MODUL PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF · PDF fileRPJMDes Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam 1. Memahami Lokakarya RPJMDes 2. Mempuyai ketrampilan ... dalam proses pembuatan

SERI PENGUATAN KAPASITAS

PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA

MODUL

PENYUSUNAN

RPJMDes PARTISIPATIF

LSU BINA INSANI

Alamat: Jl. Raya Sokka

Telp/Fax. (0287) 5522027 Pejagoan Atas Angin

www.binainsani-Atas Angin.org

[email protected]

MODUL PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF

Di susun oleh :

MUSTIKA AJI

HP : 081 391 016 316

LSU BINA INSANI Alamat: Jl. Raya Sokka

Telp/Fax. (0287) 5522027 Pejagoan Atas Angin

Web Site : www.binainsani-Atas Angin.org

Emai : [email protected]

KATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Modul ini merupakan salah satu dari seri penguatan kapasitas masyarakat dan

pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang

baik. Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada

masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya

perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat

dilakukan secara terencana dan terukur.

Dalam Peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 64

disebutkan bahwa desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah (

RPJMD ) dan perencanaan tahunan ( RKP Desa ). Dengan adanya Alokasi

Dana Desa ( ADD ) Perencanaan desa menjadi sesuatu yang sangat urgen

untuk dilakukan desa karena dengan perencanaan ini implementasi ADD

menjadi tepat sasaran dan terukur.

Berkaitan dengan kerangka pikir diatas “ Modul Penyusunan RPJMDes

Partisipatif “ ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dalam

mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik dalam rangka

mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Namun demikian modul ini belumlah menjadi modul yang sempurna sehingga

dalam penggunaan modul ini masih harus disesuaikan dengan kondisi

masyarakat dan peraturan-peraturan daerah yang ada.

Kesumba, Medio Januari 2008

Mustika aji

� � � � � � � � �

Kata Pengantar

BAB I Pengantar Perencanaan Desa Partisipaif

a. Pengantar Perencanaan Partispatif

b. Pengantar Perencanaan berbasis hak

BAB II Penyusunan RPJM Desa

a. Musyawarah Dusun

a.1. Menggali masalah dan potensi dengan Sketsa Dusun

a.1. Menggali masalah dan potensi dengan Kalender Musim

a.1. Menggali masalah dan potensi dengan Diagram

Kelembagaan

b. Lokakarya Desa

b.1. Mengelompokan masalah

b.2. Menyusun sejarah desa

b.3. Menyusun Visi dan Misi

b.4. Membuat prioritas masalah

b.5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah

b.6. Menyusun Kebijakan Keuangan Desa

b.7. Menyusun matrik RPJM Desa

c. Musrenbang RPJMDes

d. Regulasi dan Sistimatika RPJM Desa

BAB IV Pengawalan dan Pelaksanaan Perencanaan Desa

a. Pengawalan perencanaan desa

b. Pelaksanaan perencanaan desa

Lampiran

SILABUS PELATIHAN

PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF

No Pokok Bahasan /

Sub Pokok

Bahasan

Tujuan Pembelajaran Methode

Pembelajaran

Waktu

I Pengantar

Perencanaan Desa

Partisipaif

1.1 1. Pengantar

Perencanaan

Partispatif

Setelah proses pembelajaran

peserta diharapkam

memahami

1. Pengertian Partisipasi

2. Dasar hukum partisasi

3. Prinsip partispasi

4. Perencanaan

Pembangunan

Partisipatif

Methode Ceramah, Curah

Pendapat

Alat

Kertas plano, spidol,

Meta plan, LCD

Bahan Bacaan

Pengantar Perencanaan

Partispatif

45Menit

1.1 2. Pengantar

Perencanaan

berbasis hak dasar


peserta diharapkam

memahami

1. Pengertian Hak Dasar

2. Perncanaan

Pembangunan Berbasis

hak dasar

Methode

Ceramah, Curah

Pendapat

Alat


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan Pengantar Perencanaan

berbasis hak dasar

45Men

2 Penyusunan RPJM

Desa

2.1 1. Musyawarah

Dusun


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik

penggalian masalah dan

potensi dengan kalender

musim

2. Mempuyai ketrampilan

mengunakan teknik

kalender musim


Pendapat

Alat


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan

Hand out Musyawarah

Dusun

45Men

2.1.1 2. Menggali masalah

dan potensi

dengan Sketsa

Dusun


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik


potensi dengan Sketsa

Dusun


mengunakan teknik

Sketsa Dusun

Methode

Ceramah, Curah

Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno

Alat Kertas plano, spidol,

LCD

Bahan Bacaan

Hand out Menggali

masalah dan potensi

45Men

dengan Sketsa Dusun


dan potensi

dengan Kalender

Musim


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik


potensi dengan kalender

musim


mengunakan teknik

kalender musim

Methode

Ceramah, Curah

Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno


LCD

Bahan Bacaan

Hand out Menggali

masalah dan potensi

dengan Kalender Musim


dan potensi

dengan Diagram

Kelembagaan


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik


potensi dengan Diagram

Kelembagaan


mengunakan teknik

Diagram Kelembagaan


Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno


LCD

Bahan Bacaan Hand out Menggali

masalah dan potensi

dengan Diagram

Kelembagaan

2.2 5. Lokakarya

RPJMDes


peserta diharapkam

1. Memahami Lokakarya

RPJMDes


Memfasilitasi Lokakarya

RPJMDes

Methode

Ceramah, Curah

Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno


LCD

Bahan Bacaan Hand out Lokakarya

RPJMDes

2.2.1 6. Mengelompokan

masalah


peserta diharapkam :

1. Memahami Teknik

Mengelompokan masalah


mengunakan teknik


Methode

Ceramah, Curah

Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno

Alat Kertas plano, spidol, ,

LCD

Bahan Bacaan

Hand out


2.2.2 7. Menyusun sejarah

desa


peserta diharapkam

1. Memahami Teknik

Menyusun sejarah desa


Menyusun sejarah desa


Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno

Alat


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan

Hand out Menyusun

sejarah desa

2.2.3 8. Menyusun Visi

dan Misi


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik

Menyusun Visi dan

Misi


Menyusun Visi dan

Misi

Methode

Ceramah, Curah

Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan

Hand out Menyusun Visi

dan Misi

2.2.4 9. Membuat prioritas

masalah


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik

Membuat prioritas

masalah


Membuat prioritas

masalah


Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno

Alat


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan

Hand out Membuat

prioritas masalah

2.2.5 10. Menyusun

alternatif tindakan

pemecahan

masalah


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik

alternatif tindakan

pemecahan masalah


Menyusun alternatif

tindakan pemecahan

masalah


Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno


LCD

Bahan Bacaan Hand out Menyusun

alternatif tindakan

pemecahan masalah

2.2.6 11. Menyusun

Kebijakan

Keuangan Desa


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik


potensi dengan Diagram

Kelembagaan


mengunakan teknik

Diagram Kelembagaan


Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno

Alat


LCD

Bahan Bacaan

Hand out Menyusun

Kebijakan Keuangan

Desa

2.2.7 12. Menyusun matrik

RPJM Desa


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik

Menyusun matrik

RPJM Desa


Menyusun matrik

RPJM Desa

Methode

Ceramah, Curah

Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan Hand out Menyusun

matrik RPJM Desa

2.3 13. Musrenbang

RPJMDes


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik

Musrenbang RPJMDes


memfasilitasi

Musrenbang RPJMDes

Methode

Ceramah, Curah

Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan

Hand out Musrenbang

RPJMDes

2.4 14. Regulasi dan

Sistimatika

RPJM Desa


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik

Regulasi dan

Sistimatika RPJM Desa


Regulasi dan

Sistimatika RPJM Desa


Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno

Alat


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan

Hand out Sistimatika

RPJM Desa

4 Pengawalan dan

Pelaksanaan

Perencanaan Desa

4.1 1. Pengawalan

perencanaan desa


peserta diharapkam

memahami

1. Memahami Teknik

Pengawalan

perencanaan desa


mengawal perencanaan

desa

Methode

Ceramah, Curah

Pendapat, Diskusi

Kelompok, Pleno


Meta plan, LCD

Bahan Bacaan

Hand out Pengawalan

perencanaan desa

PANDUAN PELATIHAN PANDUAN PELATIHAN PANDUAN PELATIHAN PANDUAN PELATIHAN

DAN PENGGUNAAN MODULDAN PENGGUNAAN MODULDAN PENGGUNAAN MODULDAN PENGGUNAAN MODUL

1. Pengorganisasian Pelatihan

a. Peserta Pelatihan

Peserta pelatihan penyusunan RKP Desa Partispatif sebaiknya teridiri dari

� Unsur Pemerintah Desa

� Unsur BPD

� Unsur Lembaga Masyarakat Desa

� Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat

� Unsur Tokoh Masyarakat

b. Fasilitator Pelatihan

Fasilitator pelatihan hendaknya personel yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

� Mempunyai kemampuan fasilitasi yang partisipatif

� Memahami perencanaan partispatif di tingkat desa

� Memahami pemerintahan desa

� Mempunyai pengalaman mendampingi masyarakat desa

c. Tempat Pelatihan

Tempat pelatihan idealnya dilaksankan di desa dan dihindari pada tempat-tempat yang mewah

d. Penyelenggaran Pelatihan

Penyelenggara pelatihan bisa dari pemerintah daerah, LSM yang bergerak pada bidang pengembangan pedesaaan lebih baik apa bila penyenggara pelatihan adalah pemerintah desa.

2. Penggunaan Modul

Sebelum menggunakan modul hendaknya dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

a. Mempelajari kondisi masyarakat desa yang akan menerima pelatihan.

b. Menyiapkan bahan bahan penunjang pelatihan yang sesuai dengan dengan kondisi dan situasi yang ada

c. Modul ini bukanlah modul baku sehingga materi dan tata uruta materi dapat disempurnkan sesuai dengan kebutuhan

ORIENTASI PELATIHAN

Kantor: Jl. Raya Sokka 48C

Pejagoan Kebumenwww. binainsani-kebumen.org

[email protected]

TUJUAN PELATIHAN

� PESERTA MEMAHAMI DASAR DASAR PENYUSUNAN RPJMDes

� PESERTA MAMPU MAMPUMENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG RPJMDes DENGAN BAIK

SEKENARIO PELATIHAN

ORIENTASI

PELATIHANPENGANTAR

1. Pengantar Perencanaan

Pembangunan Partisipatif

2. Perencanaan berbasis hak dasar

PENYUSUNAN RPJMDes

Musyawarah Dusun

1. Menggali masalah dan potensi dengan

Sketsa Dusun

1. Menggali masalah dan potensi dengan Kalender

Musim2. Menggali masalah dan potensi dengan Diagram

Kelembagaan

Lokakarya Desa

b.1. Mengelompokan masalah

b.2. Menyusun sejarah desab.3. Menyusun Visi dan Misi

b.4. Membuat prioritas masalah

b.5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalahb.6. Menyusun Kebijakan Keuangan Desa

b.7. Menyusun matrik RPJM Desa

PASCA PENYUSUNAN

1. Musrenbang RPJMDes

2. Regulasi dan Sistimatika

RPJM

Desa

RENCANA KERJA

DAN

TINDAK LANJUT

FREE TES

POST TES

Pengawalan perencanaan desa

LEGAL DRAFTING

HARAPAN PESERTA

KONTRAK BELAJAR

MODUL 1

PENGANTAR

PERENCANAAN

DESA

PENGANTAR

PERENCANAAN

PARTISIPATIF


Telp/Fax. (0287) 383432 Pejagoan Kebumen

PENGERTIAN

� Partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibatdalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaankegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut danikut serta dalam mengevaluasinya

(Uphoff,1992)

� Partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelakudapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalammenentukan inisitif-inisitif pembangunan, keputusanserta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka

( bank dunia,1994 )

DASAR HUKUM

� UU NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

( Pasal 53 “Masyarakat berhak memberikanmasukan secara lisan atau tertulis dalamrangkapenyiapan atau pembahasan rancanganundang-undang danrancangan peraturan daerah”)

� PERDA NO 53 TAHUN 2004

� PERBUB NO 29 TAHUN 2005

� PERDES TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK

� Adalah segala sesuatu yang bersangkut paut

dengan kepentingan masyrakat

(Perda No 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi

Masyarakat dalam kebjakan )

ASAS PARTISIPASI MASYARAKAT

� Kebebasan berpendapat, menyampaikan pikiranmaupun tulisan, rasional, tepat guna, tepat sasaranserta taat hukum,

� Keterbukaan dalam penyengaraan pemerintah, yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakatdilakukan atas dasar prinsip keseimbangan antarahak, kewajiban dan pertangungjawaban.

Perda No 53 Tahun 2004 Tentang PartisipasiMasyarakat dalam kebjakan publik bab II Psl 2 ayat 1

TUJUAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

� Mewujudkan sinergi kemtraan untuk membangunsisitem pemerintahan yang transparan, partisipaif, dan akuntabel,

� Meningkatkan kesadaran publik akan peran dantangung jawab dalam penyelenggaranpemerintahan.

� Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik

Perda No 53 Tahun 2004 Tentang PartisipasiMasyarakat dalam kebjakan publik bab II Psl 2 ayat2

HAK WARGA MASYARAKATPsl 4 ayat 1 ,2 Perda No 3 Tahun2004

� Memperoleh informasi tentang proses

kebijakan publik

� Menolak atau menerima proses kebijakan

publik

� Menyampaikan dan meyebarluaskan tentang

kebjakan publik

� Berpartisipasi dalam proses kebijakan publik

� Menyampaikan usulan untuk dapat

dipertimbangkan menjadi agenda kebijakan

publik

KEAWAJIBAN

� Masyarakatmendukung pelaksanaan kebijakan publikyang telah ditetapkan dan mempunyaikekuatan hukum

� Lembaga publika. Memngumumkan tentang

rencana waktu dan rancangan

kebijakan publik kepada masyarakat

b. Memelihara dan mengembangkan

budaya transparasi sebagai

perwujudan akuntabilitas demiterwujudnya tata pemerintahan yang

baik

PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT

� Partisipasi sangat diperlukan dalam rangka demokrasi, bahkan beberapa dekade lalu Berelson (1950) pernah mengatakan bahwa partisipasi adalah syarat mutlak untuk suatu kehidupan demokrasi.

� Untuk Indonesia yang sudah menerima ideologidemokrasi, maka partisipasi mau tidak mauharus diterima dan dipraktekkan dalam sistempolitik, administrasi pemerintahan dan dalamproses pengambilan keputusan publik. Partisipasi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kepemerintahan.

� Secara teoritis, partisipasi memberi pengaruh positif terhadap kinerja / pencapaian hasil dan kepuasan (Cotton, 1995). Artinya, semakin menggunakan atau mempraktekan partisipasi, maka semakin meningkat kinerja atau pencapaian hasil serta kepuasan.

� Partisiasi juga penting dalam rangkamembangun public trust (Wang & Wart, 2007). Kalau masyarakat diberikan kesempatan untukberpartsipasi maka mereka merasa bahwapemerintah tidak menipu mereka, pemerintahdekat dengan mereka, pemerintah dapatdipercaya. Sementara itu, kepentingan merekamendapatkan perhatian dalam kesempatan itukarena mereka diberi keleluasaan untukmenyampaikan berbagai pendapat, keluhan, dsb.

� Partisipasi juga diperlukan untuk kepentinganmasyarakat sendiri agar masyarakat dapatbelajar sesuatu yang baru (learning process),

dan juga bisa mendapatkan ketrampilan (gain skills)

� Dan juga untuk pemerintah partisipasidiperlukan untuk dapat meyakinkanmasyarakat, membangun trust, mengurangikegelisahan, membangun strategic alliances, memperoleh legitimasi (gain legitimacy).

KELEBIHAN PARTISIPASI

PARTISIPASIMENINGKATKAN

EFESIENSI

MENINGKATKANEFEKTIFITAS

MENUMBUHKANKEMITRAAN

MENINGKATKAN

KAPASITAS

MEMPERLUASRUANG LINGKUP

MENJAMINKEBERLANJUTANMENINGKATKAN

AKUNTABILATAS

MEMBERDAYAKANKLP MARJINAL

TINGKATAN PARTISIPASI

� Manipulatif

� Mobilisasi

� Konsultatif

� Membangun kesepakatan

� Pengambilan keputusan

� Kemitraan

HAMBATAN PARTISIPASI

� Minimnya transparasi

� Tidak adanya kemauan politik dari penguasa( eksekutif / Legeslatif )

� Minimnya rasa saling percaya

� Adanya perbedaan kepentingan

� Adanya perbedaan persepsi

� Perbedaan posisi tawar

� Lemahnya pengorganisasian partisipasi

PRINSIP PARTISIPASI

� Ada transparansi

� Ajakan untuk berpartisipasi disosialisasikan

seluas mungkin

� Tujuan partipasi harus disepakati dari awal

� Adanya kesetaraan

� Adanya sumber daya dan waktu yang

memadai

� Adanya evaulasi yang terus menerus

Perencanaan

� Perencanaan adalah pemilihan danmenghubungkan fakta-fakta, membuatsertamenggunakan asumsi-asumsi yang berkaitandengan masa dating dengan menggambarkan danmerumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakinidiperlukan untuk mencapai suatu hasiltertentu (Terry, 1975 dalam Kusmiadi,1995).

� Perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus yang melibatkankeputusan-keputusan ataupilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang adadengan sasaran untuk mencapat tujuan-tujuantertentu di masa yang akandatang ( Diana Conyers dan Peter Hills, dalam LAN-DSE, 1999)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

� Perencanaan adalah suatu proses untukmenentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang

tersedia

DASAR HUKUM

� UU NO 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

� UU No 32 TAHUN 2004 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

� UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG

KEUANGAN NEGARA

TUJUAN� Mendukung antar pelaku pembangunan

� Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

� Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan danpengawasan

� Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

� Menjamin tercapainya penggunaan sumberdayasecara efesien, efektif, berkeadilan danberkelanjutan

PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

( UU 25 TH 2004 )� POLITIK

Rencana Pembangunan merupakan hasil proses politik ( publik choice theory of planing ) khususnya penjabaran visi –misi kepala daerah terpilih

� TEKNOKRATIKPerencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional , atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsionalmelakukan perencanaan

� PARTISIPATIFPerencanaan yang melibatkan masyarakat

� ATAS BAWAH ( TOP DOWN ), BAWAH ATAS ( BOTTOM UP )Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah ataudari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

� Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaanmasyarakat untuk mengakomodasi kepentinganmereka dalam proses penyusunan rencanapembangunan

( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )

� Masyarakat adalah orang-perseorangan, kelompokorang termasuk masyarakat hukum adat atau badanhukum yang berkepentingan dengan kegiatan danhasil pembangunan baik sebagai penanggungbiaya, pelaku, penerima manfaat, maupunpenanggung resiko

( Penjelasan Pasal 2 ayat 4 huruf d UU No 25 )

PROSES / ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

musdus musdusPenjaringan

Masalah dan Potensi

Lokarya

desaMusdes

MusyawarahBPD

PERDESRPJMD

Lokakaryadesa

MusdesKep. KadesRKP Desa

Musyawarah AnggaranMusyawarah

BPD

APB DesaPerubahanAPB Desa

PerhitunganAPB Desa

PELAKSANAAN APB Desa

LKPJ

KADES

MUSREN

CAMRPTK

FORUMSKPD

RENJASKPD

MUSREN

KABRKPD

KU APBD

PPA S

PERDAAPBD II

SEKALA DESA

Penyusunan draf APB Desa

SEKALA KABUPATEN

RAPBD

SIDANG

DPRD II

PENGELOMPOKANSEJARAH DESA

VISI MISIANALISISSKORING

Evaluasi Bupati

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESADALAM PP 72 TAHUN 2005

� PASAL 63

(1) Dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan Desa disusun perencanaan

pembangunan desa sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan

daerah kabupaten / kota

(2) Perencanaan pembangunan sebagaimana

dimaksud ayat (1) disusun secara partispatif

oleh pemerintah Desa sesui dengan kewenanganya

� PASAL 64

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana

dimaksud pasal 63 ayat (2) disusun secara

berjangka meliputi :

a. Rencana pembangunan jangka

menengah desa yang selanjutnya

disebut RPJMD untuk jangka waktu

lima tahun

b. Rencana Kerja pembangunan desa,

selanjutnya disebut RKP desa merupakan

penjabaran dari RPJMD untuk

jangka waktu 1 ( satu ) tahun

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan

RKP desa ditetapkan dalam Keputusan kepala

desa

Maksud Penyusunan RencanaPembangunan Desa

� Menjamin konsistensi antara

perencanan , penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan

( Pasal 4 ayat (1) Permendagri No 66 Th 2007 )

Prinsip dasar rencana pembangunan Desa( Pasal 5 ayat (2) Permendagri No 66 Th

2007 )

� Pemberdayaan

� Partisipatif

� Berpihak pada

masyarakat

� Terbuka

� Akuntable

� Selektif

� Efesien

� Keberlanjutan

� Cermat

� Proses berulang

� Penggalianinformasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BERBASIS HAK DASAR



PENGERTIAN HAK DASAR

� PENDEKATAN BERBASIS HAK ADALAH

SEBUAH PENDEKATAN PEMBANGUNAN YANG MENGATUR KEWAJIBAN NEGARA

UNTUK MENGHORMATI, MELINDUNGI

DAN MEMENUHI HAK – HAK DASAR MASYARAKAT

Apakah Pendekatan Berbasis Hak pada

Pembangunan itu?

PembangunanPembangunan: distribusi sumberdaya dan

akses pada komoditi dan pelayanan seperti kesehatan,

pendidikan, kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan

pendapatan

� Satu cara untuk melihat pada pembangunan

� Satu cara untuk melakukan pembangunan

� Pembangunan sebagai proses perwujudan dari

hak azasi manusia dan kebebasan fundamental

Prinsip Penyusunan Program Berbasis Hak

1. Manusia secara perorangan merupakan subyek

utama, peserta aktif, pemilik, direktur dan pemanfaat

dari pembangunan

2. Pembangunan – semua tahapan – berdasarkan

pada prinsip hak azasi manusia

3. Pembangunan – semua tahapan – menghormati isi

normatif dari hak azasi manusia

4. Pembangunan – semua tahapan – koheren dengan

tingkatan dan sifat dari kewajiban hak azasi

manusia, khususnya kewajiban negara

Beberapa Catatan

� RBA memasukkan konsep tentang pemegang hak danpemangku kewajiban

� Didalam RBA kita melihat pada masalah berbasis hak

� Hak adalah suatu tuntutan: seseorang harusmengetahui bahwa mereka punya hak

� Pemangku kewajiban harus tahu apa tanggung jawabmereka : (dan menyadari dan mencoba untuk memperbaiki kelalaian didalam tanggung jawab itu).

� Pemangku kewajiban adalah juga pemegang hak.

Kewajiban generik negara

Merupakan kewajiban dari mana kewajiban-

kewajiban lain berasal. Kewajiban generik

terdiri atas:

1. Kewajiban menghormati (obligation to respect):

2. Kewajiban melindungi (obligation to protect):

3. Kewajiban memenuhi (obligation to fulfill) dan/atau kewajiban memajukan (obligation to

promote):

Kewajiban menghormati

�Negara tidak boleh melakukan tindakan ygmelanggar hak asasi � kewajiban negatif.

�Misal:

� Tidak membuat kebijakan yg bisa membuat anak

tidak bisa menikmati pendidikan dasar.

� Tidak mengijinkan penggunaan penyiksaan sebagai

metode dalam pemeriksaan tersangka pelaku tindak

pidana.

� Tidak mengenakan larangan secara semena-mena

atas kebebasan berekspresi.

Kewajiban melindungi

�Negara wajib melakukan tindakan guna melindungi hak

asasi dari potensi pelanggaran oleh aktor-aktor di luar

Negara � kewajiban positif.

�Misal:

� Melarang sekolah menerapkan kebijakan mengeluarkan anakyg hamil.

� Melarang penggunaan penyiksaan dalam pemeriksaantersangka pelaku tindak pidana dan menghukum pelakupenyiksaan.

� Menghukum orang yg menghalangi hak orang lain atas

kebebasan berekspresi.

Kewajiban memenuhi/ memajukan

�Negara wajib melakukan tindakan untukmerealisasikan hak asasi � kewajiban positif.

�Misal:

� Membangun gedung-gedung sekolah di tingkat

pendidikan dasar.

� Mengadakan pendidikan bagi aparat penegak hukum

ttg teknik-teknik interogasi yg bebas penyiksaan.

� Menjamin & melindungi kebebasan berekspresi.

HAK DASAR � HAK HIDUP

� HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK

� HAK MEMPEROLEH LAYANAN KESEHATAN

� HAK MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN

� HAK ATAS KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA

� HAK ATAS LAYANAN PERUMAHAN / TEMPAT TINGGAL

� HAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

� HAK ATAS PARTISIPASI

TUJUAN MDGsDeklarasi PBB Tentang Tujuan Pembangunan 2015

1. memberantas kemiskinan dan kelaparan

2. mewujudkan pendidikan dasar

3. meningkatkan kesetaraan gender danpemberdayaan perempuan

4. mengurangi angka kematian bayi

5. meningkatkan kesehatan ibu.

6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakitlainnya

7. menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

8. mengembangkan kemitraan global dalampembangunan

INDIKATOR MDGsI. PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Target (1)tinggal 50 persen proporsi penduduk dengan penghasilan dibawah 1 dolar sehari. Indikator: 1. Proporsi penduduk dibawah 1 dollar sehari 2. Ratio kesenjangan kemiskinan3. Persebaran kuantil orang miskin dalam konsumsi nasionalTarget (2)Antara tahun 1990–2015 proporsi penduduk kelaparan tinggal separuhnya. Indikator: 1. Prevalensi balita kurang berat badan 2. Proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan konsumsi.

II. MENINGKATKAN PENDIDIKAN DASARTarget (3)menjamin semua anak, laki-laki dan perempuan dimanapun berada mampumenyelesaikan pendidikan dasarnya. Indikator: 1. Ratio partisipasi di sekolah dasar 2. Proporsi murid kelas 1 mencapai kelas 5 3. Tingkat melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun

III. PROMOSI KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Target (4)memperkecil kesenjangan gender pada sekolah dasar dan sekolahmenengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan padatahun 2015.Indikator: 1. Ratio perempuan terhadap laki-laki di

sekolah dasar, menengah pertama dan sekolah menengah atas.

2. Ratio perempuan melek huruf terhadap laki-laki usia 15-24 tahun.

3. Kontribusi perempuan dalam angkatan kerja di luar sektor pertanian.

4. Proporsi perempuan yang duduk di parlemen.

IV PENURUNAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target (5)menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun padatahun 1990-2015.Indikator:1. Tingkat kematian anak di bawah lima tahun 2. Tingkat kematian bayi3. Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak

V MENINGKATKAN KESEHATAN IBUTarget (6): menurunkan dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 1990- 2015.Indikator:1. Ratio kematian ibu2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih.

VI MEMERANGI HIV/AIDS MALARIA DAN PENYAKIT LAINYATarget (7): pada tahun 2015 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Indikator:1. Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun. 2. Tingkat prevalensi kontrasepsi 3. Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS Target (8): tahun 2015 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya.Indikator:1. Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria2. Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan

malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan.3. Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC4. Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan perngobatan.

VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN

Target (9): mengintegrasikan prinsip-prinsip pengembangan lingkungan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program negara dan mencegah kerusakan sumber-sumberalam.Indikator :1. Proporsi luas hutan2. Wilayah cagar alam3. Efisiensi penggunaan energi 4. Emisi karbondioksida. Target (10): pada tahun 2015 proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air minum

sehat menurun 50 persen.Indikator :1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses berlanjut terhadap sumber

air yang memadai. Target (11): pada tahun 2020, 100 juta penghuni daerah kumuh mengalami peningkatan taraf hidup yang bermakna.Indikator :1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap sanitasi yang memadai. 2. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap pemukiman

VIII MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN

Target (12): Pengembangan sistem perdagangan bebas, berdasar aturan, dapat diramalkan serta tidak diskriminatif dan sistem keuangan, termasuk kesepakatan mengenai pemerintahan yang bersih, pembangunan dan pengentasan kemiskinan baik nasional maupun internasional. Target (13): perhatian kepada kebutuhan negara-negara berkembang di kepulauan, termasuk tarif dan akses

terhadap kuota ekpor negara berkembang dan miskin.Target (14): memperhatikan kebutuhan khusus negara landlocked dan negara kepulauanTarget (15): kesepakatan terhadap masalah hutang negara berkembang melalui standard nasional dan internasional untuk ditangguhkan masa pengembaliannya. Indikator: 1. Subsidi pertanian domestik dan ekport di negara Target (16):

kerjasama dengan negara berkembang dan negara maju untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda. Indikator: 1. Tingkat pengangguran kelompok umur 15-24 tahun Target (17):

Kerjasama dengan perusahaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat bagi negara sedang berkembang. Indikator: 1. Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap obat yang dibutuhkan secara berkesinambunganTarget (18):

Kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan teknologi baru terutama informasi dan komunikasi. Indikator: 1. Saluran telepon per 1000 penduduk 2. Komputer per 1000 penduduk

MODUL 2

PENYUSUNAN

RPJMDES

PENYUSUNAN

RPJMDes



RPJM Desa

� RPJM Desa adalah dokumen perencanaanstrategis / jangka menengah desa yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkandengan Peraturan Desa

TUJUAN DISUNUNYA RPJMDes

( Pasal 6 Permendagri No 66 Th 2007 )

� Mewujudkan perencanaan pembangunan desasesuai dengan kebutuhan masyarakat dankeadaan setempat

� Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawabmasyarakat terhadap program pembangunandesa

� Memelihara dan mengembangkan hasilphasilpembangunan di desa

� Menumbuhkembangkan dan mendorong peranserta masyarakat dalam pembangunan di desa

TAHAPAN PENYUSUN RPJM DESA

�Penyusunan Rencana

* MUSDUS

* LOKARYA DESA

* MUSRENBANDES

�Penetapan Rencana

* MUSYAWARAH BPD

* PERDES RPJMDes

LEGENDA DAN

SEJARAH

PEMBANGUNAN DESA

KONDISI SAAT INI

MASALAH

DAN

POTENSI

DESA

KONDISI YANG

DIHARAPKAN

VISI- MISI

DESA

KESENJANGAN

JEMBATAN PERENCANAAN

RPJMD / 5 TAHUN

T VT IVT IIIT IIT I

RKP Desa

RENCANA TAHUNAN

REFLEKSI

PROSES / ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA

musdus musdusPenjaringan

Masalah dan

Potensi

Lokarya

desaMusdes

Musyawarah

BPD

PERDES

RPJMD

PENGELOMPOKAN

SEJARAH DESAVISI MISI

MEMPRIORITAS MASALAHALTERNATIF TINDAKAN

KEBIJAKAN KEUANGAN

MODUL 2.1

MUSYAWARAH

DUSUN

MUSYAWARAH

DUSUN



PENGERTIAN

Musyawarah dusun adalah wadahbersama antar pelaku pembangunan di

tingkat dusun untuk menggali

permasalah dan potensi di tingkatdusun.

TUJUAN

1. Menggali masalah terutama yang

berkaitan dengan hak dasar yang ada ditingkat dusun

2. Menggali potensi yang ada di tingkat

dusun

.

KELUARAN

1. Daftar masalah dan potensi ditingkatdusun

2. Terpilihnya delegasi dusun untukmengikuti Lokakarya desa danMusrenbang Desa.

3. Berita Acara Musyawarah Dusun.

PESERTA

� Perwakilan Rt

� Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat

dusun

� Unsur Warga miskin

� Unsur perempuan

� Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa

� Anggota BPD dari perwakilan dusun

tersebut

� Pemerintah Desa.

TAHAP PERSIAPAN MUSYAWARAH DUSUN

a. Pokja perencanaan Desa menetapkanjadwal, tempat, peserta, dan agenda musdus.

b. Pokja perencanaan Desa menyiapkanperalatan serta format format yang dibutuhkan, ( spidol, kertas palano, daftarhadir, berita acara serta format-format F1, F2 dan F 3 ).

TAHAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH DUSUN

a. Pendaftaran peserta musdus oleh pokjaperencanaan desa.

b. Pokja perencanaan Desa memaparkan tujuan, methode serta keluaran musyawarah dusun.

c. Pokja perencanaan Desa memfasilitasipenggalian masalah dan potensi dusun denganmengunakan tiga alat kajian ( Sketsa Desa, Kalender Musim dan diagaram kelembagaan ).

d. Pokja perencanaan Desa mendokumentasikanproses dan hasil muayawah dusun.

e. Menetapkan delegasi dusun untuk mengikutilokakarya desa dan Musrenbang jangkamenengah desa. Dalam komposisi delegasitersebut terdapat perwakilan perempuan

TUGAS DELEGASI DUSUN

1. Membantu Pokja Perencanaan menyusundaftar masalah dan potensi dusun.

2. Mengikuti lokakarya desa dan musrenbangjangka menengah desa.

3. Mengambil inisiatif untuk membahasperkembangan usulan kecamatan dengandelegasi dari desa/kelurahan dan kelompok–kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.

PENJARINGAN MASALAHDAN POTENSI DENGANSKETSA DESA



PENGERTIAN

SKETSA DESA ADALAH GAMBARAN

DESA SECARA KASAR/UMUM

MENGENAI KEADAAN SUMBER DAYA FISIK ( ALAM DAN BUATAN )

TUJUAN PENGGUNAAN SKETSA DESA

� Memahami akan jenis, jumlah dan sumberdaya di desa.

� Sebagai alat untuk menggali / menjaringmasalah yang ada di tingkat dusun terutamayang berkaitan dengan pemenuhan hakdasar ( Permasalahan PengembanganWilayah, Sosial budaya dan Ekonomi )

� Sebagai alat untuk menggali / menjaringpotensi yang ada di tingkat dusun

� Menyamakan presepsi tentang masalah danpotensi yang ada di tingkat dusun

TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK SKETSA DESA

� PERSIAPAN� Pilih dan Tentukan Peserta

� Persiapkan Tempat yang memadai

� Siapkanlah Format masalah Sketsa Desa

� Jelaskan tujuan kajian dengan Sketsa Desa

� Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano )

� Membagi tugas ( Fasilitator dan Pencatat )

� MEMBUAT SKETSA DESA� Pilihlah salah satu peserta yang paling mengetahui tentang batas-batas

wilayah Desa/ Dusun

� Ajaklah untuk membuat batas Desa / Dusun pada media yang tersedia

� Sepakati bersama simbol/legenda dan tulis/gambar pada pojok kiri bawahsketsa desa

� Ajaklah peserta untuk menggambar simbol yang disepakati dalam sketsa yang telah dibuat

� Ajaklah peserta untuk meneliti kembali sketsa desa yang telah dibuat

� Ajaklah Peserta untuk melakukan perbaikan kalau memang diperlukan

Jalan Desa

Jalan Lingkungan

Rumah

V VV

sawah

V V v vv V v vVv v v v v

v v v v v vV v v v v

SD N SD N sekolah

Tempat ibadahBALAIDESA

F F FF F F F F F F F F F F F

F

v v v v

v v v v v v vVv v

v v vvvvvv

v vvv v vvvvvvvvvvvv v v v v v v v v v vvv

v v v v v vvvvvvvvvvvvvvvv

Pos yandu

RTM

RT 01

RT 02

RT 03

TK

HUTAN

F FF

Ladang

Sketsa RW 01Sungai

PENGERTIAN � MASALAH

Adalah perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya

� KEBUTUHAN

Kebutuhan adalah sesutu jika tidak dipenuhi akan menimbulkanmasalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup

� KEINGINAN

Kebutuhan adalah sesuatu jika tidak dipenuhi tidak menimbulkanmasalah

� POTENSI

Adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakanuntuk mengatasi masalah

BENTUK POTENSI

1. Potensi Sumber Daya Alam

( batu, pasir, kayu dsb )

2. Potensi Sumber daya manusia

( Swadaya tenaga, Tenaga teknis

dll )

3. Potensi Sumber daya Kelembagaan

4. Potensi Sumber daya finansial

MENULISKAN PERNYATAAN MASALAHDAN POTENSI

� Dalam menuliskan harus mencantumkan pokokpermasalahan dengan jelas

� Kapasitas masalah( Panjang, Lebar, Jumlah ) harusdituliskan dengan jelas

� Lokasi masalah harus dituliskan dengan jelas

� Masalah dituliskan dalam bentuk kalimat pernyataan

Contoh :

1. Tanggul sungai longsor sepanjang

50 M Tinggi 3 M di Rw 01 Rt 01

� Galilah pengertian tentang Masalah, Kebutuhan, Hak-hak Dasar, Keinginan dan potensi

� Ajaklah peserta untuk mewawancarai sketsa desa dari arah tertentu

� Ketika menemui simbol/ legenda tanyakan pada peserta “ adakah masalah( Bidang Pengembangan Wilayah, Sosial Budaya, Ekonomi ) pada haltersebut ? “

� Ketika menemui masalah, tanyakanlah kepada peserta bagaimanakapasitas masalahnya ( berapa banyak, berapa panjang, berapa luas dsb )

� Rumuskan pernyataan masalahnya dan catat dalam Format 1 Kolommasalah

� Diskusikan dengan peserta adakah potensi ( SDA, SOSIAL, FISKAL,LEMBAGA ) yang ada pada mereka dan lingkunganya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah.

� Catat potensi yang disepakati dalam format 1 kolom potensi

� Lakukan hal demikian sampai semua luasan sketsa desa terwawancarai

Mewawancarai Sketsa Desa

FORMAT 1KAJIAN SKETSA DESA

Guru

Gedung

TPQ AL Hidayah tidak berjalan aktif5

Batu

Tenaga

Tanggul sungai jebol di RW 01 Rt 02sepanjang 50 Meter

1

321

Komite sekolah

GuruTk

15 Anak Usia Dini di Rw 01 belummendapatakan pelayanan pendidikan

3

Posyandu

Bidang Desa

5 Anak balita di Rw 01 menderita gisiburuk

2

Pasir

Batu

Tenaga

Jalan Desa sepanjang 700 meter di

RW 01 banyak berlubang dan becek4

Kelompok TaniLahan sawah seluas 5 H di Rw 01 Rt

01 sering gagal panen kerena

serangan hama

6

POTENSIMASALAHNO

PENJARINGAN MASALAH

DAN POTENSI DENGANKALENDER MUSIM



PENGERTIAN

� Kalender musim adalah alat kajianuntuk mengetahui kejadian / kegiatan

dalam kehidupan masyarakat

berkaitan dengan perubahan waktu

TUJUAN

� Untuk mengetahui kegiatan dan aktifitasmasyarakat berdasarkan perubahan waktu

� Untuk mengetahui kejadian yang berkaitandengan kebutuhan / hak dasar yang terjadisecara berulang dalam kehidupanmasyarakat

� Untuk mengetahui masa - masa kritis dalamkehidupan masyarakat

TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIK

KALENDER MUSIM

� PERSIAPAN� Persiapkan Tempat yang memadai� Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, Kertas manila, gunting dan isolatif )� Siapakan format masalah kalender musim� Jelaskan tujuan kajian dengan kalender musim


� MEMBUAT KALENDER MUSIM� Ajaklah peserta mendiskusikan musim yang ada� Hasilnya tuliskan pada kolom yang tersedia

� Ajaklah pererta untuk mengidentifikasi kejadian – kejadian ( masalah , kegiatan) pentingyang berkaitan dengan kebutuhan dasar yang kejadiannya terus berulang

� Tuliskanlah dalam kolom masalah / kejadian pada kalender musim� Ajaklah peserta mendiskusikan kapan biasanya kejadian – kejadian tersebut terjadi� Tuliskan dengan memberi tanda X pada kolom yang tersedia sesuai tingkat kejadian, misal

:

- x : pernah terjadi- xx : agar sering sering- xxx : cukup sering- xxxx : kejadian rutin tahunan

KALENDER MUSIM

****HAMA TANAMAN

****PANEN RAYA

*******BANYAK KONDANMGAN

***PACEKLIK

*******PENYAKIT DIARE

*****BANJIR

JuliJuniMeiAprMartFebJanDesNovOktSepAgsKEGIATAN

WARENG / PANCA

ROBA

PENGHUJAN

/ RENDENG

KEMARAU /

KETIGAMASALAH

Menggali Masalah dan Potensi

� Tanyakan kepada peserta musyawarah berkaitandengan kejadian / masalah yang bekaitan denganpemenuhan hak dasar :

* Dimana lokasi kejadiannya ?

* Siapa yang terkena dampak masalah tersebut ?

* Bagaimana kapasitas masalahnya ?

� Tanyakan kepada peserta musyawarah potensi apayang dapat digunakan untuk memecahkan masalahtersebut ?

� Tuliskan masalah dan potensi kedalam format masalahdan potensi kalender musim

FORMAT 2KALENDER MUSIM

Batu

Pasir

Tenaga

Pada musim penghujan di Rw 01 / Rt 03 sering tergenang banjir yang

mengakibatkan 30 rumah terendam

1

Posyandu

Bidang Desa

Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang

penyakit diare

2

Lumbung desaPada musim kemarau terjadipaceklik (kelangkaan beras)

3

POTENSIMASALAHNO



PENJARINGAN MASALAH

DAN POTENSI DENGANDIAGRAM KELEMBAGAAN

PENGERTIAN

� Diagram Kelembagaan adalahgambaran keadaan lembaga yang ada

serta peran dan pola hubungan

dengan masyarakat

� Diagram kelembagaan adalah alatuntuk mengkaji masalah dan potensi

berkait dengan kelembagaan

TUJUAN

� Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembagayang berperan di desa

� Untuk mengetahui lembaga – lembaga yang mempunyai peranan / manfaat bagimasyarakat

� Untuk Mengetahui pola hubungan lembaga –lembaga yang ada dengan masayarakat

� Untuk Mengetahui masalah dan potensipada lembaga – lembaga yang ada

Jenis – Jenis Lembaga

� FORMAL

Lembaga yang mempunyai Badan Hukum

Contoh : Pemerintah Desa, BPD, LKMD, PKK, NU,

Muhammadiyah, kelompok tani, dll

� NON FORMAL

Lembaga yang tidak mempunyai Badan Hukum

Contoh : Kelompok arisan, Paguyuban tukang

becak, kelompok yasinan, dll.

TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIKDIAGRAM KELEMBAGAAN

� PERSIAPAN� Persiapkan Tempat yang memadai

� Siapkan alat yang akan digunakan ( Spidol, Plano, Kertas manila, guntingdan isolatif )

� Siapkanlah Format masalah Diagram kelembagaan

� Jelaskan tujuan kajian dengan Diagram kelembagaan


� MEMBUAT DIAGRAM KELEMBAGAAN� Ajaklah peserta untuk mengidentifikasi lembaga yang ada diwilayah

mereka

� Tulislah lembaga yang telah teridentifikasi pada media yang tersedia

� Buatlah bulatan / lingkaran dari kertas manila dengan ukuran yang berbeda sebanyak lembaga yang teridentifikasi

� Ajaklah peserta mendiskusikan pengaruh lembaga terhadap kehidupanmasyarakat dari yang paling besar sampai yang paling kecil

� Tuliskan nama lembaga yang pengaruhnya paling besar pada lingkaranyang paling besar demikian seterusnya sampai pada lembaga yang pengaruhnya paling kecil

PEMDES PEMDES

LKMD LKMD

PKKPKK

KELOMPOK TANI

� Buat sketsa desa ( hanya batas desa/ dusunnyasaja ) tuliskan kata masyarakat ditengahnya )

� Tanyakan Kepada peserta lembaga-lembagamana yang paling sering berhubungan denganmasyarakat.

� Tempelkan bulatan yang telah ditulis namalembaga pada seketsa desa

� Jika sering berhubungan tempelkan dekat dengankata masyarakat jika tidak sering berhubungantempelkan jauh dari kata masyarakat

� Lakukan hal demikian sampai semua bulatantertempel pada sketsa desa

LANGKAH-LANGKA KEGIATAN

MASYARAKAT

PEMDES

LKMD

RT

PKK

BPD

KELOMPOKTANI

Yasinan

Paguyuban

MENGGALI MASALAH DAN POTENSI

� Galilah permasalahan dari lembaga yang terindentifikasi dari segi :

a. Struktur Organisasi

b. Kapasitas SDM

c. Managemen Organisasi

d. Regulasi/ Pembuatan peraturan

� Catatlah semua masalah dan potensi yang

tergali dalam Format yang telah disediakan

FORMAT 2

DIAGRAM KELEMBAGAAN

SDMKemampuan BPD dalampembahasan Peraturan desa masihlemah

SDMHubungan BPD dengan Pemdes danmasyarakat belum berjalan secaraoptimal

BPD2

Terjadi kekosongan perangkatsebanyak 2 formasi

Adanya itikad baik dariperangkat

Administrasi Pemerintahan Desabelum rapi

PEMDES1

SDMBendahara Desa belum menguasaimanagemen keuangan dengan baik

4321

POTENSIMASALAHNAMA

LEMBAGA

NO

MODUL 2.2

LOKAKARYA DESA

LOKAKARYA DESA



PENGERTIAN

Lokakarya Desa adalah wadah bersamaantar pelaku pembangunan di tingkat

Desa untuk membahas hasil musyawah

dusun ditingkat desa.

TUJUAN

1. Mengelompokan, menggabungkan danmemferifikasi masalah dan potensi hasilpenjaringan di tingkat dusun.

2. Menyusun sejarah desa

3. Menyusun draf visi dan misi desa

4. Membuat prioritas masalah

5. Menyusun alternatif tindakan yang layak.

6. Menyusun draf matrik kegiatan RPJMDes.

KELUARAN

1. Pengelompokan masalah dan

potensi.

2. Sejarah desa

3. Draf visi dan misi desa

4. Prioritas masalah

5. Alternatif tindakan yang layak.

6. Draf matrik kegiatan RPJMDes.

7. Berita Acara Lokakarya Desa.

PESERTA

� Delegasi dusun

� Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat

desa

� Unsur Warga miskin

� Unsur perempuan

� Unsur Lembaga Kemasyarakatan desa

� Anggota BPD dari perwakilan dusun

tersebut

� Pemerintah Desa.

TAHAP PERSIAPAN

LOKAKARYA DESA

a. Pokja perencanaan Desa menetapkanjadwal, tempat, peserta, dan agenda Lokakarya Desa.

b. Pokja perencanaan Desa menyiapkanperalatan serta format format yang dibutuhkan, ( spidol, kertas palano, daftar hadir, berita acara sertaformat-format F4, F5, F6 dan F 7 ).

TAHAP PELAKSANAANLOKAKARYA DESA

a. Pendaftaran peserta Lokakarya Desaoleh pokja perencanaan desa.

b. Pokja perencanaan Desa memaparkantujuan, methode serta keluaranLokakarya Desa.

c. Pokja perencanaan Desa memfasilitasiLokakarya Desa

d. Pokja perencanaan Desamendokumentasikan proses dan hasilLokakarya Desa.

PENGELOMPOKAN MASALAH



PENGERTIAN

� Pengelompokan masalah adalahsuatu kegiatan untuk menghimpun/ mendaftar, memeriksa kebenaran, menggabungkan dan mengelompokanmasalah dalam bidang dan sektor

TUJUAN

� Memperoleh data masalah dan potensiyang akurat dari hasil tiga alat kajian ditingkat dusun

� Menggabungkan dan mengelompokkanmasalah dari hasil kajian di tingkatdusun kedalam sektor dan bidang dansektor( Pengembangan Wilayah, Ekonomi dan Sosial Budaya )

BIDANG DAN SEKTOR

� Bidang Pengembangan Wilayah1. Pekerjaan Umum2. PSDAPE3. Lingkungan Hidup

� Bidang Ekonomi1. Pertanian dan kehutanan2. Peternakan dan perikanan3. Perdagangan, industri dan koperasi4. Tenaga kerja dan transmigrasi

� Bidang Sosial Budaya1. Pendidikan2. Kesehatan3. Kesejahteraan sosial4. Pemerintahan5. Keamanan dan ketertiban

TAHAPAN PENGGUNAAN TEKNIKDIAGRAM KELEMBAGAAN

�PERSIAPAN


� Siapkan alat yang akan digunakan( Spidol, Plano, isolatif )

� Siapkan Format Pengelompokan Masalah

� Siapkan data dari hasil kajian di tingkatdusun ( tiga alat kajian)


LANGKAH – LANGKAH PENGELOMPOKANMASALAH

1. Buatlah katagorisasi/ pengelompokan masalah yang samadari hasil penjaringan masalah di tingkat di dusunberdasarkan 3 bidang ( Pengembangan wilayah, Ekonomidan Sosial Budaya )

2. Jadikanlah masalah-masalah yang sama tersebut menjadisatu rumusan masalah

3. Jika langkah 2 telah selesai, kelompokanlah masalahkedalam sektor ( sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, peternakan ,pemerintahan, pekerjaan umum, Sumber daya air dll )

4. Kelompokanlah sektor – sektor yang ada kedalam dalambidang ( Pengembangan wilayah, Sosial budaya, Ekonomi ) tuliskan dalam kolom 2 format 4

5. Periksalah potensi hasil kajian di tingkat dusun ( tiga alatkajian ) dan tuliskanlah dalam format 4 kolom 2

FORMAT 4PENGELOMPOKAN MASALAH

PotensiMasalahNo

321

Ada semangat dan komitmenBendahara Desa belum menguasai managemen keuangan dengan baik3.3.2

Terjadi kekosongan perangkat sebanyak 2 formasi3.3.1

Posyandu5 Anak balita di Rw 01 menderita gisi buruk3.2.1

Kesehatan3.2

Gedung dan UstzadTPQ AL Hidayah tidak berjalan aktif3.1.1

TK Pertiwi15 Anak Usia Dini di Rw 01 belum mendapatkan pelayananpendidikan

3.1.1

Pendidikan3.1

Sumber Daya Air1.2

Tenaga, batuJalan Desa sepanjang 700 meter di RW 01 banyak berlubang danbecek

1.1.1

Pekerjaan Umum1.1

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAHI

Keleompok taniLahan sawah seluas 5 H di Rw 01 Rt 01 sering gagal panen kerena serangan hama

2.1.1

Pertanian2.1

BIDANG EKONOMIII

Tenaga, batuTanggul sungai jebol di RW 01 Rt 02 sepanjang 50 Meter1.2.1

Pemerintahan3.3

BIDANG SOSIAL BUDAYAIII

Ada semangat dan komitmenKemampuan BPD dalam pembahasan Peraturan desa masih lemah3.3.2

PENYUSUNAN SEJARAH DESA



Menyusun Legenda Desa

Untuk Menyusun Legenda Desa dapat

dilakukan dengan :

1. Melakukan wawancara dengan wargayang dianggap mengetahui

2. Menkaji cerita cerita yang tertulisteng desa

PERSIAPAN MENYUSUN PEMBANGUNAN SEJARAH DESA

1. Persiapkan Tempat yang memadai2. Siapkan alat yang akan digunakan

( Spidol, Plano, dan isolatif )3. Siapkan format sejarah pembangunan

desa4. Membagi tugas ( Fasilitator dan

Pencatat )

Langkah Menyusun SejarahPembangunan Desa

� Bagilah peserta menjadi 3 kelompok berdasarkan tahunkelahiranMisal : Tahun kelahiran perserta yang paling tua

adalah tahun 1948 dan yang termudalahir pada tahun 1978.Kelompok 1 kelahiran tahun 1948 s/d 1958Kelompok 2 kelahairan tahun 1959 s/d 1969Kelompok 3 kelahiran tahun 1970 s/d 1978

� Masing –masing kelompok untuk mendiskusikankejadian –kejadian penting ( kejadian yang baik dankejadian yang buruk ) MisalKelompok 1 dari tahun 1960 s/d tahun 1975Kelompok 2 dari tahun 1976 s/d tahun 1990Kelompok 3 dari tahun 1990 s/d tahun 2007

� Hasil diskusi dituliskan pada format sejarah desa

FORMAT SEJARAH PEMBANGUNAN DESA

DST

1978

1977

1975

1973

1972

1970

Terjadi paceklik karenaserangan hama tikus

Balai Desa mulai dibangun1967

Terjadi hura –hura politik1965

321

1976

1971

1979

Kejadian yang buruk / kegagalan

Kejadian yang baik / keberhasilan

Tahun

MENGAMBIL PELAJARAN DARI SEJARAH DESA

� Catat kejadian kejadian buruk yang berulang terjadi

� Diskusikanlah dengan warga , Mengapa haltersebut terjadi ? antisipasi yang harusdilakukan agar kejadian tersebut tidakberulang kembali.

� Catat kejadian baik / keberhasilan yang berulang terjadi

� Diskusikanlah dengan warga, Mengapa haltersebut terjadi ? Apa yang harus dilakukanagar keberhasilan bisa dipertahankan yang dimasa yang akan datang.

Pelajaran dari sejarahpembangunan Desa

� Hal-hal yang menyebabkankegagalan

1. ……….

2. ……...

� Hal yang harusdihindari

1. ……..

2. ……..

� Hal-hal yang menyebabkankeberhasilan

1. ……….

2. ……...

� Hal yang harusdipertahankan / ditingkatkan

1. ……..

2. ……..

VISI DAN MISI



PENGERTIAN

VISI

Adalah adalah suatu gambaranmenantang tentang masa depan yang berisikan cita –cita yang ingindiwujudkan oleh sebuah institusi

CIRI VISI YANG BAIK

� Merupakan hasil komitmen dan bisamemberikan inspirasi bagi para pelaksana

� Merupakan jembatan antara masa laludengan masa depan

� Memfokuskan pada pemenuhan kebutuhanmasyarakat serta manfaat yang luas

� Mengandung tujuan yang jelas sehinggamemberikan keyakinan bagi para pelaksana

� Memungkinkan untuk pelaksanaan yang fleksibel dan kreatif

PERNYATAAN VISI YANG BAIK

� Singkat, misalnya cukup 10 kata

� Menarik dan mudah diingat

� Mengandung inspirasi dan tantangan

� Mengandung kejelasan cita-cita

Persiapanmenyusun visi desa

� Siapkan alat yang akan digunakan( Spidol, Plano, meta plan dan isolatif )

� Jelaskan tujuan perumusan visi dan misiDesa

� Jelaskan tahapan dan mehodepenyusunan Visi dan misi Desa

� Membagi tugas ( Fasilitator danPencatat )

Langkah-Langkahmenyusun visi desa

� Ajaklah peserta mengingat kembali tentang sejarah desadan hasil pengelompokan masalah dan potensi

� Bagikan meta plan ( guntingan kertas ) kepada peserta, masing – masing peserta mendapat satu meta plan. ( pada tahap ini bisa dilakukan dengan carafasilitator/pokja desa meminta kepada masing-masingpeserta lokakarya untuk menyampaikan aspirasinya( tanpa menulis), kemudian hasil aspirasi tersebut ditulisdi kertas plano.

� Ajaklah peserta menuliskan / menyampaikan paling banyak 3-4 buah kata yang merupakan cita – cita( Visi ) masa depan desa

� Tempelkanlah semua meta plan yang merupakan visiindividu pada tempat yang mudah dilihat seluruh peserta

� Susun dan gabungkanlah visi individu tersebut sehinggamenjadi Visi Desa

VISIINDIVIDU /

KELOMPOK

VISIINDIVIDU /

KELOMPOK

VISIINDIVIDU /

KELOMPOK

VISIDESA

VISIINDIVIDU /

KELOMPOK

VISIINDIVIDU /

KELOMPOK

VISIBERSAMA

VISIINDIVIDU /

KELOMPOK

PENGERTIAN

MISI

�adalah sesuatu yang harus diembanatau dilaksanakan oleh institusi/ organisasi agar tujuan dapatterlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi merupakan penjabaran dari Visiyang telah ditetapkan dan disepakati.

PERNYATAANMISI YANG BAIK

� Misi hendaknya bersifat spesifik

� Misi hendaknya mengandung maknayang memotifasi/ mendorong

� Misi hendaknya masuk akal ( rasional ) dan operasional (mudah dilaksanakan)

� Misi hendaknya mudah dipahami olehpihak-pihak terkait

� Pernyataan Misi hendaknya cukupsingkat

� Biasanya menggunakan kata kerja

MERUMUSKANMISI

Proses penyusunan misi yang partisipatif, sama dengan proses penyusunan visi. Biasanya proses penyusunan visibersamaan atau dirangkai dengan prosespenyusunan misi

CONTOHVISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

� VISITERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAUMELALUI OPTIMALISASI LAYANAN.

� MISI1. Menciptakan pelayanan pendidikan yang, merata,

berkeadilan, terjangkau dari aspek lokasi, biaya dankesempatan

2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutusesuai dengan standar operasional, Standar PelayananPendidikan dan berorientasi pada standar nasional pendidikan

3. Meningkatkan managemen dinas pendidikan dan kebudayaankabupaten, Unit Pelaksana Teknis dan sekolah

4. Memberikan pelayanan Pendidikan Formal, non formal dan in forlmal

5. Membeikan pembinaan dan pengembangan kreatifitas bidangseni, budaya, pemuda dan olah raga

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH



PENGERTIAN

� Menentukan Peringkat Masalahadalah suatu kegiatan mengkaji beratringannya masalah yang sedangdihadapi dengan methode dan tekniktertentu

TUJUAN

� Untuk mengetahui bobot masing –masing masalah

� Menentukan urutan masalah secaratepat berdasar bobot

� Menentukan urut – urutan ( priritas) masalah yang harus segera diselasaikan

TAHAPAN MEMBUAT PRIORITAS MASALAH

� Sampaikan terlebih dahulu mengapaharus membuat prioritas masalah

� Sepakati terlebih dahulu kriteria danbobot

� Sepakati terlebih dahulu apapun hasilkesepakatan tentang prioritasmasalah adalah kesepakatan bersama

� Lakukanlah pensekoran secarapartisipatif

PENENTUAN KRITERIA PERINGKAT MASALAH

� Tentukan dan sepakati terlebih dahulu kriteria yang akandigunakan untuk menentukan peringkat masalahMisal : Pengembangan Wilayah1. Tingkat kerusakan2. Dampak3. Pengaruh tehadap kemiskinanBidang Ekonomi

1. Menghambat peningkatan pendapatan2. Dampak3. Pengaruh terhadap KemiskinanBidang Sosial Budaya1. Menghambat pemenuhan hak dasar2. Dampak3. Pengaruh terhadap Kemiskinan

PEMBOBOTAN MASALAH

Sepakati bobot dan nilai untuksetiap indikatorMisal1. Tingkat kerusakan SKOR

- Sangat parah 76 s/d 100- Cukup parah 51 s/d 75- Parah 26 s/d 50

- Kurang parah 1 s/d 25

2. Dampak- Dirasakan satu Desa atau lebih- Dirasakan satu RW - Dirasakan satu RT - Dirasakan individu

3. Pengaruh terhadap Kemiskinan :- Sangat berpengaruh- Cukup berpengaruh- Berpengaruh- kurang berpengaruh

4. Pengaruh terhadap pemenuhan hakdasar :

- Sangat berpengaruh- Cukup berpengaruh- Berpengaruh- kurang berpengaruh

5. Menghambat peningkatan pendapatan :- sangat menghambat- cukup menghambat- menghambat- kurang menghambat

Setelah kriteria dan Pembobotan disepakati tulislah di kertas plano dan ditempel di tempat yang dapat dilihat dengan baik oleh semua peserta

MELAKUKAN SKORING

� Siapkan Format skoring masalah� Salinlah semua kegiatan pada kolom 2 format 2

kedalam kolom 2 format 5� Ajaklah peserta musyawarah melakukan skoring

masalah dengan menyepakati kriteria terlebih dahulu� Tuliskan skor yang disepakati pada kolom yang

tersedia� Lakukanlah hal demikian sehingga semua masalah

diberi skor dengan kriteria yang telah disepakati� Jika semua masalah telah diberi skor, ajaklah peserta

musyawarah untuk menjumlah skor pada setiapmasalah dan hasilnya tuliskan pada kolom 6 format 5

� Jika ada jumlah yang sama, ulanglah kembalipensekoran pada masalah yang mempuyai jumlah skorsama

� Buatlah ranking berdasar besar kecilnya jumlah skordan tuliskan pada kolom 7 format 5

FORMAT 5SKORING MASALAHBidang : Pengembangan Wilayah

I125408590Tanggul sungai jeboldi RW 01 Rt 02 sepanjang 50 Meter

1.2.1

Pekerjaan Umum1.1

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

I

Sumber Daya Air1.2

II205509560Jalan Desa sepanjang700 meter di RW 01 banyak berlubang danbecek

1.1.1

7654321

Pengaruhthp

Kemiskinan

DampakTingkatKerusakan

Rangking/

Peringkat

Jumlah

skorKRITERIA PENILAIANMASALAHNO

CONTOH

FORMAT 5SKORING MASALAHBidang : Ekonomi

Perdagangan2.3

Peternakan2.2

2.1.2

2.2.1

I120504030Lahan sawah seluas 5 H di Rw 01 Rt 01 sering gagal panen kerena serangan hama

2.1.1

BIDANG EKONOMIII

Pertanian2.1

7654321

Pengaruhthp

kemiskinan

DampakMenghambatPendapatan

RangkingJumlah

skor

KRITERIA PENILAIANMASALAHNO

FORMAT 5SKORING MASALAHBidang : Sosial Budaya

4201055Terjadi kekosonganperangkat sebanyak 2 formasi

3.3.1

Pemerintahan3.3

225101055 Anak balita di Rw 01 menderita gisi buruk

3.2.1

Kesehatan3.2

32331010TPQ AL Hidayah tidakberjalan aktif

3.1.1

16030201015 Anak Usia Dini di Rw 01 belum mendapatakanpelayanan pendidikan

3.1.1

Pendidikan3.1

BIDANG SOSIAL BUDAYAIII

7654321

Pengaruh

thpkemiskinan

DampakMenghambat

pemenuhanhak dasar

RangkingJumlah

skor

KRITERIA PENILAIANMASALAHNO

MENENTUKAN ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH



PENGERTIAN

Menyusun alternatif tindakanPemecahan Masalah adalah

serangkaian kegiatan kajian dananalisis masalah, penyebab dan

potensi untuk menentukan alternatiftindakan pemecahan masalah

TUJUAN

� Untuk mengetahui penyebabmendasar dari setiap masalah

� Mengetahui potensi yang tepat untukmemecahkan masalah

� Merumuskan berbagai alternatiftindakan yang dapat dilakukan untukmemecahkan masalah

Persiapan


� Siapkan alat yang akan digunakan( Spidol, Plano, Kertas manila, danisolatif )

� Menyiapkan Format AlternatifTindakan Pemecahan Masalah( Format 6 )

� Membagi tugas ( Fasilitator danPencatat )

Langkah-Langkah

� Isilah kolom masalah ( kolom 2 format 6 ) dengancara menuliskan kembali masalah sesuai bidang/ sektor dan prioritas peringkat masalah yang telahdihasilkan pada kolom 7 format 5

� Kajilah penyebab mendasar dari setiap masalah danhasilnya tuliskan pada kolom 3

� Tuliskan kembali pada kolom 4 potensi yang dapatmenyelesaikan masalah dan penyebabnya pada setiapmasalah

� Rumuskanlah alternatif tindakan pemecahan masalahdengan mendasarkan pada penyebabnya danmemperhitungkan potensi yang ada, hasilnya ditulispada kolom 5 format 6

FORMAT 6ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

pengerasan jalanjalan masihberupa

tanah

Sumber Daya Air1.2

PembangunanDrainasi jalansepanjang 700 M

TenagaTidak adadrainase / saluranpembuanganuntukmembuangair yang naikkejalan

Jalan Desa sepanjang700 meter di RW 01 banyak berlubang danbecek

1.1.1

Pekerjaan Umum1.1

PENGEMBANGAN WILAYAH

I

Pembangunan TaludSungai sepanjang 50 Meter

TenagaTanah tanggulsangat labil

Tanggul sungai jebol diRW 01 Rt 02 sepanjang 50 Meter

1.2.1

54321

ALTERNATIF TINDAKAN

PEMECAHAN MASALAH

POTENSIPENYEBABMASALAHNO

CONTOH


1. Normalisasi irigasi

2. Normalisasidrainase

Pada musim tanamkemarau sulitmendapatkan air dan

pada musim hujanbanjir

Tindakan vaksinasi secaradini

Terkena virus “thelo”Setiap tahun terjadi seranganpenyakit “ayam thelo” yang mengakibatkan lebih dari 100 ayam mati di semua wilayahdusun

2.2.1

Gerakan pengomposanlahan

KelompokTani

Lahan kurang suburHasil panen di lahan persawahan Block silumbu seluas 10 Ha menurun sampai 25%

2.1.1

Pertanian2.1

BIDANG EKONOMIII

Peternakan2.2

54321

ALTERNATIF TINDAKAN

PEMECAHAN MASALAH



Kebijakan biaya sekolahgratis bagi orang miskin

BOS

DAS

DPK dan

Dinas terkait

Tidak bisa membayaruang gedung dan uangujian

1 anak SMP drop out

Kesehatan3.2.

Bantuan APEKomitesekolah

Guru

prasarana yang ada di

TK pertiwi I kurang

memadahi

pendirian Pustu yang

dilengkapi fasilitasmemadahi

tindakan pertolongan

pertama tidak mampumenanggulangi

Pada tahun 2007 sebanyak 10 orang meninggal karenapenyakit demam berdarah

3.2.1.

Sosialisasi pendidikananak Usia Dini

Komitesekolah

Guru

Kurangnya kesadaranmasyarakat tentangpentingya pendidikananak

15 Anak Usia Dini di Rw01 belum mendapatkanpelayanan pendidikan

3.1.1

SOSIAL BUDAYAIII

Pendidikan3.1

54321

ALTERNATIF TINDAKAN

PEMECAHAN MASALAH


Menyusun Arah KebijakanKeuangan Desa



Pengertian

Arah Kebijakan Keuangan Desa

adalah kebijakan penyusunanprogram dan indikasi kegiatannyapada pengelolaan pendapatan danbelanja Desa secara efektif danefisien

Ruang LingkupArah Kebijakan Keuangan Desa

� Arah Kebijakan Pendapatan Desa

1. Sumber pendapatan desa

2. Kebijakan pengelolaan pendapatan desa

2. Proyeksi pendapatan desa

� Arah Kebijakan Belanja Desa

1. Jenis belanja desa

2. Kebijakan pengelolaan belanja desa

3. Proyeksi belanja desa

Proyeksi PendapatanDesa:

� Adalah ramalan pola kondisipendapatan Desa pada periode tahunyang akan datang, didasarkan padakecenderungan masa lalu, denganasumsi bahwa masa yang akan datangmemiliki pola yang sama dengan masalalu.

Tujuan Proyeksi:

a. Menilai dan memahami kondisikeuangan pemerintah Desa sertafaktor-faktor yang mempengaruhinya

b. Mengidentifikasi persoalan keuangansaat ini dan yang akan muncul

c. Mengidentifikasi kebijakan yang akandiambil dengan segalakonsekuensinya

Langkah Menyusun ProyeksiPendapatan desa

� Identfikasikan sumber –sumber pendapatandesa

� Buatlah proyeksi pendapatan desa

a. Buatlah rekapitulasi pendatan desa

3 s/d 5 tahun terakhir.

b. Hitunglah rata-rata pertumbuhan pada

masing –masing pos pendapatan

c. Buatlah proyeksi pendatan desa 5 tahun

kedepan berdasarkan rata-rata pertumbuhan

3 s/d 5 tahun terakhir.

Proyeksi Pendapatan DesaTAHUNTAHUN

UraianPendapatan

Pertumbuhan 20092008 2010 2011

3. Lain

pendapatan

2. Hasil

Kekayaan Desa

1. Hasil Usaha

Desa

Sumbangah PihakKe tiga

Hibah

3. Bantuan

keuangan

2. Bagian dana

perimbangan

1. Bagi hasil pajak

dan restribusi

Bagian Dana Perimbangan

Pendapatan AsliDesa

Pendapatan Desa

2013201220072006

Kebijkan Pengelolaan PendapatanDesa

� Indentifikasi sumber-sumberpendapatan baru

� Upaya peningkatan pendatan yang ada

Kebijakan dan ProyeksiBelanja Desa

� Kebijakan dan proyeksi belanja desaadalah kebijakan menenganipengalokasian belanja pada bidang, fungsi dan sektor, serta proyeksibesarab anggaran bidang, fungsi dansektor dalam jangka waktu lima tahun

Tujuan

� Memberi arah belanja desa sesuaidengan visi dan misi desa

Proyeksi Belanja Desa

5. Belanja Bantuan Keuangan

6. Belanja tak terduga

3. Belanja Bidanf

Ekonomi

TAHUN

Uraian Belanja 2009 2010 2011

3. Belanja Bidanf Sosial

budaya

2. Belanja Bidanf

Pengembangan wilayah

1. Belanja OperasionalPemerintahan Desa

4. Belanja Bantuan sosial

3. Belanja Hibah

2. Belanja Subsidi

1. Belanja Pegawai

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Belanja Desa

20132012

MEMBUAT MATRIKPROGRAM DAN KEGIATAN RPJMDes



PENGERTIAN

Adalah serangkaian kegiatanpengisian matrik program dankegiatan pada format RPJMDes

KRITERIA PENENTUAN SUMBER BIAYA

Kegiatan yang dibiayai :1. APBD/APBN, meliputi :

APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBNApabila kegiatan tersebut :1.1. Bukan Kewenangan Desa1.2. Biayanya terlalu besar / tidak mampu dibiayai desa1.3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya

2. APB DesaApabila kegiatan tersebut :1.1. Kewenangan Desa1.2. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa

1.3. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya

3. Lainya: Berasal dari selain sumber diatas, misal:a. Bantuan dari organisasi non pemerintahb. perusahaan danc. Bantuan Program ( misal : P2KP, PPK, dll )d. Pihak ketiga lainnya ( warga perantauan,

Langkah-langkah Menyusun MatrikProgram dan Kegiatan ( Format 7 )

� Salinlah alternatif tindakan pemecahan masalah yang terdapatdalam Format 6 kolom 5 kedalam Format 7 kolom 2

� Tuliskan volume masing masing kegiatan pada kolom 3 � Tuliskan lokasi kegiatan pada kolom 4 � Tuliskan tanda (v) pada kolom 5,6,7,8 dan 9 sesuai dengan prioritas

masalah dengan memperhitungkan perkiraan pendapatan/ kemampuan anggaran tahun bersangkutan

� Tuliskan tanda (v) pada kolom 10,11 dan 12 sesuai dengan sumberpembiayaan utama, dan tulis tanda (x) sebagai sumber tambahan

� Cara menentukan sumber pembiayaan adalah :a. Kewenangan Desab. Kemampuan pembiayaanc. Kemampuan teknis pelaksanaan kegiatan

� Jika suatu kegiatan memenuhi semua kriteria maka sumberpembiayaan berasal dari APB Desa dan jika salah satu kriteria tidakterpenuhi maka sumber pembiayaan berasal dari APBD/N

� Tuliskan indikator ( ciri-ciri ) hasil dari setiap kegiatan yang dilakukan pada kolom 13

PROGRAM & KEGIATAN RPJMDes TAHUN 2007 - 2012

DESA SELANCAR KEC.AWANG-AWANG KAB. KEBUMEN

Anak terlayanipendidikan

VVDesaLsSosialisasi pendidikananak Usia Dini

3.1.1

Pertanian2.1

BIDANG EKONOMIII

TerbangunyaTalud sungai P 50 M

XVVRw 01 Rt 02

50 M X 3 M

Pembangunan TaludSungai sepanjang 50 Meter

1.2.1

Sumber Daya Air1.2

SOSIAL BUDAYAIII

VXVDesa10 Buah

Bantuan pengadaanalat pembasmi hama

2.1.1

Anak terlayanipendidikan

VVDesa10 Buah

Bantuan APE3.1.2

Pendidikan3.1

Terbangunnyajalan makadamP 700 m

VVVRw 01700 M X 3 M

Pengerasan jalan(makadam)

1.1.2

Terbangunnyadrainase P 700 m

XVVRw 01700 MPembangunan Drainasijalan

1.1.1

Pekerjaan Umum1.1

PENGEMBANGAN WILAYAH

I

13121110987654321

LainnyaAPB

Desa

APBD/

APBN

20122011201020092008 INDIKATOR

SUMBER BIAYATAHUNLOKASIVOLBIDANG / KEGIATANN0

Contoh Format 7

Keterangan sumber biaya :

Tanda (v) sumber utama

Tanda (x) sumber tambahan

MODUL 2.3

MUSRENBANG

RPJM DESA

MUSRENBANG RPJMDes



PENGERTIAN

Musrenbang Jangka Menengah Desadiselenggarakan dalam rangkamenyusun RPJMDes diikuti oleh

unsur-unsur Pemerintahan Desa danmengikut sertakan masyarakat.

TUJUAN

�Menampung dan menetapkan rumusan Visi dan Misi desa yang diperoleh dari Lokakarya Desa .

�Menetapkan Program dan kegiatan indikatif tahun 2007 -2012 yang diperoleh dari Lokakarya Desa .

KELUARAN

1. Rancangan RPJMDes yang meliputi Visi, Misi, Program dan Kegiatan indikatif

2. Berita acara dan Daftar Hadir Musrenbang RPJMDes.

PESERTA

� Delegasi Dusun/ RW

� Tokoh agama, tokoh adat, unsur perempuan

� Unsur pemuda

� Organisasi kemasyarakatan desa

� Pengusaha, kelompok tani/nelayan,

� Pelaku pendidikan ( Kasek, Komite, Guru )

� Unsur KK Miskin

� Bidan Desa

� Unsur Pejabat Kecamatan

Persiapan MusyawarahRPJMDes

� Menyusun Jadwal dan agenda

� Mengumumkan secara terbukakepada masyarakat mengenai agenda musrenbang RPJMDes

� Membuka pendaftaran / mengundangcalon peserta

� Membagikan bahan musrenbangRPJMDes

� Menyiakan lokasi dan peralatan

Pelaksanaan MusyawarahRPJMDes1. Siapkan daftar hadir musrenbang

2. Sebelum musrenbang dimulai bacakanlah tatatertibmusrenbang

3. Pemaparan kepala desa yang berisi ( Evaulasipembangunan lima tahun sebelumnya, Informasitentang perkiraan pendanaan desa lima tahunkedepan

4. Kordinator musrenbang yaitu ketua LKMD membacakan pokok-pokok hasil kesepakatanlokakarya desa ( Visi, Misi, Program dan Kegiatan )

5. Berilah kesempatan warga untuk memberikantanggapan

6. Bahas dan musyawarahkan setiap tanggapan dariwarga

7. Buatlah berita acara musrenbang RPJMDes

Berita Acara

Musrenbang RPJMDes Tahun 2007-2012

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Juli Tahun 20076 bertempat di Gedung pertemuan / Balai Desa Selancar Kecamatan Awang-Awang Kabupaten Kebelet yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa ( Musrenbangdes ).

Musrenbangdes dimaksud membahas Rancangan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2007-2012 Desa Selancar kecamatan Awang-Awang.

Adapun Materi , Pimpinan Rapat dan Nara Sumber, sebagai berikut :

A. Materi 1. Draf Rancangan Visi dan Misi Desa2. Draf Rancangan Program dan kegiatan indikatif tahun 2006 - 2011

B. Pimpinan Rapat Pemimpin Rapat : Suto Dikromo Notulen : Ciplek Wulansih

C. Nara Sumber : - Drs. Galih Purwo : Kasi PMD Kecamatan Awang-awang- Ir. Suryo Ndadari : Dinas Pertanian- Murakabi, MM : anggota DPRD Perwakilan DP 10

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka forum Musrenbangdes menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman hal-hal sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Desa Selancar

2. Program dan kegiatan indikatif tahun 2006 - 2011

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrenbang Notulis / Sekretaris

( ) ( )

MengetahuiKepala Desa Selancar,

( )

MODUL 2.4

REGULASI DAN

SISITEMATIKA

RPJM DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PERDES DAN SISTEMATIKA RPJMDes



JENIS & HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN(UU NO.10/2004, Pasal 7 )

� UUD 1945 � UU/Perpu� Peraturan Pemerintah

� Peraturan Presiden

� Peraturan Daerah:- Perda Provinsi- Perda Kabupaten/ Kota- Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah

peraturan perundangan –

undangan yang dibuat

oleh BPD bersama Kepala

Desa.

( PP 72/2005, Pasal

1 angka 13 )

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

1. kejelasan tujuan;

2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

4. dapat dilaksanakan;

5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

6. kejelasan rumusan; dan

7. keterbukaan.

PENGERTIAN PERDES

Peraturan Desa adalahperaturan perundangan -undangan yang dibuat olehBPD bersama Kepala Desa. ( PP 72/2005, Pasal 1 angka

13 )

MATERI PERDES

1. PenyelenggaraanPemerintahan Desa,

2. Pembangunan desa,

3. Pemberdayaanmasyarakat,

4. Penjabaran lebihlanjut dari ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi.

Peraturan Desa tidak boleh

bertentangan Dengan :

� kepentingan umum

� peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

TAHAPAN PENYUSUNAN PERDES

� Penjaringan aspirasi � Mengartikulasikan kepentingan (proses penyampaian kepentingan

atau tuntutan yang berasal dari masyarakat untuk disampaikan kepada badan-badan politik atau pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan )

� Agregasi (proses penseleksian kepentingan atau tuntutan yang masuk untuk menjadi beberapa kepentingan yang dipakai sebagai dasar dalam proses kebijakan )

� Formulasi (perumusan perdes)� Konsultasi publik (perdes dikonsultasikan kepada publik)� Revisi hasil dari kegiatan konsultasi publik � legislasi (pengesahan rencana perdes menjadi perdes oleh kepala Desa

bersama BPD)

� Sosialisasi� Implementasi � Monitoring dan evaluasi.

Perdes RPJMDes

RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

huruf a ditetapkan dengan

Peraturan Desa

( PP No 72 Pasal 64 Ayat( 2 ) )

Kerangka struktur

Peraturan Desa tentang

RPJMDes terdiri dari

� Penamaan/Judul;

� Pembukaan;

� Batang Tubuh;

� Penutup; dan

� Lampiran

Penamaan / Judul

� Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.

� Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desadan Keputusan Kepala Desa memuat keteranganmengenai jenis, nomor, tahun dan tentang namaperaturan atau keputusan yang diatur.

� Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan KepalaDesa dan Keputusan Kepala Desa.

� Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

CONTOH

PERATURAN DESA CIMANGGIS

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes )

TAHUN 2008 - 2012

Pembukaan

� Pembukaan pada Peraturan Desaterdiri dari :

1. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

2. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.

3. Konsiderans;

4. Dasar Hukum;

5. Frasa "Dengan persetujuan bersama BadanPermusyawaratan Desa dan Kepala Desa";

6. Memutuskan; dan

7. Menetapkan

Dasar Hukum

1. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harusmemuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Padabagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peratt ran Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2. Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan

Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan KepalaDesa; dan

b. Landasan yuridis materi yang diatur.3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis

peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

5. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

6. Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tamtahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun... tentang

4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun... Nomor ... , Tambahan LembaranDaerah Nomor ...)

PERATURAN DESA CIMANGGISNOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (

RPJMDes ) TAHUN 2008 - 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DESA CIMANGGIS,

Menimbang : a. ……………………………………………;b. ……………………………………………;c. ………………………………………..dst;

Mengingat : 1. ……………………………………………;2. ……………………………………………;3. ………………………………………..dst;

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGISDan

KEPALA DESA CIMANGGIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIMANGGIS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2008 -2012

Batang Tubuh

� Batang Tubuh memuat semua materi yang

dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yangdirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenisPeraturan Desa dan Peraturan Kepala Desayang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desayang bersifat penetapan (Besehikking), batang tubuhnya dirumuskan dalamdiktum-diktum

Batang Tubuh Peraturan Desa

� Ketentuan Umum;

� Materi yang diatur;

� Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan

� Ketentuan Penutup.

penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Babsemua ditulis dengan huruf kapital. Contoh :

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecualihuruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.Contoh :

BAB II( ……… JUDUL BAB ……... )

Bagian Kedua..............................................................

Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragrafditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah hurufpertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :Bagian Kedua

( ……… Judul Bagian ………)Paragraf Kesatu(Judul Paragraf)

Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dandirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baikdirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari padadalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satuserangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan hurufkapital.Contoh :

Pasal 5

Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya

diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca

kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur

satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

(1) ………………….

(2) ………………….

(3) ………………….

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping

dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula

dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Ketentuan PenutupKetentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang TubuhPeraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagaiberikut :1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam

melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif),

yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenanganuntuk melaksanakan hal-hal tertentu.

b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturanpelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).

2) Nama singkatan (Citeer Titel).3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat

melalui cara-cara sebagai berikut :a. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatutanggal tertentu;

b.Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus samauntuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadapPeraturan Desa yang lain.

Penutup

� Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;

� Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;

� Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;

� Penetapan Peraturan Desa, PeraturanKepala Desa atau Keputusan Kepala Desaditandatangani oleh Kepala Desa

SISTEMATIKA NASKAH RPJM Desa

� BAB 1 : PENDAHULUANa. Latar Belakang / Pendahuluanb. Landasan Hukumc. Tujuan

� BAB 2 : PROFIL DESAa. Sejarah Desab. Kondisi Umum Desac. SOTK Desa

c. Masalah Mendasar

� BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN RPJMDesa. Musdusc. Lokakarya Desad. Musrenbangdes RPJMDes

� BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATANa. Visi dan Misib. Program dan Kegiatan Indikatif

� BAB 5 : PENUTUPLAMPIRAN :1. Matrik Program dan Kegiatan2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 6 )3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokdes, Musrenbangdes )

4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokdes, Musrenbangdes )5. Peta Desa

MODUL 4

PENGAWALAN DAN

PELAKSANAAN

PERENCANAAN

DESA

PENGAWALAN

PERENCANAAN DESA



Pengawalan

Perencanaan Desa

Tahapan pengawalan Perencanaan Desa

� Sosialisasi perencanaan desa

� Mengawal perencanaan desa dalam forum-

forum perencanaan pembangunan

1. Forum-forum perencanaan di tingkat desa

2. Forum-forum perencanaan di Supra desa

Sosialisasi Perencanaan Desa

Pada Masyarakat

� Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskanoleh Pemerintah Desa.

( PP No 72 Pasal 60 ayat 3 )

� Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya

wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh

Pemerintah Desa. ( PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 29 TAHUN 2006

Pasal 17 )

Peraturan Bupati No 29 Tahun 2005

Pasal 5

� Setiap Lembaga Publik yang telah membuat

dokumen publik wajib memberikan informasi kepadamasyarakat

( Ayat 1 )

� Dokumen publik sebagaimana dimaksud dapat

berupa dokumen yang masih dalam bentuk draf

maupun yang telah diundangkan

( Ayat 4 )

SUBTANSI SOSIALISASI

� Lampiran Perdes RPJMDes yang memuatprogram dan kegiatan idikatif selama lima tahun

MEDIA SOSIALISASI

� Forum masyarakat baik formal maupun

non formal

� Poster

� Radio kumunitas

� Papan Informasi Desa

� Papan informasi dusun, Rw, Rt

SASARAN

� Warga masyarakat pada umunya

� Toga, Tomas

� Lembaga Kemasyarakatan Desa

( LKMD, PKK, RW, RT dsb )

� Kelompok kelompok kepentingan

( Kelompok Tani, Kelompok pedagang

Dsb)

Siapa yang melakukan ?

� Pemerintah Desa

� BPD

� Pokja Perencanaan

� Masyarakat

Sosialisasi Perencanaan Desa

Kepada Supra Desa atau Pihak Ketiga lainya

dilakkan dalam bentuk

� Penyampaian dokumen Perdes tentangRPJMDes

Sasaran Sosialisasi

� Pemeintah

1. Kecamatan

2. BAPEDA

3. SKPD terkait

� DPRD

1. Komisi DPRD terkait

2. Anggota DPRD dari perwakilan Daerah

pemilihan bersangkutan

� Swasta

Pengawalan Perencanaan Desa

di tingkat desa

� Adalah serangkaian kegiatan / aktifitasdalam rangka mengawal usulanprogram dan kegiatan dari hasilperencanaan RPJMDes terakomodasidalam RKP Desa dan Belanja Desa ( APB Desa )

Tujuan

� Memastikan RPJMDes terakomodasidalam RKP Desa

Siapa yang melakukan ?

� Pemerintah Desa

� BPD

� Pokja Perencanaan

� Perwakilan Dususun

� Kelompok-kelompok kepentingan

Arena Pengawalan

� Musrenbang RKP Desa

Dalam arena ini pengawalan dilakukanuntuk memastikan Program dan Kegiatandalam RPJMDes terakomdasi dalam RKP Desa

� Musyawarah angaran Desa

Dalam arena ini pengawalan dilakukanuntuk memastikan Program dan Kegiatandalam RKP Desa terakomdasi dalam APB Desa

Arena Pengawalan

� Musrenbang RKP Desa

Dalam arena ini pengawalan dilakukanuntuk memastikan Program dan Kegiatandalam RPJMDes terakomdasi dalam RKP Desa

� Musyawarah angaran Desa

Dalam arena ini pengawalan dilakukanuntuk memastikan Program dan Kegiatandalam RKP Desa terakomdasi dalam APB Desa

CONTOH

PERATURAN DESA

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA

( RPJMDes )

TAHUN 2008-2012

DESA SELANCAR

KECAMATAN SELANCAR

KABUPATEN ATAS ANGIN

PERATURAN DESA SELANCAR KECAMATAN SELANCAR


NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes )

TAHUN 2008 – 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELANCAR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Atas

Angin Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa yang

bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan

partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui

pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa

tersebut, pelaksanaanya harus sesuai dengan daftar skala prioritas

pembangunan desa baik bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya,

maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (

RPJMDes );

c. bahwa RPJMdes tersebut merupakan rencana strategis

Pembangunan Tahun 2008 – 2012 yang menggambarkan Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan

dengan Peraturan Desa;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan

Peraturan Desa Selancar tentang Recana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Tahun 2008 – 2012.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32. Tahun 1950, tentang

PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAS ANGIN

KECAMATAN SELANCAR

DESA SELANCAR

Jln. Mangga .Nomor 37 Telp (028) 888 897 .Kode Pos 557 432

Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun

1950;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389 );

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintrah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana

Perimbangan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3988 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1258,


10. Peraturan Daerah Kabupaten Atas Angin Nomor 2 Tahun 2004

tentang Pengaturan Kewenangan Desa;


tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;

12. Peraturan Daerah kabupatern Atas Angin Nomor 41 Tahun 2004

tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Atas Angin ( Lembaran

Daerah Kabupaten Atas Angin Tahun 2004 Nomor 52 );


tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;


tentang Sumber Pendapatan Desa. ( Lembaran Daerah Kabupaten

Atas Angin Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah

Kabupaten Atas Angin Nomor 2 );

15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2006 tentang Keterlibatan

Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELANCAR

Dan

KEPALA DESA SELANCAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SELANCAR TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes )

TAHUN 2008 – 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

2. Daerah adalah Kabupaten Atas Angin

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Atas Angin

4. Bupati adalah Bupati Atas Angin

5. Kecamatan adalah WilSelancar Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilSelancar yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang

berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan

Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang

bersifat pengaturan maupun penetapan.

12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5

(lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan

penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pewmerintah Desa dan

BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. ADD adalah Alokasi Dana Desa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten /

Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.

17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat

terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SELANCAR Tahun 2008 – 2012

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : PROSES TAHAPAN PENYUSUSNAN RPJMDes

BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM & KEGIATAN INDIKATIF

BAB V : RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

LAMPIRAN

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan landasan dan pedoman

bagi pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2008 – 2012

merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun.

Pasal 4.

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RPK Desa )

yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari

RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 5

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi

pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).

Pasal 6

Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDes karena terjadi

bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai tehnis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selancar

Pada tanggal 9 Desember 2007

KEPALA DESA SELANCAR,

MAHMUD

Lampiran 1 Peraturan desa : SELANCAR

Nomor

Tanggal

: 03 Tahun 2007

: 9 Desember 2007

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA ( RPJMD )

TAHU 2008 -2012

DESA SELANCAR - KECAMATAN SELANCAR


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Latar Belakang / Pendahuluan

b. Landasan Hukum

c. Tujuan

BAB 2 PROFIL DESA

a. Sejarah Desa

b. Kondisi Umum Desa

c. SOTK Desa

c. Masalah /dan isu strategis yang dihadapi Desa

BAB 3 PROSES PENYUSUNAN RPJMDes

a. Musdus

c. Lokakarya Desa

d. Musrenbang RPJMDes

BAB 4 VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Visi dan Misi

b. Program dan Kegiatan Indikatif

c. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB 5 PENUTUP

a. Penutup

LAMPIRAN

1. Matrik Program kegiatan

2. Proses Penyusunan Program ( F 1 S/D F 7 )

3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes )

4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakrya, Musrenbangdes )

5. Peta Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran terlaksana

dengan baik, dan bermanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar

memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi di

Desa, maka masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam penyusunan rencana.

Penyusunan rencana ini dimulai dari pengkajian keadaan desa pengelompokan dan

penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian keadaan desa.

Pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa

pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan, dan

perumusan rencana mengenai kegiatan proyek yang akan dilaksanakan.

Untuk lebih memastikan bahwa masyarakat yang menyusun rencana, maka di

Kabupaten Atas Angin telah dibentuk dan dilaksanakan pelatihan Pokja Perencanaan

dan Penyusunan RPJMDes melalui Program Perencanaan dan Penganggaran Berbasis

Masyarakat Desa. Dengan pelatihan tersebut diharapkan lembaga pemerintah desa

bersama Tim Pokja Perencanaan mampu menyusun dan merencanakan pembangunan

desa lima tahun. Yang kemudian disusun program Rencana Kerja Pembanguna Desa (

RKP Desa ) partisipatif.

Pendekatan dan metode untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

proses pembangunan dan yang dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif

pembangunan yang bersumber dari masyarakat perlu dikembangkan dan dibina

terusmenerus.

Dengan penerapan RKP Desa partisipatif ini dimungkinkan dapat membuka

cakrawala pikiran masyarakat / pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah

yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh kemampuan dalam

merumuskan dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kondisi desa serta

mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa ke dalam Dokumen RPJMDes.

Dokumen RPJMDes tersebut dapat digunakan sebagai landasan perencanaan

operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Atas Angin dan merupakan bahan reverensi

bagi Dinas/Instansi maupun swasta.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan Rencana Kerja

Pembangunan Desa Partisipatif ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peranturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1950

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438 );

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) ini berisi

tentang Pembangunan 5 ( lima ) tahun kedepan. Dengan Dokumen ini dimaksudkan

dapat menjadi landasan dan Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa dan

Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di desa.

2. Tujuan

Penyusunan RPJMDes ini bertujuan :

a. Menerapkan Pola Perencanaan Pembangunan desa secara Partisipatif

b. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat agar seluruh warga desa dapat

Berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan kemampuan,

kesempatan dan kecepatan yang profesional.

c. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan

berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

d. Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya

pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.

e. Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan mendukung

program-program pembangunan di desa.

BAB II

PROFIL DESA

A. Sejarah Desa

1. Legenda Desa Selancar

Mengingat Sejarah Desa Selancar adalah Identik dengan kehidupan seorang tokoh

( Suwargi MBAH DIKTA LEKSANA ) pelarian pada waktu jaman Belanda.

Sebagai seorang yang patuh dan taat pada ajaran agama islam beliau juga sangat gigih

dalam berkarya dan bekerja, beliaulah yang pertama membuka hutan dan semak belukar

menjadi grumbul-grumbul untuk pemukiman dan areal pesawahan yang cukup luas

meliputi beberapa Grumbul diantaranya 1. Grumbul Pagebangan yang sebelumnya

tumbuh pohon Gebang dan selanjutnya diberi nama Dukuh / Desa Pagebangan pada

tahun + tahun 1915 dikepalai oleh seorang Lurah bernama Rana Diwriya sampai

dengan tahun 1922 ( menjabat 1 tahun ); pada tahun yang sama ( tahun 1922 )

diganti oleh Mangun Taruna asal desa Rowokele , 2 Grumbul Gemilir Kidul dan

Grumbul Gemilir Lor dilurahi oleh H. Ikhsan diganti oleh Hardjo Widjaya, + 8 tahun

kedepan diganti oleh bapaknya Panudju, 3 Grumbul/Dukuh Blader yang sebelumnya

diberi nama Dukuh Bumirejo, 4 Grumbul/Dukuh Kalibulu Konon ceritanya banyak

tumbuh pohon Bulu dukuh tersebut dilurahi oleh Tjitra Wiredja selanjutnya antara

Grumbul Blader dan Grumbul Kalibulu diberi nama Desa Kalibulu dan yang terakhir

adalah Grumbul Karang Cengis.

Pada sekitar tahun 1923 dari tiga desa tersebut diblengket menjadi satu desa yang

diberi nama Desa Selancar dan dikepalai oleh Lurah H. Yusup; yang slanjutnya pada

tahun 1930 s/d tahun 1936 diganti oleh Ratal al. Atma Sendjaya; tahun 1937 s/d tahun

1945 dilurahi oleh Madkarta; tahun 1946 diadakan pemilihan Kades, dengan 4 Cakades

namun ada 2 Calon bermasalah yakni : 1 Sangandulah gugur diganti Hardjo Panuju, 2

Mustama gugur diganti oleh Gama Widjaya. Pilkades dilaksanakan dengan 4 Cakades

yaitu : 1. Sukarta al. Sanrodji, 2. Bau Karso, 3. Hardjo Panudju dan yang ke 4 Gama

Wijaya, yang terpilih dan ditetapkan menjadi Lurah adal;ah Gama Widjaya. tahun 1951

s/d tahun 1980 dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Sanrodji; tahun 1981 s/d tahun

1989 dipimpin oleh Koesen; tahun 1991 s/d tahun 1998 dipimpin oleh Sanmurdja;

tahun 1999 s/d Bulan Mei tahun 2007 dipimpin oleh Lasmi dan muali bulan Juli 2007

sampai dengan sekarang dipimpin oleh Mahmud.

Legenda Desa

1. Pada zaman dahulu sebagian besar masyarakat Selancar mempunyai adat istiadat

kepercayaan yaitu pada bulan-bulan tertentu mempercayai tidak diperkenankan

punya hajat ( Pernikahan dan Khitanan ) terutama bulan syura kalau dilanggar akan

membewa mala petaka.

2. Pada menjelang musim tanam dan panen padi di setiap sudut pematang sawah diberi

sesaji berupa kembang telon, dan menjelang panen dibuatkan Tumpeng Jabel (

Mogana ) dikendurikan di sawah dengan harapan akan mendatangkan berkah.

3. Pada setiap bulan Syura mengadakan Syuran ! dengan menyembelih Kambing

kepalanya ditanam diperempatan jalan, dagingnya dimasak becek, sebagian kecil

organ kambing diambil ditambah obo rampe komaran untuk sesaji, sore harinya

diadakan kenduri.

4. Pada setiap Grumbul sedesa Selancar mengadakan Baritan ( Sedekah Bumi /

Sadranan ), Wayangan dan Tayuban; Dan sekarang adat tersebut diadakan ditingkat

desa untuk menghemat waktu dan biaya.

5. Kepercayaan penduduk Selancar disetiap menjelang Khajatan baik Pernikahan

maupun Sunatan calon penganten diharuskan ziaroh ( Resik ) kubur dan tempat-

tempat yang dikeramatakan. Sehari sebelum Khajatan dilaksanakan tuan rumah

harus memasang sesaji ( kucingan ) baik dirumah, pojok tarub, sumur dan tempat-

tempat keramat, tuan rumah juga mempercayakan sesepuh sebagai Goni ( Orang

yang dianggap ampuh ) kalau tidak dilaksakan dikhawatirkan akan mendatangkan

mala petaka.

6. Setiap ada orang meninggal sebelum dibawa kepemakaman sanak saudara

almarhum supaya nylusup ( berjalan keliling 3 kali dibawah mayat yang sedang

dipikul ) dipercayai agar tidak membayangi kehidupan mereka

2. Sejarah Pembangunan Desa Selancar

TAHUN KEJADIAN YANG BAIK KEJADIAN YANG BURUK

Abad ke

XVI

Bangsa Indonesia dijajah Belanda

termasuk desa Selancar rakyat sangat

menderita banyak Pageblug

1942 Belanda diusir oleh Jepang

dari Bumi Indonesia

termasuk desa Selancar.

Bangsa Indonesia termasuk desa

Selancar dikuasai oleh Jepang rakyat

lebih menderita dan banyak

pageblug.

1945 Negara Indonesia Merdeka

diproklamirkan oleh :

Ir. Soekarno dan Bung Hatta.

Belanda datang lagi ke Indonesia

kemudian diusir oleh bangsa

Indonesia.

1964 Didirikan Sekolah SD

Selancar Filial dari SDN

Kedungweru

1965 Meletusnya G. 30 S. PKI dan banyak

tokoh masyarakat diculik

1969 Sungai Kali bodo diluruskan

dan namanya diganti Sungai

Ijo.

Lahan Pertanian yang tadinya

produktif menjadi genangan air pada

waktu musim penghujan dan pada

waktu musiam kemarau kekeringan,

Nelayan hasil tangkapannya

menurun.

1970 Dibangun SD Inpres

1972 Pemilu 3 kontesatan yakni :

1. PPP

2. Golongan Karya

3. Partai Demokrasi

Indonesia

1977 Pemilu 3 Kontestan yakni :

1. PPP

2. Golongan Karya

3. Partai Demokrasi

Indonesia

1980 Didirikan balai Desa di Jl.

Kali-bulu No. 01( Pojok

perempatan )

Tanaman Padi diserang hama

wereng, Paceklik panjang

1981 Masuk Benih Padi Faritas

Unggul


1. PPP

2. Golongan Karya

3. Partai Demokrasi

Indonesia

1983 Balai Desa Dipindah Jl.

Kalibulu No. 01 dekat

pemakaman

1985 Ada bantuan Sembako dari

pemerintah.

Banjir Besar semua penduduk

mengungsi, sebagian di SDN

Selancar, Sebagian di tanggul dan

sebagian lagi ditempat saudara yang

lebih aman

( berlangsung + 9 hari )


1. PPP

2. Golongan Karya

3. Partai Demokrasi

Indonesia


1. PPP

2. Golongan Karya

3. Partai Demokrasi

Indonesia dan Balai Desa

dibangun

1995 Bidan Desa masuk Selancar

namanya Ibu Laili

1996 Jalan DPU diaspal dan

Jembatan Bodo dibangun


Listrik Masuk desa dan

Bidan Desa Ibu Laili diganti

Ibu Wahyu.

1998 Bidan Desa Ibu Wahyu

diganti Ibu Dwi Kusmarini

sampai sekarang dan Pilkdes.

1999 Pemilu dengan 48 Kontestan

2000 TK. Tunas Bangsa berdiri

dan sebagian petani beralih

menjadi petani semangka

hasilnya memuaskan.

Kemarau panjang dan terjadi

paceklik

2001 Polindes Berdiri dan

dibangun Gedung TK Tunas

Bangsa serta bantuan

P2MPD yang dialokasikan 2

dusun.

2002 Bantuan P2MPD yang

alokasikan di Dusun III (

Gemilir lor )

Banjir Besar semua penduduk

mengungsi, sebagian di SDN

Selancar, Sebagian di tanggul dan

sebagian lagi ditempat saudara yang

lebih aman

( berlangsung + 9 hari )

2003 Pemilu

2004 Pengaspalan jalan desa

Dusun I yang didanai dari

swadaya masyarakat dan

bantuan pemerintah serta

Pemilihan Presiden RI secara

langsung oleh rakyat.

2005 Pendidikan anak usia dini

yaitu Kelompok Bermain (

Play Group ) didirikan, Ganti

rugi tanah yang terkena

Proyek Sungai Kali Kalibulu,

Sungai Plangkah, BLT

masuk dan Pemilihan Bupati

secara langsung.

Isu Gelombang Sunami Imbas dari

Gelombang Sunami Aceh sebagian

besar penduduk ( 90 % ) mengungsi

didaerah dataran tinggi dan

pegunungan selama 2 hari 2 malam.

2006 Renovasi SDN Selancar Kemarau panjang, musim paceklik

dan harga sembako naik.

2007 Pilkades Kemarau panjang dan musim

paceklik dan sembako mahal

B. Kondisi Umum Desa

a. Luas WilSelancar Desa : 256 H

Pekarangan : 100 H

Sawah : 156 H

Jumlah : 256 H

Desa Selancar terdiri dari 3 Dusun, 3 Rw. Dan 14 Rt yaitu :

1. Dusun Kalibulu ( Rw. 01 terdiri dari 5 Rt ) terletak disebelah selatan

2. Dusun Pagebangan ( Rw. 02 terdiri dari 5 Rt. ) ditengah

3. Dusun Gemilir ( Rw. 03 terdiri dari 4 Rt ) disebelah utara.

b. Topografi.

Desa Selancar merupakan suatu bentuk yang tidak teratur bentuk dan arahnya, 3 km

arah Barat daya dari Ibu Kota Kecamatan Selancar dan berbatasan dengan

WilSelancar Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas dengan batas

wilSelancar Sungai Ijo, Dataran rendah sehingga sering terjadi banjir

c. Hidrologi

Sesuasi dengan Topografi wilSelancar Desa Selancar, terdapat sungai-sungai dari

arah utara; Kedungweru, Desa Mangunweni, Desa Demangsari, Desa Candirenggo,

Desa Jatijajar dan bahkan dari Desa Bayawulung ( Kab. Banyumas ) semua

bermuara di sungai desa Selancar, sehingga menjadi tumpuhan banjir yang tidak

mampu diatasi oleh masyarakat desa Selancar tanpa ada bantuan dari pihak

pemerintah.

d. Kwalitas Medan

Dengan wilSelancar Topografi yang kurang menguntungkan sehingga jalur

Regional menjadi jalur utama dan sangat mempengaruhi terhadap niali budaya serta

ekonomi masyarakat desa Selancar.

e. Produktifitas Tanah

Sebagian besar pencaharian penduduk desa Selancar adalah Petani, namun dengan

Topografi yang kurang menguntungkan sehingga lahan pertanian kurang produktif

dan belum tersentuh pembangunan, hanya kemampuan masyarakat yang terbatas

belum mampu menanggulangi masalah lahan pertasnian ( kalau musim kemarau

kekeringan bahkan air asin masuk dan kalau musim penghujan banjir

f. Musim

Di desa Selancar ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

g. Pola Penggunaan Lahan Pertanian

1. Lahan Sawah dimusim penghujan ditanami padi dan musim Kemarau ditanami

palawija dan pembuatan Batu Bata.

2. Lahan Pekarangan ditanami Pohon Buah dan Kayu bahan Bangunan.

h. Kepemilikan Ternak

No. Jenis ternak Presentase

1.

2.

3.

4.

5.

Ayam

Itik

Mentok

Kambing

Sapi

58 %

20 %

15 %

5 %

2 %

J u m l a h 100 %

i. Tempat Peribadatan

Lokasi No. Tempat Peribadatan

Rw. 01 Rw. 02 Rw. 03 J u m l a h

1. Masjid 1 1 2

2 Mushola 3 4 4 11

j. Tempat Usaha

No. Jenis Usaha Rw. 01 Rw. 02 Rw. 03 J u m l a h

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Warung

Toko

Bengkel

Pertukangan

Penggilingan Padi

Pengrajin

7

2

1

6

3

2

1

5

1

1

2

1

1

18

4

3

5

2

1

k. Jenjang Pendidikan

1. Play Group : 7 Siswa

2. Taman Kanak- Kanak : 25 Siswa

3. Sekolah Dasar : 243 Siswa

4. SLTP. : 106 Siswa

5. SLTA : 43 Siswa

6. Perguruan Tinggi : 11 Maha Siswa

l. Jumlah Penduduk

Laki – laki : 1.167 Jiwa

Perempuan : 1.149 Jiwa

Jumlah : 2.316 Jiwa

m. Mata Pencaharian

No. Mata Pencaharian Jumlah Prosentase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Petani

Buruh Tani

Kuli

Pedagang

Pengrajin

Tukang Kayu

Tukang Batu

PNS

Pensiunan

Guru Tidak Tetap

Lain-lain

1.623 Orang

207 Orang

41 Orang

38 Orang

46 Orang

49 Orang

28 Orang

11 Orang

3 Orang

8 Orang

272 Orang

75 %

7 %

1,5 %

1,2 %

2 %

2 %

1 %

o,4 %

0,01 %

0,09 %

9,8 %

J umlah 2.316 Orang 100 %

C. SOTK Desa

STRUKTUR ORGANISASI TATA KEPEMERINTAHAN DESA

( SOTK Desa ) POLA MAKSIMAL

BPD KADES

Saring

SEKDES

Paiman

KADUS

Soderi

KADUS

Suhadi KADUS

Teguh

KAUR PEMT SURACHMAN

KAUR KEU SUGENG

KAUR PEMB. FUHADI

KAUR KESRA DULAH KODERI

PEMBANTU KAUR KESRA

KASMAN

PEMBANTU KAUR KEU SUPARMI

PEMBANTU KAUR KESRA SUPARMAN

KAUR UMUM WIDI SUYOTO

D. MASALAH YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukangan disetiap dusun didapati masalah

sebagai berikut :

I BIDANG PENGEMBANGAN WILSELANCAR

1.1 Sektor Pekerjaan Umum

1.1.1 Jalan DPU sepanjang 1500m aspalnya rusak dan badan jalan terkikis.

1.1.2 Jalan Desa menuju Desa Demangsari sepanjang 800m rusak aspalnya dan badan

jalanya terkikis

1.1.3 Jalan Lingkungan di Rw.01 dan Rw. 02 sepanjang 1400m rusak

1.1.4 Jalan Desa Penghubung Gemilir kidul dan Gemilir lor sepanjang 800m ambles dan

terkikis

1.2 Sektor Sumber Daya Air dan Energi

1.2.1 Areal Pesawahan seluas 100 ha terlambat tanam

1.2.2 Tanggul drainase di Rw. 03 sepanjang 2400m rusak

1.2.3 Sebagian Pemukiman penduduk desa Selancar rawan air bersih

1.2.4 1500m Sungai Kalibulu Dangkal

1.2.5 Sebagian masyarakat di wilSelancar Rw. 01 dan Rw. 02 belum menikmati listrk

secara utuh

1.2.6 Pada malam hari jalan DPU sepanjang 1500m rawan keamanan dan kecelakaan Lalu-

lintas.

II BIDANG EKONOMI

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Sektor Pertanian

Pertanian di desa Selancar hanya panen padi sekali dalam 1 tahun

Stok Pangan menipis pada musim Panca roba

Areal Pesawahan seluas 56 ha tidak bisa panen padi

Pada panen raya harga gabah merosot

Pada musim tanam harga Saprodi mahal

2.2

2.2.1

Sektor Perindustrian

Penduduk desa Selancar masih banyak pengangguran

2.3 Sektor Perdagangan

2.4

2.4.1

Sektor Peternakan

Setiap tahun di desa Selancar ternak unggas (ayam) mati lebih dari 100 ekor

2.5

2.5.1

Sektor Tenaga Kerja

Di desa Selancar ada 16 KK 42 Jiwa Rawan pangan

2.6

2.6.1

Sektor Perumahan

Di desa Selancar ada 18 rumah penduduk tidak layak huni

III BIDANG SOSIAL BUDAYA

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Sektor Pendidikan

Di desa Selancar ada 10 anak usia dini putus sekolah

Pada bulan Juni, Juli dan Agustus biaya sekolah tinggi

Kenakalan Remaja cenderung meningkat

Mushola di Rt. 01 / Rw. 02 tidak nyaman

3.2.

3.2.1

3.2.2

Sektor Kesehatan

Penyakit Diare dan Penyakit Kulit menjangkit pada musim hujan

Sebagian Pemukiman Penduduk tidak sehat

Petugas Pelayanan Posyandu di Rw. 02 mengeluh

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

Setor Pemerintah

Pelayanan Pemerintah Desa belum optimal

Pemdes, BPD, LKMD, PKK dan Kelompok Tani SDM rendah

BPD belum bisa membawa aspirasi rakyat

Pengurus LKMD dan Ketua Rw. / Rt belum dapat tunjangan gaji

LKMD belum melibatkan masyarakat dalam menentukan anggaran pada proyek

PKK secara utuh belum bisa mandiri

Karang Taruna belum ada Kegiatan nyata

Kepengurusan Karang Taruna Fakum

Kelompok Tani belum bisa menjadi sumber aspirasi petani

Kelompok Tani di Rw. 03 Fakum

Rw. / Rt. Belum difungsikan oleh Pemdes dalam biokrasi kepemerintahannya dan

belum ada anggaran dari Pemerintah

3.4

3.4.1

Sektor Kesenian

Kesenian tradisional hampir punah dan belum mampu mengangkat social budaya

masyarakat

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Penyusunan RPJMDes, diawali dengan Penjaringan masalah yang dilakukan secara

partisipatif mulai dari tingkat RT dan RW dan dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data

dan informasi dari tingkat komunitas, selanjutnya Pokja Desa menyelenggarakan

Lokakarya untuk mengkompilasikan data hasil Penjaringan masalah. Secara Lebih Detail

Runtutan Proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDes desa Selancar adalah sebagai

berikut :

a. Pembentukan dan pembekalan Pokja Desa Perencanaan Partisipatif

Pembentukan Pokja Desa Perencanaan Partisipatif dilaksanakan melalui musyawarah

desa yang dilakukan secara terbuka dan demokratis

b. MUSDUS / Penjaringan Masalah dan Potensi

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Team Perencanaan Partisipatif yang terdiri

dari para anggota Pokja Desa, tokoh masyarakat, relawan dan unsur pemerintah desa

serta BPD ( daftar Personil terlampir ). Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif

bertannggung jawab secara institusional kepada Pokja Desa, dan kepada publik lewat

mekanisme Lokakarya desa.

Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di desa, Team Perencanaan

Partisipatif menggunakan tiga alat dengan metode PRA sebagai berikut :

(1.) Sketsa Desa (2.) Kalender Musim (3.) Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah dusun yang

telah dilakukan pada :

No Dusun Waktu Pelaksanaan Tempat

1 Dusun 01 25 Agustus 2007 Rumah Kadus I

2 Dusun 02 27 Agustus 2007 Rumah Ketua RT 03 / RW 02

3 Dusun 03 29 Agustus 2007 Rumah Kaur Kesra

Dari hasil Musdus penjaringan masalah dan potensi ditingkat dusun kemudian

dituangkan dalam format 1 s/d 3.

c. Lokakarya perencanaan partisipatif tingkat Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa

yang dilksanakan tanggal 6 November 2007 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah masalah dari hasil musyawarah

Dusun,

2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa

3. Menyusun Visi Misi Desa

4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala. prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang

harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan

menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama,

tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini

mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah

dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode tahun 2008 -

2012

Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan sekala Desa dan

pembangunan skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini adalah

tersusunnya draf RPJMDes

b. Musrenbang Desa – Pembahasan Draf RPJMDes

Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Team

Perencanaan Partisipatif Hasil yang dicapain masih berupa draf Dokumen RPJM Desa

tahun 2008 – 2012, yang oleh Pokja Desa kemudian dikonsultasikan kepada publik

melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan tanggapan / masukan dari

masyarakat serta nara sumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh

forum akan di tambahkan dalam Dokumen RPJM Desa tahun 2008 – 2012,

c. Pengesahan RPJM Desa

Draft RPJM Desa yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala desa dan BPD

menjadi Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM) Desa

Selancar Kecamatan Selancar Kabupaten Atas Angin.

d. Sosialisasi RPJM Desa

Sosialisasi RPJM Desa dilakukan di tiap Rw dan Rt melalui pertemuan-pertemuan rutin

serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik papan informasi Rw dan Desa.

BAB IV

VISI, MISI PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Tercapainya masyarakat yang aman dan sejahtera melalui pertanian dan

optimalisasi pelayanan publik.

2. MISI

a. Menciptakan pelayanan yang merata, berkeadilan tepat waktu dan tepat guna

b. Mewujudkan penyelenggaraan pertanian yang bermutu menyesuikan Topografi

desa dan memaksimalkan potensi yang ada.

c. Memberikan pembinaan dan pengembangan kreativitas masyarakat dibidang

ketrampilan untuk menciptakan lapangan kerja.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF TAHUN 2008 - 2012

I BIDANG PENGEMBANGAN WILSELANCAR

1. Areal Pesawahan seluas 100 ha terlambat tanam

2. Tanggul drainase di Rw. 03 sepanjang 2400m rusak

3. Jalan DPU sepanjang 1500m aspalnya rusak dan badan jalan terkikis.

4. Jalan Desa menuju Desa Demangsari sepanjang 800m aspalnya rusak dan

badan jalanya terkikis

5. Jalan Lingkungan di Rw.01 dan Rw. 02 sepanjang 1400m .usak

6. Jalan Desa Penghubung Gemilir kidul dan Gemilir lor sepanjang 800m

ambles dan terkikis

7. Sebagian Pemukiman penduduk desa Selancar rawan air bersih

8. Pada malam hari jalan DPU sepanjang 1500m rawan keamanan dan

kecelakaan Lalu-lintas.

9. 1500m Sungai Kalibulu Dangkal

10. Sebagian masyarakat di wilSelancar Rw. 01 dan Rw. 02 belum menikmati

listrk secara utuh

II BIDANG EKONOMI

1. Pertanian di desa Selancar hanya panen padi sekali dalam 1 tahun

2. Stok Pangan menipis pada musim panca roba

3. Areal Pesawahan seluas 56 ha tidak bisa panen padi

4. Di desa Selancar ada 16 KK 42 jiwa rawan pangan

5. Pada panen raya harga gabah merosot

6. Pada musim tanam harga Saprodi mahal

7. Penduduk desa Selancar masih banyak pengangguran

8. Belum ada badan Usaha milik desa yang melayani kebutuhan sarana

produksi dan modal serta pasar yang berpihak pada petani

9. Di desa Selancar ada 18 rumah tidak layak huni

10. Setiap tahun di desa Selancar ternak unggas (ayam) mati lebih dari 100 ekor

III BIDANG SOSIAL BUADAYA

1. Didesa Selancar ada 10 anak usia dini putus sekolah

2. Pada bulan Juli, Juni dan Agustus biaya sekolah tinggi

3. Kenakalan remaja cenderung meningkat

4. Mushola di Rt 01 / Rw. 02 tidak nyaman

5. Penyakit Diare dan penyakit kulit menjangkit pada musim hujan

6. Sebagian pemukiman penduduk tidak sehat

7. Petugas pelayanan Posyandu di Rw. 02 mengeluh

8. Pelayanan Pemerintah desa belum optimal

9. Pemdes, BPD, PKK, LKMD dan Kelompok Tani SDM rendah

10. BPD belum bisa membawa aspirasi rakyat

11. Pengurus LKMD dan Ketua Rt. / RW. Belum dapat tunjangan gaji

12. LKMD belum melibatkan masyarakat dalam menentukan anggaran dapa

Proyek

13. PKK secara utuh belum bisa mandiri

14. Karang Taruna belum ada kegiatan nyata

15. Kepengurusan Karang Taruna Fakum

16. Kelompok Tani belum bisa menjadi sumber aspirasi petani

17. Kelompok Tani di Rw. 03 Fakum

18. Rw. Dan Rt. belum difungsikan oleh Pemdes dalam biokrasi

kepemerintahannya dan belum ada anggaran dari pemerintah

19. Kesenian Tradisional hampir punah dan belum mampu mengangkat social

budaya masyarakat

C. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

a. Arah Kebijakan pendapatan desa

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan

dengan penerimaan adalah sebagai berikut :

a.1. Meningkatkan Pendapatan Asli desa dengan upaya –upaya sebagai berikut

� Meningkakan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara

membangun Badan usaha milik desa

� Mengotimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayan desa

� Memperbesar partispasi masyarakat

� Mengintesifkan pungutan desa

a.2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara :

� Menggali pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil

� Mengalang pendanaan dari pihak ketiga

b. Proyeksi pendapatan desa 2008 - 2012

TAHUN NO URAIAN

2008 2009 2010 2011 2012

1 Pendapatan

Asli Desa

25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 30.000.000

2 Bagi Hasil

Restribusi

Daerah

500.000 600.000 700.000 800.000 1.000.000

3 Bagi Hasil

Pajak

30.000 400.000 500.000 600.000 700.000

4 Bagaian Dana

Perimbangan

Yang di

terima

Kabupaten

102.000.000 112.000.000 121.000.000 131.000.000 140.000.000

5 Bantuan

Pemerintah

60.000.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000 79.000.000

6 Hibah

7 Sumbangan

Pihak Ketiga

1.500.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000

JUMLAH 189.300.000 206.500.000 223.300.000 240.400.000 257.7000

2. Arah Kebijakan Belanja Desa

a. Arah Kebijakan Belanja Desa

Berdasarkan masalah yaang dihadapi desa sera program prioritas tahun 2008 -

2012 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut

a.1. Efesiensi angaran pada belanja tidak langasung

a.2. Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam

mempercpat pengurangan emiskinan

b. Proyeksi belanja desa 2008 - 2012

TAHUN NO URAIAN

2008 2009 2010 2011 2012

2.1 Belanja Langsung 102000000 112000000 121000000 131000000 140000000

Operasional

Pemdes

30600000 33600000 36300000 39300000 42000000

Program

Pembangunan

Fusik

20400000 22400000 24200000 26200000 28000000

Program

Pembangunan

Eknomi

20400000 22400000 24200000 26200000 28000000

Program

Pembangunan

Soasial Budaya

30600000 33600000 36300000 39300000 42000000

2.2 Belanja Tidak

Langssung

87300000 94500000 102200000 109400000 117700000

Belanja Pengawai 85000000 91000000 97000000 103000000 109000000

Belanja Subsidi

Belanja Hibah 500000 600000 700000 800000 1000000

Belanja Bantuan

Sosial

Belanja Bantuan

Keuangan

1800000 2900000 4500000 5600000 7700000

Belanja Tidak

Terduga

JUMLAH 189300000 206500000 223200000 240400000 257700000

BAB VI

PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa Selancar ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan

Pembangunan di Desa Selancar Kecamatan Selancar tahun 2008 -2012 yang selanjutnya

setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa.

Kepala Desa Selancar

MAHMUD

Lampiran 3 Peraturan Desa : Selancar

Kecamatan : Selancar

Kabupaten : Kebumen

Nomor : 03 Tahun /2007

Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes )

Tahun 2008-2012

RPJMDes TAHUN 2008– 2012

DESA SELANCAR KECAMATAN SELANCAR KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN SUMBER BIAYA

NO BIDANG / KEGIATAN VOL LOKASI

1 2 3 4 5 APBD APBDes Lainnya INDIKATOR

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH

1.1 Dibuat saluran pembuangan air sampai ke sungai Kalibulu sepanjang 1500m dan sungai Gemilir sepanjang 1200m

2700x0,6m

Rw. 01,

Rw. 02 dan Rw. 03

V

V

V

V

V

V

V

1.2 Normalisasi Sungai Ijo 4000x30m

Desa Selancar

V

V

Areal Pesawahan seluas 100 ha bisa dua kali tanam Pembuangan air dari pemukiman penduduk dan areal pesawahan bisa lancar

1.3 Proyek Padat Karya Normalisasi Draenase di RW 03 sepanjang 2400 m

2400 m Rw. 03 V V Tanggul drainase di Rw. 03 sepanjang 2400 m yang rusak dinormalisasi

1.4 Perbaikan jalan DPU Sepanjang 1500m

1500 m Rw. 02

Rw. 03

V

V

Jalan tidak rusak

1.5 Perbaikan aspal sepanjang Jalan Desa menuju Desa Demangsari 800m

800 m Rw. 01

Rw. 02

V

V

Jalan Desa menuju Desa Demangsari sepanjang 800m tidak rusak

1.6 Pembangunan Ditalud kanan kiri sepanjang Jalan Desa menuju Desa Demangsari 1600m

1600m Rw. 01

Rw. 02

V

V

1600 m sepanjang Jalan Desa menuju Desa Demangsari terbangun talud

1.7 Pembuatan Drainase sebelah kanan sepanjang 1400m

1400m Rw. 01

Rw. 02

V

V

Jalan Lingkungan di Rw.01 dan Rw. 02 sepanjang 1400m diperbaiki

1.8 Pengerasan jalan sepanjang 1400 m

1400 m Rw. 01

Rw. 02

V

V

Jalan Lingkungan di Rw.01 dan Rw. 02 sepanjang 1400m di bangun

1.9 Jalan Desa Penghubung Gemilir kidul dan Gemilir lor dibuat Drainase kekanan kiri jalan sepanjang 1600m

1600m Rw.02

Rw. 03

V

V

Pembuangan air menjadi lancar

1.10 Dibuat Talud kanan kiri jalan 1600m

1600 m Rw. 02

Rw. 03

V

V

Jalan Desa Penghubung Gemilir kidul dan Gemilir lor sepanjang 800m tidak ambles dan dan tidak terkikis

1.11 Pemasangan jaringan dari PDAM 120 KK Desa Selancar

V

V

Kebutuhan air bersih bagi penduduk desa Selancar tercukupi

1.12 Pemasangan penerangan penerangan jalan

13 Titik Desa

Selancar

V

V

Penduduk merasa aman dan kecelakaan Lalu-lintas.sepanjang jalan DPU (1500 m) pada malam hari menurun

1.13 Pengerukan Sungai Kalibulu sepanjang 1500m

1500m Rw. 01 V V Pendangkalan Sungai Kalibulu teratasi

1.14 Penambahan tiang listrik sampai ke sasaran di wilSelancar Rw. 01 dan Rw. 02

8 Tiang Rw. 01

Rw. 02

V

V

Masyarakat di wilSelancar Rw. 01 dan Rw. 02 belum menikmati listrk secara utuh

1.15 Normalisasi Sungai kalibulu dan

Sungai Gemilir

3000x4m Desa Selancar

V V Areal Pesawahan seluas 56 ha bisa panen padi

1.16 Membuat saluran air menuju ke sungai Kalibulu sepanjang 600m dan sungai Gemilir 1000 m

1600 x1m

Desa Selancar

V

V

Areal Pesawahan seluas 56 ha tidak bisa panen padi

II BIDANG EKONOMI

2. 1 Pengadaan sumur pantek 12 tempat

12 Buah Desa Selancar

V V V Pertanian di desa Selancar mampu panen padi lebih dari sekali dalam 1 tahun

2.2 Pengadaan mesin pompa air 12 unit

12 Unit Desa Selancar


2.3 Pengadaan mesin Diesel 3 unit 3 unit Desa Selancar


2.4 Bantuan Beras untuk Rumah Tangga Mikin ( RTM )

16 KK Desa Selancar

V V V V V V Stok Pangan tercukupi pada musim panca roba

2.5 Pelatiham Ketrampilan anyaman Bambu

3 Klp. Desa Selancar

V V V V V V 16 KK (42 jiwa) rawan pangan Di

desa Selancar memiliki pekerjaan

2.6 Pembentukan BUMDes untuk Standarisasi harga gabah melayani kebutuhan Saprotan bagi petani

1 Lembaga

Desa Selancar

V V Adanya Badan Usaha milik desa yang melayani kebutuhan sarana produksi dan modal serta pasar yang berpihak pada petani

2.7 Pembentukan Gapoktan 1 Lembaga

Desa Selancar

V V Kelompok Tani / Gapoktan berkembang

2.8 Optimalisasi Penyuluhan kepada petani agar masuk menjadi anggota Kelompok Tani

5 Klp. Desa Selancar

V V V V V V PPL rutin mendampingi Kelompok Tani ? Gapoktan

2.9 Vaksinasi masal setiap 4 bulan sekali

5 Klp. Tani Ternak

Desa Selancar

V V V V V V Meminimalisir kematian ternak unggas (ayam) di desa Selancar

III BIDANG SOSIAL BUADAYA

3.1 Pencegahan Penyakit diare dan penyakit kulit melalui Pengobatan masal pada musim hujan

3 Rw. Desa Selancar

V V V V V V Pada musim hujan Penduduk Selancar terhindar dari Penyakit Diare dan penyakit kulit

3.2 Penguatan Kelompok Tani agar mampu memperjuangkan kepentingan petani

5 Klp. Tani

Desa Selancar

V V V V V V Kelompok Tani mampu menjadi sumber aspirasi bagi petani

3.3 Pelatihan tata Pemerintahan Desa bagi Perangkat desa, LKMD, PKK dan BPD

4 Lembaga

Desa Selancar

V V V V V V SDM Pemdes, BPD, PKK, LKMD

3.4 Pelatihan menegement Organisasi Tani bagi Pengurus Gapoktan dan Kelompok Tani

1 Lembaga

Desa Selancar

V V V V V V SDM Pengurus Kelompok Tani meningkat dan Gapoktan berkembang.

3.5 Penguatan PKK 1 Lembaga

Desa Selancar

V V V V V V SDM Pengurus PKK meningkat

3.6 Survai / pendataan anak putus sekolah

10 Anak Desa Selancar

V V Ada data anak dari keluarga tidak mampu

3.7 Bia Siswa bagi anak dari Keluarga Miskin


V V V V V V Menurunya angka putus sekolah

3.8 Fasilitasi Kejar Paket A bagi Penduduk yang tidak mampu melanjutkan ke SLTA


V V V V V V 10 anak putus sekolah Didesa Selancar mengikuti kejar paket A

3.9 Pembinaan Remaja lewat karang taruna

1 Kali Desa Selancar

V V V V V V Kenakalan remaja menurun

3.10 Pemberian Dana Insentif untuk Rw. / Rt.

17 Orang Desa Selancar

V V V V V V Ada Perhatian dari Pemerintah Daerah kepada Pengurus LKMD dan Ketua Rt. / RW.

3.11 Perbaikan Mushola di Rt 01 / Rw. 02secara gotong royong

1 Mushola

Rw. 02 V V Mushola di Rt 01 / Rw. 02 nyaman untuk beribadah

3.12 Peningkatan Pelayanan Pemerintah

1 Lembaga

Desa Selancar

V V V V V V Adaya Perangkat yang selalu siaga sesuai jam kerja dinas

3.13 Pembuatan MCK pemukiman penduduk tidak sehat

3 Rw. Desa Selancar

V V V V V V Lingkungan nyaman dan sehat

3.14 Pengadaan Tempat duduk bagi Posyandu di Rw. 02

4 Kursi Rw. 02 V V Meningkatnya pelayanan Posyandu di RW 02

3.15 Sosialisai anggaran Proyek dari Pemerintah desa ke RT. / Rw.

13 Rt. Desa Selancar

V V Transparansi Anggaran yang dikelola oleh LKMD

3.16 Penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja PKK

! Lembaga

Desa Selancar

V V V V V V PKK secara utuh bisa mandiri

3.17 Reorganisasi Karang Taruna 1 Lembaga

Desa Selancar

V V Aktifnya Kepengurusan dan adanya kegiatan nyata Karang Taruna

3.18 Membudayakan Kese-nian Tradisional dengan cara sering dipentaskan di Balai desa

1 Group Desa Selancar

V V V V V V Kesenian Tradisional Lestari

3.19 Optimalisasi Peran dan fungsi Rt. / Rw. Guna dalam pelayanan surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat

3 Rw. Dan

14 Rt.

Desa Selancar

V V V V V V Rw. Dan Rt. difungsikan oleh Pemdes dalam biokrasi kepemerintahannya

3.20 Bantuan Dana Operasional Untuk Rt. / Rw.

3 Rw. Dan

14 Rt.

Desa Selancar

V V V V V V Adanya Bantuan Dana Operasional Untuk Rt. / Rw.

3.22 Bantuan rehab rumah untuk 18 KK yang rumahnya tidak layak huni

18 KK Desa Selancar

V V Direhabnya 18 rumah tidak layak huni

Ditetapkan di : Selancar

Pada Tanggal : 9 Desember 2007

Kepala Desa Bulurej

S A R I N

MODUL PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF · PDF fileRPJMDes Setelah proses pembelajaran peserta diharapkam 1. Memahami Lokakarya RPJMDes 2. Mempuyai ketrampilan ... dalam proses pembuatan

Documents