Page 1
NOTULEN RAPAT KOORDINASI
Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Rantau Prapat
08 Manet 2017
10. OOWib
Sosialisasi Penerapan PERMA No.12 Tahun 2016 tentang Tilang
1. Sobandi, SH. MH (Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat)
2. Joko Wibisono (Kajari Labuhan Batu Selatan)
3. Donnel Sitinjak (Kasipidum Labuhan Batu)
4. Akp.Mulizalldi, Sik(Kasatlantas Polres Labuhan Batu)
1. Para Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat
2. Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat
3. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat
4. Para Kasubbag Pengadilan Negeri Rantauprapat
5. Para Jaksa Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan
6. Para Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Perwakilan dari BRI
8. Junus Nababan, SH (Panmud Pidana)
9. Para staff Pengadilan Negeri Rantauprapat.
Pukul 10.00 Wib pimpinan rapat membuka rapat Koordinasi. Dalam rapat tersebut dipaparkan hal-
hal pembahasan yakni:
Materi Pembahasan Pandangan / Hasil Pembahasan
I. Pembukaan Ketua PN RaD
- Ketua PN Rap membuka dengan Kata-kata Pembukaan
- Mengapresiasi yang tinggi kepada para peserta rapat koordinasi
yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan
ini.
- Maksud Rakor ini di adakan karena adanya Perma No.12 Tahun
2016, tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu
Lintas.
- Sebelum membahas MoU, perlu adanya pemahaman sekilas
tentang PERMA ini, dan meminta kepada para peserta untuk
mengungkapkan pendapatnya.
f
Tempat
Tanggal
Pukul
Agenda
Pimpinan Rapat
Peserta Rapat
Page 2
II. Pendapat tentang Rakor
Perma 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas
Joko Wibisono (Kaiari Labusel)- PERMA ini merupakan terobosan bam, yang mampu
menyesuaikan dengan keadaan sekarang.
- PERMA ini sangat menguntungkan pihak pelanggar yang tidak
berdomisili pada wilayah hukum dimana ditetapkan sidangnya.- Dalam penyelesaian perkara yang digunakan sesederhana
mungkin
- Sebagai bentuk hasil sosialisasi ini diharapkan kepaada Perwakilan
Dishub yang hadir untuk menyaampaikan kepada rekan-nekannya,
dan kepada perwakilan BRI juga menyampaikan ke customemya
- Menghimbau kepada semua peserta Rakor untuk menyamakan
persepsi untuk lebih memudahkan dalam melaksanakan tugas
masing-masing.
Donnel Sitiniak (KasiDidum)
- Sangat mendukung Rakor ini, untuk mengaplikasikan segera
PERMA Tilang ini
- Setelah ini aka nada perubahan nomor rekening, namun belum
disosialisasikan dan perlu koordinasi ke Kejati Sumut.
- Pada kesempatan ini, ingin menyampaikan kepada Ketua PN Rap
memohon untuk menetapkan barang bukti Ranmor untuk segera
dilelang, karena barang bukti berupa ranmor tersebit tidak memiliki
bukti authentic, dab barang bukti tersebut masih tersimpan gudang
Polres Labuhan Batu.
Tanggapan Ketua PN Rap:
> Akan mempelajari dan sesegera mungkin membuat penetapan
sebagai barang temuan.
AKP.Mulizaldi.SIK (Kasat Lantas Polres Labuhan Batu)
- Mengungkapkan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaran Rakor
tentang Perma No. 12 tahun 2016.
- Sangat mendukung sekali bila di sandingkan dengan Aplikasi E-
Tilang yang sedang proses dilaksanakan.
- Karena masih bam Sekilas tentang E-Tilang, bahwa denda yang di
beyarkan oleh pelanggar masih hitungan akumulasi pelanggaran
yang dilakukan.
Zulkamain. S.Sos (Dishub ProD.Sumut) .
- Mendukung dan mengapresiasi Rakor tentang Penerapan PERMA
ini.
- Menyampaikan bahwa status keberadaan Dishub Prop.Sumut di
Labuhan Batu ini belum jelas, namun sangat mendukung dengan
adanya PERMA ini.
Tanggapan Ketua PN Rap:- Dishub Prop.Sumut juga mempakanbagian dari penegak hukum
Page 3
III. Pemaparan PERMA
No.12Tahun2016
yang berkaitan dengan Penindakan Pelanggar Lalu lintas .
Dishub Kab.Labuhan Batu vanq berada diterminal
- Menyampaikan bahwa Terminal tidak ada lagi, karena terminal
tersebuttype A dan akan segera diambil alih oleh Kementerian.- Namun dengan Rakor ini, pada dasamya sangat mendukung.
M. Anwar Nasution (Fundin Officer BRI Rantauprapat)
- Sekilas tentang cara kerja pembayaran E-Tilang pada BRI, yaitu
dapat dibayar denda disemua jaringan mulai dari teras, dan unit
BRI.
- Pelanggar yang ditilang pada hari itu akan berikan nomor BRI
Virtual Akun (Briva), dan akan dapat dibayarkan melalui sms
Banking, atau melalui unit terdekat.
- Penjelasan tentang Giro I, II dan III pada e-Tilang yaitu:
1. Pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang
tertera dan Titipan denda tilang BRI yang telah dibayar akan
masuk pada Rekening Giro 1 e-Tilang2. Untuk denda dan biaya perkara yang ditetapkan Pengadilan
Negeri akan masuk pada Rekening Giro II e-Tilang.
3. Sisa uang denda yang akan dikembalikan dimasukan pada
Rekening Giro III e-Tilang untuk dikembalikan kepada
Rekening pelanggar melalui BRI dengan teriebih dahulu
mendapat persetujuan pembayaran dari Kejaksaan Negeri
Ketua PN Rap- MoU yang akan ditandatangani nanti akan dibagi menjadi 2 MoU
yaitu MoU di Kab.Labuhan Batu Induk dan MoU dengan
Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- Mengucapkan banyak terimaksih kepada para peserta Rakor
karena apresiasinya dan dukungan terhadap penerapan PERMA
ini, dan sesegera mungkin akan di laksanakan.
- Sebelumnya itu, KPN Rap memberikan kesempatan kepada
Bapak DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH Hakim Senior Pada
Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memaparkan PERMA
No.12Tahun2016.
Dharma Putra Simbolon.SH (hakim PN Rap)
- Memaparkan tentang latar belakang terbitnya PERMA No. 12
tahun 2016, yaitu salah satunya untuk garis besamya “
penyelesaian dan pengelolaan perkara tilang yang tidak optimal
dalam pelayanan public menjaadi tidak dapat dirasakan oleh
masyarakat atau pencari keadilan.
- Dalam hal ini mengungkapkan tentang adanya pungutan liar atau
calo oleh oknum-oknum tertentu.
- Kemudian melanjutkan pemaparannya Pada pasal 5 yaitu
Page 4
Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar
dan daftar perkara berupa dokumen cetak dan elektronik dari
penyidik paling lama 3 hari sebelum persidangan, selanjutnya
dalam surat pengantar tersebut mencakup daftar pelangggarjenis
pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan, catatan khusus mengenai pelanggar dan nama penyidik dari kestuan
mana.
- Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hakim
yang ditunjuk memutuskan perkara tanpa hadimya persidangan
dengan mengeluarkan penetapan/putusan berisi denda yang
diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada jam 08.00 waktu
setempat. > Dalam hal menjelaskan bahwa sebelum perma ini di
terbitkan, biasanya hakim menunggu pelanggar untuk diadakan
sidang dengan batas waktu sampai jam 10.00 W ib.
- Sedangkan pada ayat 4 pada pasal 7 disebutkan bagi pelanggar
yang keberatan dengan putusan/penetapan perampasan
kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.
- Selanjutnya pada pasal 10 ayat 1 dan 2 disebutkan Pelanggar
membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening
kejaksaan, dan mengambil barang bukti ke kejaksaan, dimana
Jaksa merupakan eksekutor putusan hakim.
- Menanyakan kepada para peserta rapat tentang “Mohon
kesepakatan untuk besamya denda, penetapan hari sidang
dansosialisasi kepada masyarakat “.
- Adanya alasan hukum tidak beritikad baik yaitu berdasarkan Pasal
Ketua PN Rap
- Maksud dari pasal 7 ayat 4 yaitu Bila ada keberatan dari pelanggar
dengan putusan perampasan kemerdekaan adalah hukuman
kurungan.
- Untuk sosialisasi, mohon bantuan dari pihak BRI ikut
mensosialisasikan deng an membuat Banner untuk dapat dilihat
oleh masyarakat.
- Memperlihatkan melalui media pnoyektor bentuk-bentuk benner
yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat.
- Selanjutnya, untuk segera disosialisasikan juga kepada
media/juruwarta.
- Membacakan draft/ konsepMoU yang akan di tandatangani.
- Sebelum hari penandatanganan MoU ditetapkan, kepada pihak-
pihak terkait untuk memeriksa dengan teliti.
- Dengan begitu dapat diterapkan segera yaitu minggu depannya.
Tanqqapan Kaiari Labusel
> “Lebih cepat lebih bagus “
> Mohon MoU dibagi menjadi 2 MoU yaitu Labuhan Batu induk
dan Labuhan Batu Selatan.
Page 5
> Mohon pada MoU, Dishub juga dimasukkan sebagai pihak
terkait.Tanaaapan Kasioidum Labuhan Batu
> Kapan dikirimkan berkas setelah diputus
- Jawaban Ketua PN: di hari itu juga setelah diputus.> Memberikan saran kepada kepolisian tentang penindakan
pelanggaran lalu lintas agar jangan menyita SIM yang mau
kadaluarsa, karena banyak penumpukan barang bukti di
Kejaksaan,
- Jawaban Kasatlantas Polres Labuhan Batu : “siap dan akan
dikoordinasikan dengan teman-teman penindak dilapangan”.
- Kemudian Pimpinan Rapat Bapak Sobandi, SH.MH meminta
kepada salah satu peserta rapat untuk menyampaikan doa agar
mendapatkanberkah pada pertemuan Rakor ini.
II. Penutup Ketua PN Rap.
- Menutup Rapat dengan meminta kerjasama dan dukungan dari
peserta Rapat.
Pukul 12.00 Wib pimpinan rapat menutup rapat koordinasi dan terhadap permasalahan yang belum
dapat disampaikan / diselesaikan pada rapat hari ini akan dibahas pada kesempatan lainnya.
Demikian Notulen rapat ini dibuat dan ditandatangani.
Rantau Prapat 08 Maret 2017
Notulen
RIZKI ADEmlA NASUTION, SH
Nip. 198604152009122003