News Letter Edisi II

BERITA APGAI

Oxa, Triset, Watchout, Oxa sepatu, Andre Laurent, Escrava, Theoryx, Bi One, Allan

Brooke, Osella, Arnet, Luna, Carthago, Arnon Brook, Platini, Contempo, Hipofant,

Caesar, Gianni Visentin, D&F, Invio, Atmosphere, Executive, Wood, Wrangler, Et Cetera,

D'Britano, Ricardo, Renoma, Duck-duck, G2, Gabrielle, Gab's, Harry Potter, Teenation,

Sesame Street, Novel mice, Elle, Police, CDM, Andre Michel, Farrel, Fleurette, Forex,

Goldmart, Silvermart, Pierre Cardin underwear, Kisoon Harto, CF, OP, Hotwheels, Elsy's,

L'gs jeans, Wacoal underwear, Ricciman, Guy Laroche, Iebe, Gablines, Cheval, Cabalo,

Hugo, Walrus, Palatino, Cool, Popeye, JSP, Felix Buhler, Caserini, Neu'mor, Pingu,

Emba, Rehoboth, Design Center, Spex Symbol, Dancus, Hoi Boy, Go, La Bette, B Club,

Kemeja batik, baju koko, Graphis, Simplicity, Lee Cooper, Leone'Uomo, Levi's,

Madonna, Valencia, Buffalo, MOC (Men On Clothes), Sorella, Venicy, Bruno Piatelli,

Cardinal, Mundo, Mobile Power, Yege, Britania, Natawa, Basta, Base Ball, Pierre

Cardin, Total, Manhattan, Point One, Fila sepatu, Poppy Dharsono, Manly, Zado, Joseph

Laurin, Rodeo, Posh Boy, 126, Elegance, Looney Toone, Mickey, Hush Puppies

Apparel, Henry Adams, Vienna Vair, Yongki shoes, Snoopy, Cubitus, Lyne Halim,

Celline, Logo, Elle, President tas, Pakalolo sepatu, Fladeo, Ezpresso, Lee Vierra, Tripl3,

Jack Nicklaus, Jobb, Durban, Rodeo Yr, That Donald, Exit, Expand, Byford, Hammer,

Nail, Adi Kusuma, Arjuna Weda.***

Edisi II April Juni 2014

DEWAN REDAKSI: Penanggung Jawab:

DPP APGAI Ketua Pengarah:

Suryadi Sasmita Pengarah:

Handrian Lazuardi Pengarah:

Irwan Widjadja Pengarah:

Tommy Kurniadi Pimpinan Redaksi:

Firman Bakri A. Administrasi&Sirkulasi:

Prayitno

Review Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di DKI Jakarta

Ditulis oleh: Firman Bakri Anom

Direktur Eksekutif APGAI

Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang khusus karena di daerah inilah berkedudukan

sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Sebagai sebuah Ibukota, sudah semestinya DKI

menjadi pusat perhatian dan tolok ukur seluruh wilayah di Indonesia. Selain sebagai pusat

pemerintahan DKI Jakarta juga sebagai pusat perekonomian nasional. Kedekatan antara

pusat pemerintahan dan pusat perekonomian seharusnya merupakan sinergi yang saling

melengkapi. Dimana kompleksitas dunia usaha yang sangat tinggi, bisa langsung diuraikan

oleh kebijakan yang responsif.

Sayangnya kondisi ideal tersebut tidak

terjadi di DKI Jakarta. Petaka birokrasi justru

terjadi karena besarnya godaan bagi

birokrasi untuk berhubungan dengan dunia

bisnis. Akibatnya Sejak era otonomi daerah

pada tahun 2001 yang lalu, pelayanan

birokrasi usaha di DKI justru jauh tertinggal

dari daerah-daerah lain.

Tidak adanya keseriusan dalam memberikan pelayanan usaha di Pemerintah DKI tercermin

dari bentuk dan model lembaga pelayanan perizinan di DKI. Ketika daerah lain sudah sangat

maju dengan bentuk pelayanan perijinan terpadu satu pintu (PTSP) dimana proses untuk

mendapatkan ijin cukup datang ke satu tempat, DKI masih berkutat dengan model

pelayanan satu atap banyak jendela. Akibatnya pelayanan perijinan di DKI menjadi rumit

dan tidak transparan.

Sejak Pemerintahan Jokowi-Ahok di DKI Jakarta yang telah memiliki pengalaman dalam

pembentukan PTSP di daerahnya, rintisan perbaikan perijinan di DKI langsung dimulai.

Tantangan utama pasangan Jokowi-Ahok adalah perlawanan birokrasi yang sudah terlalu

lama bertahan dengan kultur yang menguntungkan mereka. Namun demikian tonggak

perubahan birokrasi pelayanan perijinan usaha di DKI kemudian dapat dituangkan dalam

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di DKI Jakarta.

Secara ringkas muatan perda terangkum sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui

Perda No.12 Tahun 2013, menetapkan

pembentukan pelayanan perijinan terpadu

satu pintu.

Penyelenggaraan PTSP ditujukan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan perijinan

dan non-perijinan. Pada gilirannya turut

mendorong dalam memberikan

kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayana perijinan dan non

perijinan. Melalui PTSP diharapkan akan terujud pelayanan publik yang cepat, murah,

mudah transparan pasti terjangkau dan akuntabel;

Untuk mendukung kelembagaan PTSP, ditunjang dengan kewenangan yang paripurna.

Dimana untuk mendapatkan perijinan, masyarakat cukup datang kesatu tempat untuk

mengajukan permohonan hingga mengambil ijin yang sudah diterbitkan. Termasuk

kewenangan dalam pelayanan 26 jenis urusan pemerintahan;

Untuk menunjang kinerja dan efisiensi pelayanan terhadap 26 urusan tersebut yang bisa

saja akan menangani ratusan jenis perijinan, PTSP akan didukung dengan struktur

kelembagaan bertingkat. Susunan badannya akan mulai dari yang tertinggi di level

provinsi hingga pada level kelurahan;

Guna mendukung kelembagaan yang berjenjang ini, PTSP akan didukung dengan

perangkat sistem informasi yang memadai. Sehingga tidak akan terjadi keterlambatan

pelayanan, meskipun permohonan diajukan pada level terendah sekalipun;

Dengan sejumlah dukungan kelembagaan yang bisa dikatakan sangat memadai tersebut,

PTSP DKI Jakarta bukannya tanpa tantatangan. Sejumlah tantangan yang bisa berpotensi

menjadi hambatan diantaranya adalah:

Kultur dan pejabat birokrasi yang masih kental dengan paradigma lama sampai saat ini

masih ada dan nyata, sehingga tanpa adanya pengaturan yang jelas baik secara

keseluruhannya maupun dalam hal peralihannya, niscaya akan menjadi tantangan

terbesar bagi PTSP DKI Jakarta;

Kewenangan dan beban tugas yang terlampau besar tentunya bukanlah pekerjaan yang

mudah. Diantaranya adalah kewenangan terhadap pelayanan hingga 26 jenis urusan

pemerintahan, bisa jadi dalam teknisnya akan banyak sekali jenis perijinan yang

ditangani oleh PTSP. Untuk menjaga kelancaran perlu dukungan standar operasional

prosedur yang kuat, sehingga tidak ada potensi tarik-menarik kewenangan terhadap

instansi teknis;

Permasalahan perijinan bukan semata permasalahan administrasi belaka, namun juga

terkait dengan permasalahan teknis substansi yang lebih dipahami oleh instansi teknis

terkait. Sehingga perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai sekaligus

dukungan instansi teknis terkait sebagai penanggung jawab substansi;

Perlu adanya peningkatan/upgrading petugas dan sistem operasional di masing-masing

kecamatan dan kelurhan di seluruh DKI untuk menyesuaiakan dengan standar PTSP.

Meski masih begitu banyak tantangan dan pekerjaan rumah bagi penyelenggara PTSP dan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dengan dukungan komitmen politik yang kuat dari

kepala daerah PTSP DKI Jakarta setidaknya akan membawa nuansa perubahan terhadap

kultur pelayanan birokrasi usaha di DKI Jakarta. Selain itu tekanan dari pusat terhadap

Pemprov DKI Jakarta karena menjadi tolok ukur survey doing business oleh world bank

tentunya juga menyisakan harapan terhadap perbaikan birokrasi di DKI Jakarta.***

REVIEW UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Undang Undang Baru Bersemangat Nasionalis

Setelah hampir 69 tahun Indonesia

merdeka dan mungkin bisa dikatan sudah

melenceng cukup lama dengan janji

proklamasi untuk pengalihan dalam waktu

yang sesingkat-singkatnya, akhirnya

Indonesia baru memiliki Undang-Undang

Perdagangan Versi Indonesia. Selama

proses panjang tersebut, tidak terhitung

permasalahan yang muncul dalam dunia

businis di Indonesia. Sehingga kehadiran UU Perdagangan menggantikan UU Perdagangan

lama yang merupakan warisan dari Pemerintah Hindia Belanda (Burgerlijk Wetboek).

Dalam perspektif konstitutional, perdagangan nasional disusun sebagai rangkaian aktivitas

perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan perdagangan harus menjadi penggerak utama

pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan

produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan

pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Hasil pembahasan RUU Perdagangan

rasanya kental dengan nilai-nilai

nasioanlisme, yang terlihat dalam

keberpihakan pada kepentingan

nasional dan produksi dalam negeri.

Dalam RUU Perdagngan kepentingan

nasional menjadi asas utama, yang juga

mewarnai sejumlah ketentuan lain.

Keberpihakan terhadap produksi dalam

negeri dilakukan melalui promosi,

sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri

untuk pembelanjaan negara.

Secara lebih mendalam UU Perdagangan membahas sejumlah hal, diantaranya:

Pertama mengenai devinisi perdagangan, Perdagangan adalah tatananan kegiatan yang

terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui

batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa

untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Kedua, Pemerintah mengedepankan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan

kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagai salah satu sarana perdagangan. Dalam

pelaksanaannya pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Ketiga, terhadap pengaturan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan

perkulakan dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan

memperhatikan jarak dan lokasi pendirian. Kemitraan dilakukan melalui kerjasama

usaha pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemenuhan pasar dalam negeri diutamakan berasal dari produk-produk dalam

negeri.

Keempat, Mengenai sarana perdagangan berupa Gudang, Gudang wajib didaftarkan oleh

setiap pemilik sesuai dengan penggolongannya menurut kapasitas

penyimpanannya.

Kelima, Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan dan penguatan perdagangan dalam

negeri, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan

produk dalam negeri melalui keberpihakan, promosi atau pemasaran.

Keenam, Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI atau

persyaratan yang telah diberlakukan secara wajib, dan wajib menggunakan atau

melengkapi label bahasa Indonesia.

Ketujuh, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional untuk mendukung

percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan perdagangan yang diketuai

oleh Menteri dan biaya pelaksanaan tugas komite perdagangan bersumber dari

APBN.

Dalam implementasinya nanti Undang-Undang Perdagangan yang baru ini, mensyaratkan/

mengamanatkan untuk dibentuknya sejumlah peraturan pelaksanaan. Diantaranya yaitu:

A. Peraturan Pemerintah

1. Sanksi administrasi terhadap gudang yang tidak melakukan pendaftaran;

2. Kewajiban dan pengenaan sanksi terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga

teknis yang kompeten;

3. Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor;

4. Perdagangan perbatasan;

5. Tata cara penetapan dan pemberlakuan standarisasi barang dan/atau jasa;

6. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik;

7. Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan antidumping dan tindakan imbalan;

8. Tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional;

9. Sistim imformasi perdagangan.

B. Peraturan Presiden

1. Pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat;

2. Pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi terhadap pasar rakyat, pusat

perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan;

3. Pengendalian ketersediaan barangkebutuhan pokok dan barang penting;

4. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

5. Penyimpanan barang pokok dan/atau penting;

6. Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan keamanan, keselamatan,

kesehatan dan lingkungan hidup;

7. Pendaftaran barang serta penghentian kegiatan perdagangan barang dan penarikan

barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan

hidup;

8. Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya;

9. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah di sektor

perdagangan;

10. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka promosi dagang untuk

memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam dan di luar negeri;

11. Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan

perundingan;

12. Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang berkembang;

13. Komite Perdagangan Nasional;

14. Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah.

C. Peraturan Menteri

1. Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia;

2. Distribusi barang;

3. Tata cara pendaftaran gudang;

4. Pencatatan administrasi barang;

5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

6. Perdagangan antar pulau;

7. Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri dan pengecualiannya;

8. Penetapan sebagai eksportir;

9. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap eksportir yang tidak bertanggung

jawab terhadap barang yang diekspor;

10. Pengenal sebagai importir;

11. Dan sejumlah ketentuan lainnya.

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

Secara tersurat devinisi label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk

gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang

barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia termuat dalam Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 yaitu Pelaku usaha yang

memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri

sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini wajib mencantumkan Label

dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Pencantuman

label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menggunakan bahasa

Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti. Namun demikian dikecualikan dari ketentuan

tersebut apabila kalimat tersebut tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Untuk barang Impor, pada saat barang memasuki kepabeanan telah dicantumkan label

dalam bahasa Indonesia. Artinya, barang tersebut telah dibubuhi/dilekati label pada saat

masih berada di negara asal. Pencantuman label, harus bersifat tetap (permanen) berupa: a)

embos atau tercetak pada barang, atau b) label yang secara utuh melekat pada barang.

Untuk dapat mencantumkan label dalam bahasa Indonesia secara benar, produsen mapun

importir wajib mengajukan permohonan SKPLBI (Surat Keterangan Pencantuman Label

Dalam Bahasa Indonesia). Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Standarisasi dan

Perlindungan Konsumen melalui Direktur Pemberdayaan Konsumen.

Direktur Pemberdayaan Konsumen wajib menerbitkan penerimaan/penolakan barang

dalam kelompok satu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima

secara lengkap. Jangka waktu berlakunya SKPLBI adalah selama perusahaan memproduksi

atau mengimpor barang yang tercantum dalam SKPBLI.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 mulai berlaku efektif

terhitung 6 (enam) bulan sejak diundangkannya. Jika peraturan tersebut ditandatangani

pada tanggal 26 November 2013 oleh Menteri Perdagangan, maka pengundangannya

adalah pada tanggal 11 Desember 2013. Sehingga peraturan ini mulai berlaku pada tanggal

11 Juli 2014.

Terlampir adalah matrik tata cara pencantuman label pada barang/kemasan untuk masing-

masing produk terkait dengan Garmen berdasarkan pada Kode HS-nya.

TATA CARA PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG/KEMASAN

No Nomor HS Nama Barang

Uraian Barang Keterangan Penjelasan Penempatan Label

Barang Kemasan* 1 6115.10.10.00

6115.10.90.00 6115.21.00.00 6115.22.00.00 6115.29.10.00 6115.30.10.00 6115.94.00.00 6115.95.00.00 6115.96.00.00

Kaos Kaki o Kaus Kaki dikempa bergradasi

o Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks;

o Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks atau lebih;

o Dari kapas o Dari kapas o Dari wol atau bulu hewan halus o Dari kapas o Dari serat sintetik

a. Nama Barang; b. Merek barang; c. Nama & Alamat produsen untuk barang

produksi dalam negeri; d. Nama & alamat importir untuk barang impor e. Ukuran f. Label pemeliharaan g. Negara pembuat atau made in

- a/b/c

2 6103.10.00.00 6103.22.00.00 6103.23.00.00 6103.32.00.00 6103.33.00.00 6103.39.00.00 6103.42.00.00 6103.43.00.00 6103.49.00.00 6105.10.00.00 6105.20.00.10 6105.20.00.90 6107.11.00.00

Pakaian jadi lelaki dan anak lelaki

o Setelan; o Ensemble dari kapas o Ensemble dari serat sintetik o Jas dan blazer dari kapas; o Jas dan blazer dari serat sintetik; o Jas dan blazer dari rami, linen atau sutra; o Celana panjang, pakaian terusan penutup di depan

dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat kapas;

o Celana panjang, pakaian terusan penutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetis;

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari bahan tekstil lainnya selain dari serat sintetik kapas, wol atau bulu hewan halus.

o Kemeja rajutan atau kaitan dari kapas. o Kemeja rajutan atau kaitan dari sintetik; o Kemaja rajutan atau kaitan dari serat artifisial; o Celana kolor dan celana dalam dari kapas, rajutan

a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang

produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang

impor; f. Ukuran; g. Label pemeliharaan (cara label) h. Negara pembuat atau made in

- b/c b/c - - b/c b/c b/c

a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

No Nomor HS Nama Barang

Uraian Barang Keterangan Penjelasan Penempatan Label

Barang Kemasan* 6107.12.00.00 6107.21.00.00 6107.22.00.00 6107.91.00.00 6109.10.10.00 6109.90.10.00 6203.12.00.00 6203.19.10.10 6203.19.10.90 6203.19.90.11 6203.19.90.19 6203.19.90.90 6203.22.00.10 6203.22.00.90 6203.23.00.00 6203.29.90.00 6203.32.00.10

atau kaitan; o Celana kolor dan celana dalam dari serat buatan,

rajutan atau kaitan; o Kemeja tidur dan piyama dari kapas, rajutan atau

kaitan; o Kemeja tidur dan piyama dari serat buatan,

rajutan atau kaitan; o Pakaian mandi, dressing gown dan barang

semacam itu dari kapas, rajutan atau kaitan; o T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan

atau kaitan dari kapas; o T-Shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan

atau kaitan, dari rami, linen atau sutra; o Setelan dari serat sintetik; o Setelan dari kapas, dicetak dengan proses batik

tradisional; o Setelan dari kapas, tidak dicetak dengan proses

batik tradisional; o Setelan dari sutra, dicetak dengan proses batik

tradisional; o Setelan dari sutra, tidak dicetak dengan proses

batik tradisional; o Setelan selain dari bahan tekstil lainnya dicetak

dengan proses batik tradisional maupun tidak; o Ensemble dari kapas, dicetak dengan proses batik

tradisional; o Ensemble dari kapas, tidak dicetak dengan proses

batik tradisional; o Ensemble dari serat sintetik dicetak dengan proses

batik tradisional maupun tidak; o Ensemble dari bahan tekstil lainnya dicetak

dengan proses batik tradisional mapun tidak; o Jas dan blazer dari kapas, dicetak dengan proses

batik tradisional;

No Nomor HS Nama Barang

Uraian Barang Keterangan Penjelasan Penempatan Label

Barang Kemasan* 6203.32.00.90 6203.33.00.00 6203.39.00.00 6203.41.00.00 6203.42.10.00 6203.42.90.00 6203.43.00.00 6203.49.00.10 6203.49.00.90 6205.20.00.10 6205.20.00.90 6205.30.00.00 6205.90.90.11 6205.90.90.19

o Jas dan blazer dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional;

o Jas dan blazer dari serat sintetik, dicetak dengan proses batik tradisional mapun tidak;

o Jas dan blazer dari bahan tekstil lainnya, dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak;

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai selutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halu;

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas berupa, Bib dan brace overall;

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas berupa Bib dan brace averall

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik;

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari sutra;

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari bahan tekstil lainnya;

o Kemeja dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional;

o Kemeja dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional;

o Kemeja dari serat buatan; o Kemeja dari wol atau bulu hewan halus dicetak

dengan proses batik tradisional; o Kemeja dari wol atau bulu hewan halus tidak

No Nomor HS Nama Barang

Uraian Barang Keterangan Penjelasan Penempatan Label

Barang Kemasan* 6203.90.90.90

dicetak dengan proses batik tradisional; o Kemeja dari bahan lainnya dicetak dengan proses

batik tradisional maupun tidak;

6104.13.00.00 6104.19.20.00 6104.22.00.00 6104.23.00.00 6104.32.00.00 6104.33.00.00 6104.42.00.00 6104.43.00.00 6104.44.00.00 6104.52.00.00 6104.53.00.00 6104.61.00.00 6104.62.00.00 6104.63.00.00 6106.10.00.00 6106.20.00.00

Pakaian jadi wanita dan anak wanita

o Setelan dari serat sintetik, rajutan atau kaitan; o Setelan dari kapas, rajutan atau kaitan; o Ensemble dari kapas, rajutan atau kaitan; o Ensemble dari serat sintetik, rajutan atau kaitan; o Jas dan blazer dari kapas, rajutan atau kaitan; o Jas dan blazer dari serat sintetik, rajutan, atau

kaitan; o Gaun dari kapas, rajutan atau kaitan; o Gaun dari serat sintetik, rajutan, atau kaitan; o Gaun dari serat artifisial, rajutan atau kaitan; o Rok dan rok terpisah dari kapas, rajutan atau

kaitan; o Rok dan rok terpisah dari serat sintetik, rajutan,

atau kaitan; o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di

depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dancelana pendek dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan;

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas, rajutan atau kaitan;

o Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik, rajutan atau kaitan;

o Blus, kemeja, dan kemeja blus, untuk wanita atau anak-anak perempuan dari kapas, rajutan atau kaitan;

o Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan, rajutan atau kaitan;

a. Nama barang; b. Merek dagang c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang

produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Ukuran; g. Label pemeliharaan; h. Negara pembuatan atau made in

- b/c b/c b/c

a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

No Nomor HS Nama Barang

Uraian Barang Keterangan Penjelasan Penempatan Label

Barang Kemasan* 6106.90.00.00 6108.11.00.00 6108.19.30.00 6108.19.90.10 6108.21.00.00 6108.22.00.00 6108.31.00.00 6108.32.00.00 6108.91.00.00 6108.92.00.00 6204.12.00.10 6204.12.00.90 6204.13.00.00 6204.19.00.11 6204.19.00.19 6204.19.00.90 6204.22.00.10

o Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;

o Rok dalam dan petticoat dari serat buatan, rajutan atau kaitan;

o Rok dalam dan petticoat dari kapas, rajutan atau kaitan;

o Rok dalam dan petticoat dari sutra, rajutan atau kaitan;

o Celana dalam dan panty dari kapas, rajutan atau kaitan;

o Celana dalam dan panty dari serat buatan, rajutan atau kaitan;

o Gaun tidur dan piyama dari kapas, rajutan atau kaitan;

o Gaun tidur dan piyama dari serat buatan, rajutan atau kaitan;

o Pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu dari kapas, rajutan atau kaitan;

o Pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu dari serat buatan, rajutan atau kaitan;

o Setelan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;

o Setelan dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional;

o Setelan dari serat sintetik; o Setelan dari sutra, dicetak dengan proses batik

tradisional; o Setelan dari sutra, selain dicetak dengan proses

batik tradisional; o Setelan dari bahan tekstil lainnya; o Ensemble dari kapas, dicetak dengan proses batik

tradisional;

No Nomor HS Nama Barang

Uraian Barang Keterangan Penjelasan Penempatan Label

Barang Kemasan* 6204.22.00.90 6204.23.00.00 6204.29.00.90 6204.32.00.10 6204.32.00.90 6204.33.00.00 6204.39.00.11 6204.39.00.19 6204.39.00.90 6204.42.00.10 6204.42.00.90 6204.43.00.00 6204.44.00.00 6204.49.00.11 6204.49.00.19 6204.49.00.90 6204.52.00.10 6204.53.00.00 6204.59.00.11 6204.59.00.19

o Ensemble dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional;

o Ensemble dari serta sintetik; o Ensemble dari sutra, selain dicetak dengan proses

batik tradisional; o Jas dan blazer dari kapas, dicetak dengan proses

batik tradisional; o Jas dan blazer dari kapas, selain dicetak dengan

proses batik tradisional; o Jas dan blazer dari serat sintetik; o Jas dan blazer dari sutra, dicetak dengan proses

batik tradisional; o Jas dan blazer dari sutra, selain dicetak dengan

proses batik tradisional; o Jas dan blazer dari bahan tekstil lainnya; o Gaun dari kapas, dicetak dengan proses batik

tradisional; o Gaun dari kapas, selain dicetak dengan proses

batik tradisional; o Gaun dari sserat sintetik; o Gaun dari serat artifisial; o Gaun dari sutra, dicetak dengan proses batik

tradisional; o Gaun dari sutra, selain dicetak dengan proses batik

tradisional; o Gaun dari bahan tekstil lainnya; o Rok dan rok terpisah dari kapas, dicetak dengan

proses batik lainnya; o Rok dan rok terpisah dari serat sintetik, selain

dicetak dengan proses batik lainnya; o Rok dan rok terpisah dari sutra dicetak dengan

proses batik tradisional; o Rok dan rok terpisah dari sutra selain dicetak

dengan proses batik tradisional;

No Nomor HS Nama Barang

Uraian Barang Keterangan Penjelasan Penempatan Label

Barang Kemasan* 6204.62.00.00 6204.63.00.10 6204.63.00.90 6204.69.00.00 6206.10.00.10 6206.10.00.90 6206.30.00.10 6206.30.00.90 6206.40.00.00 6206.90.00.00

o Celana panjang, bib dan brace averall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas;

o Pakaian penerbang dari serat sintetik; o Celana panjang, bib dan brace overall, celana

panjang sampai lutut dan celana pendek lainnya dari serat sintetik;

o Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek lainnya dari bahan tekstil lainnya;

o Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari sutra atau sisa sutra, dicetak dengan proses batik tradisional;

o Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari sutra atau sisa sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional;

o Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;

o Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional;

o Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan;

o Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnya;

*) Keterangan: a. Embos; b. Tercetak; c. Melekat secara utuh