NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TIM PENYUSUN : 1. Dr. Widodo Triputro, M.M., M.Si. 2. Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., M.A. 3. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum. KERJASAMA : PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PSKPPM) SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018
65
Embed
NASKAH AKADEMIKrepo.apmd.ac.id/810/1/NA & RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK...NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TIM PENYUSUN : 1. Dr.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
TIM PENYUSUN :
1. Dr. Widodo Triputro, M.M., M.Si.
2. Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., M.A.
3. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.
KERJASAMA :
PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PSKPPM)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”YOGYAKARTA
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2018
NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
TIM PENYUSUN:
1. Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si.
2. Fatih Gama Abisono Nst., S.IP., M.A.
3. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum.
KERJASAMA :
PUSAT STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PSKPPM)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2018
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Alloh SWT Tuhan yang maha kuasa, sehingga dengan ridho-Nya kita bisa menyelesaikan tugas untuk menyusun Naskah Akademik sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ini merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Pusat Studi Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat (PSKPPM) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
Dalam penyusunan Naskah Kajian dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, ini sudah berusaha untuk mengacu ketentuan peraturan perundangan yang ada, khususnya Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tim PSKPPM Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” mengakui bahwa naskah kajian dan Raperda ini masih belum sempurna, untuk itu masukan yang konstruktif guna untuk penyempurnaan naskah ini sangat diharapkan.
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, khususnya DPRD Kabupaten Jombang yang telah memberikan kepercayaan untuk tugas ini. Demikian juga kepada segenap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait yang telah memberikan masukan dalam penyusunan naskah kajian dan Raperda, kepada segenap stakeholders Kabupaten Jombang terkait pemerintahan desa yang telah memberikan data dan informasinya, sehingga naskah ini bisa selesai dengan baik.
Penyusun
Tim PSKPPM
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI .............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 4
C. Tujuan dan Kegunaan ....................................................................... 4
D. Metode ................................................................................................ 5
E. Ruang Lingkup dan Sistematika Akademis ........................................ 5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS ......................................................... 6
A. Kajian Teoritis .................................................................................... 6
B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip ........................................................ 8
C. Kajian Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan di
No. Regulasi Catatan 1. UU 36/2009 Pasal 115 ayat (1) Kawasan tanpa rokok
antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang
ditetapkan.
Pada Pasal 115 ayat 1 ditetapkan secara nasional kawasan kawasan tersebut adalah kawasan- kawasan sebagaimana disebutkan dalam poin a sampai g. Untuk point g, yang secara eksplisit disebutkan sebagai “yang ditetapkan”. Dengan demikian, untuk jenis-jenis kawasan yang ditetapkan lainnya dapat diserahan kepada daerah. Melihat kemungkinan dinamisnya lokasi poin g, maka penetapan tersebut dapat juga dilakukan melalui peraturan bupati sesuai evaluasi secara periodik oleh OPD terkait
Pasal 115 ayat (2): Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya
Daerah wajib membentuk peraturan tentang KTR
Pasal 113 ayat:
(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.
(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan
Pada pasal ini ditegaskan zat adiktif adalah tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Ayat 1 Pasal 113 sudah jelas, secara eksplisit, bermaksud melindungi tidak saja masyarakat secara umum dengan Kawasan Tanpa Rokok, kata “perseorangan dan keluarga” adalah merepresentasikan orang dan anggota keluarga di dalam rumah (house). Bagaimana melindungi perorangan (perokok pasif) dan anggota keluarga (terutama bayi, anak, balita dan remaja) di dalam rumah, tiada lain dengan memberlakukan larangan merokok di dalam rumah. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi berkaitan dengan privasi, namun hal tersebut menjadi tidak
23
bermakna manakala menyangkut kepentingan banak orang dan perlindungan warga lainnya dari perilaku buruk seseorang.
Pasal 116 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Perda mengikuti PP yang ditetapkan, yaitu PP 109/ 2012
Pasal 131
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah
Kegiatan merokok di dalam rumah dan di tempat publik dimana terdapat ibu hamil, bayi, anak dan remaja bertentangan dengan upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak; untuk itu perlu ditetapkan pengaturan pelarangan kegiatan merokok. Berkaitan dengan anak sampai dengan usia 18 tahun, maka larangan merokok, penyertaan, penjualan, dan promosi diberlakukan untuk usia kurang 18 tahun. Upaya dalam bentuk pelarangan tersebut di atas menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui perda harus mampu memotong rantai distribusi produk tembakau sampai kepada anak- anak. Termasuk di dalamnya penjualan, iklan, display, sponsorship.
2. PP 109/2012
Pasal 2
Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.
Sekali lagi, pengamanan penggunaan zat adiktif yang kemudian menjadi tanggung jawab Pemda secara operasional di daerah, wajib mengamankan tidak saja di tempat umum, juga di dalam rumah yang merupakan tempat tinggal dari anggota keluarga. Larangan merokok di dalam rumah sangat masuk akal, apa lagi untuk kepentingan melindungi warga yang tidak
24
mempunyai kemampuan menolak perilaku buruk seseorang, seperti bayi, anak-anak dan ibu hamil, Konsekuensinya, Pemda perlu menambahkan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat tinggal. Pilihan yang ditawarkan agar, dapat memberikan keadilan adalah rumah/ tempat tinggal dimana terdapat ibu hamil, bayi, balita, anak dan remaja sebagai KTR.
Pasal 3
Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
Menjadi tujuan perda KTR
a. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
Tempat umum seperti tersebut dalam KTR yang ditetapkan ditambah dengan rumah/ tempat tinggal.
b. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan danpengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau
KTR (termasuk rumah tempat tinggal) dimana terdapat bayi, balita, anak, remaja dan ibu hamil serta terdapat penderita penyakit lain yang akan diperberat dengan asap rokok. Pemda perlu mengatur dan menegndalikan iklan dan promosi rokok dan produk tembakau lainnya.
c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok
Pemda melalui OPD mengusahakan promosi (pendidikan) kesehatan
d. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.
Pemda melindungi warga Kabupaten Jombang dengan menetapkan KTR dengan menjauhkan perokok dari bukan perokok.
Tempat merokok harus ditetapkan jauh dari kontaminasi terhadap bukan perokok. Penetapan dan penyediaan ruang untuk merokok di dalam gedung yang sama, sangat tidak mendukung dan tidak menjamin kontaminasi terhadap bukan perokok. Oleh karena itu perlu ditetapkan tempat merokok
25
adalah di ruangan terbuka, tidak di dalam ruangan/gedung, jauh dari bukan perokok
Pasal 6
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai Kewenangannya bertanggunjawab mengatur, menyelenggarakan, membina, mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
Pengejawantahan aturan oleh Pemda sesuai kewenangannya, berarti sesuai dengan UU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara Teknis, maka Pemda mengikuti Permenskes No. 40/ 2013.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
Menyediakan media informasi melalui media khusus atau yang telah ada; serta edukasi kesehatan melalui OPD terkait.
Pasal 7
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
Pemda mendorong lembaga penelitian dan perguruan tinggi seta lembaga yang memiliki kapasitas penelitian untuk mendukung kebijakan ini.
Pasal 8
Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi: a. Produksi dan impor; b. peredaran; c. perlindungan khusus bagi anak dan
perempuan hamil; dan d. Kawasan Tanpa Rokok.
Larangan merokok di dekat anak (termasuk bayi dan remaja) dan wanita hamil; termasuk di dalam rumah Penetapan kawasan tanpa rokok yang diperluas.
Pasall 14 – 24 berisi ketentuan tentang produksi dan pasal 27-31 tentang iklan
Membutuhkan pemantauan pemerintah daerah dan masyarakat: OPD terkait melakukan penapisan perijinan, perdagangan, peredaran, pengiklanan, promosi, pemantauan, pelaporan dan penegakkan aturan.
Pasal 25
Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan c. kepada perempuan hamil
Implikasi pada aturan pemda: penjual harus menanyakan umur dan status kehamilan; penegasan kembali aturan ini umur
26
Pasal 31
Iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan: a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa
Rokok; b. tidak diletakkan di jalan utama atau
protokol; c. harus diletakkan sejajar dengan bahu
jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi)
Bupati mengatur iklan produk tembakau dan bersifat dinamis. Dengan demikian cukup diatur dalam perbup namun minimal sesuai dengan ketentuan Pasal 31.
Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakau di media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah.
Pemda wajib memuat aturannya,
Pasal 35
Ketentuan pengendalian Promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau;
b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau; dan
c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/ atau perorangan.
Diatur dalam Perda
Pasal 36
1) Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan nama merek
dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/ atau perorangan yang diliput media.
Diatur dalam Perda
27
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur oleh Pemerintah Daerah
Ada aturan pemda tentang tata cara pengendalian Sponsor Produk Tembakau yang memuat Penugasan kepada tim pemantau, Sistem pelaporan dan pengaduan oleh masayarakat, penegakan aturan oleh Satpol PP dan adanya sanksi
Pasal 47
(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/ atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak berusia di bawah 18 (delapan belas).
Ditetapkan kembali secara eksplisit dalam Perda serta ada ketentuan / mekanisme penyelenggaraan kegiatan dengan sponsor Produk Tembakau dan promosinya yang melakukan penapisan anak di bawah umur
(2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
Ada Sanksi dalam Perda
Pasal 48
(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam
Penyediaan pelayanan klinik berhenti merokok di Rumah Sakit dan Pusksesmas
(2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dapat berupa hotline service atau call center.
Penetapan penyelenggara hotline service
Pasal 49
Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok
Penetapan KTR yang diperluas
Pasal 50
(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan;
KTR diperluas, termasuk di dalam rumah/tempat tinggal dimana terdapat bayi, anak,
28
b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat ibadah; dan g. tempat umum dan tempat lain yang
ditetapkan.
remaja dan ibu hamil.
(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
Pengaturan oleh Bupati
(3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
(4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok
Pasal 52
Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah
Ada Perda tentang KTR
Pasal 54
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui: a. Pemikiran dan masukan berkenaan
dengan penentuan dan/atau kebijakan pelaksanaan program pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
b. Penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
c. Pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
d. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan
Point a s.d e ditetapkan kembali dalam KTR.
29
penyelenggaraan bahan pengamanan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan; dan
e. Kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Pasal 56
Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Kerjasama penyebarluasan informasi dan pendidikan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan ditetapkan kembali dalam perda.
Pasal 57
Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan
Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan ditetapkan kembali dalam perda.
Pasal 59
(1) Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
(2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Ditetapkan kembali dalam perda
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40/2013
Pasal 2
Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan strategi berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan yang terkait dengan pengendalian dampak konsumsi rokok di Indonesia.
Pemda mengacu pada peta jalan tersebut dengan demikian, perda yang akan dibentuk dapat menggunakan muatan materi yang ada dalam peta jalan ini sebagaimana terdapat dalam lampiran peratyran menteri kesehatan tersebut.
30
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 40/2013
D. Capaian
1. 2009 – 2014*: Dilahirkannya kebijakan publik dan regulasi meliputi: a. Ditetapkannya kebijakan yang
melindungi masyarakat dari ancaman bahaya rokok.
b. Indonesia menjadi anggota Conference of the Parties FCTC.
c. Pelaksanaan proses legislasi PERDA/ kebijakan KTR di seluruh wilayah.
Sedang dijalankan
2. 2015 - 2019: Dilaksanakannya berbagai kebijakan publik dan produk perundang-undangan disertai penerapan sanksi hukum, untuk mencapai: a. Penurunan prevalensi perokok sebesar
1% per tahun. b. Penurunan perokok pemula sebesar
1% per tahun.
Untuk mencapai hal itu maka:
Menjadi acuan program di OPD terkait
Semua kab/kota memiliki dan menerapkan Perda/kebijakan KTR dan melaksanakan law enforcement
Sedang dijalankan
Survey tahunan tingkat kepatuhan menerapkan KTR
Adanya program di OPD terkait
50 % dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan berhenti merokok terintegrasi dengan penegndalian penyakit
Adanya Klinik berhenti merokok
Survey dan pemantauan berkala untuk mengidentifikasi tingkat kesakitan, disabilitas, dan kematian akibat konsumsi rokok
Adanya monitoring dan surveilance berkaitan dengan dampak merokok
3. 2020 – 2024: keberlanjutan kebijakan untuk mencapai:
a. Penurunan prevalensi perokok 10% pada tahun 2024 dibanding prevalensi perokok pada tahun 2013.
b. Perubahan norma sosial terhadap kebiasaan merokok
c. Penurunan prevalensi mortalitas 10% 4 penyakit tidak menular terbesar (Penyakit Jantung dan pembuluh Darah, Kanker, Diabetes dan Penyakit Paru Obstruksi Kronis
Untuk itu maka:
Menjadi acuan program di OPD terkait
31
perilaku tidak merokok sudah melembaga dan menjadi norma sosial masyarakat
Perlu perda preskriptif, adanya promosi kesehatan
100 % dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan berhenti merokok terintegrasi dengan penegndalian penyakit
Adanya Klinik dan layanan berhenti merokok
Terlaksanannya pelayanan berhenti merokok yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan primer
Klinik dan layanan berhenti merokok di layanan primer
Surveilance penyakit tidak menular untuk mengidentifikasi tingkat kesakitan, disabilitas dan kematian akibat merokok
Adanya surveilans PTM oleh OPD terkait Pada dasarnya upaya yang dilakukan adalah untuk intervensi terhadap faktor risiko PTM yang saat ini sudah meningkat tajam dan akan makin meningkat di masa datang.
4 EKONOMI
1. Mendukung revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya mengenai cukai rokok, sehingga diharapkan tingkat cukai rokok minimal 70% dari harga jual eceran
Menjadi acuan program
2. Mendukung penyederhanaan sistim cukai untuk memperkecil kesenjangan harga rokok termahal dan termurah.
Menjadi acuan program
3. Mendukung penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diarahkan untuk mengatasi dampak buruk rokok.
Menjadi acuan program
4. Mendukung pelaksanaan mekanisme biaya tambahan (surcharge) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menjadi acuan program
5. Mendukung implementasi pelaksanaan, pemonitoran dan evaluasi pemanfaatan alokasi pajak rokok daerah untuk kesehatan.
Menjadi acuan program
6. Mendukung pelindungan petani tembakau melalui: a. Pembatasan impor daun tembakau; b. pemberian dorongan upaya alih
tanaman; c. memperkuat posisi tawar petani; d. mendorong penggunaan daun tembakau
untuk non-rokok, melalui penelitian guna mencari kemungkinan pemanfaatan lain daun tembakau
Menjadi acuan program
32
7. Mendukung industri rokok untuk mengekspor produknya.
Menjadi acuan program
5 PENDIDIKAN
1. Mendukung sosialisasi bahaya konsumsi rokok ke seluruh masyarakat khususnya peserta didik.
Adanya iklan bahaya konsumsi tembakau
2. Mendukung komunitas, keluarga, dan lembaga pendidikan mengambil bagian dalam proses KIE dalam lingkungan masing-masing
Adanya pemberdayaan masyarakat
3. Mendukung lembaga pendidikan melaksanakan KTR.
Adanya peraturan di lembaga penddikan
4. Mendukung lembaga pendidikan memasukkan bahaya konsumsi rokok dalam kurikulum pendidikan.
Adanya kurikulum tentang bahaya rokok dalam pendidikan
5. Mendukung lembaga pendidikan tidak menerima sponsorship dari industri rokok dan lembaga lain yang terkait rokok.
Larangan lembaga pendidikan menerima sponsorhip dari industri rokok
6 SOSIAL BUDAYA
1. Mendukung program penghentian merokok di semua fasilitas publik serta pengintegrasiannya dalam semua program pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Perda KTR yang diperuas
2. Mendukung pelaksanaan berbagai riset di bidang sosiokultural dan behavioral terkait dengan budaya dan perilaku merokok serta konsumsi produk tembakau lain.
Keterlibatan lembaga peneliti, perguruan tinggi dalam penelitian terkait sosio kultural dan perilaku merokok
3. Mendukung dikembangkannya mekanisme pemantauan dan pelaporan masyarakat terhadap intervensi industri dalam hal regulasi
Penetapan mekanisme pemantauan dan pelaporan masyarakat terhadap intervensi industri
4. Mendukung dikembangkannya mekanisme dalam sistem pelaporan dan penyelesaian keluhan
Penetapan mekanisme dalam sistem pelaporan dan penyelesaian keluhan
5. Mendukung dikembangkannya strategi substitusi tanaman tembakau dan diversivikasi pemanfaatan tanaman tembakau.
Menjadi acuan program
6. Mendukung dikembangkannya kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan petani tembakau dan buruh industri rokok melalui upaya substitusi dan diversifikasi produk tembakau
Menjadi acuan program
33
7. Mendukung kebijakan dan peraturan perundang-udangan untuk mengurangi rokok ilegal
Menjadi acuan program
7 KEBIJAKAN PUBLIK
1. Mendukung ditetapkannya undang-undang yang komprehensif mengatur pengendalian dampak konsumsi rokok terhadap kesehatan.
Pemerintah Kabupaten membangun perda KTR yang komprehensif
2. Mendukung dan mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya mengenai pelarangan iklan rokok pada media penyiaran dan media massa, karena rokok merupakan zat adiktif yang tidak boleh diiklankan.
3. Mendukung dilakukannya uji materiil terhadap pasal-pasal yang terkait dengan iklan rokok dalam Undang-Undang tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga terjadi harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan perundangan yang ada telah memperlihatkan adanya
kebutuhan untuk membentuk perda di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
termasuk Kabupaten Jombang. Muatan materi dalam Perda yang akan dibangun
adalah penjabaran dari peratuan dan perundangan di atas diperkuat dengan UU
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, tidak ada
pertentangan antara Perda yang akan dibangun dengan Peraturan Perundangan.
34
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis
Keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun sosial, merupakan
keinginan setiap orang. Bahkan undang-undang kesehatan menambahkan
aspek spiritual dalam definisi sehat yang digunakannya. Dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesehatan merupakan salah satu
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa
Indonesia seperti tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.
Kesehatan adalah hak asasi seorang manusia di dalam
kehidupannya. Setiap orang berhak untuk hidup sehat, berada dalam
lingkungan yang sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu. Setiap warga negara diberikan kebebasaan untuk memenuhi
haknya. Namun ketika hal tersebut justru melanggar hak asasi warganegara
lainnya, maka hukum harus dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.
Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan derajat kesehatan setinggi-
tingginya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan
diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan,
manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban,
keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama (UU
36/2009 pasal 2). Dengan demikian, penerapan standar pelayanan minimal
bidang kesehatan di Kabupaten didasarkan pada asas-asas tersebut.
Manusia merupakan mahluk ciptaan tuhan yang terbaik dan tertinggi
martabatnya, berbeda dari mahluk-mahluk lainnya dikarenakan nilai-nilai
kemanusiaan yang dimilikinya. Pembangunan kesehatan memperhatikan
keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara fisik dan non fisik,
tidak hanya kuratif tapi juga promotif, preventif dan rehabilitatif.
Pembangunan kesehatan mengedepankan manfaat yang dapat diperoleh
sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Perbedaan
kondisi dan situasi masyarakat mengharuskan segala upaya diprioritaskan
kepada mereka yang rentan dan termarginalisasi secara adil dan merata,
35
tidak membedakan antara mereka yang miskin dan kaya. Wanita atau pria
mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Selain mendapatkan hak,
perorangan dan masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban dalam
pembangunan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan bangsa.
Pembangunan kesehatan diarahkan terutama pada pencegahan
kesakitan dan bagaimana meningkatkan kesehatan individu maupun
kelompok. Paradigma sehat ini menjadi cara berpikir bangsa karena
lebih efisien dan lebih masuk akal. Namun demikian, paradigma ini juga
tidak meninggalkan kuratif, namun demikian pendekatannya adalah
secara komprehensif.
Kesehatan adalah investasi. Berinvestasi dalam kesehatan akan
melahirkan masyarakat yang produktif secara ekonomi dan sosial.
Masyarakat yang mampu bertumpu pada kemampuan dirinya dan mampu
mempertahankan kedaulatan negara. Pembangunan kesehatan bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya
manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
Keberadaan negara dan pemerintahan pada dasarnya ditujukan
untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi desentralisasi yang dianut negara
Indonesia saat ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, dengan kesehatan sebagai bagian di dalamnya. Sebagaimana
disebutkan dalam UUD 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian
otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan
pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Strategi ini
dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.
Disadari atau tidak manusia merupakan sub-sistem yang
keberadaannya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan baik sosial
maupun alam sebagai satu kesatuan. Oleh sebab itu manusia dituntut
untuk berperilaku selaras dengan lingkungannya agar lingkungan tersebut
dapat bermanfaat bagi manusia agar bisa bertahan hidup.
36
Pencemaran udara yang salah satunya ditimbulkan dari asap rokok
menjadi permasalahan serius ketika dipahami bahwa rokok tidak saja
berdampak buruk pada kesahatan perokok, tetapi juga mengkontaminasi
orang-orang disekelilingnya. Hasil dari berbagai penelitian tentang bahaya
yang ditimbulkan oleh asap rokok bagi kesehatan telah banyak diekspos
namun sejauh ini belum banyak direspon oleh masyarakat.
Pemerintah sendiri dihadapkan pada suatu dilema untuk
bersikap tegas berkaitan dengan pencegahan dampak rokok ini.
Melarang orang merokok akan berhadapan dengan hak asasi individual
sekaligus juga secara tidak langsung mematikan industri rokok yang
telah memberikan kontribusi baik sebagai sumber pendapatan negara
maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Oleh sebab itu peran
pemerintah dalam upaya melarang penggunaan rokok sampai saat ini
sangatlah kecil dan hanya terbatas pada penyebaran informasi tentang
bahaya rokok bagi kesehatan dan himbauan untuk tidak merokok.
Raperda disusun untuk menjembatani kondisi tersebut, meminimalkan
dampak yang ditimbulkan asap rokok dengan tanpa memberikan larangan
yang bersifat mutlak, tapi membatasi pengaruh (buruk) asap rokok dan
promosi/iklan (keburukan) merokok oleh produsen rokok. Sehingga,
diharapkan dengan berjalannya waktu, perda yang nantinya diberlakukan
dapat memberikan proses pembelajaran bagi masyarakat dan menumbuhkan
kesadaran mengenai dampak rokok dan arti pentingnya kesehatan bagi
pembangunan keluarga, bangsa dan negara.
Suatu negara dalam memberikan ketenteraman, kesejahteraan
dan kesehatan, serta perlakuan hukum terhadap rakyatnya pada
umumnya selalu dilandasi filosofi negara yang bersangkutan. Filosofi
negara pada dasarnya berpangkal dari tatanan pemikiran yang
bersumber dari kebiasaan-kebiasaan atau keberadaban sosiologis suatu
bangsa. Bagi Negara Indonesia, dalam setiap pokok-pokok pemikiran
terkait pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya
selalu bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Perilaku buruk merokok yang
merugikan pihak lain menggambarkan absennya keberadaban, keadilan,
37
dan kemanusiaan. Pengaturan KTR didasarkan pada landasan utama
kemanusiaan yang adil dan beradab.
B. Landasan Sosiologis
Penggunaan rokok semakin dirasakan bahayanya ketika fakta
menunjukan bahwa rokok justru membudaya dan menjadi kebutuhan
“pokok” bagi kelompok miskin dan anak-anak. Tidak terkendalinya
kebutuhan merokok dikalangan ini seringkali menjadi pemicu terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan. Untuk dapat memenuhi
hasratnya merokok mereka tidak segan-segan melakukan kejahatan atau
kekerasan yang sasarannya tidak saja orang lain tetapi juga anggota
keluarganya. Keberadaan rokok pada akhirnya akan lebih dipahami dari
sisi negatifnya daripada manfaatnya setelah rokok juga dijadikan sebagai
inisiasi penggunaan obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya.
Masyarakat perokok aktif dan perokok pasif seringkali tidak
menyadari akan bahaya penyakit dan kematian dini yang diakibatkan
oleh rokok, dimana timbulnya akibat buruk bisa terjadi antara 20
sampai 25 tahun kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko
lebih tinggi terjadi pada perokok pasif.
Kebiasaan merokok itu sendiri bukan budaya asli bangsa Indonesia.
Kebiasaan merokok dibawa oleh bangsa asing dan menjadi kebiasaan
masyarakat. Kebiasaan yang buruk tidaklah harus dipertahankan.
Pembiasaan yang dilakukan oleh sebagian elit ini didasarkan karena upaya
yang dilakukan oleh industri rokok untuk mempertahankan pasarnya di
Indonesia. Sementara di seluruh dunia peredaran dan penggunaan produk
tembakau semakin dibatasi, maka industri tembakau sangat tergantung
pada negara-negara berpenduduk besar seperti Indonesia yang juga sangat
konsumtif terhadap produk tembakau.
Sejak puluhan tahun lalu industri tembakau telah menggunakan
berbagai cara dan strategi. Pembentukan persepsi menggunakan
berbagai media dan media massa telah merubah tatanan sosial
masyarakat. Persepsi buruk merokok telah diubah menjadi sesuatu
yang membanggakan, menyenangkan dan berbagai kesesatan pola pikir
38
dalam kehidupan sosial memasyarakat. Banyak aspek sosial dalam
kehidupan sehari-hari selalu dilekatkan dengan kegiatan merokok.
Kegiatan pertemuan sosial antar warga, bahkan kegiatan keagamaan
seperti pengajian dalam masyarakat muslim, selalu disuguhi rokok.
Pertemuan antar teman, bahkan inisiasi pertemanan, dimulai dengan
penawaran rokok. Pemberian upah disebutkan sebagai uang rokok dan
banyak lagi contoh yang menggambarkan bahwa kehidupan sosial
masyarakat telah diubah tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri.
Pada dekade sebelumnya rokok merupakan sektor usaha yang
menjanjikan bagi negara maupun masyarakat seperti petani, distributor
dan pedagang. Kontribusi industri rokok sebagai pemasok pendapatan
negara dan juga perannya dalam penyediaan lapangan kerja merupakan
faktor yang dipertimbangkan pemerintah dalam melarang pembuatan,
peredaran dan penggunaan rokok. Namun pada kenyataannya, rokok
mendatangkan lebih banyak mudharat daripada manfaat dalam
kehidupan sosial masyarakat. Pada bagian lain dari naskah akademik
ini telah disampaikan bahwa mayoritas warganegara terganggu dalam
kehidupan sosialnya oleh perilaku minoritas perokok.
Masyarakat mayoritas yang terganggu oleh perilaku buruk merokok
tidak berdaya oleh karena rekayasa sosial yang sukses diciptakan industri
rokok. Fenomena sosial ini mengancam ketertiban sosial masyarakat yang
mulai bangkit menghadapi hegemoni kekuatan kapital industri rokok.
Oleh sebab itu melalui raperda ini diharapkan terwujud suatu
kebijakan yang menyeimbangkan antara pemenuhan kewajiban pemerintah
dalam rangka mengendalikan penggunaan rokok, agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal dan tanggungjawab pemerintah untuk
memberi kesempatan bagi dunia usaha untuk berperan serta memberikan
kontribusi terhadap pendapatan negara serta menyediakan lapangan kerja.
Keseimbangan tersebut tertuang melalui bentuk kebijakan yang tidak secara
mutlak melarang penggunaan rokok tetapi berupa pembatasan merokok
dikawasan-kawasan tertentu.
39
Masyarakat banyak, termasuk yang terjebak dalam candu rokok,
menginginkan perubahan yang positif. Sebagian besar masyarakat
menginginkan kebaikan bagi dirinya, keluarga, masyarakat serta
bangsanya. Sebagian besar masyarakat sadar untuk membangun
bangsa dan negara ini kearah kebaikan dan kesejahteraan, salah
satunya adalah melalui pembangunan sosial kemasyarakatan. Hukum
adalah salah satu sarana untuk pembangunan tersebut.
C. Landasan Yuridis
Menjembatani berbagai kepentingan dan kebutuhan yang saling
bertentangan baik antar individu, maupun antar kelompok dan antara
individu dengan kelompok masyarakat haruslah melalui pembentukan
kebijakan publik yang memiliki daya ikat efektif. Hal ini diperlukan agar
dapat dihindari terjadinya konflik internal akibat benturan dalam upaya
merealisasikan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing.
Kebutuhan akan rokok dari perokok dapat berhadapan dan
bertentangan dengan kebutuhan adanya udara bersih dan sehat. Oleh
sebab itu menjembatani dua kebutuhan ini tidak cukup hanya
diupayakan melalui himbauan ataupun ajakan (persuasif) yang hanya
menyandarkan pelaksanaannya pada itikad baik seseorang tetapi
diperlukan keberadaan satu norma/kaidah hukum yang mengandung
adanya pemaksaan dalam pentaatannya.
Hukum yang hidup adalah hukum yang keberlakuannya berakar
pada kesadaran hukum masyarakat. Berkaitan dengan kebutuhan yang
akan diakomodasikan, maka larangan merokok dikawasan tertentu
harus dituangkan kedalam suatu kebijakan yang dapat diterima dan
didukung oleh seluruh lapisan masyarakat hukum sehingga diharapkan
kebijakan yang bakal terbentuk bukan bersifat top down tetapi
merupakan kebijakan yang disuarakan dari masyarakat hukum;
Kebijakan dengan karakteristik inilah yang diharapkan terkandung
dalam Raperda ini melalui rumusan pasal-pasalnya.
Raperda KTR tidak semata-mata dimaksudkan sebagai suatu regulasi
dalam rangka menciptakan kepastian hukum tetapi juga dimaksudkan
40
sebagai pembelajaran yang akan mengarahkan masyarakat untuk
berperilaku kooperatif dengan hukum yang adalah bentukannya sendiri.
Bahwa merupakan suatu tataran ideal apabila hukum dapat memberikan
kemanfaatan dalam kehidupan manusia baik secara pribadi maupun
sosialnya. Oleh sebab itu Raperda KTR dilatarbelakangi dengan maksud
untuk mengarahkan masyarakat dalam mengapresiasi keberadaannya
selaku pribadi yang sehat namun juga sekaligus sebagai pribadi yang tahu
menghormati akan hak orang/kelompok lainnya.
Pengendalian kegiatan merokok tidak akan efektif tanpa disertai
dengan adanya norma yang akan membebani sanksi atas perilaku yang
dipandang menyimpang. Oleh sebab itu mendasarkan pada ketentuan dalam
UU 12/2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka
jenis produk hukum yang relevan adalah peraturan daerah. Salah satu alasan
pembentukan Perda adalah melaksanakan perintah undang-undang. PP
109/2012 pasal 52 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan
Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah, disamping
Kabupaten Jombang telah mengatur Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan
Bupati No. 18 tahun 2012. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah wajib
melaksanakan perintah tersebut demi kepatuhan terhadap hukum dan selaras
dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan akan datang.
Selain dari aspek sanksi, penuangan kebijakan pengendalian
kegiatan merokok kedalam peraturan daerah juga didasarkan pada
pertimbangan efektifitas pemberlakuannya secara sosiologis mengingat
pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan melibatkan DPRD
sebagai wadah yang merepresentasikan kepentingan rakyat di daerah.
Pengendalian kegiatan merokok diharapkan akan efektif manakala ada
kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memahami
bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok terutama dalam bingkai
keberlanjutan masa depan generasi penerus bangsa yang sehat dan
cerdas. Diperlukan adanya kearifan dan kesukarelaan dari berbagai
pihak ketika dalam rangka melaksanakan kewajibannya untuk
melindungi sebagian besar warga dari bahaya yang ditimbulkan oleh
41
asap rokok, pemerintah harus membentuk kebijakan yang terkesan
mengesampingkan hak sebagian warga lainnya untuk menikmati rokok.
Oleh sebab itu agar kebijakan yang terbentuk berkaitan dengan
rokok nantinya dapat menjelma menjadi hukum yang integratif yang dapat
meminimalkan konflik dan tetap menjaga keharmonisan pergaulan sosial
maka mulai tahap perencanaan sampai dengan penetapan dan
pemberlakuannya perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Formulasi kebijakan Perda KTR ini telah melalui jalan panjang dan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat.
Peraturan daerah merupakan jenis produk hukum yang ideal dan
paling efektif apabila dikaitkan dengan kebutuhan dalam tataran
penegakannya mengingat peraturan daerah merupakan produk hukum
daerah yang dapat mengatur penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggarnya.
Perda yang dibangun sudah diselaraskan bahkan merupakan penjabaran dan
pengejawantahan peraturan di atasnya. Selain itu, dalam pembentukannya,
sudah dilakukan harmonisasi dengan peraturan di tingkat kabupaten.
42
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN
Latar belakang gagasan pembentukan kebijakan KTR bertolak dari
pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap orang
berhak mendapatkan dan menikmati udara bersih dan sehat dimana
pemenuhan hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab
negara. Sebab hak mendapatkan udara bersih dan sehat adalah hak asasi
yang implementasinya berhadapan dengan hak orang lain untuk menikmati
rokok. Sehingga pembatasan penggunaan dari kedua hak tersebut harus
dituangkan melalui suatu perumusan kebijakan yang proporsional.
Sasaran pengaturan KTR adalah setiap penduduk yang berada di
wilayah Kabupaten Jombang tanpa terkecuali. Oleh karena itu diperlukan
pengaturan yang komprehensif yang mana arah pengaturan tidak hanya fokus
terhadap sisi demand saja (kegiatan merokok) namun juga perlu mengendalikan
sisi supply (produksi,distribusi, pemasaran). Pengaturan komprehensif melingkupi
perilaku merokok yang tidak mengganggu dan membahayakan pihak lain, serta
pengendalian produksi, distribusi, penjualan, dan pemasaran produk tembakau.
Pengaturan meliputi berbagai lembaga milik pemerintah, swasta dan masyarakat,
tempat-tempat publik, dan juga tempat tinggal.
Dengan demikian, Perda KTR diarahkan pertama-tama sebagai instrumen
pengendalian sosial yakni mengendalikan masyarakat agar memiliki kepekaan dan
saling mengakui serta menghormati hak-hak mereka yang implementasinya
seringkali menimbulkan benturan; namun Perda ini juga dimaksudkan sebagai
sarana pembaruan sosial yang dapat menggerakkan kesadaran masyarakat dalam
memahami secara benar dan utuh mengenai hak asasi mereka. Dalam konteks
tersebut, hak harus dipahami secara berimbang dan utuh yakni selain
memberikan hak bagi dirinya juga memunculkan kewajiban mengakui dan
menghormati hak orang lain. Demikian pula pelaksanaan hak individual atau
kelompok tertentu janganlah merugikan pelaksanaan hak masyarakat secara
kolektif maupun sebaliknya. Walaupun merubah paradigma berkaitan dengan
43
pola berpikir mengenai penerapan hak asasi mungkin terkesan sederhana akan
tetapi fakta menunjukkan banyaknya konflik yang terjadi akhir-akhir ini selalu
dilatar belakangi adanya pemahaman yang keliru mengenai penerapan hak asasi.
Agar penetapan Kawasan Tanpa Rokok dapat efektif dan dapat
dilaksanakan, regulasi penetapan Kawasan Tanpa Rokok tidak saja ditujukan
bagi pengguna rokok tetapi juga ditujukan bagi setiap orang yang melakukan
aktivitas berkaitan dengan rokok dikawasan tersebut. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa menetapkan kawasan tanpa rokok tidaklah akan
memberikan hasil maksimal manakala larangan untuk melakukan kegiatan
berkaitan dengan rokok tidak berlaku dikawasan tersebut. Seperti misalnya
apabila dikawasan tanpa rokok tersebut terdapat seseorang yang karena tidak
ada larangan, berkeliaran menjajakan rokok dikawasan tersebut maka hal ini
tentu akan menjadi pemicu terjadinya pelanggaran terhadap peraturan
larangan merokok dikawasan tersebut. Iklan rokok dalam berbagai bentuk
dilarang digunakan di tempat-tempat umum.
KTR diargumentasikan sebagai pengurangan hak seseorang dalam
mencari penghidupan yang juga merupakan salah satu hak asasi manusia.
Namun perdagangan dan penghidupan dari iklan rokok bukanlah satu
satunya pilihan untuk mendapatkan penghidupan. Perda yang dibentuk
saat ini mengatur perilaku buruk merokok yang membahayakan, dimana
hal-hal yang bersifat penting untuk diatur akan ditetapkan. Pada tahap
berikutnya, perlu diberikan pengaturan yang lebih ketat, termasuk
larangan pembelian rokok oleh warga di bawah umur 18 tahun dan
penjualan di tempat-tempat yang ditentukan oleh peraturan Bupati.
Berikut ini disampaikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Kawasan Tanpa Rokok:
A. Ketentuan Umum
Bagian ini bersifat umum dan terdiri dari bab-bab yang meliputi ketentuan
umum. Bab ketentuan umum memuat batasan pengertian dan atau definisi
mengenai istilah-istilah dalam rancangan peraturan daerah.
B. Materi yang akan diatur
Bagian ini merupakan inti dari peraturan, berisi muatan materi yang
akan diatur dalam beberapa Bagian dan bab.
44
− Bab dan bagian yang berisikan asas dan tujuan yang digunakan.
Asas penting disampaikan sebagai ruh dari peraturan. Sedangkan
tujuan dari peraturan menjadi dasar adanya rancangan perda ini.
− Bab dan bagian yang berisikan muatan materi diantaranya deskripsi
setiap KTR, dan Kawasan Terbatas Merokok
− Bab dan bagian tentang tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara
KTR dan Kawasan Terbatas Merokok
− Bab dan bagian yang memuat pembinaan, dan pengawasan, peran
serta masyarakat.
− Bab dan bagian tentang larangan yang menjelaskan pengaturan penjualan,
promosi dan sponsorship produk tembakau; dan larangan lainnya.
C. Ketentuan Sanksi
Bagian ini berisikan bab-bab yang berkaitan dengan penyidikan dan
sanksi pidana pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran
yang dilakukan terhadap aturan di atas.
D. Ketentuan Penutup
Bagian ini berisikan ketentuan penutup dimana disampaikan saat
keberlakuan Perda.
45
BAB VI
PENUTUP A. Simpulan
Dikaji dari aspek kesehatan, rokok menjadi penyebab kematian
dan kesakitan yang menimbulkan penurunan kualitas hidup serta
bertentangan dengan pembangunan manusia Indonesia. Sedangkan dari
segi sosial-ekonomi, konsumsi rokok menciderai HAM dan berdampak
pada pemiskinan masyarakat. Dalam perspektif legal, rokok merupakan
zat adiktif yang perlu diatur untuk keamanan baik dari sisi produksi,
distribusi maupun pemanfaatannya. Oleh karena itu, dibentuk draft
peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan mengatur,
mengamankan dan mengendalikan zat adiktif tersebut.
Di Kabupaten Jombang, masyarakat setempat, termasuk mereka
sebagai perokok sekalipun memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya
pengaturan perilaku buruk merokok untuk mencegah dampak bahaya
terutama bagi generasi muda. Demikian pula, para pemangku kepentingan di
Kabupaten Jombang bersepakat untuk memberlakukan Kawasan Tanpa
Rokok yang diperluas sesuai kebutuhan Kabupaten Jombang dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah ini.
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanah undang-
undang yang harus diwujudkan oleh pemerintahan daerah, termasuk
Kabupaten Jombang. Perda yang akan dibentuk berdasarkan perintah
UU 36/2009 tentang Kesehatan dan PP 109/2012 tentang Pengamanan
Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau. Disamping itu, perda yang
akan dibentuk juga memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
sehingga pelaksanaan otonomi daerah berjalan sinkron dan harmonis
antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
46
B. Saran
Peraturan Daerah merupakan instrumen agar pembangunan
yang diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Jombang dapat diwujudkan dengan nyata. Namun demikian, efektifitas
perda sangat bergantung pada fase implementasi kebijakan atau pada
tahap penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan
konsistensi seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah
maupun masyarakat dalam implementasi perda agar efektifitasnya
dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Dalam konteks tersebut, penegakkan aturan membutuhkan
keberanian dan ketegasan dari aparatus pemerintah. Namun demikian,
mengingat zat adiktif sangat memengaruhi perilaku manusia, maka
dibutuhkan pembinaan yang mengedepankan edukasi kepada masayarakat
dalam upaya membangun kesadaran masayarakat. Selain itu juga
dibutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan
permasalahan adiksi sebagai upaya mengelola konflik. Dampak perda juga
membutuhkan penguatan sistemik baik oleh sistem kesehatan, sistem
sosial budaya, sistem administrasi dan sistem administrasi. Dukungan
sumber daya dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam
mensukseskan implementasi kebijakan tersebut yang bersifat multi sektor.
Sehingga OPD terkait perlu menyusun strategi dan peta jalan agar tersusun
langkah-langkah operasional perda yang harmonis serta sinergis.
1
BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR …... TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan
daerah-daerah kabupaten/kota dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014; Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 2. Bupati adalah Bupati Jombang. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
7. Masyarakat adalah semua pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
3
9. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman nicotina tabacum, nicotina rustica dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
14. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
16. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
17. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
19. Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.
BAB II ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas: a. kepentingan umum; b. akuntabilitas; c. perlindungan dan pengayoman d. keadilan; e. partisipasi masyarakat; f. dapat dilaksanakan; dan g. kedayagunaan dan kehasilgunaan.
4
Pasal 3
Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk: a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan
lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;
c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok;
d. manfaat hidup tanpa merokok; dan e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain. Peraturan
Daerah tentang penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perkuatan komitmen antara penyelenggara, organisasi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemenuhan serta perlindungan hak-hak masyarakat.
BAB III PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
Pasal 4
(1) Penetapan KTR meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar-mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah. (3) Perangkat Daerah urusan bidang kesehatan bertanggungjawab untuk
melaksanakan penetapan KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 5
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. rumah sakit; b. klinik; c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
5
d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); e. tempat praktek kesehatan; f. apotek; dan g. toko obat.
Pasal 6
Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. sekolah; b. perguruan tinggi; c. balai pendidikan dan pelatihan; d. balai latihan kerja; e. tempat bimbingan belajar; f. tempat kursus; g. laboratorium dan musium; dan h. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pasal 7
Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. area bermain anak; dan b. tempat penitipan anak.
Pasal 8
Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. masjid; b. mushalla; c. langgar; d. gereja; e. kapel; f. pura; g. vihara; dan h. klenteng.
Pasal 9
Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain: a. bus umum; b. taksi; c. kendaraan wisata; d. angkutan anak sekolah; dan e. angkutan karyawan.
6
Pasal 10
Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi: a. kantor pemerintah; b. kantor milik pribadi/swasta; dan c. industri/pabrik.
Pasal 11
Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan kantor Pemerintah Pusat di Daerah.
Pasal 12
Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila: a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya
aktifitas merokok.
Pasal 13
Industri/pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dikecualikan sebagai KTR adalah pabrik yang memproduksi rokok.
Pasal 14
Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain: a. tempat wisata; b. tempat rekreasi dan hiburan; c. hotel; d. restoran; e. kantin; f. halte; g. terminal angkutan penumpang; h. stasiun kereta api; i. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan j. pusat perbelanjaan.
Pasal 15
Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari: a. arena permainan; b. bioskop; c. tempat seni pertunjukan; dan d. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk
pariwisata yang bersifat komersial.
7
BAB IV KAWASAN TERBATAS MEROKOK
Pasal 16
(1) Kepala Daerah menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai
Kawasan Terbatas Merokok.
(2) Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.
(3) Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB V KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN
TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK
Pasal 17
(1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan tanpa Rokok berkewajiban untuk: a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan
merokok; dan b. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang
yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2).
(2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok berkewajiban untuk: a. menyediakan tempat khusus untuk merokok; dan b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan
merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh merokok.
(3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan: a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat
dilarang merokok; b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan
tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
8
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 18
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dengan cara: a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan
kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah,
nonpemerintah dan bersifat nonprofit; c. memberikan pedoman pelaksanaan KTR; dan d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR.
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan KTR dilakukan pembinaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan pengawasan, perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan KTR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati
BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 20
Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk: a. memberi saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan
pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR; b. memberi bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi
tentang KTR;
9
c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
d. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR; dan
e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban.
BAB VIII LARANGAN
Pasal 21
(1) Setiap orang, badan dan/atau pengelola/penanggung jawab KTR
dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR.
(2) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap penjualan rokok di pasar, terminal penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel.
(3) Larangan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan promosi rokok di fasilitas olah raga dalam ruang/ gedung tertutup.
(4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 22
Setiap orang dilarang merokok diluar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila terdapat ibu hamil dan anak-anak.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23
(1) Pimpinan, pengelola atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan/atau ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. dipublikasikan.
10
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24
(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah
ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
(2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai
adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: a. pemeriksaan tersangka; b. memasuki tempat tertutup; c. penyitaan barang; d. pemeriksaan saksi; e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.
11
BAB X KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 (Pasal 22 ayat (1)
dan ayat 4) dan atau Pasal 17 ayat (2), dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang undangan di Daerah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.
Ditetapkan …………… pada tanggal …………… BUPATI JOMBANG,
ttd ......................
Diundangkan di Jombang pada tanggal …………………….. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ttd ………………………….. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN …….NOMOR ……. SERI ……..
12
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR ….. TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
I. UMUM
Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Data epidemi tembakau di dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13- 15 tahun mempunyai kebiasaan merokok. Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik). Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene 14 merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang
13
tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian. Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2
Huruf a kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut urusan seluruh lapisan warga masyarakat;
Huruf b akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah yang menyangkut kebijakan yang dikeluarkan;
Huruf c perlindungan dan pengayoman adalah kondisi untuk memberikan perlindungan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat bagi warga yang tidak merokok.
Huruf d keadilan adalah sesuatu kondisi diberikan secara proporsional; Huruf e partisipasi masyarakat adalah keterlibatan warga masyarakat
dalam proses perencanaan kebijakan; Huruf f dapat dilaksanakan adalah bahwa semuan ketentuaan
yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik; dan Huruf g kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah pengaturan
kawasan bebas merokok diharapkan mampu efektivitas dan efesiensi dan membatasi polusi rokok pada ruang publik. Pasal 3
Cukup jelas Pasal 4
Cukup jelas
14
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR …........