Pikiran Rakyat o Selasa 0 Rabu • Kamis 0 Jumat 0 Sabtu 0 Minggu -4--5----6---·7------9 10 (j])--12- 13--1-4----''-''-1-5---- 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 -~---~~--~~--- o Mar 0 Apr 0 Mei 0 Jut • Ag~ 0 Sep OOkt 0 Nov 0 Des M ·AHAS1SWA. Kata "maha- siswa" sering dipenggal kara per kara untuk mengambil makna yang terpendam di dalamnva, menjadi "maha" dan "siswa" sehingga jadilah siswa yang "maha". Hal ini lalu melahirkan pa- radigma baru yang barangkali telah rnenja- di pandangan umum bahwa mahasiswa adalah pelajar yang mestinya sudah mandiri dalam kegiaran belajar. Tidak rnesti menjadi giat belajar ketika dipantau dosen, kemudian seenaknya kalau sudah keluar dari kelas. Namun, menurut Muhammad Sayidi, mahasiswa Fakultas Teknik Geologi Unpad, rnahasiswa sebagai sosok yang "rnaha" merupakan pandangan yang terlalu sempit dan dangkaL Karena meskipun tersemat kata "maha" padanya, tetap saja mahasiswa pada akhimya diang- gap pelajar, sosok yang hanya berkegiaran di kelas atau di laboratorium. "Kalau demikian, apa bedanya maha- siswa dengan pelajar SMAr' kata Sayidi yang juga Presiden BEM Kema Universitas Padjadjaran. Ditambahkan Sayidi, pan- dangan semacam ini juga memiliki im- plikasi lain yang juga kurang positif Ma- hasiswa yang identik dengan pelajar, yakni belajar pekerjaannya juga telah mengaburkan makna belajar itu sendiri. Selama ini belajar diidentikkan dengan berkutat dengan diktat perkuliahan, buku kuliah, atau melakukan uji coba di labora- torium, "Semestinya 'belajar' itu memiliki mak- na yang cakupannya luas, tidak melulu di kelas. Kelak, mahasiswa akan terjun ke masyarakat, bukankah semestinya belajar kepada masyarakat dengan memahami di- namikanya, keluhannya, masalah-masa- lahnya unruk selanjutnya bersama-sama mengatasinya? Bukankah mahasiswa pun kelak akan menjadi bagian dari masva- rakat?" Menurut Sayidi, menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan jika mahasiswa harus rurut aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Karena kehidupan masya- rakat, segala kebijakannya ditentukan oleh pemerintah. "Bayangkan, setiap tahun mahasiswa mendapat subsidi dari rakyat sebesar Rp 15 juta. Kalau kita hanya belajar di kelas dan di laboratorium tanpa memperjuangkan hak-hak rakyat yang menjadi donatur kita, lalu sebutan apa yang layak buat kita?" ka- ta Sayidi yang kemudian menyatakan bah- wa menjadi aktivis mahasiswa merupakan sebuah keniscayaan. Menjadi aktivis ma- hasiswa tentu bukan untuk gagah-ga- gahan. Mahasiswa yang menjadi aktivis mesti pandai-pandai mengatur waktu an- tara kegiatan akademik dan kegiatan eks- temalnya. Sayidi juga tidak memungkiri adanya anggapan bahwa aktivis mahasiswa M ..... dipandang memiliki nilai akademis yang jeblok, jarang masuk kelas, clan lulus tidak tepat pada waktunya. Namun, kata Savidi, hal terse but mestilah dikembalikan kepada individu masing-masing. Karena tidak se- mua aktivis mahasiswa memiliki nilai akademik jeblok. Bahkan, banyak akrivis mahasiswa yang memiliki prestasi bagus. Oleh karena itu, menurut mahasiswa yang juga menjadi peringkat II dalam Ajang Mahasiswa Berprestasi Tingkat • Universitas Padjadjaran ini, menjadi ak- tivis mahasiswa semestinya menjadi dorongan untuk semakin berprestasi di bidang akademik. Terkait aktivitas gerakan mahasiswa, tidak hanya demonstrasi. Demonstrasi itu jalan terakhir setelah aksi yang lain, seper- ti kajian, audiensi, seminar, su- dah tidak menemukan jalan keluar. Menurut Fadjroel Rachman, mantan aktivis mahasiswa era 1980-an, menyuarakan aspirasi meru- pakan fungsi mahasiswa se- bagai kontrol sosiaL Kon- trol sosial umumnva berhubungan dengan ad- vokasi publik. "Jika maha- siswa tidak melakukan ad- vokasi publik, fungsinya se- bagai kontrol sosial kurang tenaga," ujamya. BEMSI Pada 24-28 juli 2011 di Ruang Utama Kampus Universitas Pendidikan In- donesia, JIn. Dr. Setiabudhi Bandung, BEM SI menve- lenggarakan Rapat Kerja Nasional yang diikuti oleh lembaga-lembaga mahasiswa, BEM se In- donesia. Hasil dad rakemas tersebut menghasilkan Deklatasi Siliwangi yang poin pentingnya adalah bahwa pemerin- tah telah gagal mewujudkan kesejahteraan bangsa, gagal melindungi seluruh tumpah datah Indonesia, pemerintah gagal mewu- judkan pendidikan yang terjangkau, dan gagal mewujudkan penegakan hukum dan , pemberantasan korupsi. Di sela-sela Rakemas BEM SI (27/7), sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Forum Komunikasi Mahasiswa Ban- dung melakukan aksi yang intinya menun- tut BEM SI untuk benar-benar mem- berikan kontribusi yang nyata (Pikiran Rakyat, 28/7). Menurut Tito Wardani yang menjadi koordinator aksi FKMB, selama ini BEM SI sekadar melontarkan wacana tanpa realisasi apa-apa. "Kami pikir, BEM SI tidak pemah menghasilkan apa-apa dalam tataran problem solving. Sejak di Rakemas Medan pun, BEM SI hanya melontar wacana dan membuat sensasi belaka," ucapnya. Diakui Tiro Wardani, pada Rakemas BEM SI di Medan, BEM SI sempat me- nyinggung tentang pendidikan, Akan tetapi, itu hanyalah wacana dan tanpa realisasi. "Hasil rakemas di Medan itu, di antaranya menyinggung perihal pendi- dikan, tapi di sini apakah BEM SI mem- punyai sekolah binaan untuk mengatasi permasalahan pendidikan?" kata Tiro. Dihubungi terpisah, Muhammad Sayi yang juga Koordinator Pusat BEM SI menerima dengan terbuka masukan dari FKMB. Menurut dia, BEM SI ataupun FKMB adalah sama-sama wadah perge- rakan mahasiswa dengan tujuan yang mu- n politik partai dan gerakan politik tivis mahasiswa itu berbeda. [i- ka gerakan politik pmpol adalah gerakan politik kekuasaan, gerakan politik maha~ siswa adalah gerakan politik nilai. Ge- rakan politik nilai tentu berbe ng; politik ptalais. lia. "Kami melihat, mereka juga sarna- sama berjuang untuk rakvat, Tidak ada masalah. Kita punya perspektif masing- masing," tutumya. Narnun, menyoal tentang BEM SI yang dinilai hanya berwacana tanpa realisasi yang tepar guna, Sayidi membantah haI terse but. Menurut dia, BEM SI telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam tataran regulasi. "Kita melakukan diplomasi terhadap ke- bijakan pemerintah. Tugas kita adalah mengawal dan memberikan masukan ter- hadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Adapun kaIau sudah pada tataran teknis, itu tetap menjadi kewenangan pernerin- rah," katanya. _ Meski demikian, diakui Sayidi, diplo- masi dan pengawasan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah ada hasilnya. Sebagai conroh, dibatalkannya Badan Hukum Pendidikan (BHP) adaIah juga hasil dari dipIomasi BEM SI dan lembaga- KlIping Humas Onpad 2011