1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 2. Mampu mengoperasikan internet Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. 2 4. Memahami peraturan tentang perencanaan 3 KETERKAITAN 1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer 2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer 3. SOP Penyusunan RKA 3. ATK 4. SOP Penyusunan LAKIP 4. Peraturan dan Pedoman-pedoman 5 SOP Penyusunan LKPJ DAN LPPD PERINGATAN 1. NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI - TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN Ir. QAMARUL FATTAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600327 198203 1 004 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan NAMA SOP MEMBUAT SURAT UNDANGAN RAPAT DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA Mampu menjaga rahasia jabatan PERALATAN/PERLENGKAPAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Jika SOP Undangan Rapat tidak dilaksanakan, maka kegiatan rapat tidak akan berjalan dengan lancar. Dokumen Kabid PDPP dan Kasi Perencanaan
19
Embed
NOMOR SOP - dpmptsp.medan...DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA Mampu menjaga rahasia jabatan PERALATAN/PERLENGKAPAN PENCATATAN DAN PENDATAAN Jika SOP Undangan Rapat tidak dilaksanakan,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. OfficeBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 2. Mampu mengoperasikan internetPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
Ir. QAMARUL FATTAH, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19600327 198203 1 004
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAANDAN PENGEMBANGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2016 tentangPedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi dan Kabupaten/KotaPeraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian TugasDan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Medan
NAMA SOP MEMBUAT SURAT UNDANGAN RAPATDASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Mampu menjaga rahasia jabatan
PERALATAN/PERLENGKAPAN
PENCATATAN DAN PENDATAANJika SOP Undangan Rapat tidak dilaksanakan, maka kegiatan rapat tidak akanberjalan dengan lancar.
Dokumen Kabid PDPP dan Kasi Perencanaan
SOP MEMBUAT SURAT UNDANGAN RAPAT
1. Membuat Surat Undangan RapatIntern di Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Medan
Draft SuratUndangan
15 menit Draft SuratUndanganditindaklanjuti
2. Memeriksa Surat Undangan Rapat
Tidak
Draft SuratUndanganditindaklanjuti
10 menit Draft SuratUndangan telahdiparaf
3. Menandatangani Surat Undangandan konsep surat pengantar jikatelah sesuai, jika tidak dikembalikanke Kabid Pengolahan Data,Perencanaan dan Pengembanganuntuk diperbaiki
Draft SuratUndangan telahdiparaf
10 menit Surat Undangantelahditandatangani
4. Menerima Surat Undangan Rapatdan surat pengantar yang telahditandatangani untuk diperbanyakke staf
Surat Undangantelahditandatangani
15 menit Ekspedisi
5. Membagikan Surat UndanganRapat ke Bidang-bidang
Surat Undanganakan dikirimkan
20 menit Ekspedisi
6.Menerima Surat Undangan untukdihadiri sesuai jadwal undangan
Surat Undangandikirim 5 menit Ekspedisi
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
KetKasiPerencanaan
Kabid PengolahanData, Perencanaan
danPengembangan
(PDPP)
Kepala Dinas StafPerencanaan
Bidang-Bidang Kelengkapan Waktu Output
Ya
PENYUSUNAN TAPKIN
1.
1. Menguasai Sistem IT yang terintegrasi2.
2. Menguasai Peraturan yang terkait dengan perijinan di DPMPTSP
3. 3. Menguasai Pedoman Penyusunan Renja, Renstra dan Lakip
4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait penyusunan TAPKIN
PERINGATAN1.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiNomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DAN PENGEMBANGAN
Jika SOP Penyusunan TAPKIN tidak dilaksanakan maka TAPKIN tidakakan selesai secara optimal
PENCATATAN DAN PENDATAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Dokumen Kabid dan Kasi
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang RincianTugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Medan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA MEDAN
NAMA SOPDASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
Ir. QAMARUL FATTAH, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19600327 198203 1 004
DISAHKAN OLEH
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATANTGL. REVISI -TGL. EFEKTIF
StafPerencanaan
KabidPengolahan Data,Perencanaan danPengembangan
(PDPP)
KasiPerencanaan
KepalaDinas Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima surat Walikota/Sekdauntuk penyusunan TAPKIN yangtelah didisposisikan Kadis untukdiserahkan ke Kabid
1.Lembar disposisi2.Buku Agendasurat masuk
5 Menit Surat telahdiagendakan
2. Memerintahkan untuk menyusunTAPKIN
Disposisi untukmenyusun TAPKIN
10 Menit Disposisimenindaklanjutiperintah
3. Menugaskan staf untukmengumpulkan bahan penyusunanTAPKIN
Disposisimenindaklanjutiperintah
10 menit Disposisimenindaklanjutiperintah
4. Mengumpulkan bahan untukmenyusun TAPKIN danmenyerahkan ke kasi
Catatan tindak lanjut 1 hari Bahan penyusunanTAPKIN
5. Menyusun draft TAPKIN danmenyiapkan surat pengantar untukdi serahkan ke Kabid
Bahan penyusunanTAPKIN
4 hari - Draft TAPKIN yangsudah dikoreksi- Konsep suratpengantar
6. Memeriksa Draft TAPKIN dan suratpengantar. Jika ya membubuhkanparaf jika tidak dikembalikan ke KasiPerencanaan untuk diperbaiki
- Draft TAPKIN- Konsep suratpengantar
1 Jam - Draft TAPKIN yangsudah dikoreksi- Konsep suratpengantar
7. Memeriksa Draft TAPKIN dan suratpengantar. Jika ya membubuhkantanda tangan jika tidak dikembalikanke Kabid PDPP
Draft TAPKIN dansurat pengantar di paraf
1 Jam Dokumen TAPKIN dansurat pengantarditandatangani
8. Memerintahkan Staff untukmengirim TAPKIN ke Bappeda
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 1. Menguasai Sistem ITKeuangan Daerah 2. Menguasai Peraturan yang terkait dengan Perencanaan dan AnggaranPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 3. Menguasai Penggunaan e-planningBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian TugasDan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Medan
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
Ir. QAMARUL FATTAH, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19600327 198203 1 004
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAANDAN PENGEMBANGAN
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1.
2.
PERALATAN/PERLENGKAPAN
PENCATATAN DAN PENDATAANJika SOP Penyusunan RKA tidak berjalan dengan baik maka perencanaanpenganggaran tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia di DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
StafPerencanaan
KabidPengolahan Data,Perencanaan danPengembangan
(PDPP)
KasiPerencanaan
KepalaDinas Sekretaris Bidang-
Bidang Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima suratWalikota/Sekda tentangpenyusunan RKA yang telahdidisposisi Kadis untukdiserahkan ke Kabid
7. Memeriksa RKA, jika ya akandiparaf untuk diteruskan keKadis, jika tidak akandikembalikan ke kasi untukdiperbaiki
Draft RKA 1 Hari Draft RKA di paraf
8. Memeriksa danmenandatangani RKA
Draft RKA diparaf
1 Jam Dokumen RKAditandatangani
9. Memasukkan ke dalam sisteme-planning aplikasi keuangandan mencetak RKA
Dokumen RKAditandatangani
3 hari RKA yang telahdimasukkan ke e-planning
PENYUSUNAN RKA (RENCANA KERJA DAN ANGGARAN)
No. Kegiatan
Mutu Baku
Ket
Pelaksana
Tidak
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 1. Menguasai Sistem ITKeuangan Daerah 2. Menguasai Peraturan yang terkait dengan Keuangan dan AnggaranPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 3. Menguasai Penggunaan aplikasi e-planningBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
PENCATATAN DAN PENDATAANJika SOP Penyusunan RKA - P tidak berjalan dengan baik maka perencanaanpenganggaran tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia di DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
2.
NAMA SOP
DASAR HUKUM1.
PENYUSUNAN RKA - P (PENYUSUNAN RENCANAKERJA DAN ANGGARAN-PERUBAHAN)
DISAHKAN OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
Ir. QAMARUL FATTAH, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19600327 198203 1 004
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAANDAN PENGEMBANGAN
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian TugasDan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Medan
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATANTGL. REVISI
KUALIFIKASI PELAKSANA
TGL. EFEKTIF
StafPerencanaan
KabidPengolahan
Data,Perencanaan danPengembangan
(PDPP)
KasiPerencanaan
KepalaDinas Sekretaris Bidang-
Bidang Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima suratWalikota/Sekda tentangpenyusunan RKA-P yang telahdidisposisi Kadis untukdiserahkan ke Kabid
1.Lembardisposisi2.Buku Agendasurat masuk
5 Menit Surat telahdiagendakan
2. Menginstruksikan untukmempersiapkan dokumen RKA-P dan persiapan rapat
Disposisi untukmenyusun RKA-P
15 Menit Disposisimenindaklanjutiperintah
3. Menindaklanjuti disposisi kabiddan membuat undangan rapat
Disposisimenindaklanjutiperintah
5 Menit Disposisimenindaklanjutiperintah
Terkaitdengan SOP
membuatUndangan
Rapat4. Melaksanakan rapat untuk
penyusunan RKA-PDisposisimenindaklanjutiperintah
1 Hari BahanpenyusunanRKA-P
5. Mengumpulkan bahanpenyusunan RKA-P yang telahdirapatkan
BahanpenyusunanRKA-P
1 Hari Draft RKA-P
6. Menyusun Draft RKA-Pberdasarkan bahan-bahanyang telah dirapatkan
Draft RKA-P 2 Hari Draft RKA-P
7. Memeriksa RKA-P, jika yaakan diparaf untuk diteruskanke Kadis, jika tidak akandikembalikan ke kasi untukdiperbaiki
Draft RKA-P 1 Hari Draft RKA-P diparaf
8. Memeriksa danmenandatangani RKA-P
Draft RKA-P diparaf
1 Jam Dokumen RKA-Pditandatangani
9. Memasukkan ke dalam sisteme-planning aplikasi keuangandan mencetak RKA-P
Dokumen RKA-Pditandatangani
2 hari RKA-P yangtelahdimasukkan kee-planning
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket
PENYUSUNAN RKA - P (PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN-PERUBAHAN)
Tidak
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
1. Menguasai Sistem IT2. Menguasai Peraturan yang terkait dengan Perencanaan dan Anggaran3.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3.
KETERKAITAN1. SOP Membuat Undangan Rapat 1. Komputer2. SOP LAKIP 2. Printer3. SOP RENJA 3. ATK4. SOP LKPJ dan LPPD 4. Buku Standard Harga Barang & Jasa
5. Stempel
PERINGATANJika SOP Penyusunan Renstra tidak berjalan dengan baik maka dokumenRenstra tidak optimal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Medan
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian TugasDan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Medan
PERALATAN/PERLENGKAPAN
PENCATATAN DAN PENDATAANDokumen Kabid dan Kasi Perencanaan
NAMA SOPDASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah.
Menguasai Peraturan tentang Pedoman Penyusunan Renstra
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
Ir. QAMARUL FATTAH, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19600327 198203 1 004
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAANDAN PENGEMBANGAN
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATANTGL. REVISI -
StafPerencanaan
Kabid PengolahanData, Perencanaandan Pengembangan
(PDPP)
KasiPerencanaan
Bidang-bidang Sekretaris Kepala
Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima Surat Walikota/Sekda tentangpenyusunan Renstra yang telah didisposisiKadis untuk diserahkan ke Kabid
Surat Walikota 5 Menit Disposisi untukmenyusunRENSTRA
2. Menginstruksikan untuk mempersiapkandokumen RENSTRA dan persiapan rapat
1. 1.2.3. Menguasai Pedoman Peyusunan AKIP dan SAKIP4. Menguasai Pedoman Penyusunan LKPJ
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
3.
KETERKAITAN1. SOP Membuat Undangan Rapat 1. Komputer2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer3. SOP Penyusunan Renstra 3. ATK4. SOP LAKIP 4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait penyusunan LKPJ dan LPPD
PERINGATANDokumen Kabid dan Kasi Perencanaan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATANTGL. REVISI -
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas DanFungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaMedan
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
Ir. QAMARUL FATTAH, M,SiPembina Utama Muda
NIP. 19600327 198203 1 004
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Jika SOP Penyusunan LKPJ tidak dilaksanakan maka LKPJ Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tidak akan selesai secaramaksimal dan sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Menguasai Sistem IT yang terintegrasiMenguasai Peraturan yang terkait dengan perizinan di DPMPTSP
PENCATATAN DAN PENDATAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN
StafPerencanaan
Kabid PengolahanData, Perencanaan
danPengembangan
(PDPP)
KasiPerencanaan
Bidang-bidang Sekretaris Kepala
Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima surat Walikota/Sekda tentangpenyusunan LKPJ dan yang telah didisposisiKadis untuk diserahkan ke Kabid
1. 1.2.3. Menguasai Pedoman Peyusunan AKIP dan SAKIP4. Menguasai Pedoman Penyusunan LPPD
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
3.
KETERKAITAN1. SOP Membuat Surat Undangan Rapat 1. Komputer2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer3. SOP Penyusunan Renstra 3. ATK4. SOP LAKIP 4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait penyusunan LPPD
PERINGATAN
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATANTGL. REVISITGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
Ir. QAMARUL FATTAH, M,SiPembina Utama Muda
NIP. 19600327 198203 1 004
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA MEDAN
BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Menguasai Sistem IT yang terintegrasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Menguasai Peraturan yang terkait dengan perizinan di DPMPTSPLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas DanFungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaMedan
PERALATAN/PERLENGKAPAN
PENCATATAN DAN PENDATAANJika SOP Penyusunan LPPD tidak dilaksanakan maka LPPD Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tidak akan selesai secaramaksimal dan sesuai ketentuan
Dokumen Kabid dan Kasi Perencanaan
StafPerencanaan
Kabid PengolahanData, Perencanaan
danPengembangan
(PDPP)
KasiPerencanaan
Bidang-bidang Sekretaris Kepala
Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima surat Walikota/Sekda tentangpenyusunan LPPD yang telah didisposisiKadis untuk diserahkan ke Kabid
10. Mengirim LPPD Ke Bappeda Kota Medan Dokumen LPPDserta suratpengantarditandatangani
2 jam Ekspedisi
PENYUSUNAN LPPD (LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)
KetNo Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. OfficeBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 2. Mampu menjaga rahasia jabatanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Memahami Teknis Penyusunan LAKIP
2. Peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiNomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3.
KETERKAITAN1. SOP Membuat Surat Undangan Rapat 1. Komputer2. SOP Penyusunan Renstra 2. Printer3. SOP Penyusunan Renja 3. ATK4. SOP Penyusunan RKA 4. Peraturan dan Pedoman-pedoman terkait penyusunan LAKIP
PERINGATANJika SOP Pembuatan LAKIP tidak berjalan dengan baik, maka evaluasipencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurangakurat
PENCATATAN DAN PENDATAANDokumen Kabid dan Kasi Perencanaan
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian TugasDan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Medan
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 1. Mampu menjaga rahasia jabatanBirokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 2. Memahami Teknis Penyusunan RENJA/ KUA/ PPASPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Menguasai e-planning
2.
3.
KETERKAITAN1. SOP Membuat Surat Undangan Rapat 1. Komputer2. SOP Penyusunan Renstra 2. Printer
3. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANDokumen Kabid dan Kasi Perencanaan
SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA,KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN, PRIORITASPLAFON ANGGARAN SEMENTARA
Jika SOP Penyusunan RENJA/ KUA/ PPAS tidak dilaksanakan maka usulanrencana kerja program dan kegiatan tahun yang akan datang tidak akan dapatdilaksanakan
NAMA SOP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian TugasDan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Medan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah.
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
MEDAN
Ir. QAMARUL FATTAH, M,SiPembina Utama Muda
NIP. 19600327 198203 1 004
SATU PINTU KOTA MEDANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
BIDANG PENGOLAHAN DATA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI -
StafPerencanaan
Kabid PengolahanData, Perencanaandan Pengembangan
(PDPP)
KasiPerencanaan
Bidang-bidang Sekretaris Kepala
Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima Surat Walikota/Sekda tentangpenyusunan RENJA/KUA/PPAS yangtelah didisposisi Kadis dan menyerahkanke Kabid
Buku agendasurat
5 Menit Disposisi untukmenyusun RENJA/KUA/ PPAS
2. Memerintahkan Kasi Perencanaan untukmempersiapkan penyusunan RENJA/KUA/ PPAS dengan rapat
6. Menyusun detail RENJA/ KUA/ PPAS daribahan hasil rapat serta menyesuaikandengan dokumen RENSTRA menjadiRencana Kerja dan mempersiapkankonsep surat pengantar Tidak
Notulen Rapatdan bahanRancana KerjaTahunan
44 hari Draft RENJA/KUA/ PPASKonsep SuratPengantar yangsudah disiapkan
7. Memeriksa Draft RENJA/ KUA/ PPAS dankonsep surat pengantar. Jika yamembubuhkan paraf jika tidakdikembalikan ke Kasi Perencanaan untukdiperbaiki
1 Jam Draft RENJA/KUA/ PPASKonsep SuratPengantar yangsudah diparaf
8. Memeriksa Draft RENJA/ KUA/ PPAS dankonsep surat pengantar.Jika yamembubuhkan tanda tangan jika tidakdikembalikan ke Kabid PDPP untukdiperbaiki Tidak