MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN
MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN
728/Mupp./VI/’65
PEMBANGUNAN NASIONAL
- 200 -
R I S A L A H S E M E N T A R A
R A P A T P A R I P U R N A III M U P P E N A S
Rapat ke: II
Tanggal: 29 Djuni 1965
D j a m
: 16.00
di
: Gedung MPRS Bandung.
Mengoreksi harapan dilakukan dalam tempo 2 x 24 djam setelah
Risalah Sementara ini diterima. Apabila dalam tempo 2 x 24 djam itu
tidak dikembalikan, diang-gap tidak ada perubahan
K E T U A
: MENKO/UPPENAS Dr. SOEHARTO.
S E K E R T A R I S
: F. RUNTURAMBI.
A T J A R A
: Pemandangan Umum
H a d i r : 1. Kom. Dr. R. Abd. Tjiptoprawiro, 2. Abdulmadjid
Djojodiningrat S.H., 3. Achamad Muhammad, 4. Abdul Muiz Ali, 5.
Brig.Djen. Abu Jazid Bustomi, 6. H. Djaffar Zainuddin, 7. Fananie
Rd. H. Z., 8. M. Hasan Gajo, 9. H. Harsono Tjokroamino-to, 10.
Prof. Dr. P.D. Latuihamalo, 11. I.R. Lobo, 12. I.B.P. Ma-nuaba, 13.
Sjahruddin Sutan Pamuntjak, 14. Suparna Sastradirdja, 15. Subagio
Reksodipuro S.H., 16. Brig.Djen. Suwondo Pranoto, 17. Laks.Muda Ud.
Wiriadinata, 18. M. Zaelani, 19. Supardi, 20. F.C.Palaunsuka, 21.
Kol. Ulung Sitepu, 22. Kaharuddin Gelar Da-tuk Rangkajo, 23. Brig.
Djen. Moh. Wijono, 26. Tjilik Riwut, 27. Soenandar, 28. Anwar Gelar
Datuk Basa Nan Kuning, 29. Brig,Djen. Andi Rivai, 30. Anak Agung
Bagus Sutedjo, 31. Moh. Ruslan Tjakraningrat, 32. Muh. Padang, 33.
Ir. Sakirman, 34. Nj.Suwarti Bintang Sura-di, 35. Osa Maliki, 36.
Nj. Kartini Gatot Sukandar, 37. AKB. Pol. Dr. Awaluddin Djamin Drs.
M.P.A., 38. Kol (L) Dr. Idris, 39. K.H. Njak Diwan, 40. M. Siregar,
41. Drs. J. Imam Sudaewo, 42. Achmad Soekarmadidjaja, 43. Drs.
Siregar.
KETUA : ………………….
KETUA : Saudara2 para Anggota Muppenas jang terhormat, kita
me-landjutkan rapat ini dengan Pemandangan Umum. Dan berturut-turut
saja akan mempersilakan Saudara2 menurut urutan pendaftaran.
Karena jang mendaftarkan diri untuk berbitjara kira2 30 orang,
maka kita bisa menjediakan waktu untuk tiap-tiap pembitjaraan kira2
15 menit.
Waktu saja berikan kepada Saudara Sutedja untuk mengemukakan
pe-mikirnnja.
ANAK AGUNG BAGUS SUTEDJA (GUBERNUR BALI). Jang Mulia Ketua,
Si-dang jang mulia. Pada kesempatan berbitjara didalam sidang jang
mulia ini, perhatian saja tidak chusus saja tudjukan untuk membahas
4 ker-tas kerdja jang disampaikan Pimpinan sidang kepada kita –
althans ti-dak setjara menditail – melainkan sebagai landjutan
daripada sumbang-an pikiran jang sebelum Sidang ini saja sampaikan
dengan tertulis. Ingin saja adjukan beberapa hal lagi jang menurut
pikiran saja perlu mendapatkan perhatian.
Pertama-tama perihal penjusunan Pola 3 tahun jang diinstruksikan
oleh Amanat BERDIKARI kepada kita untuk disiapkan. Instruksi itu
te-patnja adalah sebagai berikut : “Menjusun satu Pola pembangunan
dan mensinkronisasikan projek Pola Nasional Semesta Berentjana,
Manda-taris, Daerah, Koppedesan dan Irian Barat untuk 3 tahun
terachir dari rentjana Tahap I (1966 – 1967 – 1968)”. Untuk
kepentingan penjusun-an Pola ini, terus-terang saja njatankan,
bahwa kita tidak akan dapat madju, djikalau pokok pangkal tempat
kita bertolak adalah kepentingan daerah an sich, apalagi djikalau
pendirian jang sedemikian itu dipe-gang erat-erat, hanja didorong
oleh satu keinginan demi kemadjuan pembangunan daerah in engeren
zin. Jang tepat, pendirian jang kita bawa kedalam pembahasan
pengisian Pola itu ialah, kepentingan Nasio-nal, jang pada
hakekatnja meliputi kepentingan nation seluruhnja, dus termasuk
pula kepentingan Rakjat di-daerah2. tidaklah dapat dibenar-kan
tiap2 pendirian jang a priori membawa kepentingan sebagai nation.
Pendirian mementingkan nation ini memamng diperlukan dan mutlak,
kare-na ia bukan sadja mewakili rasa senasib sepenanggungan didalam
kita bersama mengabdi kepada penjelesaiannja Revolusi, pun
mengingat kepa-da Banjaknja bahan/projek jang perlu dibangun,
tetapi jang diikat o-leh satu djangka waktu jang ditentukan, jaitu
3 tahun.
Bukan sadja djangka-waktunja ditentukan, djuga de middelen – de
mate-rieele middelen – untuk merealisasi pembangunan projek2 itu –
kata-kanlah – terbatas sehingga tidak/belum mentjukupi untuk
dipergunakan membeajai pembangunan keseluruhannja. Kita bertudjuan
membuat Pola dengan projek2 jang betul2 dapat dilihat kenjataan
wudjudnja didalam djangka waktu 3 tahun jang akan datang itu. Bukan
pola jang penuh de-ngan wensen/tuntutan jang achirnja tidak satupun
jang dapat diwudjud-kan, atau terwudjud, tetapi
separoh-separoh.
Dengan berpegangan …………….
- 2 -
Dengan berpegangan kepada pendirian ini, bantinja didalam
penjusunan Pola itu kita akan dipertemukan dengan satu fakta adanja
prioritas di-atas prioritas – mengambegparama-artakan lagi projek2
prioritas itu jang betul2 bisa berdikari sesuai dengan adanja dana,
tenaga dan ba-rang-barang jang diperlukan. Pedoman jang tidak dapat
kita lepaskan didalam menentukan prioritas itu ialah :
“Pertanian dan Perkebunan sebagai dasar dan perindustrian
sebagai tu-lang punggung” ekonomi nasional. Didalam hal ini saja
berpikir untuk memasukkan kedalam prioritas itu projek2 nasion dan
character buil-ding, projek ekonomi dan politik, projek
sandangpangan dan projek pra-sarana, terutama sekali, laut, sungai
dan daratan.
Mengenai projek politik sesungguhnja tidaklah dapat ditentukan
de-ngan pasti sebelumnja, althans sukar memastikan – karena tugas2
poli-tik demi kepentingan perdjoangan bangsa jang didalam Revolusi
Dunia ini menempatkan diri sebagai mertjusuarnja. Jang terang
projek politik itu mahal. Bahwa budget untuk kegiatan politik itu
pada suatu ketika dapat mendjadi besar dan ini kita serahkan
sepenuhnja kepada pimpinan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.
Selandjutnja sepenuhnja dapat di-dasari, bahwa melaksanakan
pembangunan berentjana itu sesungguhnja bu-kanlah semata-mata soal
ekonomi sadja, tetapi aparatur pelaksanaannja jang tidak integre
dan management ekonominja jang tidak effisien be-sar pula pengaruh
djeleknja.
Ongkos produksi mendjadi gontjang, karena tiada politik harga
jang berentjana. Perputaran barang2 dagangan mendjadi sumber
spektakulatif dan korupsi karena banjak praktek2 melalui ongkos2
gelap dan penjuapan2. pengangkutan mengalami kematjetan dan
nilainja merosot dll. Lagi jang serba mendjadi penghambat dalam
gerak derap pembangunan. Ada beberapa hal jang amat besar pula
pengaruhnja kepada merosotnja dajabeli Rak-jat jaitu :
Pelaksanaan UUPA, UUPBH dan UUBH nelajan jang didalam banjak
kedjadi-an amat merugikan kepada tani penggarap/tani melarat dan
nelajan mela-rat/nerajan pekerdja. Dan masih bertjokolnja modal
asing terutama mi-lik Inggris dan Amerika Serikat jang mendjadi
benalu dan penghisap da-rah ekonomi kita, merampas kekajaan alam
Indonesia serta merongrong dengan subversi, intervesi, malversasi.
Saja berpendapat, demi untukself-reliance, untuk berdikari, sita
sadja modal asing itu, lebih2 ki-ni UU penanaman modal asing ialah
ditjabat oleh Presiden/Pemimpin Be-sar Revolusi Bung Karno.
Saja lebih suka melihat acumulaan modal itu ada pada swasta dan
koperasi asalkan itu untuk kepentingan usaha sektor jang produktif
dan tiada alasan jang dapat dipakai untuk membenarkan acumulasi
modal itu ada ditangan asing, sekalipun andaikata untuk
tegemoetkoming-nja Indonesia diberikan “bantuan” jang pada
hakekatnja diambilkan pembia-.
Jaannja dari ………………
- 3 -
jaannja dari hasil pengedukan kekajaan alam kita.
Tindakan landjutan daripada pensitaan modal asing itu, jalan
mem-buka pasaran2 baru dan diutamakan pada negara2 Nefos.
Selandjutnja tindakan jang perlu diambil untuk menekan defisit.
1. Pemborosan uang, pemborosan material dan tenaga agar benar2
setjara sekur dan drastis diberantas.
2. Djikalau ada unit ekonomi jang dapat didjamin menghasilkan
da-lam setahun atau kurang, ini perlu dipupuk dan diluaskan.
3. Pengeluaran routine jang sifatnja untuk konsumsi harus
ditekan serendah-rendahnja.
4. Djikalau diperlukan langkah2 jang tak dapat dielakkan melalui
deficitspending, ini hanja dapat dibenarkan untuk pembiajaan
sektor2 jang produktif.
Djuga penggunaan kredit luar negeri, terutama dari negara2
Nefos, tetapi harus didalam procentase jang tidak melebihi
an-tara15 procent – 20 procent daripada volume pembiajaan seluruh
pro-jek-projek pola.
Pendeknja : Prinsip jang harus kita pegang : Dana jang kita
kum-pulkan untuk pembiajaan Pola 3 Tahun itu harus dipertjahkan
tanpa mem-beratkan kepada Rakjat.
Tjatatan perhatian jang saja mintakan dimana usaha Pemerintah
me-ngembangkan PN2 dan PBN2 diseluruh tanah air kita, sudah barang
ten-tu melalui retooling administrasi, organisasi, dan bahkan
personalia dengan membersihkannja dari unsur birokasi, kapitalis2
birokrat, kaum kontra revolusi, kaum manipulator, sehingga dapat
mendjadi alat jang ampuh dalam melaksanakan tugas2 bidang ekonomi,
djuga perusaha-an-perusahaan daerah diberikan berkembang.
Banting Stir menurut pengertian saja djga mengandung unsur
pe-ngertian penjerhanaan – vereenvoudigang – demi untuk mentjapai
ef-ficiency kerdja jang semaksimal-maksimalnja dan menghapuskan
sumber2 jang dapat memberikan tanah subur bagi usaha2 korupsi dll.,
usaha kontra-revolusi, sehingga djikalau nanti DEPENAS (Dewan
Pimpinan Eko-nomi Nasional) telah dibentuk dan harus dibentuk jang
dipimpin lang-sung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung
Karno, inilah nanti merupakan badan satu2nja jang tertinggi,
sehingga Badan2 lain sebagai misalnja KOTOE tidaklah perlu ada.
Untuk pelaksanaan didaerah berilah tanggung-djawab sepenuhnja
ke-pada para Gubernur, tentu dilengkapi dengan alat2
pelaksanaannja. Dekonsentrasi dalam negara Kesatuan jang harus kita
pegang teguh, ti-daklah untuk menghilangkan peranan sentral,
koordinasi dan pengawas-an Pusat, lebih2 lagi tidak untuk
menumbuhkan dan memupuk daerah-is-me dan suku-isme, tetapi tetap
dalam rangka satu kesatuan Ekonomi Nasional didalam satu Negara
Kesatuan R.I.
Dengan ini saja sudahi uraian saja ini, mengharap perhatian
sidang dan Pimpinan JM.
Sekian
KETUA : ……………….
- 4 -
KETUA : Terima kasih. Waktu kami serahkan kepada Sdr. M.
Siregar.
M. SIREGAR :
Jang Mulia Saudara Ketua,
Berlandaskan Instruksi Presiden R.I. No. 011 tahun 1965 tentang
“Pelaksanaan Keputusan Banting Stir dibidang Ekonomi dan
Pembangunan”, tanggal 26 Mei 1965, Muppenas mengadakan Sidang
Paripurna untuk memusjawarahkan :
1. mentjiptakan iklim ekonomi jang lebih baik bagi pelaksana-an
pembangunan.
2. garis2 besar rentjana target pembangunan 3 tahun 1966, 1967,
1968.
3. merentjanakan pembiajaan plan pembangunan 3 tahun.
4. mengadakan perobahan struktural organisatoris jang perlu
diadakan untuk mendjamin pelaksanaan projek-projrk pemba-ngunan dan
dekonsentrasi pada daerah-daerah.
Sehubung dengan tugas Muppenas pada minggu ini, kami
anggo-ta-anggota telah menerima kertas kerdja (working-paper) dari
4 (empat) sub panitia, rekomendasi dari Menko Maritim, Mente-ri
Perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Mentri Transkop serta
sumbangan fikiran dari beberapa anggota dan penasehat Muppenas.
Dari saja sendiri ada saja masukkan sumbangan fikiran jang
su-dah dibagi-bagikan kepada anggota. Dalam pemandangan umum hari
ini, saja pergunakan sumbangan fikiran itu sebagai sebaha-gian dari
pidato saja hari ini, oleh karena beberapa pokok jang prinsipiil
didalamnja belum tertampung dalam working-pa-per sub panitia
I-II-III-IV, dan untuk menghemat waktu dengan izin Sdr. Ketua saja
anggap sudah dibatja (sesudah diadakan koreksi seperlunja).
J.M. Menko. Ketua Bappenas,
1. Sisa2 kekuatan “ The old astablished forces” sekarang sedang
diarahkan untuk merongrong habis2an Revolusi Indonesia dengan
program2 “development aid dan kekuatan militernja, maupun melalui
projek neo-kolonialis “Malaysia” dan unsur2 subversib serta
contra-revolusi sebagai antek2nja didalam ne-geri. Sebagaimana
dikemukakan oleh PJM Presiden/Pemimpin Be-sar Revolusi didalam
Amanat Politiknja “Berdikari”, jaitu bahwa :
“Mengikuti perkembangan revolusi baik dibidang Nasional mau-pun
Internasional, Negara dan Rakjat kita dihadapkan kepada
Tugas-Politik sesuai dengan meningkatnja situasi Revolusioner
dewasa ini didalam melawan musuh2 revolusi dari luar dan dari
dalam ………………..
- 5 -
dalam dstnja”.
Tetapi rakjat Indonesia jang perkasa tidaklah akan gentar
ka-rena ini, malahan semakin jakin akan benarnja dasar dan tudju-an
revolusi dan semakin jakin akan kemenangan “The new emer-ging
forces” jang berdjoang pada djalannja sedjarah, semakin jakin bahwa
Oldefos/Imperialisme jang menentang arus sedjarah dengan berdiri
digaris balik sedjarah itu akan sekarat. Dengan kejakinan itu serta
ke-Iman-an bahwa Tuhan merachmati perdjo-angan sutji ini, rakjat
jang revolusioner itu menerdjunkan di-ri didalam jantjah
perdjoangan mati2an menghadapi Nekolim be-serta antek2nja.
2. “Dwikora” mengomandokan Negara dan rakjat bahwa kita tidak
sadja dihadapkan kepada tugas2 politik jang sungguh be-sar tetapi
sekaligus pula harus melakukan Tugas-Ekonomi seba-gai salah satu
sjarat untuk mensukseskan tugas politik kita. Djelas dan tegas bagi
kita bahwa tantangan jang kita hadapi dibidang ekonomi tidak boleh
diremehkan, djelas bahwa adalah keharusan objektip daripada
risingdemands-nja revolusi kita untuk mentjiptakan dengan segera
suatu iklim-ekonomi jang baik sebagaimana telah ditegaskan didalam
Tavip.
Djelas bahwa semua kekuatan2 progesif-revolusioner harus bangkit
bersama dengan semangat “Deklarasi Bogor” untuk meng-ganjang dan
menanggulangi kesulitan2 dibidang Produksi, Pe-ngangkutan,
Distribusi, Moneter-keuangan, Pembiajaan dan Or-ganisasi
Pelaksanaannja
3. Memang pada masa2 jang lalu kita sudah ngelantur de-ngan
menggantungkan diri pada “aid2” ini dan itu disamping a-da
pelaksana2 jang tidak lagi mengemban Ampera dengan segala matjam
pemborosan dan mismanagement malahan menggendutkan pe-rutnja
sendiri sadja dengan uang rakjat, dsb.
Karena itu kita perlu dengan segera “Banting Stir” baik dalam
perentjanaan dan pelaksanaan maupun didalam pengawasan, dalam mana
kita harus berpegang teguh dan erat pada prinsip “Berdi-kari diatas
kaki sendiri” dan “Pertjaja akan kekuatan sendiri”. Untuk mana
kekuatan2 ekonomi jang riel-njata itu harus diin-fentarisasi-kan
dengan tjermat dan tertib, kemerosotan harus ditjegah dan kapasitas
kerdja ditingkatkan sedapat mungkin de-ngan menghimpun semua funds
& forces progresif-revolusioner dalam menjusun dam melaksanakan
sekaligus “Kebidjaksanaan E-konomi Perdjoangan” sebagai “Program
Ekonomi Perdjoangan”.
4. Jakni suatu program ekonomi perdjoangan dengan berda-sarkan
:
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan/kehewanan,
pe-rikanan, dan pertambangan serta bertulang-punggung industri
untuk berdikari.
Suatu program ………………
- 6 -
suatu program ekonomi perdjoangan jang leading & comand
posi-tionnja berada didalam tangan pemerintah berupa satu badan
tunggal, agar kegiatan2 ekonomi benar2 merupakan “one coordi-nation
unit” dalam mana diadakan perhitungan hubungan interre-lation
antara masing2 bidang kegiatan ekonomi sehingga pembi-ajaannja
diatur dengan perbandingan jang memungkinkan lantjar-nja proses
ekonomi dan sampai dengan merata. Perlu djuga disa-dari bahwa kita
dewasa ini sedang menjelesaikan tahapan Nasio-nal dan Demokratis
sebagai persiapan ketahap Sosialisme Pan-tjasila, agar kita tidak
ditjekoki oleh penjakit reformisme dan phasen-sprong.
5. Untuk ini kami mengemukakan perintjian pelaksanaan program
ekonomi perdjoangan dengan urutan bidang2 pokok, sbb. :
I. Dasar dan Sasaran.
II. Nation dan Character Building.
III. Bidang Produksi.
IV. Distribusi dan Pengangkutan (Prasarana Nasional)
V. Bidang Moneter dan Keuangan.
VI. Pengorganisasian dan Controle.
VII. Pembiajaan. Penutupan.
Bab. I.
Dasar dan Sasaran (target-rentjana)
A. Dasar Rentjana.
1. Dasar Penjusunan Program Ekonomi Perdjoangan Tiga Tahun
(1966-1967) sebagai pelaksana komando Banting-stri adalah: Amanat
penderitaan rakjat Ampera, Pantjasila, Manipol-Usdek, UUD-45
chususnja ps. 33, Amanat pembangunan Presiden, Dekon, Tavip, Amanat
Berdikari dan amanat2 Pemimpin Besar Revolusi lainnja beserta
kete-tapan MPRS No. VI/MPRS/1965.
2. Sebagaimana ditandaskan oleh PJM Presiden didalam amanat
Ber-dikari bahwa banting stir harus kita laksanakan didalam bidang
ekono-mi karena Rentjana pembangunan semesta berentjana (PNSB)
“1961-1969” jang telah disahkan dengan ketetapan MPRS No.
II/MPRS/1961 sudah mendjadi tidak tepat lagi dan tidak sesuai lagi
dengan kenjataan dan tuntutan zaman serta revolusi kita pada
tingkat sekarang ini.
Sehingga denga Banting-stir kita menjusun program baru jang
disesu-aikan denga situasi kongkreet, jakni Program Ekonomi
Perdjuangan 1966 – 1969.
3. Sebab itu didalam menjusun Program Ekonomi Perdjuangan
(P.E.P.) haruslah dibuat dengan berlandaskan pada prinsip2 pokok
a.l. sbb. :
(a) PEP harus sesuai dengan tuntutan Deklarasi Ekonomi (DEKON)
dan Tavip serta perkembangan revolusi Indonesia.
(b) Baik didalam perenjanaan maupun didalam pelaksanaan kita
Harus ………………….
- 7 -
harus berpegang teguh dan erat2 pada prinsip “Berdikari diatas
kaki sendiri”, artinja kita harus pertjaja pada kekuatan sendiri
dengan membuat kekuatan ekonomi kita jang rieel njata sebagai
landasan uta-ma rentjana.
(c) Didalam melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri
kita mempergunakan dan bertolak dari “production aproach” dengan
mendjadikan pertanian dan perkebunan sebagai dasar dan
mengembangkan industri didalam negeri untuk mendjadi
tulang-punggung
(d) Dalam menjusun pola ekonomi perdjoangan maka kita memakai
kebidjaksanaan Ambeg-parama-arta dengan menetapkan prioritas
pemba-ngunan selama tiga tahun ini, dengan memperhitungkan
interrelation interrelation faktor2 ekonomi serta equivalensi jang
sebanding dan overall dari setiap bidang kegiatan ekonomi demi
kelantjaran pemba-ngunan serta mentjegah kepintjangan.
(e) Pelaksanaan PEP dalam arti jang seluas2nja harus berada
di-dalam satu kenjataan komando jakni Dewan Ekonomi Nasional,
sehingga dengan tersusunnja PEP akan berarti bahwa segala pola
rentjana jang telah ada seperti projek2 PNSB, Mandataris,
Kopedasan, Irian Barat, dll.-nja sudah diintegrasikan dan
di-sineronisasikan kedalamnja.
B. Sasaran (target rentjana)
1. Dengan berpegang teguh pada dasar dan prinsip pokok tersebut,
maka kita perlu menentukan sasaranatau target jang harus ditjapai
oleh Program Ekonomi (Pembangunan) Perdjoangan selama tiga tahun
jang akan datang.
Menurut hemat kami, sesuai dengan irama revolusi Indonesia jang
te-rus meningkat dan kekuatan ekonomi kita jang rieel-njata, serta
djangka waktu rentjana jang relatip pendek, maka PEP harus dapat
me-laksanakan tri-sasaran simultan jakni :
(a)Mengikis habis sisa imperialisme dan feodalisme dari
per-ekonomian Indonesia
(b)Meningkatkan produksi sehingga hasil produksi dalam negeri
sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok rakjat, baik sandang dan
pa-ngan serta kebutuhan pokok rakjat lainnja.
(c)Mempersiapkan perekonomian kita dengan sjarat2 jang tjukup
baik setjara ekonomis, agar rentjana pembangunan kita selandjutnja
(setelah PEP) sudah siap untuk memenuhi dan memasuki tahap
(periode) modernisasi dan Indudustrialisasi setjara besar2an
disegala bidang.
2. Dengan menentukan terlebih dahulu tri-sasaran simultan ini,
maka program ekonomi perdjoangan ini kita arahkan pada sasaran
ter-sebut, sehingga PEP baik dalam perenjanaan maupun didalam
pelaksa-naan oleh PEP ini adalah berat dan simultan, dan dengan
prinsip berdikari kita harus mempergunakan pisau analisa jang
tajam, ma-
lahan kita ………………
- 8 -
lahan kita harus memperhunakan pisau jang bermata dua, jang satu
ki-ta hantamkan kepada nekolim dan jang satu lagi untuk melenjapkan
se-gala rintangan2 jang menghalangi dan merupakan batu sentuhan
bagi kenaikan produksi didalam negeri.
3. Selandjutnja kita menjusun PEP menurut sektor2/bidang2
per-ekonomian dan sekaligus menetapkan prioritasnja. Tetapi sebelum
kita sampai kepada PEP beserta perintjinannja, maka untuk suksesnja
pelak-sanaan PEP jang akan dimulai 1-Djanuari-1966, perlulah kita
memberi-kan persiapan2 sebelumnja jang harus dilaksanakan tahun
1965 ini, jakni :
(A) Inventarisasi dengan tjermat dan teliti seluruh kekajaan
Bangsa dan Negara, baik materieel maupun tenaga (skill) jang
terse-dia.
(B) Penjahatan dan penertiban seluruh aparatur ekonomi dan
pem-bangunan sehingga dapat mentjapai efektifitet dan effisiensi
dan sekaligus benar2 meningkatkan ekonomi sektor negara dalam
posisinja sebagai leading dan comand position.
(C) Mentjiptakan iklim ekonomi jang baik jaitu dengan
mengada-kan rehabilitasi semua alat2 produksi jang ada,
mengusahakan stabi-lisasi harga dengan melaksanakan politik harga
jang berentjana, memberantas inflasi dengan mentjiptakan ongkos
produksi jang stabil, memberantas ongkos2 gelap atau harga dibawah
medja termasuk mani-pulasi dan korupsi serta jang serupa dengan
itu, dan djuga meningkat-kan daja beli rakjat.
(D) Meningkatkan produksi pangan sehingga pada waktu kita
memu-lai rentjana PEP sudah berada dalam tingkat Swa-sembada
pangan.
(E) Pembentukan Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional dan
menjesuai-kan segala aparatur perekonomian dan pembangunan kita
dengan PEP sehingga dengan demikian segala kegiatan ekonomi bangsa
dilaksanakan dengan satu komando dan merupakan “one coordinated
unit”. Seterusnja marilah kita memperintji PEP 1966 – 1969 menurut
sector/ bidangnja masing2.
BAB. II.
Nation dan Character Building.
1. Projek Nation & Character Building ini haruslah merupakan
prioritas utama baik berupa pembangunan Mentaal maupun ekonomi.
Chususnja berhubungan dengan soal pembangunan ekonomi maka program
indoktrinasi harus lebih di-intensipkan lagi dari pada jang sudah2,
agar semuanja kita mengetahui, baik ia pemimpin maupun rakjat
me-ngenai apa jang akan kita kerdjakan. Indoktrinasi mengenai
kesadar-an Nasional, mengenai ekonomi terpimpin dan keharusan
berdikari da-lam bidang ekonomi adalah keharusan untuk terus
dilaksanakan se-hingga dihajati oleh seluruh bangsa.
Demikian ……………..
- 9 -
Demikian pula setelah PEP selesai disusun maka pertama-tama jang
ha-rus dilakukan adalah penjebaran PEP ini keseluruhan lapisan
masjarakat, agar semuanja djelaskan akan apa jang harus dikerdjakan
sehingga dengan demikian seluruh rakjat Indonesia ini melaksanakan
sosial responsi-bility dalam pelaksanaannja. Tugasnja penjebaran
PEP nanti harus di-laksanakan merata dengan
indoktrinasi/pendjelasan2 untuk dapat meng-gerakan massa rakjat
turut mensukseskan pembangunan.
2. Demikian pula indoktrinsai2 jang dilakukan oleh lembaga2
ne-gara jang ada sekarang ini harus diteruskan dan diintensipkan,
baik jang dilakukan oleh Panitia Pembina Djiwa Revolusi, Front
Nasional – dlsb.
Jang mana meminta pula dari kita untuk mengintensipkan gerakan
turun kebawah daripada waktu2 jang lalu dan membangun dengan
terorganiseer rapih kelompok2-kerdja sampai diranting2 Front
Nasional agar dike-rahkan dalam meningkatkan produksi dan memulai
daripada unit2 terke-tjil itu berusaha untuk berdiri diatas kaki
sendiri.
3. Tugas politik jang sudah dirintis KAA-I, KWAA, KPAA, KIAA
dsbnja harus diteruskan ke KAA-II menudju suksesnja projek Conefo.
Untuk ini perlu djuga diselenggarakan dan diefektipkan kegiatan2/
konperensi2 Kristen dibidang pemuda/mahasiswa dan masjarakat se
Asia – Afrika oleh Organisasi Kristen dengan bantuan pemerintah dan
bila perlu Parkindo bersedia membantunja
4. Projek2 gama sebagaimana telah ditetapkan dalam ketetapan2
MPRS No. II/MPRS/1961 dan jang sedang berdjalan sekarang ini adalah
mutlak untuk diteruskan dan diselesaikan.
5. Projek Perhubungan perlu pula mendapat perhatian jang chusus
terutama didalam merealisasikan terwudjudnja satu negara kesatuan
jang demokratis dari Sabang sampai Merauke (Pokok ke-I dari tiga
ke-rangka revolusi) dengan menjelaskan setjepat mungkin djalan raja
Trans Sumatra, dan projek2 perhubungan laut, udara dan darat
lain-nja.
Bab. III.
Bidang Produksi.
1. Sebagai prioritas utama didalam bidang produksi, maka PEP
harus dapat mentjapai target produksi pangan dan sandang untuk
me-menuhi kebutuhan rakjat Indonesia dengan memperhitungkan djumlah
pertambahan penduduk (population growth) sebanjak 2,6 prosen (hasil
sensus 61).
Hal ini berarti bahwa didalam kita menjusun rentjana produksi
de-ngan berbagai bidangnja, pertama2 haruslah kita selalu
ber-orienta-si kepada prioritas ini. Dengan demikian djelas djuga
bahwa penak-siran setjara kwantitatip-pun harus dilaksanakan dengan
seteliti2-nja.
2. Iklim ……………….
- 10 -
2. Iklim produksi harus diperbaiki oleh pemerintah dimana
per-idjinan harus dipermudah dengan membersihkan aparatur
pemerintah di bidang ini daripada birokrat penghisap rakjat, iklim,
dimana ada djaminan kelandjutan produksi dan gairah berproduksi
serta kemung-kinan bagi produsen untuk mengembalikan modalnja
ditambah keuntung-an djasa produksi jang lajak. Iklim jang baik
serta djaminan itu a-kan memberikan kemungkinan bagi pemerintah
untuk menentukan target produksi dengan memberikan sanctie atau
premi.
3. Untuk perintjian daripada bidang produksi ini adalah
mentja-pai target berdikari, kami menggunakan urutan sbb. :
A. Produksi Pangan.
B. Produksi Sandang.
C. Produksi bahan mentah/export.
D. Dasar2 kearah Industrialisasi.
A. Produksi Pangan.
Produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan rakjat akan koolhidrat
150 kg./per capital, protein nabati 40 gram/cap dan hewani 15
gram/p. cap. garam dsb. Termasuk penggunaan pupuk dan pemberantas
hama serta industri alat2 pertanian adalah saling berhubungan
dengan bi-dang produksi jang lainnja.
Sebagai pokok2 dalam hal ini kami mengemukakan sbb. :
Pertanian, Perikanan, Kehewanan/Peternakan dan Transmigrasi gaja
baru.
1. Pertanian.
a.untuk memenuhi tuntutan swa-sembada pangan, maka produksi
perta-nian (beras, ubi3-an, dlsb.) merupakan prioritas utama, dan
untuk memenuhi ini al. harus ditempuh djalan :
· Melakukan dengan konsekwen UUPA dan UUPBH.
· Intensifikasi pertanian dengan pupuk jang sesuai dan bibit
jang lebih baik, irigasi dan dimana perlu mechanisasi serta
penjuluhan tjara bertani praktis produktip, djasa produksi dan
pembajaran in natura, dslb.
· Extensifikasi jakni memperluas areal penanaman, baik dengan
djalan menggarap tanah2 baru terutama melalui transmigrasi dan
wadjib gerap per-Kabupaten serta civic-mission, diikuti pembukaan2
fasilitas jang di-perlukan seperti djalan2 dan perkampungan
dsb.
b.Meningkatkan produksi pertanian umumnja untuk keperluan export
dan industri dalam negeri.
2. Perikanan.
a.mengexploiteer dengan sebaik2-nja hasil2 perikanan kita.
b.Mendirikan industri perikanan didalam negeri.
(pengalengan)
c. Mentjari ……………….
- 11 -
c.Mentjari pasaran export ikan jang menguntungkan.
3. Kehewanan/peternakan.
a. Memperbaiki tjara2 peternakan serta penjehatannja.
b. Mendirikan industri pengalengan daging didalam negeri dan
memba-tasi import untuk kemadjuan industri itu.
c. Mendirikan industri untuk mengerdjakan hasil2 hewani seperti
susu untuk kebutuhan dalam negeri.
d. Mengingat banjaknja hasil peternakan kita, maka untuk itu
perlu kita dirikan satu Departemen Kehewanan/Peternakan untuk lebih
lagi mengembangkan bidang ini
4. Transmigrasi gaja baru.
a.Dalam rangka mempertinggi produktivitas perekonomian negara
se-tjara keseluruhan dan untuk mempertinggi kesatuan dan persatuan
nasion maka program transmigrasi gaja baru mendapat prioritas
u-tama dalam PEP, harus sudah selesai dalam djangka 3 tahun
ini.
b.Penjebaran penduduk jang merata pertama2 meninggikan
produksivi-teit jaitu dengan mengerdjakan sumber2 baru dan
menghilangkan “disquisedunemployment”, dapat ditjapai dengan
memberikan fasili-tas serta djaminan hidup transmigran dan membuka
projek2 pemba-ngunan/industri djustru didaerah2 jang tidak padat
penduduknja ataupun dengan mentransmigrasikan golongan orang2
berada.
c.Untuk melaksanakan tugas2 ini perlu rentjana2 jang terperinji
jang pelaksanaannja dikoordineer oleh satu Departemen
Transmigra-si.
B.Produksi sandang.
Pada dasarnja industri/produksi sandang ditudjukan untuk
menje-diakan textil dengan tjara jang mudah dan djumlah jang tjukup
serta merata bagi masjarakat terutama kaum buruh dan tani, sehingga
harus diberikan prioritas. Untuk mana industri dalam negeri harus
dikem-bangkan setjara terkoordineer dan berentjana dengan terpimpin
baik, sehingga import hanjalah berupa pemenuhan target kebutuhan
jang ha-rus dikurangi berangsur2 dan selesai dalam waktu tiga tahun
ini. Projek2 jang perlu diselesaikan dalam bidang ini adalah :
· Projek industri sutra dan rayon.
· Projek2 industri textil, termasuk industri pemintalan benang
dan peradjutan serta perluasan penanaman kapas.
C.Produksi bahan mentah/export.
Projek2 ini meliputi : Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan
Pengolahan bahan mentah merupakan bidang2 “penghasil devisen” dan
karena harus lebih dipergiat pelaksanaannja oleh negara (PN) jang
harus leading didalam membuka daerah2 baru dan swasta.
1.Perkebunan.
a.Mengadakan upgrading dari hasil2 perkebunan kita jang sudah
ada dan meningkatkan hasilnja dengan perawatan jang lebih baik,
serta ……………………
- 12 -
serta memperhatikan maintenance alat2 produksi.
b.Mengadakan replantation dan menambah areal perkebunan.
c.Mengambil alih sisa2 perkebunan asing.
d.Memberikan incentives bagi pertgas2 jang bekerdja dilapangan
chususnja jang berhubungan dengan keselamatan produksi.
e.Mengadakan research tentang kemungkinan tanaman baru jang
lebih banjak menghasilkan.
2. Kehutanan.
a. Mengexploiteer dengan sebaik2nja hasil2 hutan kita dengan
mem-perluas dan mentjari pasarannja dengan memberikan/kesempatan
untuk mengerdjakan hutan2 itu.
b. Mengolah hasil2 hutan kita didalam negeri, serta memperbaiki
transport dari pedalaman dan tjara2 pengumpulan hasil dari rak-jat
jang bertanggung-djawab.
c. Mengadakan research sebaik2nja mengenai hasil2 hutan jang
masih tersembunji serta kemungkinan penggunaan hasil2 hutan
tersebut.
3. Pengolahan bahan mentah.
Industri pengolahan bahan mentah, terutama jang tjepat
mengha-silkan (quick yielding project) harus diusahakan chususnja
un-tuk peningkatan barang2 export dan kebutuhan produksi/industri
dalam negeri.
4. Pertambangan.
a. Melandjutkan projek2 pertambangan jang telah dimulai didalam
PNSB dan membuka kemungkinan bagi funds lain untuk mengolah tambang
baru dibawah pengawasan pemerintah.
b. Memperbaiki tjara pengolahan dari projek2 pertambangan kita
serta mentjari pasaran baru bagi hasil2 tambang2 jang telah kita
tingkatkan mutu serta kwantitas produksinja.
c. Mengadakan suatu peta mengenai inventarisasi kekajaan alam
kita jang sedang di-exploiter maupun jang masih terpendam jang
masih dapat diexploiteer dari Sabang sampai Merauke.
D. Dasar2 kearah Industrialisasi.
Sebagai persiapan kearah industrialisasi modern setjara
besar2-an sebagai tulang-punggung daripada revolusi kita, maka
dalam tiga tahun ini perlu diselesaikan al. mengenai bidang2 :
Industri dasar & rakjat, Tenaga Listrik, Penelitian &
Pengembangan, dan Pendidik-an.
1. Industri Dasar dan Rakjat.
a. Pembangunan industri jang harus mendapat prioritas adalah
in-dustri jang membantu projek2 pangan dan sandang.
b. Industri pupuk jang tepat bagi tanah Indonesia dan alat2
per-tanian seperti tjangkul dlsb. Harus mendapat prioritas
utama.
c. Industri bahan baku dan bahan penolong perlu disiapkan
terlebih dahulu.
d. Industri ………………
- 13 -
d. Industri rakjat seperti keradjinan tangan, peradjutan dan
pemin-talan dll-nja harus dikembangkan dan mendapat perhatian jang
chusus.
e. Industri jang dapat mengolah hasil2 bumi kita sendiri seperti
barang2 jang terbuat daripada karet, kopra dlsb. Jang dapat de-ngan
sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti pabrik ban, sabun
dlsb. Hendaknja dibangundalam tiga tahun ini jang mana selain
menghemat devisen djuga menguntungkan para petani sebagai
penghasiljang langsung dengan mudah mengadakan transak-si dengan
produsen-pengolah, jang membeli hasil-hasil buminja.
f. Industri kertas serta alat2 bangunan untuk memenuhi
kebutuhan-nja didalam negeri.
g. Industri2 lainnja jang bersifat quick yielding.
h. Membangun industri2 dasar seperti Tanur-Tinggi dsb. Harus
men-dapat prioritas disamping produksi alat2 produksi untuk dapat
sesudah PEP memasuki tahap industrialisasi besar2-an.
2. Tenaga listrik.
Agar PEP dapat merupakan persiapan bagi tahapan Pembangunan
se-landjutnja untuk memasuki modernisasi dan industrialisasi
dise-gala bidang perekonomian, maka satu sjarat mutlak jang harus
dipenuhi adalah tersedianja aliran diutamakan baik dengan sege-ra
menjelesaikan projek2 jang sudah ada seperti : (1). Projek
Djatiluhur dan (2). Projek Asahan, maupun dengan menambah
kapa-sitas dari tenaga listrik jang telah ada.
Dalam rangka ini djuga maka projek Industri lampu pidjar
hendak-nja mendapat pengutamaan pula.
3. Penelitian dan Pengembangan.
a. Penelitian dan pengembangan harus terus-menerus dilakukan
baik dibidang Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Technolo-gi dan
Industri, untuk mentjari tjara2 kerdja baru jang le-bih effective
efficient, mentjari sumber2 baru, hasil2 baru jang kesemuannja
untuk mempertinggi produksi didalam negeri dalam rangka usaha
merealisasikan prinsip berdiri diatas ka-ki sendiri.
b. Mengadakan penelitian jang diperlukan termasuk statistik
ser-ta inventarisasi jang baik dan benar2 njata serta up-to-date,
sebagai persiapan untuk rentjana atau Plan Pembangunan
in-dustrialisasi berikutnja.
4. Pendidikan.
a.Dalam PEP jang harus mendapat prioritas ialah pendidikan
ke-djurusan baik ia dalam bidang Pertanian, Pertambangan,
Per-industrian dan pendidikan kedjurusan lainnja jang diperlukan
bagi pembangunan.
b. Dalam lapangan ……………...
- 14 -
b.Dalam lapangan skill ini maka perlu disusun suatu rentjana
a-lokasi tenaga kerdja (skill) jang sudah tersedia dan dengan
demikian dapat menentukan kekurangan tenaga masing2 bidang untuk
dapat menjusun rentjana serta target pendidikan.
c.Rentjana pendidikan harus benar2 diorientasikan pada program
pembangunan, dan karena itu pula rentjana pendidikan harus
di-integrasikan sesuai dengan rentjana pembangunan.
Bab. IV.
Distribusi dan Pengangkutan (Prasarana Nasional).
A.Distribusi.
1. Koperasi.
Mengintensipkan dan membimbing pembentukan koperasi2 produksi
dan konsumen/distribusi sampai kedesa2 harus dipergiat, karena
pengalaman selama ini bahwa koperasi belum menundjukkan kemadju-an
didalam masjarakat sebagai alat ekonomi tepimpin, malahan ia
mendjadi alat pemeras-nja segolongan pengurus abadi sadja jang
mendapat kuasa terlalu banjak dan berakibat hilangnja fungsi
se-benarnja koperasi jang harus merupakan suatu badan dari bawah
jang berakar. Untuk mengatasi itu perlu bimbingan dari pemerin-tah
serupa fasilitas, indoktrinasi serta hak dan kewajiban un-tuk
mengkontrole kegiatan koperasi agar sesuai dengan maksud jang
sebenarnja. Untuk itu Direktorasi Koperasi dari Dept. Trans-ko jang
sekarang perlu diperluas mendjadi Departemen tersendiri, apalagi
semakin meningkatnja nanati peranan koperasi dibidang
distribusi.
2. PDN/PN2.
Peranan PDN/PN sbagai leading & comanding position dalam
arti leading dibidang kedjudjuran dan kerapihan kerdja serta
coman-ding didalam membuka bidang2 gerakan jang baru sebagai
pelopor, dan sebagai sumber penghasilan negara dan pembiajaan
pembangun-an perlu diintensipkan dan ditingkatkan. Karenanja para
pendja-bat jang bukan “the right man on the right place” dan
Kapbir” atau serupa itu harus dibersihkan dari PDN/PN sebagian
veste-dinterest jang subversib, tanpa melupakan untuk memberikan
ke-sempatan kepada pimpinan menudjukkan kemampuannja dalam
mentja-pai target jang ditentukan dengan fasilitas jang ada dan
kete-nangan kerdja.
Djuga didalam PDN/PN ini diadakan spesialisasi untuk mentjapai
efisiensi dan mentjegah pemborosan2 jang tidak perlu serta
me-mudahkan untuk controle.
3. Perdagangan Luar-negeri.
· Perdagangan luar negeri harus memegang peranan jang penting
dalam pembangunan ekonomi perdjoangan.
· Baik export maupun import harus dikuasai oleh negara dan
dilakukan ………………..
- 15-
dilakukan oleh PDN/PN.
· Baik export maupun import harus direntjanakan dengan
sebaik2-nja dan perentjanaan Export-Import harus diintegrasikan
dengan rentjana pembangunan keseluruhan sehingga dengan demikian
sek-tor perdagangan harus dapat kita pergunakan untuk melaksanakan
prinsip berdikari.
· Untuk manaikan penghasilan devisen dari export, maka perlu
up-grading dari bahan2 export kita serta peningkatan kwantitas,
djuga mengenai penentuan pasarannja langsung pada negara con-sumen
terutama kepada negara2 Nefos.
· Dept. Perdagangan Luar Negari perlu lebih dilengkapi daripada
susunannja jang ada sekarang.
B.Prasarana Nasional/Pengangkutan.
Prasarana Nasional, baik dibidang perhubungan darat, laut dan
udara serta telekomunikasi dan industri jang berhubungan dengan itu
harus mendapatkan prioritas didalam PEP, karena suk-sesnja kita
meningkatkan produksi tergantung kepada lantjarnja alat2
pengangkutan transport.
1. Perhubungan darat.
· Perlu perawatanserta perbaikan daripada djalan jang telah ada,
terutama djalan2 kepedalaman dan dari daerah produksi ke kota
pelabuhan, dan demikian pula maintenance daripada alat2
pengangkutan jang telah ada.
· Penambahan djaring2 djalan, serta djumlah alat2 pengangkutan
jang ada tetapi bukan berupa barang lux-mewah.
· Pembangunan pabrik ban dan spare-parts untuk memenuhi
kebutuh-an didalam negeri sendiri.
2. Perhubungan laut.
· Perawatan dari alat2 angkutan jang telah ada serta memperbaiki
pelabuhan terutama port-outhority-fasilities serta membuka
pe-labuhan baru.
· Menentukan route dari masing2 kapal agar terdapat hubungan
jang teratur antara daerah2 dan pusat mengenai pengangkutan
personeel maupun barang terutama barang2 export jang sering
mengalami kematjuan, seperti : copra dari Minahasa dan tjeng-keh
dari Maluku dlsb.
· Disamping memperbaiki fasilitas2 pelabuhan djuga perlu sudah
pengerukan beberapa pelabuhan dan sungai demi lantjarnja
pe-ngangkutan, seperti pelabuhan Pontianak dan sungai Musi.
· Memperbaiki kapal2 jang rusak dengan mendirikan dok2 dan
me-nambah tonage dengan memperhebat Industri Bahari dalam
pem-buatan2 kapal didalam negeri maupun dengan pembelian kapal2
jang baru dari luar.
3. Perhubungan ……………..
- 16 -
3. Perhubungan Udara.
· Menambah kapasitas pengangkutan udara serta memperbaiki
peng-aturan kesempatan terbang bagi masjarakat jang sebenarnja
mem-butuhkan.
· Memperluas djaringan2 perhubungan udara, terutama bagi daerah2
jang masih sukar ditjapai dengan djalan darat dan laut.
4. Telekomunikasi.
· Moderenisasi alat telekomunikasi dan perluasan kemungkinan
pa-kai serta mempertinggi ketjepatan kerdja diseluruh tanah
air.
Bab. V.
Bidang Moneter dan Keuangan.
1. Dalam bidang moneter/keuangan sistem Ekonomi-Terpimpin harus
benar2 didjalankan. Hal mana berarti perkembangan moneter kita
harus berentjana sehingga inflasi dan spekulasi jang mera-djalela
dapat dihindari terlebih dahulu.
2. Inflasi sekarang ini harus segera di-rem dan di-stop,
sehingga didalam anggaran2 : Routine, Devisen, Kredit, Pemba-ngunan
dan Chusus (Revolusi) ; harus diusahakan klop untuk kemu-dian
meningkat mendjadi positip dengan menghindarkan
pemborosan-pemborosan serta inefisiensi dan misinfestasi, terutama
didalam anggaran Routine.
3. Politik moneter harus ber-orientasi kepada produksi, dengan
maksud untuk meningkatkan produksi dan memperlantjar distribusi,
sehingga dengan demikian politik kredit harus dida-sarkan atas
djaminan produksi.
4. Politik penjusunan anggaran belandja dan anggaran pen-dapatan
negara harus berdasarkan kepada ekonomi terpimpin, ar-tinja bahwa
segala penerimaan dan segala pengeluaran negara telah dapat
direntjanakan terlebih dahulu jang mana harus ber-orientasi kepada
pembangunan.
5. Bank2 swasta modal asing sudah tidak diperlukan lagi malahan
modal domestic asing akan meninggalkan bidang perban-kan dan
mendjalankan kegiatan dibidang produksi. Disamping itu kegiatan
per-Bankan haruslah benar2 terpimpin dan dapat dikon-trole oleh
suatu bank central, dengan kesempatan berkembang sesuai dengan
kemampuannja.
Bab. VI …………………………
- 17 -
Bab. VI.
Pengorganisasian & Controle.
1. Pengorganisasian pembangunan harus benar2 berada di-dalam
satu komando jaitu Dewan Pimpinan Nasional, jang ber-tugas
memberikan bimbingan dan pembinaan agar masing2 unit ekonomi dapat
bergerak dan berkembang sesuai dengan kemam-puan kerdjanja, pada
bidang2 gerak masing2 unit jang sudah akan harus dapat ditentukan
didalam PEP dengan djelas. Se-kaligus pula badan ini merupakan
pimpinan didalam merentja-nakan, pelaksanaan pengaturan pembiajaan
dan pengawasan.
2. Untuk kesatuan komando tersebut maka segala badan2 jang ada
sekarang ini dan mempunjai wewenang jang serupa didalam bidang
ekonomi dan pembangunan harus di-integrasi-kan kepada D.P.E.N.,
seperti KOTOE, kepedesaan, Irian Barat, bag. Perantjang
ekonomi/pembangunan Bappenas, dlsb-nja.
3. Sedjak Manipol tahun 1959 kita mempunjai landasan structuril
jang kuat berupa pemerintahan jang stabil, selama sudah ( 6 tahun
terachir ini. Masa ini tentunja telah me-mungkinkan bagi kita untuk
melihat bahwa ada pemimpin2 jang sudah tidak betjus lagi, karenanja
kita harus berani menga-dakan refreshing diantara para
pembantu-pelaksana daripada PJM. Presiden untukl menjehatkan
keadaan serta semangat dan keamanan mengemban akan Amanat
Penderitaan Rakjat.
4. Untuk mentjapai efisiensi kerdja maka sesuai dengan tuntutan
situasi perdjoangan kita perlu kiranja segera
diben-tuk/dilaksanakan :
(a).Pembentukan Depertemen Kehewanan/Peternakan.
(b).Departemen Koperasi, sebagai perluasan jang se-karang.
(c).Departemen Transmigrasi, sebagai perluasan Trans-kop.
(d).Perluasan dan melengkapi susunan Departemen Perdagangan Luar
Negeri jang ada sekarang ini.
(e).Departemen Kebudajaan, untuk melenjapkan pene-trasi
kebudajaan asing (Tri-sakti Tavip).
(f).Departemen Pemuda.
(g).Departemen Agama Kristen, atau sedikitnja pening-katan Biro
Kristen Dep. Agama mendjadi Direktorat tersendiri.
5. Untuk merealisasikan social control, social support dan
social pertizipation dalam rangka mewudjudkan social respensibility
maka tugas Front Nasional dan Pantja-Program-nja harus lebih
diintensifkan pelaksanaannja, chususnja Prog-ram Turun kedesa untuk
mengaktiver dan mengerganiser kelom-pok2-lerdja rakjat didalm
melaksanakan PEP.
6. Masing2 …………….
- 18 -
6. Masing2 daswati I mempunjai badan koordinasi kegia-tan
ekonomi pula serta harus bisa berusaha untuk berdikari tanpa
subsidi dari pusat dimana ia melaksanakan kegiatan di-daerahnja
tetapi kepemimpinan tetap ada pada D.P.E.N. (Dewan Pimpinan Ekonomi
Nasional). Djadi kita mempergunakan prinsip pelaksanaan jang
ge-deconsentreeri dan kepemimpinan ge-central-iseerd, tanpa
mengurangi hak otonomi daerah.
7. Perlu pengawasan teliti dari B.P.K. djuga pada men-teri2,
jang ditetapkan dengan U.U.
Bab. VII.
Pembiajaan Program.
1. Pembiajaan pembangunan didasarkan atas kekuatan dan kemampuan
jang kita miliki sendiri (swa-sembada), jitu usaha2 dari :
(a).Unit-unit Ekonomi Negara.
(b).Rakjat pekerdja : buruh, tani, nelajan dan Angkatan
Bersendjata.
(c).Koperasi.
(d).Swasta progresif.
2. Hasil2 pengolahan kekajaan alam seperti, Pertanian,
Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, dan Pertambangan mendjadi sumber
utama pembiajaan.
3. Sektor perdagangan Luar Negari jakni export jang harus
menghasilkan dexisen, penggunaannja harus benar2 diman-faatkan
untuk pembiajaan pembangunan terutama dibidang mening-katkan
produksi dan membangun industri.
4. Menggali sumber2 baru dengan terlebih dahulu mengada-kan
praeinvestasi untuk projek2 jang segera menghasilkan.
5. Menasionaliseer perusahaan2 asing dan memindahkan bi-dang
gerak swasta domestic asing kebidang produksi dan Indus-tri.
6. Mempermudah prosedure pebiajaan dengan mengadakan
tanggung-djawab per-projek untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
umpamanja mengadakan pendjualan hasil produksi setjara tji-tjilan
tetapi menguntungkan sipembeli jang mana kita perguna-kan sebagai
modal membangun industri tersebut, ini suatu hal jang njata tidak
sebagai obligasi pembangunan jang kurang me-narik.
7. Bantuan negara2 sahabat jang tidak mempunjai ikatan.
Jang Mulia Saudara Ketua.
- 19 -
Jang Mulia Saudara Ketua,
Demi suksesnja Ekonomi Perdjuangan, dalam menjurus pe-rentjanaan
jang bertanggung djawab, menurut hemat saja, per-lu terlebih dahulu
diperhatikan soal-soal jang berikut :
A. 1.Adalah satu faktor jang njata, bahwa pada waktu ini, ma-sih
kita lihat kesimpangsiuran dan kurang koordinasi serta
synchronisasi antara berbagai tindakan-tindakan dikalangan dan
diantara instansi Pemerintah. Tiap instansi Pemerintahan berlomba
mengambil inisiatip dan memberikan interprestasi sendiri dalam
bidang Ekonomi dan Pembangunan, walaupun sudah terang dan gamblang
hal itu ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 dan da-lam
Amanat Politik Berdikari.
Keadaan jang tidak sehat ini perlu ditertibkan oleh Bap-penas,
dan dimana perlu oleh Pimpinan tertinggi Bappenas.
2.Adalah sangat ideaal djika dalam membuat rentjana
pemba-ngunan, satu departemen atau satu kompartemen setjara
bertanggung-djawab mengadakan musjawarah jang intensip dengan
Bappenas, sehingga dapat diperoleh gambaran jang kongkrit.
Pembahasan selandjutnja dibawa ke Muppenas untuk diba-has lebih
landjut, sampai gambaran jang kongkrit itu da-pat diolah mendjadi
pola pembangunan. Menurut hemat saja pentjiptaan pola itu belum
berachir disini. Harus dibawa lagi ke Dewan Ekonomi Nasional
(Depenas), sesuai dengan Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965 pasal 19,
ajat 1, 2 dan 3 untuk dibahas lebih landjut dalam tingkat terachir.
Se-sudah ada kesimpulan Deppenas, barulah dapat disusun Ren-tjana
Ekonomi Perdjuangan 3 tahun (1966, 1967, 1968) jang dapat
dipertanggung djawabkan.
3.Saja mendapat kesan, bahwa sesudah mempeladjari keempat
workingpaper dari keempat sub-panitia dan rekomendasi dari Menko
Maritim, bahwa Pimpinan Muppenas tidak memperoleh data-data jang
lengkap dari Departemen-depar-temen dan Kompartemen-kompartemen
mengenai sasaran-sasaran kwantitatip dibidang pembangunan dalam
tiap Departemen dan Kompartemen.
Kesan itu timbul oleh karena kami anggota-anggota Muppe-nas
tidak memperoleh bahan-bahan lengkap dari tiap De-partemen dan
Kompartemen, sehingga saja tjemas, apakah sedang Muppenas pada masa
ini sanggup menjusun satu pola pembangunan jang objectifdan riil
dan ilmiah praktis.
Paling …………….
- 20 -
Paling banter sidang kita ini dapat menjusun garis pokok
rentjana pembangunan ekonomi pembangunan.
Oleh karena itu saja mengharapkan agar Bappenas sesudah Si-dang
Muppenas ini mengumpulkan data-data dan sasaran-sasaran kwantitatip
dari tiap Departemen dan Kompartemen, guna menju-sun satu pola
pembangunan jang dapat dipertanggung-djawabkan.
Sementara itu Dewan Ekonomi Nasional (Depenas) belum ter-bentuk.
Pada hal, Depenas mempunjai commanding position dalam pelaksanaan
Pembangunan seperti jang termuat dalam Ketetapan MPRS No.
VI/MPRS/1965 pasal 19 ajat 1, 2 dan 3 jang berbunji sbb. :
(1)Untuk mensukseskan Pembangunan djangka pendek, untuk
memper-tinggi kemampuan aparatur pelaksanaan Pembangunan, untuk
me-ningkatkan efficiensi dalam management serta mentjegah
kesim-pang-siuran wewenang dalam policy ekonomi dan mendjamin
ke-satuan dalam Pembangunan Ekonomi dibentuk Dewan Nasional
(Depenas) jang2 langsung dipimpin Presiden/Pemimpin Besar
Re-volusi/Mandataris MPRS.
(2)Tugas Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional ini ialah memberi
bim-bingan dan pimpinan pelaksanaan, pengaturan pembiajaan dan
pengawasan Pembangunan.
(3)Badan-badan, lembaga-lembaga dan Instansi-instansi
Pemerin-tah jang mempunjai wewenang jang sama atau serupa,
ditiada-kan dan selandjutnja wewenang, tugas dan kewadjibannja
di-integrasikan didalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional.
Depernas sampai kini belum terbentuk.
Namun demikian, Muppenas harus bekerdja keras dan harus
ber-hasil menjusun rentjana-rentjana mengenai keempat tugas si-dang
Muppenas pada minggu ini.
B.Jang Mulia Saudara Ketua,
Dalam usaha menjumbangkan fikiran tentang keempat tugas kita,
saja tidak akan mengulangi lagi fikiran-fikiran jang sudah dimuat
dalam sumbangan pemikiran kami jang sudah ada ditangan
Saudara-saudara anggota jang terhormat.
Disamping itu saja ingin lagi menondjolkan beberapa fi-cet
sekedar mengaksentuiirnja dalam pembahasan dalam komisi nanti.
Dalam menjusun rentjana pemabangunan ekonomi 3 tahun ini,
me-nurut hemat saja, kita harus perhatikan pokok-pokok jang
ber-ikut :
1. Lebih ………………
- 21 -
1.Lebih dahulu harus kita tetapkan, bahwa hakekat pokok
Ekonomi-Perdjuangan adalah mendjadikan bidang Ekonomi sebagai alat
revolusi untuk memungkin tertjapainja tjita-tjita revolusi umumnja
dan memungkinkan strategi dasar eko-nomi pada masa ini memasuki
tahap Sosialisme Indonesia.
2.Dalam rentjana target pembangunan tiga tahun harus kita
usahakan keseimbangan antara pembinaan prasarana agama/mental dan
pembangunan prasarana materieel jang akan ter-gambar nanti dalam
sasaran-sasaran kwantitatip.
3.Harus ditetapkan sebagai prinsip pokok dalam kebidjaksa-naan
institutionil dalam rentjana pembangunan tiga tahun ini, bahwa
semangat gotong rojong, sebagai perasan Pantja Sila harus diabdikan
kepada terlaksananja :
a)Rentjana Produksi disegala bidang.
b)Rentjana Devisa.
c)Rentjana Moneter.
Agar dapat tertjipta landasan jang sehat bagi Ekonomi
Per-djuangan djangka pendek ini.
Hal ini adalah tuntutan mutlak dari pasal 1 dan pasal 22
Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965. Hal ini berarti bahwa Front
Nasional dan tenaga-tenaga kerdja, sebagai social force harus
digerakan dan diikutsertakan untuk ikut me-ngawasi pelaksanaan
rentjana pembangunan.
Penghematan devisa, pemborosan barang-barang milik negara,
penjelewengan dalam produksi, korupsi, birokrasi dll. Pa-tut
mendjadi sasaran perhatian Front Nasional dan tenaga kerdja Rakjat
Indonesia dalam rangka merealisasikan so-sial responsibility.
4.Bagaimana baiknja suatu rentjana, tetapi kalau para
pe-laksananja tidak betjus, maka rentjana itu tidak berdjalan. Oleh
karena itu, sebelum rentjana pembangunan 3 tahun di-laksanakan,
semua projek-projek pembangunan harus lebih dahulu dibersihkan dari
koruptor-koruptor, penjelewengan2, kabir2 dan sebagainja.
Pembangunan 3 tahun ini harus berada ditangan orang jang
Pantjasilais, orang Manipolis, berdjiwa Tavip dan sanggup
melaksanakan politik “Berdikari”.
5. Dalam ………………
- 22 -
5.Dalam menjusun prioritas2 dalam Rentjana Pembangunan 3 tahun,
kita harus sanggup mengadakan keseimbangan antara projek Pusat dan
Projek Daerah. Dalam mengadakan integ-rasi dan synchronisasi,
projek2 Daerah harus ditondjol-kan terutama projek jang
mempertinggi hasil produksi dibidang sandang-pangan.
Kita harus mendjaga, djangan timbul perasaan dianak-tirikan
daerah oleh pusat, oleh karena tidak ada pemba-ngunan jang adil dan
merata.
Sedapat-dapatnja setjara ringkas: harus ada pembangunan jang
seimbang antara pusat dan Daerah, dan seimbang de-ngan keperluan
dan kesanggupan Daerah.
Demikianlah Saudara Ketua Jang Mulia pokok buah pi-kiran dari
kami pada sore ini, terima kasih.
KETUA : Terima kasih, waktu saja berikan kepada anggota Jang
terhormat Saudara Ir. Sakirman.
Ir. SAKIRMAN : …………………..
- 23 -
Ir. SAKIRMAN :
J.M. Saudara2 Pimpinan, dan
Saudara2 sekalian jang terhormat,
Perkenankanlah saja per-tama2 menjapaikan terimakasih dan
penghargaan atas usaha2 jang telah dilakukan oleh Pimpinan MUPPENAS
guna mempersiapkan Sidang III MUPPENAS ini dengan se-baik2nja,
chususnja usaha2 dalam bentuk penjusunan kertas-kerdja2 jang
kemarin telah dibatjakan oleh Saudara2 dari P3 MUPPENAS. Pada
umumnja saja djuga dapat menjetudjui isi dari pada masing2
kertaskerdja itu dengan pengertian bahwa dalam rapat2 Komisi akan
saja adjukan usul2 dan saran2 perbaikan atau penjempurnaan atas isi
daripada kertaskerdja2 itu cq kertaskerdja tentang “Garis2 Besar
Rentjana Pemabangunan 3 Tahun”.
Saudara Ketau dan saudara2 sekalian,
Kalau kita berbitjara tentang soal planning atau peren-janaan,
maka pada hakekatnja kita berbitjara tentang soal perentjanaan
daripada pengembangan dan pengorganisasian dari-pada tenaga2
produktif dalam artikata jang luas jaitu bukan sadja tenaga
produktif manusia jang memang merupakan faktor2 terpenting dalam
proses produksi, akan tetapi djuga segala djenis alat2 produksi
baik jang bergerak seperti mesin2, ba-han2 mentah, bahan2 baku dan
penolong, maupun jang tidak ber-gerak seperti tanah, bangun2an,
dll. Sebagainja. Dan tudjuan daripada pengorganisasian dan
pengembangan tenaga produktif itu ialah sudah terang mentjapai
hasil produksi sebanjak-ba-njaknja dengan kwalitet jang baik dan
beaja jang rendah, atau mentjapai sebanjak mungkin apa jang
dinamakan hasil-lebih dan menggunakan hasillebih ini untuk
kepentingan negara, Rakjat, dan Revolusi. Menurut istilah se-hari2
hasil lebih ini disebut laba dan apabila laba ini digunakan untuk
menggendutkan perut-nja kaum kapitalis, maka hasillebih atau laba
itu disebut nilai-lebih.
Djadi djelaslah, bahwa masalah peningkatan produksi berentjana
atau jang lazimnja disebut planning pembangunan mengandung dua
unsur jang pokok jaitu masalah pengorganisasian dan
pengembangan
(1) alat2 produksi, baik jang bergerak, maupun jang tidak
bergerak, dan (2) tenaga manusia jaitu Rakjat pekerdja, kaum buruh
dan kaum tani dan golongan2 Rakjat pekerja lainnja seperti ahli2,
sardjana2, dll.
Dari sini djuga mendjadi djelas, bahwa penjusunan target2
produksi, pengangkutan, dll. Dalam bentuk angka2, betapapun “exact”
dan “ilmiahnja”, tidak mempunjai arti penting dan praktis dan tidak
akan bermanfaat bagi Rakjat apabila penjusunan target2
Itu …………………
- 24 -
itu tidak didasarkan pada suatu perentjanaan tentang
pengem-bangan daripada alat2 produksi dan tangan2 manusia.
Kita telah mengalami pengalaman2 pahit mengenai Plan 5 Tahunnja
Ali Budiharajo seorang tokoh partai terlarang PSI. Suatu Plan jang
ketjuali sangat bersifat akademis, djuga hanja menguntungkan klas2
atau golongan2 berkuasa jang rekasioner sadja, menguntungkan kaum
nekolin dan tuantanah, dan samase-kali tidak berorientasi pada
kepentingan Rakjat banjak.
Plan 8 Tahun jang disusun oleh Depernas disamping menun-djukan
beberapa segi jang agak madju dibandingkan dengan Plan 5 Tahun,
pada pokoknja masih djuga mengandung kelemahan2, akibat permainan
unsur2 Murba dan antek2nja jang serius tidak demokratis. Jaitu
berupa perentjanaan setjara ber-lebih2an bukan pengembangan tenaga
produktif dalam negeri jang nasionaldan demokratis, akan tetapi
pengembangan daripada tenaga2 modal raksasa asing chususnja modal
monopoli imperialis Amerika dan Inggris dibidang peminjakan. Sudah
djelas peren-tjanaan ini adalah bukannja suatu perentjanaan
berdikari akan tetapi perentjanaan atau planning berdikalis atau
berdikalim.
Ketetapan MPRS VI/MPRS/1965 Tentang Banting Stir Untuk Berdikari
Dalam Ekonomi Dan Pembangunan, menurut pendapat saja adalah suatu
Ketetapan jang revolusioner, tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan Revolusi pada ting-kat sekarang ini. Ia bukan sadja
berani mengkonstatasi kele-mahan2 daripada Plan 8 Tahun, akan
tetapi djuga mampu menun-djukan djalan bagaimana mengatasi
kelemahan2 itu, dengan djalan “banting stir” jaitu dengan djalan
merubah setjara radikal tjara2 dan prinsip2 planning jang berdikari
mendjadi tjara2 dan prinsip2 planning jang benar2 berdikari.
Ketetapan VI/MPRS/1965 bukan sadja memuat garis2 besar prioritet
bidang pembangunan, akan tetapi setjara pokok djuga menggariskan
tentang sjarat2 pelaksanaannja, jaitu sjarat2 atau iklim ekonomi,
iklim pembeajaan berdasarkan prinsip berdikari, dan iklim
organisasi. Ini adalah segi2 pokok jang membedakan Plan 3 Tahun
daripada Plan 5 Tahun maupun Plan 8 Tahun.
Dalam hubungan ini, saja sangat mendukung dan menjetudjui saran
atau andjuran Sdr. Ketau, agar Sidang MUPPENAS sekarang ini bukan
sadja memerintji, akan tetapi djuga mempertegas Ketetapan MPRS No.
VI.
Djelasnja, sesuai dengan andjuran J.M. Sdr. Ketua, tugas dari
Sidang MUPPENAS sekarang ini ialah merentjanakan Plan 3 Tahun atau
Plan Banting Stir jang bukan sadja berisi Garis2 Besar Pola Projek
dengan target2nja jang kongkrit dan terpenrintji, akan tetapi djuga
merentjanakan pengorgani-sasian dan pengimbangan setjara maksimal
den efisen segala
alat2 …………………
- 25 -
alat2 produksi dan tenaga manusia di-bidang2 projek jang
ber-sangkutan, dengan tudjuan “Mentjapai hasil produksi jang banjak
dan baik, dengan beaja jang rendah”.
Dalam Kertaskerdja tentang Mentjiptakan Iklim Ekonomi Jang Baik
Bagi Pelaksanaan Pembangunan jang disusun oleh Sub Panitya P3
MUPPENAS telah dirumuskan dengan djelas dan ter-perintji tindakan2
jang seharusnja diambil di-bidang2 pro-duksi, pengangkutan dan
komunikasi, export-imprt, moneter, dll untuk dapat mentjiptakan
iklim ekonomi jang baik bagi pembangunan. Tindakan2 ini pada
pokoknja ialah tidak lain daripada tindakan2 untuk mengorganisasi
dan mengembangkan te-naga2 produktif di-bidang2 tsb. dan menurut
pendapat saja jang paling penting adalah antara lain tindakan untuk
mendja-min adanja management Manipolis, jaitu suatu management
ter-buka jang bertugas :
(1)mengganjang sampai ke-akar2nja kabir dan pentjoleng2 negara
lainnja atau menurut istilah Rakjat, tikus2 berkaki dua;
(2)mengikis habis unsur2 dalam management jang buruh-phobi, dan
tani-phobi, unsur2 anti-demokratis dan anti-Nasakom;
(3)mendjamin hak2 serta kebebasan demokratis dan mengusahakan
djaminan sosial jang lajak bagi Rakjat pekerdja pada umum-nja dan
kaum buruh dan kaum tani chususnja;
(4)Mengusahakan sedjauh mungkin persatuan dan kerdjasama jang
erat antara kaum buruh dan kaum tani disatu fihak dan para ahli dan
sardjana difihak lain, al dalam bentuk:
(a)kompisisi Direksi Perusahaan terdiri dari tenaga ahli
Manipolis sedjati dan unsur2 buruh dan tani jang men-dapat dukungan
NASAKOM;
(b)Dewan Perusahaan tidak setjara otomatis dipimpin oleh Ketua
Direksi Perusahaan, akan tetapi dipimpin oleh wakil organisasi
massa kaum buruh dan atau kaum tani jang duduk didalamnja;
(c)integrasi para ahli dan sardjana dengan organisasi2 massa
kaum buruh dan kaum tani;
(5)membuat planning produksi jang menjeluruh pada tiap2 unit
perusahaan berdasarkan musjawarah antara Direksi dan Dewan
Perusahaan dalam rangka planning nasional jang satu dan
memusat;
(6) membantu serta mendorong diadakannja pengawasan baik dari
dalam maupun dari luar, mendjamin adanja demokratiseering dalam
kontrol;
(7)memberantas korupsi, birokrasi, serta pemborosan uang, dan
material.
(8)menjelenggarakan kompetisi2 Manipolis antar-bagian dalam
perusahaan2 dan kompetisi antar-perusahaan.
Ini ………………..
- 26 -
Ini adalah sjarat2 atau iklim ekonomi (jang menjangkut djuga
iklim organisasi) jang seharusnja dilaksanakan oleh perusahaan
negara dan dalam rangka pelaksanaan Plan 3 Tahun sjarat2 itu djuga
dapat dituntut dari perusahaan swasta pro-gresif namun koperasi
jang turut serta dalam pelaksanaan itu menurut rentjana
tertentu.
Saja djuga menjokong sepenuhnja usul2 Sub Panitya I P3 Muppenas
tentang tindakan2 jang harus diambil dibidang2 per-tanian, jang
mendjadi dasar daripada perekonomian nasional kita. Tanpa mengambil
tindakan tegas terhadap penjeleweng2 daripada UUP dan UUPBH, maka
mustahil kita akan dapat mengikis habis sisa2 feodalisme di-desa,
dan dengan masih tetap bertjo-kolnja sisa2 feodalisme di-desa, maka
mustahil kita akan dapat mendjadikan pertanian sebagai dasar
perekonomian negeri.
Dengan mengemukakan arti penting dan vital daripada sjarat2 atau
iklim ekonomi bagi pembangunan, maka tidaklah berarti bahwa masalah
penetapan prioritet projek dan penetapan target2 projek2 itu
samasekali tidak mempunjai arti jang pen-ting.
Djustru kalau kita berhasil mentrapkan pelaksanaan iklim ekonomi
itu pada projek2 tertentu jang tepat, jang sesuai dengan tudjuan
“Banting Stir Untuk Berdikari Dalam Ekonomi dan Pembangunan”’ maka
kita akan dapat memperoleh beberapa kemadjuan dan keuntungan
sekaligus. Jaitu;
(1)meletakan pertanian sebagai dasar jang kuat dan setjara
berangsur-angsur mengembangkan industri sebagai tulang-punggung
perekonomian nasional kita;
(2)melahirkan dalam batas2 tertentu sumber2 pembeajaan jang
selandjutnja dapat bertumbuh menurut prinsip self propel-ling
growth;
(3)mengerem atau mengurangi kemerosotan ekonomi jang sekarang
terutama sedang terantjam oleh bahaja inflasi jang serius, dan
(4)menambah dajabeli Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan
kaum tani.
Projek apakah jang bisa memenuhi kebutuhan jang sesuai dengan
tudjuan Plan 3 Tahun atau Plan Banting Stir itu ?
Saja berpendapat bahwa projek2 itu jang harus mendapat
priorittet sepenuhnja untuk dilaksanakan dan jang kita pilih dari
Prioritet Bidang2 jang telah ditetapkan dalam Ketetapan
VI/MPRS/1965, adalah projek2 jang pada pokoknja telah saja sebutkan
dalam saran2 tertulis dan telah pula disebutkan setjara lebih
terperintji lagi dalam Kertaskerdja Sub Panityq II P3 MUPPENAS
Tentang Garis2 Besar Plan 3 Tahun, jang kemarin di-djelaskan oleh
Sdr. Ir Ukar Bratakusumah. Jaitu :
1). Projek2 ……………..
- 27 -
1).Projek2 bahan makanan hasil pertanian, peternakan dan
perikanan.
2).Projek2 bahan makanan hasil industri – pertanian.
3).Projek2 pertenunan, pemintalan dan projek kapas.
4).Projek2 hasil pertambangan.
5).Projek2 bahan2 export hasil pertanian, perkebunan dan
kehutanan.
6).Projek2 industri-ringan dan keradjinan tangan; dan
7).Projek2 kimia dasar.
Sudah tentu disamping iklim ekonomi itu, keadaan seka-rang djuga
menurut adanja iklim politik, jaitu penjempurnaan team pembantu
Presiden jang benar2 mentjerminkan persatuan nasional revolioner
berporoskan Nasakom, sebagaimana jang telah ditetapkan dalam
ketetapan M.P.R.S. VI.
Sekarang saja ingin menjorot lebih landjut beberapa projek
diantara banjak projek2 prioritet itu, jaitu projek sandang, projek
gula pasir dll jang berhubungan dengan waktu jang sempit tidak akan
saja batja semua, akan tetapi supaja dianggap sudah saja
batjakan.
(Tjatatan Bag. Persidangan : Teks dimuat lengkap dalam
risalah).
Projek Sandang Stop Import Tekstil Tahun 1966, Stop Import
Benang-tenun Tahun 1969:
Menurut Plan 8 Tahun MPRS, djika diambil target maksi-mum dalam
perhitungan kwantitet kebutuhan sandang jaitu 12 meter setiap djiwa
dalam tahun 1966 dan 15 meter setiap djiwa masing2 dalam tahun 1967
dan 1968, maka dalam tahun 1966 di-butuhkan 1,276 miljard meter dan
dalam tahun2 1967 dan 1968 masing2 1,635 miljard dan 1.699 miljard
meter (lihat Buku Depernas Djilid XIII, halaman 2821), sedangkan
djumlah be-nang jang dibutuhkan dalam tahun2 itu ialah ber-turut2
212.000, 273.000 dan 283.000 ton. Djumlah kebutuhan benang ini
didasarkan atas perhitungan untuk setiap 6 meter tekstil dibutuhkan
1 KG. Benang.
Kalau kita ambil target dalam kebutuhan sandang setiap djiwa
setahun 8 meter, dan kebutuhan benang 1 KG untuk 8 me-ter bahan
tekstil, sebagaimana telah dibenarkan sepenuhnja oleh penjelidikan
para ahli dan pengusaha2 serta kaum buruh tekstil, maka kita
dapatkan gambaran sbb :
Tahun
Djumlah penduduk (djuta)
Djumlah sandang (djuta meter)
Djumlah benang (ribuan ton)
1966
106,340
850,720
106,340
1967
108,785
870,200
108,785
1968
111,287
890,296
111,296
Menurut ………………
- 28 -
Menurut keterangan Sdr. Himawan Wargahadibrata seorang pendjabat
tinggi Deperindra jang dimuat dalam harian “Ekonomi Nasional”
tanggal 10 Nopember 1963, maka djumlah atbm (alat tenun bukan
mesin) dalam tahun 1951 adalah 71.000 buah, dalam tahun 1960 naik
mendjadi 160.000 dan dalam tahun 1962 naik lagi mendjadi 400.000
buah. Sedangkan djumlah ATM dalam tahun 1950 adalah 11.000 buah dan
naik mendjadi 17.000 dalam tahun 1960 dan dalam tahun 1962
bertambah mendjadi 19.500 atm satu kali lebar dan 10.000 dua kali
lebar.
Dengan menggunakan 1,5 ploeg, kapasitet atbm setiap hari rata2
adalah 12 meter dan setahun 300 x 12 = 3.600 meter, atau djumlah
kapasitet seluruhnja setahun adalah 400.000 x 3.600 = 1.440.000.000
meter, dan djika digunakan satu ploeg, dengan kapasitet sehari 8
meter, maka djumlah kapasitet selu-ruhnja adalah
400.000 x 300 x 8
= ………… 960.000.000 m
9.500atm 1 x lebar, dengan kapasitet
9.500 x 300 x 25
= ……….. 71.250.000 m
10.000 atm 2 lebar, dengan kapasitet
10.000 x 300 x 2 x 20
= ………….. 120.000.000 m
Djumlah seluruhnja setahun
1.151.250.000 m
Untuk tahun 1966 bisa ditetapkan atmb bekerdja 70% untuk tahun
1967 80% dan tahun 1968 90% daripada kapasitas teoretis tsb.
diatas.
Dari tabel angka2 diatas, dapat ditetapkan kebutuhan djumlah
matapintal, berdasarkan perhitungan satu matapintal mempunjai
kapasitet setahunnja 1k. 100 KG atau 0,1 ton, jaitu dalam tahun
1966 1.063.400 tahun 1967 1.087.850 dan dalam tahun 1968 1.112.960
matapintal.
Menurut keterangan Mentri Peperindra jang dimuat dalam harian
“Ekonomi Nasional” tanggal 4 Djuli 1964, maka djumlah matapintal
jang sudah kita miliki adalah 235.000, 150.000 sedang dibangun dan
165.000 sudah ditandatangani kontraknja, tidak termasuk kontrak
dengan RRT sebanjak 160.000, atau seluruhnja berdjumlah 710.000
matapintal.
Djika kita menghendaki dalam tahun 1969 tidak lagi mengimport
benangtenun, maka dalam tempo 3 tahun jad. 1966 – 1968, harus
diusahakan pembanunan pabrik2 pemintalan demikian rupa sehingga
pada achir tahun 1968 kapasitet semua pabrik2 pemintalan mentjapai
1k. 1.113.000 matapintal. Ini berarti bahwa mulai tahun 1966 sudah
harus dibangun pabrik2 pemintalan baru dengan kapasitet 1.113.000 –
710.000 = 1k. 400.000 mata-pintal.
Mengenai soal penanaman kapas diusulkan agar target jang telah
direntjanakan oleh Depernas, sebanjak 34.000 ton diatas tanah
tanaman seluas 250.000 ha jang seharusnja ditja-pai dalam tahun
1964, dapat dilaksanakan dalam tahun 1968,
sehingga ………………..
- 29 -
sehingga dalam hal kebutuhan kapas selama 3 tahun 1966 – 1968
dst. kita masih akan terus mengimport kapas dari luarnegeri.
Disamping projek2 kapas jang dikerdjakan setjara mekanis, ma-ka
harus direntjanakan penanaman kapas Rakjat setjara besar2-an.
Projek Gula.
Berdasarkan target kebutuhan gula setiap djiwa sehari 30 g atau
11 kg setahun, maka dalam tahun 1966 dengan pendu-duk 106.340.000
djiwa dibutuhkan gula sebanjak 1.169.740 ton; dalam tahun 1967,
dengan penduduk 108.785.000 djiwa, 1.196.631 ton; dan dalam tahun
1968, dengan penduduk 111.287.000, 1.224.157 ton.
Menurut angka2 jang dikumpulkan oleh Dewan Produksi Na-sional,
maka luas areal tebu dalam tahun 1965 adalah 70.000 ha dengan
kapasitet setiap tahun setiap ha rata2 10,7 ton gula kristal.
Dengan memperhitungkan produksi gula mangkok sebanjak 70.000 ton
dan gula kelapa 150.000 ton, maka seluruh produksi gula dalam tahun
1965, adalah 70.000 x 10,7 + 70.000 + 150.000 = 750.000 + 220.000 =
970.000 ton. Dengan demikian, maka apabila kita tetap
mempertahankan tingkat produksi tahun 1965, dalam tahun2
selandjutnja tidak akan tertjapai target kebutuhan gula sebanjak 30
g sehari. Oleh karena itu diusulkan agar target dalam tahun 1965
dan 1966 ditetapkan masing2 20 g dan dalam tahun 1968 25 g sehari
setiap djiwa :
Tahun
Target sehari/sedjiwa
Kebutuhan setahun (ton)
Produksi (ton)
Sisa (ton)
1966
20 g
779826
970000
190124
1967
20 g
797754
970000
172246
1968
25 g
1020260
970000
-50260
Dalam tempo 3 tahun akan terdapat kelebihan produksi seba-njak
190124 + 172246 – 50260 = 312.000 ton gula jang seharusnja
didjadikan persediaan Pemerintah sebagai “iron stok” untuk dimana
perlu digunakan sebagai alat menstabilasasi harga gula pasir.
Tindakan jang perlu diambil oleh Pemerintah ialah memper-tinggi
produksi tiap ha tanah tanaman, memeprtinggi rendemen,
menjelesaikan soal sewatanah, dan soal2 sengketa lainnja de-ngan
kaum tani, dengan djalan musjawarah dan mufakat, lewat organisasi2
tani revolusioner, dan untuk sementara menstop export gula
keluarnegeri.
Projek Minjak Kelapa
Dalam buku Depernas MPRS Djilid III ditetapkan target kebutuhan
setaip orang sehari 200 cc minjakkelapa (halaman 581) dan ini
berarti bahwa kebutuhan adalah 1k. 72.000 cc
atau ………………
- 30 -
atau sama dengan 57,6 kg seorang. Sudahlah djelas bahwa target
ini adalah amat tinggi dan tidak akam mungkin di-laksanakan, sebab
untuk memenuhi kebutuhan 106,34 djuta orang dibutuhkan 106,34 x
57,6 djuta kg = 6.122.880 ton minjakkelapa atau lebih dari 10 djuta
ton kopra kering jang rendemennja rata2 untuk minjakkelapa 60%.
Kalau kita tetapkan target 1k seperpuluh daripada target jang
telah ditetapkan oleh Depernas dulu, djadi 20 cc untuk setiap orang
sehari, maka kebutuhan setahun se-orang mendjadi 5,76 kg sehingga
target2 kita selama 3 tahun jad adalah sbb :
Tahun
Kebutuhan minjakkelapa
(ton)
Kebutuhan kopra kering
(ton)
1966
612.288
1.020.300
1967
624.601
1.040.200
1968
641.300
1.068.300
Mungkin sekali timbul pikiran bahwa target jang se-tinggi itu
tidak bisa terjapai, mengingat produksi kopra pada tahun2 terachir
ini sangat merosot, misalnja dalam ta-hun 1964 djumlah export tidak
lebih dari 250.000 ton sedang-kan pemakaian dalam negeri tidak
lebih dari 1k 400.000 ton kopra
Perhitungan ini adalah tidak sepenuhnja benar, karena beban
diperhitungkan djumlah kopra jang diexport setjara gelap atau
diselubungkan keluarnegeri. Dapat diperkirakan setjara objektif,
bahwa produksi kopra kering dapat ditetapkan se-banjak 1.400.000
ton, sehingga dengan memberantas setjara total penjelundupan kopra
keluarnegeri, maka dalam tahun2 1966, 1967 dan 1968, dapat
rentjanakan export kopra minimum 300.000 ton.
Untuk dapat menghasilkan minjakkelapa sebanjak jang telah
ditetapkan diatas itu, maka harus digerakan setjara efisien semua
pabrik2 jang pernah tertatat dalam tahun 1958 jaitu sebanjak 215
buah djadi 50% lebih banjak dari-pada djumlah pabrik jang lapor
sebanjak 143 buah.
Projek Sabun.
Di-daerah2 kopra didirikan pabrik sabun anex dengan pabrik
minjakkelapa, dan margarin beserta pabrik sabut ke-lapanja.
Sebagaimana hasil-tanaman daripada sabun, maka pabrik2 sabun harus
djuga menghasilkan gliserin dan arangbatok kelapa. Dalam masa tiga
tahun jad. Bisa didirikan 3 pabrik sabun dengan kapasitas 60.000
ton setahun masing2 di Sumbar, Sulsel dan Maluku.
Projek Garam …………………
- 31 -
Projek Garam.
Kebutuhan dalam tahun 1966 ditaksir 191.400 ton (5 g seorang
sehari) untuk keperluan makan, 300.000 ton untuk pengawetan ikan,
dan 1k. 500.000 ton untuk keperluan Indus-tri, sehingga kebutuhan
seluruhnja berdjumlah 991.400 ton. Menurut taksiran kasar produksi
garam seluruhnja adalah 1k. 500.000 ton, terdiri dari garam Rakjat
dan garam negara, sehingga masih ada kekurangan 491.400 ton. Untuk
ini perlu didirikan projek2 garam negara jang baru di-daerah2 jang
menghasilkan ikan dan projek2 industri jang membutuhkan garam.
Selandjutnja perlu djuga diperluas pegaraman Rakjat di-daerah2
dimana Rakjat sudah biasa bekerdja membuat garam Rakjat.
Mengenai Kertaskerdja Sub Panitya II Tentang Garis Besar
Rentjana 3 Tahun, saja mengusulkan perubahan2 siste-matik dan
penjempurnaan isinja dan saja usulkan agar kertas-kerdja itu
didjadikan pegangan dalam komisi jang akan di-bentuk Bab I, II, III
bisa dipertahankan, Bab III dan Bab IV di-persatukan, kemudian
menjusul Bab IV baru jang berisi soro-tan setjara chusus projek2
penting dan besar diantara ba-njak projek2 lainnja, dan
selandjutnja tidak perlu dibahas lagi.
Achirnja Sdr Ketua sebagai penutup, sekali lagi saja kemukakan
disini bahwa jang tidak kurang pentingnja daripada sjarat2 atau
iklim ekonomi jang baik bagi pembangunan, ialah iklim politik.
Dan sebagaimana kita telah mengetahui, didalam ketetapan MPRS
No. VI telah dirumuskan dengan djelas dan tegas, jaitu tentang
penjempurnaan daripada Team Pembantu Presiden sede-mikian rupa,
sehingga betul2 mentjerminkan persatuan nasional revolusioner jang
berporoskan Nasakom.
Inilah Sdr. Ketua menurut pendapat saja sjarat2 atau iklim
ekonomi dan politik jang memang dituntut oleh keadaan sekarang ini
apabila kita menghendaki kita punja plan itu tidak mengalami nasib
jang menjedihkan sebagaimana plan 5 tahun dan plan 8 tahun
kita.
Sekian Sdr. Ketua Jang Mulia.
K E T U A; Terimakasih. Waktu saja berikan pada Sdr. Subagio
Reksodipuro S.H.-
- 32 -
SOEBAGIO REKSODIPURO S.H. :
Sdr. K e t u a ,
1. Revolusi Indonesia adalah sebagian daripada revolusi dunia
untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. Dalam sedjarahnja
jang masih singkat ini Revolusi Indonesia telah mentjapai
kemenangan2 baik dibidang politik nasional dan internasional maupun
dibidang social dan ekonomi. Ja, dapat dikatakan bahwa dibidang
politik Indonesia telah merupakan mertju suar bagi negara2
Nefos.
Dalam pada itu kemenangan2 revolusi jang telah tertjapai
dibidang ekonomi dan pembangunan masih belum seimbang dengan
ke-menangan2 jang telah tertjapai dibidang politik. Oleh karena itu
hasil perdjoangan dibidang ekonomi dan pembangunan harus
diting-katkan sehingga seimbang dengan kemenangan2 dibidang
politik, po-koknja harus ditingkatkan sehingga sesuai dengan irama
revolusi Indonesia.
Dan usaha peningkatan ini harus pula didasarkan pada prin-sip
berdiri diatas kaki sendiri sesuai utjapan Pemimpin Besar Revolusi
Bung Karno dalam pidatonja Tavip pada tgl. 17 Agustus 1964.
Berdasarkan fakta2 antara lain bahwa sewaktu menetapkan rentjana
8 tahun PNSB MPRS belum memperhitungkan dan/atau tidak mungkin
memperhitungkan banjak faktor2 misalnja Trikora dan Dwi-kora, dan
pula bahwa pembiajaan pelaksanaan pembangunan atas da-sar pola tsb.
terlalu digantungkan pada investasi modal asing dan tidak
didasarkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri, lagi pula banjak
kematjetan2 ternjata disebabkan oleh salah urus tsb., maka sesuai
dengan Amanat Presiden/Panglima Tertinggi/Mandataris MPRS/Pemimpin
Besar Revolusi Bung Karno sidang umum MPRS jang di-adakan di
Bandung dari tgl. 10 April 1965 – tgl. 16 April 1965 berpendapat
perlu segera mengadakan banting stir untuk berdiri diatas kaki
sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Demikianlah maka dalam sidang diatas MPRS sebagai alat
revolusi dalam usahanja untuk mengabdikan diri pada Amanat
Penderitaan Rakjat telah diambil keputusan antara lain Ketetapan
No. VI/MPRS/ 1965 tentang Banting Stir untuk berdiri diatas kaki
sendiri di-bidang ekonomi dan pembangunan.
3. Sesuai pasal 21 Ketetapan MPRS tsb. Maka MUPPENAS/BAPPENAS
ber-tugas menjusun Pola 3 tahun tsb. setjara terperintji, artinja
pola tsb. harus disusun demikian rupa sehingga berisikan hal2 jang
bersifat kwalitatif dan kwantilatif dan sesuai dengan ke-mampuan
jang ditingkatkan setjara maksimal.
MUPPENAS sebagai badan politik dalam hal ini musjawarah-kan
pelaksanaan tugas tsb. Dan menentukan garis2 ketjil sebagai
landjutan pelaksanaan ketetapan MPRS tsb.
Adapun ………………….
- 33 -
Adapun BAPPENAS bertugas membuat Pola 3 tahun jang berisi-kan
hal2 kwalitatif dan kwantitatif itu dengan tjatatan hendak-nja
djangan “ndjlimet” tetapi ber-vivere pericoloso dan membuka
kemungkinan pada daja tjipta rakjat Indonesia. Kalau suatu pro-jek
galangan kapal misalnja membutuhkan kapal keruk djanganlah dianggap
bahwa projek tsb. Tidak mungkin dilaksanakan kalau ka-pal keruknja
tidak diberi. Projek itu sendiri harus bias mentjip-takan alat2
pengeruk sendiri setjara berdikari. Demikian djuga dengan alat2
“kraan” jang harus bisa diganti dengan tenaga manu-sia, kaju2 dan
tali2 djika keadaan mendesak.
4. Keputusan MPRS tsb. Diatas berisikan Banting Stir untuk
berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan.
Banting Stir ini meliputi pola pembiajaan dan organisasi
pelaksanaan. Segala sesuatu mengenai bidang2 tsb. Harus dirobohkan
untuk berdiri diatas kaki sendiri. Dan sesungguhnja kedaulatan
negara dan ke-pribadian kebudajaan tidak dapat merupakan kenjataan
jang sung-guh2 djika ekonomi masjarakatnja tidak sungguh2 berdiri
diatas kaki sendiri. Dan ekonomi masjarakat adalah landasan
materieel bagi kedaulatan negara dan kepribadian kebudajaan.
Selandjutnja prinsip berdikari adalah satu2nja djalan untuk
membangun sosialisme apalagi selama dunia masih dalam genggaman
pengaruh impe-rialisme.
5. Isi penting Ketetapan MPRS tsb. Dalam perdjoangan untuk
meme-nangkan revolusi adalah bahwa pelaksanaan politik chusus dan
pe-laksanaan tugas ekonomi harus berdjalan sekaligus jang berarti
bahwa politik ekonomi harus diintergrasikan dalam politik chusus.
(Konsiderans Ketetapan No. VI/MPRS/1965 sub b.). Dalam pengerahan
funds & forces pasal 3 Ketetapan tersebut pun menentukan
perlu-nja adanja imbangan jang tepat antara pelaksanaan tugas
politik dan tugas ekonomi. Disebut pengaturan mengenai pambagian
tenaga kerdja, alokasi dana rupiah dan devisa, supply barang2 dan
penje-baran projek ke-daerah2.
Mengenai pembagian tenaga kerdja diperlukan adanja tjatatan
kasar tentang djumlah dan keadaan : tenaga pimpinan, tenaga staf,
tenaga achli/technik, tenaga rakjat terlatih, tenaga rak-jat
pekerdja biasa dan kita harus pandai mengikut sertakan kegi-atan
rakjat tani/buruh, koperasi, tentara dan kalangan usaha swasta.
Mengenai alokasi dana rupiah dan devisa harus nampak dalam
Anggaran 3 tahun berdasarkan prognose jang berani tapi berdasar.
Anggaran 1965 seharusnja merupakan antang2 (aanloop) dan
selan-djutnja tahun 1966, 1967 dan 1968 masing2 harus sudah
mengin-tegrasi dan mengsyncronisasikan program 3 tahun.
Pada …………………
- 34 -
Pada pokoknja dapat dipakai pembagian Anggaran dalam :
a. Anggaran Routine
b. Anggaran Pembangunan
c. Anggaran Kredit
d. Anggaran Devisa
e. Anggaran Chusus
Anggaran moneter jang berkompenen lima ini kelihatannja dapat
memungkinkan pembikinan “workable arrengement” untuk pem-bagian
dana2 jang dikoordinir dan diatur setjara disiplin.
Disamping perlu diadakan tjatatan tentang pengumpulan dana2
dikalangan perusahaan swasta dan djuga perlu diusahakan koordi-nasi
tentang pemakaiannja disamping adanja pemakaian Anggaran
Negara.
Mengenai supply barang2 diperlukan tjatatan tentang keadaan
persediaan bahan baku, bahan penolong, spare-part dan barang
ke-butuhan hidup rakjat jang dikuasai Pemerintah, badan2 jang
dikon-trol Pemerintah dan Daerah.
Sebenarnja banjak barang2, misalnja semua barang2 impor, dapat
dikontrol peredarannja oleh Pemerintah, hingga dapat diatur alokasi
dan distribusinja. Jang penting ialah membuat alokasi dan
distribusi effektif dan mentjegah birokasi, manipulasi dan korup-si
dan ini memerlukan tenaga2 ahli jang djudjur dan mempunjai
overzicht serta “inzicht” jang hidup.
Mengenai penjebaran projek2 kedaerah ada kemungkinan bahwa suatu
projek nasional dapat diselenggarakan didaerah jang ekonominja
masih kurang madju. Ini tentu dapat menguntungkan daerah ter-sebut
berhubungan dengan tambahnja lapangan pekerdjaan dan pengha-silan
uang sewa tanah dsb. Djika usaha ini merupakan usaha besar, ini
dapat berarti perkembangan baru. Ada projek daerah jang artinja
luas, karena barang hasilnja dapat dipakai dilain2 daerah djuga,
misalnja perabotan rumah tangga, atau jang dapat di-exspor sama
sekali misalnja hasil industri kulit.
Ada usaha jang keuntungannja hanja local untuk menambah biaja
otonomi. Kesemuanja ini dapat didjadikan pertimbangan dalam memberi
fasilitas atau pengutamaan.
6.Tentang pola pembangunan 3 tahun perlu ditegaskan bahwa
banting stir tidak berarti melenjapkan tjorak pembangunan ke
sosialisme. Rentjana pembangunan 3 tahun tetap bertjorak “over all”
dan beren-tjana serta menudju “ke sosialisme”. Hal2 jang disebut
dalam ren-tjana 8 tahun dan telah mulai dilaksanakan seperti
perusahaan2 negara, perusahaan2 dagang negara, dewan2 perusahaan
dan landre-form harus tetap masuk dalam rentjana 3 tahun dan harus
tetap dipelihara dan disempurnakan karena hal2 tsb. sesuai dengan
tji-ta2 untuk membangun sosialisme.
Dalam ………………..
- 35 -
Dalam memikirkan projek2 untuk rentjana 3 tahun ini kita
memikir-kan dibidang routine, perentjanaan dibidang nation &
character building, dibidang perkembangan ekonomi dan pembangunan
(fundamen-tal) termasuk sandang pangan dan dibidang penggeloraan
tenaga rakjat, dengan tjatatan bahwa kita tidak memisah2kan bidang2
tsb. Satu sama lain.
7.pengeluaran dibidang routine meliputi pembangunan jang tiap
tahun harus dilaksanakan. Projek2nja sudah kita ketahui semuanja
dan bi-asanja tergambar dalam anggaran belandja negara.
8. Projek2 nation & character building jang bias
“begeestern” (me-ningkatkan semangat) rakjat harus diberi prioritas
utama sesuai Amanat Presiden kepada Sidang MUPPENAS I. Projek2 ini
bisa djuga bersifat ekonomi seperti djalan lintas Sumatra dsb.
9. Perentjanaan dibidang perkembangan ekonomi dan pembangunan
(funda-mentil) meliputi projek2 jang semuanja menudju keperobahan
struk-tur ekonomi.
Perkembangan ekonomi meliputi projek2 jang harus dikembangkan
mi-salnja fabrik pupuk, textiel dsb. dan djuga meliputi
rehabilitasi dan pemeliharaan. Projek2 swasta dapat dimasukkan pula
kedalam perentjanaan perkembangan ekonomi.
Perentjanaan pembangunan jang merobah struktur ekonomi kearah
sosialisme Indonesia meliputi projek2 industrialisasi dan
persedi-aan tenaga listrik. Kita sebutkan industrialisasi karena
sosialisme berarti industrialisasi besar2an, sebab dengan
industrialisasi ki-ta bias dengan tjepat dan dalam djumlah jang
banjak sekali mem-produksi barang2 kebutuhan rakjat.
Kita sebut tenaga listrik karena tenaga listrik antara lain
di-butuhkan untuk industrialisasi.
Mengingat sumber2 pembiajaan jang terbatas maka prioritas
hendak-nja diberikan pada projek2 modern jang besar jang sudah
dimulai dan telah berkembang djauh.
Hendaknja diadakan pembuatan mengenai industri besar. Dalam hal
ini pabrik besi/badja Tjilegon hendaknja diselesaikan dalam 3
ta-hun jang kendatang ini. Selandjutnja dalam 3 tahun ini dapat
di-selesaikan 50 prosent daripada tanur tinggi Lampung, sedangkan
research mengenai bidji besi di Kalimantan diberi prioritas
sehing-ga kita sadar menudju kemeningkatannja produksi badja dalam
waktu dekat. Produksi badja berarati membuka kemungkinan untuk
mempro-duksi sendiri mesin2 dan alat2 produksi lainnja dan ini
berarti berdikari.
Pembangunan industri jang berhubungan dengan sandang dan pangan
harus pula diberi prioritas utama sesuai Amanat Presiden kepada
MUPPENAS I.
10. Bidang ……………….
- 36 -
10. Bidang penggeloraan tenaga rakjat jang membutuhkan hanja
modal sedikit meliputi pertanian & keradjinan.
Bidang ini meliputi pula bidang swasta.
Jang dikerahkan disini adalah tenaga rakjat dengan tjatatan
hen-daknja rakjat itu dikerahkan untuk projek2 jang langsung
mengenai kepentingannja.
11. Pembiajaan.
Apabila kita perlu segera melakukan “banting stir” baik da-lam
perentjanaan maupun dalam pelaksanaann pola pembangunan jang
bersangkutan dengan penjusunan projek-projeknja maka lebih2 da-lam
penggalian sumber2 pembiajaan diperlukan adanja pem-“banting-an
stir”. Penggalian sumber pembiajaan harus berlandaskan kepada
prinsip “berdikari”.
Bab II Ketentuan MPRS No. VI/MPRS/1965 telah memberikan dja-lan
pikiran dalam garis2 besar kebidjaksanaan apakah jang harus
dilakukan dalam bidang pembiajaan ini. Dengan berpegang teguh
kepada Ketetapan MPRS tsb. Serta berpangkal pada Amanat Berdikari
maka kini jang diperlukan ialah adanja suatu programming setjara
kwalitatif jang sedjauh mungkin harus diterdjemahkan dalam bentuk
kwantitatif. Dengan demikian dapatlah kita ketahui sampai dimana
kekuatan dan kemampuan jang kita miliki sendiri untuk dapat
me-njediakan pembiajaan hasil2 dari usaha dimaksud dalam pasal 6
ajat 3 Ketetapan MPRS. Namun demikian perlu diketahui bahwa dalam
keperluan adanja “transformasi” dari perentjanaan kwalitatif
per-hitungan hasil kwantitatif tidaklah demikian mudahnja.
Pengerahan tenaga rakjat setjara maksimal untuk mengsukses-kan
sesuatu projek pembangunan jang dapat dilaksanakan semata2 atas
kekuatan rakjat dengan beaja jang ketjil adalah merupakan sumber
pembiajaan jang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi me-rupakan
sumber jang amat penting.
Jang perlu didjadikan sasaran dari pengerahan tenaga rakjat ini
ialah terutama dibidang peningkatan pangan dan pembangunan
infra-struktur jang dapat dilakukan setjara gotong-rojong.
Pembangunan/ perbaikan irigasi dalam lingkungan desa,
pembangunan/perbaikan djalan desa dan mungkin sampai djalan Daswati
II, beberapa pro-jek dalam bidang mental/rochani jang langsung
dapat diusahakan kemanfaatannja oleh rakjat sekitarnja, seperti
pembangunan seko-lah2/mesdjid/geredja adalah merupakan tjontoh jang
tergolong lebih mengutamakan adanja tenaga rakjat daripada
pembiajaan da-lam bentuk lain.
Berhubung ………………..
- 37 -
berhubung dengan itu maka sebagai sumber pembiajaan bagi projek2
pembangunan dibidang jang bersandar pada kekuatan rakjat dapat
ditjukupi dengan pengerahan tenaga rakjat. Front Nasional dapat
diharapkan untuk dapat mengatur dan mengorganisir tenaga rakjat ini
setjara palanmating dan effecien.
Kemudian daripada itu transformasi perentjanaan kwalitatif
kepada perhitungan kwantitatif dalam penggalian sumber pembiaja-an,
selain dari sumber tenaga rakjat masih djuga tidak mudah. Ini
adalah disebabkan karena kurangnja bahan2 statistik dan angka2 lain
jang diperlukan untuk itu pada, sehingga hanja de-ngan Bappenas
dan/atau Departemen dan Instansi2 lain hal ini dapat dilaksanakan
sebaik2nja. Namun demikian dengan berpangkal pada angka2 jang dapat
kami ketahui hendak kami tjoba mengemuka-kan perentjanaan setjara
kwalitatif dalam bidang pembiajaan de-ngan harapan nanti dapat
disusun bersama perkiraan akan hasil perentjanaan setjara
kwalitatip itu.
Apabila kita melihat dalam Anggaran Belandja routine tahun 1965
ini diperkirakan ada defisit Rp. 53.66 miljard maka dengan
penertiban/penghematan dalam Anggaran Routine kiranja keseim-bangan
antara pengeluaran dan penerimaan routine dapat tertjapai.
Penertiban/penghematan tersebut kami maksudkan ialah :
a. diadakan penertiban dalam soal pembelian/penjualan barang2
untuk Pemerintah dan masjarakat, baik didalam maupun diluar negeri,
sehingga menutup kemungkinan tumbuhnja exces jang merugikan Negara
dan Rakjat.
b. Mengutamakan kesederhanaan dalam memenuhi alat2 kantor,
rumah2 instansi dan alat2nja.
c. Mengadakan penghematan2 dalam bidang routine lain, seperti
penggunaan mobil2 dinas jang berkelebihan.
Berhubung dengan itu maka dapatlah dianggap bahwa pemba-ngunan
jang masuk dalam bidang pembangunan routine dapatlah di-biajai
dengan penerimaan routine pula.
Setelah untuk pembangunan routine dan “