MODUL I KEWAJIBAN PEMBUKUAN A.Kewajiban Pembukuan Berdasarkan pasal 28 ayat 1, UU RI No. 28 th 2007 tentang perubahan ketiga atas UU.NO.6 tahun 1983 tentang KUP, WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pasal 1 angka 29 KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya , serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pengertian pembukuan menurut KUP identik dengan pengertian akuntansi yaitu proses pencatatan, penggolongan , peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya. PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH AKUNTANSI PERPAJAKAN 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MODUL I
KEWAJIBAN PEMBUKUAN
A.Kewajiban PembukuanBerdasarkan pasal 28 ayat 1, UU RI No. 28 th 2007 tentang perubahan
ketiga atas UU.NO.6 tahun 1983 tentang KUP, WP Badan di Indonesia wajib
menyelenggarakan pembukuan.
Pasal 1 angka 29 KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya , serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode tahun pajak tersebut.
Pengertian pembukuan menurut KUP identik dengan pengertian akuntansi
yaitu proses pencatatan, penggolongan , peringkasan dan penyajian dengan
cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau
organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya.
Tujuan penyelenggaraan pembukuan adalah untuk menghitung
penghasilan neto fiskal/rugi fiskal.
Penjelasan pasal 28 ayat (7) KUP, pembukuan dapat berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK),
Pembukuan berdasarkan :
- SAK berlaku umum dan menghasilkan laporan keuangan komersial (LKK)
- untuk tujuan menghitung penghasilan neto fiskal/rugi fiskal dilakukan
penyesuaian fiskal positif (negatif).
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 1
Akuntansi Pajak adalah bagian dari Akuntansi Umum (General Accounting),
sehingga WP tidak perlu membuat 2 (dua) pembukuan, cukup 1 (satu)
pembukuan berdasarkan SAK kemudian dilakukan penyesuaian fiskal.
Inti dari Akuntansi PPh adalah melakukan Rekonsiliasi Laporan keuangan
fiskal sebagai dasar pengisian SPT Tahunan PPh.
Sesuai azas self assessment, penyesuaian fiskal dilakukan oleh WP,
mulai tahun pajak 2002 penyesuaian fiskal dimasukkan dalam lampiran I
SPT Tahunan PPh-WP Badan.
B.Prinsip Pembukuan dan Cara Pembukuan Pasal 28 ayat (3) KUP; pembukuan atau pencatatan tersebut harus
diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
Pasal 28 ayat (4) KUP, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan
di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang
rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang
diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 28 ayat (7) KUP, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan
mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan
dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Penjelasan Pasal 28 ayat (7) KUP :
Pengertian pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 26,
Pengaturan ayat ini agar dari pembukuan dapat dihitung :
- besarnya PPh terutang,
- pajak-pajak lainnya,
- PPN dan PPn BM
Agar PPN dan PPn BM dapat dihitung dengan benar maka
pembukuan harus mencatat juga :
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 2
jumlah harga perolehan / nilai impor,
jumlah harga jual / nilai ekspor,
jumlah harga jual dari barang yang dikanakan PPn BM,
jumlah pembayaran atas pemanfaatan BKP dan atau pemanfaatan
JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
jumlah PM yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
C.Dasar Akrual dan dasar kasPs-28 (5) KUP, pembukuan perpajakan diselenggarakan dengan stelsel
akrual atau stelsel kas.
Dasar Kas yang digunakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak
(PhKP) adalah dasar kas campuran bahkan mendekati dasar akrual.
Penjelasan Ps-28 (5) KUP :
a. Penjualan meliputi seluruh penjualan baik yang tunai maupun yang
bukan tunai (kredit), hal ini sama dengan akrual.
b. Harga Pokok Penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian (tunai
dan kredit) dan persediaan (awal dan akhir), hal ini sama dengan akrual.
c. Harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi,
pembebanannya tidak boleh sekaligus tapi harus dilakukan melalui
penyusutan dan amortisasi, hal ini sama dengan akrual.
d. Pasal 6 UU PPh-1984, dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto tidak dibedakan antara dasar kas dan dasar
akrual.
e. Penghasilan bunga yang bersumber dari kredit non performing (kurang
lancar, diragukan dan macet) diakui sebagai penghasilan pada saat
bunga tersebut diterima bank (sama dengan PSAK No. 13 butir 02)
D.KonsistensiPs-28 ayat (5) KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas
(konsisten),
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 3
Ps-28 ayat (6) KUP, KUP memperkenankan merubah metode pembukuan
atau tahun buku dengan syarat :
a. Diajukan ke DJP sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan.
b. Menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-
akibat yang mungkin timbul.
c. Persetujuan DJP.
PSAK No.1 butir 14, perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh
material perlu diuangkapkan dalam Laporan Keuangan.
E.Tahun Buku Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim (1 Januari s.d. 31
Desember ), kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun takwim.
F.Penghasilan dan Biaya
Penghasilan :
Akuntansi membedakan penghasilan dikelompokkan menjadi 2 :
- Penghasilan dari Usaha Pokok
- penghasilan diluar usaha,
PPh membedakan Penghasilan :
a. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tariff umum
(pasal 4 ayat (1).
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh-final,
(pasal 4 ayat (2).
c. Penghasilan yang bukan objek pajak ( pasal 4 ayat (3)
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 4
Biaya :Tidak semua biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto,
PPh membedakan :
a. Biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense),
(pasal 6)
b. Biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible
expense), (pasal 9).
c. Pasal 4 PP No. 138 tahun 2000
Pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam
menghitung PhKP, termasuk :
Biaya untuk mendapatkan, penagihan dan memelihara penghasilan
yang bukan merupakan objek pajak, dikenakan PPh –Final, norma
penghitungan.
PPh pasal 21/23 yang ditanggung perusahaan kecuali PPh pasal 26
yang gross up
Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan
dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
Prinsip Akuntansi PPh : mempertemukan antara biaya yang dapat
dikurangkan (ps-6) dengan penghasilan (pasal 4 ayat 1).
Biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh dan
biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final
tidak boleh dikurangkan.
G.KonservatisAkuntansi menggunakan Prinsip konservatis, yaitu mengakui kerugian yang
mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir
dengan membentuk penyisihan, misalnya : penurunan nilai surat –surat
termasuk WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang
ternyata tidak/tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau
pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan/pembukuan atau
bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung
berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan neto atau cara lain yang
ditetapkan dengan KMK.
Besarnya norma penghitungan diatur dalam KEP-536/PJ./2000 jo
SE-02/PJ.43/2001. WP OP yang menggunakan norma penghitungan harus
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 12
memberitahukan terlebih dahulu kepada DJP paling lama 3 bulan sejak awal
tahun pajak, jika tidak mengajukan pemberitahuan dianggap memilih
pembukuan.
Pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali dari
hasil pemeriksaan WP tidak memenuhi syarat. WP yang menyelenggarakan
pencatatan tanpa pemberitahuan perhitungan penghasilan netonya tetap
dilakukan dengan norma penghitungan namun WP dikenakan sanksi sebesar
50% dari pajak terutang. (Frms :1).
Ps-1 UU KUP :
Pembukuan : suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi : harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun
Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi pada setiap
tahun pajak berakhir laporan neraca dan laba/rugi tersebut wajib
dilampirkan dalam penyampaian SPT Tahunan akhir tahun(ps-4 ayat (4)
UU KUP.
Tujuan Pembukuan Menurut Fiskal : dapat digunakan untuk menghitung
besarnya pajak terutang, maka yang terutama adalah dapat meyakinkan
fiskus ketika pemeriksaan.
Sanksi bagi WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan adalah
penghitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan norma
penghitungan penghasilan neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50%
dari pajak yang kurang dibayar (sanksi pasal 13 ayat (3) UU KUP).
Disamping itu, ada sanksi pidana bagi WP yang dengan sengaja tidak
menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pembukuan yang
tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, berupa pidana
kurungan paling lama 6 th dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang
kurang dibayar (sanksi pasal 39 UU KUP).
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 13
Ps-29 ayat (3) dan (4) UU KUP : UU KUP menghilangkan kewajiban
merahasiakan jika WP terikat perjanjian untuk merahasiakan.
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 14
BAB II
PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN
Akuntansi Pajak sebagaimana yang diatur dalam UU Perpajakan merupakan
lex specialis untuk tujuan perpajakan.1
Secara umum sepanjang aturan perpajakan tidak mengatur maka tata cara
dan aturan pembukuan mengikuti ketentuan umum yang berlaku sesuai
dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterima umum. Hal ini dinyatakan
secara tegas dalam penjelasan Ps-28 ayat (7) UU KUP. Pembukuan harus
diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia,
misalnya : berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan menentukan lain.
PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN dibandingkan dengan AKUNTANSI UMUM :
1. Going Concern : Konsep kesinambungan usaha sebagai prinsip dasar akuntansi juga dianut dalam akuntansi perpajakan. Pembebanan atas harta melalui penyusutan dan kompensasi kerugian fiscal merupakan bentuk dari prinsip kesinambungan usaha.
2. Subtansi Mengalahkan Bentuk :Sesuai dengan pasal 28 UU KUP bahwa penyelenggaraan pembukuan harus dengan itikad baik dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. Tidak bersifat Netral :Bertujuan untuk kepentingan perpajakan yaitu dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, baik PPh, PPN dan pajak-pajak lainnya.
4. Prinsip Taat Azas :Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba/rugi.
Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan
1 Lex Specialis : Ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum.
Mis : UU Pajak dengan SAK
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 15
a. Stelsel pengakuan penghasilan;b. Tahun Buku:c. Metode Penilaian Persediaan;d. Metode Penyusutan dan Amortisasi.
` Penjelasan pasal 28 ayat (6) UU KUP dijelaskan bahwa pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, metode penilain persediaan dan sebagainnya. Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari DJP sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.
Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat azas yang dapat meliputi peruhan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya. Perubahan menggunakan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pangakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.
Contoh : WP dalam th 2002 menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (straight line method). Dalam th 2003 WP bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun (declining balance method).Untuk keperluan tersebut, WP harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada DJP yang diajukan sebelum dimulainya th buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.
Selain itu, perubahan periode th buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian WP oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan DJP.
Tahun Pajak : adalah sama dengan th takwim (th kalender), kecuali WP menggunakan th buku yang tidak sama dengan th takwim. Apabila WP menggunakan th buku yang tidak sama dengan th takwim, maka penyebutan th pajak yang bersangkutan menggunakan th yang didalamnya termasuk 6 bln pertama atau lebih.
5. Stelsel Akrual (Accrual Basis) atau stelsel Kas (Cash Basis)Berbeda dengan Prinsip Akuntansi Umum didalam menghadapkan biaya dengan pendapatan (matching cost again revenue) yang hanya mengakui stelsel akrual, akuntansi pajak mengakui stelsel akrual dan stelsel kas.
Stelsel Akrual : metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti Penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 16
terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.
Termasuk pengertian stelsel akrual : adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai dibidang usaha tertentu seperti : Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain.
Stelsel Kas : metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil OP atau perusahaan jasa,Misalnya :- transportasi,- hiburan,- restoran, yang tenggang waktunya antara penyerahan jasa dan
penerimaan pembayaran tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembyaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa dan biaya operasi lainnya.
Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan, penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas.
Oleh karena itu untuk menghitung pajak penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sbb :a. Penghitungan jumlah penjualan dalam satu periode harus meliputi
seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.Dalam menghitung HPP harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
b. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
c. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat azas (konsisten).
6. Historical Cost :Seperti halnya akuntansi umum setiap transaksi dicatat sesuai dengan nilai historisnya, kecuali atas saldo kas, bank, piutang dan utang mata uang asing. Wajib Pajak dapat menilai kembali dengan menggunakan kurs tengah BI sehingga diakui adanya keuntungan dan kerugian selisih kurs.
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 17
Penilaian denan menggunakan metode LOCOM (Lower of cost or market) tidak dikenal.2
7. Azas realisasi dibanding Konservatif :Perpajakan mengakui adanya keuntungan dan kerugian jika sudah direalisasikan. Pembentukan cadangan tidak diperkenankan kecuali bagi usaha perbankan, leasing, asuransi dan pertambangan.
8. Materialitas tidak dikenal :Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi tanpa melihat materialitasnya.
9. Kesatuan Usaha :Setiap Badan Usaha diwakili dengan satu identitas NPWP yang dipisahkan dari pemiliknya.
10. Periode Akuntansi Pajak :Tahun Pajak adalah periode 12 bln. WP dapat memilih menggunakan tahun takwim atau periode 12 bln lainnya yang tidak sama dengan tahun takwim. Perubahan tahun buku harus mendapat ijin dari Dirjen Pajak.
11. Konsep Utama dalam penentuan Penghasilan dan Biaya Fiskal :a. Pemisahan Penghasilan bukan objek pajak, dikenakan PPh Final, dan
tidak dikenakan PPh Final (objek pajak) serta biaya-biaya yang terkai. Jika tidak dipisahkan perhitungan biaya terkait akan dilakukan secara proporsional.
b. Biaya yang diakui adalah biaya yang berhubungan dengan usaha (3M).c. Pengakuan pendapatan dan biaya menganut azas realisasi dan tidak
melihat azas materialitas.d. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 th tidak
boleh dibebankan sekaligus.e. Pajak tidak mengakui biaya terkait dengan penghasilan bukan objek
pajak & penghasilan yang dikenakan pajak final.f. Pengukuran dengan historical cost dan tidak mengakui pengukuran lain
seperti COMWIL.g. Pengakuan pendapatan dan Biaya menganut azas realisasi.
Azas Konservatisme tidak diakui kecuali bagi perusahaan ttt yang diperbolehkan mengakui adanya penyisihan piutang tak tertagih.
h. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun dikapitalisasi tanpa melihat materialitas (Azas materialitas tidak digunakan).(Frms :5).---
Pokok-pokok Laporan Keuangan Fiskal :
2 LOCOM/COMWIL (Cost or Market Whichever is Lower).
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 18
1. Pengukuran (Measurement)Menggunakan mata uang rupiah, penggunaan mata uang asing diperbolehkan bagi : Perusahaan PMA, Kontrak Karya Pertambangan, BUT, dan Perusahaan Afiliasi asing (Hubungan istimewa) harus dengan ijin tertulis dari Men. Keu. Kecuali bagi perusahaan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil.Sesuai KMK. 533/KMK.04/2000 dan KMK 543/KMK.04/2000 :a. Mata uang asing yang diperkenankan : Dollar USb. Bahasa Asing : Bhs. Inggrisc. Permohonan diajukan paling lambat 3 bln sblm th buku atau 3 bln stlh
pendirian perusahaan, kecuali bagi perusahaan kontrak karya dan kontrak bagi hasil tidak perlu mengajukan permohonan tetapi cukup pemberitahuan paling lambat 1 bln.
d. Penyampaian SPT wajib dengan Bhs. Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan dalam mata uang dollar US.
2. Penilaian- Harga Perolehan atau harga penjualan harta adalah harga yang
sesungguhnya dikeluarkan. Termasuk harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti Bea Masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. Jika harga perolehan dan penjualan dipengaruhi hubungan istimewa maka harga perolehan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan dan harga penjualan adalah harga yang seharusnya diterima (Ps-10 ayat (1) UU PPh).
- DJP mempunyai wewenang untuk mengoreksi harga-harga yang dipengaruhi hubungan istimewa.
- Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal tukar menukar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
- Dalam hal likuidasi, penggabungan, peleburan, atau pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
- Penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha harus seijin DJP (PMK75/KMK.03/2005).
- Dasar penilaian atas pengalihan harta untuk bantuan, sumbangan, hibah dan warisan yang memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh menggunakan nilai sisa buku atau nilai yang ditetapkan oleh DJP. Jika tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) adalah harga pasar wajar.
- Penilaian untuk persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok menggunakan metode rata-rata atau metode FIFO (pasal 10 ayat (6). Tidak diperkenankan menggunakan COMWIL.
- Penilaian penyusutan dan amortisasi harta berwujud dan tidak berwujud menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun dengan masa usia manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan golongan (Ps-11 UU PPh).
- Penilaian kembali aktiva tetap diperkenankan sesuai KMK.486/KMK.03/2002.
3. Pengakuan
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAH
AKUNTANSI PERPAJAKAN 19
- Pengakuan timbulnya pendapatan dan biaya mengikuti azas akrual atau
azas kas yang diterapkan secara taat azas.
- Pengakuan timbulnya hutang PPN adalah paling lambat akhir bulan
berikutnya setelah bulan penyerahan atau saat pembayaran jika
pembayaran mendahului, mana yang terjadi lebih dahulu.
- Timbulnya kewajiban pemotongan PPh (withholding tax) adalah akhir
bulan saat pembebanan biaya atau pembayaran mana yang terjadi lebih
dahulu.
4. Perkiraan (akun)- Penggolongan transaksi dalam akun lain-lain menimbulkan masalah.
- Bukti pendukung eksternal lebih dipercaya.
- Deffered Tax bukan transaksi perpajakan. (Formasi :6).---
5. Pengungkapan
Tercermin dalam SPT :
- Nama Auditor (KAP) dan Konsultan Pajak
- Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
- Perbedaan Laba/Rugi komersial dengan Laba/Rugi Fiskal
- Daftar aktiva dan penyusutan
- Pihak pemegang saham
- Pengurus dan komisaris
- Tenaga ahli
- Biaya jamuan.
Karakteristik Akuntansi Pajak- Wajar, lengkap dan dapat diuji sehingga dapat meyakinkan fiskus,
jika tidak, fiskus akan menghitung penghasilan neto dengan Norma
Penghitungan (tidak diakui adanya kerugian) dan sanksi kenaikan.
- Jujur dan pengungkapan keadaan yang sebenarnya. Kesengajaan
atas ketidakjujuran diancam denda dan pidana penjara.
- Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Tepat waktu, batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 3 bln
setelah tahun pajak berakhir atau 31 Maret tahun berikutnya untuk tahun