);

1(satu) Unit sepeda motor merk HONDA beat warna putih lis warna

biru dengan nomor polisi BK 4453 WAF berikut 1(satu) buah kunci

kontak;


1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna putih dengan nomor

IMEI: 256085/07/677538/8 dengan nomor panggilan

082274118977;

1 (satu) unit handphone merk SONY type X PERIA warna hitam


1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk DISCHARR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada

kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.

2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari

Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Sabungan Parhusip, S.H., M.H. sebagai

Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H., M.H., dan Sazili, S.H., M.Si.,

Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret

2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu

oleh H.T.Boyke H.P.Husny, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd. ttd. .

Agustinus Silalahi, S.H., M.H. Sabungan Parhusip, S.H., M.H.

ttd.

Sazili, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd.

H.T.Boyke H.P.Husny, S.H., M.H.

.

P U T U S A N NOMOR 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN DEMI ... fileNasution dan Budi Atomi atas kepemilikan narkotika dan pada saat ditangkap Budi Antoni menggunakan sepedamotor Kawasaki Ninja

Documents