Alamat : Jl. Ade Irma Nasution, RT 05/01 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang- KSB Kode Pos 84355 Email : [email protected]Telp : (0372)-81848 Fax : (0372)-81848 KAN SYAHRUL NOTA Atas Surat K Perihal : Nota p Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadil Pemeriksa Perkara Pid Di Sumbawa Besar Dan Yth Jaksa Penuntut Umum Dari Kejaksaan Negeri S Penasehat hukum /advo Advokat SYAHRUL MUS Kelurahan Dalam, Kec.T dan Undang-Undang N tanggal 5 juli 2011, berti Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan NTOR ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM (LAW OFFICE ) L MUSTOFA,S.H., M.H & ASSO A PEMBELAAN (PLEDOI) AHMAD, S Dakwaan Dalam Perkara : PDM-137/SBSAR/0 DIAJUKAN OLEH : KUASA HUKUM TERDAKWA AHMAD, S.A.g (SYAHRUL MUSTOFA, S.H.,M.H) pembelaan/Pledoi Perkara : PDM- 137/SBSAR Nota Pembelaan (Pledoi) Ahmad, S.Ag lan Negeri Sumbawa Besar dana : PDM-137/SBSAR/05/2011 Sumbawa Besar. okat, Syahrul Mustofa, S.H.,M.H,.,berdomisili STOFA, SH.,MH & Associates, Jl. Ade Irma Taliwang, Telefax (0372)-81848, berdasarkan No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Su indak untuk dan atas nama terdakwa : : Ahmad, S.Ag : Labuhan Lalar : 35 Tahun/08 September 1975 : laki-laki : Indonesia : RT 04 Dusun Bangsal, Desa Lab.Lalar, Ke : Islam : Anggota DPRD Kab.Sumbawa barat (200 Hal 1 OCIATES S.Ag 05/2011 R/05/2011 hukum di Kantor Nasution, RT 05, n Pasal 56 KUHAP urat Kuasa Khusus ec.taliwangKSB 09-2014)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Alamat : Jl. Ade Irma Nasution, RT 05/01 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang-KSB Kode Pos 84355 Email : [email protected] Telp : (0372)-81848 Fax : (0372)-81848
KANTOR ADVOKAT/PENGACARA
SYAHRUL
NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) AHMAD, S.AgAtas Surat Dakwaan Dalam
S.H., yang seluruhnya adalah Advokat pada Law Office PRIORITY – Advocates & Legal
Consultants, beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lt. I Ruang 4.01, Jalan Tegalan
Nomor IC, Matraman, Jakarta Timur. dengan registrasi perkara Nomor 6/PHPU.D-
VIII/2010. Bahwa dalam materi gugatannya di MK, salah satu materi gugatan yang
diajukan adalah terkait dengan dugaan money politik yang dilakukan oleh TERDAKWA.
Bahwa Mahkamah Konstitusi, pada hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2010, dalam Sidang
Pleno Terbuka untuk umum, ke tujuh Hakim Konstitusi yaitu ; Prof. Moh. Mahfud MD
selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva,
Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai
Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Dalam
Amar Putusannya MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
(Paket AMAN)/ PILKADA KSB/ PUTUSAN Nomor 6/PHPU.D-VIII/2010
Hal 4
Bahwa dalam Perkara tersebut, saksi Nanang Kosim telah memberikan keteranganya pua
di bawah Sumpah pada persidangan di MK, bahwa Nanang Kosim sebagai Saksi Pemohon
(paket AMAN), sekaligus pendukung paket AMAN. Kesaksian Nanang Kosim dalam
Persidangan Perkara ini (PDM-137/SBSAR/05/2011) sangat penting untuk dapat
dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, karena didalam konstruksi materi dakwaan,
kedudukan Saksi Nanang adalah sebagai orang yang mengajak Zainudin, Ibrahim,
Muhiddn, dan Ruslan pergi ke Rumah Terdakwa, dan berdasarkan Surat Dakwaan dan
fakta dipersidangan bahwa Nanang Kosim lah orang yang menerima uang Rp.100.000,-,
(uang tersebut belum diterima oleh Zainuddin, Ibrahim, Muhiddin, dan Ruslan).
Bahwa peritiwa ini berawal dari kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Terdakwa, pada
tanggal 17 April 2010. Dalam kegiatan reses tersebut Terdakwa memberikan uang
kepada para peserta reses, masing-masing Rp.20.000/orang. Pada pagi harinya, tanggal
18 April 2010, Sdr. Nanang Kosim, Zainudin, Ibrahim, Muhiddin dan Ruslan mendatangi
rumah Terdakwa, meminta kepada Terdakwa uang kegiatan reses. Kemudian, mereka
pulang, dan diperjalanan mereka bertemu dengan Nasrudin, kemudian uang yang
dipegang oleh Nanang Kosim yang diterima dari Terdakwa dilaporkan oleh Nasrudin
kepada Panwaslukada. Panwaslukada melalui Rahmad Hidayat, kemudian meneruskan
laporan Nasrudin kepada penyidik-kepolisian, atas dugaan pemberian uang sebesar
Rp.20.000,- kepada lima orang tersebut sebagai perbuatan money politik, melanggar
pasal 117 ayat (2) UU.No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
Bahwa untuk mencari kebenaran atas perkara ini sangat menarik, sebab jika kita
hubungkan peritistiwa dan para pelaku (penerima uang, yang menyuruh dan mengajak,
serta yang melaporkan terdakwa) adalah seluruhnya para pendukung pasangan AMAN.
Dan dalam Pemilukada 2010, pasangan AMAN telah membentuk Team yang memang
secara khusus untuk mengambil uang dari pasangan LANJUTKAN, dan kemudian mereka
melaporkannya ke Panwaslukada atau ke penyidik-kepolisian.
Bahkan, di dalam berbagai kampanyenya, memang pasangan AMAN telah menyerukan
kepada para pendukungnya untuk mengambil uang dari pasangan atau pendukung
pasangan LANJUTKAN, karena itu ada jargon “ambil saja uang mereka, tapi jangan pilih
mereka”. Jika kita mencermati seluruh rangkaian dan konstruksi peristiwa, maka
nampak ada sebuah skenario politik atau konsiprasi politik yang sengaja dibuat oleh para
pendukung pasangan AMAN, dalam konteks ini adalah saudara Nanang Kosim dan
Nasrudin, karena kedua orang inilah yang memerankan peranan penting dalam peristiwa
perkara ini. Nanang Kosim, dialah yang mengajak ke-empat rekan lainnya untuk
mengabil uang ke Terdakwa dan diapula yang menyampaikan kepada Nasrudin—
keduanya adalah sesama Team Sukses pasangan Aman Desa Labuhan Lalar, dan mereka
pulalah yang melaporkan ke Panwaslukada KSB. Dan yang menerima laporan tersebut
adalah Saudara Rahmat Hidayat, yang diindikasikan kuat saat menjabat selaku anggota
Panwaslukada adalah pendukung pasangan AMAN. alur dan tahapan kegiatan yang
dilakukan oleh Nanang Kosim, Nasrudin dan Rahmad hidayat untuk menjerat Terdakwa
sesungguhnya sangat jelas/terang. Karena itu, sesungguhnya peristiwa perkara ini tidak
lebih dari sebuah skenario drama politik, yang para pelakunya ; penerima uang, pelapor,
para saksi dan seterusnya adalah Team AMAN yang memang dengan sengaja bermaksud
Hal 5
untuk menjerat dan menjbak Terdakwa kedalam pasal 117 ayat (2) UU No.32 tahun
2004.
Majelis Hakim yang kami muliakan
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
BAB II TENTANG FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN
Bahwa selanjutnya untuk meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap
dalam persidangan, dan guna menghancurkan skenario yang direkayasa secara
sistematis, yang tidak lain dimaksudkan untuk menggiring opini Majelis Hakim Yang
Mulia, agar seolah-olah suatu Tindak Pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah
melakukannya, maka dengan tetap berpijak dalam semangat Keadilan berdasarkan
Kebenaran (Spirit of Justice) serta dengan mengingat adagium : “LEBIH BAIK
MELEPASKAN SEPULUH ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM SATU ORANG
YANG TIDAK BERSALAH”, maka selanjutnya kami akan menyampaikan fakta-fakta yang
terungkap dalam persidangan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini secara
lengkap.
Bahwa di dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi,
Terdakwa AHMAD S.Ag. dan barang bukti berupa surat-surat/dokumen-dokumen,
diperoleh Fakta-fakta Persidangan sebagai berikut :
II.1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :
Saksi-Saksi de change
1. Rahmat Hidayat, S.Pd (panwaslukada KSB) menerangkan di bawah sumpah
hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan
Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2010. Saksi adalah sebagai anggota Panwaslukada KSB, dan
saksi menerima laporan dari Saudara Nasrudin tentang adanya dugaan
laporan tindak pidana pilkada (money politik) yang telah dilakukan oleh
Terdakwa
- Bahwa berdasarkan laporan saksi kemudian meneruskan laporan tersebut
dan melimpahkan kepenyidik (Polres KSB).
- Bahwa landasan untuk meneruskan laporan Nasrudin ke kepolisian karena
melaksanakan tugas dan fungsi Panwaslu Pilkada 2010
- Bahwa setelah lebih dari 1 tahun, ternyata Saksi baru mengetahui
(dipersidangan) kasus yang dilaporkan Nasrudin yang telah diteruskan
Panwaslukada akhirnya disidangkan di PN Sumbawa besar dan Sdr.Ahmad,
S.Ag menjadi terdakwa
- Bahwa saksi berharap kasus ini untuk tidak diteruskan (disidangkan) karena
masalahnya telah selesai dan kondisi sudah kondusif
Hal 6
- Bahwa saksi khawatir jika diteruskan (dilanjutkan) proses persidangan, dapat
memicu terjadinya konflik sosial, sementara keadaan sekarang telah damai
(kondusif)
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU
(daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya.
Tanggapan Terdakwa :
- Bahwa terdakwa tidak pernah dipanggil oleh Panwaslukada KSB untuk
dimintai keterangannya dan atau diminta klarfikasi atas laporan yang telah
disampaikan oleh Nasrudin terkait dengan penyerahan uang Rp.100.000,-
- Bahwa Panwaslukada juga tidak pernah mencoba untuk memfasilitasi adanya
pertemuan antara Terdakwa dengan pelapor (Nasrudin) terkait laporan
tersebut;
2. SAKSI NASRUDIN, Saksi menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi adalah berasal dari satu kampung, dan
masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun jauh.
- Bahwa saksi bertemu dengan Nanang Kosim dan para saksi (5 orang)
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000,- dipegang oleh Nanang Kosim.
- Bahwa saksi mengambil uang Rp.100.000,- tersebut dari Nanang Kosim.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada Panwaslukada hari itu.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui sumber dan peruntukan uang apa
(reses) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi berharap proses ini tidak ditindakluji dalam proses persidangan
karena masalah tersebut telah selesai
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU
(daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya.
3. SAKSI MUHIDIN
- Bahwa saksi mengaku mengenal terdakwa
- Bahwa uang yang diterima saksi Rp.100.000,- uang tersebut diterima dan
dipegang oleh Nanang Kosim, dan saksi belum menggunakan atau
membelanjakan uang tersebut
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000, belum dipecah-pecah, karena sepulang dari
rumah terdakwa dihadang dan diambil oleh nasrudin
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menerima uang Rp.20.000, terdakwa
memang memberikan uang kepada para pendukungnya setiap 4 bulan sekali
dan Terdakwa memang sering membagikan uang kepada pendukungnya
(termasuk saksi), bukan pada saat menjelang pilkada, saksi sebelumnya
(muhiidin) pernah meminta dan menerima uang sebanyak 2 kali dari
terdakwa dan kalau ada kesulitan meminta bantuan kepada Terdakwa
- Bahwa pada pemilu legislatif (DPRD) 2009 saksi adalah pendukung Terdakwa
dan merupakan anggota Partai Demokrat Desa Labuhan lalar.
Hal 7
- Bahwa pada Pemilukada 2010, saksi telah mendukung dan memilih pasangan
AMAN dan dalam proses pemilihan saksi sama sekali tidak terpengaruh
dengan adanya pemberian uang dari terdakwa, pada hari pencoblosan tetap
memilih pasangan AMAN, dan suara sah dan Terdakwa tidak pernah
memerintahkan, membujuk dan memaksa kepada para
pendukung/anggotanya untuk memilih pasangan LANJUTKAN.
- Bahwa Pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk
memenuhi janji ketika pemilu dewan/DPRD 2009, Terdakwa berjanji kepada
pendukungnya “jika terpilih akan memberikan gaji atau bantuan kepada
pendukungnya’.
- Bahwa Saksi adalah sebagai pendukung Terdakwa, dan anggota Partai
Demokrat dan saat Pilkada 2010 memilih pasangan AMAN atau berbeda
pilihan dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya pilihan
kepada pendukunya;
- Bahwa uang yang diberikan dari Terdakwa sangat membantu atau menolong
saksi dan saksi serta para pendukung lainnya bangga karena ada anggota
DPRD yang memiliki perhatian kepada pendukungnya dan saksi berharap
Terdakwa untuk menepati janjinya dan meminta untuk tetap terus
memperhatikan pendukungnya/memberikan bantuan.
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU
(daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya.
4. SAKSI ZAINUDIN
Saksi zainudin menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau
kerja dan mengaku bahwa pada pemilihan legislatif 2009 mendukung
Ahmad, S.Ag.
- Saksi mengaku datang ke Rumah Terdakwa pada pagi hari, sekitar jam 09.00
Wita, sepulang dari melaut, saat itu Saksi diajak oleh Sdr.Nanang,
memberitahukan bahwa tadi malam ada acara reses/pertemuan anggota
DPRD, dan masing-masing orang yang hadir diberikan uang oleh terdakwa.
- Saksi datang ke rumah terdakwa bersama teman-teman dan bertemu dengan
Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,-
- Uang tersebut kemudian diterima oleh sdr. Nanang sebesar Rp.100.000,- dan
dipegang langsung oleh Sdr.Nanang;
- Saksi mengaku Terdakwa hanya mengatakan “ini ada uang sedikit untuk
sekedar membeli rokok”.
- Kemudian sanksi bersama teman-teman lainnya pulang, dan ditengah jalan
bertemu dengan Sdr. Nasrudin, kemudian Sdr.Nasrudin mengambil uang
Rp.100.000,- dengan mengatakan uang ini uang money politik.
- Bahwa uang itu belum sempat dipegang atau digunakan oleh Saksi, tapi
sudah diambil oleh Sdr.Nasrudin, dan saat itu dia mengatakan akan
melaporkan ke Panwas.
Hal 8
- Saksi mengaku, bahwa pemberian yang seperti itu, sudah sering dilakukan
oleh Terdakwa, bukan hanya pada saat masa Pilkada, atau sekarang, tetapi
sudah dilakukan sebelumnya;
- Saksi mengaku tidak pernah disuruh atau dipaksa atau dijanjikan untuk
memilih pasangan calon tertentu oleh Terdakwa;
- Saksi mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas pemberian uang
yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengaku bangga memiliki anggota DPRD
seperti itu;
- Saksi mengaku sudah 3 kali memperoleh bantuan dari Terdakwa, dan
biasanya bantuan itu diberikan setiap 4 bulan sekali;
- Saksi mengaku pernah dibantu diluar acara reses (pada bulan yang lain) saat
itu Saksi datang langsung meminta kepada Terdakwa untuk meminta
bantuan karena anaknya sakit, dan saat itu saksi dibantu pula dana dari
terdakwa;
- Saksi mengaku jika kesulitan (uang) Saksi biasanya datang langsung ke
Terdakwa, karena seringkali Terdakwa bisa membantu, dan karena
Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi, “jika terpilih menjadi anggota DPRD
akan memberikan sebagian gaji/bantuan kepada pemilihnya”, makanya,
menurut pengakuan Saksi, minta duit atau bantuan kepada Terdakwa adalah
hal yang biasa dilakukan.
- Saksi tidak merasa keberatan atau mengalami tekanan atau keadaan lainnya
karena dengan adanya pemberian uang tersebut, sebab soal pilihan siapa
yang didukung Saksi mengaku menjadi haknya, dan tidak terpengaruh
dengan uang yang diberikan;
- Bahwa pada saat pencoblosan, Saksi tidak pernah disuruh memilih calon
AMAN atau LANJUTKAN, dan sama sekali uang yang diberikan tersebut tidak
mempengaruhi pemilih atau Terdakwa mempengaruhi pemilih, pada saat
hari pencoblosan, Saksi mengaku secara bebas menentukan pilihannya, dan
saat itu tetap memilih paket AMAN. Dan suara yang dicoblos itu sah atau
tidak rusak.
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU
(daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya.
5. SAKSI IBRAHIM
- Saksi tidak bisa menggunakan dan memahami bahasa Indonesia, Saksi hanya
mengetahui dan menggunakan bahasa Mbajo.
- Saksi mengaku sangat terbantu dengan adanya pemberian uang dari
terdakwa dan merasa bangga dengan Terdakwa yang sudah
memperhatikannya.
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
JPU (daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya.
Saksi-Saksi a decharge
Hal 9
1. Akherudin, SE.MM (Anggota DPRD KSB, 2009-2014, umur 28 tahun, di
periksa pada hari kamis, tanggal 4 Agustus 2011)
Saksi Akherudin menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan sama-sama sebagai anggota DPRD KSB,
namun berbeda partai politik dan berbeda daerah pemilihan, saksi adalah berasal
dari Daerah pemilihan I (Seteluk, Brang rea dan Brang ene), sedangkan terdakwa
adalah daerah pemilihan I (Taliwang);
- Bahwa saksi mengetahui perkara Terdakwa dari media jika terdakwa dituduh
melakukan money politic.
- Bahwa kejadiaan dugaan money politic tersebut disaat semua anggota DPRD KSB
melakukan reses dan saat itu memang bertepatan dengan situasi Pemilihan
bupati KSB 2010.
- Bahwa pelaksaan reses DPRD adalah sesuai dengan agenda kerja, pada bulan
April 2010, tepatnya pada tanggal 17 April 2010, (6 hari kerja)seluruh anggota
DPRD KSB, melakukan reses. Kegiatan reses ini adalah merupakan kegiatan rutin
tahunan DPRD yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun, tujuan reses
ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk menyerap berbagai
permasalahan ekonomi, sosial, politik yang berkembang di daerah khususnya
adalah di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
- Bahwa dalam kegiatan reses, anggota DPRD diberikan dana oleh pemerintah
daerah, besarnya biaya reses ditentukan dalam rapat paripurna DPRD dalam
pembahasan APBD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan,
alokasi dana reses diberikan/tercantum dalam APBD dan dana itu untuk
menyelenggarakan kegiatan seperti; pertemuan/diskusi dan atau kegiatan
lainnya. Perincian penggunaan dana reses antaralain adalah untuk pembelian
konsumsi, biaya transportasi peserta reses, administrasi dan biaya lainnya.
- Bahwa dana/biaya reses yang telah diberikan oleh anggota DPRD melalui
sekretariat DPRD untuk melakukan reses dikelola langsung oleh DPRD, dan
mengenai besarnya jumlah untuk biaya transportasi maupun konsumsi peserta
pertemuan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota DPRD dari
masing-masing daerah pemilihan;
- Bahwa dalam reses tahun 2010, saksi selaku anggota DPRD melakukan hal yang
sama dengan Terdakwa; memberikan uang kepada peserta reses (dapil I),
besarnya uang yang diberikan beragam; ada yang Rp.20.000,-, Rp.25,000,- bahkan
ada yang menerima sebesar Rp.100.000/orang, hal ini tergantung dari penilaian
masing-masing anggota, biasanya adalah tergantung dari peran dan dedikasi
masing-masing konstituen pada saat pemilihan umum (Pileg) tahun 2009; jika
konstituen adalah team inti atau utama saat PILEG, maka diberikan uang lebih
besar jika dibandingkan dengan konstituen lainnya pada reses itu;
- Bahwa jumlah peserta reses adalah sebanyak 50 orang/pertemuan, dan setiap
peserta reses menandatangani daftar hadir, termasuk adalah tanda tangan
penerimaan uang. Karena setiap anggota DPRD diwajibkan untuk memberikan
laporan kepada pimpinan DPRD atas kegiatan reses, termasuk penggunaan dana
reses, karena itu setiap peserta yang hadir diminta untuk menandatangi daftar
hadir.
Hal 10
- Bahwa pemberian uang kepada peserta reses adalah hal yang biasa dan memang
lazim bahkan harus diberikan kepada peserta reses; karena memang ketentuan
pengaturan penggunaan dana reses demikian; untuk konsumsi, dan transportasi
peserta.
- Bahwa pada masa reses bulan April 2010, karena situasinya dan kondisi daerah
sedang hiruk pikuk pilkada, dan saat reses dilakukan bertepatan pula masa
kampanye, fakta dilapangan banyak pula peserta reses yang akhirnya bertanya
soal pilihan politiknya, mendukung paket cabup dan wabub pasangan AMAN atau
cabup dan cwabup paket pasangan LANJUTKAN. Dan selaku anggota DPRD, Saksi
memberikan gambaran masing-masing calon, soal pilihan siapa calon yang akan
dipilih oleh konstituen, menurut saksi tergantung dari pilihan masing-masing
konstituen;
- Bahwa berdasakan pengakuan dan keterangan saksi, bahwa pemberian uang
kepada konstituen tersebut dilakukan sebagai wujud dari komitmen politik dan
sosial Saksi selaku anggota DPRD kepada konstituen, hal yang sama juga
dilakukan oleh anggota DPRD lainnya karena telah terpilih sebagai anggota
DPRD, uang tersebut lebih kepada uang apresiasi (Penghargaan/terima kasih)
kepada para pemilih dan secara umum justeru konstituen sangat mengharapkan
kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan reses yang dilakukan oleh Terdakwa,
karena Daerah Pemilihannya berbeda, dan saksi baru mengetahui Sdr Ahmad,
S.Ag, menjadi terdakwa setelah adanya pemberitaan di media massa, bahwa
Terdakwa melakukan praktek money politik.
- Bahwa saksi menduga bahwa mungkin pihak pelapor telah keliru melaporkan
Sdr.terdakwa karena pada bulan dan hari itu (April) adalah kegiatan reses
anggota DPRD KSB.
- Bahwa saksi tidak mengakui jika pertanyaan/ tuntutan jaksa mengatakan bahwa
kegiatan reses anggota DPRD yang dilakukan pada tanggal 17 April 2010 bukan
merupakan kegiatan reses anggota DPRD karena bukti sesuai diajukan jaksa
daftar hadir tersebut adalah kegiatan reses.
2. Dedi Damhudi (swasta, notulensi pada saat reses DPRD, diperiksa pada hari
kamis, tanggal 4 Agustus 2011), Saksi menerangkan di bawah sumpah hal-hal
sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal mengenal terdakwa, Saksi adalah sebagai Sekretaris DPD
Partai Demokrat KSB, dan sebagai Notulensi sekaligus Moderator pada acara
pertemuan reses Terdakwa dengan konstituennya di desa Labuhan lalar, dan
acara pertemuan tersebut dilaksanakan secara terbuka di halaman rumah
terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku telah mengundang warga masyarakat (pengurus dan
konstituen partai demokrat) yang ada di masing-masing wilayah/dusun di
labuhan lalar, dan pada saat kegiatan reses berlangsung, Saksi mengaku sebagai
Notulensi sekaligus moderator acara reses;
- Bahwa pada awal pembukaan acara reses, Saksi selaku moderator telah
menegaskan kepada para peserta reses, bahwa kegiatan ini bukan merupakan
Hal 11
kegiatan kampanye melainkan adalah kegiatan reses, peserta bebas untuk
menyampaikan berbagai permasalahan/keluhannya dalam rapat ini, dan
kegiatan ini bersifat terbuka ;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa selama proses kegiatan pertemuan tidak ada
satupun materi dan ataupun ucapan yang disampaikan Terdakwa untuk
menyuruh atau memerintahkan kepada peserta untuk memilih pasangan calon
tertentu, dan atau memerintahkan kepada peserta untuk tidak menggunakan hak
pilihnya, bahkan dalam acara tersebut, saksi selaku moderator dan terdakwa
selaku pembicara beberapa kali menegaskan kepada peserta, bahwa “jangan
dikaitkan kegiatan ini dengan pilkada, ini adalah kegiatan reses “ untuk terkait
dengan pemilihan kepala daerah, kami menyerahkan sepenuhnya kepada para
konstituen.
- Bahwa ternyata dalam acara dialog tersebut, sejumlah keluhan dan usulan
peserta muncul diantaranya adalah ; terkait dengan nelayan yang kesulitan untuk
melakukan tangkapan ikan dan membutuhkan dukungan bantuan untuk nelayan,
usulan para pedagang, perbaikan jalan dan sebagainya yang kemudian ditanggapi
oleh Terdakwa berjanji untuk mengakomodir dan berusaha untuk
memperjuangkan aspirasi warga labuan lalar tersebut
- Bahwa setelah selesai acara, saksi selaku moderator kemudian memberikan
daftar hadir kepada para peserta dan meminta kepada para peserta untuk
mengisi daftar hadir dengan cara memanggil per 5 orang;
- Bahwa 5 orang yang dipanggil tersebut kemudian diberikan uang sebesar
Rp.100.000,- untuk 5 orang dan uang itu dimasukkan kedalam amplop, karena
saat itu tidak ada uang pecahan Rp.20.000,- maka dilakukan per 5 orang
(Rp.100.000 untuk 5 orang), dan kemudian secara bebas mereka diminta oleh
saksi untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia/moderator,
dan dalam pengisasiannya tidak mesti dilakukan secara berurutan;
- Bahwa pada saat pemberian uang tersebut, Saksi mempertegas kepada para
peserta/penerima uang bahwa “Uang ini bukan uang sogokan atau uang untuk
mendukung salah satu pasangan calon, melainkan uang ini adalah uang reses,
uang sebagai pengganti transportasi dan konsumsi bagi bapak-bapak yang telah
hadir, karena kami tidak menyediakan konsumsi, maka inilah penggantinya”.
- Bahwa pada esok harinya, Saksi tidak mengetahui jika 5 orang saksi (Nanang,
Zainudin, Ibrahim, Muhidin, dan Ruslan) datang ke rumah Terdakwa, menurut
Saksi biasanya kalau ada kegiatan reses warga labuhan lalar yang tahu ada reses
dan bila tidak hadir malam harinya, terlebih lagi pemiih terdakwa,maka mereka
hadir esoknya atau lusa;
- Bahwa saksi mengaku bahwa pada malam acara reses peserta yang hadir dan
menandatangi daftar hadir lebih dari 37 orang, dan mereka semuanya telah
menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada 5 orang, esok paginya datang ke rumah
terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- untuk 5 orang. Namun,
saksi mengetahui bahwa ke 5 orang tersebut adalah merupakan pendukung dari
Terdakwa;
- Bahwa kelima orang pendukung tersebut diketahui oleh saksi adalah pada saat
pemilihan legislatif, dan cara mengetahuinya adalah dari daptar pemilih,
Hal 12
proyeksi hasil dan pengakuan mereka setelah melakukan pencoblosan pada pileg
2009, antara prediksi dengan fakta ternyata sesuai, dan hal itu diperkuat dengan
pengakuan ke 5 orang saksi yang menerima uang setelah proses pemilihan
legislatif 2009, mereka mengatakan dan mengaku secara terbuka telah memilih
Terdakwa;
- Bahwa menrut saksi, terdakwa pada saat Pileg 2009 berjanji akan memberikan
yang kepada konstituen yang telah memilihnya;
- Bahwa menurut Saksi, pemberian uang oleh Terdakwa bukan hanya dilakukan
pada saat Pilkada, melainkan pula pada waktu-waktu lain, dan biasanya
masyarakat yang meminta bantuan (uang) tersebut langsung mendatangi
Terdakwa;
- Bahwa untuk memenuhi janji atau komitmen dengan konstituen itulah, menurut
Saksi Terdakwa beberapa kali telah memberikan uang kepada konstituennya.
3. ISMAIL, Saksi menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai peserta pertemuan (reses) yang dilaksanakan pada
malam hari tanggal 17 april 2010, dan mengikuti reses sampai akhir, serta
menerima uang sebesar Rp.20.000,- dari terdakwa yang disampaikan melalui
Moderator dan Saksi menandatangani daftar hadir penerimaan uang reses.
- Bahwa selama proses reses berlangsung, saksi mengaku tidak pernah melihat
dan mendengar secara langsung dari terdakwa untuk menyuruh, memerintahkan
atau membujuk peserta reses untuk memlih pasangan calon tertentu atau tidak
menggunakan hak pilih dalam pilkada 2010. Saksi juga mengaku, tidak pernah
Terdakwa pada saat pertemuan maupun selesai pertemuan menyuruh atau
menjanjikan Saksi untuk memilih pasangan calon tertentu, soal pilihan calon
Bupati/wakil bupati sepenuhnya diserahkan ke saya (saksi)
- Bahwa benar, terdakwa pada pemilu legislatif 2009, telah berjanji kepada
pemilihnya, termasuk kepada Saksi, bahwa jika terdakwa terpilih, maka terdakwa
akan memberikan sebagian gajinya atau penghasilannya kepada konstituennya.
- Bahwa benar, terdakwa memang seringkali memberikan uang kepada
pemilihnya, bahkan kepada saksi, beberapa kali menerima bantuan/pemberian
uang dari Sdr.terdakwa;
- Bahwa pemberian uang yang diberikan oleh Terdakwa dilakukan bukan hanya
pada saat sekarang (pilkada 2010), tetapi sebelum pilkada terdakwa juga
memberikan uang kepada Saksi, sudah 3 kali Saksi menerima uang pemberian
dari terdakwa, dan jika ada keperluan Saksi datang meminta uang kepada
Terdakwa;
- Bahwa saksi sangat bangga dan berterima kasih, ada anggota dprd yang
memperhatikan konstituennya (memberikan duit), dan Saksi berharap semua
anggota DPRD seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku setiap 4 atau 3 bulan sekali, biasanya terdakwa
memberikan yang kepada konstituenya (uang reses), bahkan jika tidak ada
resespun terkadang terdakwa memberikan bantuan kepada saksi dan konstutuen
lainnya.
Hal 13
II.2. KETERANGAN TERDAKWA :
AHMAD, S.Ag (35 tahun, di periksa pada hari Kamis, 4 Agustus 2011)
Terdakwa menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah dipanggil oleh Panwas Pilkada untuk
dimintai keterangan atau dimintai tanggapan/klaifikasi atas laporan yang telah
disampaikan oleh Sdr. Nasrudin kepada Panwas pilkada. Begitupun dengan pihak
kepolisian dan Kejaksaaan.
- Bahwa Terdakwa mengaku sempat kaget/terkejut, ternyata kasus yang
dilaporkan oleh Nasrudin telah terpublikasi di media massa, dan dari situlah
Terdakwa baru mengetahui bahwa ada permasalahan terkait dengan pemberian
uang reses.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada Pileg 2009 Terdakwa pernah berjanji
kepada konstituennya/pendukungnya “apabila terpilih menjadi anggota DPRD
dalam pemilu 2009 akan memberikan sebagian gaji atau uang kepada para
pendukung”.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah beberapa kali memberikan uang kepada para
pendukungnya dan pemberian uang tersebut dilakukan bukan hanya pada saat
pilkada (reses masa pilkada) melainkan pula reses-reses sebelumnya, bahkan
tidak ada resespun kalau ada konstituen yang meminta bantuan akan diberikan
oleh Terdakwa jika Terdakwa memiliki dana bantuan ke konstituen.
- Bahwa tidak benar, jika terdakwa memerintahkan, menjanjikan dan atau
melakukan perbuatan lainnya kepada konstiuen untuk tidak menggunakan hak
pilihnya dan atau memilih pasangan calon tertentu;
- Bahwa benar jika Terdakwa mengatakan bahwa “ini ada sedikit uang untuk
membeli rokok” kepada para saksi, namun bukan memerintahkan atau menyuruh
para saksi untuk memilih pasangan calon tertetu;
- Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa semata-mata diniatkan untuk
membantu para konstituen sekaligus sebagai bentuk ucapan terima kasih atau
penghargaan kepada konstituen yang telah memilih pada saat pileg 2009;
- Bahwa uang tersebut adalah merupakan uang reses, yang memang harus
diberikan kepada setiap peserta reses yyang hadir, baik pada malam hari maupun
siang hari (6 hari kerja reses) sampai jumlah peserta 50 orang ;
- Bahwa memang benar, para saksi (Zainudin, Muhidin, Ibrahim, Nanang, Muhidin,
Ruslan) tidak hadir pada acara malan reses, dan mereka datang pada pagi hari ke
rumah kediaman terdakwa, dan Terdakwa , dan karena Terdakwa telah hadir,
maka Terdakwa kemudian memberikan uang tersebut kepada mereka sebesar
Rp.100.000,-
- Bahwa memang benar uang Rp.100.000,- tersebut diberikan oleh satu orang,
diterima dan dipegang langsung oleh Sdr.Nanang, untuk kemudian dibagi-
bagikan kepada Zainudin, Muhidin, Ibrahim, Muhidin, dan Ruslan;
- Bahwa ternyata, Nasrudin kemudian mengambil uang itu dari Nanang dan
melaporkan Terdakwa ke Panwas;
Hal 14
- Bahwa memang benar Nasrudin maupun nanang dan ke 5 prang lainnya adalah
sebagai pendukung terdakwa dalam Pileg 2009, dan mereka pada saat Pilkada
2010, memilih pilihan yang berbeda;
- Bahwa terdakwa menghargai perbedaan tersebut,namun karena para saksi dan
pelapor adalah masih merupakan bagian dari terdakwa (penduung terdakwa),
maka terdakwa hanya memberikan pandangan “daripada suara sia-sia lebih baik
bergabung saja”. Namun, itu tidak ada paksaaan kepada para pemilih,
sepenuhnya pilihan ada di mereka;
- Bahwa sejak menjadi Anggota DPRD, Terdakwa beberapa kali didatangi oleh
konstituen yang meminta bantuan, dan Terdakwa telah memberikan bantuan
kepada konstituen, bukan hanya setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, tetapi
jika ada warga pendukung yang membutuhkan, akan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa pemberian uang kepada Zainudin Muhidin, Ibrahim, Nanang, Muhidin, dan
Ruslan bukan hanya saat ini (pilkada-reses) tetapi sebelum-sebelumnya juga
pernah dilakukan sebelumnya karena mereka adalah pendukung Terdakwa, dan
sebagai wujud dan bukti saat janji Pileg 2009 “jika terpilih akan memberikan
sebagian gaji kepada konstituen” maka komitmen dan janji tersebut diwujudkan
dengan cara memberikan bantuan kepada para pendukung;
- Bahwa kegiatan reses ini merupakan agenda rutin tahunan DPRD yang
dilaksanakan setiap 4 bulan sekali (dalam satu tahun 3 kali reses) dan dalam
kegiatan tersebut mengundang peserta/masyarakat yang berada di desa labuhan
lalar.
- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa reses yang dilaksanakan pada tanggal 17 april
2010, dilaksanakan secara terbuka dan mengundang warga desa labuhan lalar
dan seluruh peserta reses menerima uang tersebut;
- Bahwa selama proses pilkada hingga pencoblosan suara, terdakwa tidak pernah
memaksa atau menjanjikan kepada pemilih untuk memilih pasangan calon
tertentu dan atau membuat surat suara menjadi tidak sah;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 17 April 2010 (malam hari)
terdakwa telah melaksanakan pertemuan reses di halaman rumah terdakwa
secara terbuka, dan Terdakwa mengakui bahwa bukti surat daftar hadir yang
diajukan oleh JPU adalah merupakan Bukti kegiatan reses.
II.3. BARANG BUKTI
• Bahwa dalam persidangan JPU telah mengajukan barang bukti berupa ; 1 (satu)
lembar uang kertas sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar
foto kopi daftar hadir reses anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal
17 April 2011 Desa labuhan lalar Kabupaten Sumbawa Barat
• Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh JPU tersebut memperlihatkan dan
semakin memperjelas bukti bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa
adalah merupakan kegiatan reses anggota DPRD KSB.
• Bahwa Para saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa melaksankan pertemuan
reses dan tanda tangan dalam daftar hadir yang mereka tandatangani adalah
merupakan tanda tangan mereka. Dari keterangan dan pemeriksaan para saksi
Hal 15
maupun Terdakwa diketahui pula bahwa pelaksanaan reses dilaksanakan pada
tanggal 17 April 2011.
• Bahwa merujuk pada barang bukti yang diajukan JPU dipersidangan, maka waktu
kejadian atau tempus delicti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah
pada tanggal 17 april 2011, bukan tanggal 23 April 2010 sebagaimana dalam
Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan.
• Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten
sumbawa Barat pada tanggal 17 April 2011 adalah waktu pelaksaan kampanye
pasangan LANJUTKAN
III.1 ANALISA FAKTA PERSIDANGAN
Majelis Hakim yang kami muliakan
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Bahwa ketentuan yang membatasi sidang pengadilan pidana dalam usaha mencari dan
mempertahankan kebenaran, baik hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum,
semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh
undang-undang. Untuk mencari kebenaran tersebut, tentu alat bukti haruslah diuji
terlebih dahulu dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap
alat bukti yang ditemukan. Dari fakta persidangan yang terungkap sampailah kini kami
menyampaikan analisa terhadap fakta terungkap tersebut.
1. Pelapor ke Panwaslukada (saksi nasrudin) adalah pendukung AMAN, dan saksi
tidak mengetahui sumber maupun peruntukkan uang yang diberikan oleh
terdakwa bahwa sesungguhnya uang tersebut adalah uang reses anggota DPRD
KSB.
Analisa ; saksi nasrudin tidak melihat secara langsung, terdakwa memberikan uang,
saksi juga tidak menghadiri acara reses DPRD di desa Labuhan Lalar. Saat itu, situasi
pilkada (2010) smemang sedang memanas, Nasrudin telah diberikan mandat oleh Team
AMAN selaku Team pemenang paket AMAN di Desa Labuhan Lalar, saksi kemudian
bertemu dengan Muhiddin, Zainudin, Ibrahim, Nanang Kosim di Pasar Ds. Labuhan
Lalar, mereka semuanyaadalah merupakan pendukung paket AMAN. Saksi mengetahui
Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- dari Nanang Kosim yang saat itu bersama
dengan Muhiddin, Zainuddin, ibrahim. Dalam pemeriksaan dipersidangan, Saksi tidak
mengetahui bahwa uang yang diberikan Terdakwa adalah sesungguhnya uang reses,
karena saat itu saksi langsung melaporkan kepada Panwaslukada karena
berasumsi/menduga bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,-
adalah uang money politik, Saksi juga tidak pernah menanyakan sebelumnya/melakukan
klarifikasi kepada TERDAKWA, Saksi hanya menduga bahwa uang yang diberikan
Terdakwa kepada Nanang Kosim dan rekan-rekan adalah sebagai bentuk money politik.
Dan setelah proses pilkada selesai dan pemeriksaan dipersidangan saksi mengetahui
bahwa sesungguhnya uang Rp.100.000,- adalah uang reses anggota DPRD. Saksi
menerangkan bahwa kasus dugaan money politik yang dilakukan Terdakwa sudah
selesai dan menyadari serta berharap kasus ini/persidangan ini untuk tidak
Hal 16
ditindaklanjuti karena ditingkat masyarakat/Desa Labuhan lalar telah
menerima/memahami kasus ini.
2. Panwaslukada (Saksi Rahmat Hidayat, S.pd) menerima Laporan dari Nasrudin, dan
tanpa melakukan klarifikasi dengan Terdakwa, Rahmat Hidayat, S.P.d meneruskan
laporan pengaduan dari Nasrudin ke Penyidik (Polres KSB). Dasar penerusan
laporan karena ada laporan dari Nasrudin.
Analisa : Bahwa Saksi Rahmat Hidayat (Panwaslukada) setelah menerima laporan dari
Nasrudin, kemudian langsung meneruskan laporan atas nama Panwaslukada kepada
penyidik kepolisian (Polres KSB), tanpa melakukan terlebih dahulu meminta keterangan
Terdakwa atau meminta klarifikasi atas laporan dari Nasrudin. Padahal, sepatutnya
sesuai dengan Peraturan Pemilukada Panwaslukada melakukan klarifikasi. Ternyata,
tidak ada laporan hasil kajian dari Panwaslukada. Panwaslukada hanya menerima
keterangan dari para saksi yang notabennya adalah pendukung AMAN yang saat itu
bermaksud untuk menyeret terdakwa sebagai pelaku money politik, dan berdasarkan
keterangan para saksi pendukung AMAN Panwaslukada menyimpulkan bahwa laporan
dan barang bukti yang diserahkan oleh pelapor adalah sebagai bentuk money politik,
saksi (Rahmat Hidayat) selaku panwaslukada kemudian menduga bahwa uang reses
yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah money politik, dan saksi kemudian
melaporkannya kepada Penyidik.
3. Nanang Kosim, tidak pernah dihadirkan dipersidangan. Padahal, Nanang kosim
adalah saksi kunci, dia yang mengajak dan menerima uang serta melaporkan uang
tersebut (Rp.100.000) kepada Nasrudin yang notabennya sesama Team pemenang
AMAN.
Analisa ; bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan dan materi dakwaan, Saksi Nanang
Kosim adalah orang yang mengajak para saksi lainnya untuk datang ke Rumah Terdakwa,
dan Nanang Kosim yang datang meminta uang kepada Terdakwa, Terdakwa
menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Nanang Kosim dan dialah yang
melaporkan kepada Nasrudin (pelapor). Namun, saksi nanang kosim hingga pledoi ini
dibacakan tidak pernah dihadirkan JPU dipersidangan.
4. Para saksi de charge adalah pendukung Terdakwa dan mengaku sebagai Anggota
Partai demokrat. Saksi telah biasa menerima uang reses (3 kali) dari Terdakwa
sebelum pemilukada, bahkan dilain waktu jika dalam kesulitan tertentu, para saksi
datang dan meminta uang kepada Terdakwa. Namun dalam pemilukada 2010 para
saksi telah mendukung pasangan AMAN.
Analisa : bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara uang yang diberikan oleh
Terdakwa dengan Pemilukada 2010. Karena tradisi atau kebiasaan selama ini dalam
setiap pelaksanaan reses anggota DPRD KSB, Terdakwa selalu menyediakan dana untuk
transportasi, konsumsi dan uang saku/duduk kepada para peserta reses yang hadir. Para
saksi sudah seringkali menerima uang dari Terdakwa, karena para saksi adalah
pendukung Terdakwa dalam Pemilu legislatif 2009 dan sekaligus anggota Partai
demokrat. Uang yang diterima para saksi sebesar Rp.20.000,- sebagai bentuk tanggung
jawab Terdakwa kepada anggota pendukung/partai demokrat di desa labuhan lalar. Oleh
Hal 17
karenanya, dalam Pemilukada 2010, meskipun berbeda pilihan, para saksi tetap
mendukung Terdakwa dan menjadi anggota Partai demokrat. Para saksi sama sekali
tidak pernah dipaksa, diancam, atau terpengaruh dengan pemberian uang dari Terdakwa
karena sudah merupakan perbuatan yang lumrah atau wajar, antara pendukung dengan
terdakwa selaku anggota DPRD. Terdakwa hanya menawarkan untuk bergabung kembali
atau berjuang bersama pada Pemilukada 2010. Namun, tawaran itu tidak pernah
dihiraukan oleh para saksi. Hingga hari pemungutan suara, Terdakwa membiarkan para
pendukungnya untuk memilih, dan para saksi memilih pasangan AMAN dan Suara TETAP
sah.
5. Barang bukti uang Rp.100.000 dan daftar hadir peserta reses adalah sebagai bukti
pertanggungjawaban bahwa setiap anggota DPRD KSB telah melaksanakan tugas
resesnya dan telah mengalokasikan anggaran reses tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Analisa : bahwa dalam setiap pelaksanaan reses, setiap anggota DPRD KSB, diharuskan
untuk membuat daftar hadir peserta reses, dan kelengkapan administrasi ini akan
dipertanggungjwabkan oleh setiap anggota DPRD KSB yang melaksanakan reses,
termasuk adalah uang yang harus diserahkan kepada para peserta reses. Pelaksanaan
reses adalah selama 7 hari efektif, dan apabila masih terdapat waktu untuk
melaksanakannya, maka terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan akan dilakukan
kegiatan reses—sesuai dengan jumlah anggaran yang tersisa dan wilayah Dapil. Bahwa
barang bukti yang diajukan oleh JPU adalah benar bahwa barang bukti berupa daftar
hadir dan uang Rp.100.000,- yang diberikan oleh Terdakwa kepada para saksi adalah
merupakan bukti penyelenggaraan reses. Dan berdasarkan keterangan para saksi,
kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Labuhan Lalar yang merupakan Dapil (daerah
pemilihan) Terdakwa.
Kesimpulan atas fakta-fakta dipersidangan
Bahwa dari uraian peristiwa, fakta persidangan, keterangan saksi, maupun bukti surat di
persidangan membuktikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa adalah
merupakan kegiatan reses anggota DPRD, dan kegiatan tersebut telah diatur dalam UU.
No. 27 tahun 2009 tentang 2009 tentang Susduk DPR, DPD, dan DPRD, PP No.16 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Keputusan DPRD KSB No.7 tahun 2010. dan oleh karena perbuatan tersebut
bukan merupakan perbuatan pidana, maka sesuai dengan asas dalam hukum pidana
Tidak ada kesalahan sama sekali (taksi atau avas) dari perbuatan terdakwa, maka
karenanya berlaku pula asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (green straf zonder
schuld).
BAB IV. TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN JAKSA PENUNUT UMUM
IV. 1. Tanggapan Atas Uraian Fakta-Fakta Dalam Surat Tuntutan
Menanggapi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa akan
menguraikan dan menganalisa Fakta-fakta persidangan yang secara khusus berkaitan
Hal 18
dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apa yang diuraikan oleh
Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Bahwa, dalam membuktikan suatu
Surat Dakwaan dan kemudian diuraikan dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), Jaksa
Penuntut Umum harus secara obyektif mempertimbangkan seluruh Fakta-fakta yang
terungkap dalam persidangan, meskipun sebagai Jaksa Penuntut Umum bertugas
membuktikan dakwaan tetapi tetap harus secara obyektif terhadap fakta-fakta
persidangan yang terungkap dalam persidangan. Menanggapi Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum dalam perkara ini maka sebagai Penasehat Hukum Terdakwa akan menguji
apakah Jaksa Penuntut Umum telah obyektif terhadap Fakta-fakta persidangan atau
tidak, apakah analisa unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan telah dibuktikan
sesuai fakta persidangan atau tidak.
Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupun Tuntutannya, jelas-jelas tidak
dapat membuktikan secara obyektif dan terstruktur melalui alat bukti di persidangan,
apakah benar bahwa Terdakwa-lah telah melakukan praktek money politic, apakah
terdakwa telah memberi atau menjanjikan materi agar setiap orang untuk tidak
menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, apakah akibat
perbuatan Terdakwa surat suara setiap orang tersebut menjadi tidak sah sebagaimana
yang didakwakan.
Bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan tidak mendasarkan
kepada fakta-fakta persidangan. Terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya
mempertahankan dalil-dalilnya dari Keterangan Berita Acara Penyidikan semata-mata,
padahal jelas dalam persidangan banyak sekali fakta-fakta yang terungkap yang jauh
berbeda dengan BAP dari Penyidik. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum bukan berperan
sebagai penyaji atas hasil-hasil penyidikan semata-mata, namun benar-benar harus
membuktikan Dakwaannya melalui alat-alat bukti yang sah, karena dalam perkara
pidana, yang menjadi pedoman untuk menganalisa dan mempertimbangkan serta
memutuskan suatu perkara adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan.
IV.1.1. Fakta-Fakta Persidangan yang dibuat Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam
Requisitor Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya di Dalam Persidangan
Setelah membaca keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam Surat Tuntutan yang
dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tertanggal 22 Agustus 2010, ternyata banyak
ditemukan penggelapan fakta yang dilakukan oleh JPU, yang mana JPU telah membuat
rangkaian fakta tidak sesuai dengan sebenarnya yang diterangkan oleh Para Saksi dan
Terdakwa di persidangan. Ada Fakta yang tidak pernah terucap oleh Para Saksi dan
Terdakwa di persidangan justru ditambah-tambahkan, dan ada pula fakta-fakta yang
terucap, akan tetapi justru dikurangi oleh JPU di dalam requisitornya. Terlihatlah bahwa
JPU memakai frame-nya sendiri dalam menguraikan fakta-fakta dan sebagian besar
hanya menulis kembali hal-hal yang telah ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di
Kepolisian. Terhadap perbuatan Jaksa Penuntut Umum ini, maka seluruh fakta-fakta yang
dikemukakan JPU dalam requisitor sepanjang yang tidak bertentangan dengan uraian
fakta-fakta serta diakui kebenarannya oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooi ini -
haruslah ditolak!-.
Hal 19
Walaupun banyak pertentangan fakta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan
Penasihat Hukum Terdakwa, namun berikut ini kami hanya akan menguraikan beberapa
hal yang kami anggap penting untuk diungkapkan dan kami bantah, antara lain :
1. Pada halaman 1, Saksi Nasrudin. Fakta dipersidangan Nasrudin ternyata tidak
pernah menyaksikan/melihat secara langsung pemberian uang dari Terdakwa
kepada 5 orang saksi yang diajukan JPU. Dalam keterangnnya, Saksi mengaku
tidak tahu uang itu adalah uang reses. Saksi juga tidak tahu jika kemudian
laporannya sampai pada proses pemeriksaan di PN.SBB. Saksi meminta agar
proses perkara dihentikan karena kondisi sudah aman dan laporan tersebut
sudah tidak lagi menjadi sengketa. Keterangan saksi tersebut tidak dituliskan JPU.
2. Pada halaman 3 saksi Ibrahim AK. Diki, fakta dipersidangan bahwa saksi sama
sekali tidak bisa atau dapat menggunakan bahasa Indonesia, dan dalam proses
persidangan sama sekali tidak memahami pertanyaan yang diajukan oleh JPU,
Penasehat Hukum maupun Hakim, dan dalam proses pemeriksaan saksi hanya
mengenal Terdakwa dan mengaku sebagai pendukung Terdakwa dan beberapa
kali meminta dan telah dibantu oleh Terdakwa. Bahwa apa yang ditulis oleh JPU,
dalam Surat Tuntutannya tersebut tidak sesuai dengan apa yang tersirat dalam
keterangan Saksi Ibrahim di depan persidangan.
3. Bahwa pada halaman 2 s.d. 3 (Keterangan saksi Haris AK Samaila, Muhidin AK. M,
Zainudin AK Muhayang dan Saksi Ibrahim) sangat berbeda dengan keterangan
para saksi dipersidangan. Beberapa keterangan dan pengakuan para saksi
bahwa:
• Bahwa keterangan Para Saksi mengaku seringkali datang ke Rumah Terdakwa
meminta bantuan uang, seperti keterangan saksi Zainudin, Ibrahim, dan
Muhiddin yang pernah datang ke Rumah Terdakwa untuk meminta bantuan
perobatan anaknya tidak ditulis oleh JPU
• Seluruh saksi menerangkan bahwa mereka adalah pendukung Terdakwa dan
anggota Partai Demokrat Desa labuhan Lalar, yang turut berjuang bersama-
sama pada saat Pileg 2009 dan bersama-sama membesarkan partai Demokrat
di desa Labuhan Lalar (anggota partai demokrat) tidak ditulis JPU
• Dalam keterangnnya Para Saksi menerangkan bahwa perbuatan yang
dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan terpuji dan wajar selaku
anggota dewan, dan perbuatan terdakwa sangat dapat membantu atau
menolong para saksi
• Bahwa para saksi merasa sangat tertolong/terbantu atas adanya bantuan
berupa uang reses yang diberikan Terdakwa selama ini dan berharap untuk
diteruskan.
• Bahwa hubungan Terdakwa dengan Para saksi selama ini adalah selain satu
desa, adalah merupakan satu partai (Partai Demokrat), sekaligus pendukung
setia Terdakwa.
• Bahwa antara Terdakwa dengan para saksi telah membangun komitmen
bersama/perjanjian untuk membesarkan Terdakwa dan memenangkan Partai
Demokrat di Desa Labuhan Lalar
Hal 20
• Bahwa para saksi tidak pernah dipaksa, diancam, ditekan atau dirayu untuk
memilih pasangan calon tertentu, keterangan saksi bahwa Terdakwa hanya
menawarkan saja dan terdakwa membebaskan para pendukungnya untuk
memilih pasangan sesuai dengan hati nuraninya.
• Bahwa para saksi menerangkan pemberian uang Rp.20.000 yang dilakukan
oleh Terdakwa sama sekali tidak mempengaruhi dukungan calon, saat
pencoblosan suara para saksi sah dan tetap memilih pasangan AMAN.
• Bahwa para saksi tidak pernah menganggap bahwa uang tersebut sebagai
“money politik” atau uang upaya Terdakwa untuk mengarahkan pilihan politik
para saksi, karena para sanksi beranggapan uang Rp.20.000,-adalah sebagai
uang rokok yang memang telah biasa para saksi terima selama ini.
Bahwa, keterangan para saksi sebagaimana uraian singkat diatas, sama sekali tidak
dituliskan JPU dalam surat tuntutannya. Dan dari uraian sebagaimana diatas,
sesungguhnya jelas apa yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan berkaitan dengan
Perbuatan Terdakwa ahmad, tidak terbukti atau tidak sesuai dengan Fakta-Fakta
persidangan, Jaksa Penuntut Umum jelas-jelas dan nyata-nyata tidak obyektif dan
melakukan distorsi dalam memaparkan dan mengurai fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan berkaitan dengan Perbuatan Terdakwa, sehingga Uraian Perbuatan yang
diuraikan Dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan tidak terbukti, maka dengan
sendirinya dan sesuai hukum atas unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan menjadi
tidak terbukti.
BAB V. ANALISA YURIDIS
1. Penyelesaian sengketa pidana dalam PemiluKada
1.1. Laporan Panwaslukada KSB ke penyidik tidak mengacu pada peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas
sebagai penyelenggara pemilukada
Bahwa secara yuridis dan prinsipil mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana
Pemilukada sama dengan pemilu (legislatif dan Pilpres) sebagaimana diatur dalam UU
No.12 Tahun 2003 dan UU No.10 Tahun 2008. Dalam penyelenggaraan Pemilukada,
Pemerintah dan DPR RI telah menetapkan dua peraturan sebagai landasan dalam
penyelenggaraan Pemilukada, yakni UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
dan PP. N0. 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, dan secara teknis penjabaran
atas kedua Peraturan tersebut ditetapkan dalam Peraturan/keputusan penyelenggara
pemilukada (KPUD dan Panwaslukada). Bahwa dalam Pemilukada, Pelanggaran atas
pelaksanaan Pemilukada, dibagi menjadi tiga ; pelanggaran administratif (diselesaikan
oleh Panwaslukada), pelanggaran pidana pemilukada (kepolisian,kejaksaan dan
pengadilan), dan sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah konstitusi.
Asas lex spesialis derogat lex genaris, tercermin dari diberlakukannya UU No.32 tahun
2004 Jo. Perubahan UU No.12 tahun 2008, PP No.6 tahun 2005 serta berbagai Peraturan
Penyelenggara Pemilukada (Bawaslu dan KPU), mengatur prosedur tahapan
Hal 21
penyelesaian pelanggaran pidana pemilukada yang intinya bahwa Laporan pidana
pemilukada ; diawali dari adanya laporan pelanggaran pemilukada oleh peserta
pemilukada, pemantau dan pemilih kepada Panwaslukada, 3 hari sejak adanya laporan
pelanggaran, Panwaslukada berdasarkan Pasal 110 dan pasal 111 Peraturan pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005, harus melakukan kajian dan selama 14 hari lamanya
Panwaslukada diberikan waktu untuk menindaklajuti laporan tersebut dan
meneruskannya kepada penyidik kepolisian jika terkait dengan pelanggaran pidana.
Ketentuan ini menagacu pula pada Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dalam Perbawaslu Nomor 20 tahun 2010 Tentang
tatacara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilukada, diatur dalam pasal 12 dan
pasal 13.
Bahwa untuk meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilukada
kepada penyidik Kepolisian, maka Panwaslukada harus memenuhi; (a). bahwa laporan
pidana tersebut harus disertai dengan hasil kajian dan didukung dengan data permulaan
yang cukup. (b). Panwaslu telah memanggil atau mempertemukan para pihak (pelapor
maupun terlapor) untuk dimintai keterangannya dan klarifikasi. (c). Bahwa laporan yang
diteruskan tersebut diputuskan dalam rapat pleno Panwaslukada (Surat Keputusan
panwaslukada). (d). Bahwa format laporan mengacu pada format laporan yang
ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu No.20 Tahun 2010.
Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan penyidik dan keterangan saksi
Panwaslukada KSB, ternyata (1) panwaslukada hanya memanggil pelapor dan para
saksi yang notabennya adalah para pendukung AMAN (5 orang saksi dari pasangan
AMAN), dan panwaslukada KSB tidak pernah mempertemukan para pihak (pelapor
maupun terlapor), bahkan berdasarkan keterangan Rahmat Hidayat (Panwaslukada) dan
keterangan Terdakwa sama sekali tidak pernah dimintai keterangannya untuk
melakukan klarifikasi atas laporan sdr. Nasrudin. (2). Panwaslukada tidak menyusun
laporan kajian bagaimana yang telah ditetapkan dalam UU.No.22 tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu, UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No.6
Tahun 2005 tentang Pemilihan dan Pembertian KDH dan WKDH, maupun Peraturan
Bawaslu No.20 tahun 2010 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
pemilukada. (3). Ketiga, tidak ada Keputusan Hasil Rapat Pleno Panwaslukada
(ditandatangi 5 anggota Panwaslukada Ksb0 yang meneruskan laporan Nasrudin kepada
Panwaslukada ke penyidik –Polisi. Bahwa perbuatan atau tindakan Panawaslukada
tersebut jelas telah melanggar asas-asas penyelenggara pemilukada sebagaimana diatur
UU No.12 tahun 2007, serta melanggar prinsip dan kode etik sebagai penyelenggara
pemilukada. Dan akibat dari perbuatannya tersebut, Panwaslukada bukan hanya telah
keliru dalam menyimpulkan peristiwa atas laporan yang disampaikan oleh nasruddin,
tetapi telah melanggar hak-hak konsitusional terdakwa.
Kekeliruan tersebut sangat jelas, dalam kesaksian Sdr.Rahmat Hidayat, yang tersurat
maupun tersirat dalam persidangan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa jika laporan
Panwaslukada KSB ke penyidik akan berakhir di pengadilan, bahkan beranggapan bahwa
kasus Terdakwa sudah berakhir. Kekeliruan kedua, adalah terkait dengan materi yang
Hal 22
dilaporkan Panwaslukada ke penyidik-polisi. Bahwa oleh karena panwaslukada tidak
melakukan klarifikasi dan melakukan gelar perkara sebelumnya sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan, maka Panwaslukada keliru memahami peruntukkan uang
yang dialporkan para saksi (Nanang Kosim, Ruslan, Muhiddin, Zainuddin, dan Ibrahim)
yang dianggap/diduga sebagai pelanggaran pemilukada (money politik) tersebut
sesungguhnya adalah uang reses yang memang mesti berdasarkan peraturan perundang-
undangan harus diberikan oleh Terdakwa kepada para peserta reses yang hadir. Ketiga
adalah, mengenai batas waktu yang ditetapkan adalah selama 14 hari. Keempat, bahwa
disamping pelanggaran di atas, pelanggaran lainnya adalah Panwaslukada KSB tidak
membentuk dan menyelesaikan mekanisme pelanggaran pemilukada dalam Sentral
Penegakkan Hukum (Gakumdu), sehingga berbagai pelanggaraan pemilukada tidak
diselesaikan melalui mekanesme yang ditetapkan.
1.2. Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pidana
Pemilukada (Terdakwa) melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh
Undang-undang (kadaluarsa)
Bahwa berdasarkan UU. No.32 tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005, serta Peraturan
Bawaslu dan Peraturan KPU, Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik, batas waktu
penyelidikan oleh penyidik adalah selama-lamanya 14 hari terhitung sejak
diterimanya laporan dari Panwaslukada. Dan selama 14 hari sejak diterimanya
laporan dari Panwaslukada, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan dan
menyampaikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum (PU). Apabila dari hasil
penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian belum lengkap, maka paling lama 3
hari penuntut umum harus telah mengembalikan berkas perkara tersebut kepada
penyidik kepolisian, dan penyidik kepolisian memiliki waktu selama 3 hari untuk
melakukan perbaikan. Setelah, berkas dikembalikan kembali kepada Penuntut Umum,
maka 5 hari sejak berkas diterima, PU harus melimpahkan berkas perkara
tersebut kepada pengadilan. Berikut tahapan waktu:
Berdasarkan BAP dan fakta dipersidangan; Berkas Perkara penyidik dalam Reg
No.BP/03/VII/2010 Reskrim, tercatat adalah pada tanggal 05 Juli 2010, dan Penuntut
Umum baru melimpahkan Perkara ini ke Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Surat
Nomor : B-1332/P.2.13/Ep/06/2011, pada tanggal tanggal 6 Juni 2011. Karenanya, jelas
bahwa pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polri maupun dari penuntut Umum ke
Pengadilan telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
Tgl serah Lap oleh
Panwas/KPU
0
Buat LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P.19
Serah BP II
Serah BP I
PENYIDIKAN OLEH POLRI
Hal 23
1.3. Pemeriksaan sidang dalam pelanggaran pemilukada adalah dengan
acara pemeriksaan cepat, bukan acara pemeriksaan biasa.
Dengan semangat menunjung tinggi pro-justicia, penasehat hukum terdakwa ingin
menyampaikan tentang perihal Proses Persidangan ; bahwa acara pemeriksaan
sidang dalam pelanggaran pemilukada (perkara ini) adalah menggunakan acara
pemeriksaan cepat, bukan acara pemeriksaan biasa. Konstruksi ini sejalan dengan
konstruksi penyusunan UU, bahwa dalam UU No.32 tahun 2004, dan PP No.6 tahun 2005.
Oleh karena, pemilukada berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran atas
pidana Pemilukada pun harus dilakukan secara cepat, karena itu menggunakan proses
acara dengan pemeriksaan cepat (speed tryal). Dianutnya prinsip ini, (Proses peradilan
yang cepat) karena dalam putusan perkara pelanggaran pidana pemilukada memiliki
implikasi terhadap perolehan suara atau dapat mempengaruhi hasil perolehan suara
(pasal 127 ayat (2), sehingga dapat berimplikasi terhadap jumlah perolehan hasil suara
(karena menyangkut sah tidak sahnya suara pemilih), sehingga dapat berdampak pada
perolehan hasil dan sengketa hasil pemilukada (Persidangan di MK), bahkan lebih jauh
dapat berdampak terhadap penetapan calon Bupati dan Wakil bupati terpilih,
pembatalan pasalan calon atau pelaksanaan Pilkada ulang. Oleh sebab itu, maka dalam
proses persidangan--putusan pengadilan atas perkara pelanggaran pemilukada
ditetapkan paling lama 5 hari sebelum KPUD menetapkan hasil pemilukada.
Bahwa batasan waktu ini merujuk pula pada Pilpres maupun Pileg, (ditetapkan paling
lama 5 hari sebelum KPU menentapkan hasil). Sedangkan, waktu proses pemeriksaan
perkara adalah selama 7 hari sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Negeri
yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilukada harus segera
memutuskannya. Jadi, sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka dalam proses
penyelesaian pelanggaran pidana pemilukada ditetapkan paling lama 53 hari sejak
terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan1.
Berikut tahapan Proses Penuntutan & Persidangan
1 Kententuan pengaturan ini memang lebih cepat jika dibandingkan dengan UU 12/2003 (Pemilu 2004)
yang memakan waktu 121 hari.
Hal 24
Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, dan fakta-fakta dipersidangan; JPU
melimpahkan perkata Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa. Dan batas waktu
pelimpahan perkara dari Penyidik ke PU telah melampaui batas. Alasan lainnya mengapa
dengan pemeriksaan cepat, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan
merupakan kategori kejahatan, melainkan adalah pelanggaran (pasal 117 ayat (2)
sebagaimana dalam KUHP, perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran
adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 12 bulan dan sesuai
dengan KUHAP, maka proses pemeriksaan perkara tersebut adalah dengan pemeriksaan
cepat, bukan acara pemeriksaan biasa.
Beranjak dari uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah di uraikan di atas,
jelas bahwa pelimpahan berkas perkara yang dilimpahkan PU ke Pengadilan dengan
acara pemeriksaan biasa adalah keliru dan telah melampaui batas waktu (kadaluarsa)
serta melanggar prinsip dalam KUHAP.
2. Pelaksanaan kegiatan reses dengan memberikan uang transportasi kepada
para peserta reses sebesar Rp.20.000,-yang dilakukan oleh Terdakwa adalah
untuk melaksanakan perintah jabatan (sebagai anggota DPRD), oleh karena
itu sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KUHP dan dokrin ajaran hukum
tindakan terdakwa melaksanakan reses dapat dibenarkan secara hukum2.
o Bahwa landasan hukum penyelenggaraan reses adalah berdasarkan UU No.27
Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No.16 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Keputusan DPRD KSB No.7 tahun 2010 pasal 61 tentang
penyelenggaraan reses. Pelaksanaan reses dilaksanakan sesuai dengan
2 Pasal 51 KUHP (1) barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh
penguasa yang berwenang, tidak dipidana (2) perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebebkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itidak baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.
0
PERKARA
KE PN
1 2 3 4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19 .... 24
25
26
27
28
BP II
DITERIMA
JPU
….
PUTUSAN
PN
Terdakwa
pikir-pikir
BANDING
KE PT
PUTUSAN
PT
PUTUSAN
DIKIRIM KE
JPU
29
30
31
Eksekusi
oleh JPU
……..
0
TP PEMILUKADA YG
MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA
TAP HSL
PEMILUKA
DA
1 2 3 4 5
Hal 25
peraturan tersebut di atas adalah sebanyak 3 kali (masa sidang)3. Penetapan
jadwal waktu pelaksanaan reses disusun oleh alat kelengkapan dewan (Badan
Musyawarah/BAMUS) yang kemudian ditetapkan dan disahkan dalam Rapat
Paripurna DPRD4.
o Bahwa pada masa sidang/rapat I DPRD KSB, Badan Musyawarah DPRD telah
menetapkan jadwal pelaksanaan reses DPRD KSB pada masa sidang I
dilaksanakan pada bulan April 2010 dan telah ditetapkan waktu pelaksanaan
reses selama 6 hari kerja efektif (tidak termasuk hari minggu), dimulai pada
tanggal 17 April s.d. 23 April 2010. Dan masing-masing DPRD diberikan waktu
tambahan selama 6 hari kerja untuk memfinalisasi penyelenggaraan reses
(jika masih ada yang belum melaksanakan) dan menyusun laporan dan
mempertanggungjawabkan kegiatan hasil reses tersebut kepada Pimpinan
DPRD.
o Bahwa untuk itu kelancaran pelaksanaan reses, Sekretaris DPRD melalui
Bendahara dengan merujuk pada hasil rapat DPRD dan persetujuan Pimpiinan
DPRD mengeluarkan biaya reses untuk masing-masing anggota DPRD,
termasuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada masing-masing
anggota DPRD. Biaya yang diberikan kepada masing-masing anggota DPRD
tersebut berdasarkan Keputusan DPRD No.7 tahun 2010 serta mengacu pula
pada peraturan diatasnya (UU dan PP) adalah sebesar Rp. 13 jt untuk masing-
masing anggota DPRD KSB. Uang tersebut diperuntukkan untuk biaya
penyewaan tempat dan kursi pertemuan, konsumsi,transportasi, ATK, dll.
o Bahwa untuk memfasilitasi kegiatan reses tersebut, Sekretariat DPRD
kemudian mempersiapkan daftar hadir peserta, atk dan lain-lain,termasuk
bahan-bahan atau format pelaporan masing-masing anggota DPRD. Sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap anggota DPRD wajib
melaporkan penyelenggaraan reses kepada pimpinan DPRD dan membahas
dalam rapat DPRD hasil reses, secara administratif
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan reses kepada Sekretaris
DPRD dan pimpinan DPRD.
o Bahwa atas dasar hasil rapat paripurna DPRD serta keputusan Pimpinan
DPRD (keputusan kolekttif DPRD)5, Terdakwa kemudian melaksanakan reses,
3 UU No. 27 tahun 2009, pasal 369 tentang persidangan, sebagai berikut :
(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD kabupaten/kota dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. (3) Pasa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu
periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses ditiadakan. 4 Dalam PP No.16 tahun 2010, Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Musyawarah mempunyai tugas:
a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
5 PP No.16 tahun 2010, pasal 41 disebuatkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
Hal 26
di daerah pemilihan Kecamatan Taliwang, sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam jadwal pelaksanaan reses (6 hari kerja) dan (6 hari kerja untuk
finalisasi) dan salah satu wilayah yang dipilih adalah Desa Labuhan Lalar.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 april 2010, di halaman rumah
Terdakwa, Desa Labuhan Lalar Rt 04 Dusun Bangsal, dan dalam acara tersebut
mengundang masyarakat yang ada di desa Labuhan lalar, khususnya adalah
para pendukung Terdakwa dalam pemilu legislatif 2009.
o Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya reses adalah
menyerap aspirasi masyarakat (masalah, harapan dan keinginan masyarakat)
secara sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya untuk kemudian diperjuangkan
oleh anggota DPRD (Terdakwa), Terdakwa kemudian menyampaikan maksud
dan tujuan kegiatan (silaturahmi) DPRD dengan masyarakat. Dipandu oleh
Dedi Damhudi (selaku moderator/saksi) menyampaikan kegiatan reses, dan
menegaskan kegiatan reses tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan
Pemilukada6. Selesai acara reses, para peserta reses diminta untuk
memberikan tanda tangan daftar hadir, dan oleh karena pada acara tersebut
terdakwa tidak menyediakan konsumsi dan sebagai uang pengganti
transportasi peserta yang telah hadir, maka kemudian para peserta reses
diberikan uang masing-masing Rp.20.000,- dan bagi warga masyarakat,
khususnya pendukung Terdakwa yang belum hadir diminta untuk hadir
keesokan harinya atau hari-hari berikutnya, karena jumlah dan anggaran yang
tersedia masih tersisa dan diperuntukkan bagi masyarakat (peserta), dan esok
harinya kelima orang (Nanang Kosim, Zainuddin, Ibrahim, ruslan dan
Muhiddin) selaku pendukung Terdakwa kemudian hadir ke rumah terdakwa
dan menerima uang reses dan uang reses itulah yang kemudian dilaporkan
oleh Nasrudin, karena Nasrudin tidak mengetahui peruntukkan uang itu, Ia
(nasrudin) hanya tahu dari Nanang Kosim.
o Bahwa apa yang dilaksanakan atau dilakukan Terdakwa (melaksanakan reses)
adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara khusus adalah
keputusan DPRD No.7 Tahun 2010, keputusan tersebut merupakan hasil rapat
Paripurna DPRD KSB, dan pimpinan DPRD kemudian memerintahkan kepada
seluruh anggotanya dibantu sekretariat DPRD untuk melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan, atas dasar itu maka untuk melaksanakan
a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat
kelengkapan DPRD; d. menjadi juru bicara DPRD; e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya; g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan
keputusan DPRD; h. mewakili DPRD di pengadilan; i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam
rapat paripurna; dan k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk
itu. 6 Jikalaupun membahas tentang politik, demokrasi, ham dan Pemilukada hal tersebut bukanlah perbuatan yang
melanggar uundang-undang, karena dalam penyerapan aspirasi, seorang Anggota DPRD tidak boleh menolak keluhan / masalah maupun tanggapan dari masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut harus diperjuangkan oleh DPRD, termasuk aspirasi politik masyarakat.
Hal 27
tugas dan fungsinya (hak dan kewajiban) anggota DPRD, Terdakwa kemudian
melaksanakan reses7.
o Bahwa sesuai jabatannya selaku anggota DPRD dan Sekretaris Komisi I
(bidang pemerintahan)8, bahwa terdakwa sesuai dengan peraturan
berkewajiban untuk menyelenggaran reses, berkewajiban untuk menyerap
aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan seterusnya. Dan
seluruh rangkaian pelaksanaan reses sebagaimana di maksud telah
dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa baik secara administratif, politik
maupun hukum (tertulis dan lisan) kepada pimpinan Pimpinan DPRD dan
Sekretaris DPRD dan telah disetujui pada Rapat DPRD-masa sidang I tahun
2010.
o bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 1 KUHP, Terdakwa I tidak dapat dipidana
berdasarkan perbuat yang telah dilakukannya te, oleh karena perbuatan a quo
telah dilakukan terdakwa selaku ANGGOTA DPRD KSB, SEKRETARIS KOMISI I
dan Anggota Fraksi (Partai Demokrat)untuk melaksanakan suatu perintah
jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah
Pimpinan DPRD. (cq. Ketua DPRD KSB, H.L.M.Syafeei) sebagaima tertuang
dalam Keputusan DPRD No.7 Tahun 2010. Suatu perintah jabatan (ambelijk
bevel) dalam pengertian Undang-Undang tersebut diisyaratkan harus
diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam
hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat ‘publiek rechtelijk’.
(Pendapat Prof. POMPE dan prof. VAN HAMEL yang dimuat dalam buku Dasar-
Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. LAMINANTANG, SH,
alaman 526, terbitan PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977). Dengan kriteria
doktrin tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat
diklasifikasikan sebagai menjalankan perintah jabatan. Sebab perintah
Pimpinan DPRD tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku Anggota DPRD
dan hubungan kerja antara Pimpinan DPRD dan Terdakwa itu bersifat hukum
publik. Bahkan perintah jabatan itu tidak selalu mesti tertulis, karena ada juga
yang tidak tertulis. Bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus
tindak pidana terjadi maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang
karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum.
(Pendapat Prof. J. Remmelink, dalam buku terjemahan Hukum Pidana, terbitan
7 Sudarto berpendapat mengenai alasan penghapus pidana diluar undang-undang yang termasuk adalan pembenar
adalah hak yang timbul dari pekerjaan (beroepsrecht) (lihat, Sudarto dalan buku Hukum pidana I, ceatakan ke II, diterbitkan Yasayan Sudarto d/a fakultas UNDIP, semarang, tahun 1190, hal 157-157). 8 Dalam PP No 16 Tahun 2010, pasal 49 mengatur tentang Komisi, Komisi mempunyai tugas:
a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas
komisi; d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah
dan/atau masyarakat kepada DPRD; e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing
komisi; dan j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. Selaku sekretaris komisi I yang membidangi bidang pemerintahan
Hal 28
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 253). Pengertian
‘perintah jabatan’ juga meliputi ‘instruksi jabatan’ seperti yang dimaksud oleh
pasal 51 KUHP, demikian pendapat Prof. Pompe yang diperkuat oleh Prof. Van
Hamel.
3. Pelaksanaan kegiatan reses DPRD adalah merupakan amanah atau
perintah undang-undangan, dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan setiap anggota DPRD wajib melaksanakan kegiatan penyerapan
aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dalam bentuk
dialog/diskusi/pertemuan dan atau kegiatan lainnya pada setiap tahunnya.
Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa (menyelenggaran kegiatan DPRD) adalah
untuk melaksanakan undang-undang, yakni sebagai berikut;
o Pertama, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar