Oleh: Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI WILAYAH DTPK (DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN TERLUAR) Disampaikan pada: Pertemuan Peluncuran Laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWOP) Tahun 2017 Universitas Brawijaya, Malang, 17 Oktober 2017
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Oleh:
Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com
Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN
PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DI WILAYAH DTPK
(DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN TERLUAR)
Disampaikan pada: Pertemuan Peluncuran Laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWOP) Tahun 2017
Universitas Brawijaya, Malang, 17 Oktober 2017
SASARAN PROGRAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KB RPJMN TAHUN 2015-2019 DAN CAPAIAN RPJMN TAHUN 2017
KEBUTUHAN KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED) PUS BERDASARKAN DESA KOTA DI TINGKAT PROVINSI (%), 2017
9 *SRPJMN 2017
19.4
22.5 26.2
25.7 25.2
17.0 21.1
10.4 15.9
12.0 23.2
21.6 15.5
18.0 14.6 15.5
14.7 15.9
14.6 29.4
16.4 14.4
16.6 16.1
14.2 12.3
21.4 18.1
39.4 14.9
34.3 35.1
29.3 29.0 29.8
16.3
22.8 24.4
18.4 17.9
9.8 10.6
8.1 11.1
9.4 12.2
0.0 11.7
14.6 7.6
11.7 11.6
12.8 19.4
26.0 11.5
10.3 9.2
18.1 23.0
9.3 10.5
21.7 23.6
13.6 21.3
24.4 20.1
35.8 21.9
Indonesia
AcehSumatera UtaraSumatera Barat
RiauJambi
Sumatera SelatanBengkuluLampung
Kep. Bangka BelitungKep. Riau
DKI JakartaJawa Barat
Jawa TengahDI Yogyakarta
Jawa TimurBanten
BaliNusa Tenggara BaratNusa Tenggara Timur
Kalimantan BaratKalimantan TengahKalimantan Selatan
Kalimantan TimurKalimantan Utara
Sulawesi UtaraSulawesi TengahSulawesi Selatan
Sulawesi TenggaraGorontalo
Sulawesi BaratMaluku
Maluku UtaraPapua Barat
Papua
Kota DesaProvinsi Unmet need
Kota
Unmet need
Desa
Aceh 22.5 22.8
Sumatera Utara 26.2 24.4
Sumatera Barat 25.7 18.4
Riau 25.2 17.9
Jambi 17.0 9.8
Sumatera Selatan 21.1 10.6
Bengkulu 10.4 8.1
Lampung 15.9 11.1
Kep. Bangka Belitung 12.0 9.4
Kep. Riau 23.2 12.2
DKI Jakarta 21.6 0.0
Jawa Barat 15.5 11.7
Jawa Tengah 18.0 14.6
DI Yogyakarta 14.6 7.6
Jawa Timur 15.5 11.7
Banten 14.7 11.6
Bali 15.9 12.8
Nusa Tenggara Barat 14.6 19.4
Nusa Tenggara Timur 29.4 26.0
Kalimantan Barat 16.4 11.5
Kalimantan Tengah 14.4 10.3
Kalimantan Selatan 16.6 9.2
Kalimantan Timur 16.1 18.1
Kalimantan Utara 14.2 23.0
Sulawesi Utara 12.3 9.3
Sulawesi Tengah 21.4 10.5
Sulawesi Selatan 18.1 21.7
Sulawesi Tenggara 39.4 23.6
Gorontalo 14.9 13.6
Sulawesi Barat 34.3 21.3
Maluku 35.1 24.4
Maluku Utara 29.3 20.1
Papua Barat 29.0 35.8
Papua 29.8 21.9
Indonesia 19.4 16.3
RINCIAN PROYEK PRIORITAS BKKBN
PRO PRIORITAS NASIONAL (1)
10
No. Prioritas
Pembangunan
dan Program
Prioritas 2018
Program Proyek prioritas Target Penanggungjawab
1. KESEHATAN
(Peningkatan
Kesehatan Ibu
dan Anak)
KKBPK 1. Proyek peningkatan
advokasi program
KKBPK bagi
stakeholder dan mitra
kerja
90 persen dari 36
Pimpinan K/L; 85
persen dari 34
gubernur; 70 persen
dari 514 Bupati/
Walikota
BKKBN (Pusat)
2. Proyek pengelolaan
dan permintaan dan
pemenuhan kebutuhan
alokon di faskes
21. 246 Faskes BKKBN (Pusat) dan
Perwakilan BKKBN
Provinsi
RINCIAN PROYEK PRIORITAS BKKBN
PRO PRIORITAS NASIONAL (2)
11
No. Prioritas
Pembangunan
dan Program
Prioritas 2018
Program Proyek prioritas Target Penanggung
jawab
2. PENANGGULA
NGAN
KEMISKINAN
(Jaminan dan
Bantuan Sosial
Tepat Sasaran)
KKBPK 1. Proyek
penggerakan
pelayanan MKJP
Pengerakan MOP:
11.992, Penggerakan
MOW: 114.785 ,
Penggerakan IUD:
615.780 , Penggerakan
Implant: 1.087.232 (total
1.829.788)
Perwakilan
BKKBN Provinsi
2. Peningkatan
Promosi dan
Penguatan Keluarga
Lansia dan Lansia
melalui BKL
9% dari total 16.307.356
jumlah keluarga yang
memiliki lansia
Perwakilan
BKKBN Provinsi
RINCIAN PROYEK PRIORITAS BKKBN
PRO PRIORITAS NASIONAL (3)
12
No. Prioritas
Pembangunan
dan Program
Prioritas 2018
Program Proyek prioritas Target Penanggungja
wab
3. PEMBANGUNAN
WILAYAH
(Pembangunan
Wilayah
Perbatasan dan
Daerah
Tertinggal)
KKBPK 1. Proyek
Peningkatan Kinerja
Tenaga Lini
Lapangan
70% dari 15.458
tenaga PKB/PLKB
BKKBN (Pusat)
2. Proyek penguatan
dan pengembangan
Kampung KB
50% jumlah desa
miskin (Desa Sangat
Tertinggal: 13.453 -
Data Kemendesa) =
6.727 Desa
Perwakilan
BKKBN Provinsi
RINCIAN PROYEK PRIORITAS BKKBN
PRO PRIORITAS NASIONAL (4)
13
No. Prioritas
Pembangunan
dan Program
Prioritas 2018
Program Proyek prioritas Target Penanggungja
wab
4. POLITIK,
HUKUM,
PERTAHANAN &
KEAMANAN
(Stabilitas Politik
dan Keamanan)
Pelatihan,
Penelitian &
Pengembangan
serta Kerjasama
Internasional
BKKBN
Proyek pendidikan
dan pelatihan
internasional
Kependudukan dan
KB dalam kerangka
Kerja Sama Selatan
Selatan
105 BKKBN (Pusat)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN BIDANG KB DAN KR TAHUN 2015-2019
Strategi Kedeputian Bidang KB dan KR
a. Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB melalui faskes KB pemerintah dan Swasta
b. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi
c. Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus
d. Meningkatkan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi di poktan dan faskes
Kebijakan :
Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB-KR Secara Merata
Meningkatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Secara Merata
1 • Pemanfaatan hasil pendataan keluarga sebagai dasar penggarapan
pelayanan KB KR, dengan prioritas daerah legok
2 • Pengembangan mekanisme operasional pelayanan KB dan KR yang
terintegrasi dengan SJSN Kesehatan (Road Map target dan capaian)
3
• Pemetaan Fasyankes yang melayani KB, pemenuhan sarana dan pelatihan Yan KB (Registrasi dan klasifikasi Faskes) (Road Map target dan sasaran)
4 • Integrasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Yan KB (BKKBN – BPJS)
STRATEGI OPERASIONAL (1)
5 • Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pencatatan
pelaporan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)
6
• Perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan KBKR secara merata di seluruh FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama, Praktik Dokter, dan RS Kelas D Pratama) dan jejaring/jaringannya serta FKRTL
7 • Memfasilitasi Bidan Praktik Mandiri untuk menjadi jejaring FKTP dan
memberikan pelayanan KB MKJP
8 • Peningkatan peserta KB baru melalui program KB pasca persalinan dan
pasca keguguran disetiap jenjang Faskes.
STRATEGI OPERASIONAL (2)
9 • Penurunan unmet need dan drop out melalui penguatan pelayanan
peserta KB baru dan pembinaan peserta KB Aktif.
10
• Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di seluruh faskes dan wilayah khusus (Galciltas, Kepulauan, Daerah Aliran Sungai, wilayah transmigrasi dan di wilayah kumuh miskin perkotaan termasuk Kampung KB)
11 • Penguatan promosi dan konseling Kespro di Faskes dan Kelompok
Kegatan (Poktan)
STRATEGI OPERASIONAL (3)
• Pelaksanaan pelatihan pelayanan KB bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran (pre service training) negeri dan swasta di 10 Provinsi dan Pengembangan di 13 Provinsi
1
• Pengembangan Model Pelayanan KB JKN di Bidan Praktek Mandiri dan Dokter Praktik Swasta
2
• Peningkatan Peran Organisasi Profesi dalam Pelatihan CTU secara mandiri (tindak lanjut Kepmenkes RI No. 320 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinis Kesehatan Reproduksi)
3
INOVASI PROGRAM (1)
• Bekerjasama dengan ADPIN dan Sestama dalam Pengembangan sistem peringatan dini kekosongan alokon (sirine alokon) di fasilitas kesehatan di 4 provinsi (Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan)
4
• Bekerjasama dengan ADPIN dan Sestama dalam Penguatan sistem informasi manajemen logistik alokon bekerjasama dengan John Snow Incorporated (JSI) di 4 provinsi (Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta)
5
• Sinkronisasi data Kepesertaan KB dan Faskes dengan BPJS Kesehatan dalam rangka optimalisasi pelayanan KB dan pembiayaannya.
6
INOVASI PROGRAM (2)
• Pendampingan spesialistik di seluruh provinsi/kabupaten kota yang belum mempunyai dokter MOP untuk mencapai target 1 kabupaten/kota 1 dokter MOP dan Penguatan pelayanan MOP di 7 provinsi (DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku)
7
• Intensifikasi pelayanan di 122 Kabupaten DTPK dan 97 Miskot melalui kemitraan 8
• Penyediaan materi promosi konseling kesehatan reproduksi bagi kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja
9
INOVASI PROGRAM (3)
• Penguatan komitmen organisasi profesi (HOGSI, POGI) dalam pelayanan KB Pasca Salin dan Pasca Keguguran. 10
• Membuat panduan pembentukan Centre of Excellence (CoE) KB Pasca Persalinan (KB PP). Pengembangan 30 CoE untuk KB PP yaitu 4 provinsi dari program PilihanKu dan 2 provinsi lainnya : jawa barat dan jawa tengah
11
• Akan adanya MOT dan TOT KB Pasca Persalinan bekerja sama dengan JH Piego di tahun 2018
12
INOVASI PROGRAM (4)
Penggarapan KB
di wilayah dan
sasaran khusus
TUJUAN
Tujuan Umum
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di wilayah DTPK dan miskin
perkotaan serta sasaran khusus dalam rangka menurunkan unmet need dan
meningkatkan kesertaan KB MKJP terutama KB Pria
Tujuan Khusus
• Meningkatkan akses Pelayanan KB di wilayah khusus
(Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Miskin Perkotaan)
• Meningkatkan kualitas pelayanan KB di wilayah khusus
(Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Miskin Perkotaan)
• Meningkatkan kesertaan KB MKJP terutama KB Pria vasektomi
• Meningkatkan jejaring kemitraan dalam upaya pelayanan KB di wilayah
khusus
KEBIJAKAN PENGGARAPAN KB DAN KR DI WILAYAH KHUSUS (DTPK DAN MISKIN PERKOTAAN)
DAN SASARAN KHUSUS
a. Memperluas jangkauan dan pemerataan pelayanan KB ke seluruh wilayah NKRI;
b. Advokasi kepada stakeholder tentang pelaksanaan kesertaan KB MKJP termasuk didalamnya KB Pria Vasektomi di wilayah dan sasaran khusus secara berkesinambungan;
c. Peningkatan KIE MKJP termasuk KB Pria kepada masyarakat di wilayah khusus;
d. Peningkatan peran mitra kerja dalam penggarapan KB di Kampung KB
e. Memfasilitasi distribusi alat dan obat kontrasepsi, sarana pendukung pelayanan KB serta penggerakkan di wilayah dan sasaran khusus;
f. Memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga penggerakkan dan pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus;
STRATEGI PENGGARAPAN KB DAN KR DI WILAYAH KHUSUS
(DTPK DAN MISKIN PERKOTAAN) DAN SASARAN KHUSUS
a. Meningkatan akses informasi pelayanan KB MKJP di wilayah dan sasaran khusus;
b. Pemanfaatan sarana pelayanan melalui fasilitas statis;
c. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelayanan KB bergerak (Muyan KB, Rumah Sakit Kapal, Klinik Kesehatan Kapal, Kapal Perintis) untuk menjangkau wilayah dan sasaran khusus;
d. Meningkatan kompetensi provider di wilayah dan sasaran khusus;
e. Memberdayaan kelompok dan motivator KB Pria khususnya dalam kegiatan sosialisasi program KKBPK di Kampung KB;
STRATEGI PENGGARAPAN KB DAN KR DI WILAYAH KHUSUS
(DTPK DAN MISKIN PERKOTAAN) DAN SASARAN KHUSUS, lanjutan ….
f. Penguatan peran mitra kerja nasional dan daerah dalam pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus;
g. Meningkatkan sinergitas kegiatan bersama mitra kerja di Kampung KB;
h. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kesertaan KB secara berkala di Kampung KB;
i. Pemberian penghargaan kepada pengelola/pelaksana program KB di wilayah dan sasaran khusus.
POKOK-POKOK PELAKSANAAN (1)
• Melakukan advokasi kepada stakeholder tentang pentingnya pelaksanaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus khusus
• Melakukan advokasi kepada stakeholder untuk memprioritaskan dukungan anggaran, pemenuhan sarana prasarana dan SDM di wilayah khusus
ADVOKASI
• Mengembangkan KIE Kreatif sesuai dengan kebudayaan dan kearifan lokal
• Meningkatkan sosialisasi tentang KB MKJP khususnya vasektomi di wilayah galciltas, daerah aliran sungai, pesisir pantai, kawasan transmigrasi, kepulauan, pemukiman kumuh perkotaan dan bantaran sungai/kali.
KIE MKJP
POKOK-POKOK PELAKSANAAN (2)
• Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di wilayah khusus agar tidak terjadi stock out
FASILITASI DISTRIBUSI
ALOKON
• Melakukan pemetaan terhadap tenaga medis dan tenaga penggerakkan pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus
• Mengutamakan pelatihan bagi tenaga penggerakkan dan pelayanan KB yang berada di wilayah dan sasaran khusus
FASILITASI KOMPETENSI
TENAGA PENGGERAKAN DAN
PELAYANAN KB
MEKANISME KETERKAITAN PUSAT SAMPAI KE KABUPATEN/KOTA
• Advokasi dan KIE kepada stakeholder dan Kementerian/Lembaga terkait;
• Penyusunan kebijakan dan strategi pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus
• Penyusunan bahan sosialsiasi dan promosi KB dan KR • Kerjasama dengan mitra kerja terkait seperti Kementerian/Lembaga,
Organisasi Profesi, dan LSM/LSOM
• Evaluasi dan pemantauan
PUSAT
• Advokasi dan KIE kepada stakeholder dan pemerintah daerah
• Sosialisasi dan promosi KB dan KR di wilayah dan sasaran khusus
• Melaksanakan penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus
• Integrasi kegiatan bersama mitra kerja terkait yang bersifat rutin atau momentum strategis
• Pencatatan dan Pelaporan hasil pelayanan KB di wilayah khusus
• Pemantauan dan evaluasi
PROVINSI
• Advokasi dan KI kepada stakeholder dan pemerintah daerah kabupaten dan kota
• Sosialisasi dan promosi KB dan KR di wilayah khusus
• Penggerakkan dan pelayanan KB di wilayah khusus
• Integrasi kegiatan bersama mitra kerja terkait yang bersifat rutin atau momemtum strategis
• Pencatatan dan Pelaporan hasil pelayanan KB di wilayah khusus
• Pematauan dan evaluasi
KABUPATEN DAN KOTA
SASARAN
SASARAN WILAYAH
Fokus penggarapan diarahkan pada wilayah yang memiliki TFR tinggi dan CPR yang rendah. (KUADRAN II)
• Wilayah Galciltas berada
di 122 kabupaten yang
tersebar di 23 provinsi
• Wilayah Miskin Perkotaan
berada di 97 kota.
SASARAN PROGRAM
1. Menurunnya Unmet need dari 10,6 pada tahun
2015 menjadi 9,91 pada tahun 2019.
2. Meningkatnya peserta KB pria dari 3,8% pada
tahun 2015 menjadi 4,3% pada tahun 2019.
Daerah Permukiman/Kawasan Transmigrasi
31
No Provinsi No Provinsi
1 Aceh 13 Gorontalo
2 Sumatera Utara 14 Sulawesi Tengah
3 Sumatera Barat 15 Sulawesi Selatan
4 Riau 16 Sulawesi Barat
5 Jambi 17 Sulawesi Tenggara
6 Bengkulu 18 Maluku
7 Sumatera Selatan 19 Maluku Utara
8 Kalimantan Barat 20 NTT
9 Kalimantan Tengah 21 NTB
10 Kalimantan Selatan 22 Papua
11 Kalimantan Timur 23 Papua Barat
12 Sulawesi Utara 24 Bangka Belitung
25 Lampung
32
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA PULAU
1 Sumatera Utara Kab. Nias Selatan Pulau Simuk 2 Kepulauan Riau Kab. Kep. Natuna
Kab. Karimun Kota Batam
Pulau Subi Kecil Karimun Kecil Pulau Pelampong
3 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Pulau Enggano 4 Jawa Tengah Kab Cilacap Pulau Nusakambangan
5 Kalimantan Timur Kab. Nunukan Kab. Berau
Pulau Sebatik Pulau Maratua
6 Sulawesi Tengah Kab. Tolitoli Pulau Lingian 7 Sulawesi Utara Kab. Minahasa Utara
Kab. Minahasa Utara Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Kepulauan Talaud
Pulau Makalehi Pulau Manterawu Pulau Kawaluso Pulau Kawio Pulau Marore Pulau Miangas Pulau Marampit Pulau Kakarutan
8 NTT Kab. Alor Pulau Alor
9 Maluku Utara Kab. Maluku Barat Daya Pulau Liran 10 Maluku Kab. Maluku Barat Daya
Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Barat Daya Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Kepulauan Aru
Pulau Wetar Pulau Kisar Pulau Leti Pulau Meatimiarang Pulau Masela Pulau Selaru Pulau Larat Pulau Panambulai
11 Papua Kab. Sarmi Kab. Merauke
Pulau Liki Pulau Kolepon
12 Papua Barat Kab. Supiori Kab. Supiori
Pulau Bepondi Pulau Bras
31 Pulau-Pulau Terkecil Terluar
SASARAN WILAYAH KHUSUS MISKIN PERKOTAAN
Bantaran Kali
Rumah susun
Padat Penduduk
Bantaran Rel Kereta
Api
Wilayah Kepulauan
Seribu
Wilayah batas dengan provinsi lain
a. Pelayanan KB Statis (FKTP)
b. Pelayanan KB bergerak
Peraturan Kepala BKKBN tentang
Penyelenggaraan pelayanan KB Bergerak
Peraturan Kepala BKKBN tentang
Pelayanan KB dengan MUYAN KB
BENTUK PELAYANAN KB DAN KR
• Tim yang dikirim mampu atau kompeten dalam pelayanan
KB terutama KB MKJP.
• Prioritas pelayanan KB adalah Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) : implan, IUD, vasektomi .
• Tubektomi harus di layani di RS.
• (SOP) Pelayanan KB bergerak mengacu pada standar
pelayanan KB di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di
fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (sarana, tenaga, dan
prosedur pelayanan)
Peraturan kepala BKKBN dalam rangka penyelenggaraan pelayanan KB
bergerak dan Peraturan Kepala BKKBN dalam rangka pelayanan KB
dengan MUYAN KB
PELAYANAN KB BERGERAK
Untuk mendekatkan akses pelayanan
JUMLAH
KAB./KOTA
JUMLAH
MUYAN KB%
1 31 DKI Jakarta 6 1 16.67% 5
2 32 Jawa Barat 27 26 96.30% 2
3 33 Jawa Tengah 35 31 88.57% 2
4 34 DI Yogyakarta 5 2 40.00% 1
5 35 Jawa Timur 38 34 89.47% 2
6 36 Banten 8 4 50.00% 1
7 51 Bali 9 4 44.44% 1
8 11 Aceh 23 23 100.00% 2
9 12 Sumatera Utara 33 27 81.82% 2
10 13 Sumatera Barat 19 17 89.47% 1
11 16 Sumatera Selatan 17 14 82.35% 1
12 18 Lampung 15 7 46.67% 1
13 19 Bangka Belitung 7 4 57.14% 1
14 52 Nusa Tenggara Barat 10 9 90.00% -
15 61 Kalimantan Barat 14 11 78.57% 1
16 63 Kalimantan Selatan 13 9 69.23% 1
17 71 Sulawesi Utara 15 15 100.00% 1
18 73 Sulawesi Selatan 24 24 100.00% 1
19 75 Gorontalo 6 6 100.00% 1
20 76 Sulawesi Barat 6 5 83.33% 1
21 14 Riau 12 3 25.00% 1
22 15 Jambi 11 8 72.73% 1
23 17 Bengkulu 10 10 100.00% 1
24 21 Kepulauan Riau 7 2 28.57% 1
25 53 Nusa Tenggara Timur 22 15 68.18% 1
26 62 Kalimantan Tengah 14 14 100.00% 1
27 64 Kalimantan Timur 10 8 80.00% 1
28 65 Kalimantan Utara 5 1 20.00% -
29 72 Sulawesi Tengah 13 9 69.23% 1
30 74 Sulawesi Tenggara 17 15 88.24% 1
31 81 Maluku 11 8 72.73% 1
32 82 Maluku Utara 10 6 60.00% 1
33 91 Papua 29 2 6.90% 1
34 92 Papua Barat 13 6 46.15% 1
514 380 73.93% 41
Sumber Data : Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN
JUMLAH
TABEL 25
MOBIL UNIT PELAYANAN PROGRAM KBSEMESTER I TAHUN 2017
NO. KODE PROVINSI
JUMLAH MOBIL UNIT PELAYANAN KB
DI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI
Data Jumlah Mobil Unit Pelayanan Program KB sd Semester I Tahun 2017
Sasaran Khusus
Kesertaan KB Pria
JUMLAH PESERTA KB PRIA DIANTARA NEGARA-NEGARA DI ASIA
Diantara negara-
negara di Asia,
kesertaan KB
Pria di Indonesia
masih rendah
No Negara Jumlah Peserta KB Pria (%)
1. Korea 27
2. Sri Lanka 26
3. Filipina 24
4. Bangladesh 18
5. Nepal 18
6. Malaysia 16,8
7. China 11
8. Thailand 9
9. Pakistan 9
10. Indonesia 2
Population Reports volume 32, 2004
Population Reports volume 32, 2004
Sumber: Population Report, Tahun
2014
Vasektomi/MOP
Operasi kecil pemotongan saluran
benih/saluran sperma pria kanan dan kiri,
sehingga cairan mani yang dikeluarkan pada
saat ejakulasi tidak lagi mengandung sperma,
sehingga tidak terjadi kehamilan
MESRA (Murah, Efektif, Sederhana, Reversible
dan Aman)
Kondom
Efektif bila digunakan dengan benar
Fungsi Dual Protection :
1. Sebagai alat kontrasepsi
2. Pencegahan IMS, HIV dan AIDS
KONTRASEPSI PRIA
3. PEMBANGUNAN WILAYAH
(Pembangunan Wilayah Perbatasan
dan Daerah Tertinggal)
Proyek Penguatan dan
pengembangan Kampung KB
Proyek Prioritas BKKBN Pro Prioritas Nasional
Kampung KB merupakan strategi Revitalisasi
Program KKBPK bersinergi dengan lintas sektor
• Program KB perlu ditingkatkan kembali, agar manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat (Ir. Joko Widodo, Cirebon, 14 Januari 2016)
• Program KB terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan
• Kampung KB, mendukung agenda prioritas pembangunan nasional “Nawa Cita”, 5,3 & 8.
Tujuan Kampung KB
• Pembinaan peserta KB
• Mendekatkan pelayanan KKBPK kepada keluarga;
• Memantapkan ketahanan & kesejahteraan keluarga melalui implementasi 8 fungsi Keluarga dalam kehidupan sehari-hari;
• Menumbuhkan “Gotong Royong” dalam kehidupan bermasyarakat.
• Memberikan peluang lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga & masyarakat;
• Melaksanakan “Nawa Cita”
Intervensi Program Kegiatan
8 FUNGSI KELUARGA
Agama, Reproduksi,
Kasih Sayang, Perlindungan, Pendidikan,
Sosial Budaya, Ekonomi,
Pelestarian lingkungan
Program Pembangunan
Lintas sektor (Fisik & Non Fisik)
Integrasi dalam
Kampung KB
Kampung KB
Posyandu
Poskesdes PAUD
PHBK P2TP PKH
PIKR
PAM SIMAS
Promosi PHBS
Desa Broadband
terpadu
TBM
• Hampir seluruh K/L memiliki program di level Desa/keluarga.
• Peran K/ L mengisi berbagai kegiatan pembangunan di
kampung KB untuk meningkatkan kualitas &
kesejahteraan keluarga/masyarakat
TNI MMD
OVOP/ Produk
unggulan Desa
Akte Kelahiran/
KIA
A. Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga:
1. Setiap keluarga mampu melaksanakan fungsinya secara optimal;