negara indonesia

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Di buat oleh:

Alief Cahyo Pitoyo (135040200111135)

Dani Adi Saputra (135040201111262)

Evi Yulia Elimawati (135040207111023)

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan kewarganegaraan tentunya tidak terlepas dari teori

kewarganegaraan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada hakekatnya Pendidikan

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara opersional pendidikan

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa, berwatak, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada hakikatnya manusia hidup tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia

senantiasa membutuhkan orang lain. Pada akhirnya manusia hidup secara berkelompok.

Manusia dalam bersekutu atau berkelompok akan membentuk suatu organisasi yang

berusaha mengatur dan mengarahkan tercapainya tujuan hidup kelompok tersebut. Dimulai

dari lingkungan terkecil sampai pada lingkungan besar. Pada mulanya manusia hidup dalam

kelompok keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok yang lebih besar lagi seperti

suku, masyarakat, dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara. Mereka membentuk

Negara sebagai persekutuan hidupnya. Segala hal tentang konsep suatu Negara perlu

diketahui oleh kita. Termasuk didalamnya mengenai bagaimana asla mula suatu Negara

terbentuk, siapa sajakah yang terlibat didalam proses pembentukan Negara tersebut.

Selain hal di atas pula, perlu kita ketahui pula bagaimana Negara Indonesia ini terbentuk.

Lalu Unsur apa sajakah yang membuat Indonesia ini bisa dikatakan sebagai sebuah Negara.

Selanjutnya harus diketahui mengenai bentuk Negara Indonesia itu sendiri agar seluruh

rakyat Indonesia bisa bersama sama mewujudkan cita-sita serta Tujuan Negara Republik

Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah

a. Apa sajakah teori-teori mengenai terbentuknya suatu Negara?

b. Bagaimana tujuan suatu Negara ideal?

c. Apa sajakah unsur-unsur Negara Republik Indonesia?

d. Bagaimana bentuk Negara Republik Indonesia?

e. Apa tujuan Negara Republik Indonesia ?

2

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah merinci mengenai terbentuknya suatu Negara

secara umum, serta tujuan-tujuan suatu Negara yang ideal. Selain itu lebih menjelaskan

mengenai unsure pembentuk Negara Indonesia, serta juga penjelasan mengenai bentuk

Negara Indonesia dan terakhir pemahaman tentang tujuan Negara Republlik Indonesia itu

sendiri.

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Teori Terbentuknya Suatu Negara

Adapun beberapa teori tentang terbentuknya suatu Negara yakni sebagai berikut.

1. Teori kontrak sosial (social contract)/ Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini beranggapan bahwa Negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian

masyarakat. Beberapa pakar penganut teori kontrak sosial yang menjelaskan teori asal-

mula Negara, diantaranya:

a. Thomas Hobbes (1588-1679)

Menurutnya syarat membentuk Negara adalah dengan mengadakan perjanjian

bersama individu-individu yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan

menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah

badan. Teknik perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes sebagai berikut setiap

individu mengatakan kepada individu lainnya bahwa “Saya memberikan kekuasaan

dan menyerahkan hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang

ada di dalam dewan ini dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan

memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu.

b. John locke (1632-1704)

Dasar kontraktual dan Negara dikemukakan Locke sebagai peringatan bahwa

kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas, sebab dalam

mengadakan perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang, individu-individu

tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka.

c. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Keadaan alamiah diumapamakannya sebagai keadaan alamiah, hidup individu bebas

dan sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh individu dan individu itu puas.

Menurut “Negara” atau “badan korporatif” dibentuk untuk menyatakan “kemauan

umumnya” (general will) dan ditujukan pada kebahagiaan besama. Selain itu Negara

juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individual (particular interest).

Kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.

2. Teori Ketuhanan

Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin Negara ditunjuk oleh Tuhan Raja

dan pemimpin-pemimpin Negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada

siapapun. Penganut teori ini adalah Agustinus, Yulius Stahi, Haller, Kranenburg dan

Thomas Aquinas.

4

3. Teori kekuatan

Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap

kelompok yang lemah, Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan

penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok

etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara. Penganut teori ini

adalah H.J. Laski, L. Duguit, Karl Marx, Oppenheimer dan Kollikles.

4. Teori Organis

Menurut Dede Rosyada, dkk (2005: 54) mengemukakan konsepsi organis tentang

hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep bilogis yang melukiskan negara

dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk

hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen Negara

dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan corporal dari Negara dapat

disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja

(kaisar) sebagai kepala dan para individu sebagai daging makhluk itu.

5. Teori Historis

Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lambaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara

evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.

6. Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan hukum (Rechts souvereiniteit) (Mienu, 2010) menyatakan semua

kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam

buku Die Moderne Staats Idee.

7. Teori Hukum Alam

Filsufgaul (2012) menuliskan teori hukum alam yakni negara terjadi karena kehendak

alam yang merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk

menyelenggarakan kepentingan umum. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles,

Agustinus, dan Thomas Aquino.

2.2 Tujuan Negara Ideal ( Hakikat Suatu Negara)

Menurut A. Ubaedillah & Abdul Rozak (2008: 91), Negara mempunyai tujuan antara lain

sebagai berikut.

a. Memperluas kekuasaan.

b. Menyelenggarakan ketertiban hukum.

c. Mencapai kesejahteraan umum.

Beberapa pandangan mengenai tujuan negara antara lain sebagai berikut.

5

a. Menurut Plato tujuan Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia,

sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut

Roger H. Soltau tujuan Negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang

serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (the freest possible

development and creative self-expression of its members).

b. Negara menurut ajaran teokrasi (yang diwakili oleh Thomas dan Agustinus)

bertujuan untuk mencapai kehidupan aman dan tenteram harus dengan taat

kepadan dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaan

hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

c. Ajaran negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum

dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum. Dalam negara hukum segala

kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa

kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum. Dalam negara hukum, hak-hak

rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, rakyat berkewajiban

mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara itu.

d. Negara menurut teori negara kesejahteraan bertujuan mewujudkan kesejahteraan

umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk

manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat negara itu.

e. Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan Negara adalah

agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan

menjaga intervensi pihak-pihak asing.

f. Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan Negara adalah untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan

social.

6

2.3 Unsur-Unsur Negara Republik Indonesia

Jumlah rakyat indonesia saat ini:

Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan

2010

ProvinsiPenduduk

1995 2000 2010

Aceh 3 847 583 3 930 905 4 494 410

Sumatera Utara 11 114 667 11 649 655 12 982 204

Sumatera Barat 4 323 170 4 248 931 4 846 909

Riau 3 900 534 4 957 627 5 538 367

Jambi 2 369 959 2 413 846 3 092 265

Sumatera Selatan 7 207 545 6 899 675 7 450 394

Bengkulu 1 409 117 1 567 432 1 715 518

Lampung 6 657 759 6 741 439 7 608 405

Kepulauan Bangka Belitung - 900 197 1 223 296

Kepulauan Riau - - 1 679 163

DKI Jakarta 9 112 652 8 389 443 9 607 787

Jawa Barat 39 206 787 35 729 537 43 053 732

Jawa Tengah 29 653 266 31 228 940 32 382 657

DI Yogyakarta 2 916 779 3 122 268 3 457 491

Jawa Timur 33 844 002 34 783 640 37 476 757

Banten - 8 098 780 10 632 166

Bali 2 895 649 3 151 162 3 890 757

Nusa Tenggara Barat 3 645 713 4 009 261 4 500 212

Nusa Tenggara Timur 3 577 472 3 952 279 4 683 827

Kalimantan Barat 3 635 730 4 034 198 4 395 983

Kalimantan Tengah 1 627 453 1 857 000 2 212 089

7

Kalimantan Selatan 2 893 477 2 985 240 3 626 616

Kalimantan Timur 2 314 183 2 455 120 3 553 143

Sulawesi Utara 2 649 093 2 012 098 2 270 596

Sulawesi Tengah 1 938 071 2 218 435 2 635 009

Sulawesi Selatan 7 558 368 8 059 627 8 034 776

Sulawesi Tenggara 1 586 917 1 821 284 2 232 586

Gorontalo - 835 044 1 040 164

Sulawesi Barat - - 1 158 651

Maluku 2 086 516 1 205 539 1 533 506

Maluku Utara - 785 059 1 038 087

Papua Barat - - 760 422

Papua 1 942 627 2 220 934 2 833 381

INDONESIA 194 754 808 206 264 595 237 641 326

Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah

Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju)

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk

Antar Sensus (SUPAS) 1995

Batas negara dan luas wilayah:

Luas

Manfaat mengetahui luas suatu Negara yaitu untuk mengetahui batas, keamanan,

kesejahteraan (potensi SDA dan SDM). Karena semakin luas suatu Negara, potensi

nya lebih baik. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu

bangsa. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia

dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas

perairannya 3.257.483 km². Dan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara   : Pulau Rando 6°LU-95°BT , Pulau Sekating 5°LU, dan Pulau Miangas

4°30’LU

Barat   : masih berbatasan dengan Pulau Rondo

Selatan : Pemana (Selatan pulau Roti) 11°LS -123°BT

Timur  : Wilayah DAS Fly di Papua 141°BT

8

Batas

Indonesia harus mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan dapat membedakan

dengan wilayah lain. Batas wilayah diperlukan untuk keperluan pengelolaan,

pengawasan, dan perlindungan Negara. Batas terbagi dua, batas politik dan batas

fisik.

a.      Batas Politik, dilandaskan berdasarkan :

Kesepakatan 1824 antara Beanda dan Kerjaan Inggris , dalam membagi

wilayah kekuasaan

Keputusan Pengadilan tetap Internasional tahun 1928

Ordonasi 1939 (Teritorial ZEE en Maritimr Kringen Ordonantie), pembagian

wilayah laut berdasarkan Laut Teritorial dan Laut Pedalaman

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 tentang lebar wilayah laut dinyatakan

12 mil

UU no 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke NKRI

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982, membagi jenis batas laut

berdasarkan batas laut territorial, Batas Landas Kontinen, dan ZEE.

b.      Batas Fisik

Merupakan batas wilayah indonesia berdasarkan daratan dan perairan.  Dan

batas Negara Indonesia yaitu :

Utara   : Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km, Singapura,

Filipina, dan Laut Cina Selatan

Selatan: Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia

Barat   : Samudra Indonesia

Timur  : Negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor

Leste, dan Samudra Pasifik

Sistem pemerintahan indonesia:

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum

diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem

pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)

Sistem Konstitusional.

Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

9

Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat.

Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang

dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga

memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.

Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju

pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan

sebuahpemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang

konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak

asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali,

tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini

diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen

Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara

terbagi dalam beberapa provinsi

Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan

presidensial.

Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan

wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket

Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada

presiden.

Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR.

DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya

pemerintahan.

Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan

dibawahnya

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan

parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-

10

kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem

pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;

Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi,

DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung

Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan

dari DPR.

Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau

persetujuan dari DPR.

Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang

dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan

Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama.

Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral,

mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen

untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 (Fakultas Hukum Universitas Andalas:

2010), ada 5 unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya sebuah negara, yaitu :

a. Penghuni (penduduk/rakyat).

b. Wilayah.

c. Kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat).

d. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain

e. Pengakuan dari negara lain.

Keempat unsur pertama disebut unsur konstitutif atau unsur pembentuk yang harus

terpenuhi agar terbentuk negara, sedangkan unsur yang kelima disebut unsur deklaratif yakni

unsur yang sifatnya menyatakan, bukan unsur mutlak.

a. Penduduk/rakyat

Penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami

wilayah negara. Mereka itu secara sosiologis lazim disebut rakyat dari negara itu.

Rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan

oleh suatu rasa persamaan dan mendiami suatu wilayah yang sama.

Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Warga

negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara

11

tertentu. Setiap negara mempunyai sejumlah individu yang menyebut dirinya warga

negara (rakyat) dari negara itu.

Berdasarkan hukum internasional, tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan

sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. Ada dua asas yang dipakai dalam

pembentukan kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius

soli (law of the soil), menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggal.

Artinya, siapa pun yang bertempat tinggal di suatu negara adalah warga negara

tersebut. Asas ius sanguinis (law of the blood) menentukan warga negara berdasarkan

pertalian darah, dalam arti siapa pun seorang anak kandung (yang sedarah

seketurunan) dilahirkan oleh seorang warga negara tertentu, maka anak tersebut juga

dianggap warga negara yang bersangkutan.

Berikut perbedaan antara penduduk, bukan penduduk, warga Negara dan bukan warga

Negara sebagai berikut

Penduduk Bukan Penduduk Warga NegaraBukan Warga

Negara

Penduduk adalah

mereka yang

bertempat tinggal

tetap atau

berdomisili tetap

di dalam wilayah

Negara (menetap).

Bukan Penduduk

adalah mereka

yang berada di

dalam wilayah

Negara, tetapi

tidak bermaksud

bertempat tinggal

di Negara itu.

Misalnya

wisatawan Asing

yang sedang

melakukan

perjalanan wisata.

Warga Negara

adalah mereka

yang berdasarkan

hukum

merupakan

anggota dari

Negara (menurut

undang-undang

diakui sebagai

warga negara).

Bukan Warga

Negara adalah

mereka yang

mengakui Negara

lain sebagai

negaranya

b. Wilayah

Wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik suatu negara. Luas wilayah

negara ditentukan oleh perbatasan-perbatasan. Negara menjalankan yurisdiksi

teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam batas-batas wilayah itu, kecuali

beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu.

12

Wilayah yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah bukan hanya wilayah

geografis atau wilayah dalam arti sempit, melainkan dalam arti luas. Wilayah dalam

arti luas ini merupakan wilayah dilaksanakannya yurisdiksi negara. Wilayah ini

meliputi wilayah daratan dan udara di atasnya, serta laut di sekitar pantai negara itu,

yaitu apa yang disebut laut teritorial. Batas-batas wilayah dalam arti luas ini berarti

negara berwenang untuk menjalankan kedaulatan teritorialnya. Sekelompok manusia

dengan pemerintahannya tidak dapat menciptakan negara tanpa adanya suatu

wilayah.

1) Daratan

Batas wilayah darat suatu Negara biasanya ditentukan dengan perjanjian antara

suatu Negara dengan Negara lain dalam bentuk traktat. Perbatasan antara Negara

dapat berupa:

a) Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, atau lembah.

b) Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri.

c) Batas menurut geofisika, misalnya: lintang utara/selatan, bujur timur/barat.

2) Lautan

Berdasarkan Konferensi Hukum Laut internasional III pada 10 Desember 1982

yang diselenggrakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, menghasilkan batas

wilayah Negara sebagai berikut:

a) Laut Teritorial

Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut territorial selebar 12 mil laut,

yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line)

garis pantai kearah laut bebas.

b) Zona Bersebelahan

Zona bersebelahan merupakan batas laut selebar 12 mil laut dari garis batas

laut territorial atau batas laut selebar 24 mil laut dari garis dasar.

c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas lautan suatu negara pantai lebarnya

200 mil laut dari garis dasar. Dalam batas ini, negara pantai berhak menggali

kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan

sedang melakukan penangkapan ikan.

d) Landas Benua

13

Landas benua adalah wilayah daratan negara pantai yang berada di bawah

lautan di laut ZEE, selebar lebih kurang 200 mil di lautan bebas.

e) Landas Kontinen

Landas kontinen merupakan daratan yang berada di bawah permukaan air di

luar laut territorial sampai kedalaman 200 m. Bagi negara pantai, landas

kontinen dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah

daratan.

3) Udara

Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan

Negara itu. Pembatasan wilayah suatu negara sangat penting sekali karena

menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu negara dalam segala bentuk, seperti

hal-hal berikut :

a) Berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada di dalamnya.

b) Berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam wilayah

tersebut bila tidak memiliki izin dari negara itu.

c) Pemerintah yang Berdaulat.

c. Pemerintah yang berdaulat

Sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, tetapi

belum juga dapat diwujudkan suatu negara, jika tidak ada segelintir orang yang

berwenang mengatur dan menyusun kehidupan bersama. Pemerintah adalah

organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah tidak mungkin

negara itu berjalan secara baik.

Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan sebagai berikut :

1)Kedaulatan ke dalam, artinya wibawa, berwenang menentukan dan menegakkan

hukum atas warga dan wilayah negaranya.

2)Kedaulatan keluar adalah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara

lain, sehingga bebas untuk menentukan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan

perdamaian, dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Oleh

karena itu, sungguh mustahil ada masyarakat tanpa pemerintahan. Pemerintah yang

menetapkan, menyatakan, dan menjalankan kemauan individu-individu yang

tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara.

Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara dan menjalankan fungsi-fungsi

kesejahteraan bersama. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan

14

efektif, kedaulatan sebagai atribut negara diwujudkan. Kekuasaan pemerintah

biasanya dibagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

d. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain

Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, yaitu ketika negara itu

dapat melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi,

politik, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

e. Pengakuan dari negara lain

Negara yang bersangkutan, keberadaannya secara diplomatik diakui oleh Negara-

negara yang lebih dahulu ada. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya hubungan

diplomatik antara suatu negara dengan negara tersebut.

2.4 Bentuk Negara Republik Indonesia

Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih

dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas

tertuang di UUD 45 pasal 1. Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan bentuk

negara yaitu: bentuk negara Federal, Kesatuan atau sistem pemerintahan yang parlementer,

Semi-Presidensil, dan Presidensil.

Menurut pidato Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada

tanggal 17 Agustus 2007 dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia yang paling tepat adalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Empat pilar utama yang menjadi nilai dan

konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia adalah: Pancasila,

Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI)

2.5 Tujuan Negara Republik Indonesia

Bangsa Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada

tanggal 17 Agustus 1945 dengan merumuskan tujuan negara secara tegas dalam Pembukaan

UUD 1945 Alinea IV, yaitu:

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

15

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan negara mempunyai konsekuensi bagi seluruh warganya, yaitu turut mendukung

tercapainya tujuan tersebut sesuai tugas, kewajiban, kedudukan, peran, dan tanggung

jawabnya sebagai warga negara. Apabila negara telah melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia maka setiap warga negara mempunyai kewajiban yang

sama terhadap negaranya, yaitu dengan cara menjaga dan mempertahankan keutuhan

wilayah Nusantara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari

dalam maupun dari luar.

BAB III

PENUTUP

3.1 Berdasarkan uraian dalam makalah, dapat disimpulkan bahwa :

Ada beberapa teori tentang terbentuknya suatu Negara yakni Teori kontrak sosial

(social contract)/ Teori Perjanjian Masyarakat, Teori Ketuhanan, Teori kekuatan, Teori

Organis, Teori Historis, Teori kedaulatan hukum, Teori Hukum Alam. Tujuan Negara Ideal

( Hakikat Suatu Negara): Memperluas kekuasaan, Menyelenggarakan ketertiban hukum,

Mencapai kesejahteraan umum. Jumlah penduduk indonesia adalah 237 641 326 dari sensus

tahun 2010. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia

dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya

3.257.483 km². ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal

itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru

tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks

and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan

pengawasan dan fungsi anggaran. Unsur suatu negara adalah Penghuni (penduduk/rakyat),

Wilayah, Kekuasaan tertinggi (pemerintah yang berdaulat), Kesanggupan untuk

berhubungan dengan negara lain, Pengakuan dari negara lain. Bentuk Negara Indonesia

adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang di UUD 45 pasal

1. Bangsa Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada

tanggal 17 Agustus 1945 dengan merumuskan tujuan negara secara tegas dalam Pembukaan

UUD 1945 Alinea IV

16

3.2 Saran

Kita sebagai mahasiswa harus mengrti serta memahami dan tidak lupa berusaha

mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik kita harus

menjaga negara kita baik d wilayah, kesatuan, dan perdamaian. Dan sebagai warga negara

kita harus mengamalkan apa yang telah di cantumkan dalam undang-undang republik

indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan, 2002, Pendidikan Pancasila. Yogyakata: Nagatirta

Kansil, Prof CST, 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pradnya Paramita

Lemhanas.2012.Memperkokoh Nilai-nilai pancasila.Edisi 14. 98-99.Tanshzil,Sri

17