Hal 1 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008 PUTUSAN No. 855 K/Pdt.Sus/2008 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara banding perdata khusus permohonan pembatalan putusan arbitrase pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. PT. PERSADA SEMBADA, berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 104 RT. 002 / RW. 009, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, diwakili oleh FREDDY SANTOSO, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. OTTO HASIBUAN, SH.,MM.,dkk., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor “OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES”, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B – 30, Jalan Gajah Mada No. 3 – 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2008 ; PEMOHON BANDING dahulu PEMOHON PEMBATALAN / TERMOHON DALAM ARBITRASE ; melawan: 1. PT. PETRONAS NIADA INDONESIA, berkedudukan di Menara Rajawali, Lantai 24, Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, TERMOHON BANDING dahulu TERMOHON PEMBATALAN / TERMOHON DALAM ARBITRASE ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Banding sebagai Pemohon Pembatalan / Termohon Dalam Arbitrase telah mohon pembatalan putusan arbitrase melawan Termohon Banding sebagai Termohon Pembatalan / Pemohon Dalam
24
Embed
P U T U S A N No. 855 K/Pdt.Sus/2008 DEMI KEADILAN ... fileHal 1 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008 P U T U S A N No. 855 K/Pdt.Sus/2008 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Hal 1 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
P U T U S A NNo. 855 K/Pdt.Sus/2008
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara banding perdata khusus permohonan pembatalan putusan
arbitrase pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara antara :
1. PT. PERSADA SEMBADA, berkedudukan di Jalan
Kramat Raya No. 104 RT. 002 / RW. 009, Kelurahan
Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, diwakili
oleh FREDDY SANTOSO, selaku Direktur Utama,
dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. OTTO
HASIBUAN, SH.,MM.,dkk., Advokat & Konsultan
Hukum pada kantor “OTTO HASIBUAN &
ASSOCIATES”, beralamat di Komplek Duta Merlin
Blok B – 30, Jalan Gajah Mada No. 3 – 5, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Agustus 2008 ;
PEMOHON BANDING dahulu PEMOHON
PEMBATALAN / TERMOHON DALAM ARBITRASE ;
m e l a w a n :
1. PT. PETRONAS NIADA INDONESIA, berkedudukan
di Menara Rajawali, Lantai 24, Jalan Mega
Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta
12950,
TERMOHON BANDING dahulu TERMOHON
PEMBATALAN / TERMOHON DALAM ARBITRASE ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Banding sebagai Pemohon Pembatalan / Termohon
Dalam Arbitrase telah mohon pembatalan putusan arbitrase melawan
Termohon Banding sebagai Termohon Pembatalan / Pemohon Dalam
Hal 2 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
Arbitrase, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
A. PENDAHULULAN
1. Bahwa Pemohon adalah pemilik atas sebidang tanah dan bangunan
yang terletak di Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat, seluas
kurang lebih 5.780 M2 sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak
Guna Bangunan Nomor 440 atas nama PT. PERSADA SEMBADA ;
2. Bahwa PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA, beralamat di Menara
Rajawali, 24th Floor, Jalan Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega
Kuningan, Jakarta 12950 adalah suatu perusahaan Penanaman
Modal Asing yang melakukan kegiatan pengusahaan Stasiun
Pengisian Bahan Bakar untuk Umum atau disingkat SPBU ;
3. Bahwa tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2006, antara Pemohon
selaku penjual dengan PT. PETRONAS NIAGA INDONESAIA selaku
pembeli telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Nomor 01 di hadapan SUZY ANGGRAINI, S.H., Notaris di Jakarta,
atas obyek perjanjian yakni sebidang tanah dan bangunan yang
terletak di Jalan Kramat Raya No. 57, seluas kurang lebih 5.780 M2,
sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan
Nomor 440 atas nama PT. PERSADA SEMBADA berikut
persyaratan-persyaratan lainnya (selanjutnya mohon disebut
(“Perjanjian”) (bukti P.1) ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi sengketa antara
Pemohon dengan PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA ;
5. Bahwa tepatnya pada tanggal 09 Oktober 2007 PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA telah mengajukan permohonan arbitrase di
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), beralamat di Wahana
Graha Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, sebagaimana
tercatat dalam perkara Arbitrase Nomor : 266/X/ARB-BANI/2007
tanggal 09 Oktober 2007, yang pada pokoknya alasan diajukannya
permohonan arbitrase tersebut sehubungan dengan Pemohon telah
melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pengikatan
Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan
SUZY ANGGRAINI MUHARAM, S.H., Notaris di Jakarta, dengan
tidak menyerahkan seluruh ijin-ijin yang disyaratkan dalam Pasal 2
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.1. juncto Pasal
Hal 3 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
5.1. Perjanjian, yaitu 180 hari kalender ditambah perpanjangan
selama 90 hari kalender sejak ditanda-tangani perjanjian ;
6. Bahwa atas permohonan arbitrase tersebut, pada tanggal 27 Mei
2008 Majelis Arbitase pemeriksa perkara arbitrase Nomor :
266/X/ARB-BANI/2007 telah membacakan putusannya (selanjutnya
mohon disebut “Putusan Arbitrase”), yang pada pokoknya Pemohon
dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Akta Pejanjian
Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober 2006 dan Pemohon dihukum
untuk mengembalikan seluruh pembayaran sebesar Rp.
24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh
enam juta dua ratus ribu rupah) dan Pemohon dihukum untuk
membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) kepada PT.
PETRONAS NIAGA INDONESIA (bukti P.2) ;
7. Bahwa dalam putusan arbitrase dinyatakan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah ditunjuk untuk melaksanakan putusan arbitrase ;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2008 Sekretaris Majelis
Sidang BANI a quo telah menyerahkan dan mendaftarkan putusan
Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana
tercatat dalam Akta Pendaftaran Nomor : 03/WASIT/2008/
PN.Jkt.Pst. ;
9. Bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan
pembatalan yang menurut ketentuan Pasal 71 Undang-undang RI.
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengktea harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran
putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2008 Pemohon telah
mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase Nomor :
266/ARB-BANI/22007 tanggal 27 Mei 2008 di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan demikian permohonan ini
telah diajukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dan dengan
cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang sehingga karenanya
secara formal permohonan ini seyogianya dinyatakan dapat diterima
untuk dipertimbangkan ;
B. DASAR HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN
Hal 4 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase
Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008, karena Majelis
Arbitrase a quo mendasarkan keputusannya dari hasil tipu muslihat
yang dilakukan oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-undang RI Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
C. ALASAN-LASAN PEMBATALAN PUTUSAN
Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Majelis Arbitrase
Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008, karena Majelis
Arbitrase a quo mendasarkan keputusannya dari hasil tipu muslihat
yang dilakukan oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 70 huruf ( c ) Undang-undang RI Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
sebagaimana dikemukakan di bawah ini ;
1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1.3 Perjanjian antara
Pemohon dengan PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah
sepakat cara pembayaran harga atas tanah dilakukan dalam 4
(empat) tahap yakni :
1.1. Pembayaran pertama akan dilakukan oleh PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar 15 % (lima
belas persen) dari harga tanah atau senilai Rp. 6.762.600.000,-
(eam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu
rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
perjanjian ditandatangani ;
1.2. Pembayaran ke-dua akan dilakukan oleh PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar 15 % (lima
belas persen) dari harga tanah atau senilai Rp. 6.762.600.000,-
(enam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu
rupiah) setelah Pemohon melakukan r o y a ;
1.3. Pembayaran ke-tiga akan dilakukan oleh PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar 15 % (lima
belas persen) dari harga tanah atau senilai Rp.
22.542.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh
dua juta rupiah) setelah PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA
menerima dari Pemohon dokumen asli IPR, Ijin Lokasi, UKL,
UPL, HO dan / atau SIPPT atas nama PT. PETRONAS NIAGA
Hal 5 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
INDONESIA dan persiapan awal pekerjaan konstruksi telah
dapat dilaksanakan oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA ;
1.4. Pembayaran ke-empat akan dilakukan oleh PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar 20 % (dua
puluh persen) dari harga tanah atau senilai Rp. 9.016.800.000,-
(sembilan milyar enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
setelah PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA menerima dari
Pemohon dokumen asli IMB dan SK Gubernur atas nama PT.
PETRONAS NIAGA INDONESIA ;
2. Bahwa total harga atas tanah yang akan dibayar oleh PT.
PETRONAS NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat 1.1. Perjanjian adalah sebesar Rp.
45.084.000.000,- (empat puluh lima milyar delapan puluh empat juta
rupiah) ;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3.1. Perjanjian PT.
PETRONAS NIAGA INDONESIA akan memberikan uang jasa atas
pengurusan ijin-ijin kepada Pemohon sebesar Rp. 4.624.000.000,-
(empat milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah) dibagi
dalam 4 (empat) tahap yakni :
1). Pembayaran pertama akan dilakukan oleh PT PETRONAS
NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar 15 % ( lima belas
persen ) dari biaya perizinan atau senilai Rp. 693.600.000,-
(enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
perjanjian ditanda-tangani ;
2). Pembayaran ke-dua sebesar 15 % dari biaya perizinan atau
senilai Rp. 693.600.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta
enam ratus ribu rupiah) akan dilakukan setelah Pemohon
melakukan roya ;
3). Pembayaran ke-tiga sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya
perizinan atau senilai Rp. 2.312.000.000,- (dua milyar tiga ratus
dua belas juta rupiah) akan dilakukan setelah PT Petronas Niaga
Indonesia menerima dari Pemohon dokumen asli IPR, Izin
Lokasi, UKL, UPL, HO dan / atau SIPPT atas nama PT Petronas
Niaga Indonesia dan persiapan awal pekerjaan konstruksi telah
dapat dilaksanakan oleh PT Petronas Niaga Indonesia ;
Hal 6 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
4). Pembayaran ke-empat sebesar 20 % (dua puluh persen) dari
biaya perizinan atau senilai Rp. 924.800.000,- (sembilan ratus
dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan dilakukan
setelah PT Petronas Niaga Indonesia menerima dari Pemohon
dokumen asli IMB dan SK Gubernur atas nama PT Petronas
Niaga Indonesia ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan NJIAUW CANDRA LIMPAN IMAM
MINTARJA dan H. TURAJI, S.H., antara Pemohon dengan PT.
PETRONAS NIAGA INDONESIA telah melakukan pertemuan-
pertemuan yang sepakat merubah transaksi jual beli tersebut dengan
cara lelang maka tahapan pembayaran atas tanah disepakati
berubah, dimana PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA berjanji untuk
membayar lunas harga tanah tersebut dengan dibuktikan pada
tanggal 16 Maret 2007 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah
membayar uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar
rupiah) kepada Pemohon untuk mengikuti lelang (bukti P.3 dan bukti
P.4) ;
5. Bahwa telah ternyata berdasarkan fakta perubahan cara pembayaran
PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah melakukan pembayaran
kepada Pemohon dengan tidak mengikuti tahap-tahap dalam
perjanjian sebagai berikut :
1). Pada tanggal 16 Oktober 2006 PT. PETRONAS NIAGA
INDONESIA telah membayar kepada Pemohon sebesar Rp.
7.456.200.000,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta
dua ratus ribu rupiah) ;
2). Pada tanggal 18 Januari 2007 PT. PETRONAS NIAGA
INDONESIA telah membayar kepada Pemohon sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
3). Pada tanggal 16 Maret 2007 PT. PETRONAS NIAGA
INDONESIA telah membayar kepada Pemohon sebesar Rp.
15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
4). Total keseluruhan yang telah dibayar oleh PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA kepada Pemohon sebesar Rp.
24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus lima
puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa menurut hukum dengan adanya fakta perubahan transaksi
dengan cara lelang dan perubahan cara pembayaran yang tidak
Hal 7 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
mengikuti tahap-tahap dalam perjanjian, maka kewajiban roya tidak
diperlukan lagi sehingga terbukti menurut hukum antara Pemohon
dengan PT Petronas Niaga Indonesia telah sepakat merubah
perjanjian baik secara tegas-tegas maupun diam-diam ;
7. Bahwa namun dalam persidangan arbitrase a quo PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA telah melakukan tipu muslihat kepada Majelis
Arbitrase a quo dengan cara membuat serangkaian kata-kata bohong
dalam bukti (P-6C) yang diajukan oleh PT Petronas Niaga Indonesia,
yakni berupa tanda terima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,-
(lima belas milyar rupiah) yang di dalamnya tercantum serangkaian
kata-kata bohong bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima
belas milyar rupiah) dimaksudkan sebagai pembayaran ke-tiga atas
tanah bukan sebagai uang untuk mengikuti lelang, yang mana
sebelumnya diketahui berdasarkan keterangan Njiauw Candra
Limpan Imam Mintarja dan H. turaji, SH antara Pemohon dengan PT
Petronas Niaga Indonesia telah melakukan pertemuan-pertemuan
yang sepakat merubah transaksi dengan cara lelang yang dibuktikan
oleh PT Petronas Niaga Indonesia dengan memberikan uang sebesar
Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Pemohon
untuk mengikuti lelang (bukti P-5) ;
XXXXXXXXX
membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 7.456.200.000,- (tujuh milyar
empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), telah melakukan
tipu muslihat kepada Majelis Arbitrase a quo dengan cara membuat
serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-6 c yang diajukan oleh
Pada tanggal 16 Oktober 2006 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA
telah membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 7.456.200.000,- (tujuh
milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yakni
berupa tanda terima pembayaran uang sebesar Rp. 15.000.000.000,-
(lima belas milyar rupiah) dimaksudkan sebagai pembayaran ketiga atas
tanah bukan sebagai uang untuk mengikuti lelang, yang mana
sebelumnya diketahui berdasarkan keterangan dari NJIAUW CANDRA
LIMPAN IMAM MINTARJA dan H. TURAJI, S.H., antara Pemohon
dengan Pada tanggal 16 Oktober 2006 PT. PETRONAS NIAGA
INDONESIA telah membayar kepada Pemohon sebesar Rp.
7.456.200.000,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus
Hal 8 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
ribu rupiah), telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sepakat
merubah transaksi dengan cara lelang yang dibuktikan oleh Pada tanggal
16 Oktober 2006 PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah membayar
kepada Pemohon sebesar Rp. 7.456.200.000,- (tujuh milyar empat ratus
lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan memberikan uang
sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada
Pemohon untuk mengikuti lelang (bukti P.5) ;
2.4. Bahwa selanjutnya dalam persidangan arbitrase PT.
PETRONAS NIAGA INDONESIA telah melakukan tipu muslihat
kepada Majelis Arbitrase a quo dengan cara membuat
serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-15 yang diajukan
oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA yakni berupa Surat
dari PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA kepada Pemohon
tertanggal 30 April 2007, yang pada pokoknya dalam surat
tersebut PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA telah merangkai
kata-kata bohong bahwa Pemohon telah menyalah artikan
pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,-
(lima belas milyar rupiah) pada tanggal 16 Maret 2007. Bahwa
uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
bukan merupakan tanda persetujuan dari PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA atas pelaksanaan lelang, namun uang
tersebut dimaksudkan sebagai itikad baik dari PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA dalam transaksi a quo. Akan tetapi
sebelumnya diketahui bahwa berdasarkan keterangan dari
NJIAUW CANDRA LIMPAN IMAM MINTARJA dan H. TURAJI,
S.H. antara Pemohon dengan PT. PETRONAS NIAGA
INDONESIA telah melakukan pertemuan-pertemuan yang
sepakat merubah transaksi dengan cara lelang yang dibuktikan
oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA dengan
memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas
milyar rupiah) kepada Pemohon untuk mengikuti lelang (bukti
P.6) ;
3.4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti
menurut hukum bahwa PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA
telah melakukan tipu muslihat kepada Majelis Arbitrase a quo
dengan cara membuat serangkaian kata-kata bohong dalam
Hal 9 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
bukti P-6c dan bukti P-15 yang diajukan oleh PT. PETRONAS
NIAGA INDONESIA ;
4.4. Bahwa dikarenakan Majelis Arbitrase a quo mendasarkan
putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei
2008 pada bukti P-6c dan bukti P-15 yang notabennya bukti
tersebut merupakan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh PT.
PETRONAS NIAGA INDONESIA maka sudah sepantasnya
putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei
2008 dinyatakan batal untuk seluruhnya ;
Bahwa berdasarkan ha-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon
agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai
berbikut :
A. DALAM PROVISI :
Menyatakan putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27
Mei 2008 ditunda pelaksanaannya ;
B. DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007
tanggal 27 Mei 2008 didasarkan atas tipu muslihat yang dilakukan
oleh PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA ;
3. Menyatakan batal putusan Arbitrase Nomor : 266/ARB-BANI/2007
tanggal 27 Mei 2008 untuk seluruhnya ;
4. Menunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa perkara
arbitrase antara PT. PETRONAS NIAGA INDONESIA dengan PT.
PERSADA SEMBADA ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat untuk segera mencoret putusan Arbitrase Nomor :
266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 dari daftar putusan
arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
A T A U :
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bependapat lain mohon
keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;
Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan
jawaban sebagai berikut :
Hal 10 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh dalil Pemohon
dalam permohonan, kecuali yang secara nyata dan jelas diakui
keberanarannya oleh Termohon dalam jawaban ini ;
Bahwa Termohon menolk dengan tegas permohonan yang
disampaikan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase No.
266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 (“Putusan Arbitrase”), karena
dasar diajukan permohonan tersebut semata-mata hanya untuk menunda
pelaksanaan putusan Arbitrase yang telah mempounyai kekuatan hukum
yang tetap serta sah dan mengikat ;
Bahwa prosese permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah
melanggar ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang rbitrase”) ;
A. DALAM EKSEPSI.
Permohonan yang diajukan Pemohon Prematur.
Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, menyatakan sebagai
berikut :
“Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajuikan permohonan
pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
sebagai berikut :
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,
yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan sengketa ;
Bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, menyatakan
sebagai berikut :
“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase
yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan : permohonan
pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan
pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut
terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan
sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak
permohonan ;
Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase berikut
penjelasannya, terbukti bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah
prematur, karena alasan yang diajukan Pemohon sebagai dasar
Hal 11 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
permohonan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase harus dibuktikan
terlebih dahulu dalam suatu proses pembuktian serta diputuskan oleh
Pengadilan baik untuk perkara pidana maupun perdata ;
Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim
yang memeriksa permohonan ini menolak serta tidak dapat menerima
permohonan pembatalan putusan Arbitrase karena permohonan tersebut
prematur dengan tidak adanya proses pembuktian dan putusan Pengadilan
baik untuk perkara pidana maupun perdata atas alasan yang dijadikan dasar
permohonan ini ;
Permohonan yang diajukan Pemohon kurang pihak, (Exceptie Plurium
Litis Consortium)
Bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon selalu mengkaitkan
permohonan dengan putusan Arbitrase yang dikeluarkan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI). Untuk menjaga kredibilitas BANI serta untuk
mengetahui secara penuh gambaran peristiwa yang didalilkan Pemohon
dalam Permohonan, sudah sepatutnya BANI sebagai pihak yang putusnnya
dimintakan pembaalan harus didengar keterangannya.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepaptnya Majelis Hakim
yang memeriksa permohonan ini menolak serta tidak dapat menerima
permohonan pembatalan putusan Arbitrase karena kurangnya pihak yang
harus didengar keterangannya, agar gambaran keseluruhan peristiwa yang
didalilkan Pemoon menjadi jelas dan lengkap ;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai pada bagian Eksepsi
diatas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa permohonan
berkenan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
B. DALAM POKOK PERKARA
Putusan Arbitrase adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon.
Bahwa pokok permasalahan yang timbul antara Pemohon dengan
Termohon adalah karena Pemohon cidera janji (wanprestasi) terhadap
Termohon atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 01 tanggal 12 Oktober
2006, yang dibuat dihadapan SUZY ANGGRAINI MUHARAM, S.H., Notaris
di Jakarta (PPJB) – (bukti T-1) ;
Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan
adalah semata-mata pengulangan dan telah dibahas serta dibuktikan
kebenarannya dalam proses pemeriksaan di BANI ;
Hal 12 dari 24 hal. Putusan No.855 K/Pdt.Sus/2008
Bahwa Pemohon telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi)
atas PPJB dengan tidak melaksanakan pengurusan seluruh perijinan yang
disyaratkan serta menjual tanah yang ditransaksikan kepada Komisi Yudisial
pada saat PPJB masih berlangsung ;
Bahwa selanjutnya BANI telah mengeluarkan putusan Arbitrase No.
266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 (bukti T-2) yang isinya
menyatakan Pemohon cidera janji (wanprestasi) dan menghukum Pemohon
untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima dari
Termohon sebbesar Rp. 24.456.200.000,- (dua puluh empat milyar empat
ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6
% (enam persen) pertahun yang dihitung sejak tanggal 9 Juli 2007 sampai
dengan tanggal Pemohon melaksanakan eksekusi putusan Arbitrase ;
Bahwa selanjutnya putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 03/WASIT/2008/PN.JKT.PST.
tanggal 17 Juni 2008. berdasarkan hal tersebut putusan Arbitrase telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta sah dan mengikat baik pihak
Pemohon maupun Termohon ;
Permohonan yang diajukan Pemohon tidak berdasar serta
bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase.
Bahwa Termoho menolak dengan tegas dalil Pemohon pada bagian
B permohonan karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak
mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 70 Undang-
Undang Arbitrase ;
Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada bagian
Eksepsi, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase secara tegas mengatur