ILMU NEGARA Indonesia Sebagai Negara Hukum

MAKALAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Negara

Dosen Pengampu: H. Deni Nuryadi, SH., MH.

MUHAMMAD IQBAL KAMIL

1441173300266

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA

KARAWANG

2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................ 3

C. Tujuan Penulisan .................................................................. 3

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Negara Hukum ......................................................... 4

B. Tujuan Hukum ...................................................................... 10

C. Hubungan Indonesia sebagai Negara Hukum dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik  Indonesia ......................... 17

D. Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia ........................... 18

E. Hubungan Cita-Cita Sosial Masyarakat dengan Undang-undang

21

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................... 24

B. Saran .................................................................................... 24

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan  ke-4 disebutkan

bahwa: “negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal

tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah

negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-

satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara (supremacy of law). Sebelum dilakukan perubahan terhadap

UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang

berdasar atas hukum,  tercantum  dalam pembukaan dan batang tubuh

UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu, pernyataan bahwa negara

Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD

1945 sebelum perubahan. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum

perubahan dinyatakan ada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara

Indonesia, yaitu:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat)

dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (maachtstaat).

2. Sistem konstitusionil.

3. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR).

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di

bawah MPR.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak

bertanggung jawab kepada DPR.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan point pertama dari penjelasan tersebut, maka jelaslah

bahwa hukum merupakan tatanan kehidupan nasional baik dalam bidang

politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selain

UUD 1945 sebelum perubahan dan sesudah perubahan, dalam sejarah

ketatanegaraan Republik Indonesia, pernah berlaku beberapa macam

konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan

Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari berbagai macam konstitusi

yang pernah berlaku tersebut, dapat ditarik suatu benang merah, bahwa

Indonesia tetap sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, dan

sampai sekarang pada saat berlakunya UUD 1945 hasil perubahan ke-4,

juga tetap dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang telah disebutkan di

atas.

Oleh karena itu, sebagai upaya nyata demi kelestarian nilai-nilai

luhur pancasila, perlu ditanamkan dan perlu ada pemahaman kepada

generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan ilmu negara

untuk mahasiswa di semester awal. Atas dasar realita inilah penulis

merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk makalah dengan judul

“PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud negara hukum?

2. Apa tujuan hukum?

3. Apa hubungan Indonesia sebagai negara hukum dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia?

4. Bagaimana sejarah perkembangan hukum di Indonesia?

5. Apa hubungan cita-cita sosial masyarakat dengan undang-undang?

C. Tujuan

1. Pembaca mengetahui definisi negara hukum.

2. Pembaca mengetahui tujuan hukum.

3. Pembaca mengetahui hubungan Indonesia sebagai negara hukum

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Pembaca mengetahui sejarah perkembangan hukum di Indonesia.

5. Pembaca mengetahui hubungan cita-cita sosial masyarakat

dengan undang-undang.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Negara Hukum

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang

menjamin keadilan kepada warga negaranya yang mana keadilan tersebut

merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga

Negara dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap

manusia agar dapat membuat warganegara suatu bangsa menjadi baik.

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara

harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur

dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah

dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan

suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua:

norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara

formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat alasan

mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya

berdasarkan hukum :

1. Demi kepastian hukum

2. Tuntutan perlakuan yang sama

3. Legitimasi demokrasi

4. Tuntutan akal budi

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan

kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan

dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum,

tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan

kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran,

maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.

B. Tujuan Hukum

Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah

menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam membahas masalah tujuan

hukum, banyak pendapat dikemukakan oleh para sarjana. Namun

demikian secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah

sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum. Menurut L.J. Van Apeldoorn,

tujuan hukum adalah untuk memepertahankan ketertiban masyarakat.

Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara

seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam

masyarakat. Mengenai kepentingan-kepentingan yang ada dalam

masyarakat ini, Roscoe Pond membedakan antara kepentingan pribadi,

kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Apabila pandangan Van

Apeldoorn dikaitkan dengan pandangan Roscoe Pond tersebut, berarti

dalam mempertahankan ketertiban masyarakat, hukum harus mampu

menyeimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi, publik, dan sosial.

Pengaturan yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-

kepentingan tersebut oleh Van Apeldoorn dikatakan sebagai pengaturan

yang adil.

Keadilan menurut Ulpianus adalah Justitia est perpetua et constans

voluntas jus suum cuique tribuendi yang kalau diterjemahkan secara

bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap

untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Ini berarti

keadilan bahwa keadilan harus senantiasa mempertimbangkan

kepentingan yang terlibat di dalamnya.

C. Hubungan Indonesia Sebagai Negara Hukum dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik  Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai jantung

dan jiwa Negara. Undang-undang dasar suatu Negara memberi tahu

kepada kita tentang apa maksud membentuk Negara, bagaimana cita-

citanya dengan bernegara itu, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-

asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan undang-undang

dasar itu suatu Negara sebagai komunitas memiliiki tujuan yang jelas dan

akan memandu menuju apa yang dicita-citakan. Undang-undang dasar

juga sangat penting bagi penyelenggaraan hukum suatu Negara, oleh

karena pada saat-saat tertentu hukum perlu melihat kepada panduan

yang diberikan oleh undang-undang dasarnya. Misalnya, pada saat

hukum mengalami kebuntuan dan tidak tahu ke mana harus melangkah.

D. Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia

Pada waktu pedagang Belanda mulai mengadaakan kontak dengan

bangsa Indonesia, maka mereka berhadapan dengan negara-negara

pedalaman. Negara-negara kelautan seperti Sriwijaya dan Majapahit pada

saat pertemuan itu telah menjadi sejarah. Kerajaan-kerajaan pedalaman

ini disebut juga kerajaan darat atau kerajaan agraris. Bagian-bagian yang

membentuk kerajaan tersebut berupa desa-desa yang penduduknya

menggantungkan hidupnya pada usaha persawahan. Keadaan kerajaan

darat atau agraris tersebut secara singkat dapat dilukiskan seebagai

berikut. Yang disebut sebagai kerajaan disini adalah pusat-pusat

kekuasaan agraris yang karena kekuatannya kemudian mampu

menaklukkan pusat-pusat yang lain sehingga semakin lama menjadi

semakin besar.

Dengan menampilkan struktur kerajaan di jawa, maka kita akan

dapat melihat susunan yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Raja

2. Kepala Kawasan (Gubernur, Bupati/Walikota)

3. Kepala Desa

4. Rakyat

Susunan tersebut mencerminkan adanya dua macam ikatan, yaitu :

1. Ikatan Feodal

2. Ikatan Desa (rakyat kecil)

Dikotomi seperti sekarang ini kita jumpai juga dalam kehidupan

hukum masyarakat Indonesia masa itu .Sekalipun kedua lingkungan

tersebut disebut berdampingan, namun dalam kenyataannya bisa terdapat

jurang pemisah ,misalnya dalam bentuk pembiaran oleh pihak istana

terhadap penyelenggaraan hukum yang dilakukan di lingkungan

desa.Uraian ini dimulai dengan bertitik tolak dari apa yang kemudian oleh

zaman kolonial Belanda diperkenalkan sebagai hukum adat.Dari subtansi

yang diatur oleh hukum tersebut dicoba untuk dibuat suatu ikhtisar yang

dikelompokkan dalam masalah mengenai: (1) Subjek yang diatur dan (2)

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengaturan.

Kontak-kontak antara Indonesia dengan dunia barat merupakan

masa perhubungan yang di belakang hari menimbulkan persoalan sosial

dan kebudayaan yang besar yang mempunyai hubungan yang erat

dengan kehidupan hukum di negeri ini.

Kontak pertama dilakukan oleh para pedagang Belanda dalam

rangka operasi perdagangan mereka. Dalam keadaan tersebut, mereka

hanya mengikuti pola perbuatan dagang biasa, yaitu berusaha untuk

membeli secara murah dan menjualnya kembali di tempat lain denggan

harga mahal (Day, 1904:45)

Barat semakin melihat betapa produksi di jawa yang feodal itu

dijalankan secara tidak ekonomis berkat berkat pola feodalisme. Kalau

saja pola itu bisa dirombak maka diharapkan, tanah akan menjadi lebih

produktif. Dengan demikian, maka kritik terhadap penyelenggaraan

produksi pada waktu itu dapat diperinci sebagai berikut :

1. Potensi rakyat untuk menghasilkan bahan-bahan

perdaganganyang berupa hasil bumi bisa lebih diperbesar.

2. Potensi tersebut dihambat oleh cara pengelolaan produksi secara

feodal.

3. Rakyat harus dibebaskan dari tekanan feodalisme tersebut

sehingga dapat menikmati kebebasan dan kesejahteraan yang

lebih besar. Keadaan tersebut diharapkan akan meningkatkan

daya produksi rakyat.

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

langkah-langkah yang kemudian diambil adalah :

5. Kekuasaan kaum bangsawan harus dibatasi.

6. Kesewenang-wenangan dan korupsi diberantas.

7. Menciptakan kebebasan dan kepastian hukum yang lebih besar

bagi rakyat.

Usaha untuk membebaskan rakyat dari beban dan hambatan

tersebut, pada zaman-antara yaitu zaman kekuasaan inggris, oleh raffles

dilakukan dengan mengintrodusir apa yang disebut sebagai landelijk

stelsel. Sistem ini ingin membebaskan rakyat dari kewajiban untuk

melakukan pekerjaan bagi kaum bangsawan dan menggantikannya

dengan sistem pajak.

Melalui proses regenerasi tersebut, maka beberapa segi tatanan

sosial masyarakat Indonesia asli dirombak menurut acuan Barat. Usaha

perombakan ini dibutuhkan untuk dapat menjadi penghubung dan

pengokoh hubungan-hubungan ekonomi yang baru antara kota-kota yang

bersifat Barat dengan wilayah-wilayah di luarnya. Bentuk-bentuk

regenerasi tersebut adalah sebagai berikut :

Suatu reorganisasi terhadap susunan hierarki masyarakat yang asli,

terutama sekali yang berupa pembinaan kelas-kelas pemuka masyarakat

yang kepentingan-kepentingannya (ekonomi, sosial, politik dan psikologis)

langsung dikaitkan pada bekerjanya pusat-pusat perkotaan kapitalis

secara sistematik. Dengan demikian, mereka ini merupakan wakil-wakil

pusat-pusat kapitalis tersebut.

Proses ini juga meliputi suatu difusi nilai-nilai, norma-norma,

keyakinan-keyakinandan pranata-pranata sosial, secara kebudayaan dan

structural yang menyebabkan organisasi dari Negara-negara jajahan itu

mirip dengan pengorganisasian dari Negara-negara Barat,yang juga

disebut sebagai susunan yang modern.

Kemerdekaan Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17

Agustus 1945 telah mengakhiri penjajahan Belanda atas

Indonesia.Secara politik,maka bangsa Indonesia kini memegang kendali

di tangannya. Semenjak saat tersebut maka muncullah suatu masyarakat

hukum yang bernama Negara Republik Indonesia, yaitu suatu masyarakat

hukum yang bernama Negara Republik Indonesia, yaitu suatu masyarakat

yang menetukan sendiri hukum yang berlaku di negeri ini. Adapun yang

kemudian berdiri pada tanggal tersebut adalah suatu badan atau

organisasi kekuasaan dan yang wilayahnya meliputi juga seluruh wilayah

bekas jajahan tersebut.

Keadaan serta gambaran sebagaimana diuraikan di atas

menimbulkan pertanyaan , “Hukum yang mana serta bagaimanah yang

kemudian ada sebagai akibat dari perubahan ketatanegaraan itu?”

Pada zaman penjajahan, hukum adat ini menempati suatu

kedudukan khusus, yaitu sebagai lambang dan wakil dari sistem hukum

Indonesia berhadapan dengan sistem hukum eropa. Tetapi, semenjak

kemerdekaan gambarannya sudah berubah. Perubahan di sini adalah

semenjak hukum adat tidak lagi mempunyai kedudukan yang otonom

berhadapan dengan suatu sistem hukum yang lain dan hukum adat tak

dapat pula dilihat sebagai mewakili sistem hukum Indonesia, semata-mata

oleh karena semenjak saat itu di dunia ini sudah lahir suatu Negara ,

masyarakat hukum dan tata hukum yang baru, yaitu : Indonesia. Hukum

adat itu sekarang sudah terlebur ke dalam Hukum Indonesia yang intinya

adalah Undang-Undang Dasar 1945.

E. Hubungan Cita-cita Sosial Masyarakat dengan Undang-undang

Hukum yang berlaku mengandung seperangkat sistem dan

subsistem yang holistik dalam kehidupan masyarakat .Hukum terkait

dengan kebudayaan, politik, ekonomi, pendidikan, agama, dan ideologi

Negara.Melaksanakan hukum berarti meninggalkan semua yang dilarang

oleh pasal-pasal dalam undang-undang.Meninggalkan hukum juga berarti

melaksanakan yang dibenci oleh undang-undang. Untuk semua jenis

hukum dan undang-undang ,subtansi di dalam materi hukum adalah

sekumpulan perintah dan larangan. Hukum yang menjadi panutan

masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar

sampai akhir hayat manusia. Cita-cita sosial bersandar pada hukum

nasional yang berupa undang–undang.

Cita-cita sosial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengharapkan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas

waktu.

2. Mengharapkan kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain.

3. Mengharapkan tegaknya keadilan,yang bersalah harus mendapat

hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat

perlindungan hukum yang baik dan benar.

4. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum .Hukum tidak pilih

bulu atau memilih dan memilah dengan alasan berbeda bulu.

5. Saling mengontrol di dalam kehidupan masyarakat sehingga

tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri.

6. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak

melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.

7. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap

masa depan kehidupan social dan kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Cita-cita tertinggi dalam hukum adalah menegakkan keadilan,tetapi

yang menerapkan keadilan bukan teks-teks hukum, melainkan manusia

yang menerima sebutan hakim, pengacara, kuasa hukum, penegak

hukum, penguasa hukum, polisi, dan sebagainya.

Keadilan sebagai cita-cita sosial dan tujuan hukum, tetapi ide tentang

keadilan tidak pernah objektif. Keadilan selalu bersifat subjektif, tidak

terkecuali dalam hukum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, begitu yang dinyatakan

dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3) yang

dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga ,Agustus 2011 yang lalu.

Sehingga seharusnya seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan

bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya hukum

harus dijadikan panglima dalam penyelesaian masalah-masalah yang

berkenaan dengan individu ,masyarakat dan Negara.

Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat regulatif

(mengatur) terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama

manusia. Disamping norma hukum,ada norma sosial, kesusilaan dan

agama .Ketiga norma (kaedah) terakhir memiliki aturan sanksi yang lunak

jika dibandingkan dengan aturan sanksi pada norma hukum yang keras,

sebab hukum memiliki alat perlengkapan yaitu Negara.

Hukum dipandang sebagai sesuatu yang luas,besar , dan agung.

Hukum tidak dibuat tetapi hidup,tumbuh, dan berkembang bersama

masyarakat. Walaupun pada kenyataannya hukum merupakan produk

politik dimana hukum tergantung pada konfigurasi politik yang sedang

berlangsung seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, namun seharusnya

hukum harus tetap memuat nilai-nilai ideal yang harus dijunjung tinggi dan

ditegakkan oleh segenap elemen masyarakat.

Kepongahan hukum semakin nyata di Indonesia. Kasus suap yang

melanda mahkamah agung, Kasus Suyitno Landung dalam pemeriksaan

perkara pembobolan bank BNI,menjadi pertanda jatuhnya wibawa hukum

di mata masyarakat Indonesia. Kasus lain yang menggegerkan adalah

tertangkap basahnya Jaksa Urip Tri Gunawan (kasus BLBI) yang

kemudian seperti menghancurkan kewibawaan kejaksaan agung.

Salah satu yang memberikan kontribusi bagi kebobrokan moral

penegak hukum tersebut bisa jadi adalah pendidikan hukum. Pendidikan

hukum selama ini hanya menyentuh pada tataran teoritik belaka,

mengabaikan aspek moral. Sehingga dengan demikian Indonesia hanya

mencetak “tukang-tukang hukum” bukan sarjana hukum dalam pengertian

yang sebenarnya. Padahal semestinya pendidikan hukum kita bisa

menciptakan seorang ahli hukum yang berdedikasi dan bukan ahli hukum

yang “jualan hukum”.

Adapun yang ingin dimintakan perhatian di sini yaitu, hendaknya kita

juga meninjau perkembangan hukum di Indonesia semenjak penjajahan

sebagai pembelajaran untuk masa sekarang dan yang akan datang.

Terutama untuk menghadapi masalah yang sudah pernah terselesaikan di

masa lampau, seperti korupsi. Banyak hal yang harus dilakukan untuk

mencapai Tujuan dan cita-cita Indonesia sebagai Negara hukum agar

‘negara hukum’ tidak sekedar menjadi slogan kaku yang tidak bisa di

realisasikan.

Daftar Pustaka

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.

_____, 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group.

Moeljatno, dkk. 2008. Membangun Hukum Indonesia. Yogyakarta:

Kreasi Total Media.

Rahardjo, Satjipto. 2008. Negara Hukum yang Membahagiakan

Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Press.

_____, 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta

Publishing.

Rato, Dominikus. 2009. Filsafat Hukum. Surabaya: Laksbang

Justitia.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. Sosiologi Hukum. Bandung: CV

Pustaka Setia.