Page 1
JIES: Journal of Islamic Economics Studie
Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020
Halaman 134 - 147
*Penulis Korespondensi
Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS
BMT NU Jombang
Muhammad Andika1, Ach. Yasin
2*, M. Syam’un Rosyadi
3*
1,2,3Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy’ari
Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng Jombang 61471, Jawa Timur, Indonesia
[email protected]
Abstract
Murabahah contracts as financing dominate in Islamic financial institutions. However, in practice there are problems one of which is related to the implementation and timing of
the contract. The research objective was to determine the implementation of the
Murabahah Agreement in Productive Financing by KSPPS BMT NU Jombang and the application of the Islamic principles in it. The research approach uses a qualitative
descriptive approach that is naturalistic, in natural conditions on the object that is what it
is and is not manipulated. The results show the implementation of the murabahah contract in productive financing at KSPPS BMT NU Jombang is to use the murabahah
bil wakalah contract. The application is carried out in two stages, namely the initial stage
and the final stage. Whereas in the application of sharia principles there are applications
that are appropriate and some are not in accordance with sharia principles and in general it can be concluded that the implementation of the murabahah bil wakalah contract
carried out by KSPPS BMT NU Jombang is not in accordance with the provisions of the
National Sharia Council Fatwa Regulation Number 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding Murabaha.
Keywords: Implementation, Murabaha, Productive Financing, KSPPS
Abstrak
Akad murabahah sebagai pembiayaan mendominasi di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat masalah salah satunya berkaitan dengan penerapan dan
waktu pelaksanaan akad tersebut. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Akad
Murabahah dalam Pembiayaan Produktif yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jombang beserta penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada didalamnya. Pendekatan
penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat naturalistik, pada
kondisi yang alamiah pada objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi. Hasil menunjukan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan produktif pada KSPPS
BMT NU Jombang adalah menggunakan akad murabahah bil wakalah. Penerapan
tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap awal dan tahap akhir. Sedangkan dalam
penerapan prinsip-prinsip syariah terdapat penerapan yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan akad murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU
Jombang belum sesuai dengan ketentuan peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
Kata kunci: Implementasi, Murabahah, Pembiayaan Produktif, KSPPS
Page 2
Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi: Implementasi Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang
135
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
Pendahuluan
KSPPS BMT NU Jombang adalah satu contoh lembaga keuangan mikro syariah
berbasis koperasi yang telah mengalami perubahan dari KJKS menjadi KSPPS
dan mempunyai kegiatan mirip dengan lembaga keuangan syariah lainnya yakni
mengumpulkan dana dan mendistribusikan dana kepada masyarakat menengah
kebawah yang menjadi anggota maupun calon anggota. KSPPS BMT NU
Jombang memiliki 1 gedung sebagai kantor pusat dan 10 gedung kantor cabang
yang beroperasi di Kabupaten Jombang Jawa Timur (bmtnujombang.com, 2014).
Dengan berbagai bentuk pembiayaan yang disediakan, KSPPS BMT NU Jombang
mengalami beberapa perkembangan dalam jenis pembiayaan yang diminati yaitu
50% dari komposisi pembiayaan yang diberikan akad murabahah menjadi
pembiayaan yang sangat digemari anggota maupun calon anggota.
Menurut Bahjatulloh (2011) menyatakan bahwa pembiayaan yang
menguntungkan dan tingkat resiko yang rendah yang dimiliki dapat menjadi salah
satu sebab pembiyaan murabahah menjadi pembiayaan yang mendominasi di
dalam suatu lembaga keuangan syariah. Kemudian salah satu penyebab lainnya
yaitu dalam pengaplikasiannya, pembiayaan murabahah bukan hanya dapat
digunakan sebagai pembiayaan untuk memenuhi barang konsumsi seperti
menyediakan kendaraan bermotor, membeli rumah maupun pemenuhan keperluan
rumah tangga. Akan tetapi pembiayaan murabahah juga dapat digunakan sebagai
pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produktif dimana penggunaan kebutuhan
ini seperti membelikan barang-barang untuk investasi maupun modal kerja suatu
usaha (OJK, 2016:12).
Fenomena hasil temuan penulis ketika melakukan riset pendahuluan
menghasilkan bahwa pihak KSPPS BMT NU Jombang tidak memberikan barang
akan tetapi memberikan uang dan disertai dengan pemberian akad wakalah dalam
proses pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan produktif. Penggunaan
akad wakalah dalam pelaksanaan akad murabahah tersebut sebenarnya tidaklah
bertentangan terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang memutuskan bahwa penggunaan akad
Page 3
136 JIES: Journal of Islamic Economics Studie
Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020
Halaman : 134-147
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
wakalah diperbolehkan namun dengan ketentuan “seandainya bank akan
mewakilkan kepada nasabah dalam membeli keperluan dari pihak ketiga, kontrak
jual beli murabahah wajib dilaksanakan sesudah barang secara prinsip menjadi
milik bank”. Akan tetapi terlepas dari pernyataan ketetapan demikian, akad
murabahah nampaknya memiliki sebuah masalah kontemporer yang perlu dibahas
secara mendalam di dalam aplikasinya. Salah satunya adalah berkaitan dengan
masalah waktu pelaksanaan akad tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip
hukum Islam tersebut atau tidak (Kurniawan & Shomad, 2016).
Permasalahan dalam pengaplikasian akad murabahah tersebut sebenarnya
menjadi sebuah hal yang menjadi topik penting mengingat sebuah penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Martono (2018) menyatakan bahwa diantara salah
satu penyebab implementasi akad murabahah yang tidak syariah adalah kurang
mengertinya praktisi perbankan syariah tentang bermuamalah yang baik sehingga
tidak mampu membedakan antara kontrak yang betul dan yang cacat. Hal
demikian juga dibenarkan oleh studi yang dilaksanakan oleh Lubis (2016) yang
menyatakan bahwa penggunaan sistem pembiayaan murabahah sejatinya
memberikan dampak yang positif kepada semua pihak, akan tetapi dalam praktik
operasionalnya sering terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum
pegawai sehingga menyebabkan implementasi akad murabahah yang kurang
syariah di beberapa lembaga keuangan. Kemudian penelitian terdahulu oleh Shah
& Niazi (2019), Prabowo & Jamal (2017), Muhammad & Setyoningsih (2018),
Kalsum & Saputra (2016), Jannah (2015), dan Imama (2014) yang semuanya
adalah riset yang menemukan permasalahan tentang apalikasi murabahah dalam
suatu lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis
akan mengkaji tentang pelaksanaan akad murabahah di suatu lembaga keuangan
syariah yang berbeda yakni disuatu lembaga keuangan syariah non bank.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan memakai pendekatan
deskriptif kualitatif, dimana penelitian bersifat naturalistik dalam kondisi yang
Page 4
Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi: Implementasi Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang
137
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
alamiah pada objek riil dan tanpa pemanipulasian. Penelitian dilaksanakan pada
KSPPS BMT NU Jombang yang beralamatkan di Gedung PCNU Jombang, Jalan
Gatot Subroto No. 4 Jelakombo Jombang Jawa Timur. Data yang dipakai data
primer dan sekunder. Data pokok melalui pengamatan maupun pertanyaan yang
berupa wawancara kepada manajer atau staff karyawan yang bertanggung jawab
dalam bagian pembiayaan murabahah sedangkan data sekunder dari berbagai
arsip baik literatur maupun dokumen yang berkaitan dan mendukung untuk
pembuatan penelitian. Teknik dan instrumen penghimpunan data yang dijalankan
mempergunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Uji kesahihan data
memakai Triangulasi Sumber, Teknik, dan Waktu. Sedangakan analisis data,
dihimpun dengan interaktif dan berlangsung secara konstan hingga menuntaskan
perolehan data dan telah jenuh.
Hasil dan Pembahasan
Prosedur pengajuan akad murabahah dalam pembiayaan produktif yang dilakukan
di KSPPS BMT NU Jombang sesuai SOP KSPPS dan telah dikonfirmasi dengan
pernyataan Mufidah, R (2020) pada 06-01-2020: 09.20 WIB: pertama “biasanya
kalau anggota baru yang belum kenal saya atau mbak nurul atau pak agus itu
harus datang ke kantor untuk ngisi dan disetor ke kantor”, kedua, penyetoran
berkas “tapi kalau anggota lama yang sudah kenal saya, mabak nurul atau pak
agus biasanya cukup menghubungi terus nanti bisa titip juga ke saya atau mbak
nurul atau pak agus atau staf yang lain”, ketiga, “tahap selanjutnya disurvei sama
pak agus jadi pak agus sambil main silaturahmi ke rumah anggota atau calon
anggota tadi untuk memastikan kebenaran berkas dan melihat agunan. Nanti
disana ada perhitungan juga dan negosiasi dari anggota atau calon anggota tadi
tentang harga dan marjin yang dihitungkan oleh pak agus namun walaupun ada
negosiasi tapi tetap kantor juga punya standar kantor (marjin 1,5 per bulan) yang
juga disampaikan”, keempat, “setelah survei selesai biasanya pak agus untuk lebih
yakin lagi meminta mbak nurul untuk ngecek di SLIK”, kelima, “habis itu dari
hasil survei dan pengecekan terus kita musyawarahkan kecil-kecilan antara saya,
Page 5
138 JIES: Journal of Islamic Economics Studie
Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020
Halaman : 134-147
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
mbak nurul sama pak agus. Kalau hasilnya ok biasanya 1 (satu) sampai 2 (dua)
hari kerja terhitung setelah dilakukan survei ya nanti kita sampaikan ke anggota
atau calon anggota tapi kalau tidak ok ya kita sampaikan”, keenam, “terus
biasanya kalau anggota atau calon anggota yang di acc itu kita suruh datang ke
kantor”.
Maupun pernyataan Azijah, N (2020) pada 03-03-2020: 10.58 WIB:
pertama, “kalau anggota baru yang belum kenal saya atau mbak fida atau pak agus
itu harus datang ke kantor untuk ngisi dan disetor ke kantor”, kedua, “kalau
anggota lama yang sudah kenal saya, mabak fida atau pak agus biasanya cukup
menghubungi terus nanti bisa titip juga ke saya atau mbak fida atau pak agus atau
staf yang lain”, ketiga, “setelah berkas sudah masuk ke kantor, tahap selanjutnya
disurvei sama pak agus jadi pak agus sambil main silaturahmi ke rumah anggota
atau calon anggota tadi untuk memastikan kebenaran berkas dan melihat agunan.
Nanti disana ada perhitungan juga dan negosiasi dari anggota atau calon anggota
tadi tentang harga dan marjin yang dihitungkan oleh pak agus namun walaupun
ada negosiasi tapi tetap kantor juga punya standar kantor (marjin 1,5 per bulan)
yang juga disampaikan”, keempat, “biasanya pak agus untuk lebih yakin lagi
meminta saya untuk ngecek di SLIK”, kelima, “dari hasil survei dan pengecekan
terus kita musyawarahkan kecil-kecilan antara saya, mbak fida sama pak agus.
Kalau hasilnya ok ya dihari apa itu nanti kita sampaikan ke anggota atau calon
anggota tapi kalau tidak ok ya kita sampaikan, biasanya 1 (satu) sampai 2 (dua)
hari kerja terhitung setelah dilakukan survei”, keenam, “biasanya kalau anggota
atau calon anggota yang di acc itu kita suruh datang ke kantor, sangat jarang kita
realisasi pembiayaan diluar kantor”.
Adapun ketentuan dalam kegunaan pembiayaan, sesuai SOP KSPPS dan
telah dikonfirmasi dengan pernyataan Mufidah, R (2020) pada 06-01-2020: 09.20
WIB: “kita tanyakan lagi supaya lebih jelas walaupun seumpama itu bersifat
privasi tapi tetap kita harus tau karna gunanya untuk mengecek apakah itu halal
atau tidak kegunaan barang-barang yang diperlukan sedangkan untuk nilai
jaminan pada intinya kita bukan hanya melihat dari agunan tapi juga melihat dari
Page 6
Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi: Implementasi Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang
139
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
karakter si anggota tersebut”, pernyataan Azijah, N (2020) pada 03-03-2020:
10.58 WIB “kita tanyakan lagi supaya lebih jelas walaupun seumpama itu bersifat
privasi tapi tetap kita harus tau karna gunanya untuk mengecek apakah itu halal
atau tidak kegunaan barang-barang yang diminta, selain dari jaminan kita juga liat
dari karakter orangnya juga”, dan pernyataan dari Musthofa, A (2020) pada 04-
03-2020: 10.00 WIB “Pada initinya biar sama-sama jelas dan untuk nilai jaminan
karna yang kita nilai bukan hanya jaminannya tapi karakter juga penting”.
Proses pelaksanaan akad murabahah terdapat beberapa tahapan sesuai
dengan pernyataan Mufidah, R (2020) pada 06-01-2020: 09.20 WIB: pertama,
“sesuai yang tadi, jadi anggota atau calon anggota harus datang ke kantor”, kedua,
“biasanya sebelum kita bacakan akad kita bareng-bareng baca dulu Basmallah,
Istighfar, Dua Kalimat Syahadat dan Sholawat”, ketiga, “maka yang kita baca
dulu akad wakalahnya dan penandatanganan akad untuk membeli barang yang
kita berikan kuasa membeli itu kepada anggota atau calon anggota”, keempat,
“setelah itu selesai baru kita bacakan akad murabahah disitu nanti kita sampaikan
semua yang berkaitan dengan akad tersebut dalam artian kebih menjelaskan
kembali seperti kegunaan akad, jangka waktu, jumlah angsuran, agunan yang
diberikan, harga beli, harga jual dan keuntungan yang diperoleh KSPPS
berdasarkan kesepakatan waktu survei, setelah itu selesai langsung dilanjutkan
penandatangan perjanjian akad dan pengikat agunan bersama antara saya, mbak
nurul dan anggota tersebut”, kelima, “Setelah pembacaan akad semua selesai
lanjut lagi ke penandatanganan kuitansi pencairan dana dan penyerahan dana
tersebut ke anggota atau calon anggota tersebut”, keenam, “kemudian nanti hari
apa itu anggota atau calon anggota akan membeli barang-barang kepada supplie,
karna sudah diwakilkan jadi yang beli anggota dan menggunakan atas nama
anggota sedangkan untuk supplier kita juga ada kerja sama, jadi ketika barang-
barang yang dibutuhkan ada dan dijual di supplier tersebut ya...kita arahkan untuk
membeli disana tapi kalau ndak ada ya...kita berikan keluasan untuk membeli di
supplier yang lain”, ketujuh, “nanti timbal baliknya dan untuk pengecekan apakah
sudah dibelanjakan dengan benar kita mintai bukti kuitansi pembelian dan foto
Page 7
140 JIES: Journal of Islamic Economics Studie
Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020
Halaman : 134-147
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
barangnya. Karna teknologi sudah canggiih jadi bisa dikirimkan lewat WA”,
kedelapan, “terus terakhir, anggota tersebut harus mengangsur tiap bulan”.
Maupun pernyataan Azijah, N (2020) pada 03-03-2020: 10.58 WIB:
pertama, “sama dengan tadi, jadi anggota atau calon anggota harus datang ke
kantor. sangat jarang kita realisasi pembiayaan diluar kantor”, kedua, “sebelum
kita bacakan akad kita bareng-bareng baca dulu Basmallah, Istighfar, Dua Kalimat
Syahadat dan Sholawat biar lebih mengingatkan lagi dan transaksi tersebut benar-
benar dalam ridho dari Allah SWT”, ketiga, “karna akad murabahah dalam
pembiayaan produktif kita tambahi dengan akad wakalah maka yang kita baca
dulu akad wakalahnya dan penandatanganan akad untuk membeli barang yang
kita berikan kuasa membeli itu kepada anggota atau calon anggota”, keempat,
“setelah itu selesai baru kita bacakan akad murabahah disitu nanti kita sampaikan
semua yang berkaitan dengan akad tersebut dalam artian kebih menjelaskan
kembali seperti kegunaan akad, jangka waktu, jumlah angsuran, agunan yang
diberikan, harga beli, harga jual dan keuntungan yang diperoleh KSPPS
berdasarkan kesepakatan waktu survei, setelah itu selesai langsung dilanjutkan
penandatangan perjanjian akad dan pengikat agunan bersama antara saya, mbak
fida dan anggota tersebut”, kelima, “setelah pembacaan akad semua selesai lanjut
lagi ke penandatanganan kuitansi pencairan dana dan penyerahan dana tersebut ke
anggota atau calon anggota tersebut”, keenam, “kemudian anggota atau calon
anggota akan membeli barang-barang kepada supplier dengan atas nama langsung
nasabah mas, untuk toko kita sudah ada yang kerjasama dengan KSPPS mas,
kalau barang yang dibutuhkan anggota tersedia di toko tersebut kita arahkan
kesana, kalau tidak tersedia ya kita terserah pada anggotanya”, ketujuh, “Nanti
timbal baliknya dan untuk pengecekan apakah sudah dibelanjakan dengan benar
kita mintai bukti kuitansi pembelian dan foto barangnya”, kedelapan, “anggota
tersebut harus mengangsur tiap bulan, kalau angsurannya baik yang kita
sampaikan baik jika macet-macet yang kita sampaikan untuk lebih dirajinkan
lagi”.
Page 8
Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi: Implementasi Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang
141
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
Pelaksanaan asas syariah dalam implementasi akad murabahah pada
pembiayaan produktif sesuai SOP KSPPS dan telah dikonfirmasi dengan
pernyataan Mufidah, R (2020) pada 06-01-2020: 09.20 WIB: pertama, berkaitan
dengan penyampaian harga beli dan harga jual, “ini juga sama, harga beli dan
harga jual sudah ada negosiasi dan kesepakatan di awal survei dan nanti akan
disampaikan kembali pas pembacaan akad”. Kedua, berkaitan dengan Potongan
Pelunasan dalam Murabahah, “kita sering cuman memang tidak disampaikan
diawal”, ketiga, berkaitan dengan Potongan Tagihan Murabahah, “kita juga
pernah dan bisa memberikan potongan tagihan tapi dengan syarat memang ini
benar-benar terbukti, biasanya untuk pengecekan benar apa ndaknya berita ini kita
kirimkan marketing untuk melihat kondisi sebenarnya”, keempat, berkaitan
dengan menyudahkan Piutang Murabahah untuk Nasabah Tidak kuasa
Membayar, “jadi kita berikan terlebih dahulu tambahan waktu satu sampai dua
bulan dan keringanan untuk jumlah angsuran, tapi kalau memang sudah mentok
ya...kita tawari dengan opsi yang kedua dengan menjual agunannya boleh melalui
kita atau dijual sendiri yang pada intinya buat melunasi angsuran ini”, kelima,
Berkaitan dengan Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, “kita juga sudah
menjalankan dengan memberikan ketentuan ini dan menawarkan kepada anggota
atau calon anggota yang memang benar-benar dalam kondisi yang sulit”.
Pernyataan Azijah, N (2020) pada 03-03-2020: 10.58 WIB: pertama
berkaitan dengan penyampaian harga beli dan harga jual, “untuk yang harga beli
dan harga jual sudah ada negosiasi dan kesepakatan di awal survei dan nanti akan
disampaikan kembali pas pembacaan akad”, kedua berkaitan dengan Potongan
Pelunasan dalam Murabahah, “kita sering cuman memang tidak disampaikan
diawal, kita biasanya berikan potongan ini hanya kepada anggota atau calon
anggota yang memiliki riwayat bagus”, ketiga Berkaitan dengan Potongan
Tagihan Murabahah, “untuk ketentuan ini, kita juga pernah dan bisa memberikan
potongan tagihan tapi dengan syarat memang ini benar-benar terbukti, untuk
pengecekan benar apa ndaknya berita ini kita kirimkan marketing untuk melihat
kondisi sebenarnya jika memang benar biasanya akan kita berikan keringanan”,
Page 9
142 JIES: Journal of Islamic Economics Studie
Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020
Halaman : 134-147
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
keempat berkaitan dengan menyudahkan Piutang Murabahah untuk Nasabah
Tidak kuasa Membayar, “kalau tentang peraturan ini, kita terlebih dahulu dengan
cara yang kayak tadi. Jadi kita berikan terlebih dahulu tambahan waktu satu
sampai dua bulan dan keringanan untuk jumlah angsuran yang harus dibayar tiap
bulan, kalau memang sudah mentok ya...kita tawari dengan opsi yang kedua
dengan menjual agunannya”, kelima berkaitan dengan Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahah “kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini, kita juga
sudah menjalankan dengan memberikan ketentuan ini dan menawarkan kepada
anggota atau calon anggota yang memang benar-benar dalam kondisi yang sulit”.
Maupun pernyataan Musthofa, A (2020) pada 04-03-2020: 10.00 WIB:
pertama berkaitan dengan penyampaian harga beli dan harga jual “untuk harga
jual dan harga beli kita selalu sepakati diawal waktu pas survei, jadi waktu survei
itu kita ada hitung-hitungan tentang haga jual dan harga beli dan berdasarkan
waktu yang diinginkan oleh anggota biar tau semua tentang ketetapan KSPPS dan
kemampuan anggota juga dan biasanya nanti pas pembacaan akad juga akan
disampaikan lagi kesepakatan ini.” Kedua berkaitan dengan Potongan Tagihan
Murabahah, “untuk hal ini biasanya saya yang akan mengecek kebenaran kondisi
usahanya, untuk melihat kondisi sebenarnya jika memang benar biasanya akan
saya sampaikan kekantor dan nanti bisa ditindak lanjuti oleh orang kantor untuk
masalah keringanan”.
Analisis Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Produktif
pada KSPPS BMT NU Jombang terdapat dua tahap yaitu:
a. Tahap Awal tentang Prosedur Pengajuan yang terdiri dari: Anggota atau calon
anggota yang akan melakukan pembiayaan harus datang ke kantor KSPPS
melengkapi persyaratan, menyetorkan formulir ke kantor KSPPS, setelah berkas
masuk ke kantor KSPPS dilakukan survei beserta perhitungan plafon, negosiasi
dan kesepakatan marjin, kemudian dilakukan pengecekan SLIK atas nama
anggota tersebut, kemudian dilakukan musyawarah dengan Manajer KSPPS dan
disitulah ditetapkan bersama apakah dapat dibiayai (ACC) atau tidak yang akan
disampai 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja terhitung setelah dilakukan survei.
Page 10
Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi: Implementasi Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang
143
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
Setelah tahapan yang ada pada tahap awal ini telah dilaksanakan, hanya bagi
anggota atau calon anggota pemohon pengajuan yang telah dinyatakan ACC
dapat melanjutkan tahap berikutnya yaitu tahap akhir sedangkan bagi anggota
atau calon anggota yang tidak di ACC maka tidak dapat melanjutkan tahap
selanjutnya.
b. Tahap Akhir tentang Pembacaan Akad yang terdiri dari: proses pelaksanaan
akad pihak anggota yang akan melakukan diminta harus datang ke kantor,
Pembacaan akad awali dengan membaca Basmallah, Istighfar, Dua Kalimat
Syahadat dan Sholawat yang dibaca bersama-sama oleh pihak legal KSPPS
maupun pihak anggota, pembacaan akad yang diawali dengan pembacaan akad
wakalah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penandatanganan akad tersebut,
setelah itu dilanjutkan pembacaan akad murabahah diwaktu yang sama dengan
disampaikan secara garis besar akad tersebut, jujur dan detail, penandatanganan
akad maupun penandatangan pengikat agunan, setelah itu penandatanganan
kuitansi pencairan dana dan pemberian dana kepada anggota dan mengarsipkan
seluruh dokumen berkaitan dengan perjanjian akad, angunan, dan bukti
pencarian dana, kemudian pembelian barang yang dibutuhkan kepada supplier
oleh penerima kuasa menggunakan atas nama anggota itu sendiri melalui
supplier yang sudah bekerja sama dengan KSPPS (jika barang tersedia) namun
jika tidak tersedia diberikan keluasan untuk membeli dari supplier lain dengan
pembayaran kepada supplier langsung dilakukan oleh anggota, kemudian barang
tersebut langsung dibawa oleh pihak penerima kuasa ke rumahnya dan pihak
KSPPS akan meminta bukti dari pembelian barang tersebut berupa kuitansi dan
foto barang, dan terakhir pihak anggota harus mengangsur per bulan sesuai
kesepakatan penandatangan perjanjian.
Analisis Pelaksanaan Asas Syariah dalam Implementasi Akad
Murabahah pada Pembiayaan Produktif di KSPPS BMT NU Jombang
terdapat dua aspek penting yaitu:
a. Aspek yang telah sesuai dengan prinsip syariah ditunjukan pada: adanya pihak
KSPPS bertindak sebagai penjual dan anggota atau calon anggota bertindak
Page 11
144 JIES: Journal of Islamic Economics Studie
Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020
Halaman : 134-147
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
sebagai pembeli, adanya pihak KSPPS bertindak sebagai pemberi kuasa dan
anggota bertindak sebagai penerima kuasa, Penyampaian Harga Beli dan Harga
Jual dilaksankan pada kesepakatan perhitungan pada awal survey dan
disampaikan secara jelas dan detail kembali pada saat pembacaan akad
murabahah, adanya Ijab saat perhitungan harga jual dan harga beli pada saat
survei dan juga pada saat pembacaan akad wakalah maupun akad murabahah
dan kemudian akan dibuktikan dengan penerimaan (qobul) berupa kesepakatan
dan diakhiri dengan tanda tangan oleh anggota, kegunaan Pembiayaan dengan
mengklarifikasi kebutuhan tersebut untuk menilai kehalalan walupun hal
tersebut bersifat privasi, Pembacaan Akad wakalah terlebih dahulu, Potongan
Pelunasan Murabahah dengan memberikan potongan dari yang harus dibayar
dengan tanpa perjanjian dalam akad diawal, Potongan Tagihan Murabahah
dengan memberikan perlakuan yang spesial kepada anggota yang sedang
mengalami kesulitan, Pemecahan Piutang Murabahah bagi Anggota tiada kuasa
membayar dengan diberikan tambahan waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan dan
pemberian opsi kedua dengan menjual jaminan jika sudah tidak mampu lagi dan
penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah bagi anggota tak mampu melunasi
dengan bermufakat kedua belah pihak.
b. Aspek yang belum sejalan dengan prinsip syariah ditunjukan pada: Penggunaan
Atas Nama pada pembelian barang yaitu, pembelian barang-barang kepada
pihak ketiga dilakukan menggunakan atas nama anggota atau calon anggota itu
sendiri, pembacaan akad wakalah dan murabahah yang diterapkan dilakukan
langsung dalam satu waktu, berkaitan dengan supplier ketika diberikan keluasan
untuk membeli barang diselain supplier yang bekerja sama pada saat tidak
tersedia pada supplier yang bekerja sama tersebut itu menjadi suatu poin yang
belum sesuai dengan prinsip syariah, dan Pembayaran kepada Supplier
dilakukan oleh anggota karena pencairan dan pemberian dana telah diberikan
langsung oleh anggota atau calon anggota pada saat setelah pembacaan akad.
Page 12
Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi: Implementasi Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang
145
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
Penutup
Berdasarkan dari pemaparan yang dilakukan oleh peneliti pada hasil penelitian
dan pembahasan, penerapan akad murabahah dalam pembiayaan produktif pada
KSPPS BMT NU Jombang terdapat dua poin penting yaitu:
1. Pertama, implementasi akad murabahah dalam pembiayaan produktif pada
KSPPS BMT NU Jombang adalah menggunakan akad murabahah bil wakalah
atau bisa juga disebut penggunaan akad murabahah yang disertai dengan
kuasa membeli (wakalah). Penerapan akad tersebut dilakukan dengan dua
tahap yakni tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal, ketika telah memenuhi
ketentuan yang ada didalamnya maka dapat melakukan tahap akhir dan
sebaliknya jika tahap awal tidak memenuhi ketentuan yang ada didalamnya
maka tidak dapat melanjutkan pada tahap akhir. Tahap awal terdiri dari:
mengisi dan melengkapi persyaratan, menyetorkan persyaratan, dilakukan
survei, perhitungan dan kesepakatan tentang marjin/ keuntungan, pengecekan
SLIK, dilakukan musyawarah penentuan, dan penyampaian penerimaan dan
atau penolakan pengajuan. Sedangkan tahap akhir terdiri dari: kehadiran
anggota atau calon anggota ke kantor KSPPS, pembacaan akad akan awali
dengan pembacaan Basmallah, Istighfar, Dua Kalimat Syahadat dan Sholawat
bersama-sama, pembacaan akad wakalah dan penandatanganan kesepakatan
akad, pembacaan akad murabahah, penandatanganan kesepakatan akad dan
pingakat agunan, minyimpan dan mengarsipkan dokumen, penandatanganan
kuitansi pencairan dana dan pemberian dana/ uang, pembelian barang kepada
supplier, penyerahan barang dari supplier kepada anggota atau calon anggota
secara langsung, menyetorkan bukti pembelian barang berupa kuitansi
pembelian dan foto barang, mengangsur per bulan sesuai dengan kesepakatan,
meningkatkan keeratan silaturahmi berupa pesan melalui SMS dan sesekali
berkunjung.
2. Kedua, penegakan prinsip-prinsip syariah dalam implementasi akad
murabahah pada pembiayaan produktif di KSPPS BMT NU Jombang terdapat
penerapan yang berdapat dan ada yang belum sejalan dengan prinsip syariah.
Page 13
146 JIES: Journal of Islamic Economics Studie
Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020
Halaman : 134-147
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
Penerapan yang sesuai asas syariah ditunjukan pada penerapan adanya penjual
dan pembeli, adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa, harga beli dan harga
jual, adanya ijab dan qabul, kegunaan pembiayaan, pembacaan akad, potongan
pelunasan murabahah, potongan tagihan murabahah, penyelesaian piutang
murabahah, dan penjadwalan kembali tagihan murabahah. Sedangkan
penerapan yang belum sesuai prinsip syariah ditunjukan pada penerapan
penggunaan atas nama pada pembelian barang, waktu pembacaan akad,
penentuan supplier, dan pembayaran kepada supplier. Sehingga secara garis
besar dapat meringkaskan bahwa penerapan akad murabahah bil wakalah yang
dijalankan oleh KSPPS BMT NU Jombang belum berdapat dengan ketetapan
peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murabahah.
Daftar Pustaka
Azijah, N. (2020). Wawancara dengan Ibu Nurul Azijah pada 03-03-2020 pukul
10.58 WIB bertempat di Kantor KSPPS BMT NU Jombang dan telah di Uji
(Uji Kesahihan Data) dengan wawancara ke-2 melalui Cetting WhatsApp
(M. Andika, Pewawancara)
Bahjatulloh, Q. M. (2011). Ekonomi Syariah: Kajian Pembiayaan Murabahah
antara Teori dan Praktek. Jurnal Muqtasid , Volume 2 Nomor 2, 281-303.
bmtnujombang.com. (2014, April 07). Dipetik Desember 21, 2019, dari
bmtnujombang.com
Imama, L. S. (2014). Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk
Pembiayaan Bank Syariah. Iqtishadia , Vol. 1 No. 2, 221-247.
Jannah, N. W. (2015). The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in
BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan
Syariah , Vol. 6 No. 1, 78-86.
Kalsum, U., & Saputra, E. R. (2016). Pernyataan Akad Wakalah Pada Pembiayaan
Murabahah (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari). Li Falah: Jurnal Studi
Ekonomi dan Bisnis Islam , Volume I, Nomor 1, 1-21.
Kurniawan, A., & Shomad, A. (2016). The Development Of Murabaha in
Indonesian Islamic Banks. Journal Homepage:
http://ojs.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee , 1-16.
Page 14
Muhammad Andika, Ach. Yasin, M. Syam’un Rosyadi: Implementasi Akad
Murabahah Dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang
147
https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies
Lubis, A. (2016). Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah. FITRAH: Jurnal
Kajian Ilmu-ilmu Keislaman , Vol. 02.
Martono, A. (2018). Is Islamic Banking Riba Free ? (Case Study : Murabaha
Contract). Economics and Accounting Journal , Vol. 1.
Mufidah, R. (2020). Wawancara dengan Rusydia Mufidah pada 06-01-2020 pukul
09.20 WIB bertempat di Kantor KSPPS BMT NU Jombang dan telah di Uji
(Uji Kesahihan Data) dengan wawancara ke-2 pada 03-03-2020 pukul 10.58
WIB di Kantor KSPPS BMT NU Jombang dan ke-3 melalui Cetting
WhatsApp (M. Andika, Pewawancara).
Muhammad, D. W., & Setyoningsih, E. V. (2018). Kajian Terhadap Akad
Murabahah dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah. Jurnal
Media Hukum , VOL.25 NO.1, 93-101.
MUI, D. (2000). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Murabahah.
Musthofa, A. (2020). Wawancara dengan Bapak Agus Musthofa pada 04-03-2020
pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor KSPPS BMT NU Jombang dan telah
di Uji (Uji Kesahihan Data) dengan wawancara ke-2 melalui Cetting
WhatsApp (M. Andika, Pewawancara)
OJK, P. D. (2016). Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. Jakarta:
Otoritas Jasa Keuangan.
Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Concept And Application Of Akad
Wakalah In Murabaha Financing In Islamic Banking (A Comparative Study
Between Indonesia And Malaysia). Diponegoro Law Review , 02 (01).
Shah, B. A., & Niazi, G. S. (2019). Issues in Contemporary Implementation of
Murabaha. Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE) , 6 (2), 1-24.
SOP, K. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelambagaan KSPPS BMT NU
Jombang yang telah Terkonfirmasi dengan Ibu Rusydia Mufidah selaku
Manajer.