Nkp Adr Azis Andriansyah

MARKAS BESAR

PAGE 10

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) GUNA PENYELESAIAN MASALAH HUKUM YANG BER KEADILAN SOSIAL DALAM RANGKA HARKAMTIBMASBAB I

PENDAHULUAN1. Latar BelakangUU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri secara eksplisit menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Polri telah merubah paradigma dari paradigma yang militeristik bergeser menjadi paradigma polisi sipil (civilian police), mengaktualisasikan kode etik profesi, dan mengimplementasikan strategi Polmas (community policing) di era reformasi. Polri berkomitmen untuk mematuhi peraturan disiplin anggota Polri dan etika profesi Polri sehingga terwujud kinerja anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern.

Polri mengalami transformasi dari orientasi abdi penguasa yang militeristik, arogan, dan melanggar HAM pada masa Orde Baru menuju Polri yang berorientasi pada nilai-nilai polisi sipil sebagai paradigma baru dimana sikap dan perilaku anggota POLRI harus humanis, demokratis, protagonis, transparan, akuntabel, dan bermoral. POLRI menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder yang utama sehingga harus mendapatkan prioritas pelayanan. Sebagai pelayan masyarakat, Polri harus mampu menjawab tuntutan dan harapan masyarakat agar supaya PolriI mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi, tanpa pandang bulu, dan tanpa pilih kasih.Dalam perspektif kepolisian modern, eksistensi Polisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran Polisi di tengah masyarakat merupakan sebuah keharusan mengingat Polisi merupakan sarana mediasi, fasilitasi, dan katalisasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pentingnya eksistensi polisi ini kemudian melahirkan adagium dimana ada masyarakat disitu ada polisi yang menegaskan bahwa polisi dan masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat inheren atau tidak dapat dipisahkan.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, Polri mengeluarkan kebijakan dan program reformasi birokrasi Polri melalui strategi QTAP (quick response, transparancy, accountability, dan professional), dengan teknik quick wins (keberhasilan segera) terhadap pelaksanaan tugas Polri. Selanjutnya, Polri menerbitkan Skep Kapolri No. 37 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008 Tentang Program Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional, Dan Dipercaya Masyarakat, yang merupakan penegasan tekad untuk melakukan perubahan perilaku setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya menjawab tuntutan dan harapan masyarakat akan pelayanan prima Polri dan terwujudnya rasa aman masyarakat. Sebagai pengemban fungsi penegakkan hukum yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara, Polri juga tidak terlepas dari kritik, tuntutan dan harapan masyarakat yaitu Polri profesional, transparan dan akuntabel melayani masyarakat secara prima dalam pelaksanaan tugas pokok pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan selaku penegak hukum yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, Polri telah berupaya melakukan perubahan-perubahan pada aspek instrumental, struktural dan kultural agar selaras dengan dinamika tuntutan dan harapan masyarakat tersebut. Perubahan pada aspek instrumental dan struktural telah berjalan dengan baik hingga saat ini, namun diperlukan konkretisasi dan akselerasi transformasi pada aspek kultural yang dinilai masyarakat belum memuaskan. Catatan media yang gencar selama tahun 2009 tentang kasus Bibit Samad dan Chandra Hamzah yang terbebas dari hukum dengan dukukungan massa dan penanganan kasus Mbok Minah yang mencuri Buah Kakao yang berakhir di meja hijau, berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri secara umum. Padahal kepercayaan masyarakat menjadi modal dasar bagi terbangunnya peran serta masyarakat dalam rangka Harkamtibmas .Tanpa dukungan dan partisipasi secara aktif oleh masyarakat selaku stakeholders, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Polri menjadi tidak optimal. Namun, peran serta masyarakat hanya muncul apabila ada kepercayaan terhadap institusi Polri. Maka, Grand Strategi Polri tahun 2005 2025 telah meletakkan terwujudnya kepercayaan masyarakat sebagai sasaran obyektif tahap I (pertama) tahun 2005-2009, kemudian terwujudnya kemitraan dan networking (Partnership Buliding) pada tahap II (kedua) tahun 2010 -2014 dan terakhir tahap III (ketiga) Polri menuju organisasi unggulan yang mampu memberikan pelayanan prima secara profesional, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada kesempurnaan (strive for excelence) tahun 2015-2025. Pada hakekatnya perumusan tahapan Grand Strategi Polri selaras visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Tantangan tugas yang makin berat dan perkembangan jaman yang semakin maju, mendorong Polri untuk menggulirkan Program Revitalisasi POLRI Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, yang merupakan kebijakan KAPOLRI agar Polri memiliki sikap yang melayani, pro-aktif, transparan, dan akuntabel dalam rangka terwujudnya pelayanan prima, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kerangka terwujudnya reformasi birokrasi Polri. Program prioritas dan revitalisasi POLRI dilaksanakan ke dalam 4 (empat) tahapan yang dimulai dari bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2013. Di era reformasi sekarang ini, Polri menghadapi ujian yang sangat berat karena adanya berbagai kasus hukum yang diduga melibatkan oknum anggota Polri sehingga mendapatkan liputan pemberitaan media massa yang luas yang pada akhirnya mencoreng citra penegakkan hukum Polri. Sebagai aparat penegak hukum, Polri merupakan ujung tombak dalam mencegah, menangani, mengungkap, dan memberantas berbagai tindak pidana dan kasus hukum yang terjadi di level kepemerintahan, kemasyarakatan, dan instansi publik lainnya. Maraknya kejahatan dan tindak pidana, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, telah mendorong Polri untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kompetensi sehingga diharapkan dapat menegakkan hukum secara transparan, akuntabel, professional, dan humanis. Tidak bisa dipungkiri bahwa telah banyak prestasi yang diukir oleh Polri dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba dan tindak pidana terorisme. Namun semua itu, tertutup oleh isu dan pemberitaan adanya oknum penyidik yang dinilai kurang profesional dan melanggar prosedur dalam penanganan tindak pidana korupsi.Dalam menegakkan hukum, Polri menghadapi dilema hukum. Di satu sisi, Polri berkomitmen untuk menegakkan hukum berdasarkan KUHP terhadap siapa saja yang melanggar hukum tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, dan tanpa diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan penanganan berbagai tindak pidana / kasus baik dalam skala besar maupun skala kecil, termasuk misalnya penanganan kasus bibit candra maupun penanganan kasus kakao di Banyumas. Namun demikian, di sisi lain, Polri dituntut untuk menerapkan hukum yang berkeadilan sosial masyarakat, yang ditandai dengan protes elemen masyarakat terhadap pembebasan bibit candra yang terindikasi melanggar hukum dan kasus kakao ibu minah yang memang nyata melanggar hukum sekecil apapun yang telah diatur oleh Hukum Positif kita.Kondisi penegakkan hukum di Indonesia sekarang ini seolah-olah telah dikalahkan oleh opini publik dan konsensus masyarakat yang tentunya belum sepenuhnya benar. Kekuatan masyarakat dipergunakan sebagai alat bagi kelompok tertentu untuk membuat konsensus masyarakat dan penciptaan opini publik untuk menekan dan mempengaruhi Polri dalam menegakkan hukum sehingga membuat wajah buram penegakkan hukum Indonesia dan menjadikan beban psikologis khususnya bagi anggota Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dibuat bingung, ragu, khawatir, dan cemas. Penyidik Polri menjadi ragu dam bimbang karena segala tindakan hukum yang dilakukan secara benar berdasarkan KUHP ternyata seringkali dianggap salah oleh sejumlah kelompok masyarakat. Inilah potret buram perjalanan penegakkan hukum Indonesia pada era reformasi yang mengalami dinamika paradoksal dan anomali hukum.Dalam persepsi masyarakat, proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri selama ini dinilai belum mengedepankan rasa keadilan sosial masyarakat. Polri dianggap masih memakai kacamata kuda dalam menangani, mengungkap, dan memberantas segala tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat tanpa melihat aspek sosiologi hukum masyarakat. Polri dipandang hanya memprioritaskan penegakkan hukum formalistik tanpa mengindahkan aspek yang berhubungan dengan sosiologis dan antropologis yang melingkupi kasus / tindak pidana yang ditanganinya. Aspek sosiologis hukum di sini maksudnya adalah sebagai cara pandang peraturan dengan cara memperhatikan apa yang senyatanya terjadi dan bukan hanya yang tercantum dalam naskah undang-undang. Rasa keadilan sosial yang dinilai masyarakat kurang diindahkan tersebut tentunya bermuara pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Padahal, dalam konteks reformasi Polri, saat ini Polri telah mencapai pada trust building dan mulai merajut pada partnership building dalam rangka menuju strive for excellence.Polri perlu melakukan rekayasa sosial (social engineering) sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kasus hukum / tindak pidana / sengketa dapat menerima kesepakatan dan usulan perdamaian berdasarkan win-win solution. Polri seyogyanya menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan persoalan. Polri tidak boleh secara kaku dan (bahasa jawa:saklek) untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum di tengah masyarakat.Polri harus berprinsip bahwa langkah pertama dan utama dalam menyelesaikan suatu kasus hukum / tindak pidana di tengah masyarakat adalah menekankan pendekatan sosial budaya, kearifan lokal, musyawarah mufakat, dan penyelesaian secara adat istiadat setempat. Masyarakat didorong untuk menyelesaikan sendiri persoalan mereka dan Polri hanyalah sebagai penengah / fasilitator / mediator. Apabila cara-cara ini tidak dapat mendamaikan antar pihak yang bertikai, maka barulah langkah terakhir ditempuh melalui jalur hukum. Model penegakan hukum inilah yang disebut dengan ADR (alternative dispute resolution). Dalam menyelesaikan setiap kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat, Polri perlu pula mengembangkan alternative dispute resolution (proses penyelesaikan sengketa / kasus melalui cara-cara alternatif di luar proses hukum), khususnya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang mempunyai kerugian materi/ ekonominya kecil, telah disepakati oleh para pihak yang berperkara dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan dengan petugas Polmas sebagai garda terdepan.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa banyak kasus-kasus / tindak pidana yang dilaporkan masyarakat kepada Polri di berbagai wilayah (Polda, Polres dan polsek) berkategori tindak pidana ringan, seperti pencurian ayam, pencurian kambing, pencurian buah, penggelapan uang kurang dari 10 juta, pemukulan / penganiayaan ringan, dan hutang piutang kurang dari 10 juta. Dalam konteks penanganan kasus ringan tersebut di atas sebagai contoh, Polri dapat menerapkan ADR dengan mengundang berbagai pihak terkait dan pihak yang bersengketa untuk duduk bersama mendiskusikan dan memusyawarahkan kasus yang terjadi dan dicari solusi yang terbaik dan dibuat perjanjian / kesepakatan lisan dan tertulis ditandatangani oleh pihak yang bersengketa, disaksikan oleh aparat RT dan RW setempat, dan difasilitasi / mediasi oleh petugas Polmas setempat, tanpa harus diteruskan ke meja hijau / pengadilan.Oleh karena itu, setelah menguraikan mengenai perkembangan hukum di Indonesia dan dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri sebagai pengemban fungsi Kamtibmas sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, maka penulis tertarik untuk menyajikan Naskah Karya Perorangan (NKP) dengan mengangkat judul: Optimalisasi Pemberdayaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Guna Penyelesaian Masalah Hukum Yang Berkeadilan Sosial Dalam Rangka Harkamtibmas.

2. Pokok Permasalahan Berdasarkaan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : Mengapa mekanisme alternative dispute resolution (ADR) kurang optimal pemberdayaannya dalam proses penegakan hukum, sehingga kurang mampu memberikan pemecahan persoalan hukum yang berkeadilan sosial di masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat?.

3. Pokok-Pokok Persoalan

Adapun pokok-pokok persoalan dalam tulisan ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

a. Bagaimana kompetensi personil / anggota dalam memberdayakan mekanisme ADR?.

b. Bagaimana sistem dan metode yang dikembangkan dalam memberdayakan ADR? 4. Ruang Lingkup

Dalam tulisan ini, penulis menetapkan ruang lingkup atau pembatasan mengingat permasalahan dan persoalan yang dibahas sangat luas. Pembatasan bidang didasarkan pada upaya nyata Pimpinan dalam memberdayakan alternative dispute resolution (ADR), yang dilihat dari aspek kompetensi personil dan sismet yang dikembangkan guna menciptakan penyelesaian hukum yang berkeadilan sosial di masyarakat dalam rangka harkamtibmas. Sedangkan pembatasan tempat / wilayah ditetapkan di satuan Polda Jawa Timur.5. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penulisan NKP ini adalah untuk memberikan gambaran secara detail dan komprehensif tentang optimalisasi pemberdayaan ADR guna menciptakan penyelesaian hukum yang berkadilan sosial, sekaligus untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk dalam Pendidikan Sespimen Polri Dikreg Ke-52 T.P. 2012.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan NKP ini adalah untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas Polri di masa mendatang, khususnya kepada pimpinan Polda Jawa Timur yang terlibat langsung dalam penanganan penegakan hukum yang berkeadilan sosial.

6. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan NKP ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang mendasarkan pada hasil pengumpulan data / fakta, sehingga dapat diperoleh gambaran permasalahan yang ada, selanjutnya dikaji dan dianalisa untuk dapat menemukan solusi permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan / dokumentasi dan observasi empiris di lapangan sehingga validitas dan reliabilitas data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan NKP ini dengan menggunakan pendekatan empiris, pendekatan fungsi dan tugas, serta pendekatan manajemen. Pendekatan empiris menekankan pada kejadian, gejala, peristiwa di lapangan sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dianalisis secara ilmiah. Fakta yang dapat ditangkap dengan panca indera di lokasi kajian akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis melalui metodologi ilmiah. Pendekatan fungsi dan tugas menekankan pada tugas, wewenang, tanggung jawab normatif dan yuridis Polri sebagaimana tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pendekatan manajemen menekankan pada tata kelola sumber daya organisasi, baik personil, materiil, anggaran, dan sismet, di lingkungan organisasi Polri.7. Tata Urut

BAB I PENDAHULUAN

BAB II

LANDASAN TEORIBAB IIIKONDISI SAAT INI

BAB IVFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

BAB VKONDISI YANG DIHARAPKAN BAB VIUPAYA PEMECAHAN MASALAHBAB VIIPENUTUP

BAB II

LANDASAN TEORI8. DEFINISI-DEFINISI

a. Optimalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah upaya, usaha, kegiatan untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, paling tinggi. Pada NKP ini, optimalisasi mengandung arti segala upaya, usaha dan kegiatan Ditpolair Polda Jatim dalam rangka memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada guna tercapainya tingkat kemampuan tertinggi dalam penegakkan hukum di bidang pelayaran.

b. Alernatif Disbute Resolution

Definisi secara akademis dikemukakan oleh Philip D. Bostwick bahwa ADR merupakan serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk :

1) Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaiakan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa

2) Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional 3) Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan

Dengan demikian ADR merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan, dalam arti diluar mekanisme ajudikasi standar konvensional. Oleh karena itu, meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur ajudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR. Dalam praktik, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai Alternative to litigation atau alternative to adjudication. Alternative to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan Alternative to adjudication berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR. Di Amerika sendiri, ADR diartikan sebagai alternative to adjudication, karena output dari proses adjudikasi umumnya berupa win-lose solution (menang-kalah), padahal yang dikehendaki pihak-pihak yang bersengketa adalah win-win solution atau mutual acceptable solution. c. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)

Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

9. Teori HukumDalam Perspektif teori hukum dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat harus diselesaikan secara hukum. Unsur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus saling bahu membahu melakukan penegakan hukum sehingga tercipta kepastian hukum di tengah masyarakat dalam rangka terwujudnya keadilan sosial. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri selalu didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah dan DPR sehingga sah / legal secara yuridis. Dalam menegakan hukum, Polri telah menetapkan SOP penegakkan hukum yang sering dikenal dengan langkah dan tindakan preemptif, preventif, dan represif/gakkum. Polri harus terus melakukan akselerasi untuk terlebih dahulu mengedepankan tindakan preemtif dan preventif dibandingkan dengan langkah represif / gakkum. Tindakan represif / gakkum dilakukan apabila langkah preemptif dan preventif tidak mampu lagi menangani berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Proses penegakan hukum yang dikembangkan oleh Polri juga mengedepankan mekanisme ADR (alternative dispute resolution). Artinya, proses penyelesaian masalah, persoalan, kasus, tindak pidana dilakukan dengan menggunakan cara-cara lain di luar jalur hukum, dengan memanfaatkan hukum adat, hukum sosial, norma dan potensi kearifan lokal yang berkembang di suatu masyarakat masing-masing, di mana pihak yang bersengketa lebih mengutamakan musyarawah mufakat dihadiri oleh para pihak yang terlibat, disaksikan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan petugas Polri yang berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Di dalam undang undang No.30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution) mencantumkan beberapa bentuk ADR yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa, yaitu Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Penilaian Ahli.

1. Konsultasi. Konsultasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini sebagai Narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, Narasumber yang dimintai konsultasi oleh para pihak adalah Nara sumber yang levelnya lebih tinggi dan memiliki kompetensi yang jelas.2. Negosiasi. Negosiasi (berunding) berasal dari bahasa inggris Negotiation yang berati perundingan. Namun secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan cara berhadapan langsung mendiskusikan secara transparan, harmonis suatu masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.3. Mediasi. Mediasi berasal dari bahasa inggris yaitu Mediation artinya menengahi, penengah. Jadi, Penengah (Mediator) adalah orang yang memediasi suatu kegiatan. Dalam kontek penyelesaian sengketa, Pola mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menengahi para pihak yang bersengketa. Fungsi Mediator adalah sebagai Wasit, yang memutuskan sengketa adalah para pihak yang berperkara. Karena itu Mediator harus benar-benar orang yang bersikap Netral dan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Mediator dapat dipilih dari tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh permepuan, tokoh agama, dll yang mengetahui, memahami dan mengerti pokok masalah yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Mediator yang dipilih bisa bersifat tetap atau ad hoc.4. Konsiliasi. Konsiliasi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Konsiliasi dapat diserahkan kepada sebuah Tim (Konsiliator) yang berfungsi menjelaskan fakta-fakta, membuat usulan-usulan penyelesaian, tetapi sifatnya tidak mengikat. Konsiliator dapat dibentuk bersifat tetap dan ad hoc. 5. Penilaian Ahli. Penilaian Ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara ad hoc.6. Penyelesaian Masalah Melalui Arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Dalam hal ini ditunjuk satu atau beberapa orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Hampir sama dengan mediasi dimana penyelesaian perkara melibatkan pihak ketiga. Namun bila dalam mediasi mediator tidak berhak memutus perkara sedang arbitrator memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara.7. Penyelesaian Masalah Melalui Pola Tradisi Lokal. Penyelesaian masalah dengan pola tradisi lokal yang hidup dan berlaku di masyarakat adat dapat dipandang cukup efektif dan efisien. Paling tidak dari sisi waktu dan biaya penyelesaian sengketa tidak memerlukan waktu dan biaya yang cukup lama. Pola penyelesaian dengan pendekatan ini tidak sama dengan pola penyelesaian masalah ketika hukum adat masih berlaku. Agar hasil keputusannya mempunyai kekuatan hukum, maka para pihak wajib mendaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk ditetapkan dengan penetapan Pengadilan.10. Teori Manajemen Sumber Daya OrganisasiMenurut Hadari Nawawi, manajemen pada dasarnya mengandung pengertian upaya mendayagunakan dan mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi ukuran yang tidak kalah pentingnya dari ukuran efektifitas. Dalam pandangan George R Terry, dinyatakan bahwa secara harfiah, manajemen adalah suatu proses yang tegas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan sebelumnya dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki komitmen untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan bersinergis untuk mencapai tujuan bersama. Antar anggota dalam organisasi bisa bersatu karena adanya cita-cita dan target yang sama sehingga soliditas, kekompakan dan keterpaduan antar anggota organisasi diperlukan sehingga setiap program dan kegiatan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Agar supaya visi, misi, tujuan, dan target organisasi bisa terwujud, maka diperlukan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi meliputi sumber daya manusia, sumber daya materiil, sumber daya anggaran, dan sumber daya sistem/metode organisasi. Sumber daya organisasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut.

Sumber daya manusia atau sering pula disebut dengan personil / personalia / human resource merupakan sumber daya utama organisasi karena berperan mengawaki gerak laju dan perjalanan organisasi. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan organisasi sehingga dapat berhasil dengan baik.

Sumber daya materiil atau sering disebut dengan dukungan sarana prasarana, logistik, dan peralatan pendukung, merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Sebagus apapun sumber daya manusia dalam organisasi, namun apabila sumber daya materiil kurang mendukung, maka program dan kegiatan dalam organisasi akan mengalami hambatan dan kendala.

Sumber daya anggaran yang sering pula disebut dengan sumber daya keuangan atau sumber daya dana atau sumber finansial merupakan faktor krusial keberhasilan dan kegagalan penerapan program organisasi. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dan diterapkan oleh suatu organisasi, apabila tidak didukung oleh faktor pembiayaan / sumber daya anggaran, maka program dan kegiatan tersebut akan mengalami kesulitan. Sumber daya anggaran yang memadai akan mampu mengakselerasi visi dan misi organisasi.

Sumber daya yang berbasis pada sistem / metode / hubungan tata cara kerja dalam organisasi sangat penting dirumuskan sehingga akan terwujud sarana / wahana / media yang efektif dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan.

Dalam setiap program dan kegiatan yang akan diterapkan, harus dirumuskan atau direncanakan terlebih dahulu tentang uraian kerja dan job description masing-masing anggota dan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Pengorganisasian program dan kegiatan, khususnya yang mengatur tentang siapa berbuat apa, bagaimana mengerjakannya, metode apa yang dipergunakan, kapan dikerjakan, dan mengapa dikerjakan, harus tercermin dalam suatu program dan kegiatan yang dijalankan suatu organisasi.Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui tahapan perencanaan (Planing), pengorganisasian (organizing), penggerakan, pelaksanaan dan pengendalian dengan memberdayakan sumber daya organisasi, berupa personil, materiil, anggaran, sistem / metode yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka memanfaatkan ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

11. Teori Analisis SWOTDalam buku Manajemen Strategik karangan Sondang P. Siagian, menjelaskan bahwa perumusan strategik kegiatan yang dilakukan serta untuk pengambil keputusan dalam suatu organisasi memerlukan suatu strategi yang disebut SWOT yang mempunyai arti Strengths atau kekuatan, Weaknesses atau kelemahan, Opportunities atau peluang dan Threats atau ancaman. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam lingkungan tubuh suatu organisasi, sedangkan faktor peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategik, keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi organisasi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan sehingga sekaligus berperan sebagai alat penekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Berikut ini akan diuraikan mengenai empat unsur dalam analisis SWOT tersebut :

a. Strength (kekuatan) adalah suatu kenyataan tentang kondisi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi sebagai pembanding yang positif dalam suatu organisasi.

b. Weakness (kelemahan) adalah aspek negative dalam internal organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Untuk itu diperlukan penanganan yang baik dalam menutupi maupun mengurangi kelemahan yang ada dengan cara memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang ada.

c. Opportunities (Peluang) adalah kondisi masa depan dalam suatu lingkungan yang memungkinkan untuk dicapai demi kelangsungan organisasi. Kondisi ini diyakini akan membawa perubahan pada organisasi tersebut jika mampu mencapainya secara optimal terutama dalam jangka panjang.

d. Treaths (Ancaman), adalah sebuah kondisi yang akan terjadi dimasa datang, yang secara potensial akan mempengaruhi kelangsungan usaha suatu organisasi. Pengamatan lingkungan masa depan yang baik serta penguasaan teknologi yang selalau berkembang, tentunya akan membantu meminimalisir ancaman yang ada.

Setiap organisasi tidak dapat mengelak dari keempat faktor tersebut, kekuatan dan kelemahan adalah dimensi internal organisasi yang harus dikenali secara akurat sehingga kekuatan yang dimiliki harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal guna menghadapi tantangan maupun memanfaatkan peluang yang ada. Kelemahan yang telah dikenali menuntut dikelola agar kondisi itu tidak akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan organisasi.

Demikian pula peluang dan kendala merupakan dimensi eksternal dari organisasi yang harus ditelusuri, dikenali (scanning) agar situasi dan kondisi riil itu dapat diantisipasi. Peluang eksternal harus dapat dipadukan dengan kekuatan atau dimanfaatkan untuk meminimalkan kelemahan organisasi guna menghadapi tantangan dan kendala sehingga organisasi tetap dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

BAB III

KONDISI SAAT INI12. Kompetensi Personil / Anggota Dalam Memberdayakan Mekanisme ADR di Polda Jawa Timur Saat Inia. Berdasarkan data dari Laporan Satuan Polda Jawa Timur, pada tahun 2012 terdapat data personil, kamtibmas dan kriminalitas sebagai berikut:

1) Data Personil

NOKEPANGKATANJUMLAHJUMLAH

DSPPRIILKURANGLEBIH

01

02

03

04

05

06

JUMLAH

Sumber : Lapsat Polda Jawa Timur Tahun 20122) Data Gangguan Kamtibmas

NoUraianTAHUNTrend

Tahun 2011Tahun 2012

1Jumlah TP

2Penyelesaian TP

3Prosentase penyelesaian TP

4Selang waktu terjadi TP

Sumber : Lapsat Polda Jawa Timur Tahun 20123) Data Kasus KriminalitasNOURAIANTAHUN 2011TAHUN 2012TREND

LSLSLS

1PERKOSAAN

2KEBAKARAN

3PERZINAAN

4PERJUDIAN

5PEMBUNUHAN

6ANIRAT

7ANISA

8ANIRING

9CURAT

10CURAS

11PENGGELAPAN

12PENIPUAN

13PENGRUSAKAN

14CURANMOR

15CABUL

16UPAL

17SAJAM

18CURI BIASA

19KROYOK

20PERAMPASAN

21PENADAHAN

22NARKOBA/PSYKO

23ILEGAL LOGING

24LAIN-LAIN

JUMLAH

Sumber : Lapsat Polda Jawa Timur Tahun 2010

b. Pengetahuan Personil. Pengetahuan personil dalam memahami adat istiadat, budaya lokal, kebiasaan masyarakat dan berbagai pranata sosial kemasyarakatan di wilayahnya bertugas masih cukup lemah. Personil kurang memahami pengetahuan masyarakat sehingga kurang mampu memberdayakan mekanisme ADR ketika dibutuhkan dalam penyelesaian tindak pidana, seperti pencurian ayam, pencurian kambing, cekcok antar tetanga, dan konflik antar pemuda kampung.c. Keterampilan Personil. Keterampilan personil melafalkan bahasa daerah, menggali potensi kearifan lokal untuk sarana resolusi konflik, dan mengembangkan kegiatan sosial keagamaan masih cukup lemah sehingga kurang mampu pemberdayaan ADR ketika terjadi permasalahan hukum / tindak pidana ringan di wilayah penugasannya masing-masing.d. Kepribadian personil. Kepribadian personil dalam berkomunikasi, berkoordinasinasi, bersilaturahmi, bertutur kata, bertatapmuka, dan bertindak di tengah masyarakat masih kaku, saklek, dan antagonis sehingga cenderung kurang diterima oleh komponen masyarakat yang pada akhirnya sulit untuk memberdayakan ADR apabila muncul kasus hukum di tengah masyarakat.13. Sistem Dan Metode Yang Dikembangkan Dalam Memberdayakan ADR di Polda Jawa Timur Saat Inia. SOP Tentang Pelaksanaan ADR. Sampai dengan saat ini belum ada semacam SOP / prosedur kerja baku / buku pedoman tentang pelaksanaan ADR yang detail, komprehensif dan jelas. Selama ini mekanisme ADR hanya disosialisaikan oleh pimpinan Polda melalui APP ataupun rapat koordinasi, namun masih abstrak sehingga setiap personil belum memahami secara jelas apa itu ADR, bagaimana ADR, dan apa manfaat ADR bagi penegakan hukum.b. Uraian Kerja / Job Description. Selama ini belum ditetapkan tentang siapa yang berhak melakukan mekanisme ADR, fungsi teknis mana di satuan Polda yang berhak melakukan ADR, apakah reskrim, lantas, intelkam, atau petugas Polmas. Sejauh ini, belum dibuat juklak / juknis / jukmin tentang uarian kerja setiap personil, setiap satuan kewilayahan (polres dan polsek) dan satuan fungsional dalam melaksanakan ADR.c. Kejasama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat. Kerjasama dengan instansi / pihak / lembaga lintas sektoral dan stakeholder terkait dalam pemberdayaan ADR masih lemah. Padahal, ADR dapat dilaksanakan dengan syarat apabila terwujud mekanisme kerjasama, kemitraan, koordinasi, dan komunikasi yang intensif antara Polda dengan instansi terkait, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dll.BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI14. Internal

a. Kekuatan

1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang merupakan payung hukum dan dasar yuridis dalam memberdayakan alternative dispute resolution (ADR) di Polda Jawa Timur.

2) Tri brata dan catur prasetya yang merupakan pedoman filosofis bagi Kapolda dalam memberdayakan alternative dispute resolution (ADR) di Polda Jawa Timur.3) Kode etik profesi dan peraturan disiplin anggota Polri yang dapat dijadikan sebagai koridor bagi anggota Polda dalam memberdayakan alternative dispute resolution (ADR) di Polda Jawa Timur.4) Renstra Polda Jawa Timur 2010-2014 yang dapat dijadikan sebagai panduan perencanaan bagi Pimpinan dan jajarannya dalam memberdayakan alternative dispute resolution (ADR) di Polda Jawa Timur.5)Butir 10 pada 10 Komitmen Polri tahun 2012 hasil Rapim Polri tahun 2012 yang bunyinya Mengoptimalkan strategi pemolisian komunitas, dalam upaya penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan social justice, yang didukung legitimasib. Kelemahan

1) Masih terbatasnya sarana prasarana, anggaran dan sismet Polda sehingga berpengaruh dalam memberdayakan alternative dispute resolution (ADR) di Polda Jawa Timur.

2) Masih lemahnya pemahaman, penguasaan, dan pengetahuan setiap personil Polda tentang filosofi, hakekat, dan manfaat ADR bagi proses penegakan hukum di tengah masyarakat. 3) Masih lemahnya komunikasi sosial anggota Polda sehingga menyulitkan dalam menangani masalah / sengketa melalui tradisi lokal masyarakat.4) Masih adanya oknum anggota Polri yang enggan melakukan mekanisme ADR dalam penyelesaian sengketa karena dianggap akan memperkecil ketergantungan masyarakat terhadap Polri.15. Eksternal

a. Peluang

1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat dijadikan sebagai pegangan hukum bagi Polri dalam memberdayakan alternative dispute resolution (ADR) di Polda Jawa Timur. 2) Adanya kebijakan pemerintah SBY yang selalu mencanangkan penegakan hukum yang humanis dengan mengadopsi potensi kearifan lokal masyarakat agar supaya Polri bersinregi dengan masyarakat secara berkelanjutan.

3) Adanya dukungan komisi III DPR yang selalu melakukan pengawasan mendalam terhadap perilaku, sikap dan kinerja Polri dalam menegakan hukum di tengah masyarakat.4) Adanya potensi kearifan lokal masyarakat, berupa musyawarah mufakat, musyawarah desa, musyarawarah kelurahan, hukum adat, dan berbagai resolusi konflik / sengketa sehingga dapat dijadikan oleh Polri sebagai mekanisme ADR. b. Kendala

1) Masih adanya sikap, perilaku dan emosi masyarakat yang temperamental sehingga setiap sengketa selalu berujung pada kekerasan, anarkisme dan kerusuhan yang membehayakan kamtibmas.2) Belum adanya aturan teknis yang detail dalam bentuk PP atau Perpres sebagai turunan dan penjabaran dari UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehingga menyulitkan Polri dalam menerapkan ADR.

3) Masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami tentang alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) sehingga setiap sengketa dilakukan melalui jalur hukum formal yang kadangkala waktunya lama, prosesnya lamban, dan biayanya besar.BAB V

KONDISI YANG DIHARAPKAN 16. Kompetensi Personil / Anggota Dalam Memberdayakan Mekanisme ADR Di Polda Jawa Timur Yang Diharapkan

a. Diharapkan terwujud pengetahuan personil yang mampu memahami, menguasai, dan menghayati berbagai potensi lokal masyarakat baik adat istiadat, budaya, kebiasaan, kearifan lokal, dan mekanisme hukum adat yang berkembang sehingga dapat diberdayakan secara intensif untuk kepentingan ADR terhadap sengketa yang terjadi di tengah masyarakat.b. Diharapkan terwujud keterampilan personil yang mampu mahir berbahasa daerah / bahasa lokal / bahasa adat dan mampu menggali berbagai mekanisme resolusi konflik lokal yang berkembang sehingga mendukung pemberdayaan ADR di tengah masyarakat. c. Diharapkan terwujud kepribadian personil yang sopan, santun, ramah, luwes, simpatik, senyum, sapa, salam dan mawas diri serta membaur di tengah masyarakat sehingga dapat diterima oleh semua komponen dan potensi masyarakat sehingga menjadi modal sebagai mediator terhadap setiap sengketa yang terjadi di tengah masyarakat tanpa harus menempuh jalur hukum.17. Sistem Dan Metode Yang Dikembangkan Dalam Memberdayakan ADR di Polda Jawa Timur Yang Diharapkana. Diharapkan terwujud SOP tentang pelaksanaan ADR sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap pihak dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Harapannya, dalam menyelesaikan suatu kasus di tengah masyarakat harus menekankan pendekatan sosial budaya, kearifan lokal, musyawarah mufakat, dan penyelesaian secara adat istiadat setempat. Masyarakat didorong untuk menyelesaikan sendiri persoalan mereka dan Polri hanyalah sebagai penengah / fasilitator / mediator. Apabila cara-cara ini tidak dapat mendamaikan antar pihak yang bertikai, maka barulah langkah terakhir ditempuh melalui jalur hukum.b. Diharapkan terwujud uraian kerja masing-masing personil Polda dalam memberdayakan ADR sehingga akan terlihat jelas siapa berbuat apa, mengapa berbuat, bagaimana berbuat, apa dasar hukumnya, dan bagaimana dampaknya terhadap penegakan hukum. Proses ADR dilakukan agar supaya masyarakat terlibat aktif dalam suatu kesepakatan perdamaian sehingga akan merasa berkepentingan untuk menjaga berbagai kesepakatan dalam perjanjian perdamaian. Sebagai contoh kasus konflik antar kampung yang dipicu oleh persoalan sepele, misalnya rebutan pacar, selisih paham antar pemuda, dll, yang semuanya dikedepankan melalui ADR bersama-sama dengan komponen masyarakat. c. Diharapkan terjalin kerjasama yang harmonis dengan berbagai instansi / pihak / lembaga lintas sektoral, khususnya terhadap semua komponen masyarakat dan berbagai potensi pranata sosial kemasyarakatan yang berkembang sehingga dapat mempercepat pemberdayaan ADR di tengah masyarakat. BAB VI

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

18. Visi

Visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Mewujudkan pemberdayaan alternative dispute resolution (ADR) yang optimal di wilayah Polda Jawa Timur melalui peningkatan kompetensi personil dan pengembangan sismet yang sempurna sehingga akan dapat menciptakan kepastian hukum yang tepat dalam rangka terciptanya keadilan sosial.19. Misi

a. Mewujudkan kompetensi personil yang mumpuni, professional, dan berkualitas dalam melaksanakan ADR sehingga akan mampu mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat.b. Mewujudkan sismet yang sempurna, baik, dan lengkap sehingga akan mampu mendorong proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.20. Tujuan

a. Menciptakan sebuah penegakan hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat dengan menggali potensi kearifan lokal masyarakat sehingga akan mampu menciptakan kepastian hukum.b. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat dalam proses penanganan berbagai perkara, tindak pidana, dan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dengan memberdayakan masyarakat lokal.21. Sasaran

a. Terciptanya pemahaman personil tentang mekanisme teknis ADR sehingga dapat diterapkan dan diaplikasikan kedalam proses penegakan hukum di tengah masyarakat.b. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan masalah melalui mediasi Polri sehingga akan menciptakan budaya penyelesaian masalah secara damai tanpa adanya penggunaaan kekerasan dan anarkisme.22. Kebijakan

a. Kebijakan pembinaan. Melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya organisasi, baik sumber daya personil, anggaran, sarana prasarana dan sismet dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan ADR di wilayah Polda Jawa Timur.b. Kebijakan operasional. Melakukan pemberdayaan satuan operasional / fungsional seperti reskrim, lantas, binmas, intelkam, dan sabhara, dalam mendukung implementasi ADR di wilayah Polda Jawa Timur.23. Strategi

a. Strategi Jangka Pendek. Melakukan sosialisasi ADR kepada semua personil Polda Jawa Timur secara rutin sehingga terwujud pemahaman yang sama dalam melaksanakan ADR.b. Strategi Jangka Sedang. Melakukan operasionalisasi ADR secara konsisten di tengah masyarakat dengan memberdayakan polsek, petugas polmas, dan babinkamtibmas sebagai ujung tombak di lapangan.c. Strategi Jangka Panjang. Melakukan evaluasi pelaksanaan ADR secara rutin dengan pemberian reward and punishment sehingga ADR dapat dilaksanakan secara baik dan benar.24. Upaya a. Upaya Meningkatkan Kompetensi Personil / Anggota Dalam Memberdayakan Mekanisme ADRUpaya yang harus dilakukan oleh Kapolda dalam meningkatkan kompetensi personil guna memberdayakan mekanisme ADR di Polda Jawa Timur adalah dengan cara antara lain :1) Pimpinan memberikan pengarahan kepada setiap personil Polda tentang pengetahuan yang berhubungan dengan ADR, seperti apa itu ADR, apa latar belakang munculnya, bagaimana mekanisme kerjanya dan bagaimana posisi Polri dalam mekanisme ADR tersebut dalam menghadapi sengketa di tengah masyarakat.2) Pimpinan memberikan pembekalan kepada setiap personil Polda tentang bagaimana langkah yang harus dilakukan secara teknis oleh setiap personil dalam menerapkan mekanisme ADR, bagaimana persyaratan ADR, bagaimana mediator ADR, dan bagaimana mengikat kesepakatan antara pihak yang bersengketa di tengah masyarakat.3) Pimpinan memberikan sosialisasi kepada personil Polda tentang tindak pidana atau masalah atau sengketa apa saja yang dapat ditempuh melalui mekanisme ADR sehingga ketika personil di lapangan dapat menerapkan ADR secara detail, jelas dan tepat.4) Pimpinan menyelenggarakan simulasi penerapan mekanisme ADR dalam penanganan sengketa di tengah masyarakat, misalnya sengketa tanah atau sengketa konflik antar kampong, sehingga dapat melatih keahlian personil dalam menerapkan mekanisme ADR di tengah masyarakat.5) Pimpinan menyelenggarakan pelatihan kepada personil Polda tentang bagaimana menggali potensi yang ada di tengah masyarakat, seperti forum RW, forum desa, Musyawarah adat, dan berbagai resolusi konflik yang ada di tengah masyarakat untuk ditransformasikan menjadi mekanisme ADR yang baik bagi terjadinya sengketa di kemudian hari.6) Pimpinan melakukan pembinaan kepada setiap personil Polda untuk memahami berbagai nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, seperti adat istiadat, bahasa, kebiasaan, kultur, dan budaya yang berkembang sehingga setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat didekati dengan pendekatan sosial budaya masyarakat / pendekatan adat istiadat / pendekatan kearifan lokal, sebagai bagian dari rekayasa sosial.7) Pimpinan memberikan pembinaan mental, rohani, dan spiritual kepada setiap personil Polda agar supaya sikap, perilaku, dan perbuatannya di tengah masyarakat diterima oleh semua pihak sehingga menjadi modal untuk menjadi mediator / penengah apabila terjadi sengketa antar pihak di tengah masyarakat.b. Upaya Meningkatkan Sistem Dan Metode Yang Dikembangkan Dalam Memberdayakan ADRUpaya yang harus dilakukan oleh Kapolda dalam meningkatkan sistem dan metode yang dikembangkan Polda Jawa Timur guna memberdayakan ADR, adalah dengan cara antara lain :1) Pimpinan membuat regulasi berupa menyusun buku petunjuk / SOP tentan penanganan sengketa melalui ADR sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan bagi setiap personil dalam menerapkan ADR di tengah masyarakat.2) Pimpinan menyusun juklak / juknis / jukmin tata cara teknis penerapan ADR yang menguraikan tentang pembagian kerja dan siapa berbuat apa serta bagaimana cara mengerjakannya terhadap setiap personil sehingga setiap personil jelas kewenangan, peran, tugas, dan posisinya dalam mekanisme ADR.3) Pimpinan menekankan kepada setiap personil agar supaya mengutamakan tindakan preemptif dalam menegakan hukum. Artinya, Jajaran Polda harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh komponen masyarakat agar supaya mereka memahami dan menyadari permasalahan hukum secara menyeluruh sehingga tidak melakukan protes, unjuk rasa, dan demonstrasi ketika ada temannya atau kelompoknya yang ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum, misalnya melakukan pemukulan, perjudian, atau tindakan anarkisme lainnya, dengan catatan apabila cara-cara mekanisme ADR tidak bisa lagi dilakukan. 4) Kapolda menekankan kepada setiap personil agar supaya mengutamakan tindakan preventif dalam menegakan hukum. Artinya, jajaran Polda harus mengembangkan program Polmas secara cepat di tengah masyarakat sehingga terbentuk kewaspadaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya berupa pemberdayaan siskamling, ronda, pamswakarsa, dan lain-lain dalam kerangka pencegahan tindak pidana. Apabila terjadi sengketa, maka dikedepankan mekanisme ADR sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah, dan kalau mekanisme ADR tidak menyelesaikan masalah maka baru ditempuh jalur hukum.5) Pimpinan merancang sistem yang mengedepankan petugas polmas dengan perangkat FKPM dan BKPM nya untuk dijadikan sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan ADR di tengah masyarakat sehingga setiap sengketa yang muncul dapat diselesaikan melalui mediasi oleh petugas polmas.6) Pimpinan melakukan kemitraan / kerjasama / komunikasi / koordinasi dengan berbagai komponen masyarakat sehingga mekanisme ADR dapat diterapkan, antara lain, sebagai berikut : a) Komponen masyarakat, seperti Ormas, dalam hal ini misalnya, NU dan Muhammadiyah, telah memberikan dukungan dan partisipasi yang sangat besar kepada Polda dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di wilayah Jawa Timur. NU dan Muhammadiyah selalu melakukan misi sosial menyelenggarakan sosialisasi pentingnya hidup rukun dan melakukan advokasi terhadap konflik-konflik yang berbau agama, sehingga mempengaruhi Polda Jawa Timur dalam menegakan hukum.b) Komponen masyarakat, seperti LSM/NGO, misalnya ICW, IPW, Walhi, Kontras, dan lain-lain, telah memberikan bantuan yang sangat besar kepada Polda dalam menangani konflik-konflik sosial di tengah masyarakat sekaligus memberikan informasi, data, fakta tentang potensi ancaman terhadap Kamtibmas. Komunitas LSM selalu memberikan masukan data dan informasi tentang berbagai hal, baik dalam hal praktek korupsi, penyakit sosial di tengah masyarakat, aksi kejahatan di jalanan, dan premanisme di tempat umum sehingga dapat dijadikan sebagai deteksi dini. Komunitas LSM juga melakukan advokasi, mediasi, dan pendampingan terhadap korban konflik sosial sehingga akan mendukung upaya Polri dalam menegakan hukum.c) Komponen masyarakat, seperti tokoh masyarakat yang ada di tingkat RT dan RW mampu menyelenggarakan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di daerahnya masing-masing sehingga akan mendukung Polri (program Polmas) dalam menciptakan kamtibmas. Siskamling yang merupakan wujud nyata kearifan lokal masyarakat Indonesia akan menjadikan masyarakat sebagai polisi di lingkungannya masing-masing, sehingga akan sangat membantu Polri dalam menegakan hukum.d) Komponen masyarakat, seperti tokoh adat, akan mendukung dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan masyarakat di wilayah pedalaman atau wilayah pesisir yang masih memegang nilai-nilai adat yang kuat. Melalui peranan tokoh adat, setiap konflik sosial akan dapat diselesaikan secara adat, penyakit adat di budaya masyarakat tertentu, seperti perjudian, sabung ayam dan minum tuak, dapat diselesaikan melalui eksistensi tokoh adat, sehingga akan memberikan kontribusi yang besar kepada Polri dalam memberdayakan mekanisme ADR. e) Komponen masyarakat, seperti tokoh agama, dapat membantu memberdayakan ADR, khususnya dalam penyelesaian konflik yang bersentuhan dengan agama maupun dalam menengahi atau menangani konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam masyarakat yang masih primitif, masyarakat cenderung lebih percaya dan mengikuti perkataan dan petuah para tokoh agama dibandingkan dengan pejabat kelurahan atau desa setempat. Hal ini tentu potensial untuk dimanfaatkan oleh Polri untuk menegakan hukum melalui mekanisme ADR.f) Komponen masyarakat, seperti tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan, akan mampu bersinergi dalam memberdayakan ADR. Tokoh pemuda yang tergabung dalam KNPI, Kosgoro, FKPPI, MKGR, Karang Taruna, dan para pemuda yang tergabung dalam Banser NU, Pemuda Muhammadiyah, satgas partai politik, dan satgas ormas lainnya, dapat memberikan pengaruh positif dalam melakukan pemberdayaan ADR dan menciptakan rasa aman masyarakat dari aksi kejahatan, aksi narkoba, aksi terorisme, aksi Miras, dan lain-lain, sehingga membantu tugas pokok Polri. Berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan dapat dijadikan sebagai wahana untuk kegiatan yang positif di tengah masyarakat sehingga akan menghindarkan dari aksi anarkisme massa, kerusuhan massal, dan tawuran antar siswa, pelajar maupun mahasiswa.BAB VII

PENUTUP

25. Kesimpulan

a. Kompetensi personil / anggota dalam memahami, menguasai, menghayati, dan menerapkan mekanisme ADR terhadap sengketa yang terjadi di tengah masyarakat masih lemah sehingga kurang mendukung kepastian hukum. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan Kapolda adalah melakukan pengarahan, pembekalan, sosialisasi, simulasi, komunikasi dan koordinasi.b. Sistem dan metode yang dikembangkan dalam memberdayakan ADR masih belum lengkap dan belum sempurna sehingga menyulitkan bagi setiap personil Polda dalam menerapkan mekanisme ADR apabila terjadi sengketa di tengah masyarakat. oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan Kapolda adalah melakukan regulasi, komunikasi, koordinasi, dan pembuatan piranti lunak / SOP lainnya.26. Rekomendasia. Perlunya Mabes Polri membuat semacam buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / SOP mengenai tata cara teknis penerapan ADR yang didalamnya berisi tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bagaimana peran Polri, bagaimana agar bersifat mengikat kesepakatan antar pihak, dan bagaimana kompetensi potensi lokal dalam mekanisme ADR, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Polda dalam memberdayakan ADR.b. Dalam merumuskan Alternative Dispute Resolution (ADR) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:1) Membuat dan menyusun mekanisme penyelesaian secara musyawarah mufakat melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berisikan antara lain.

a) Inisiatif penyelesaian masalah muncul dari kedua belah pihak yang bersengketa.

b) Kepentingan korban terpenuhi.

c) Penyelesaian masalah didampingi oleh pihak ketiga yang ditokohkan oleh masyarakat.

d) Penyelesaian kasus melalui musyawarah mufakat bersifat final

e) Penyelesaian kasus merupakan crime clearance2) Menyusun perkara - perkara yang menjadi ruang lingkup penyelesaian secara musyawarah mufakat antara lain tindak pidana ringan dan perkara yang tidak ringan tetapi nilai ekonominya sangat murah dan perkara lainnya yang menurut pihak pelapor dan terlapor telah memenuhi rasa keadilan bagi keduanya.

3) Melaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perkara secara musyawarah mufakat / Alternative Dispute Resolution (ADR).4) Melaksanakan inventarisasi terhadap tokoh - tokoh (Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat dan lainnya) yang dapat menjadi mediator dan saksi dalam proses penyelesaian masalah.

c. Perlunya Pemda dan DPRD Propinsi Jawa Timur membuat dan mengesahkan Perda Tentang Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan dengan mengundang dan meminta masukan dari unsur CJS (Polda, kejari, dan pengadilan negeri) sehingga akan menguatkan proses penegakan hukum di Indonesia.DAFTAR PUSTAKA1. Widnyana, I Made. 2007. Arternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners.2. Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR (Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).3. Laporan Satuan Polda Jawa Timur, Tahun 20124. Sadjiono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008

5. Sadjiono, Etika Profesi Hukum, Malang, UMM Press, 2006

6. http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/18/289202/polri-akui-pelayanan-penegak-hukum-buruk/

7. http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/2021924-penanganan-masalah-melalui-alternative-dispute/

8. http://fhunipassingaraja.blogspot.com/2010/02/pengaturan-alternative-dispute.html

9. http://www.kesimpulan.com/2009/04/alternatif-penyelesaian-sengketa.html

Mabes Polri, Visi, Misi, Tupoksi Polri, Jakarta, 2009

Mabes Polri, Paradigma Baru Polisi Sipil, Jakarta, 2009

Mabes Polri, Etika Profesi Polri, Jakarta, 2009

Mabes Polri, Polmas (Community Policing), Jakarta, 2009

Mabes Polri, Polri Dalam Rangka Meraih Keberhasilan Segera (Quick Wins), Jakarta, 2009

Lampiran Skep Kapolri No. 37 Tahun 2008 Tanggal 27 Oktober 2008 Tentang Program Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional, Dan Dipercaya Masyarakat

Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Strategi Polri beralih dari Trust Building menjadi Partnership and Networking, HYPERLINK "http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networking"http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networking , diakses pada tanggal 3 Maret 2011.

Ahmad Bahar, TIMUR PRADOPO : Memberi keteladanan menuai kearifan, 2011, Media Pressindo Jogyakarta, hal 22.

Lihat buku I, II, dan III, Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat beserta Penjabaran dan Pedoman Kerja.

Lihat lampiran UU No. 17 Tahun 2007 dimana tertuang bahwa salah satu misi pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu yang ditandai dengan Polri yang profesional dan partisipasi kuat masyarakat di bidang keamanan. Maka arah pembangungan keamanan adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri (yang dicapai melalui pembangunan kompetensi pelayanan inti, perbaikan police ratio, pembinaan SDM, pemenuhan kebutuhan alut dan peningkatan pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga kepolisian) dan meningkatkan peran serta masyarakat yang dibangun melalui mekanisme pemolisian masyarakat.

Arah Kebijakan KAPOLRI tentang Revitalisasi POLRI Menuju Pelayanan Prima Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Tahun 2010.

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/18/289202/polri-akui-pelayanan-penegak-hukum-buruk/

Sadjiono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008

Sadjiono, Etika Profesi Hukum, Malang, UMM Press, 2006

Serafina Shinta Dewi. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.diakses pada http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/390-negara-modern-dan-sosiologi-hukum.

http://fhunipassingaraja.blogspot.com/2010/02/pengaturan-alternative-dispute.html

Surat Kapolri No.Pol. : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Disbute Resolution

http://www.kesimpulan.com/2009/04/alternatif-penyelesaian-sengketa.html

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 26.

Sudarwin Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Jakarta, Pustaka Setia, 2001, hal. 68

Al Chaedar Wasilah, Pokoknya Kualitatif, Bandung, Pustaka Setia, 2004, hal 21 - 22

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi keempat), Departemen P dan K, Jakarta, 2008.

http://id.shvoong.com/law-and-politics/1909002-mengenal-adr-alternative-dispute-resolution/

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Bab 1 Pasal 1 ayat 5, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Andi Hamzah, Teori Hukum dan Keadilan Sosial, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 37

Widnyana, I Made. 2007. Arternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Jakarta: Indonesia Business Law Center (IBLC) bekerjasama dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners.

Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR (Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Hadari Nawawi, Dasar-Dasar Manajemen, Bandung, Mandar Maju, 1995

William H.Newman, Charless E Summer, dan E. Kirby Warren, The Process of Management, Englewood Clifs N.J. Prentice Hall, Inc., 1967.

Sedarmayanti, Organisasi Publik Di Tengah Arus Globalisasi, Bandung, Mandar Maju, 1997

Rusadi Kantaprawira, Organisasi Sebagai Suatu Sistem, Bandung, UNPAD, 2002

The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta : Penerbit Liberti bekerjasama dengan Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, 1992, hal. 15

Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik, Bandung, Rosdakarya, 1995

Ibid.

Laporan Satuan Polda Jawa Timur, Tahun 2010

PAGE