Halaman 1 dari 26 NOTA PEMBELAAN (PLEIDOOI) PRIBADI ATAS NAMA TERDAKWA Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, Tim Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati, Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-pertama saya panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat sehingga saya dapat menghadiri persidangan yang sangat penting dalam sisa-sisa kehidupan saya ke depan. Pada kesempatan ini ijinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, semoga ibadah kita di bulan suci Ramadhan ini diterima oleh Allah SWT. Aamiin… Yang mulia Majelis Hakim, yang saya hormati Bapak-bapak Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, teman-teman dari Pertamina dan Exxon Mobil, serta rekan-rekan media, yang selalu setia mengikuti jalannya persidangan ini, khususnya kepada suami tercinta Prof. Dr. Herman Agustiawan, anak-anak saya Jemmy, Nadia, Dimas, Ruci, Dariel, cucu saya Katya beserta kakak-kakak saya, terima kasih atas atensi, empati dan waktu yang diluangkan, baik selama masa persidangan maupun saat saya menjalani kehidupan di rumah tahanan selama hampir sembilan bulan. Saya ingin memulai pembelaan atau Pledoi saya dengan menceritakan sedikit tentang karir saya di bidang Industri Migas. Setelah lulus dari ITB pada tahun 1983, saya memulai karir saya di sebuah perusahaan Amerika pada tahun 1984 di Mobil Oil Indonesia (MOI) sebagai Geophysicist. Pada tahun 1988-1991 saya
26
Embed
NOTA PEMBELAAN (PLEIDOOI) PRIBADI ATAS NAMA … fileSaya ingin memulai pembelaan atau Pledoi saya dengan menceritakan sedikit tentang karir saya di bidang Industri Migas. Setelah lulus
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman 1 dari 26
NOTA PEMBELAAN (PLEIDOOI) PRIBADI ATAS NAMA TERDAKWA
Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst
Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
Tim Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati,
Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita
semua.
Pertama-pertama saya panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Illahi Rabbi yang
telah memberikan nikmat sehat sehingga saya dapat menghadiri persidangan
yang sangat penting dalam sisa-sisa kehidupan saya ke depan. Pada
kesempatan ini ijinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa
bagi yang menjalankannya, semoga ibadah kita di bulan suci Ramadhan ini
diterima oleh Allah SWT. Aamiin…
Yang mulia Majelis Hakim, yang saya hormati Bapak-bapak Jaksa Penuntut
Umum, Penasihat Hukum, teman-teman dari Pertamina dan Exxon Mobil, serta
rekan-rekan media, yang selalu setia mengikuti jalannya persidangan ini,
khususnya kepada suami tercinta Prof. Dr. Herman Agustiawan, anak-anak saya
responsibilitas, independensi dan fairness (kewajaran).
Tentunya dengan Board Manual diharapkan adanya hubungan yang harmonis
antara Direksi dan Komisaris, sehingga Visi dan Misi perusahaan yang telah
ditetapkan dapat tercapai. Namun ini semua tidak akan tercapai apabila salah
satu organ TIDAK TUNDUK, atau bahkan TIDAK MENGETAHUI adanya Board
Manual sebagaimana diakui oleh Anggota Komisaris yang dijadikan Saksi Kunci
oleh JPU dalam membuat dakwaan dan tuntutannya. Di samping itu,
penggiringan opini bahwa Direksi harus me-review due dilligence dan Sale Purchase Agreement (SPA) menjadi sesuatu yang MENGGELITIK dalam
persidangan ini. Karena terkait investasi hanya ada dua pasal dalam Board
Manual yang mengatur tugas Direksi terkait hal tersebut yaitu:
1. Secara kolektif kolegial menetapkan persetujuan proyek investasi sesuai
kewenangan Direksi, memantau dan melakukan koreksi terhadap
pelaksanaannya. Dalam persidangan tanggal 25 April 2019 secara aklamasi
Direksi menyetujui Investasi PI BMG dalam rapat 17 April 2009 (referensi:
Board Manual, Pasal 3.1.7).
2. Direktur Hulu memberikan Prioritas peluang investasi serta menetapkan
Anggaran Pembelanjaan kapital dan Operasi Kegiatan Usaha sesuai
persetujuan Direksi (referensi: Board Manual, Pasal 3.2.3.7). Hal ini yang
menjadikan dasar Direktur Hulu dapat menyampaikan bid atau penawaran
tertanggal 1 dan 11 Mei 2009, sesuai dengan otoritas expenditure yang
mencapai USD 100 juta, pertumbuhan anorganik (non-routine) sudah
disetujui dalam RKAP 2009 yang juga sudah disetujui oleh Pemegang
Saham, dan persetujuan Komisaris tanggal 30 April 2009. Bahkan perintah
pembayaran oleh Direktur Hulu pun mengacu kepada Dokumen SPA
tertanggal 27 Mei 2009. Artinya, bukan atas “MAU-MAUNYA” sendiri Direktur
Hulu yang pada saat itu saya rangkap.
Halaman 16 dari 26
Terlebih lagi Saksi Dr. Waluyo sebagai Mantan Direktur SDM dalam persidangan
yang sama telah menegaskan bahwa system Completed Staff Work (CSW) telah
dijalankan sejak tahun 2008. CSW berarti bahwa Wewenang dan Tanggung Jawab Dibagi Habis Ke Semua Staf dalam Organisasi PT Pertamina (Persero).
Adapun tujuan dibuatnya Board Manual 2008 adalah agar PT Pertamina
(Persero) dapat dinilai oleh Pihak Independen terkait penerapan GCG dalam
perusahaan. Penilaian tersebut merupakan bagian yang vital dari laporan
Tahunan kepada Pemegang Salam dalam RUPS.
Mungkin Yang Mulia dan para hadirin masih ingat bagaimana citra PT Pertamina
di masa lampau, yang ditengarai sebagai sarang para PENYAMUN. Untuk
mengubah citra buruk tersebut, saya perlu melakukan TEROBOSAN agar dunia
internasional melihat perubahan tata kelola di pertamina yang akhirnya dapat
membuka PELUANG BISNIS BARU.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
Tim Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati,
Komisaris Utama (yang juga Mantan Panglima) dan Direktur Utama pada saat itu
paham betul bahwa GCG ini dipantau oleh Pemegang Saham. Sehingga tidak
heran bila terdapat sebuah pasal dalam Board Manual yakni Pasal 4.2 terkait
“PERTEMUAN INFORMAL” yang sifatnya TIDAK MENGIKAT, dan TIDAK
DAPAT DIJADIKAN DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN.
Tujuan utamanya adalah apabila Direksi diintervensi oleh anggota Komisaris
secara lisan atau tidak tertulis, maka sekali lagi bahwa hal tersebut adalah tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Sehingga, jika dikatakan oleh saksi Umar Said di persidangan bahwa pertemuan
informal tersebut telah “MENJIWAI” persetujuannya, maka pendapat atau
Halaman 17 dari 26
pernyataan ini sungguh amat Tidak Berdasar, Ngawur dan Terkesan Tidak
Paham Makna dan Tujuan dibuatnya Board Manual.
Kemudian pertanyaannya, “Apabila kepada Yang Mulia dihadapkan dua pilihan:
mempercayai keterangan yang melanggar Board Manual atau mempercayai
keterangan yang tunduk terhadap Board Manual, keterangan manakah Yang
Mulia akan pilih?” Mungkin bagi orang yang tidak memiliki “agenda” lain,
pertanyaan tersebut akan sangat mudah untuk dijawab. Saya amat sangat
berharap bahwa Yang Mulia Majelis Hakim pun tidak mengalami kesulitan untuk
menjawab pertanyaan tersebut.
Yang mulia Majelis Hakim, selanjutnya ijinkan saya menyampaikan apa yang
menjadi catatan saya selama persidangan, sebagai berikut:
1. Seluruh Direksi secara aklamasi MENYETUJUI investasi PI di Blok BMG
Australia dalam Rapat 17 April 2009, sebagaimana fakta persidangan
tanggal 25 April 2019;
2. Persetujuan Komisaris adalah TUNGGAL dan FINAL sejak 30 April 2009
sampai dengan pembentukan Anak Perusahaan, termasuk penandatangan
SPA dan diakui oleh Direksi serta Tim Legal Pertamina, sesuai fakta
persidangan tanggal 25 April 2019;
3. Seluruh temuan Due Dilligence tanggal 17 April 2009 telah dimitigasi dan
diindemnifikasi dalam SPA dan JOA, kecuali ketidakpastian (uncertainty)
dalam bisnis hulu Migas dan cuaca (yang merupakan alasan terjadinya NPP)
oleh tim Legal Pertamina. Hal ini diungkapkan oleh seluruh Saksi Bagian
Legal PT Pertamina (Persero) pada persidangan (fakta persidangan) tanggal
25 April 2019; Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa terjadinya NPP tidak ada hubungannya dengan temuan Deloitte, Baker McKenzie dan atau Persetujuan Komisaris.
4. Tuduhan Harga Akuisisi Kemahalan adalah TIDAK BENAR dan TIDAK
BERDASAR. Hal ini terbukti dari tiga Lembaga Independen Internasional
yang menyatakan harga Pertamina lebih rendah, yaitu: JP Morgan Asia
Halaman 18 dari 26
Pacific Equity Research (30%), UBS Investment Research (25%), Macquarie
Research Equities harga Pertamina harga wajar pasar;
5. Dinamika dengan Komisaris timbul karena Komisaris Tidak Tunduk kepada
Board Manual dan Tidak Mematuhi prinsip-prinsip GCG. Inipun sudah diakui
oleh saksi Humayun Bosha bahwa belum pernah membaca Board Manual
sampai kasus PI BMG ini diajukan ke persidangan pada tanggal 11 April
2019;
6. Karena Komisaris tidak tunduk kepada Board Manual dan melakukan
intervensi dengan menyuruh divestasi secara tertulis, maka Komisaris-lah
yang mengakibatkan Pertamina tidak ada lagi di Gippsland Australia bagian
selatan. Dengan kata lain, jika JPU menuntut adanya kerugian keuangan
negara, maka yang paling layak dimintakan pertanggungjawaban adalah
Dewan Komisaris, karena Memorandum Dewan Komisaris tanggal 23 Juni
2009 terkait divestasi Tidak Pernah Dicabut. Pertanyaannya, mengapa
Komisaris sebagai penyebab utama hilangnya kesempatan bisnis di
Gippsland, dianggap benar di mata Hukum? Apakah tidak menjadi perhatian
JPU bahwa salah satu Komisaris, Humayun Bosha, diberhentikan di bulan
Mei 2010 oleh RUPS? Mengapa? Apakah tidak terlintas bahwa hal tersebut
terjadi karena yang bersangkutan telah gagal paham terkait seluruh aturan
dan etika korporasi yang terdapat di Persero saat itu? Dan kemudian
menyusul pemberhentian anggota Komisaris lainnya, yakni Umar Said. 7. Terkait permohonan maaf Dirut PT Pertamina (Persero) kepada Komisaris
yang menjadi salah satu hal yang diuraikan dalam dakwaan yang
disampaikan di persidangan, bukanlah hal prinsipil dan bukan juga
pengakuan bahwa saya dan direksi bersalah, melainkan permintaan maaf
tersebut merupakan etika ketimuran, apalagi kepada kolega atau mitra yang
lebih tua. Permintaan maaf tersebut saya lakukan semata-mata hanya untuk
mengikuti saran dari saksi Umar Said. Hal ini seperti yang dikatakannya
dalam persidangan tanggal 11 April 2019, bahwa yang bersangkutanlah
yang meminta saya untuk bersurat meminta maaf kepada komisaris. Saya
pikir hal itu suatu kebaikan, sehingga saya tidak melihat masalah jika saya
Halaman 19 dari 26
lakukan demi hubungan baik, dan bentuk takzim saya kepada kolega yang
lebih senior.
8. Walaupun tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana hanya berada
di tahun 2009 – 2010 sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan,
namun saya memperhatikan bahwa surat perintah withdrawal dari Dirut
Pertamina (Persero) ke Dirut PHE menjadi barang bukti Jaksa Penuntut
Umum. Pertanyaan: MENGAPA ADA BARANG BUKTI YANG
TERPENGGAL-PENGGAL? Saya mempunyai barang bukti yang sangat
lengkap, mulai dari permohonan divestasi oleh Dirut PHE kepada Direktur
Hulu saat itu, sampai dengan permohonan dari Direktur PIMR kepada Direksi
Korporat terkait divestasi yang dibatasi oleh waktu dan bila batas waktu
habis, maka harus dilakukan withdrawal. Hal ini telah disetujui oleh seluruh
Direksi, Dewan Komisaris dan Kementrian BUMN. APAKAH SAYA SELAKU
DIRUT MEWAKILI PERSEROAN MELANGGAR KEWENANGAN
BERSURAT KE PHE SETELAH MENDAPAT SELURUH PERSETUJUAN
TERSEBUT DI ATAS? Dalam Pledoi ini saya lampirkan secara utuh dan
lengkap seluruh dokumen terkait divestasi sampai dengan withdrawal. Selain
itu, kronologi singkat dari mulai proses investasi akuisisi PI Blok BMG sampai
dengan keputusan divestasi/withdrawal, akan terlihat bahwa peran saya
sangat minim dan sesuai dengan tupoksi sebagai Direktur Utama merangkap
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Hulu.
9. Setelah membaca tuntutan, saya ingin bertanya kepada JPU, “Apakah
pernah membaca seluruh dokumen SPA dan JOA, serta memahami semua
isi dari kedua dokumen tersebut?” Karena dalam akuisisi PI Blok BMG ini,
kedua dokumen tersebut merupakan dokumen “sakral” untuk semua pihak.
Jika memang TIDAK PERNAH DIBUKA, DIBACA dan DIPAHAMI, tidak
heran Yang Mulia, tuntutan 22 temuan Deloitte dan 4 dari Baker Mckenzie,
masih saja dituduhkan oleh JPU kepada saya bahwa saya telah
mengabaikan temuan-temuan tersebut.
10. Seluruh kegiatan investasi PI BMG di tahun 2009 dan withdrawal di tahun
2013 telah mendapatkan persetujuan RUPS, dan telah memperoleh Acquiet
Halaman 20 dari 26
Et de Charge (pelunasan dan pembebasan tanggung jawab) tanpa catatan
khusus.
11. Bahwa pembelian PI Blok BMG bukan merupakan ranah pidana dan bukan
merupakan suatu kejahatan terlihat dari sikap dan penilaian Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2012 yang telah melakukan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait akusisi PI Blok BMG.
BPK sangat paham akan konsep “petani” dan bukan “pedagang” dalam
bisnis Hulu Migas yang sifatnya “uncertainty” di atas, dan oleh BPK tidaklah
dijadikan permasalahan.
12. Di dalam tuntutan JPU, banyak sekali dokumen resmi Persero yang tidak
dijadikan bahan pertimbangan tuntutan dikarenakan oleh sesuatu hal yang
saya tidak pahami. Beberapa diantaranya adalah:
a. Board Manual
b. SK 230
c. SK 10
d. Laporan PDTT BPK, April 2012
e. SPA
f. JOA
g. Pertemuan Komisaris dengan Wadirut tertanggal 26 Mei 2009,
meskipun dalam rapat tersebut dibahas Blok BMG, namun tidak ada
permintaan Komisaris untuk pembatalan penandatanganan SPA.
h. Kelengkapan Dokumen Divestasi dan Withdrawal PI Blok BMG
“Padahal jika JPU betul-betul ingin mencari kebenaran dan bukan pembenaran, maka Yang Mulia, seharusnya seluruh dokumen tersebut dijadikan bahan pertimbangan.”
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan dan
tindakan saya selama menjadi Direktur Utama Pertamina (Persero) merupakan
bagian dari aksi korporasi. Sehingga muncul kembali pertanyaan besar, yakni:
Halaman 21 dari 26
“Di mana saya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertindak di luar kewenangan saya sebagai Dirut Pertamina, sehingga karenanya telah merugikan keuangan negara dan saya harus meratap dalam tahanan yang sudah berjalan hampir sembilan bulan, serta harus berpisah dengan keluarga, kerabat dan handai tolan?”
Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
Banyak lagi fakta-fakta persidangan, karena memang sifatnya yang terbuka dan
direkam, serta diterjemahkan dan sudah didengar oleh para pegiat Hulu Migas
secara nasional maupun internasional. Mereka berpendapat bahwa KASUS
BMG INILAH YANG PERTAMA KALI ADA DI DUNIA, BAHWA BISNIS HULU
MIGAS YANG SIFATNYA “UNCERTAINTY” DAPAT DIKRIMINALISASI SEBAGAI SEBUAH TINDAK PIDANA KORUPSI.
Jika hal tersebut dibenarkan, maka janganlah bermimpi bahwa Pertamina akan
menjadi Singa Asia melampui Petronas Malaysia, apabila pemahaman Bisnis
Hulu Migas saja tidak ada. Dan jangan bermimpi bahwa Pertamina akan menjadi
suatu perseroan yang besar mengalahkan Temasek Singapura, apabila
pemahaman terkait laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan dan Acquit Et de
Charge oleh RUPS saja tidak memiliki makna dan tidak berkekuatan hukum yang
pasti. Terakhir, Indonesia jangan bermimpi bisa Mandiri Energi kalau harus selalu
tergantung pada impor sebagai akibat dari tata kelola pemerintahan dalam
bidang migas tidak memiliki kepastian hukum.
Yang Mulia Majelis Hakim, tanpa bermaksud menyombongkan diri, ijinkan saya
menyampaikan keberhasilan saya sebagai Dirut PT Pertamina (Persero) periode
2009 – 2014 sebagai berikut (USD 1 = Rp. 10.000):
1. Pajak yang Disetor: Rp. 309,19 Triliun
2. Dividen yang Disetor: Rp. 45,02 Triliun
Halaman 22 dari 26
3. Total Pendapatan: USD 367,1M (Rp. 3671 Triliun).
4. Total Keuntungan Bersih: USD 13,2 Miliar (Rp. 132 Triliun).
5. Penambahan nilai aset
2008: USD 26,7M (Rp. 267 Triliun)
2014: US$ 50,7 (Rp. 507 Triliun).
Kenaikan Nilai Aset: Rp. 240 Trilun (dalam waktu 5 tahun)
6. Masuk Peringkat 122 & 123 dalam Fortune Global 500 Company (2012 &
2013).
7. Pencapaian Tingkat GCG: 2009 (83.56%) ; 2014 (94%)
8. Tercatat di Dunia sebagai CEO Pertama Wanita di Perusahaan Migas dan
Masuk Rekor MURI.
9. Asia 50 Most powerfull Business Women Versi Forbes 2012.
Dengan segala kerendahan hati, saya mohon yang Mulia berkenan
membandingkan prestasi saya tersebut di atas dengan Dirut-dirut sebelum
maupun sesudah saya. Seluruh keberhasilan di atas, tentunya telah memberikan kontribusi yang sangat positif untuk negeri dan bangsa ini, dan dapat dijadikan pertimbangan yang Mulia dalam membuat putusan untuk
kasus ini. Bahwasanya tidak semua keputusan saya dapat membuahkan hasil
yang sesuai dengan harapan, namun secara overall atau keseluruhan dengan
Business Judgement matang yang saya peroleh selama karir saya di Industri
Migas, justru Pertamina menjadi lebih maju dan namanya menjadi lebih harum di
dunia selama kepemimpinan saya.
Sebelum menutup pledoi ini, ingin saya sajikan salah satu illustrasi bagaimana
pihak luar berkomentar terkait apa yang menimpa diri saya. Beliau adalah salah
satu CEO Konsultan Migas terbesar dunia, dan berikut adalah bunyi suratnya
I just wanted to send you an email to say how sorry I was to hear about your
mother’s ongoing trail and detention in Indonesia. I know it must be very
distressing and upsetting for her and all of your family.
Could I ask you to pass on my message of support to your mother at this difficult
time? I have always and continue to hold her in the highest professional regard
and it was always a privilege to meet with her. Please be reassured that I know,
as many of us outside Indonesia do, that she always acted in the best interests of Pertamina and was a breath of fresh air for the organization.
With best wishes – take care.
John
John McCreery Partner Bain & Company, Inc. | One Houston Center, 1221 McKinney Street, Suite 3600 | Houston, TX 77010 | United States Tel: +1 857 277 3637 Web: www.bain.com | Email: [email protected]
Yang Mulia, kata-kata “breath of fresh air” atau “menghirup udara segar” malah
dianggap sebagai koruptor di negaranya sendiri. Sungguh tragis,
“Saya tidak tahu apakah saya salah satu yang tidak diinginkan untuk menjadi Warga Negara Indonesia atau ada alasan lain. Mengingat pihak di luar Indonesia lebih bisa mengapresiasi saya sebagai seorang profesional.”
Halaman 24 dari 26
Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
Tim Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati,
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, saya tidak pernah berkeinginan untuk
menjadi Dirut PT Pertamina (Persero). Sesungguhnya, keluarga saya semuanya
agak “keberatan” ketika saya mengambil jabatan ini mengingat saya satu-
satunya wanita dalam keluarga karena saya memiliki tiga anak laki-laki.
Saya juga teringat ketika salah satu anak saya sedih karena social media twitter
di mana terdapat komentar-komentar negatif terkait saya, yakni pada saat
Program Transformasi Minyak Tanah ke LPG karena pada saat itu banyak
tabung LPG yang meledak akibat kurangnya penyuluhan. Tentunya yang Mulia
dapat membayangkan betapa beratnya untuk anak saya yang pada saat itu
masih remaja mendengar dan melihat cacian yang terkasar dilontarkan kepada
ibunya dalam suatu platform atau media yang dapat diakses oleh publik.
Oleh karena kondisi di atas, tidak lama setelah saya menjabat sebagai Dirut,
seluruh anak saya memilih untuk tinggal di luar negeri agar tidak ter-ekspose
kepada hal-hal tersebut. Hampir selama tiga tahun terakhir saya menjabat
sebagai Dirut, saya harus berpisah negara dengan anak-anak saya. Bukan
hanya tidak bisa memperhatikan kehidupan kesehariannya, tetapi juga saya tidak
mampu menghadiri acara wisuda mereka karena kesibukan dalam menjalankan
tugas-tugas sebagai Dirut Pertamina.
“Pengorbanan tersebut saya lakukan demi kebaikan negara dengan harapan hasilnya (kelak) dapat dinikmati oleh bangsa ini.”
Pada September tahun 2014 saya memutuskan untuk berhenti karena saya
menyadari bahwa anak saya yang paling kecil sudah hampir tamat SMA, dan
selama ini dia harus tumbuh tanpa adanya sosok ibu yang utuh. Saya baru
Halaman 25 dari 26
menyadari bahwa saya telah melalaikan pekerjaan utama saya, dan saya perlu
kembali fokus pada pekerjaan utama saya yang sangat mulia tersebut.
Yang Mulia, silahkan cek publikasi-publikasi yang ada, bahwa benar adanya
saya mengundurkan diri, dan bukan diberhentikan! Ini merupakan yang
pertama yang pernah terjadi dalam sejarah PT Pertamina (Persero). Oleh
karenanya, sangat mengusik hati saya ketika kasus BMG ini sampai naik ke
persidangan, apalagi ketika saya dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi.
APABILA SAYA PERNAH MELAKUKAN KORUPSI, SAYA TIDAK AKAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN DIRUT PERTAMINA, AGAR DAPAT
MELAKUKAN LAGI DAN DAPAT TERLINDUNGI DARI APARAT PENEGAK
HUKUM MENGINGAT JABATAN TERSEBUT SANGAT DEKAT DENGAN
KEKUASAAN.
Tidak lama mengundurkan diri dari Pertamina untuk mengerjakan pekerjaan
mulia sebagai ibu, saya kembali diusik dengan adanya berbagai jenis
pemeriksaan dari Kejaksaan Agung. AKHIRNYA PADA TANGGAL 24
SEPTEMBER 2018 SAYA HARUS DIPISAHKAN LAGI DARI KELUARGA SAYA
DAN MENJADI TAHANAN KEJAKSAAN AGUNG UNTUK KASUS YANG
LEMAH DAN DIPAKSAKAN INI.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,
Tim Penasihat Hukum dan Para Hadirin yang saya hormati,
Sebagai penutup, saya yakin dan percaya di dalam hati yang Mulia tahu bahwa
mengacu kepada fakta persidangan saya TIDAK BERSALAH. Saya bermohon
keberanian yang Mulia untuk mengambil putusan tersebut, karena penyelidikan
dan penyidikan telah dilakukan oleh para jaksa yang saya yakini tidak memahami
baik secara Teknis maupun karakter Bisnis Hulu Migas. Yang Mulia, diperlukan
pengetahuan dan pengalaman yang memadai serta waktu yang relatif lama
untuk memahami dengan benar terkait hal-hal Teknis dan Bisnis Akuisisi Hulu
Migas.
Halaman 26 dari 26
Mengingat usia saya yang sudah memasuki senja, dan seluruh pengorbanan
yang saya dan keluarga saya berikan untuk negara selama ini, berikanlah saya
kesempatan untuk dapat kembali kepada keluarga dan menjalankan pekerjaan
utama saya sebelum saya dipanggil untuk menghadap ke Allah SWT.
Oleh karena pengadilan ini adalah tempat mencari keadilan, bukan ketidakadilan
apalagi penghukuman, maka dengan alasan ini pula saya mohon sudilah kiranya
Majelis Hakim MENOLAK TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum dengan
menyatakan bahwa TUNTUTAN TERSEBUT BUKAN UNTUK KEADILAN,
MELAINKAN UNTUK PENGHUKUMAN, sehingga Dakwaan JPU TIDAK
TERBUKTI secara sah dan meyakinkan.
Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya uraikan secara rinci di atas,
sekali lagi saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan ini
agar berkenan MEMBEBASKAN saya, Karen Agustiawan, dari semua tuntutan
JPU.
Demikian Pembelaan dari saya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia
saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT
senantiasa memberikan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita
semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin…
Wassalamualaikum Warahmatullahih Wabarokatuh.
Jakarta, Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI,