NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM “MENGADILI DEMOKRASI DAN PERJUANGAN DAMAI RAKYAT PAPUA” DALAM PERKARA PIDANA NOMOR : 17/PID.B/2012/PN-JPR ATAS NAMA TERDAKWA : 1. SELPIUS BOBII 2. AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, S.IP 3. DOMINIKUS SORABUT 4. EDISON KLADIUS WAROMI, SH. 5. FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd Yang Didakwa : Dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP DIAJUKAN OLEH : TIM PENASEHAT HUKUM KOALISI MASYARATKAT SIPIL UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI PAPUA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAYAPURA JAYAPURA 2012
32
Embed
NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM - The Digital ... Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 1 Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NOTA PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM
“MENGADILI DEMOKRASI DAN PERJUANGAN DAMAI RAKYAT PAPUA”
DALAM PERKARA PIDANA NOMOR : 17/PID.B/2012/PN-JPR
ATAS NAMA TERDAKWA : 1. SELPIUS BOBII
2. AUGUST MAKBRAWEN SANANAY KRAAR, S.IP 3. DOMINIKUS SORABUT
Kemdagri untuk membuka dan menjadi Keynote Speaker pada KRP
III di Auditarium Uncen Jayapura.
c. Barang bukti : Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan daftar barang
bukti tetapi tidak menunjukkan fisik barang bukti tersebut, hanya satu
barang bukti dari enam puluh empat yang di tunjukkan yaitu 1 (satu)
buah spanduk yang bertuliskan :
Thema : mari kita menegakkan hak-hak orang asli Papua dimasa kini dan masa
depan; Sub thema: Membangun pemahaman secara jujur, adil dan menyeluruh
demi menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk hak politik dimasa
depan yang lebih baik, maju, adil, demokratis, aman , damai sejahtera, dan
bermartabat .
sehingga barang bukti yang tidak ditunjukkan dalam persidangan
patutlah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam
pembuktian ini.
d. Keterangan Terdakwa :
1. Selpius Bobii, memberikan keterangan bahwa : • Bahwa Terdakwa tidak melakukan makar;
• Bahwa Terdakwa sudah menerangkan dari awal pemeriksaan di
Penyidik soal kebangsaan dan wargaNegara bahwa kami adalah
Bangsa Papua dan warga Negara Papua Barat;
• Bahwa Tidak punya KTP, tidak pernah ikut Pilkada, tidak akui
pemerintahan yang ada : polri dan TNI AD, DPRP, MRP,
Gubernur, Bupati;
• Bahwa Terdakwa menerangkan perannya sebagai Ketua Panitia
Pelaksana Kongres Rakyat Papua III;
• Bahwa Deklarasi yang dibacakan adalah deklarasi pemulihan
Negara Papua yang diakui oleh Presiden Soekarno dan dihina
sebagai Negara boneka;
• Bahwa Presiden terpilih adalah Forkorus Yaboisembut dan
Perdana Menterinya adalah Edison Kladius Waromi, SH;
• Bahwa Negara Papua sudah ada sejak tanggal 19 Oktober 1961 oleh
Komite Nasional Papua dan di jamin oleh Deklarasi umum Hak
Asasi Manusia dan 3 (tiga) Kovenan Internasional yaitu Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional
tentang Sosial Budaya dan Ekonomi dan Deklarasi Hak Dasar
Rakyat Pribumi dan deklarasi dimaksud dijamin oleh UUD 1945
yakni dalam pembukaan UUD 1945 paragraf pertama yang
berbunyi;
“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala
bangsa, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan. Bahwa
Kovenan diatas telah diratifikasi oleh Negara Indonesia maka itu
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 15
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
Negara Indonesia patut dan wajib melaksanakannya.
• Bahwa Tidak perlu dijelaskan wilayah Papua karena ada dlm
profil;
• Bahwa Kongres Rakyat Papua III diprakarsai oleh panitia yang
diberikan mandat oleh masyarakat yang terdiri dari organ-organ
Papua Barat;
• Bahwa Amanat yang diberikan oleh rakyat adalah mempersiapkan
dan mengadakan Kongres Bangsa Papua yang ke III;
• Bahwa Panitia pelaksana Kongres Rakyat Papua III tidak bekerja
sendiri;
• Bahwa Tempat kegiatan Kongres Rakyat Papua III adalah di
Lapangan Zakheus Padang Bulan;
• Bahwa terdakwa menerangkan tanggal 16 Oktober 2011 adalah
acara biasa yaitu sembahyang;
• Bahwa Pembukaan Kongres Rakyat Papua III mulai tanggal 17
Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011;
• Bahwa Peserta terdiri dari 7 wilayah adat dan ada juga wartawan.
7 Wilayah adat meliputi : wilayah I Mamta/Tabi, II Saireri,
wilayah III Domberai, wilayah IV Bomberai, wilayah V Anim Ha,
wilayah VI La Pago, wilayah VII Mee pago;
• Bahwa Ada pemimpin wilayah adat (otoritas setempat), pemilik
negeri yang ditempatkan oleh Tuhan;
• Bahwa Peserta yang menghadiri KRP III berjumlah sekitar 6.000
(enam ribu) orang dan ditambah dengan pengamanan sehingga
total 12.000 (dua belas ribu) orang;
• Bahwa Hasil akhir daripada Kongres Rakyat Papua III adalah
deklarasi;
• Bahwa Profil Negara disusun oleh rakyat Papua yang ikut Kongres
Rakyat Papua III;
• Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia KRP III, tidak perlu sebut
susunan kepanitiaan;
• Bahwa Deklarasi yang dilakukan adalah deklarasi pemulihan;
• Bahwa Presiden Negara Republik Federal Papua Barat adalah
Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri Edison Kladius
Waromi, SH;
• Bahwa Sebelum ada deklarasi, pemimpin bangsa Papua, otorita
Masyarakat Papua;
• Bahwa Terdakwa punya KTP Negara Republik Federal Papua
Barat tetapi saat ini tidak dibawa;
• Bahwa Pelaksana KRP III, panitia diamanatkan oleh rakyat melalui
pimpinan-pimpinan organ Papua Barat;
• Bahwa Amanat yaitu mempersiapkan dan mengamanatkan
Kongres bangsa Papua yang ke-III;
• Bahwa Tidak kerja sendiri tetapi tidak perlu menjelaskan seksi
dalam kepanitiaan;
• Bahwa Kegiatan KRP III berlangsung dari tanggal 16 -19 Oktober
2011;
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 16
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
• Bahwa Komisi yang menyusun isi deklarasi, tidak tahu;
2. August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, memberikan keterangan bahwa:
• Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Republik Indonesia, di
Provinsi Papua;
• Bahwa Terdakwa pernah menjadi Panitia pada Kongres Rakyat
Papua II dan III;
• Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);
• Bahwa terdakwa menerangkan posisi sebagai Kepala Bidang
Logistik dan Perlengkapan; Kongres Rakyat Papua III;
• Bahwa Sebagai Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III adalah
Selpius Bobii, sementara sturktur kepanitiaan terdakwa lupa;
• Bahwa Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan sejak tanggal 16
Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakheus
Padang Bulan;
• Bahwa Presiden Negara Republik Federal Papua Barat adalah
Forkorus Yaboisembut, S.Pd dan Perdana Menterinya Edison
Klaudius Waromi, S.H;
• Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat dideklarasikan
tanggal 19 Oktober 2011;
• Bahwa Alat kelengkapan Negara berupa Bendera Negara,
Lambang Negara, Lagu, Mata Uang, Wilayah Terdakwa tidak
menjawab karena itu bukan bagiannya;
• Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membaca deklarasi;
• Bahwa Kongres Rakyat Papua III ditutup jam 18.00 WIT;
• Bahwa Terdakwa tidak akan memberikan keterangan di luar
tupoksinya (logistik & perlengkapan);
3. Dominikus Sorabut, memberikan keterangan bahwa : • Bahwa Terdakwa adalah Bangsa Papua dan warga Negara Papua
Barat, di BAP dipaksakan menjadi warga Negara Indonesia;
• Bahwa Terdakwa tidak merasa punya Camat, Bupati, Kepolisian;
• Bahwa Terdakwa tidak punya KTP Indonesia karena warga
Negara Papua Barat;
• Bahwa Terdakwa mencabut keterangan di BAP yang dibuat oleh
Penyidik Polda sebagai Bangsa Indonesia;
• Bahwa Terdakwa hadir di Kongres Rakyat Papua III dari tanggal
17 Oktober s/d 19 Oktober 2011 sebagai peserta dan tidak
merupakan anggota panitia;
• Bahwa Terdakwa berperan sebagai peserta kongres;
• Bahwa Deklarasi yang dilakukan adalah Deklarasi Pemulihan,
namun terdakwa tidak ingat isi deklarasi seluruhnya;
• Bahwa Terdakwa hadir di Kongres, dengar dan ikuti di Kongres
Rakyat Papua III;
• Bahwa Presiden adalah Forkorus Yaboisembut, S.Pd, Perdana
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 17
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
Menteri adalah Edison Waromi, SH, bangsa adalah Papua, lagu
kebangsaan Hai tanahku Papua, lambangnya Burung Mambruk,
bendera Bintang Fajar, mata uang Gulden;
• Bahwa Wilayah Negara, bagian barat berbatasan dengan Maluku,
bagian Selatan berbatasan dengan Australia, bagian utara
berbatasan dengan Filipina, bagian timur berbatasan dengan
Papua New Guinea;
• Bahwa Tidak perlu KTP dan aturan karena Terdakwa ada di atas
tanah Papua;
• Bahwa Tidak mengetahui siapa yang membuat deklarasi tetapi
yang membacakan deklarasi oleh Presiden Negara Federal
Republik Papua Barat yaitu Forkorus Yaboisembut,S.Pd;
• Bahwa Kongres dilakukan atas demokrasi tertinggi bangsa Papua,
dengan melakukan Kongres I (pertama) tahun 1961, Kongres II
tahun 2000, dan berdasarkan kovenan internasional, dengan
menghadirkan masyarakat Papua dari 7 (tujuh) wilayah adat;
• Bahwa Deklarasi dan profil Negara lahir dari hasil Kongres Rakyat
Papua III (masyarakat);
• Bahwa Yang membuka dan menutup kegiatan Kongres Rakyat
Papua III adalah TUHAN ALLAH;
• Bahwa Hari ke 3 kongres, Presiden Forkorus Yaboisembut
membacakan deklarasi;
• Bahwa Peserta berasal dari 7 (tujuh) wilayah pemerintahan bangsa
Papua yaitu Wilayah I Mamta/Tabi, Wilayah II Saireri, Wilayah
III Domberai, Wilayah IV Bomberai, Wilayah V Anim Ha,
Wilayah VI Lapago dan Wilayah VII Mee Pago;
• Bahwa Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III adalah Selpius
Bobii;
• Bahwa Kongres Rakyat Papua III ditutup pada tanggal 19 Oktober
Pukul 13.30 WIT;
• Bahwa Dalam KRP III terbagi dalam 4 (empat) Komisi yaitu Komisi
A (Politik), Komisi B (Hukum), Komisi C (Keuangan) dan Komisi
D (Khusus), tetapi Terdakwa tidak mengetahui ketua masing-
masing Komisi tersebut;
• Bahwa Terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Aparat
keamanan pada jam 15.30 WIT;
• Bahwa Tidak tahu bahwa ada surat pemberitahuan ke Polda;
• Bahwa Ada surat dari Menkopolhukam ke Mendagri untuk
membuka acara KRP III, diberi ke Ketua panitia dan sebelum KRP
III dibuka, sudah disampaikan bahwa acara akan di buka oleh
wakil dari pemerintah pusat;
• Bahwa Saat terjadi penyerangan aparat keamanan tidak
menunjukkan surat tugas, surat penangkapan, dan surat penyitaan;
• Bahwa Tidak ada peringatan dari Kapolresta Jayapura untuk
membubarkan peserta kongres;
• Bahwa terdakwa menolak keterangan di Polisi karena
diperlakukan secara tidak Manusiawi (ditodong dengan pistol dan
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 18
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
diludahi) juga tidak didampingi Penasehat Hukum, untuk BAP
tanggal 19 Oktober 2011;
4. Edison Kladius Waromi,SH, memberikan keterangan bahwa : • Bahwa terdakwa Pernah diperiksa dan memberikan keterangan di
Penyidik Polda Papua;
• Bahwa Setelah keterangan diketik, di print out dan diberikan
kepada terdakwa untuk dibaca;
• Bahwa terdakwa Sebagai Pendeta dan mempunyai jemaat, yang
terdaftar di PGI;
• Bahwa terdakwa Belum mempunyai KTP Bangsa Papua Barat;
• Bahwa terdakwa Hadir di Kongres Rakyat Papua III sebagai
pimpinan kolektif;
• Bahwa Gereja dilarang untuk berpolitik tetapi yang dilakukan oleh
terdakwa adalah suatu panggilan;
• Bahwa terdakwa Hadir di Kongres Rakyat Papua III dari tanggal
17 Oktober s/d tanggal 19 Oktober 2011;
• Bahwa terdakwa tidak ingat isi deklarasi;
• Bahwa Sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat
adalah Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri adalah Edison
Waromi;
• Bahwa Atas kehendak Tuhan dan rakyat, terdakwa dipercayakan
menjadi Perdana Menteri;
• Bahwa yang berinisiatif menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua
III adalah kehendak TUHAN dan rakyat Papua;
• Bahwa Rakyat Papua yang mengikuti Kongres Rakyat Papua
sebanyak 12.000 (dua belas ribu) orang;
• Bahwa deklarasi akan direkomendasikan ke PBB, Dewan HAM
Internasional, Dewan Keamanan PBB;
• Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai peserta kongres dan
sempat berdiskusi dengan rakyat yang hadir di KRP III;
• Bahwa Ketua panitia adalah Selpius Bobii, susunan panitia yang
lain tidak ingat;
• Bahwa deklarasi dibacakan oleh Presiden Papua;
• Bahwa wilayah Negara Papua Barat adalah bekas Netherland New
Guinea, meliputi Papua dan Papua barat;
• Bahwa Wilayah Papua dan Papua barat bukan wilayah NKRI
(sesuai dengan Proklamasi kemerdekaan Soekarno menyebutkan
wilayah NKRI adalah dari Sabang – Amboina;
• Bahwa kemerdekaan Bangsa Papua Barat dirayakan pada tanggal 1
Desember 1961 dan dianeksasi oleh Presiden Soekarno tanggal 19
Desember 1961;
• Bahwa mereka diperiksa di Polda Papua sebagai bangsa Papua dan
keterangan yang diberikan di BAP diberikan secara sukarela;
• Bahwa terdakwa ditangkap secara paksa dan mobil serta semua
yang berada di dalam mobil dirusak;
• Bahwa surat ke Menkopolhukam pernah dilihat tetapi tidak ingat
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 19
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
(lihat bukti surat);
• Bahwa terdakwa tidak tahu soal ijin ke Polda Papua namun ada
ijin dari pemerintah/Negara;
• Bahwa deklarasi adalah akumulasi dari teraneksasinya Papua ke
NKRI;
• Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat sudah diusulkan
untuk di daftarkan secara internasional ke sekretariat PBB nomor
RR: 827567848BE tanggal 26 Januari 2012 sebagai Negara Federal
Papua;
• Bahwa KRP III ditutup sekitar jam 14.00 wit, ditangkap sekitar
15.30 wit;
• Bahwa terdakwa tidak diperlihatkan surat penangkapan,
penggeledahan, penyitaan;
• Bahwa terdakwa menerangkan penangkapan mereka tidak
menghalangi masalah Papua ke PBB;
• Bahwa terdakwa tahu ada surat ke Menkopolhukam, (lihat bukti
surat) sehingga terdakwa tahu bahwa ini diijinkan oleh Negara;
• Bahwa ada 3 (tiga) orang korban dalam peristiwa KRP III, selain itu
ada banyak yang disiksa;
• Bahwa tidak ada surat atau larangan resmi oleh Pemerintah atau
Kepolisian kepada panitia untuk pelaksanaan KRP III;
5. Forkorus Yaboisembut, S.Pd, memberikan keterangan bahwa : • Bahwa Keterangan terdakwa di kepolisian ditolak;
• Bahwa deklarasi dibacakan oleh dirinya sendiri (terdakwa);
• Bahwa peserta Kongres Rakyat Papua III adalah dari Sorong s/d
Merauke;
• Bahwa Pengacara internasional di Brussel yang mendaftarkan hasil
deklarasi ke pihak internasional, tertanggal 26 Januari 2012 dan
sudah masuk ke sekretariat PBB, februari awal telah masuk ke
Dewan HAM PBB;
• bahwa KRP III menghasilkan deklarasi bangsa Papua di Negeri
Papua Barat;
• bahwa benar Terdakwa yang membaca deklarasi;
• bawha Rakyat Bangsa Papua di Negeri Papua Barat (Sorong,
Merauke dan Jayapura);
• Hak rakyat Papua untuk melakukan kongres;
III. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN;
Bahwa untuk mengungkap fakta persidangan dalam menemukan
kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka fakta-fakta yang terungkap
dalam pemeriksaan di persidangan, baik keterangan para saksi, bukti surat,
barang bukti maupun keterangan Para, haruslah dianalisa dengan patokan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan
“aturan main” untuk menegakkan pidana materiil tersebut satu-satunya
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 20
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
adalah KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum ACARA Pidana- Undang-
Undang No. 8 tahun 1981). Bahwa fakta persidngan yang diperoleh dalam
pemeriksaan sidang terhadap keterangan saksi-saksi dapat dilihat dari
kualitas keterangan saksi yang memang mengetahui sendiri karena hadir
dan melihat serta mendengar kejadian tindak pidana tersebut; sedangkan
keterangan saksi yang tidak tahu dan tidak melihat kejadian itu tidak dapat
diterima keterangannya.
Bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah
melakukan Tindak Pidana Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan
atau Turut serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau
Sebagian Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan
Sebagian Dari Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Surat Dakwaan tunggal Sdr. JPU, para terdakwa melanggar Pasal
106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP.
Sebagaimana yang didakwakan kepada mereka haruslah berdasarkan
keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa.
Bahwa Keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal 1 angka 27
KUHAP, yakni Keterangan yang saksi lihat sendiri; saksi dengar sendiri;
alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana.
Selain itu untuk menentukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka
harus diperhatikan; persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang
lainnya; persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya; alasan yang
dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara
hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Vide, pasal 185
ayat 6 KUHAP).
Dari keenam saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum,
masing-masing atas nama Lambertus Limbong sattu, Ahmed Mahu,
Syafrudin Mahmud, Jetny Leonard Sohilait, Suardi Madjid, Andi Goni,
menerangkan bahwa mereka melakukan pengamanan pada KRP III
dengan jarak kurang lebih sekitar 50 sampai dengan 150 meter dengan
terhalang oleh Tembok setinggi kurang lebih 2-3 meter, Bahwa lapangan
tersebut dikelilingi oleh Tembok, bahwa saksi tidak mengenal para
terdakwa secara keseluruhan namun hanya mengenal Terdakwa Forkorus
Yaboisembut, S.Pd dari media (Koran). Bahwa saksi tidak mengetahui
peran masing-masing Terdakwa pada KRP III, Bahwa setelah kegiatan
Kongres selesai/kongres ditutup, 2 (dua) jam kemudian barulah aparat
melakukan penyerangan, Bahwa saksi ketika diperiksa di Polda Papua
barulah diputarkan rekaman video pelaksanaan KRP III, saksi-saksi tidak
mengetahui siapa yang membuat deklarasi pemulihan tersebut, bahwa
saksi tidak mengetahui isi deklarasi. Bahwa sebaliknya dalam persidangan
ini terdapat persesuaian fakta tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998,
hal ini sebagaimana keterangan saksi Sujono yang intinya saksi Sujono
menjelaskan ada surat pemberitahuan kepada Kepala Kepolisian Daerah
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 21
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
Papua Tentang Pelaksanaan KRP III dilampiri buku paduan Kegiatan KRP
III, ada surat Polhulkam kepada Kepmendagri untuk menugaskan Dirjen
Otda Kepmendagri Membuka Acara sekaligus sebagai Keynote Speaker
dalam KRP III, kemudian saksi lainnya Lambertus Limbong sattu, Amet
Mahu, Syafrudin Mahmud, Jetny Leonard Sohilait, Suardi Madjid, Andi
Goni menjelaskan mereka mendapatkan penugasan dari pimpinan untuk
melakukan PENGAMANAN KRP III yang Para Saksi ketahui
dilaksanakan dari tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan 19 Oktober 2011,
Para saksi juga menerangkan setelah kegiatan Kongres selesai barulah
dilakukan pembubaran, hal ini bersesuaian Keterangan Saksi Eliezer
Awom, bukti surat, barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh
JPU dan Penasehat Hukum serta keterangan Para Terdakwa, yang
terungkap sebagai berikut :
• Bahwa Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan pada hari minggu,
tanggal 16 Oktober hingga 19 Oktober 2011;
• Bahwa sebelum Kongres Rakyat Papua III dilaksanakan dibentuk
Panitia yang di Ketuai oleh Sdr. Terdakwa Selpius Bobii;
• Bahwa Panitia telah mengajukan surat undangan Tim Kerja Rekonsiliasi
Nasional Rakyat Papua barat yang ditujukan kepada Presiden R.I Bpk.
Susilo Bambang Yuddoyono dan telah direspon dengan memerintahkan
Menkopolhukam dan untuk membangun kepercayaan (Trust building)
terhadap panitia KRP III telah menugaskan Dirjen Otda sebagai keynote
speaker pada acara KRP III;
• Bahwa Surat menkopolhukkam tersebut juga ditembuskan kepada
Kapolda Papua, Gubernur Papua, Pangdam XVII Cenderawasih;
• Bahwa selanjutnya Pihak Panitia KRP III memberikan Pemberitahuan
kegiatan kepada Kapolda Papua dengan nomor surat 33-
SPK/TKRNRPB/X/2011;
• Bahwa dalam pelaksanakan KRP III Pihak Polda Papua, TNI dan Petapa
melakukan Pengamanan;
• Bahwa selama KRP III berlangsung aman dan tertib tanpa ada larangan
dari Pemerintah Pusat, daerah maupun pihak keamanan (Polri dan TNI)
• Bahwa pelaksanakan Kongres dihadiri oleh 12.0000 peserta yang berasal
dari 7 wilayah adat yaitu : Mamta, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim
Ha,Lapago, Me pago;
• Bahwa KRP III juga menghadirkan Peninjau dan Pengamat;
• Bahwa pelaksanakan KRP III yang berlangsung di Lapangan Zakeus
Padang Bulan Abepura mengagendakan pembahasan Komisi-komisi
yangterdiri dari : Komisi Hukum, Komisi Politik, Komisi Keuangan dan
Komisis Khusus ;
• Bahwa hasil dari pembahasan Komisi-komisi tersebut disampaikan
dalam bentuk siaran pers setiap selesai kegiatan KRP III;
• Bahwa salah satu hasil dari pembahasan di Komisi-komisi tersebut
adalah mengangkat Sdr. Forkurus Yaboisembut, S.Pd sebagai Presiden
dan Sdr. Edison Kladius Waromi, S.H sebagai Perdana Menteri Negara
Federal Papua Barat;
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 22
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
• Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 telah dihasilkan Deklarasi
Pemulihan Papua barat di negeri Papua barat;
• Bahwa Deklarasi tersebut dibacakan oleh Forkorus Yaboisembut, S.Pd;
• Bahwa setelah Pembacaan Deklarasi Pemulihan selesai kegiatan KRP III
kemudian ditutup dengan ibadah kemudian dilanjutkan dengan jumpa
pers;
• Bahwa setelah Jumpa pers 2 (dua) jam kemudian aparat keamanan yang
terdiri dari Polri dan TNI melakukan penyerangan dan penangkapan di
tempat pelaksanaan KRP III;
• Bahwa ketika penangkapan terjadi disertai dengan tindakan kekerasan
baik kepada peserta maupun para terdakwa;
• Bahwa pasca penyerangan terdapat 3 (tiga) korban yang meninggal
dunia, dan sejumlah orang kemudian ditangkap dan diantar ke Mapolda
Papua untuk di periksa.
IV. ANALISA YURIDIS
Bahwa sebelum unsur-unsur dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut
Umum diuraikan lebih jauh, terlebih dahulu kami akan soroti tentang Surat
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam surat dakwaan saudara
Jaksa Penuntut umum Nomor : PDM-457/JPR/Ep.2/12/2011
menyebutkan bahwa Para Terdakwa didakwa bersama-sama mencoba
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serta
melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah
Negara, jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah
Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat
(1) ke -1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Bahwa ternyata ketika Jaksa
Penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Para Terdakwa sama sekali
tidak menguraikan dengan jelas semua unsur-unsur pasal sesuai dengan
unsur-unsur pasal dakwaan terutama mengenai apa yang dimaksud
dengan makar, Saudara Jaksa Penuntut umum hanya menguraikan unsur
barang siapa, unsur dengan Maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah
Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara,
unsur melakukan, menyuruh melakukan perbuatan dan unsur mencoba
melakukandengan menghilangkan kata Makar dalam uraian unsur-unsur
tuntutan penuntut umum yang tertuang dalam surat tuntutan nomor:
PDM-457/JPR/Ep.2/12/2012 dan telah dibacakan pada hari Selasa tanggal
06 Februari 2012, entah apa maksud penuntut umum menghilangkan kata
“Makar”. Karena dengan dihilangkannya kata makar, telah merubah
makna dakwaan dan tuntutan penuntut umum itu sendiri. Tindakan jaksa
penuntut umum ini menunjukkan tidak profesionalnya dalam penanganan
perkara ini.
Bahwa untuk menguji kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang
menyatakan Terdakwa telah terbukti serta sah dan meyakinkan telah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan
Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan
Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian Wilayah Negara
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 23
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari Wilayah Negara
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan tunggal
Sdr. JPU, dimana para terdakwa dituntut telah melanggar Pasal 106 KUHP
jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP, akan kami buktikan
unsur-unsurnya yang kami uraikan secara lengkap sebagai berikut:
1. Unsur Barang Siapa; 2. Unsur Makar; 3. Unsur dengan maksud/niat hendak; 4. Unsur supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur Mencoba Melakukan.
Ad.1. Unsur Barang Siapa
Bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu delik;
yang dalam perkara ini telah mengajukan Para Terdakwa
3.Dominikus Sorabut, 4. Edison Kladius Waromi, SH dan 5. Forkorus
Yaboisembut, S.Pd. untuk memisahkan sebagian wilayah Negara atau
seluruhnya jatuh ketangan musuh atau kekuasaan asing atau dengan
maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain.
Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan
melalui keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa
diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
• Bahwa KRP III adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia.
• Bahwa KRP III telah ada ijin dari Sesmenkopolhukam
• Bahwa kegiatan KRP III ada pemberitahuan ke Polda Papua, hal ini
dibuktikan dengan adanya pengamanan yang dilakukan oleh
aparat keamanan gabungan TNI/POLRI.
• Bahwa dari tanggal 16 s/d 19 Oktober 2011, telah dilaksanakan
Kongres Rakyat Papua III yang menghasilkan Deklarasi Pemulihan
Bangsa Papua di Negeri Papua Barat;
Dengan demikian unsur “supaya seluruh atau sebagian wilayah
negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari
wilayah negara” yang didakwakan dan dituntut kepada Para
Terdakwa tidak terpenuhi dan karenanya Para Terdakwa tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Ad.5.Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan
turut serta melakukan perbuatan
Bahwa bunyi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut: “Dipidana sebagai pembuat, suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” Bahwa 6 (enam) saksi dari 8 (delapan) saksi yang dihadirkan oleh Sdr.
Jaksa Penuntut Umum, masing-masing atas nama Lambertus
Limbong Sattu, Ahmed Mahu, Syafrudin Mahmud, Jetny Leonard
Sohilait, Suardi Madjid, Andi Goni menerangkan bahwa mereka
melakukan pengamanan pada KRP III dengan jarak kurang lebih
sekitar 50 sampai dengan 150 meter dengan terhalang oleh Tembok
setinggi kurang lebih 2-3 meter. Bahwa para saksi tidak mengenal
para terdakwa secara keseluruhan namun hanya mengenal Terdakwa
Forkorus Yaboisembut, S.Pd dari media (Koran). Bahwa para saksi
tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa pada KRP III.
Bahwa para saksi ketika diperiksa di Polda Papua barulah diputarkan
rekaman video pelaksanaan KRP III. Bahwa para saksi tidak
mengetahui siapa yang membuat deklarasi pemulihan tersebut.
Bahwa Para Terdakwa setelah selesai melakukan Kongres Rakyat
Papua III/Kongres telah ditutup, 2 (dua) Jam kemudian barulah
aparat kepolisian melakukan penyerangan.
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 28
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
Dengan demikian Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang didakwakan dan dituntut kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi dan karenanya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Ad.6.Unsur mencoba melakukan
Bahwa unsur-unsur dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) berbunyi :
“mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika telah ternyata dari
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan
itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya”;
Bahwa 6 (enam) saksi dari 8 (delapan) saksi yang dihadirkan oleh Sdr.
Jaksa Penuntut Umum, masing-masing atas nama Lambertus Limbong
sattu, Amet Mahu, Syafrudin Mahmud, Jetny Leonard Sohilait,
Suardi Madjid, Andi Goni, menerangkan bahwa mereka melakukan
pengamanan pada KRP III dengan jarak kurang lebih sekitar 50
sampai dengan 150 meter dengan terhalang oleh Tembok setinggi
kurang lebih 2-3 meter. Bahwa para saksi tidak mengenal para
terdakwa secara keseluruhan namun hanya mengenal Terdakwa
Forkorus Yaboisembut, S.Pd dari media (Koran). Bahwa para saksi
tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa pada KRP III.
Bahwa para saksi ketika diperiksa di Polda Papua barulah diputarkan
rekaman video pelaksanaan KRP III. Bahwa para saksi tidak
mengetahui siapa yang membuat deklarasi pemulihan tersebut, saksi
tidak mengetahui isi deklarasi Bahwa Para Terdakwa setelah selesai
melakukan Kongres Rakyat Papua III/Kongres telah ditutup (Jeda
waktu 2 Jam) barulah aparat kepolisian melakukan penyerangan.
Sesuai fakta persidangan tidak ada saksi yang mengetahui dengan jelas
Para Terdakwa mecoba melakukan tindak pidana makar sehubungan
dengan KRP III, tidak ada persesuaian antara saksi dengan alat bukti
lainnya (keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti).
Dengan demikian Unsur mencoba melakukan, yang didakwakan dan
dituntut kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi dan karenanya Para
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Bahwa jika konstruksi hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur
pasal dakwaan Mencoba melakukan, Menyuruh melakukan atau Turut
serta Melakukan Makar Dengan Maksud Supaya Seluruh atau Sebagian
Wilayah Negara Jatuh Ketangan Musuh atau Memisahkan Sebagian Dari
Wilayah Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat
Dakwaan tunggal Sdr. JPU, dimana Para Terdakwa dituntut telah
melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHP jo Pasal 53
(1) KUHP, sebagaimana yang telah diuraikan diatas dikaitkan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan sebagaimana juga telah diuraikan diatas
maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal tersebut tidak terbukti
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum & HAM Di Papua 29
Nota Pembelaan Selpius Bobii, August Makrawen Sananay Kraar, S.IP, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi, SH dan Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Perkara No.17/Pid.B/2012/PN-JPR
secara sah dan meyakinkan sehingga konsekwensi yuridisnya Para
Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan Pidana.
Bahwa pengadilan yang dilakukan terhadap Terdakwa 1.Selpius Bobii,