SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - PENJAMINAN 2014 PERGUB NOMOR 2 /(BERITA DAERAH NOMOR 2), 5 HALAMAN PERATURAN GUBERNUR ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGARA ASAL TUMBUHAN ABSTRAK : pangan segar asal tumbuhan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan produsen dan konsumen pangan segar asal tumbuhan dan untuk melindunginya diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur secara rinci di mana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan. DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta; ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jaminan Mutu, Jaminan Keamanan, Label PSAT, Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PSAT, Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PSAT,Penyimpanan dan Pengangkutan, Penyimpanan dan Pengangkutan, Pengujian Mutu, Kerjasama, Sistem Informasi, Jaminan Pemasaran, Larangan,Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Pidana, Penutup. CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,27 februari 2014. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
50
Embed
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - PENJAMINAN 2014 PERGUB …yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/02/PERGUB-YOGYAKARTA-2014.pdf · peraturan gube rnur diy nomor 76 tahun 2012 t perubahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN - PENJAMINAN
2014
PERGUB NOMOR 2 /(BERITA DAERAH NOMOR 2), 5 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN SEGARA ASAL TUMBUHAN
ABSTRAK : pangan segar asal tumbuhan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan produsen dan konsumen pangan segar asal tumbuhan dan untuk melindunginya diperlukan Peraturan Daerah untuk mengatur secara rinci di mana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Jaminan Mutu, Jaminan Keamanan, Label PSAT, Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PSAT, Syarat dan Tata Cara Pendaftaran PSAT,Penyimpanan dan Pengangkutan, Penyimpanan dan Pengangkutan, Pengujian Mutu, Kerjasama, Sistem Informasi, Jaminan Pemasaran, Larangan,Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Pidana, Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,27 februari 2014. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENGAMANAN TEMPAT TEMPAT PENTING - PENGAMANAN
2014
PERGUB NOMOR NOMOR 3/(BERITA DAERAH NO.3), 12 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PROSEDUR TETAP
OPERASIONAL PELAKSANAAN PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING
ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja dalam pengamanan tempat-tempat penting,
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dalam
rangka pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting
perlu pedoman operasional prosedur tetap yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur untuk itu perlu ditetapka
peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Prosedur Tetap Operasional Pelaksanaan Pengamanan
Tempat-tempat Penting.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094); Keputusan Presiden Nomor 63
Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital
Nasional;Keputusan bersama Kepala Kepolisian Republik
Indonesia dan Menteri Dalam Negeri No. 119/527/SJ/Tahun
2002 No. Pol.B/2300/UU/2002 tentang Penyelenggaraan
Ketenteraman ketertiban Umum dan Keamanan, Ketertiban
Masyarakat;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan
Polisi Pamong Praja;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PEMBAHARUAN KEBANGSAAN – FORUM
2014
PERGUB NOMOR 4/(BERITA DAERAH NOMOR 2), 7 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG FORUM PEMBARUAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PERANGKAT DESA – TUGAS DAN FUNGSI
2014
PERGUB NOMOR 5/ (BERITA DAERAH NO.5), 8 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN
ABSTRAK : Pasal 63 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perangkat daerah yang sudah ada diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan sampai dengan terbentuknya Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Pengertian DIY, Keistimewaan, Kewenangan dalam urusan keistimewaan, SKPD, Gubernur, Peraturan Gubernur, Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, Penanggung jawab tugas dan fungsi SKPD, Unit Kerja pada SKPD penanggungjawab urusan keistimewaan, Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tat Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanisme pembeiran tugas.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK – PEDOMAN
2014
PERGUB NOMOR 7/(BERITA DAERAH NO. 7), 33 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DAERAH
ABSTRAK : Dalam rangka menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel dipandang perlu untuk mengembangkan sistem standarisasi pelayanan publik sesuai amanat Pasal 20, 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Penyusunan Standar Pelayanan, Penetapan dan Pengesahan Standar Pelayanan, Penetapan Malklumat Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan, Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENANAMAN MODAL - RENCANA UMUM
2015
PERGUB NOMOR 8/(BERITA DAERAH NO. 8), 48 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL
ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana
Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum
Penanaman Modal.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Pengertian Mengenai Rencana Umum Penanaman Modal
Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut RUPM
DIY, Susunan RUPM DIY, Realisasi RUPM DIY, Penetapan
RUPM DIY, Monitoring dan Evaluasi RUPM DIY.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
USAHA DAN KEGIATAN YANG DILENGKAPI CEROBONG – KRITERIA
2014
PERGUB NOMOR 10 / (BERITA DAERAH NO. 10), 5 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KRITERIA JENIS USAHA
DAN/ ATAU KEGIATAN YANG DILENGKAPI DENGAN CEROBONG
ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang dilengkapi dengan Cerobong.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Ketentuan mengenai cerobong emisi, Kriteria jenis usaha dan emisinya, . Persyaratan dan Ketentuan cerobong emisi, Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENDIDIKAN SISWA MISKIN TAHUN 2014 – BANTUAN
2014
PERGUB NOMOR 11/ (BERITA DAERAH NO. 11), 5 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN JAMINAN
PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN / TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK : Sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada
jenjang pendidikan dasar. Untuk meringankan siswa miskin
dan tidak mampu dalam menempuh pendidikan di Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan.
berdasarkan pertimbangan sebagAimana dimaksud di atas,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan
Dana Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Tidak mampu Tahun
Anggaran 2014.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
827);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Pengertian mengenai Bantuan Pendidikan Bagi Siswa
Miskin, Tujuan pemberian bantuan, Kriteria dan syarat
penerima bantuan, Batas penerimaan bantuan,
Pengelolaan, penyaluran, dan pencairan bantuan,
Pengelolaan, penyaluran, dan pencairan bantuan,
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS – PENILAIAN
2014
PERGUB NOMOR 14/ (BERITA DAERAH NO. 14), 18 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENILAIAN
KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umun, tujuan Penilaian Kebutuhan Penyandang Disabilitas, Bidang dan Aspek Penilaian Kebutuhan, Pelaksanaan Penilaian Kebutuhan, Pengaduan, Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 maret 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PNS – PEDOMAN
2014
PERGUB NOMOR 16 / (BERITA DAERAH NO. 16), 12 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK : Dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk
meningkatkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan, perlu memberi
kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti
pendidikan dengan izin belajar dan keterangan belajar.
Untuk mewujudkan objektivitas dan keseragaman serta
kelancaran proses pemberian izin belajar dan keterangan
belajar, perlu mengatur pedoman teknis pemberian izin
belajar dan keterangan belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Izin
Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umun, Maksud dan Tujuan Peraturan,
Kewenangan Pemberian Izin Belajar, Persyaratan dan
Prosedur, Hak, Kewajiban, dan Sanksi, Pemantauan /
Evaluasi, Keterangan Belajar, Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 76 TAHUN 2012 – PERUBAHAN
2014
PERGUB NOMOR 24 / (BERITA DAERAH NO. 24), 4 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGUKURAN KOMPETENSI, TES PSIKOLOGI, DAN
KONSELING PSIKOLOGI
ABSTRAK : Menimbang bahwa pelaksanaan penyelenggaraan layanan pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi setelah dilakukan evaluasi, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a (kalimat pertama), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1.Perubahan Ketentuan dalam Pergub DIY Nomor 76 Tahun 2012 , 2.Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 mei 2014. Agar setiap orang mengetahuinya.
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENGELOLAAN APB SEKOLAH/MADRASAH – TATA CARA
2014
PERGUB NOMOR 25 / (BERITA DAERAH NOMOR 25), 26 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH/MADRASAH
ABSTRAK : Menimbang bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan
pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan
yang salah satunya berupa rencana anggaran pendapatan
dan belanja satuan pendidikan. Pasal 29 dan Pasal 31
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10
Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan
mengamanatkan bahwa tata cara penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja satuan pendidikan dan
pelaporannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, . Ruang Lingkup,
Sumber Dana, Asas Pengelolaan APBS/M, Pengelola
APBS/M, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan
APBS/M, Pemeriksaan Pengelolaan APBS/M, Ketentuan
Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
KENDARAAN BERMOTOR – PAJAK
2014
PERGUB NOMOR 32 / (BERITA DAERAH NO.32), 13 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR
ABSTRAK : Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 66 ayat (3), Pasal 67, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Ketetapan PKB, Saat Pajak Terutang, Pengenaan Pajak Progresif, Restitusi, Pembayaean, Penagihan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 juni 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PERGUB UJIAN DINAS DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH – PERUBAHAN
2014
PERGUB NOMOR 34 / (BERITA DAERAH NO.34), 6 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK : Menimbang bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun
2014 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil
perlu diubah karena ketentuan tentang tarif layanan ujian
dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuian ijazah belum
dicantumkan, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2014
tentang Pedoman Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Perubahan Ketentuan dalam Pasal 7 Pergub DIY Nomor
17 Tahun 2014
2. Ketentuan Penutup
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PERGUB STANDAR HARGA BARANG JASA - PERUBAHAN
2014
PERGUB NOMOR 38 / (BERITA DAERAH NO.38), 7 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40.2 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
ABSTRAK : Sebagai pedoman penentuan harga barang dan jasa dalam penyusunan anggaran belanja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah telah disusun Peraturan Guernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40.2 Tahun 2013 tentang Standar Harga Barang dan Jasa, sesuai dengan perkembangan yang terjadi Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Perubahan Pergub mengenai belanja kebutuhan ATK, Perubahan mengenai belanja makanan dan minuman rapat, Perubahan mengenai perjalanan dinas luar daerah, penginapan dan transport Gubernur, Perjalanan dinas petugas pendamping, Tarif harga tiket, Pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan tiket riil.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PERGUB TENTANG TANAH KAS DESA - PERUBAHAN
2014
PERGUB NOMOR 39 / (BERITA DAERAH NO. 39), 7 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2013
TENTANG TANAH KAS DESA
ABSTRAK : Bahwa Tanah Kas Desa telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, dan agar pengelolaan Tanah Kas Desa lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa perlu disempurnakan.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1.Perubahan Pergub mengenai Tanah Kas Desa
2.Penutup
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
ARSITEKTUR BUDAYA DAERAH - PANDUAN
2014
PERGUB NOMOR 40 / (BERITA DAERAH NO. 40), 66 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PANDUAN ARSITEKTUR
BANGUNAN BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 64 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah pada situs dan KCB, Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah di luar situs dan KCB, Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah pada sumbu filosofi, Ketentuan Teknis, Perijinan, Pembinaan dan Pengendalian, Sanksi, Pelaksanaan, Ketentuan Peralihan & Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENGELOLAAN AIR TANAH - PENYUSUNAN
2014
PERGUN NOMOR 41 / (BERITA NEGARA NO.41), 11 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN AIR TANAH
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Air Tanah
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Pengertian Air Tanah
2. Tahapan rencana pengelolaan air tanah
3. Pokok-pokok program pengelolaan air tanah
4. jangka waktu rencana pengelolaan air tanah
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENGELOLAAN AIR TANAH - STRATEGI
2014
PERGUB NOMOR 42 / (BERITA DAERAH NO.42), 13 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Tanah
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Tanah
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENGELOLAAN AIR TANAH - PENGHEMATAN
2014
PERGUB NOMOR 43 / (BERITA DAERAH NO. 43), 8 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA
PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Penggunaan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan
2. Pendaur ulangan air tanah
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENGELOLAAN AIR TANAH - PEMANTAUAN
2014
PERGUB NOMOR 44 / (BERITA DAERAH NO.44), 8 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA
PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43;
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1. Pemantauan pelaksanaan pengelolaan Air Tanah
2. Obyek pemantauan kondisi air tanah dan pemantauan lingkungan keberadaan air tanah
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
EVALUASI HASIL RENCANA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH – TATA CARA
2014
PERGUB NOMOR 45 / (BERITA DAERAH NO.45), 36 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA EVALUASI
HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK : bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran rencana pembangunan daerah telah ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Jo.
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1.Ketentuan umum
2.Evaluasi Hasil RPJPD
3.Evaluasi Hasil RPJMD
4.Evaluasi Hasil RENSTRA SKPD
5. Evaluasi Hasil RKPD
6. Evaluasi Hasil RENJA SKPD
7.Evaluasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Kabupaten/Kota
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PELAKSANAAN PAJAK - PETUNJUK
2014
PERGUB NOMOR 46 / (BERITA DAERAH NO.46), 6 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
ISI PERATURAN DAERAH : Ketentuan umum
Dasar pengenaan, tarif dan tata cara penghitunganTata cara pemungutan, Tata cara pembayaran pajak, Penagihan kekurangan pembayaran pajak rokok, Penerimaan pajak rokok, Bagi hasil, Rekonsiliasi,Ketentuan penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
INVENTARISASI AIR TANAH - TATA CARA
PERGUB NOMOR 47 / (BERITA DAERAH NO.47), 4 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA
INVENTARISASI AIR TANAH
ABSTRAK : berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Inventarisasi Air Tanah;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Pasal 1 pengertian tanah, pasal 2 inventarisasi tanah , pasal 3 hasil perencanaan konservasi.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENINGKATAN KAPASITAS IMBUHAN AIR TANAH – TATA CARA
2014
PERGUB NOMOR 48 / (BERITA DAERAH NO.48), 14 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA
PENINGKATAN KAPASITAS IMBUHAN AIR TANAH
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Peningkatan Kapasitas Imbuhan Air Tanah.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1.Ketentuan Umum
2. Kriteria Penerimaan Penghargaan
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENGGUNAAN AIR TANAH – ALOKASI
2014
PERGUB NOMOR 49 / (BERITA DAERAH NO.49), 10 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ALOKASI PENGGUNAAN
AIR TANAH
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Penggunaan Air Tanah Air Tanah.
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1.Ketentuan Umum
2.Alokasi Pengelolaan Air Tanah
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH - REKOMENDASI TEKNIS
2014
PERGUB NOMOR 50 / (BERITA DAERAH NO.50), 24 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG REKOMENDASI TEKNIS
IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
1.Ketentuan Umum
2.Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLA SATU PINTU – PEDOMAN
2014
PERGUB NOMOR 54 / (BERITA DAERAH NO. 54), 6 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLA SATU PINTU
ABSTRAK : bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga diklat yang memiliki kewenangan menyelenggarakan diklat aparatur, memiliki sarana dan prasarana diklat yang diperlukan, program diklat baku dengan kurikulum, silabus dan modul, tenaga pengajar profesional (widyaiswara), dan kompetensi dalam pemberian sertifikasi;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25);Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 12);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
CAGAR BUDAYA - PENGELOLAAN
2014
PERGUB NOMOR 55 / (BERITA DAERAH NO.55), 14 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TENTANG PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM | | | | BPK BPK BPK BPK PERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIYPERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PELESTARI WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA – PENGHARGAAN
2014
PERGUB NOMOR 56 / (BERITA DAERAH NO.56), 13 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGHARGAAN
PELESTARI WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 ayat
(6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya
dan Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya
dan Cagar Budaya;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
BAB I : Ketentuan Umum,
BAB II : Kriteria Penerimaan Penghargaan,
BAB III: Bentuk Penghargaan,
BAB IV: Tata Cara Penilaian dan Penetapan,
BAB V : Kriteria Penilaian,
BAB VI: Monitoring dan Evaluasi,
BAB VII : Pencabutan Penghargaan Cagar Budaya,
BAB VIII : Ketentuan Penutup.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS – TATA CARA
2014
PERGUB NOMOR 60 / (BERITA DAERAH NO.60), 9 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TENTANG TATA CARA
PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Pasal 1 sampai pasal 21
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
USAHA EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS – PENGEMBANGAN
2014
PERGUB NOMOR 61 / (BERITA DAERAH NO.61), 9 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN
USAHA EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Usaha Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Pasal 1 sampai pasal 7
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 juli 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
SUBBAGIAN HUKUM | BPK PERWAKILAN DIY
ABSTRAK PERATURAN GUBERNUR
TANAH KAS DESA – ATURAN
2013
PERGUB NOMOR 65 / (BERITA DAERAH NO.65), 27 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TANAH KAS DESA
ABSTRAK : bahwa tanah kas desa dapat dimanfaatkan dan dioptimalisasikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan untuk kemajuan masyarakat desa serta dapat dilepas sebagai obyek bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan dan pelepasan tanah kas desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tanah Kas Desa;
DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH : Dasar Peraturan Pemerintah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
ISI PERATURAN DAERAH : Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Kebijakan Umum, Pemanfaatan Tanah Kas Desa, Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang Dimanfaatkan sebagai Penghasilan Tetap dan Penghargaan Kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai Pendapatan Desa, Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa, Pelepasan dan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa, Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 desember 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.