MODUL Pembukuan Dan Penyusunan LPJ _EDITED15042011

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i DAFTAR ISI................................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 B. Tujuan Intruksional Umum .....2 C. Tujuan Instruksional Khusus .............................................................................. 2 BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA ........................................................ 3 BAB III BENDAHARA PENERIMAAN .................................................................................. 7 A. Penatausahaan Kas ................................................................................................ 7 B. Pembukuan Bendahara Penerimaan ................................................................... 7 C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan ....................................10 BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN ..............................................................................18 A. Pengelolaan Kas UP/TUP .....................................................................................18 B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP .......................................................................19 C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran .............................................................. 20 1. Pembukuan DIPA, Revisi DIPA, dan SKPA ............................................ 20 2. Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Yang Tidak Mempunyai Bendahara Pengeluaran Pembantu ......................................21 3. Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran Yang Mempunyai Bendahara Pengeluaran Pembantu .......................................................... 25 4. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran..29 BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ..................................................... 38 A. Pengelolaan Kas UP/TUP ................................................................................... 38 B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP ...................................................................... 38 C. Pembukuan BPP .................................................................................................... 39 1. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran ..40 2. Aktivitas Pembayaran atas Uang Yang Bersumber dari UP40MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iii

3. Aktivitas Pembayaran atas Uang Yang Bersumber dari SPM-LS Bendahara..41 4. Aktivitas Lainnya ..42 5. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu..43 BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ................................ ..51 A. Tatacara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ...........51 B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .............................51 C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .................................... .52 BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ........61 A. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi KPPN .. 62 B. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ....63 C. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara ...64 BAB VIII PENUTUP ................................................................................................................. .74 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. .75 LAMPIRAN: Contoh Pembukuan Bendahara Pengeluaran ..76

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

iv

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya tiga paket Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh aspek di bidang keuangan negara, termasuk pengelolaan uang di bendahara. Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, meskipun bendahara telah dinyatakan sebagai pejabat fungsional, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya bendahara sangat dipengaruhi oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja. Setelah reformasi, terdapat kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab serta hubungan bendahara dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Bendahara Umum Negara dalam hal pengelolaan uang. Bahkan dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan dengan tegas bahwa bendahara wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KPA apabila persyaratan tidak terpenuhi. Selain itu, bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang negara yang dikelolanya. Di samping itu, bendahara selaku pejabat yang diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga juga wajib membukukan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang dalam DIPA. Oleh karena itu berbeda dengan laporan yang dihasilkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pembukuan bendahara akan menghasilkan laporan bulanan pertanggungjawaban bendahara yang menyajikanMODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

1

BAB I PENDAHULUAN

informasi tentang keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo buku dan saldo kas. B. Maksud dan Tujuan Penyusunan modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ini dimaksudkan agar Penyuluh Perbendaharaan dan para pembaca lainnya memiliki panduan dalam rangka pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pada kementerian negara/lembaga. Tujuan penyusunan modul ini adalah: 1. Tujuan Instruksional Umum Sebagai pedoman bagi Penyuluh Perbendaharaan sehingga dapat memahami dan mengerti tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBN. 2. Tujuan Instruksional Khusus Setelah membaca modul ini, diharapkan Penyuluh Perbendaharaan mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab bendahara pengelola APBN pada kementerian negara/lembaga/kantor/satker yaitu meliputi tata cara pembukuan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup modul ini meliputi pembukuan, penyusunan, dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja, termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Selain itu, modul ini juga meliputi proses dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara serta laporan rekapitulasi Daftar LPJ Bendahara yang disampaikan secara berjenjang oleh KPPN kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.


2

BAB I PENDAHULUAN

BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi: 1. Menerima uang atau surat berharga/barang; 2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang; 3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang; 4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang; 5. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya. Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara maka dikenal dua jenis bendahara, yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu, untuk aktivitas pekerjaan yang kompleks dan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran maka menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

3


(BPP) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penjelasan jenis-jenis bendahara tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bendahara Penerimaan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu, semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara Penerimaan. 2. Bendahara Pengeluaran Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Oleh karena itu transaksi-transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran. 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP wajib melakukan pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP bertindak untuk dan atas nama Bendahara Pengeluaran. Dengan diangkatnya BPP dalam suatuMODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 4


satker, maka Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan sebagian uang kepada BPP tersebut. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran. Bendahara menjalankan tugas-tugas kebendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja.

Meskipun diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga, namun secara fungsional bendahara tetap bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, dilarang adanya jabatan rangkap antara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kecuali dalam kondisi tertentu setelah memperoleh izin dari BUN/Kuasa BUN. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membuka rekening pada bank/kantor pos atas nama jabatannya, bukan atas nama pribadi. Pembukaan rekening bendahara harus terlebih dahulu mendapat pesetujuan dari BUN/Kuasa BUN. Pengguna Anggaran (PA)/KPA dan atau bendahara merupakan wajib pungut atas transaksi/kegiatan yang membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan untuk keperluan apa pun dengan alasan apa pun. Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan dan bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual dengan tulisan tangan maupun menggunakan program komputer. Pembukuan bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kerja dan Bendahara Peraturan Kementerian Jenderal

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Direktur

Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentangMODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 5


Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.


6

BAB III BENDAHARA PENERIMAAN


A. Penatausahaan Kas Setiap penerimaan pada dasarnya harus segera langsung disetor ke kas negara. Apabila Bendahara Penerimaan menerima secara langsung setoran penerimaan dari wajib setor, maka Bendahara Penerimaan wajib membuat dan menyampaikan Surat Bukti Setor (SBS) lembar ke-1 kepada penyetor dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan bendahara. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh

penerimaannya ke kas negara paling lambat satu hari kerja, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyetorannya dilakukan secara berkala. Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan baik secara berkala maupun harian ke kas negara dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Bendahara yang melakukan penyetoran secara berkala, wajib menyimpan uang setoran penerimaan dari wajib setor pada rekening bank/pos atas nama jabatannya (bukan atas nama pribadi). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara. Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran/penyetoran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. B. Pembukuan Bendahara Penerimaan Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pelaksanaan pembukuan terhadap seluruh kerja penerimaan yang dalam di rangka bawah

anggaran

pendapatan

satuan

berada

pengelolaannya.

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

7


Pembukuan bendahara penerimaan meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. Pencatatan pembukuan harus dimulai dari BKU dan selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu. Pembukuan dilaksanakan atas dasar dokumen sumber pembukuannya, yang dibukukan sebagai berikut: 1. Rencana Penerimaan yang tertuang dalam DIPA, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU serta dicatat sebagai target penerimaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 2. Surat Bukti Setoran (SBS) yang merupakan tanda terima dari

Satker/Bendahara Penerimaan kepada wajib setor, dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu berkenaan, dan dibukukan secara akumulatif pada kolom Kelompok Akun Penerimaan sesuai akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 3. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah yang merupakan setoran bendahara ke kas negara sehubungan dengan penerimaan SBS tersebut pada butir 2 di atas, dibukukan di sisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu berkenaan, serta dibukukan sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 4. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah yang merupakan setoran langsung wajib setor ke kas negara, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-

out) pada BKU, serta dicatat pada kolom sesuai akun penerimaan berkenaanpada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan dan sekaligus berfungsi sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan. 5. Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut:


8


a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain. b. Surat Setoran Bukan Pajak yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.


9


C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan I. Buku Kas Umum (BKU) Bagian 1: Halaman muka BKU, berbentuk sebagai berikut

BUKU KAS UMUMKementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Revisi ke 1. 2. 3. Tahun Anggaran KPPN

: : : : : : : : :

() () () ()

.. .. .. ..

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

., . ., . ., . ., . ., . .

(7) (8)

: () ..

, (9) Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(10) . NIP

(11) NIP

Petunjuk pengisian: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) diisi kode dan nama Kementerian diisi kode dan nama Unit Organisasi diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota diisi kode dan nama Satuan Kerja diisi tanggal dan nomor SP DIPA diisi tanggal dan nomor revisi DIPA diisi tahun anggaran


10


(8) (9)

diisi kode dan nama KPPN diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani

(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk (11) diisi nama dan NIP bendahara penerimaan yang ditunjuk


11


Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:Tanggal(1)

Nomor Bukti(2)

Uraian(3)

Debet(4)

Kredit(5)

Saldo(6)

Petunjuk pengisian: Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)

Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara Kolom 3 : diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran Kolom 4 : diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom 5 : diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ setoran yang tercantum dalam dokumen sumber.


12


Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASIPada hari ini,. tanggal..bulan.tahun., kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir Nomor. . Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A Saldo Kas Bendahara 1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp . B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari: 1. Saldo BP .. Rp 2. Saldo BP .. Rp 3. Saldo BP Lain-lain Rp 4. Jumlah (B.1+B.2+B.3) Selisih Pembukuan (A.1-B.4) .. .. ..

(+) Rp

. Rp

C II

Hasil Pemeriksaan Kas A Kas yang Dikuasai Bendahara 1 Uang tunai di Brankas Bendahara 2 Uang di Rekening Bank Bendahara 3 Jumlah Kas B Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)

Rp Rp Rp

.

(+) Rp

III

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A Pembukuan Menurut Bendahara 1 Penerimaan yang Telah Disetorkan Rp 2 Penerimaan yang Belum Disetorkan Rp 3 B C Jumlah (A1+A2) Pembukuan Menurut UAKPA Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 B)

(+) Rp Rp Rp

IV

Penjelasan atas Selisih 1 Selisih Kas (IIB) 2 Selisih Pembukuan (IIIC) .

Yang diperiksa, Bendahara Penerimaan

Yang memeriksa, Kuasa Pengguna Anggaran

Nama NIP

Nama NIP


13


II. Buku Pembantu (BP) 1. BP Kas/BP /BP / BP ../BP Lain-Lain Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU .. (1)Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal(1)

: : : :

() .. () .. () .. () ..

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Debet(4)

: ., . : . :

() ..Uraian(3)

Nomor Bukti(2)

Kredit(5)

Saldo(6)

Petunjuk pengisian: (1) (2) (3) (4) (5) (6) diisi jenis BP berkenaan diisi kode dan nama Kementerian diisi kode dan nama Unit Organisasi diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota diisi kode dan nama Satuan Kerja diisi tanggal dan nomor SP DIPA14



(7) (8)

diisi tahun anggaran diisi kode dan nama KPPN

Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKU


15


2. Buku Pengawasan Anggaran Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Penerimaan sebagai berikut:BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATANKementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tg l (1) No. Bukti (2) : : : : : : : Penerimaan (4) () .. () .. () .. () .. ., . . () .. Akun (13) (19) (5) Akun (14) (20) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Akun (15) (21) (7) Akun (16) (22) (8) Akun (17) (23) (9) Akun (18) (24) (10) Posisi Penerimaan Bukti Sudah dipenerimaan setorkan (11) (12) Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Sub Kegiatan : : : : : . . . . . (8) (9) (10) (11) (12)

Uraian PAGU (3)

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Kementerian (2) diisi kode dan nama Unit Organisasi (3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota (4) diisi kode dan nama Satuan Kerja (5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA (6) diisi tahun anggaran (7) diisi kode dan nama KPPN (8) diisi fungsi berkenaan (9) diisi kode sub fungsi berkenaan (10) diisi kode program berkenaan (11) diisi kode kegiatan berkenaan (12) diisi kode sub kegiatan berkenaan (13) s/d (18) diisi akun berkenaan (19) s/d (24) diisi pagu akun terkait Kolom (1) diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi Kolom (2) diisi nomor bukti dokumen sumber Kolom (3) diisi uraian dari transaksi penerimaan yang dilakukan


16


Kolom (4) diisi jumlah penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan Kolom (5) s/d (10) diisi jumlah akumulasi penerimaan sesuai akun terkait Kolom (11) diisi jumlah penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara Kolom (12) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara


17

BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN


A. Pengelolaan Kas UP/TUP Pada setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Selanjutnya, atas dasar SPP-UP tersebut, PPSPM akan menerbitkan SPM-UP dan menyampaikannya kepada KPPN. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SPM-UP dimaksud. Dengan telah diterbitkannya SP2D-UP, maka secara otomatis rekening Bendahara Pengeluaran akan terisi sejumlah nilai dalam SP2D berkenaan. Uang Persediaan merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh KPA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari. Apabila UP yang ada diperkirakan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam bulan berkenaan, maka KPA dapat mengajukan SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP), setelah memperoleh izin prinsip sesuai ketentuan yang berlaku dengan dilengkapi rincian rencana kebutuhan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Seperti proses dalam pengajuan SPMUP, maka rekening Bendahara Pengeluaran akan bertambah sejumlah nilai yang tertuang dalam SP2D atas SPM-TUP tersebut. Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran harus ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari PA/KPA. Sebelum melakukan pembayaran, Bendahara Pengeluaran: a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi dasar hak tagih;


18


b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada huruf a sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syaratsyarat pada huruf a sampai dengan c dipenuhi maka Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan yang diajukan. Atas pembayaran yang dilakukannya, Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut wajib memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediaannya (GUP), sehingga UP nantinya akan berdaur ulang (revolving). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP/TUP tahun berjalan yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan akun Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah (815111)/Dana Pinjaman Hibah Luar Negeri

(815112)/Pengguna PNBP (815113). B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP Di samping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang yang berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan sumber penerimaan lainnya yang menjadi hak negara. Potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoran pengembalian belanja


19


tahun anggaran berjalan, dan SSBP digunakan untuk penyetoran penerimaan lainnya termasuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. SP2D-LS Bendahara harus dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya, maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara. C. Pembukuan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Pembukuan Bendahara Pengeluaran meliputi BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran belanja. Pencatatan pembukuan harus dimulai dari BKU dan selanjutnya dicatat pada buku-buku pembantu. 1) Pembukuan DIPA, Revisi DIPA, dan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Pada saat DIPA diterima, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja berkenaan sesuai kode akun. Apabila terdapat revisi DIPA, maka Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU dan dicatat pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja berkenaan sesuai kode akun, sebesar jumlah pagu DIPA setelah revisi. Untuk KPA yang menerbitkan/menerima SKPA, maka Bendahara Pengeluaran membukukan sebagai berikut: - Bagi KPA Penerbit SKPA, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat sebagai pengurang pagu anggaran pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja, sesuai kode akun berkenaan.


20


- Bagi KPA Penerima SKPA, Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan LPJ secara terpisah dari DIPA yang dikelolanya. Dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat sesuai kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 2) Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran yang Tidak Mempunyai BPP Berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan dokumen sumbernya, aktivitas Bendahara Pengeluaran yang tidak mempunyai BPP dapat dibedakan dalam kelompok sebagai berikut: 1. Aktivitas penerbitan SPM oleh Kuasa PA; 2. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari UP; 3. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang ditujukan kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS Bendahara); 4. Aktivitas Lainnya. Berikut petunjuk pembukuan dokumen sumber pembukuan Bendahara

Pengeluaran, dalam BKU dan Buku-buku Pembantu berdasarkan kelompok aktivitas tersebut di atas. 1. Aktivitas Penerbitan SPM oleh KPA a) Pagu DIPA yang telah mendapat pengesahan, merupakan pagu anggaran tertinggi yang disediakan untuk satuan kerja, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU dan dicatat sesuai akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. b) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM jenis ini, dilakukan langsung dari kas negara kepada pihak ketiga/rekanan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU dan dicatat sebagai pengurang pagu pada


21


kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. c) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan UP dari KPPN kepada Kuasa PA melalui Bendahara Pengeluaran. Dibukukan: 1) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP; 2) Sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. d) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan tambahan UP dari KPPN kepada Kuasa PA melalui Bendahara Pengeluaran. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP. e) Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai sarana pengisian kembali (revolving) UP, dibukukan: 1) sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja; 2) sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.

Sebagai catatan: potongan pada SPM-GUP terjadi apabila sisa pagu anggaran yang tersedia pada DIPA terbatas, sehingga tidak

memungkinkan pemberian/revolving uang persediaan sepenuhnya. Dalam hal ini, maksimal pemberian uang persediaan sebesar sisa pagu anggaran dalam DIPA, terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GUP dikurangi sisa pagu) dinyatakan sebagai setoran/potongan atas UP terdahulu.MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 22


f) SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber sebagai bukti pengesahan belanja yang menggunakan Uang

Persediaan/Tambahan Uang Persediaan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, dan dibukukan sebagai pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. g) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, adalah realisasi belanja yang dilakukan oleh KPA dan mengurangi/membebani pagu anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas SPM jenis ini, dilakukan dari kas negara kepada pegawai/pihak ketiga melalui

Bendahara Pengeluaran, dibukukan:1) sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu LS-Bendahara, dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja; 2) sebesar nilai potongan di sisi kredit pada BKU dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara. 2. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari Uang Persediaan a) Pembayaran atas UP dilakukan setelah kewajiban pihak terbayar/pihak ketiga dilaksanakan. Selanjutnya bendahara wajib meminta

kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak (bila disyaratkan) serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan oleh bendahara kepada pihak terbayar/pihak ketiga. Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak / bukti pungutan pajak dibukukan: 1) sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran di sisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja;


23


2) sebesar nilai faktur pajak/bukti pungutan pajak di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. b) Setoran atas sisa uang persediaan ke kas negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran dengan menggunakan SSBP. Sedangkan setoran atas pungutan pajak dilakukan segera setelah dilakukan pungutan/potongan dengan

menggunakan SSP. Pembukuan SSBP dan SSP adalah sebagai berikut: 1) SSBP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP; 2) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. 3. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari SPM-LS Bendahara a) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai

netto

berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke kas negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto, hal mana terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut: 1) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara; 2) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. b) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar, bendahara wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 24


1) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LSBendahara; 2) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak;

3) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, BukuPembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. 4. Aktivitas Lainnya Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain;

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaanlain-lain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain. 3) Pembukuan Transaksi oleh Bendahara Pengeluaran yang Mempunyai BPP Untuk pembukuan Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP pada dasarnya tidak berbeda dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran yang tidak

mempunyai BPP. Untuk Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP ditambah dengan pembukuan sebagai berikut: 1. Penyaluran Dana dari Bendahara Pengeluaran Kepada BPP Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran, maka penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun SPM-LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pembukuannya adalah sebagai berikut:


25


a) Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan sisi kredit pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan di sisi debet pada Buku Pembantu BPP;

b) Pengembalian sisa UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran dibukukanmelalui LPJ-BPP, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit pada BKU, di sisi debet pada buku pembantu kas dan sisi kredit pada buku pembantu BPP. 2. LPJ-BPP sebagai dokumen sumber Berdasarkan ketentuan, bendahara wajib melakukan pembukuan atas dasar transaksi dan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, selaku bendahara, BPP melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk LPJ-BPP. Selanjutnya dalam kaitan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP menjadi dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Ada pun pembukuannya sebagai berikut: a) Dana UP 1. Belanja yang dilakukan oleh BPP atas UP, sebesar jumlah nilai pengurangan menurut kode akun dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurangan pagu dalam kolom akun berkenaan pada Buku

Pengawasan Anggaran Belanja; 2. Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian sisa UP dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengurangan/transfer dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu BPP. b) Dana LS-Bendahara 1. Pembayaran (yang dilakukan oleh BPP) atas dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah pengurangan/pembayaranMODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 26


dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. 2. Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah

pengurangan/setoran dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. c) Dana Pajak Pungutan pajak atas belanja/pembayaran yang dilakukan oleh BPP dibukukan: 1. Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak; 2. Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak. d) Dana Lain-lain 1. Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain; 2. Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain.

Catatan : Bukti-bukti pengeluran dan bukti-bukti setor disampaikan kepada PPSPM sebagai bahan penguji atas SPP yang diajukan oleh PPK. Sebelum melakukan pembukuan atas LPJ-BPP, Bendahara Pengeluaran wajib menguji kebenaran LPJ-BPP terkait dengan penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dan pengembalian sisa UP dari BPP kepada Bendahara Pengeluaran. Dalam hal terjadi perbedaan,

Bendahara Pengeluaran wajib melakukan konfirmasi kepada BPP (pengujian kebenaran di sini dimaksudkan hanya terhadap kebenaran


27


pembebanan dan ketersediaan dananya pada akun pengeluaran, bukan atas bukti-bukti kuitansi).


28


4) Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran a. Buku Kas Umum (BKU) Bagian 1: Halaman Muka BKU, berbentuk sebagai berikut:

BUKU KAS UMUMKementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Revisi ke 1. 2. 3. Tahun Anggaran KPPN Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

: : : : : : : : :

() () () ()

.. .. .. ..

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

., . ., . ., . ., . ., . .

(7) (8) , (9)

: () ..

(10) . NIP.

(11) NIP.

Petunjuk pengisian: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) diisi kode dan nama Kementerian diisi kode dan nama Unit Organisasi diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota diisi kode dan nama Satuan Kerja diisi tanggal dan nomor SP DIPA diisi tanggal dan nomor revisi DIPA diisi tahun anggaran diisi kode dan nama KPPN diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk


29


(11)

diisi nama dan NIP bendahara pengeluaran yang ditunjuk

Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:Tanggal(1)

No. Bukti(2)

Uraian(3)

Debet(4)

Kredit(5)

Saldo(6)

Petunjuk pengisian: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 : diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal) : diisi nomor bukti bendahara : diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran : diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber : diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.


30


Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASIPada hari ini,. tanggal..bulan.tahun. kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir No. . Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:

I.

Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara A. Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara) Rp 1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) . Rp 2. Saldo BP BPP . 3. Jumlah (A.1+A.2) B. Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari 1. Saldo BP UP 2. Saldo BP LS-Bendahara 3. Saldo BP Pajak 4. Saldo BP Lain-lain 5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) C. Selisih Pembukuan (A.3-B.5)Rp Rp Rp Rp Rp

.

. . . .Rp

.Rp

.

II.

Hasil Pemeriksaan kas A. Kas yang dikuasai Bendahara 1 Uang tunai di brankas Bendahara 2 Uang di rekening bank Bendahara 3

Rp Rp

. .Rp

Jumlah kas pada Bendahara (A.1+A.2)

.Rp

B. Selisih antara saldo buku dengan kas (I.A.1-II.A.3)

.

III.

Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) A. Pembukuan UP menurut Bendahara Rp 1 Saldo UP . Rp 2 Kuitansi UP yang belum disahkan . 3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) B. Pembukuan UP menurut UAKPA

Rp Rp

. .Rp

C. Selisih UP pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 B)

.

IV. Penjelasan atas selisih1. Selisih Kas (IIB) 2. Selisih UP (IIIC) Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama: NIP

Nama: NIP


31


b. Buku Pembantu (BP) 1) BP Kas/BP Uang Persediaan (UP)/BP LS Bendahara/ BP Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/BP Lain-Lain. Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

Buku Pembantu .. (1)Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Ko ta Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN Tanggal(1)

: : : : : : :

() .. () .. () .. () .. ., . . () .. Uraian(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Debet(4)

Nomor Bukti(2)

Kredit(5)

Saldo(6)

Petunjuk pengisian (1) diisi jenis BP berkenaan (2) diisi kode dan nama Kementerian (3) diisi kode dan nama unit organisasi (4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota (5) diisi kode dan nama satuan kerja (6) diisi tanggal dan nomor SP DIPA (7) diisi tahun anggaran


32


(8) diisi kode dan nama KPPN Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKU.

2) Buku Pembantu Pajak (BP Pajak) Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAKKementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kot a Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN

: : : : : : :

() .. () .. () .. () ..., . .

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

() ..Penerimaan (Debet)

Tgl (1)

No. bukti (2)

Uraian (3)

PPN (4)

PPh Ps PPh Ps PPh Ps 21 22 23 (5) (6) (7)

(8)

Pengeluaran (Kredit) (9)

Saldo (10)

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Kementerian (2) diisi kode dan nama Unit Organisasi (3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota (4) diisi kode dan nama Satuan Kerja (5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA (6) diisi tahun anggaran (7) diisi kode dan nama KPPN Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) :diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi : diisi nomor bukti bendahara : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran


33


Kolom (4) Kolom (5) Kolom (6) Kolom (7) Kolom (8)

: diisi jumlah pungutan PPN yang diterima : diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima : diisi jumlah pungutan PPh Ps 22 diterima : diisi jumlah pungutan PPh Ps 23 diterima : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) termasuk penerimaan pajak yang diterima dari BPP yang dilaporkan dalam LPJ-BPP

Kolom (9)

: diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber.

Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau


34


3) Buku Pengawasan Anggaran. Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJAKementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl, No.SP DIPA Tahun Anggaran KPPN : : : : : : : () .. () .. () .. () .. ., . . () . (7) Kel. Akun (1) (2) (3) (4) (5) (6) Fungsi Sub Fungsi Program Kegiatan Sub Kegiatan : : : : : . . . . . (8) (9) (10) (11) (12)

Tgl

No. Bukti

Uraian

Nilai Transisi

Cara bayar UP LS

Akun

Akun

Akun

Akun

Posisi UP Bukti pengeluaran(12)

(13) (18)

(14) (19)(8)

(15) (20)(9)

(16) (21)(10)

(17) (22)(11)

Sudah di sahkan(13)

PAGU(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN

35

BAB V BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)

Petunjuk pengisian Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (18) (19) diisi kode dan nama Kementerian diisi kode dan nama Unit Organisasi diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota diisi kode dan nama Satuan Kerja diisi tanggal dan nomor SP DIPA diisi tahun anggaran diisi kode dan nama KPPN diisi fungsi berkenaan diisi kode sub fungsi berkenaan diisi kode program berkenaan diisi kode kegiatan berkenaan diisi kode sub kegiatan berkenaan diisi kode kelompok akun berkenaan s/d (17) diisi kode akun terkait diisi pagu kelompok akun berkenaan s/d (22) diisi pagu akun terkait : diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (1)

Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi Kolom (5) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme UP Kolom (6) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme LS Kolom (7) : diisi sisa pagu kelompok akun berkenaan Kolom (8) s/d (11): diisi sisa pagu akun terkait Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang belum di-GU-kan Kolom (13) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di-GU-kan


37



A. Pengelolaan Kas UP/TUP Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan yang dikelola BPP berasal dari Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mentransfer sejumlah UP/TUP kepada BPP untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BPP. UP/TUP BPP merupakan uang muka kerja yang akan digunakan oleh PPK di mana BPP berada (PPK-BPP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK-BPP. Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan BPP harus ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari PPK-BPP. Sebelum melakukan pembayaran, BPP: a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, meliputi kuitansi/tanda-terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi dasar hak tagih; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya. BPP wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada huruf a sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syarat-syarat pada huruf a sampai dengan c dipenuhi, maka BPP melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan yang diajukan. Atas pembayaran yang dilakukannya, BPP sebagai wajib pungut wajib memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.


38


Bukti-bukti

pembayaran

selanjutnya

disampaikan

kepada

PPK-BPP

untuk

dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediannya (GUP) melalui PPK. Pada akhir kegiatan/tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran. B. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP Di samping mengelola uang persediaan, BPP juga mengelola uang yang berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran namun diteruskan kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan sumber penerimaan lainnya yang menjadi hak negara. Atas potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, dan SSBP digunakan untuk penyetoran penerimaan lainnya. SP2D-LS Bendahara yang diteruskan kepada BPP harus dibayarkan oleh BPP kepada yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya, maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas negara (kecuali sisa UP yang harus disetorkan ke Bendahara Pengeluaran). C. Pembukuan BPP Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran, BPP akan menerima sejumlah dana dari Bendahara Pengeluaran guna dibayarkan kepada yang berhak. Selaku bendahara, BPP dalam melakukan pembayaran wajib melakukan pengujian dan wajib melakukan pungutan baik pajak maupun non pajak termasuk jasa giro.


39


1) Penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran Penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dapat bersumber dari UP dan dapat bersumber dari SPM-LS Bendahara. Dalam hal setelah pelaksanaan pembayaran terdapat sisa atas dana dimaksud, terhadap sisa dana UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran sedangkan terhadap sisa dana SPM-LS Bendahara disetor ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP. Pembukuan yang dilakukan oleh BPP adalah sebagai berikut: 1. Tanda terima/bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP dan/atau Buku Pembantu LS-Bendahara. Khusus untuk UP dicatat sebagai pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP sesuai rencana penggunaan. 2. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan dan Buku Pembantu UP.

3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara, dibukukan di sisikredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara. 2) Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan 1. Pembayaran atas UP dilakukan setelah dikurangi kewajiban pihak

terbayar/pihak ketiga. Selanjutnya BPP wajib meminta kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan oleh BPP kepada pihak terbayar/pihak ketiga sebesar kewajibannya. Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan: a) Sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada BKU dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai pengurangan pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP. b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.


40


2. Penyetoran pajak ke kas negara SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. 3. Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran Tanda terima/bukti transfer dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP. Catatan:

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada PA/Kuasa PA dan sekaligus sebagai sarana revolving UP, PPK menerbitkan SPP dan menyampaikannya kepada PPSPM dengan disertai bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti setor. SPP dibukukan di sisi debet dan sisi Kredit (in-out) pada BKU, dan dicatat dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP.3) Aktivitas pembayaran atas Uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara 1. Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara, pemotongan kepada pihak terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke kas negara dilakukan oleh BPP dengan menggunakan SSPB sebesar nilai

netto, hal mana terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang ditujutidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut: a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara; b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.


41


2. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar, BPP wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut: a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LSBendahara; b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak; c) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. 3. Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke kas negara SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara. 4) Aktivitas Lainnya Pada dasarnya BPP wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan adanya penerimaan BPP di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan sebagai berikut: 1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain;

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lainlain, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.


42


5) Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu a. Buku Kas Umum (BKU) Bagian 1: Halaman Muka, berbentuk sebagai berikut: BUKU KAS UMUMKementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP 2. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran

: : : :

() () () ()

....

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) , .... (8)

: :

Mengetahui, Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Pembantu

(9) . NIP

(10) NIP

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Kementerian (2) diisi kode dan nama Unit Organisasi (3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota (4) diisi kode dan nama Satuan Kerja (5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP (6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (7) diisi tahun anggaran (8) diisi tempat dan tanggal BP-BPP ditandatangani (9) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk (10) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk


43


Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut :Tanggal(1)

Nomor Bukti(2)

Uraian(3)

Debet(4)

Kredit(5)

Saldo(6)

Petunjuk pengisian: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 : diisi tanggal pembukuan (format:bulan-tanggal) : diisi nomor bukti dokumen sumber : diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran : diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber : diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.


44


Bagian 3: Halaman catatan BKU (untuk Pemeriksaan Kas BPP), berbentuk sebagai berikut:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KASPada hari ini,. tanggal..bulan.tahun. kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp dan Nomor Bukti terakhir nomor. . Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I. Hasil pemeriksaan pembukuan BPP A Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP) 1. 2. 3. dari 1. 2. 3. 4. 5. C II. Saldo BP UP Saldo BP LS-Bendahara Saldo BP Pajak Saldo BP Lain-Lain Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp Rp Rp Rp (+) Rp . Rp .. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Saldo BP UM Perjadin Jumlah (A.1+A.2) Rp Rp (+) Rp .

B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri

Selisih Pembukuan (A.1-B.5)

Hasil Pemeriksaan kas A Kas yang dikuasai BPP 1 2 3 Uang tunai di brankas Uang di rekening bank Jumlah Kas (A.1+A.2) Rp Rp (+) Rp .

III. Selisih Kas A 1 2 3 Saldo BP Kas (I.A.1) Jumlah Kas (II.A.3) Selisih Kas (A.1-A.2) Rp Rp (-) Rp

IV. Penjelasan atas selisih kas 1 2 . .. Yang diperiksa, Bendahara Pengeluaran Pembantu Yang memeriksa, Pejabat Pembuat Komitmen

Nama. NIP .

Nama NIP


45


b. Buku Pembantu (BP) 1) BP Kas/BP Uang Persediaan (BP UP)/BP LS-Bdh/BP Lain-lain Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

Buku Pembantu .. (1)Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP 2. Pejabat PembuatKomitmen

: : : : : : :

() .. () .. () .. () .. .. . Uraian(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Debet(4)

Tahun Anggaran Tanggal(1)

Nomor Bukti(2)

Kredit(5)

Saldo(6)

Petunjuk pengisian: (1) diisi jenis BP berkenaan (2) diisi kode dan nama Kementerian (3) diisi kode dan nama unit organisasi (4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota (5) diisi kode dan nama satuan kerja


46


(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP (7) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (8) diisi tahun anggaran

Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2 BKUBPP 2) Buku Pembantu BPP Pajak (BP BPP Pajak) Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAKKementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP 2. Pejabat PembuatKomitmen

: : : :

() () () ()

.. .. .. ..

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

: .... : .... : ....Penerimaan (Debet) Uraian (3) PPN (4) PPh Ps 21 (5) PPh Ps 22 (6) PPh Ps 23 (7) (8)

Tahun Anggaran

Tanggal (1)

Nomor bukti (2)

Pengeluaran (Kredit) (9)

Saldo (10)

Petunjuk pengisian: (1) diisi kode dan nama Kementerian (2) diisi kode dan nama unit organisasi (3) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota (4) diisi kode dan nama satuan kerja (5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP (6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (7) diisi tahun anggaran


47


Kolom (1)

: diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi

Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima Kolom (5) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima Kolom (6) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 22 diterima Kolom (7) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 23 diterima Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen sumber.


48


3)

Buku Pengawasan Anggaran BPP. Bentuk Buku Pengawasan Anggaran BPP sebagai berikut: Buku Pengawasan Anggaran Uang Persediaan

Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP 2. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran

: : : : : : :

() .. () .. () .. () .. ... (5) (6) . (7)

(1) (2) (3) (4)

Fungsi Subfungsi Program Kegiatan Subkegiatan

: : : : :

. . . . .

(8) (9) (10) (11) (12)

Tgl

No. Bkt 2

Uraian PAGU

Nilai Transaksi 4

BKPK (13) (19) 5

MA (14) (20) 6

MA (15) (21) 7

MA (16) (22) 8

MA (17) (23) 9

MA (18) (24) 10 11

Posisi UP Bukti pengeluaran Sudah diSPP kan 12

1

3

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN

49


Petunjuk pengisian: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) diisi kode dan nama Kementerian diisi kode dan nama Unit Organisasi diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota diisi kode dan nama Satuan Kerja diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan diisi tahun anggaran diisi fungsi berkenaan diisi kode subfungsi berkenaan

(10) diisi kode program berkenaan (11) diisi kode kegiatan berkenaan (12) diisi kode subkegiatan berkenaan (13) diisi kode kelompok akun berkenaan (14) s/d (18) diisi kode akun berkenaan (19) diisi pagu kelompok akun berkenaan (20) s/d (24) diisi pagu akun berkenaan Kolom (1) Kolom (2) Kolom (3) Kolom (4) Kolom (5) : diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi : diisi nomor bukti dokumen sumber pengeluaran : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan : diisi jumlah nominal transaksi : diisi sisa pagu kelompok akun berkenaan.

Kolom (6) s/d (10) : diisi sisa pagu akun berkenaan Kolom (11) Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang belum di-LPJ-kan : diisi jumlah pembayaran yang sudah di-LPJ-kan


50

BAB VII VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Bendahara

Penerimaan

dan

Bendahara bulanan

Pengeluaran uang

wajib

menyusun

laporan

pertanggungjawaban

secara

atas

yang

dikelolanya.

Bendahara

Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bendahara Pengeluaran pada setiap awal bulan. Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi tentang: a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu; b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos; c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan

d. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.A. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan BKU, Buku-Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA. Di samping itu juga perlu ditambahkan bahwa LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPP dengan LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri. LPJ BPP juga disusun berdasarkan BKU, Bukubuku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada: a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerjanya; b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing; dan c. Badan Pemeriksa Keuangan.


51


Penyampaian LPJ tersebut dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan. Laporan pertanggungjawaban BPP dikirimkan kepada Bendahara Pengeluaran induknya paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan.


52


C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara a. LPJ Bendahara Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, berbentuk sebagai berikut:LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN Bulan : (1) Kementerian/ Lembaga : (..) (2) Tgl, No. SP DIPA : . Unit Organisasi : (..) (3) Tahun Anggaran : . Propinsi/Kab/Kota : (..) (4) KPPN : () . Satuan Kerja : (..) (5) Alamat dan No.Tlp. : (..) (6)I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada .(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: .. (11) Jenis Buku Pembantu(1) (2)

(7) (8) (9)

BKU

sebesar

Rp.

Saldo Awal(3)

Penerimaan(4)

Penyetoran(5)

Saldo Akhir(6)

A.

BP Kas 1. BP Kas (tunai dan Bank) .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

B.

Buku Pembantu 1. BP . 2. BP .. 3. BP Lain-lain

II. 1. 2. 3.

Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan Uang tunai di brankas Uang di rekening bank Jumlah saldo kas Rp. Rp. (12) (13)

(+) Rp.

(terlampir salinan rekening koran) (14)

III. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA) A. B. C. Pembukuan menurut Bendahara 1 Penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara Pembukuan menurut UAKPA Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 B) Rp Rp (15) (16) Rp .. (17)

IV. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut: 1. 2. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1 II.3) Selisih Pembukuan (III.C) Rp. (18) Rp. (19) (jelaskan apabila ada selisih) (jelaskan apabila ada selisih) .., (20) Bendahara Penerimaan

Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran

Nama: NIP:

(21)

Nama: NIP:

(22)


53


Petunjuk pengisian: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) diisi bulan dan tahun berkenaan diisi kode dan nama Kementerian diisi kode dan nama Unit Organisasi diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota diisi kode dan nama Satuan Kerja diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja diisi tanggal dan nomor SP DIPA diisi tahun anggaran diisi kode dan nama KPPN

(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan (11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU Kolom (3) : diisi saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo bulan lalu Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5) masing-masing buku (12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara penerimaan pada akhir bulan pelaporan (13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara penerimaan di bank pada akhir bulan pelaporan (14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13) (15) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan pada bulan berkenaan (16) diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA (17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16) (18) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3 (19) diisi sama dengan nomor (17) (20) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani


54


(21) diisi nama dan NIP Kuasa PA

(22) diisi nama dan NIP Bendahara Penerimaan


55


b. LPJ Bendahara Pengeluaran Laporan Pertanggungjawaban berikut: Bendahara Pengeluaran, berbentuk sebagai

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBulan: (1) Departemen Lembaga : (..) (2) Tgl, No. SP DIPA : (7) Unit Organisasi : (..) (3) Tahun Anggaran : (8) Provinsi/Kab/Kota : (..) (4) KPPN : () ... (9) Satuan Kerja : (..) (5) Alamat dan Telp. : .. (6) I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. (10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: .. (11) Saldo Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Akhir 2 3 4 5 6 1 A . BP Kas, BPP, dan UM Perjadin 1. BP Kas (Tunai dan Bank) 2. BP UM Perjadin 3. BP BPP (Kas pada BPP) B . BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin 1. 2. 3. 4. BP UP *) BP LS-Bendahara BP Pajak BP Lain-lain .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp.........(12) II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan 1. Uang Tunai di Brankas Rp. (13) 2. Uang di Rekening Bank Rp (14) 3. Jumlah Kas Rp. III. Selisih Kas 1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) 2. Jumlah Kas (II.3) (15) Rp. Rp (16) (17)

(+)

(terlampir salinan rekening koran)

(-)

3. Selisih Kas Rp. (18) IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA 1. Saldo UP Rp. . (19) 2. Kuitansi UP Rp. . (20) 3. 4. Jumlah UP Saldo UP menurut UAKPA Rp. Rp. (21) (22)

(+) (-)

5. Selisih Pembukuan UP Rp. .. (23) V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan UP (apabila ada): 1. (24) 2. Mengetahui: Kuasa Pengguna Anggaran, .., (25) Bendahara Pengeluaran,

Nama..(26) NIP..

Nama.(27) NIP.


56


Petunjuk pengisian: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) diisi bulan dan tahun berkenaan diisi kode dan nama Kementerian diisi kode dan nama Unit Organisasi diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota diisi kode dan nama Satuan Kerja diisi alamat da No telpon satuan kerja diisi tanggal dan nomor SP DIPA diisi tahun anggaran diisi kode dan nama KPPN

(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan (11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo akhir bulan lalu Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku pembantu Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku pembantu Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir [kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi kolom (5)] masing-masing buku (12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara pengeluaran pada akhir bulan pelaporan (13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara pengeluaran di bank pada akhir bulan pelaporan (14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13) (15) diisi saldo UP pada BP UP bulan berkenaan (16) diisi jumlah UP yang belum disahkan pada bulan berkenaan (17) diisi penjumlahan nomor (15) dan (16) (18) diisi saldo UP menurut UAKPA (19) diisi selisih antara nomor (17) dan (18)


57


(20) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3 (21) diisi sama dengan nomor (19) (22) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani (23) diisi nama dan NIP Kuasa PA

(24) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran


58


c. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu (LPJ-BPP) Bentuk LPJ-BPP sebagai berikut:LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan: (1)Departemen Lembaga Unit Organisasi Propinsi/Kab/Kota Satuan Kerja Alamat dan Tlp. : : : : : (..) . (2) (..) . (3) (..) . (4) (..) . (5) ... (6) Tgl/No SK Pengangkatan 1. BPP 2. Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran : : : .. (7) .. (8) .. (9)

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU-BPP sebesar Rp.(10) dan nomor bukti terakhir nomor .. (11) Saldo Saldo Jenis Buku Penambahan Pengurangan Awal Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) .. A. BP Kas dan UM Perjadin .. .. .. .. 1. BP Kas (kas tunai dan bank) .. .. .. .. 2. BP UM Perjadin B. BP selain Kas dan UM Perjadin 1. BP UP *) Belanja MA Belanja MA Belanja MA Pengembalian Sisa UP 2. BP LS-Bdh Pembayaran atas LS-Bdh Setoran atas LS-Bdh 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPP kan sebesar Rp II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang tunai Rp. (12) 2. Uang direkening bank Rp (13) 3. Jumlah kas Rp. Rp. III. Selisih Kas 1. Saldo akhir BP Kas (I.A.1 kol 6) 2. Jumlah Kas (II.3) 3. Selisih Kas (18)

(+) Rp.

(terlampir salinan rekening koran) (14)

.. (15) .. (16)

(-) Rp. . (17)

IV. Penjelasan selisih III.3 (apabila ada): 1.

.., (19) Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama: NIP:

(20)

Nama: NIP:

(21)


59


Petunjuk pengisian: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) diisi bulan dan tahun berkenaan diisi kode dan nama Kementerian diisi kode dan nama Unit Organisasi diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota diisi kode dan nama Satuan Kerja diisi alamat dan nomor telpon satuan kerja diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan BPP diisi tanggal dan nomor SK pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen diisi tahun anggaran

(10) diisi jumlah saldo akhir BKU BPP pada bulan pelaporan (11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU BPP Kolom (3) : diisi jumlah saldo awal masing-masing buku pembantu yang merupakan saldo akhir bulan lalu. Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku pembantu. Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masingmasing buku pembantu. Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) atau dikurangi kolom (5)) masing-masing buku. (12) diisi jumlah uang tunai di brankas BPP pada akhir bulan pelaporan (13) diisi jumlah uang pada rekening BPP di bank pada akhir bulan pelaporan (14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13) (15) diisi sama dengan I.A kolom 6 (16) diisi sama dengan II.3 (17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16) (18) diisi penjelasan terjadinya selisih (apabila terdapt selisih) (19) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani (20) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen (21) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran PembantuMODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 60



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang diterimanya. Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. Membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Uang Persediaan yang ada di KPPN; 2. Membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya; 3. Menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening koran bendahara; 4. Menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada LPJ; dan 5. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah diverifikasi tetapi masih terdapat kesalahan, dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan untuk kemudian dilakukan pembetulan dan disampaikan kembali kepada KPPN setelah dilakukan revisi seperlunya. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang telah diperbaiki dikirim kembali ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian. KPPN merekap seluruh LPJ Bendahara yang berada di wilayah kerjanya untuk kemudian menyampaikan rekap LPJ Bendahara tersebut ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan rekapitulasi LPJ Bendahara menurut bagian anggaran dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN).


61


Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara yang diterima dari seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara menurut bagian anggaran. Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kas di bendahara. A. Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Bagi KPPN 1. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan sebagai berikut: 1) menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan sebelumnya; 2) menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran bendahara; 3) menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan); 4) meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan negara (penerimaan yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya); 5) Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan: a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, c, dan d, KPPN membubuhi stempel (Format I) pada LPJ tersebut; b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, dan c, KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II); c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran penerimaan negara, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara Penerimaan (Format III). 2. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai berikut: 1) menguji saldo awal dengan cara membandingkan dengan saldo akhir bulan sebelumnya; 2) menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran bendahara; 3) menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan Kartu Pengawasan UP yang ada pada KPPN;MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 62


4) menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan); 5) meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak (pajak yang disetor minimal sebesar saldo akhir bulan sebelumnya); 6) Hasil verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran: a. Apabila tidak ditemukan kesalahan dalam pengujian pada huruf a, b, c, dan d di atas, KPPN membubuhi stempel (Format I) pada LPJ tersebut; b. Apabila ditemukan kesalahan dalam pengujian pada angka huruf a, b, c, dan d di atas, KPPN membuat surat pengembalian LPJ (Format II); c. Apabila ditemukan ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak, KPPN dapat memberikan surat teguran kepada Bendahara Pengeluaran (Format III). 3. Penyampaian hasil verifikasi dan pelaporan 1) Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan benar sebagaimana dimaksud poin 1.e.1) dan poin 2.f.1) di atas, disampaikan kepada bendahara yang bersangkutan; 2) Lembar kedua LPJ yang telah diverifikasi dan ditemukan kesalahan sebagaimana dimaksud poin 1.e.2) dan 2.f.2) di atas, dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kuasa PA dan kepada Kepala Kanwil DJPBN; 3) Atas dasar LPJ yang telah diverifikasi dan benar, KPPN menyusun daftar LPJ Bendahara Penerimaan (Format IV) dan Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran (Format V); 4) Daftar LPJ sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan kepada Kanwil DJPBN setempat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan pelaporan; 5) Dalam hal bendahara tidak menyampaikan LPJ sampai batas waktu yang ditentukan, KPPN dapat memberikan sanksi. B. Petunjuk Pelaksanaan Perbendaharaan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal


63


1. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Penerimaaan yang diterima dari KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan menurut bagian anggaran (Format VI) secara bulanan; 2. Atas dasar Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran menurut bagian anggaran (Format VII) secara bulanan; 3. Rekapitulasi LPJ Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, disampaikan secara bulanan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur PKN paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja bulan pelaporan. C. Petunjuk Pelaksanaan bagi Direktorat Pengelolaan Kas Negara 1. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan yang diterima dari Kanwil DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Penerimaan menurut bagian anggaran (Format VIII); 2. Atas dasar Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran yang diterima dari Kanwil DJPBN, Direktorat PKN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara Pengeluaran menurut bagian anggaran (Format IX). Hasil rekapitulasi LPJ disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kas di bendahara.


64


FORMAT I CONTOH STEMPEL VERIFIKASI LPJ BENDAHARA LPJ diterima tanggal Telah diverifikasi, tanggal. nomor.. a.n. Kepala KPPN ................ Kepala Seksi ...

() NIP ..


65


FORMAT II K P P N .. PENGEMBALIAN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN*) Nomor: Yth. : Bendahara Penerimaan/Pengeluaran*) Satker . . Sehubungan dengan LPJ bulan.. yang Saudara sampaikan kepada kami, dengan surat pengantar No. tanggal .., yang diterima pada tanggal. Nomor.. dengan ini dikembalikan LPJ dimaksud dengan penjelasan sebagai berikut:*) 1. Ketidaksesuaian saldo awal dengan saldo akhir LPJ bulan sebelumnya. 2. Ketidaksesuaian nilai uang di rekening bank dengan salinan rekening koran. 3. Ketidaksesuaian saldo UP dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran kami. 4. Ketidaksesuaian perhitungan. 5. .......... Untuk selanjutnya agar dilakukan perbaikan dan disampaikan kembali kepada kami paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

, Kepala Seksi .

Nama .. NIP .. Tembusan: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ..; 2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker .

*) coret yang tidak perlu atau ditambahkan penjelasan lebih lanjut


66


FORMAT III KOP SURAT KPPN Nomor Sifat Lampiran Hal : S- . : Penting : (.) lembar : Teguran Kepatuhan Penyetoran .., .

Yth. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran*) Kantor/Satker ............... di .. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Saudara Nomor . tanggal . yang kami telah kami verifikasi tanggal. Nomor . diketahui bahwa saldo akhir penerimaan negara/pajak bulan yang lalu belum Saudara setorkan ke kas negara seluruhnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengingatkan Saudara untuk segera menyetorkan seluruh penerimaan negara/pajak sesuai peraturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan.

Kepala Kantor,

Nama NIP .. Tembusan: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ..; 2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor/Satker

*) coret yang tidak perlu


67


FORMAT IVKPPN . DAFTAR LPJ BENDAHARA PENERIMAAN Bulan

Kode No. BA(2)

Saldo Kas Kas Tunai(4)

Saldo penerimaan dan penyetoran Jumlah(6)=(4)+(5)

Satker(3)

Kas Bank(5)

Penerimaan(7)

Penyetoran ke Kas Negara(8)

Saldo(9)=(7)-(8)

(1)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

999 (Dep ) 999999 999999 999 (Dep ) 99999

MODUL Pembukuan Dan Penyusunan LPJ _EDITED15042011

Documents