MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013

MOH. SALEH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA2013PRINSIP-PRINSIP UMUMHUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Asas-Asas Hukum Acara MKIus Curia NovitPersidangan Terbuka untuk UmumIndependent dan ImparsialPeradilan Cepat, sederhana dan biaya ringanHak Untuk didengar secara seimbangAsas Praduga Keabsahan (praesumtio iustea causa)

Dasar HukumUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-UndangPeraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 16 TAHUN 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPeraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 TAHUN 2008 Pedoman BeracaraDalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala DaerahPeraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 17 TAHUN 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden Dan Wakil Presiden

Dasar HukumPeraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga NegaraPeraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 12 TAHUN 2008 Tentang Prosedur Beracara Partai PolitikPMK Nomor 21 TAHUN 2009 tentang Pedoman beracara dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil PresidenPeraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 11/PMK/2006 Tentang Pedoman Administrsi yustisial mahkamah KonstitusiPeraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Dasar HukumPMK Nomor 2 TAHUN 2012 tentang Persidangan Mahkamah KonstitusiPMK Nomor 19 TAHUN 2009 tentang Tata Tertib PersidanganPMK Nomor 18 TAHUN 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 03/PMK/2003 Tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah KonstitusiPeraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah LakuPMK No 18 Th 2009 : Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (electronic filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (video conference)

Tahapan PemeriksaanPendaftaran Permohonan;Registrasi Permohonan;Penyampaian Salinan Permohonan;Pemeriksaan Pendahuluan;Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;Pemeriksaan Persidangan;Pengucapan Putusan;Penyampaian Salinan Putusan;Pemuatan Putusan dalam Berita Negara.

Pendaftaran PermohonanPenerimaan pendaftaran dan konsultasi pendaftaran permohonanPHPU Legislatif 3x24 jam sejak pengumuman penetapan oleh KPU secara nasionalPHPU Pilpres 3x24 jam sejak pengumuman penetapan oleh KPU secara nasionalPHPU Kada 3 hari kerja setelah penetapan KPUPencatatan permohonan dalam Buku Penerimaan Berkas PermohonanPenerbitan Akta Penerimaan Berkas Permohonan (APBP) dan Tanda terima

Registasi PermohonanPemeriksaan kelengkapan permohonanLengkap Akta Registrasi Perkara (ARP)Pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)Lengkap dicatat dalam BRPKPUU dan SKLN Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima APBPPemberitahuan kekuranglengkapan berkas permohonanPUU dan SKLN 7 hari kerjaPHP Legislatif 1x24 jamPHPU presiden dalam tenggat 1x24 jamMelengkapi berkas yang sudah diregistrasiTidak Lengkap Akta Tidak DiregistrasiPengembalian berkas permohonan

Pemeriksaan PendahuluanPenetapan Hari Sidang PertamaPUU 14 hari sejak dicatat dalam BRPKSKLN 14 hari kerja sejak diregistrasiPHPU Legislatif 7 hari kerja sejak dicatat dalam BRPKPHPU Pilpres 3 hari kerja sejak diregistrasiPHPU Kada 3 hari kerja sejak diregistrasiPenetapan Hari SidangKetetapan jadwal sidangPemanggilan PemohonPUU, SKLN, PHPU Legislatif 5 hari sebelum sidangPHPU Presiden 1x24 jam sebelum sidangPHPU Kada 3 hari kerja sejak registrasiPenyusunan Risalah Persidangan1x24 jam setelah sidangPenyusunan Berita Acara Sidang3 hari setelah sidang

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (PUU dan SKLN)Penetapan Hari SidangKetetapan (dalam sidang, RPH) jadwal sidangPemanggilan Pemohon5 hari sebelum sidangPenyusunan Risalah persidangan1x24 jam setelah sidangPenyusunan Berita Acara Sidang3 hari setelah sidang

Pemeriksaan PersidanganPenetapan Hari SidangKetetapan (dalam sidang, RPH) jadwal sidangPemanggilan PemohonPUU dan SKLN 5 hari sebelum sidangPHPU resmi dalam sidangPenyusunan Risalah persidangan1x24 jam setelah sidangPenyusunan Berita Acara Sidang3 hari setelah sidang

Jangka WaktuPemeriksaan PersidanganPembubaran Partai Politik60 hari kerja sejak dicatat dalam BRPKPemiluPilpres - 14 hari kerja sejak dicatat dalam BRPKPileg 30 hari kerja sejak dicatat dalam BRPKPemilukada 14 hari kerja sejak dicatat di BRPKPemberhentian Presiden dan/atau WaPres90 hari kerja sejak dicatat dalam BRPK

Jika Pemberhentian KD dan WKD : 30 hari sejak diterima MA (Psl 29 (4) hrf c UU Pemda)

Pengucapan PutusanPenetapan Hari SidangKetetapan (dalam sidang, RPH) jadwal sidangPemanggilan PemohonPUU, SKLN, PHPU 5 hari sebelum sidang atau disampaikan resmi dalam sidangPenyusunan Risalah Persidangan1x24 jam setelah sidangPenyusunan Berita Acara Sidang3 hari setelah sidang

Putusan MKPutusan Provisi dan Putusan AkhirUltra PetitaSifat PutusanPengambilan PutusanIsi PutusanPendapat Berbeda (Dissenting Opinion)Kekuatan Hukum Putusan

Pasca PutusanPenyampaian salinan putusan kepada para pihakPaling lambat 7 hari kerja sejak pengucapan putusanPemuatan Putusan Dalam Berita NegeraPUU amar mengabulkan paling lambat 30 hari kerjaPPP 14 hari sejak putusan diterima Pemerintah

THANKS

*