MODEL PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH (KAJIAN BISNIS) Disusun oleh: Sanerya Hendrawan Orpha Jane Nia Juliawati Maria Widyarini \2- \3. <;.' _ 0\.', LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BAN DUNG 2002 - 2003
78
Embed
MODEL PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MODEL PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH
(KAJIAN BISNIS)
Disusun oleh:
Sanerya Hendrawan
Orpha Jane
Nia Juliawati
Maria Widyarini
C\t\~CY:t \2- (pl~lr \3. <;.' _ 0\.',
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BAN DUNG 2002 - 2003
Abstrak
Bah T Pendahllilian Latar belakang Idelllifika~i Ma~alah
Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian Kerangka Teoritis Tahapan Penelitian Metode Penelitian
Bab II Hasil Penelitian
DAFTAR lSI
I 3 4 5 5 7 8
Persepsi tentang Aset Daerah 11 Kelembagaan 13 Kendala Dalam Pengelolaan Aset Daerah 17 HasiI Identifikasi Aset Daerah 20 Model Pengelolaan Aset 27
Bab III Analisis Hasil Penelitian Aspek Strategis dalam Pengelolaan Ase! Daerah 29 Aspek Kelembagaan dalam Pengeloaan Ase! Daerah 38 Aspek Manajemen Jasa dalam Pengeloaan Aset Daerah 51
Bab IVKesimpulan 57
Lampiran
ABSTRAK
Otonomi daerah seperti yang diamanatkan oleh UU No 22 Tahun 1999 memberikan
sudut pandang mendasar dan baru mengenai pengelolaan pemerintah lokal, khususnya
berkaitan dengan kewenangan, baik kewenangan manajemen administrasi pemerintah
maupun kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek
penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan aset daerah yang
menjadi potensi yang apabila dikelola profesional akan mendukung optimalisasi
pencapaian peningkatan pendapatan daerah. Penelitian mengenai Model Pengelolaan
Aset Daerah memberikan gambaran bagaimana daerah kabupaten ( Kabupaten
Tangerang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Bandung) masih terbatas baik dalam
kemampuan aparatur, kem&mpuan kelembagaan yang menangani aset, rendahnya
teknologi beserta sistem informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi aset
secara akurat, termasuk didalamnya sistem akuntansi yang belum mampu
mengakomodasi proses penilaian dan pengambilan keputusan. Hal ini kemudian
menjadi penghambat pelaksanaan optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Laporan Penelitian Model Pengelolaan Aset Daerah dalam Menillgkatkan Sumber PendapatanDaerah
Bab I
Pendahuluan
Latar belakang
Otonomi daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-undangNomor 22 Tahun
1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan sebuah sudut
pandang mendasar dan baru mengenai pengelolaan pemerintahan lokal, khususnya
berkaitan dengan kewenangan, baik kewenangan manajemen administrasi
pemerintahan maupun kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Dengan diundallgkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, daerah di!.Jeri kewenangan
untuk mengatur penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali
kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri,
fiskal dan moneter, peradilan, agama dan administrasi pemerintahan yang bersifat
strategis. Dengan pembagian kewenanganlfungsi tersebut pelaksanaan di daerah
dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.
Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan kepada daerah sesual
dengan UU tersebut adalah kebutuhan dana yang cukup besar untuk membiayai
kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan dan pcmbangunan. Disamping itt:, setiap
daerah harus mandiri dalam membiayai dan menentukan arah pembangunan
daerahnya. Namun demikian, beberapa fenomena dapat menjadi penghambat
dalam usaha kemandirian pembiayaan tersebut.
Laporall Peneli/ian Model Pengelolaall Aset Daerah dalam Meningkatkan Sumber PendapatanDaerah
Salah satu fenomena tersebut adalah tingkat kemakmuran daerah yang tidak
merata, ada daerah yang berlimpah-limpah sumber daya alamnya dan ada daerah
yang terbatas, akan berimplikasi pada tingkat kebutuhan dana. Di lain pihak,
kemampuan setiap daerah untuk meningkatkan sumber-sumber keuangannya tidak
merata.
Konsekuensinya adalah terdapat kesenjangan tingkat kemakmuran (discrepancy of
prosperity) diantara daerah. Ketersediaan sumberdaya alam di suatu daerah
sebenarnya lebih merupakan konsekuensi logis dari tata letak geografis atau
anugerah alam; meskipun kemudian kemampuan setiap pemerintah daerah untuk
memanfaatkan sumber yang tersedia itu secara optimal sangat menentukan
keberhasilan transformasi sumberdaya tersebut menjadi sumber pendapatan.
Fenomena lainnya adalah kecenderungan terbengkalainya aset-aset yang dimiliki
daerah oleh karena tidak jelasnya penaggungjawab pengelolaan ase! termasuk
aspek pengadaall, pemanfaatan, pengadministrasian, pemeliharaall, dan
pengawasaannya.
Penyerahan aset pemerintah pusat kepada daerah sebagai konsekuensi
desentralisasi, yang diikuti dengan penyerahan aset berupa tanah, bangunan dan
aset lainnya seharusnya semakin menambah dattar potensi aset yang dlmillki
daerah,yang apabila dikelola dengan optimal akan memberi nilai tambah bagi
peningkatan kualitas layanan publik, disamping tentu saja akan memberikan
kontribusi bagi pendapatan daerah, yang secara sirkular berdampak pad a
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri telah mengatur mekanisme
pemanfaatan asset daerah ini di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
(Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002. Kepmendagri ini mengatur mengenai
penilaian asset yang akan digunakan dalam penyusunan neraca daerah. Neraca
daerah merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
yang disusun oleh kepala daerah. Hal ini dilakukan karena dengan menggunakan
system lama, barang daerah tidak pernah dimasukkan ke dalam catatan akuntansi.
2
'Aporan Penelitian Model Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Sumber PendapatanDaerah
Barang daerah hanya dikelola oleh Biro atau Bagian Perlengkapan yang
orientasinya lebih kepada safe guard atas asset tersebut, disamping juga untuk
melakukan program pemeliharaan. Untuk itu perlu ada program pengintegrasian
pencatatan antara uang kas dan asset daerah. Sejalan dengan itu, asset yang dicatat
oleh Biro atau Bagian perlengkapan harus diupdate dengan cara menilai kembali
aktiva tetap agar nilai yang tercantum dalam neraca itu dapat menggambarkan nilai
ckonomis assct yang sebenarnya dari keseluruhan milik daerah.
Atas dasar hal tersebut diatas maka perlu dilakukan anal isis yang lebih mendalam
melalui sebuah penelitian denganjudul:
Model Pengelolaan Asset Daerah datam
Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah
di Tiga Wilayah Kabupaten (Bandung, Cilacap dnn Tangerang)
Penelitian ini difokuskan pad a mekanisme pengelolaan asct daerah yang
diharapkan dapat memberi rekomend&,i dalam hal pengelolaandan pCllillgkatan
nilai asct-aset yang dimiliki oleh setiap daerah.
Identifikasi Masalah
Konsekuensi descntralisasi kewenangall daerah berimplikasi cukup luas dalam
pelaksanaan tugas dan fullgsi pemerintahan loka!. Dalam pelaksanaan tugas dan
fUllgsi tersebut pemerilltah lokal dituntut memiliki kemampuanuntuk
memallfaatkallsegellap potensi dan peluang yang ada.
Aset daerah sebagai salah satu potensi, apabila dikelola secara profesiollal akall
melldukullg optimalisasi pellcapaiall penillgkatall pendapatan daerah. Yang
menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan profesionalisme
pellgelolaall adalah perlunya dukungan berupa peningkatan profesionalisme
3
Laporan Penelitian Model Pengelolaaii Aset Daerah dalam Meningkalk,~.'l Sumber PendapalanDaerah
aparatur, peningkatan teknologi pemberddyaan, serta peningkatankapasitas sistem
kelembagaandan administrasiyang belum rnernadai.
Keterbatasan kernarnpuan aparatur, belum terbentuknya kelembagaan yang
menangani aset, rendahnyateknologi beserta sistern iformasi yang dibutuhkan
untuk rnengidentifikasiaset secara akurat, termasuk sistem akuntansi yang belum
rnarnpu mengakomodasi proses penilaian dan pengambilankeputusan dapat
menjadi harnbatan bagi optirnalisasipengelolaanaset tersebut.
Penelitian ini dengan demikian dilakukan untuk menjawab permasalahan berikut:
1. Aset-aset apa sajakah yang dimiliki oleh pernerintahdaerah ?
2. Apakah aset yang dirniliki sudah dimanfaatkan secara penuh untuk
melayani kebutuhan masyarakat?
3. Apakah aset yang dimiliki mernpunyat kapasitas yang cukup untuk
pelayanan yang dibutuhkan?
4. Aset-aset apa sajakah yang memiliki nilai ckonomis, yang secara produktif
mampu menjadi sumber pendapatan daerah ?
5. Bagaimana biaya operasi dan pemeliharaan terkait dengan anggaran dan
keseluruhan biaya pelayanan?
6. Bagaimana pola yang tepat untuk pengelolaan aset daerah ?
Tuj uan Penelitian
1. Mengidentifikasi dan rnenginventarisasi aset-asct yang dimiJiki oleh daerah
, baik yang berwujud dan tidak berwujud
2. Mengevaluasi kapasitas dan pemanfaatan ascl-asct daerah
3. Mcngidentifikasi asct-asct produktif yang rnampu rncnjadi sumber
pcndapatan daerah
4. Menentukan pola yang tepat untuk pengelolaan aset daerah, baik yang
berwujud dan tidak berwujud
4
Laporan Penelitian Model Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Sumber PendapatanDaerah
Kegunaan Penelitian
Memberikan masukan pada pemerintah daerah di tiga wilayah yang diteliti
mengenai optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan kepada publik serta pemanfaatannya sebagai altematif
sumber pendapatan daerah.
Kerangka Teoritis
Pelimpahan kewenangan pengelolaan pemerintahan kepada daerah baik
administrative maupun keuangan menuntut pemerintah daerah untuk secara
mandiri membiayai aktivitas-aktivitas layanan publiknya. Salah satu sumber
pendapatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah
penarikan pajak dan retribusi dari ma£j'arakat. Pemerintah daerah pada gilirannya
perIu membelikan 13yanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Kebutuhan dan harapan masyarakat bagi pemerintah menjadi semakin kompleks.
Harapan tersebut dimanifestasikan oleh tuntutan akan kualitas layanan yang lebih
baik, nilai-nilai ekonomis, kepedulian lingkungan, solusi-solusi inovatif dan nilai
tambah layanan yang relevan. Layanan yang dibcribn kcpada masyarakat pada
prinsipnya terkait erat dengan pcmanfaatan aset yang dimiliki daerah secara
optimal.
Oleh karena itu pendefinisian yang jelas mengenai kebutuhan dan· harapan
masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dapat
merefleksikan kuantitas dan kualitas aset yang dapat memuaskan kebutuhan
masyarakat akan Jayanan.
Kapasitas pemerintah untuk membiayai layanan dibatasi oleh kebijakan fiscal dan
kemampuan menejerial, sementara permintaan layanan sangat tak terbatas. Oleh
karena itu pemerintah perIu memprioritaskan keputusan mengenai layanan apa
yang akan diberikan dansumber daya apa yang harns disediakan untuk
5
Laporan Penelitian Model Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Sumber PendapatanDaerah
memberikan layanan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan strategi penyampaian
layanan yang terkait dengan pengelolaan aset daerah.
Pengelolaan aset (public asset management) yang efektif membantu pemerintah
untuk secara strategis meningkatkan pemberian layanan, mencapai nilai ekonomis
(value jar money) dengan meminimalkan nilai resiko. Menurut V. Kenneth
Harlow (2000), pengelolaan aset adalah suatu program yang terstruktur untuk
mengoptimalkan nilai daur hidup dari aset fisik yang dimiliki 1.
Sementara itu, definisi yang dikemukakan dalam Kepmendagri nomor 29 Tahun
2002 aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud
maupun barang tidak berwujud. Barang berwujud yang dimaksud adalah barang
daerah yang dimiliki Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang
bersumber seluruhnya atau sebagian ~ari APBD dan atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah2
Prinsip-prinsip aset manajemen3 yang diharapkan terintegrasi dengan perencanaan
bisnis dan pemerintah, adalah sebagai berikut:
1. Keberadaan asset adalah dalam rangka member;kan pelayanan
2. Tanggungjawab mengenai keputusan pengelolaan asset haruslah terkait
dengan divisi yang mengendalikan atau mengontrol asset tersebut
3. Keseluruhan biaya lJengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan harus
terdapat di dalam anggaran divisi yang terkait
4. Divisi harus membuat laporan mengenai pemanfaatan, pemeliharaan clan
seluruh kinerja asset
5. Pengelolaan mengenm asset harus konsisten dengan kerangka keputusan
pemerintah
I v. Kenneth Harlow, Asset management: A key competitive strategy, Public works.com, 2000 2 Pasal12 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 3 Asset Management
6
Laporan Penelilian Model Pe"gelolaan Asel Daerah dalam Meningkalkan Sumber PendapatanDaerah
6. Perencanaan strategis dan pengelolaan asset merupakan kunci aktivitas
korporasi, dengan demikian harus mempertimbangkan perencanaan
strategis mengenai aspek lain, seperti sumber day a manusia dan teknologi
informasi
7. Sebelum memutuskan untuk membeli asset baru, divisi terkait pcrJu
mempertimbangkan semua factor-faktor yang terkait termasuk solusi
mengenai non-aset, siklus pembiayaan, analisis resiko dan pemanfaatan
yang lebih baik dari asset yang ada saat ini
8. Keputusan mengenai pengelolaan asset harus dapat memenuhi kebutuhan
yang ada saat ini tanpa memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan
dating
9. Nilai-nilai budaya, sejarah dan lingkungan harus tetap terjaga
Tahapan Penelitian
Invenlorisir Asel
Polemiol Daerah
Penentuan nilai
ekonomis asel
Formulasi Model
Pengelol aan
Pendapoton Daeroh
Meninakot
A!lernafif Sumber
Pendopaion b09i Daerah
7
Laporan Penelilian Model Pengelolaan Asel Da"rah dalam Meningkalkan Sumbe;' PendapatanDaerah
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan jenis penelitian eksploratif
yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan penelitian,
khususnya terkait dengan model pengelolaan asset di tiga wilayah yang diteliti.
Selain itu melalui penelitian ini juga diharapkan dapat dirumuskan sebuah
formulasi standar mengenai pengelolaan asset daerah baik yang berwujud maupun
yang tidak berwujud.
Metode pengumpulan data adalah melalui wawancara dan penggunaan kuesioner
pad a obyek penelitian. Jenis datanya adalah data primer diperoleh melalui
wawancara dan kusioner; sedangkan data sekunder meliputi :
(a) Jenis asset daerah
(b) Jumlah asset
(c) Nilai asset
(d) Kelembagaan dan personil pengelola
(e) Kebijakan pengelolaan, kontroling dan auditing asset
(f) Laporan perubahan asset, pengurang2n, penambahan dan
pengubahan fungsi dan status asset
(g) Teknologi penyimpanan dan system informasi asset
(h) Kebijakan kerjasama pemberdayaan asset
(i) Kebijakan dan kedudukan asset dalam memberi kontribusi terhadap
daerah
(j) Kebijakan asset daerah yang dimanfaatkan pihak lain
(k) Kebijakan asset pusat yang ada di daerah
Populasi dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten, sedangkan sample at au
kota terpilih yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan peneliti adalah:
8
Laporan Peneli/ian Model Pengelotadn Aset Daerah dalam Meningkatkan Sum!Je,. PendapatanDaerah
I. Kabupaten Cilacap, didasarkan pertimbangan terjadinya pertentangan
kepeiltingan pengelolaan asset antara pemerintah daerah dan pemerintah
pusaii. l<AA\I,s,))liau Nw;akambangan, Pertamina
2. KabupatetrBalTdung, didli?arkan pertimbangan akibat pemekaran wilayah .,/ . (
kabupaten serta konsekuensi pemindahan Ibukota Kabupaten yang
menyebabkan terjadinya penyebaran asset
3. Kabupaten Tangerng, didasarkan pertimbangan sebagai kawasan
penyangga Ibukota Negara Jakarta, dengan pertumlJuhan pusat-pusat
pemukiman yang diikuti penyerahan asset fasilitas unmin dan social oleh
pengembang ke daerah dan kontribusi asset pemerintah pusat terhadap
pendapatan daerah (Kasus Bandara Soekarno Hatta)
Lembaga pemerintah yang akan dijadikan respond en dalam penelitian nn·
adalah:
(I) Bappeda
(2) Bagian Perlengkapanlperawatan Sekretariat DaeFaltc
(3) Dinas Pertamanan, parkir, pemukiman
(4) Pertamina
(5) Perum Angkasa Pura
(6) Departemen K.<iliakiman
(7) Masyarakat pemanfiat asset daerah: Property cJ:aJl' Jas<r
Laporan Penelitian Model Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkalkan Sumber PendapatanDaerah
Team Peneliti
I. Bpk. Sanerya Hendrawan, Ph.D (Strategic Asset Management)
2. Ibu Nia Juliawati, Dra,M.Si (Organisa~i/ Aspek Kelembagaan)
3. Ibu Orpha Jane, S.Sos, MM (Service M&nagement)
4. Ibu Maria Widyarini, SE,MT (Finance Management)
10
Laporan Penelitian Model Penge/o/aan Aset Daerah dalam Meningkatkan Sumber PendapatanDaerah
8ab II
Hasil Penelitian
A.Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah
1. Persepsi ten tang Aset Daerah
Pemahaman aparatur pemerintah daerah selaku pengelola aset, tergambar pada
kebijakan yang secara formal dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala daerah.
Secara khusus Pemerintah Daerah tidak menjelaskan definisi tentang aset
daerah. Sehingga terjadi kerancuan pemahaman antara aset daerah dan barang daerah,
pengertian mengenai aset secara tegas tertuang dalam Keputusan Mente~i Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedurnaa Pepgurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuanga!l Daerah Serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, me:Jerangkan
bahwa" Aset Daerah adalah, semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud
maupun tidak berwujud".
Untuk pendefinisian barang daerah sebagaimana yang dimaksud dengan
Kepmcndagri Nomor 29tahun2002 dan Kepmendagri Nomor II Tahun 2001 terdapat
beberapa perbedaan, yaitu : ("
(I) Kep~endagri Nomo 29 Tahun 2002 menyebutkan, barang daerah adalah,
semua barang berwlljud milik daerah yang berasal dari pembelian dcngan
dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal
dari perolehan lain yang syah.
(2) Kepmendagri Nomor 11 tahun 2001 menyebutkan, barang daerah adalah,
semua kckayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikllasai yang
berwujlld, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bag ian
11
Laporan Penelitian Model Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Sumber PendapatanDaerah
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,
dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang
dan berharga lainnya.
Dua definisi diatas menekankan kata berwujud sebagai satu titik penting
mengenai barang daerah, sedangkan kata lainnya yang perlu mendapat penegasan dan
kejelasan penapsiran yaitu, dikuasai dan dimiliki dua kata potensial menimbulkan
perbedaan persepsi.
Berdasarkan temuan lapangan aparat daerah memahami aset adalah barang
kekayaan berujud kebendaan (Fisik). lni juga terlihat pada model kelembagaan
pengelola hanya melakukan tugas dan fungsi administrativ.
Berikut berdasarkan basil temuan, konsep pemerintah daerah mengenai aset
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yaitu :
a. Kabupaten Bandung, melalui Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2002
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Bandung, tidak memuat batasan/definisi tentang aset daeralt
b. Kabupaten Tangerang, Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000,
tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam
Pembangunan dan Atas Pengelolaan Potensi Menyebutkan bahwa, Potensi
Dacrah adalah scgala scsuatu yang dimiliki oleh daerah baik fisik maupun nOll
fisik yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha
Swasta.
Pengertian ini hampir menunjukkan persamaan mengenal aset sebagaimana
yang diatur pada Kepmendagri Nomor 29 TallUn 2002.
c. Kabupaten Cilacap
Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Rcstribusi Kekayaan
Daerah, mendefinisikan tentang Kekayaan daerah adalah barang- barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan
pemerintah Kabupaten Cilacap yang disediakan untuk dan atau clapat
12
Laporan Penelitian Model Pengelolaan Asel Daerah dalam Meningkalkan Sumber PendapatanDaerah
dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunJang berbagai keperluan yang
bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
Dari Ufalan diatas dapat diketahui bahwa dilokasi penelitian, masmg Pemerintah
Daerah dan Aparat pelaksanan tidak memiliki kesamaan persepsi mengenai aset
daerah dan barang daerah.
2. Kelembagaan
a. Lembaga Perencana
Lembaga perencana aset daerah di lokasi penelitian adalall, unit pengelo la masing
masmg yaitu:
(a) Kabupaten Bandung, selain pada tiap unit kerja, pemusatan
kelembagaan perencanaan barang daerah terdapat di Badan
Administrasi keuangan daerall, Bidang Aset Daerah
(b) Kabupaten Cilacap, Selain pada tiap unit kerja, pemusatan
kelembagaan perencanaan barang daerah terdapat di Sub Bagian
Perlengkapan
(c) Kabupaten Tangerang, selain pada unit kerja, pemusatan
kelembagaan perencanaan barang daerah terdapat dibagian
perlengkapan Sekretariat Daerah
Perencanaan kebutuhan barang daerah ditentukan dan dianggarkan dalam
Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan yang dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:
(a) Sebelum RAPBD ditetapkan :
(l) Perencanaan Kebutuhan barang disusun masing-masing unit dengan
berpedornan pada standarisasi barang, standarisasi harga dan
standarisasi kebutuhan barang yang dituangkan dalam Rencana
Kebutuhan Barang Unit ( RKBU) dan disampaikan pada Bagian
perlengkapan/Bidang aset daerah/Kasubag Perlengkapan:
13
Laporan Penelitian Model Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Sumber PendapatanDaerah
(2) Bagian periengapanIBidang aset daerah/Kasubag Perlengkapan,
menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Unit ( RKBU ) dan
menghimpun serta menyusun menjadi Daftar Kebutuhan Barang
Dacrah ( RDKB) sebagai bahan penyusunau Reul:ana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.
(b) Sesudah RAPBD di syahkan Menjadi APBD
(1) Unit menyusun Rencana Tahunan Barang unit ( RTBU) dengan
berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan
disampaikan kepada Bagian PeriengkapaniBidang Aset daerah!
Kasubag Perlengkapan
(2) Bagian PerlengkapanIBidang Asel daerahl Kasubag Perlengkapan
menerima dan meneliti RTBU serta menghimpun dan menyusun
Daftar Kebutuhan Barang daerah ( DKRD )
(3) Daftar Kebutuhan Barang daerah (DKBD) ditetapkan oleh Kepala
Daerah
Sedangkan untuk Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang daerah
ditentukan dan dianggarkan dalam Ar:ggaran Bclanja Rutin dan Pembanguilall yang
dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:
(a) Sebelum RAPBD ditetapkan :
0) Perencanaan Kebutuhan pemeliharaaan barang disusun masing-masing
unit dengan berpedoman pada standarisasi harga barang, yang
dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit
(RKPBU) dan disampaikan pada Bagian perlengkapaniBidang aset
daerah/Kasubag Perlengkapan:
(3) Bagian perlengapaniBidang aset daerah/Kasubag Perlengkapan,
menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Unit ( RKPBU ) dan menghimpun serta menyusun mcnjadi Daftar
14
Laporan Penelitian Model Pengelolaan Aset Daerah dalam Meningkatkan Sumber PendapatanDaerah
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah ( RDKPBD) sebagai bahan
2. Bapeda 41,326.850.- 39.750.000.- 30.150.000.- 50.000.000.-3. Bawasda 7A86.000.- 10.080.000.- 30.700.000. - 35.000.000.-4. Dinas Peternakan dan Perikanan 18.574.600.- 16.615.000.- 2.500.000.- 45.000.000.-5 I Dinas Pertanian tanman pangan 11.737AOO.- 10.000.000.- 78.000.000.- 80.000.000
6.. 1 Dinas Perindustrian dan 21.182.500.- 18.380.000.- 63.775.000.- 75.000.000.-Pe:lanaman modal
7. I Dinas perdagangan dan 82.394.000.- /0.000.000.- 76.800.000.- 88.000.000 pengeloiaan pasar
8. . Dinas tenaga kerja 15A86. 700.- 10.000.000.- 77.625.000,- 100.000.000.-9. Sekretariat DPRD 117.791.000.- 150.000.000.- 251.200.000.- 395.000.000 10 Dinas PU Pengairan 17.211.500.- 17.500.000.- 31 AOO.OOO.- 40.000.000.-11 I Dinas pemukiman dan tata wilayah 69.018.500.- 74.200.000.- 39.900.000.- 100.000.000 12 Dinas PU dan Kebersihan 15.162.700.- 18.000.000.- 103.100.000.- 50.000.000.-13 Sekretariat Daerah 514.566.000.- 400.000.000.- 484.460.000.- 600.000.000 14 ,Bapeldalda 28.375.700.- 35.000.000.- 25.222.000.- 35.000.000.-15 II Badan Kependudukan dan Capil 57.027.000.- 106.368.000.- 42.222.000.- 200.000.000 16 Badan Pengembangan informasi 11 A62.100.- 21.000.000.- 136.225000.- 50.000.000.-
daerah 17 I Badan pengendalian ketentram dan " 84.179.000.- 20.185.000 282.250.000.- 50.000.000
ketertiban 18 I Kantor arsip daerah 87.075.800.- 25.012.000.- 41.795.000.- 60.000.00.-
-.----~---.
19 Kantor perpustakaan 5.671.800.- 3.600.000.- 11.250.000.- 15.000.000 20 Dinas kesejahteraan sosial 36.192.500.- 30.000.000.- 62.400.000.- 70.000.000.-21 Dinas kebudayaan dan pariwisata 40.275.000.- 12.500.000.- 45.620.000.- 30.000.000 22 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14.204.150.- 16.860.000.- 29.940.000.- 40.000.000.-23 II Badan Pengembangan otonomi 16.600.000.- 19.000.000.- 45.500.000.- 20.000.000
Desa 24 Dinas Kesehatan 57.856.500.- 184.868.992.- 165.950.000.- 148.000.000.-25 Badan Administrasi keuangan 1.444.463.000.- 1.000.000.000.- 31.450.000.- 40.000.000
daerah 100.000.000.-26 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 9.348.900.- 15.520.000.- 53.400.000.- 150.000.000 27 Dinas Pendapatan Daerah 1.063.185.750.- 580.000.000 116.200.000.- 50.000.000.-28 . Dinas Pertambangan dan Energi 21.339.500.- 8.050.000 32.430.000.- 200.000.000 29 Dinas PU Bina Marga 30 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 23.659.000.- 19.441.000.- 147.550.000.- 50.000.000.-
Menengah 31 Dinas lalu Lintas Angkutan Jalan 105.190.500.- 61.641.000 78.500.000.- 70.000.000
Raya
Jumlah 4.603.167.950.- 3.458.883.967.- 2.846.8520.000.- 2.965.358.992.-
t __ _
Sumber: BAKD Bandung, 2002 (dio/ah) Realisasi terhadap Perencanaan kebutuhan Alat Tulis : 75,14 % Realisasi terhadap Perencanaan Inventaris Kantor : 103.76% Realisasi terhadap Perencanaan Kebutuhan Rutin : 86,23 %
2. Pendapatan Asli Daerah Rp.32.112.949.517
3. Sumber Daya Aparatur 15.369 orang • SD 931 Orang • SMP 832 Orang • SL TA 3941 Orang • D3 4003 orang • S1 2200 orang • S2 79 orang
4. Luas wilayah 225.360,84 ha
MATRIK POTE1IJSI ASET DAERAH
PADA LOKASI PENELITIAN Sumber: Bapeda Bandung, Tangerang dan Bappeda Cilacap (2000, diolah }
_ _ Lo Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap menetapkan Cilacap Pusat Pertumbuhan Selalan Jawa. Birokrasi lokal sangat terbuka pada upaya penumbuhan iklim investasi di daerah, kebijakan Pemda cukup mendukung dalam meningkatkan iklim investasi didaerah, lersedia kawasan industri
2. Letak geografis Berada di salatan jawa, yang berbatasan dengan Samudra Hindia, sehingga memudahkan akses tranportasi laut ke Manca Negara. Terletak pada jalur lintasan selatan Jawa, yang didukung ketersediaan akses tranportasi, kereta api, perhubungan darat.
3.lklim Dengan temperatur 23°-33°C dengan curah hujan rata-rata 1745 mm/tahun menyebabkan hampir sepanjang tahun aktivitas ekonomis dapat dilakukan tampa dipengaruhi kondisi perubahan cuaca.
4. Topografi Wilayah Dengan kemiringan tanah 0-3 %, dengan ketinggian 0 -85 M DPL aktivitas
, pemanfaatan ruang lahan dapat lebih optirrlal, khususnya untuk pengembangan kawasan industri dan oemukiman. iasa dan nArk",ntnr",n
5.Penduduk 1.6295.019 ( thn 2000)
5. Kondisi Sosial Budaya, Masyarakat cilacap cukup korporatif dengan pendatang, keberadaan beberapa industri strategis nyaris tidak mengalami ganguan yang dapat berakibat pad a terhambatnya proses produksi.
6. Etos Kerja,
I· Masyarakat Cilacap relatif ulet, menyukai tantangan dan inovatif, adaptip ,
6. Ketersedlaan Infrastru~tur menerima pembaharuan, memiliki mental wlrausaha khususnya sektor Industn
I
- Pelabuhan Samudra ( TanJung skala rumah tangga, pabrik Jamu, makanan olahan, dan industri kerajinan tangan , Intan ) dengan lima buah dermaga I
. serbaguna dengan volume ' 7. Keberadaan Nusakambangan, i kunjungan kapal pada tahun 2000 Pulau Nusakambangan dapat dikatakan Maskot daerah cilacap, penyebutan , tercatat sebanyak 1.064 unit kapal wi/ayah ini dengan sendirinya memberi promosi bagi cilacap khususnya, I - StasiunKroya yang merupakan permaslahannya adalah memanfaatkan nilai lain akibat promosi nusakambangan. , stasI un Iintas selatan Jawa yang
menghubungkan daerah ini ke Surabaya, Bandung, Jakarta dan Jogjakarta.
8. Keberadaan Industri Strategis, Keberadaan industri ini apabila dimanfaatkan optimal dapat melahirkan kekuatan baru berupa produk turunan atas industri strategis yang sudah ada atau produk
I-pendukung industri strategis terse but yaitu :
Bandara Tunggul Wulung dengan _ Semen panjang lintasan 1400 meter _ Minyak kondisi saat ini sudah mampu _ Tepung didarati CN 235. • Ikan olahan
- Jaringan Listrik tersambung 210559 'tWA dengan energi terjual " 440592.360 KWH ,
- Jaringan Telepon tersedia I I I sampai ke kota kecamatan i I I - Jaringan jalan dari dan menuju kota I ---.J
cilacap ke wilayah lain dalam kondisi baik.
17. Potensi Sumber Daya Alam : 111. Pertanian, luas sawah
63.697,49ha Dan luas lahan kering 150.752,797 ha
• padi sawah 716.478 ton • Kacang Tanah 1920,5 ton • Jagung 13.052 ton • Ketela pohon 219.249 ton • Kedelai 4025 ton • Cabe, 13.300 Kw 'I. Pisang 850,730 Kw
,2. Perikanan laut, • Potensi
Pelangis besar 9000 tonI tahun, pelangis kecil 13.000 ton/tahun, Ikan demersal 22.360 ton/tahun, Udang, 8.320 ton/tahun dan Cumicumi sebesar 3700 ton/tahun. Pemanfatan baru sampai, 1.315 ton/tahun ikan pelangis besar, 7402 ton/tahun ikan demarsal, 2700 ton/tahun udang, 189 ton/tahun cumi-cumi, sedangkan potensi ikan pelangis 1900 ton/tahun belum termanfaatkan
3. Pariwisata • Wisata alam, Pulau Nusa
Kambangan, Segara anakan, Pantai teluk penyu, Solak Ranca Babagan, Indralaya, Permisan, Pasir Putih dan Kampung Laut
• Wisata Budaya Benteng pendem, benteng bunder, sedekah laut, potensi seni daerah Jumlah pengunjung obyek wisata tahun 2001 tercatat sebanyak 567.386 dengan pemasukan pada PAD sebesar Rp.430.343.402.-
• Batu Kapur, sisa cadangan 50.383.364 ton yang termanfaatkan 3.807.653 ton.
• Minyak, gas bumi, emas., tras, bentonit, talk dan dolomit belum terindetifikasi
• Bahan galian C sudah termanfaatkan oleh penduduk. Potensi sangat besar.
5. Industri Perdagangan dan Jasa
Potensi Industri yang ada dapat dikembangkan, sebagai daya tarik investor baru, mendatang investor sejenis atas pemanfaatan potensi yang I masih belum optimal tergarap dan menggarap sektor industri tururan atas pemanfaatan produk yang sudah ada baik untuk skala besar dan rumah tangga adalah potensi yang dimungkin. Sedangkan pengembangan sektor perdagangan dan jasa pendukung sektor industri dimungkin apabiJa diikuti dengan penc:mbahan dari potensi yang sudah ada sa at ini.
2. Pendapatan AsH Daerah Rp. 72.500.000.000
3. Sumber Daya Aparatur 26769 orang
4. Luas wilayah
5.Penduduk
Sinergi antar semua lini menempatkan Kabupaten Bandung termasuk salah saw alternatif investasi menarik saat ini dan akan datang.
2. Letak Geografis wilayah, sebagai penyangga Kota Bandung dan jarak yang relatif dekat dengan Jakarta.
3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Bandung yang religi korporatif terhadap perubahan merupakan aset khusus Bandung.
4. Image Bandung secara umum, darrai, sejuk dan pusat budaya nasional
5. Nama Bandung yang sudah Go Internasional
6. Etos Kerja Masyarakat
7.lklim, Kabupaten Bandung memiliki iklim yang sangat menguntungkan untuk dikembangkan sektor apapun, nyaris tidak ada gangguan iklim yang dapat menghambat proses produksi.
8. Keberadaan Industri Yang ada,
Keberadaan Pendidikan. Pusat Penelitian
I 6.Ketersediaan Infrastruktur • Infrastruktur tersedia dan relalif
lengkap, terutama tranportasi dara!. • Jaringan Dukungan Kelistrikan dan
Telepon sangat memadai
7. Potensi Sumber Daya Alam : 1. Pertanian,
Kabupaten Bandung Sangat PotensiaJ daJam pengembangan pertanian, baik pertanian skala rumah tangga maupun skala industri. SeJain itu pengembangan pertanian di Bandung dapat aisinergikan dengan sektor lainnya misal wisata, industri, perdagangan, pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan
2. Perikanan Kabupaten Bandung memiliki potensi
besar untuk pengembangan sektor perikanan khusus perikanan air kolam dan genangan, potensi ini secara tradisional sudah termanpaatkan oleh masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis, pengembangan potensi yang ada dimungkinkan dengan mensinergikan program lain yang dapat memiliki nilai tambah, misalnya dengan
roduk ikan olahan atau penaembanaan i
pasar. 3. Peternakan Kondisi kewilayahan bandung pada beberapa lokasi sangat menguntungkan untuk pengembangan sektor peternakan, baik skala rumah tangga atau industri. Perpanduan antar sektor sang at dimunkinkan dalam pengembangan potensi yang ada, misalnya dengan penelitian, wisata ternak, industri diluar industri yang telah ada dan lain sebagainya. 4. Pariwisata Kabupaten Bandung secara tradisional telah dikenal sebagai daerah kunjungan wisata, letak geografis wilayah yang relatif dekat dengan Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara menempatkan Kabupaten Bandung sangat potensial mengembangkan sektor pariwisata. Peningkatan sektor pariwasata yang sudah ada dan penemuan sektor wisata baru yang diikuti dengan pembenahan potensi yang ada dengan dukungan promosi dan penciptaan kondisi pendukung, menempatkan pengembangan "ektor pariwisata pilihan J' yang sangat realistis dalam menggali peningkatan pendapatan daerah di masa
I mendatang.
I 5. Pertambangan dan Energi Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang sudah saat ini dapat di difersivikasi dengan energi alternatif lainnya, baik untuk kebutuhan lokal Kabupaten Bandung, Jawa Barat Khususnya Maupun Jawa,
8. Industri Perdagangan dan Jasa Potensi Industri yang ada dapat sudah sanga baik, Diversifikasi industri perlu dikembangkan, sebagai daya tarik investor baru, Pembatasan investor sejenis atas pemanfaatan potensi yang sudah jenuh tergarap dan menggarap sektor industri turunan atas pemanfaatan produk yang sl.ldah ada baik untuk skala besar dan rumah tangga adalah potensi yang dimungkin, Sedangkan pengembangan sektor perdagangan dan jasa pendl.lkung sektor industri dan lainnya masih sang at dimungkin terutama akibat potensi strategis kab Bandung terhadap Kota Bandung dan Jakarta
Kebijakan Pemerintah dan Dukungan Birokrasi Lokal.
Letak Geografis
Kondisi Sosial Budaya
Nama Tangerang yang sudah Go Internasional
Keberadaan Industri Yang ada,
Keberadaan Lembaga Pendidikan, F-usat Penelitian
6. Ketersediaan Infrastruktur Kabupaten Tangerang nyaris tidak bermasalah terhadap dukungan infrastruktur, baik akibat kedekatan dengan Ibukota Negara maupun posisi strategis menuju pulau Sumatera
7. Potensi Sumber Daya Alam : 1. Pertanian, pada kawasan tertentu
potensi sektor pertanian masih cukup potensial, khususnya pertanian skala rurr ah tangga untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitar.
2. Pertambangan, Sektor ini cukup potensial terutama untuk kelompok sektor galian C, untuk pemenuhan kebutuhan Ibukota dan Sekitar
. 3, Industri Sektor industri sang at potensial
dikembangkan, baik perluasan industri yang i sudah ada, diversifikasi industri maupun pengembangan industri baru. 4. Property Mendukung kebutuhan pemukiman kelompok pekerja pelaju pengembangan sektor property adalah peluang potensial saat ini dan akan datan
inas Pendidikan 565.142.000.- 482.328.8tl4.- 1 (S.SUU.UUU.- lL(.lvu.uuu.-2. I Bapeda 41,326.850.- 39.750.000.- 30.150.000.- 50.000.000.-3. I Bawasda 7.486.000.- 10.080.000.- 30.700.000.- 35.000.000.-4. I Dinas Peternakan dan Perikanan 18.574.600.- 16.615.000.- 2.500.000.- 45.000.000.-5 I Dinas Pertanian tanman pangan 11.737.400.- 10.000.000.- 78.000.000. - 80.000.000
6.. I Dinas Perindustrian dan 21.182.500.- 18.380.000.- 63.775.000.- 75.000.000.-Penanaman modal
7. I Dinas perdagangan dan 82.394.000.- 70.000.000.- 76.800.000.- 88.000.000 pengelolaan pasar
8. Dinas tenaga kerja 15.486.700.- 18.000.000.- 77.625.000,- 100.000.000.-9. Sekretariat DPRD 117.791.000.- 150.000.000.- 251.200.000.- 395.000.000 10 Dinas PU Pengairan 17.211.500.- 17.500.000.- 31.400.000.- 40.000.000.-11 Dinas pemukiman dan tata wilayah 69.018.500.- 74.200.000.- 39.900.000.- 100.000.000 12 Dinas PU dan Kebersihan 15.162.700.- 18.000.000.- 103.100.000.- 50.000.000.-13 Sekretariat Daerah 514.566.000.- 400.000.000.- 484.460.000.- 600.000.000 14 Bapeldalda 28.375.700.- 35.000.000.- 25.222.000.- 35.000.000.-15 Badan Kependudukan dan Capil 57.027.000.- 106.368.000.- 42.222.000- 200.000.000
16 Badan Pengembargan informasi 11.462.100.- 21.000.000.- 136.225.000.- 50.000000.-
17 daerah Badan pengendalian ketentram dan I 84.179.000.- 20.185.000 282.250.000.- 50.000.000
ketertiban 18 I Kantor arsi p daerah 87.075.800.- 25.012.000.- I 41.795.000.- 60.000.00.-
19 Kantor perpustakaan 20 Dinas kesejahteraan sosial 21 Dinas kebudayaan dan pariwisata 22 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 23 Badan Pengembangan otonomi
Desa 24 Dinas Kesehatan 25 Badan Administrasi keuangan
daerah 26 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 27 Dinas Pendapatan Daerah 28 Dinas Pertambangan dan Energi 29 Dinas PU Bina Marga 30 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
iii ____ j_~ .. ___ ~~_~ .. _._ _ i ! _-'-_______ -'--_______ ---'
Sumber: BAKD Bandung, 2002 (diolah) Realisasi terhadap Perencanaan kebutuhan Alat Tulis : 75,14 % Realisasi terhadap Perencan8an Inventaris Kantor : 103.76% Realisasi terhadap Perencanaan Kebutuhan Rutin : 86,23 %
Daftar Pustaka
Fitzsimmons, James and Mona J, Service Management for Competitive Advantage, Mc. Graw Hill International Ed, 1994
Zeithaml, Valerie A and Bitner, Mary Jo, Service Marketing, Mc Graw Hill International Ed, 1996
Zeithaml Valerie, A Parasuraman and Leonard L Berry, Delivering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectation, New York: Free Press, 1990
Asset Management, 2001, Australian Procurement and Construction Council(APCC)
Strategic Municipol Asset Management, The World Bank, Urban and Local Management, April 2000
Asset Management New Challenge Local Government, 2002
Carvalho, Eduardo et all, Asset Managemet in Basic Materials, Journal of The McKinsey Quarterly, 1996
Simons, Katerina, Model Error, Journal of New 8ngland Economic Review, 1997
Roy Bah!, Implementation Rules for Fiscal Decentralization, Economic Development Institute, World Bank, 1999.
Jennie Litvack, Junaid Ahmad, Richard Bird, Rethinking Decentralization in Developing Countries, International Bank for Reconstruction and Development, The World bank, Washington D.C., 1998.
Salish Chandra Mishra, Understanding the Political Economy of The Reform of Institutions, paper presented to the LPEMIUSAID Conference" The Economic Issues Facing The New Government" Jakarta, August 18, 1999.
V Kenneth Harlow, Asset Management: A Key Competitive Strategy, Article, Public Works, 912112000.