NOMOR : 113.a IPER/BSN/06/2006 URAIAN TUGAS …jdih.bsn.go.id/public_assets/file/cc9a3d5282434413f417f54cba9f5451.pdf · TENTANG URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN BADAN STANDARDISASI

"

Menimbang

Mengingat

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : 113.a IPER/BSN/06/2006

TENTANG

URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN BADAN ST ANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presicen Nomor 72 Tahun 2004 dan untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan Anggaran , dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Uraian Tugas Pengelola Anggaran Badan Standardisasi Nasional;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi , Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;

7. Keputusan ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

7. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional ;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan BelanjaNegara;

11 . Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN­IIHK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;

12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG URAIAN TUGAS PENGELOLA ANGGARAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan ;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BSN yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala BSN serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan ata3 nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah ;

3. Dokumen ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

3. Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara;

4. Pengelolaan Anggaran adalah pola pelaksanaan anggaran yang dilakukan sejak penetapan pejabat pengelola anggaran, tanggungjawab dan wewenang , perencanaan , pelaksanaan , pengawasan , pelaporan dan evaluasi yang diuraikan dalam rangka tercapainya sasaran DIPA di lingkungan Badan Standarisasi Nasional ;

5. Pengguna Anggaran (PA) adalah penerima kuasa dari Presiden untuk mengelola anggaran/barang pada lembaga yang dipimpinnya, di lingkungan BSN dijabat oleh Kepala BSN ;

6. Pengendali dan Pengawas ( DALWAS) adalah Pejabat Eselon I untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap perencanaan pelaksaaan dan pelaporan atas program dan kegiatan di lingkungan masing-masing unit Eselon I BSN ;

6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah penerima kuasa dari PA untuk melaksanakan pengelolaan anggaran di lingkungan Unit Kerja BSN ;

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat Struktural Eselon II atau Eselon III dilingkungan BSN yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPA untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertanggung jawab atas kebenaran material serta akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut;

8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha yang ditunjuk dan ditetapkan oleh KPA untuk menguji tagihan , menerbitkan dan menandatangani SPM dalam rangka proses pembayaran ;

9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat/pegawai BSN yang ditunjuk dan diangkat oleh KPA untuk menerima, menyimpan, membayarkan , menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja BSN;

10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat/pegawai BSN yang ditunjuk dan diangkat KPA untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pad a satuan kerja di lingkungan BSN ;

11. Penanggungjawab Kegiatan adalah pejabat/pegawai BSN yang diangkatl ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan substansinya di unit kerja masing­masing ;

12. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa;

13. Panitia ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

13. Panitia Pemeriksa/Penerima adalah PejabatiPegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/penerimaan pengadaan barang/jasa ;

14. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah Petugas/pegawai yang melaksanakan pemeriksanaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan anggaran Badan Standardisasi Nasional.

15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga yang dibuat oleh Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rincian yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

16. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang melakukan penerbitan SPP;

17. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang ditandangani oleh pejabat yang berwenang melakukan penerbitan SPM ;

18. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan ;

19. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

20. Sistem Akuntansi Instansi (SAl) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data , pencatatan , pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;

21 . Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) adalah subsistem dari SAl yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

22 . Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara berupa Laporan Realisasi Anggaran , Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan ;

23. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN ;

BAB II .. .

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

BABII PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN

Pasal2

(1) Pejabat Pengelola Anggaran Badan Stadardisasi Nasional (BSN) terdiri dari : Pengguna Anggaran , Pengendali dan Pengawas, Kuasa Pengguna Anggaran , Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Petugas Penguji/Pembuat SPM, Penanggungjawab Kegiatan , Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, PejabatlPanitia Pengadaan , Staf Pengelola Kegiatan , Pemegang Uang Muka, Satuan Pengawas Intern , Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA IUAKPB).

(2) Seluruh pejabat pengelola anggaran dalam melaksanakan tugasnya waj ib menerapkan prinsip-prinsip efisien , efektif, ekonomis, transparan , akuntabel , profesional dan penuh tanggungjawab.

BAB '" TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN

Bagian Kesatu Pengguna Anggaran

Pasal 3

(1 ) Pengguna Anggaran bertangggung jawab kepada Presiden atas pelaksanaan pengelolaan anggaran Lembaga , mempunyai tugas : a. menyusun rancangan anggaran ; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ; c. melaksanakan pungutan PNBP dan meyetorkannya ke kas negara ; d. mengendal ikan/memonitor/mengevalusai program/penyerapan anggaran dan

capaian kinerjanya; e. menyelenggarakan sistem akuntansi dan membuat laporan keuangan dan

laporan kinerja BSN ; f. mengelola kekayaan barang milik negara.

(2) Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan : a. menggunakan anggaran/barang milik/kekayaan negara; b. menetapkan pejabat yang ditunjuk sebagai pengendal i dan pengawas; c. menetapkan kuasa pengguna anggamn ; d. menetapkan surat keputusan tim/komite/panitia teknik yang berskala nasiona l.

Bagian Kedua .. .

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

Bagian Kedua Pengendali dan Pengawas

Pasal4

(1) Pengendali dan Pengawas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dalam perencanaan , pelaksanaan, pengawasan , pengendalian , dan pelaporan terhadap pengelolaan anggaran dan pencapaian program di unitnya masing-masing yang dalam lingkup tugasnya meliputi : a. menguji dan menetapkan rencana pelaksanaan program/kegiatan yang diajukan

oleh Kepala Biro/Pusat ; b. mengendalikan/memonitor/mengevalusai pelaksanaan program/kegiatan ; c. membuat laporan pencapaian indikator kinerja dan pencapaian penerimaan

PNBP.

(2) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pengendali dan Pengawas mempunyai kewenangan:

a. mengusulkan pengangkatan dan pernberhentian Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;

b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat yang bertanggung jawab atas penerimaan PNBP kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;

c. menetapkan dengan Surat Keputusan penunjukkan KepanitiaanlTim/Komite dan Narasumber kegiatan di lingkungan Kedeputiannya.

(3) Sekretaris Utama selain selaku Pengendali dan Pengawas di lingkungan Sekretriat Utama mempunyai kewenangan mengendalikan/memonitorl mengevaluasi pengunaan anggaran untuk seluruh pelaksanaan programl kegiatan di seluruh BSN .

(4) Oalam hal terjadinya perubahan-perubahan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih dalam kewenangan instansi , Oeputi mengkoordinasikan dengan Sekretaris Utama/KPA.

Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 5

(1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan OIPA, mempunyai tug as :

a. menyusun rencana kerja, kinerja tahunan dan rencana pengelolaan anggaran ; b. menerbitkan SPM sesuai ketentuan perundang-undangan ; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ; d. menandatangani pakta integritas; e. mengendalikan/memonitor/mengevaluasi penggunaan anggaran dan pencapaian

kegiatannya ; f. memeriksa ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

f. memeriksa Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan secara periodik dan berkala, sekurang-kurangnya tiga bulan ;

g. membuat dokumen rinci kegiatan dan biaya dari pelaksanaan ; h. menyelenggarakan SAl, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja BSN .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan :

a. mengangkatlmenetapkan dan memberhentikan Pejabat Pembuat Komitmen ;

b. mengangkatlmenetapkan dan memberhentikan Pejabat Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

c. mengangkatlmenetapkari dan memberhentikan Pejabat PenerbitlPenanda Tangan SPM;

d. mengangkatlmenetapkan dan memberhentikan Petugas Penguji SPPI Pejabat Pembuat SPM;

e. mengangkatlmenetapkan dan memberhentikan Penanggung jawab Kegiatan dan staf Pengelola Kegiatan ;

f. mengangkatlmenetapkan dan memberhentikan Bendahara Pengeluaran ; g. mengangkat/menetapkan dan memberhentikan Bendahara Penerimaan ; h. mengangkatlmenetapkan dan memberhentikan Pembayar dan Pembuat Daftar

Gaji ; I. mengangkatlmenetapkan dan memberhentikan PejabatlPanitia Pengadaan

Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; J. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas usulan Panitia Pengadaan

barang/jasa; k. menetapkan pemenang lelang; I. membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a ;

a. merupakan gabungan/kompilasi rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan dikoordinasikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan tembusannya disampaikan kepada Pengguna Anggaran;

b. memuat rencana pelaksanaan program/kegiatan dan sasarannya , rencana penyediaan anggaran , rencana pemakaian dana, dan rencana penerimaan pendapatan.

Bagian Keempat ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

Bagian Keempat Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal6

(1) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran , dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsungnya dalam pelaksanaan tugas pokok substansi unit kerjanya , mempunyai tugas :

a. membuat rencana, jadwal pelaksanaan kegiatan (perbulan) dan penggunaan dana berdasarkan KAKIRAB;

b. merencanakan dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa; c. menandatangani pakta integritas;

d. melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; e. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan perjanjian/kontrak kepada Kuasa

Pengguna Anggaran;

f. menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk Berita Acara Pelelangan/Seleksi .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan :

a. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;

b. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;

c. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala BSN c.q Sekretaris Utama ;

d. dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan.

(3) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab secara fisik dan keuangan .

(4) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN .

(5) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan , dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatangan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan.

Bagian Kelima ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 9 -

Bagian Kelima Pejabat Penandatangan SPM

Pasal7

(1) Pejabat Penandatangan SPM bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran , mempunyai tugas ;

a. menguji dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. menguji ketersediaan pagu anggaran dalam OIPA untuk memperoleh keyakinan

bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ; c. menguji kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai

dengan indikator keluaran ; d. menguji kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:

1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan , alamat, nomor rekening dan nama bank) ;

2) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);

3) jadwal waktu pembayaran .

e. menguji pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam OIPA berkenan dan/atau spesifikasi yang sudah ditetapkan dalam kontrak .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Penandatangan SPM mempunyai kewen,mgan :

a. menerbitkan dengan menandatangani SPM ; b. menolak dan mengembalikan SPP yang tidak memenuhi persyaratan .

(3) Pejabat Penandatangan SPM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu Petugas Penerima dan Penguji SPP

(4) Petugas Penerima SPP, mempunyai tugas ;

a. menerima kelengkapan SPP; b. mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan mencatatnya ke dalam buku

pengawasan penerimaan SPP; c. membuat dan menandatangani tanda terima SPP.

(5) Penguji SPP, mempunyai tugas ;

a. mengujilmemeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

b. menguji/memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam OIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ;

c. menguji/memeriksa ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

c. mengujilmemeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran ;

d. mengujil memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan ,

alamat, nomor rekening dan nama bank) ; 2) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan

prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak) ;

3) jadwal waktu pembayaran .

e. menguji I memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenan dan/atau spesifikasi yang sudah ditetapkan dalam kontrak

f. menyiapkan SPM untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM

Bagian Keenam Bendahara

Pasal 8

Bendahara bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan tugasnya yang terdiri dari :

a. Bendahara Pengeluaran ; b. Bendahara Penerimaan.

Pasal 9

(1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, . mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang;

b. membuat SPP UP/GUITUP; c. menyimpan uang persediaan ; d. memungut Pajak dan menyetorkan ke Rekening Kas Negara; e. membuat perhitungan kelayakan saldo UP pada tiap Pemegang Uang Muka

dan/atau menganalisa usulan permintaan UP dari Pejabat Pembuat Komitmen ; f. mendistribusikan Uang Persedian pada masing-masing Pemegang Uang Muka

atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen ; g. membuat Laporan Keadaan Kas (LKKA) dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran

(LKKA); h. menyampaikan copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada petugas Unit

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Penggunan Barang (UAKPB) .

(2) Didalam ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

(2) Didalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Pemegang Uang Muka setiap akhir bulan ;

(3) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas saldo uang negara yang dalam pengurusannya apabila terjadi selisih perbedaan dengan yang seharusnya;

(4) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pemegang Uang Muka dan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang;

b. membantu penanggungjawab kegiatan dan pelaksana kegiatan dalam menyiapkan berkas dokulllen pertanggungjawaban ;

c. mempersiapkan pengajuan SPP UP/LS beserta bukti - bukti pendukung pembayaran sesuai dengan aturan yang berlaku ;

d. bertanggungjawab terhadap uang yang dikelolanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Bendahara Pengeluaran ;

e. bertanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen .

Pasa~ 10

(1 ) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas : a. menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan atas penerimaan dan

pengeluaran uang ; b. menerima PNBP dan menyetorkan ke rekening Kas Negara; c. membuat laporan realisasi penerimaan PNBP.

(2) Bendaharawan penerimaan bertanggungjawab secara pribadi atas saldo uang negara yang dalam pengurusannya apabila terjadi selisih perbedaan dengan yang seharusnya

Bagian Ketujuh Penanggungjawab Kegiatan

Pasal11

(1) Penanggungjawab kegiatan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran , dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsungnya dalam pelaksanaan tugas pokokl sebagian tugas pokok substansi unit kerjanya , mempunyai tugas :

a. membantu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan melaksanakannya;

b. merevisi ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 12 -

b. mereview usulan kebutuhan dana yang diajukan oleh penanggung jawab sub kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;

c. memonitor/mengevaluasi dan mengendalikan sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab sub kegiatan ;

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

(2) Penanggungjawab kegiatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penanggung jawab sub kegiatan , mempunyai tugas :

a. membuat usulan kebutuhan dana; b. melaksanakan sub kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan ; c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab kegiatan .

Bagian Kedelapan

Pejabat I Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

(1) PejabatiPanitia Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran , mempuyai tug as :

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;

b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri ; c. menyiapkan dokumen pengadaan ; d. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran; e. mengumumkan pengadaan baran~/jasa melalui media cetak dan papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum , dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

f. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ; g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; h. mengusulkan calon pemenang ; I. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dimulai .

(2) PejabatiPanitia Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2006 Pasal10 ayat (4) .

Bagian Kesembilan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa

Pasal 13

(1) Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran , mempuyai tug as :

a. memeriksa ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAl

- 13 -

a. memeriksa dan menerima barang/jasa yang dikerjakan oleh pihak ketiga baik dari segi spesifikasi , kualitas dan kuantitas barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak/SPK;

b. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang/Jasa yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;

c. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran .

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa berwenang untuk menolak barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga apabila tidak sesuai dengan dokumen kontraklSPK;

Bagian Kesepuluh Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal 14

(1) Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional/Pengguna Anggaran , mempunyai tugasnya :

a. melakukan pengawasan terhadap semua program/kegiatan di lingkungan BSN ; b. melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan ; c. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pengguna Anggaran .

(2) Pelaksanaan tugas dan penunjukkan petugas Satuan Pengawas Intern yang didasarkan keperluan menurut pertimbangan Kepala Badan Standardisasi selaku Pengguna Anggaran ;

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha C.q Kepala Bagian Perencanaan dan Program;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (2) semua pejabat pengelola anggaran di lingkungan BSN wajib membantu dan memberikan data , dokumen dan informasi .

BABIV UNIT AKUNTANSI

Pasal 15

(1) Unit Akuntansi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), mempunyai tug as : a. menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan ; b. menyelenggarakan sistem akuntansi barang mil ik negara .

(2) UAKPA. ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 14 -

(2) UAKPA mempunyai tugas menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan dan berkewajiban membuat laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran , Neraca, Catatan atas laporan keuangan .

3) UAKPB mempunyai tugas menyelenggarakan sistem akuntasi barang milik negara dan berkewajiban membuat laporan Barang Milik Negara (BMN) , laporan kondisi barang serta dokumen/laporan sistem akuntansi barang milik negara.

BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Laporan Kinerja

Pasal 16

(1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah merupakan laporan kinerja yang didalamnya mencakup laporan capaian kinerja Kepala Biro/Pusat, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(2) Kepala Badan Standardisasi Nasional selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang membuat laporan kinerja tahunan BSN dengan memperhatikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Kedua Laporan Keuangan

Pasal 17

(1) Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menyampaikan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran , neraca, catatan atas laporan keuangan bulanan , triwulan , semesteran dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran .

(2) Kepala Badan Standardisasi Nasional selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BSN yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran , Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.

3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan kepada Menteri Keuangan cq . Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

BAB VI ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 15 -

BABVI

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02/ /UIVt' ~ 6 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

k /

~ Ir. IMAN SUDARWO ~N P. 680000200 l(

."

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 15 -

BABVI

PENUTUP

Pasal18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2006

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Ir. MAN SUDARWO NI . 680000200